laporan tahunan - pn-muaraenim.go.idpn-muaraenim.go.id/images/laptah2018.pdf · punya makna dan...

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018

i

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM

Jalan Jenderal A. Yani No. 17 A Muara Enim 31311

Telp. (0734) 421194 – Fax (0734) 421194

LAPORAN TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM TAHUN 2018


ii

PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami

telah menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Muara

Enim Tahun 2018.

Laporan Tahunan ini dimaksud untuk memberikan gambaran umum

tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, juga sebagai bahan evaluasi kerja baik

yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan untuk Tahun 2018

dan memepersiapkan diri memasuki tahun anggaran 2019. Selain itu laporan ini

merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dan transparansi dari

Pengadilan kepada Masyarakat.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kesempurnaaan dan tujuan

yang diharapkan, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia serta

sarana dan prasarana yang kami miliki.

Laporan ini dapat terlaksana berkat usaha dan kerja sama seluruh

pegawai Pengadilan Negeri Muara Enim, sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Kami berusaha semaksimal mungkin dalm penyusunan Laporan Tahunan

ini dan disadari terdapat kekurangan yang perlu penyempurnaan. Oleh karena itu

kami sangat mengharapkan saran dan kritik membangun demi kesempurnaan

pelaksanaan tugas untuk masa-masa yang akan datang. Semoga laporan ini

punya makna dan arti dalam kegiatan keseharian kita.

Muara Enim, 7 Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH NIP 19760318 200003 1003


iii

DAFTAR ISI

PENGANTAR ................................................................................................................ ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii

BAB I Pendahuluan ............................................................................................... 1

BAB II A. Struktur Organisasi (Tupoksi) ................................................................. 3

- Standar Operasional Prosedur (SOP) ............................................. 9 - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) ...................................................... 18

B. Pelayanan Publik yang Prima ................................................................. 20

- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO pengadilan) ............. 20 - Posbakum (Pos bantuan hukum) ................................................... 23 - Perkara Prodeo (Pembebasan biaya perkara) ............................... 24

BAB III Pembinaan dan Pengelolaan ...................................................................... 25

A. Sumber Daya Manusia .......................................................................... 25 - Mutasi ............................................................................................ 27 - Promosi .......................................................................................... 28 - Pensiun .......................................................................................... 28 - Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat) ....... 29

B. Penyelesaian Perkara ........................................................................... 30

- Jumlah sisa perkara yang di putus .................................................. 30 - Jumlah perkara yang diputus tepat waktu ..................................... 31 - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

Banding, Kasasi, PK ......................................................................... 32 - Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi .......................... 33 - Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi ........................ 34

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ...................................................... 34

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non teknis) ... 45

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP ......................................... 51

F. Regulasi Tahun 2018 ............................................................................ 54

BAB IV Pengawasan ................................................................................................ 60

A. Internal ................................................................................................. 60

B. Evaluasi ................................................................................................. 63

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi .................................................................... 64


iv


1

BAB I PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang

sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata

kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga Negara

dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan,

kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman

kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga

peradilan untuk masyarakat umum.

Kekuasaan badan peradilan adalah kekuasaan negara yang merdeka

dalam menjalankan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan

keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 guna terselenggaranya negara

hukum.

Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah

Agung Republik Indonesia beserta badan-badan peradilan yang ada

dibawahnya, diantaranya adalah badan peradilan umum yang pada peradilan

tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri

Muara Enim yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 17 A

Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, merupakan salah satu peradilan

umum yang berada di bawah

Pengadilan Negeri Muara Enim, bertugas dan berwenang menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama

dengan daerah hukum meliputi Kabupaten Muara Enim.


2

B. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Muara Enim

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan untuk mewujudkan

tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Muara Enim. Visi

Pengadilan Negeri Muara Enim mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah

sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Muara Enim yang Agung”

Misi Pengadilan Negeri Muara Enim :

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan

baik. Misi Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Muara Enim.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Muara Enim.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Muara

Enim.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Muara Enim

Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk meningkatkan pembinaan

aparatur peradilan dengan menguraikan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian penyelesaikan

perkara

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan

terpinggirkan

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan


3

KETUA AS’AD RAHIM, SH.,MH

WAKIL KETUA AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH

HAKIM : ARPISOL, SH

HARYANTO DAS’AT, SH RIO NAZAR, SH., MH

DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH HARTATI, SH.

PANITERA DARMAWATI, SH

SEKRETARIS H. SYAIFULLAH, SE.,MM

KASUBAG

KEPEGAWAIAN & TATA LAKSANA

HENDRIK, SH STAF

JAMAL PAIKO

KASUBAG I.T & PELAPORAN

YURIKA ARIANI, ST

STAF SEPTIAN KRISNA DINATA,

S.Kom.,M.Kom

KASUBAG UMUM & KEUANGAN

A.MAHBUB ULHAQ, SE

STAF KMS. MUHAMMAD AMIN, SH

HERIYANTO Ary Feri Pratama, SH

PAN MUD PERDATA ANTONIUS SUANIE, SH.,MH

STAF ALEXANDER P. H, SH

JIMMY OKTAVIANUS, A.Md GLORIA RICE ERICA, SE

PAN MUD PIDANA

ARMAN, SH

STAF BAMBANG S. RIYADI, SH FIQRI ADRIANSYAH, SH

SUKARMIN, S.IP AL IHSAN ALAMSYUR S.H.

PAN MUD HUKUM SHOFWAN, SH

STAF YESSI ERVINA, SH

EFENDI SULISTIYO, ST, SH

PANITERA PENGGANTI GLORIA RICE ERICA, SE

BAMBANG S. RIYADI, SH YESSI ERVINA, SH

ALEXANDER P HUTAJULU, SH FIQRI ADRIANSYAH, SH

EFENDI SULISTIYO, ST,SH AL IHSAN ALAMSYUR S.H.

JURUSITA PENGGANTI JIMMY OKTAVIANUS, A.Md

JAMAL PAIKO

PRANATA KOMPUTER

SEPTIAN KRISNA DINATA, S.Kom.,M.Kom

BAB II

A.STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)

Keterangan : Garis Tanggung Jawab Garis Koordinasi


4

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

I. TUGAS POKOK

Pengadilan negeri muara enim sebagai sala satu badan Peradilan di bawah

kekuasaan mahkamah agung republik indonesia mempunyai tugas pokok menerima,

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi rakyat

pencari keadilan pada umumnya di bidang hukum, perdata dan pidana (pasal 2

undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.

2 yahun 1986 tentang peradilan umum).

II. FUNGSI

Adapun fungai dari Pengadilan Negeri Muara Enim antara lain:

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili

dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan

dalam tingkat pertama

2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat stuktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

menyangut teknis yudisial dan teknis non yudisial.

3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaa tugas dan tingkah laku pejabat stuktural, fungsional dan staf-staf

agar pelaksanaan dengan sebaik mungkin.

4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehan tentang

hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis

dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dam

umum/perlengkapan).

6. Fungsi lainnya : pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian

dan sebagainnya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan trasparansi informasi peradilan, sepanjang

diatur dalam keputusan ketua mahkamah agung RI Nomor : 1-


5

144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Muara Enim masuk dalam wilayah hukum Pengadilan

Tinggi Palembang, dengan jarak ± 80 km dari Kabupaten Muara Enim Iibukota Provinsi

Sumatera Selatan dengan 25 Kecamatan dan 335 Kelurahan / Desa sebagai berikut :

KECAMATAN KELURAHAN/ DESA

1.

2.

3.

4.

5.

Muara Enim Semende Darat Laut Semende Darat Ulu Semende Darat Tengah

Tanjung Agung

1. Tanjung Raja 2. Karang Raja 3. Saka Jaya 4. Kelurahan Pasar I 5. Kelurahan Pasar II 6. Kelurahan Pasar III 7. Kelurahan Tungkal 8. Lubuk Empelas

1. Penindaian 2. Babatan 3. Karya Nyata 4. Pulau Panggung 5. Muara Dua

1. Segamit 2. Cahaya Alam 3. Tanjung Tiga 4. Tanjung Agung 5. Datar Lebar

1. Gunung Agung 2. Kota Padang 3. Tenam Bungkuk 4. Tebing Agung 5. Batu Surau 6. Rekimai Jaya

1. Lubuk Nipis 2. Padang Bindu 3. Bedegung 4. Indramayu 5. Muara Meo 6. Pandan Dulang 7. Suka Raja 8. Tanjung Baru 9. Lambu 10. Lebak Budi 11. Pandan Enim

11. Tanjung Jati 12. Muara Lawai 13. Kel. Muara Enim 14. Harapan Jaya 15. Muara Harapan 16. Kepur 17. Tanjung Serian 18. Kel. Air Lintang

6. Muara Danau 7. Penyandingan 8. Tanah Abang 9. Pagar Agung 10. Perapau

6. Siring Agung 7. Aremantai 8. Fajar Bulan 9. Pelakat 10. Danau Gerak

7. Tanjung Raya 8. Muara Tenang 9. Seri Tanjung 10. Palak Tanah 11. Kota Agung 12. Swarna Dwipa

14. Pagar Dewa 15. Tanjung Bulan 16. Lesung Batu 17. Matas 18. Tanjung Agung 19. Tanjung Karangan 20. Seleman 21. Penyandingan 22. Tanjung Lalang 23. Pulau Panggung 24. Muara Emil


6

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Rambang Lubai Lawang Kidul Ujan Mas Gunung Megang Benakat Rambang Dangku

12. Paduraksa 13. Embawang

1. Marga Mulia 2. Sumber Rahayu 3. Kencana Mulia 4. Sugih Waras 5. Pagar Agung 6. Tanjung Raya 7. Tanjung Dalam

1. Aur 2. Beringin 3. Suka Merindu 4. Kota Baru 5. Pagar Gunung

1. Darmo 2. Keban Agung 3. Kel. Tanjung Enim Selatan

1. Tanjung Raman 2. Muara Gula Baru 3. Muara Gula Lama 4. Pinang Belarik 1. Bangun Sari 2. Sumaja Makmur 3. Fajar Indah 4. Kayu Ara Sakti 5. Penanggiran 6. Tanjung Terang 7. Tanjung Muning 8. Berugo 9. Tanjung 10. Cinta Kasih 11. Darmo Kasih 12. Teluk Lubuk 1. Padang Bindu 2. Pagar Dewa 3. Pagar Jati 1. Suban Jeriji 2. Gumawang 3. Aur Duri 4. Manunggal Jaya 5. Manunggal Makmur 6. Air Enau 7. Air Talas

25. Sugih Waras 26. Pagar Jati

8. Sukarami 9. Sugihan 10. Negeri Agung 11. Baru Rambang 12. Air Keruh 13. Sugih Waras Barat

6. Jiwa Baru 7. Gunung Raja 8. Tanjung Kemala 9. Air Asam 10. Menanti

4. Kel. Tanjung Enim 5. Kel. Pasar Tanjung 6. Tegal Rejo 7. Lingga

5. Ujan Mas Lama 6. Ujan Mas Baru 7. Guci 8. Ulak Bandung

13. Sidomulyo 14. Gunung Megang Dalam 15. Gunung Megang Luar 16. Lubuk Mumpo 17. Perjito 18. Belimbing 19. Bulang 20. Dalam 21. Panang Jaya 22. Belimbing Jaya 23. Simpang Tanjung

4. Betung 5. Hidup Baru 6. Rami Pasai 14. Gerinam 15. Muara niru 16. Benuayu 17. Kuripan 18. Gunung Raja 19. Pangkalan Babat 20. Batu Raja


7

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Lembak Sungai Rotan Gelumbang Muara Belida Kelekar Belimbing

8. Jemenang 9. Muara Emburung 10. Tanjung Menang 11. Tebat Agung 12. Lubuk Raman 13. Air Limau 1. Kemang 2. Lembak 3. Sungai Duren 4. Tapus 5. Petanang 1. Modong 2. Tanjung Miring 3. Suka Cinta 4. Penandingan 5. Danau Rata 6. Suka Maju 7. Sukarami 8. Sukajadi 9. Suka Dana 10. Petar Dalam

1. Karang Endah Selatan 2. Karang Endah 3. Tambangan Kelekar 4. Siqam 5. Pedataran 6. Sebau 7. Payabakal 8. Kel. Gelumbang 9. Talang Taling 10. Pinang Banjar 11. Segayam 12. Putak 1. Harapan Mulia 2. Arisan Musi 3. Gedung Buruk 4. Kayu Ara Batu 1. Embacang Kelekar 2. Teluk Jaya 3. Mananti 4. Suban Baru 1. Tanjung 2. Simpang Tanjung 3. Cinta Kasih 4. Teluk Lubuk 5. Berugo

21. Dangku 22. Siku 23. Kasih Dewa 24. Air Cekdam 25. Kahuripan Baru 26. Kuripan Selatan 6. Talang Nangka 7. Alai 8. Tanjung Baru 9. Alai Selatan 10. Lubuk Enau 11. Paya Angus 12. Danau Tampang 13. Kasai 14. Sungai Rotan 15. Suka Meindu 16. Tanding Marga 17. Muara Lematang 18. Danau Baru 19. Petar Luar

13. Midar 14. Jambu 15. Gaung telang 16. Melilian 17. Suka Menang 18. Bitis 19. Gumai 20. Suka Jaya 21. Karta Mulia 22. Teluk Limau 23. Betung

5. Arisan Musi Timur 6. Patra Tani 7. Tanjung Baru 8. Mulia Abadi 5. Palembang 6. Tanjung Medang 7. Menanti Selatan

6. Belimbing 7. Bulang 8. Belimbing Jaya 9. Darmo Kasih 10. Dalam


8

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Lubai Ulu Tanah Abang Talang Ubi Penukal Utara Penukal Abab Belida Darat

1. Karang Agung 2. Karang Sari 3. Karang Mulya 4. Sumber Mulya 5. Sumber Asri 6. Pagar Dewa 1. Tanah Abang Jaya 2. Tanah Abang Selatan 3. Tanah Abang Utara 4. Muara Dua 5. Talang Manis 6. Bumi Ayu 7. Muara Sungai 8. Raja 1. Benakat Minyak 2. Benuang Berige Darat 3. Karta Dewa 4. Panta Dewa 5. Semangus 6. Simpang Tais 7. Talang Bulang 8. Handayani Mulya 9. Pasar Bhayangkara 10. Talang Ubi Barat 1. Karang Tanding 2. Kota Baru 3. Lubuk Tampui 4. Muara Ikan 5. Prabumenang 6. Sukarami 7. Tambak 1. Air Itam Barat 2. Air Itam Timur 3. Babat Penukal 4. Gunung Megang 5. Gunung Raja 1. Betung Abab 2. Betung Barat 3. Karang Agung 1. Tanjung Bunut 2. Ibul 3. Gaung Asam 4. Babat 5. Talang Balai

7. Prabumenang 8. Lecah 9. Mekar Jaya 10. Lubai Persada 11. Lubai Makmur

9. Harapan Jaya 10. Lunas Jaya 11. Curup 12. Sukaraja 13. Sedupi 14. Tanjung Dalam 15. Pandan 16. Modong

11. Sinar Dewa 12. Suka Damai 13. Sukamaju 14. Sungai Baung 15. Sungai Ibul 16. Talang Akar 17. Talang Ubi Selatan 18. Talang Ubi Timur 19. Talang Ubi Utara

8. Tanding Marga 9. Tanjung Baru 10. Tempirai 11. Tempirai Selatan 12. Tempirai Timur 13. Tempirai Utara

6. Mangkunegara 7. Purun Penukal 8. Rajajaya 9. Spantan Jaya 10. Sungai Langan 4. Pengabuan 5. Perambatan 6. Tanjung Kurung Abab 6. Sialingan 7. Lubuk Semantung 8. Lubuk Getam 9. Tanjung Tiga 10. Talang Beliung


9

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh Pengadilan Negeri

Muara Enim yaitu :

No Unit Kerja Jumlah Terdiri dari Keterangan

Pengadilan Negeri Muara enim

A. TENAGA TEKNIS

I Ketua Pengadilan Negeri

12 1. Menetapkan rencana kerja.

2. Menetapkan / menentuka hari hari tertentu

untuk melakukan persidangan perkara

perdata dan pidana

3. Menetapkan panjar biaya perkara

4. Membagi perkara perdata dan pidana kepada

hakim untuk disidangkan

5. Menunjuk hakim untuk mencatat gugatan

atau permohonan secara lisan.

6. Memerintahkan kepada jurusita untuk

melakukan pemanggilan, agar terhadap

termohon eksekusi dapat dilakukan tegoran

(aanmaning) untuk memenuhi putusan yang

telah berkekuatan hukum tetap, putusan serta

merta, putusan provisi dan pelaksanaaan

eksekusi lainnya, melaksanakan somasi.

7. Berwenang menangguhkan eksekusi untuk

jangka waktu tertentu, dalam hal ada gugatan

perlawanan, menaangguhkan eksekusi dalam

hal ada permohonan peninjauan kembali

hanya atas perintah Ketua Mahkamah Agung.

8. Melakukan pembinaan terhadap hakim dan

pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri.

9. Melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim,

pejabat struktural dan pejabat fungsional.


10

10. Melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan dan pertanggung jawaban

anggaran serta pelaporan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku tanpa

mencampuri pelaksanaan pengelolaan

anggaran.

11. Mengkoordinasikan pembinaan karier,

usulan jabatan dan promosi terhadap hakim

dan pegawai.

12. Melakukan penilaian pelaksanaan pekerjaan

terhadap wakil ketua, hakim, panitera,

sekretaris.

II Wakil Ketua Pengadilan Negeri

4 1. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua

berhalangan

2. Melaksanakan tugas yang dilegalisasikan oleh

Ketua kepadanya

3. Dalam hal Ketua mendelegasikan wewenang

pembagian perkara permononan, dibagikan

kepada Hakim secara merata.

4. Koordinator Pengawasan

III Hakim 3 1. Menyidangkan perkara pidana dan perdata

2. Melakukan pengawasan pada bidang yang

ditugaskan Ketua untuk mengamati apakah

pelaksanaan tugas telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku dan

melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.

3. Melakukan tugas pengawasan dan

pengamatan (KIMWASMAT) terhadap

pelaksanaan putusan pidana di Lembaga

Pemasyarakatan dan melaporkannya kepada

Mahkamah Agung.


11

IV Panitera 11 1. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan

pengawasan pelaksanaan tugas dalam

pemberian dukungan di bidang teknis

Panitera membuat daftar perkara-perkara

perdata dan pidana yang diterima di

Kepaniteraan.

2. Memantau pelaksanaan pengelolaan

administrasi perkara, laporan perkara,

penyajian data perkara dalam transparansi

perkara.

3. Memantau pelaksanaan administrasi

keuangan yang berasal dari APBN dalam

program teknis dan perkara yang ditetapkan

berdasarkan peraturan dan perundang-

undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi

kepaniteraan.

4. Melaksanakan pembinaan teknis

Kepaniteraan dan Kejurusitaan

5. Membagi berkas perkara ke Panitera Pengganti untuk disidangkan

6. Memantau penyelesaian tugas-tugas dalam

menyelesaikan perkara

7. Memantau pelaksanakaan administrasi

perkara dan laporan perkara.

8. Mengkoordinir tugas-tugas para panitera

muda, panitera pengganti dan jurusita

pengganti

9. Memantau penginputan SIPP oleh admin SIPP

dan operator para panitera muda.

10. Membagi berkas tilang.

11. Mengawasi seluruh pekerjaan kepaniteraan


12

V Panitera muda pidana

14 1. SOP penyelesaian perkara pidana biasa

2. SOP penyelesaian perkara pidana singkat

3. SOP penyelesaian perkara pidana cepat (ringan

dan lalu lintas)

4.SOP penyelesaian perkara praperadilan

5. SOP permohonan banding perkara pidana

6. SOP permohonan kasasi perkara pidana

7. SOP permohonan PK perkara pidana

8. SOP penanganan permohonan izin /

persetujuan penyitaan

9. SOP penanganan permohonan

izin/persetujuan penggeledahan

10. SOP penerimaan permohonan perpanjangan

penahanan pasal 25 KUHAP

11. SOP penerimaan permohonan perpanjangan

penahanan pasal 29 KUHAP

12. SOP permohonan diversi perkara pidana

13. SOP permohonan grasi perkara pidana

14. SOP penyelesaian perkara pidana anak

VI Panitera muda perdata

11 1. SOP perkara perdata permohonan

2. SOP perkara gugatan sederhana

3. SOP perkara perdata gugatan

4. SOP permohonan eksekusi perkara perdata

5. SOPdelegasipanggilan/pemberitahuan dari

Pengadilan Negeri lain

6. SOP perkara prodeo

7. SOP banding perkara perdata gugatan

8. SOP kasasi perkara perdata gugatan

9. SOP peninjauan kembali perkara perdata

gugatan

10. SOP penyelesaian keberatan gugatan


13

sederhana

11. SOP sita eksekusi perkara perdata

VII Panitera muda hukum

13 1. SOP pembuatan laporan bulanan

2. SOP pembuatan laporan catur wulan

3. SOP pembuatan laporan semester

4. SOP pembuatan laporan tahunan perkara

5. SOP penanganan papan informasi perkara

6. SOP penataan arsip berkas perkara

7. SOP pengaduan

8. SOP penanganan informasi

9. SOP penanganan surat keterangan penelitian

10. SOP pengesahan akta badan hokum

11. SOP surat keterangan

12. SOP pelayanan waarmerking atas akta di

bawah tangan

13. SOP laporan pengaduan (triwulan)

VIII Panitera Pengganti

8 1. Membantu Hakim dengan mengikuti dan

mencatat jalannya persidangan.

2. Membuat berita acara persidangan.

3. Membantu Hakim dalam:

4. Membuat penetapan hari sidang.

5. Membuat penetapan penahanan.

6. Mengetik putusan dari konsep yang

diberikan Hakim Majelis.

7. Melaporkan kepada Panitera Muda

bersangkutan berkenaan dengan penundaan

hari sidang, perkara yang sudah putus dan

amar putusannya.

8. Menyerahkan berkas perkara kepada

Panitera Muda bersangkutan bila telah

selesai minutasi.


14

IX Jurusita pengganti

5 1. Melaksanakan semua perintah yang diberikan

oleh Ketua Pengadilan, Majelis Hakim dan

Panitera.

2. Melaksanakan pemanggilan atas perintah

Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.

3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman,

teguran-teguran dan pemberitahuan Putusan

Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan

ketentuan Undang-Undang.

4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua

Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi

batas-batas tanah yang disita beserta surat-

surat yang sah apabila menyita tanah.

5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan

resminya diserahkan kepada pihak-pihak

yang berkepentingan, antara lain kepada BPN

setempat bila terjadi penyitaan sebidang

tanah.

B. TENAGA NON TEKNIS

I Sekretaris 9 1. Sekretaris bertugas menyelenggarakan

administrasi umum, mengatur tugas Wakil

Sekretaris, Para Kepala Urusan, Pejabat

Administrasi Umum, serta seluruh pelaksana

di bagian Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Muara Enim.

2. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran

bertanggung jawab atas penggunaan

anggaran.

3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang

bertanggung jawab atas keberadaan dan

pemanfaatan barang milik negara ( BMN ).


15

4. Membuat program kerja pelaksanaan

anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

5. Menyusun rencana kegiatan kesekretariatan

tahunan dan rencana anggaran tahun

berjalan.

6. Mengkoordinir dan mengawasi tugas-tugas

sub bagian umum dan keuangan,

kepegawaian ortala dan I.T Perencanaan

pelaporan.

7. Mengoreksi dan mengkoordinasikan surat-

surat keluar yang dibuat oleh sub bagian

umum, keuangan dan kepegawaian.

8. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

9. Menyusun data untuk keperluan evaluasi dan

pelaporan seluruh kegiatan untuk

disampaikan kepada pimpinan melalui Wakil

Ketua Pengadilan.

II Kasubbag Umum dan keuangan

28 1. SOP proses surat masuk

2. SOP proses surat keluar

3. SOP tanggapan terhadap surat masuk bagian

umum

4. SOP pengelolaan barang persediaan (ATK)

5. SOP penyusunan rencana kerja tahunan

6. SOP laporan aplikasi barang persediaan (ATK)

7. SOP pelaporan BMN

8. SOP pelaporan BMN semesteran/tahunan

9. SOP pengelolaan perpustakaan

10. SOP penyusunan uraian tugas satpam dan

tenaga kebersihan

11. SOP pengajuan gaji

12. SOP pengajuan uang makan


16

13. SOP administrasi keuangan

14. SOP administrasi bendahara

15. SOP pengajuan uang lembur

16. SOP pengajuan remunerasi

17. SOP pengajuan uang persediaan dan ganti

uang persediaan

18. SOP pembayaran langsung ke rekanan

19. SOP penerimaan Negara bukan pajak

20. SOP Laporan SAKPA

21. SOP konfirmasi penerimaan Negara

22. SOP laporan realisasi anggaran

23. SOP rekonsiliasi SAIBA

24. SOP catatan atas laporan keuangan

25. SOP laporan saldo rekening

26. Instruksi kerja pengaturan parkir

27. SOP pelayanan pengunjung

28. SOP keuangan pada aplikasi komdanas

III Kasubbag kepegawaian dan ortala

26 1. SOP Daftar urut senioritas hakim

2. SOP Bezzeting

3. SOP daftar urut kepangkatan (DUK)

4. SOP labul dan GDN

5. SOP presensi hakim dan pegawai

6. SOP Laporan rekapitulasi daftar hadir tenaga

teknis dan non teknis

7. SOP pembuatan surat keputusan KPN M.Enim

bidang Kepegawaian

8. SOP usul kenaikan gaji berkala

9. SOP usul kenaikan pangkat

10. SOP usulan CPNS menjadi PNS

11. SOP usulan pension hakim dan pegawai

12. SOP cuti pegawai


17

13. SOP pembuatan SKP

14. SOP usul karpeg, karis/karsu, askes dan

taspen

15. SOP update data kepegawaian ke dalam

aplikasi SIKEP

16. SOP surat tugas dan surat penunjukan

17. SOP penyelesaian pembuatan pengantar

hukuman disiplin bagi hakim dan PNS

18. SOP usulan jabatan

19. SOP usulan mutasi

20. SOP usulan tanda penghargaan satya

lencana

21. SOP penyelesaian dokumen

pelantikan/penyumpahan dan menduduki

jabatan

22. SOP ujian dinas

23. SOP pelaksanaan tes kesehatan cpns

24. SOP usul diklat prajabatan

25. SOP penyusunan rencana / kalender kerja

bulanan/tahunan

26. SOP penginputan dan pengolahan data

komdanas

XI SOP perencanaan, TI, dan pelaporan

21 1. SOP LAKIP

2. SOP Revisi DIPA dan POK

3. SOP RKAKL

4. SOP penanganan hardware / pengolah data

rusak

5. SOP pemeliharaan website

6. SOP pengisian/pembaharuan konten

website

7. SOP system informasi penelusuran perkara


18

(SIPP) administrator

8. SOP pengadaan / pemeliharaan server /

mainframe dan PC / Client

9. SOP pembangunan / pengembangan aplikasi

/ system informasi

10. SOP pengadaan / pemeliharaan perangkat

lunak dan anti virus

11. SOP penanganan gangguan system operasi

12. SOP penanganan gangguan server /

mainframe

13. SOP penanganan gangguan jaringan

komunikasi data

14. SOP penanganan gangguan PC / printer

client

15. SOP penanganan gangguan virus / malware

16. SOP penanganan gangguan data base

17. SOP update / ubah konfigurasi aplikasi / SI

18. SOP penggunaan wifi / internet

XII SOP Pranata Komputer

3 1. SOP Back Up Data Base dan Source System

informasi

2. SOP Pengadaan / pemeliharaan infrastruktur

jaringan

3. SOP Pembangunan / pengembangan aplikasi

/ system informasi

SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem

prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja,

maka penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada

peningkatan prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS.


19

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen

kinerja yang berawal dari penyusunan rencana prestasi kerja yang berupa Sasaran

Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolok ukur yang meliputi aspek kuantitas, kualitas,

waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP

dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang

telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian dilakukan analisis terhadap

hambatan pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan umpan balik serta

menyusun rekomendasi perbaikan dan menetapkan hasil penilaian.

Sistem penilaian prestasi kerja PNS yang bersifat terbuka, diharapkan dapat

meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja serta menciptakan hubungan

interaksi antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai dalam rangka objektivitas

penilaian dan untuk mendapatkan kepuasan kerja setiap PNS.

Berikut SKP Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda,

Kasubbag dan Karyawan/ti pada Pengadilan Negeri Muara Enim :

No Sasaran Kerja Pegawai Jabatan Jumlah Kegiatan

Tahun 2018

Ket

Pengadilan Negeri Muara Enim

1. As’ad Rahim Lubis, SH, MH Ketua PN 10

2. A. Nakhrowi Mukhlis, SH Wakil Ketua PN 10

3. Arpisol, SH Hakim 9

4. Haryanto Das’at, SH Hakim 8

5. Rio Nazar, SH, MH Hakim 9

6. Dedek Agus Kurniawan, SH,

MH

Hakim 7

7. Hartati, SH Hakim 6

8. Darmawati, SH Panitera 12

9. H. Syaifullah, SE, MM Sekretaris 8

10. Shofwan, SH Panitera Muda Hukum 7

11. Antonius Suanie, SH, MH Panitera Muda Perdata 7

12. Arman,SH Panitera Muda Pidana 6

13. Yurika Ariani, ST Kasubbag Perencanaan, TI dan pelaporan

8

14. A. Mahbub Ulhaq, SE

Kasubbag Umum dan Keuangan

11


20

15. Hendrik, SH Kasubbag Kepegawaian, organisasi, tata laksana

8

16. Gloria Rice Erica, SE Panitera Pengganti 8 Diperbantukan di Perdata

17. Bambang Sugeng Riyadi, SH Panitera Pengganti 7 Diperbantukan di Pidana

18. Yessi Ervina, SH Panitera Pengganti 13 Diperbantukan di Hukum

19. Alexander P. Hutajulu, SH Panitera Pengganti 6 Diperbantukan di Perdata

20. Fiqri adriansyah, SH Panitera Pengganti 6 Diperbantukan di Pidana

21 Efendi Sulistiyo,ST,SH Jurusita Penganti 16 Diperbantukan di Hukum

22. Al Ihsan Alamsyur,SH Panitera Pengganti 4 Diperbantukan di Pidana

23. Jimmy Octavianus, A. Md Jurusita Pengganti 7 Diperbantukan di Perdata

24. Jamal Paiko Jurusita Pengganti 14 Diperbantukan di Kepegawaian

25. Ary Ferry Pratama, SH Staf Umum danKeuangan

7

26. Sukarmin, S.IP Staf Kepaniteraan Pidana

6

27. Kms. Muhammad Amin, SH Staf Umum dan Keuangan

11

28. Septian krisna Dinata, S.Kom Pranata Komputer 8 Diperbantukan di Perencanaan,

TI dan Pelaporan

29. Heriyanto Bendahara 7

B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya

senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan

pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (Court of Excellence). Kebijakan

ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan

Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan

Indonesia 2010-2035. Salah satu kebijakan pembaruan Mahkamah Agung adalah

dengan melaksanakan penilaian terhadap seluruh peradilan di bawahnya dengan

akreditasi penjaminan mutu.

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Internal

dengan Surat Keputusan nomor. 1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melalukan

penilaian dan penjaminan mutu pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi seluruh


21

Indonesia sesuai standar sertifikasi ISO 9001 : 2008, diperkaya dengan penerapan

International Framework for Court Excellent, Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PRB),

Standar Pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pembangunan Zona

Integritas dan Standar Penilaian yang pernah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum pada tahun 2014. Tim ini juga diharapkan dapat bekerja sebagaimana

Badan Akreditasi lainya seperti Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Badan

Akreditasi Rumah Sakit (BAN RS) dalam memberikan standar penilaian kepada

pengadilan negeri dan juga pengadilan tinggi. Tujuan dari Akreditasi Penjaminan Mutu

ini adalah untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang

Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE).

Pada tanggal 29 November 2018, bertempat di kota Makassar. Ketua

Mahkamah Agung RI memberikan penghargaan kepada beberapa pengadilan di

Indonesia, salah satunya pengadilan Negeri Muara Enim yaitu Sertifikat Akreditasi

Penjaminan Mutu dengan predikat “A EXCELLENT”.

Untuk mempertahankan nilai akreditasi tersebut, Pengadilan Negeri Muara

Enim senantiasa melakukan perbaikan baik dalam adminintrasi teknis maupun

administrasi non teknis. Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mempertahankan

akreditasi ini antara lain :


22

Melaksanakan aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk surat masuk

dan keluar pada kantor Pengadilan Negeri Muara Enim.

Adapun PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) telah diresmikan oleh Direktur

Jenderal Badan Peradilan Umum Dr. H. Heri Swantoro, SH, MH melalui

teleconference pada acara “Peresmian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pengadilan Negeri wilayah Hukum se Sumatera Selatan di Pengadilan Negeri

Sekayu tanggal 22 Mei 2018.

Pengadaan meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pemasangan video teleconference pada Ruang Sidang anak

Peningkatan kinerja pada aplikasi SIPP

Pelaksanaan Survey Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pelaksanaan Audit Internal di masing-masing bagian

Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Membuat beberapa inovasi : antrian PTSP, antrian sidang, aplikasi e-SWIM

(survey kepuasan masyarakat secara elektronik), membuat video profile

pengadilan Negeri Muara Enim

Mewakili Sumatera Selatan dalam mengikuti lomba Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) yang diadakan Mahkamah Agung RI

Pelaksanaan sosilasisasi dan pengaktifan e-court (Persidangan secara

elektronik).

Meningkatkan kebersihan dan kedisiplinan


23

Di tanggal 12 – 13 Maret 2018, Pengadilan Negeri Muara Enim kedatangan Tim

Surveillance dari Pengadilan Tinggi Palembang untuk menilai kembali akreditasi

Pengadilan Negeri Muara Enim. Pada tanggal 13 Juli 2018 bertempat di Kota

Balikpapan, Ketua Mahkamah Agung RI kembali memberikan akreditasi kepada empat

(4) wilayah Peradilan se Indonesia. Dan Pengadilan Negeri Muara Enim kembali

mendapatkan nilai akreditasi “ A Excellent”.

POSBAKUM (POS BANTUAN HUKUM)

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya memberikan akses

yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu dengan menyelenggarakan

kegiatan pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, salah

satunya dengan pembentukan posbakum pengadilan. Posbakum (pos bantuan hukum)

adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Negeri untuk

memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang Kekuasaan kehakiman dan Peradilan Umum.

Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2018 mendapat anggaran dari

Mahkamah Agung RI untuk Posbakum dalam DIPA 03 (Program peningkatan

manajemen peradilan Mahkamah Agung RI) sebesar Rp 38.400.000,-. Realisasi untuk

kegiatan posbakum ini adalah :

No Satuan kerja Pagu DIPA Total realisasi Sisa Ket

Rupiah Persentase


1. Posbakum Rp

38.400.000,-

Rp

38.400.000,-

100 % 0

Posbakum Pengadilan Negeri Muara Enim dibentuk oleh Ketua Pengadilan

Negeri Muara Enim, bekerja sama dengan lembaga penyedia layanan hukum PERADI

Kabupaten Muara Enim dengan MOU Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara


24

Enim Nomor : W6-U6/110/HK.00/I/2018 tentang Pembentukan Pos Bantuan Hukum

(Posbakum) pada Pengadilan Negeri Muara Enim. Adapun masyarakat yang

menggunakan layanan posbakum ini tercatat dalam buku register posbakum, yang di

tanda tangani oleh petugas register posbakum dan Panitera Pengadilan Negeri.

Masyarakat yang datang menggunakan posbakum untuk layanan konsultasi.

PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Salah satu pemberian layanan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu

adalah layanan pembebasan perkara (prodeo). Layanan pembebasan biaya perkara

adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan

Tinggi dan Mahkamah Agung, sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak

mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-Cuma.

Pengadilan Negeri Muara Enim pada tahun 2018 mendapat anggaran dari

Mahkamah Agung RI untuk pembebasan biaya perkara (prodeo) dalam DIPA 03

(Program peningkatan manajemen peradilan Mahkamah Agung RI) sebesar Rp

1.500.000,-. Realisasi untuk kegiatan prodeo ini adalah :

Satuan kerja Pagu DIPA Total realisasi Sisa Ket

Rupiah Persentase


1. Prodeo Rp 1.500.000,- Rp 1.500.000,- 100 % Rp 1.500.000,-

Perkara prodeo Pengadilan Negeri Muara Enim telah terlaksana, dimana

perkara yang diajukan pembebasan perkara berjumlah 2 (dua) perkara. Yaitu :

1. Perkara Nomor : 99/pdt.p/2018/Pn.Mre (perkara permohonan)

2. Perkara Nomor : 104/pdt.p/2018/Pn.Mre (perkara permohonan)


25

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Muara Enim

sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang yang terdiri dari 8 (delapan) orang Hakim,

21 (dua puluh satu ) pegawai dan 6 (enam) orang tenaga honorer.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Negeri Muara Enim

menurut keadaan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

NO. N A M A N I P GOL. JABATAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

1. AS’AD RAHIM, SH.,MH 19730115 199903 1 004 IV/a KETUA

2. AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, SH., MH.

19760318 200003 1 003 IV/a WAKIL KETUA

3. ARPISOL, SH 19800610 200704 1001 III/c HAKIM

4. HARYANTO DAS’AT, SH 19811119 200704 1001 III/c HAKIM

5. RIO NAZAR, SH, MH 19820613 200704 1001 III/c HAKIM

6. DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH, MH

19840810 200704 1001 III/c HAKIM

7. HARTATI, SH 19841027 200904 2012 III/c HAKIM

8. DARMAWATI, SH 19650827 198702 2 001 III/d PANITERA

9. SHOFWAN, SH 19670619 199203 1 003 III/d PANMUD HUKUM

10. ANTONIUS SUANIE, SH.,MH 19781030 200112 1 001 III/d PANMUD


26

PERDATA

14. ARMAN, SH 197207281993031004 III/c PANMUD PIDANA

15. GLORIA RICE ERICA, SE 19770924 200212 2 004 III/d PANITERA PENGGANTI

16. BAMBANG SUGENG RIYADI, SH 19810711 200805 1 001 III/c PANITERA PENGGANTI

17. YESSI ERVINA, SH 19840914 200912 2 006 III/c PANITERA PENGGANTI

18. ALEXANDER P. HUTAJULU, SH 19861027 201101 1010 III/b PANITERA

PENGGANTI

19. FIQRI ADRIANSYAH, SH 19890909 200912 1005 III/c PANITERA

PENGGANTI

20. EFENDI SULISTIYO, ST.,SH 19791128 200912 1 004 III/c PANITERA PENGGANTI

21. JIMMY OKTAVIANUS, AM.d 19801009 200805 1 001 III/a JURUSITA PENGGANTI

22. JAMAL PAIKO 19720729 200604 1 008 II/d JURUSITA PENGGANTI

Sumber Daya Manusia Teknis Non Yudisial Pengadilan Negeri Muara Enim

menurut keadaan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

NO. N A M A N I P GOL. JABATAN KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

1. H. SYAIFULLAH, SE.,MM 19780305 201101 1 006 III/c SEKRETARIS

2. YURIKA ARIANI, ST 19800724 200604 2 003 III/c KASUBAG PERENCANAAN, TI & PELAPORAN

3. A. MAHBUB ULHAQ, SE 19860129 200904 1 002 III/c KASUBAG UMUM & KEUANGAN


27

4. HENDRIK, SH 19690607 199303 1 002 III/c KASUBAG KEPEGAWAIAN & TATA LAKSANA

5. KMS. MUHAMMAD AMIN, SH

198406112012121003 III/a STAF SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN

BENDAHARA PENERIMA

6. SEPTIAN KRISNA DINATA, S.KOM, M.Kom

19890924 201503 1 002 III/a PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

7 ARI FERRY PRATAMA, SH 19851206 200912 1002 III/b STAF SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN

7. HERIYANTO 197605032007011001 II/b STAF SUB BAG UMUM DAN KEUANGAN

BENDAHARA PENGELUARAN

Mutasi

Adapun mutasi selama tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Muara Enim adalah

sebagai berikut:

Mutasi Masuk

Adalah mutasi masuknya Hakim atau pegawai ke Pengadilan Negeri Muara

Enim :

1. ARMAN, SH dari Pengadilan Negeri Palembang, Panitera Muda Pidana

Pengadilan Negeri Muara Enim terhitung melaksanakan tugas di

Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 29 Januari 2018.

2. AL IHSAN ALAMSYUR, SH dari Pengadilan Negeri Bangko, Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim terhitung melaksanakan tugas

di Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 22 Januari 2018.

3. SERA RICKY SWANRI, SH Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Calon Hakim

terhitung melaksanakan tugas 22 April 2018

4. OTNIEL YURISTO YUDHA PRAWIRA, SH Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Calon Hakim terhitung melaksanakan tugas 22 April 2018

5. ALDI NARADWIPA SIMAMORA, SH Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Calon Hakim terhitung melaksanakan tugas 22 April 2018


28

6. PROVITA JUSTISIA, SH Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Calon Hakim

terhitung melaksanakan tugas 22 April 2018.

Mutasi Keluar

Adalah mutasi keluarnya hakim atau pegawai dari Pengadilan Negeri Muara

Enim :

1. SOBIRIN, SH mutasi menjadi Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri

Prabumulih , terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 26 Januari

2018.

2. AL FADJRI, SH mutasi menjadi Hakim Pengadilan Negeri Cikarang,

terhitung melaksanakan tugas mutasi tanggal 26 Oktober 2018.

Promosi

Adapun promosi selama tahun 2018, Pada Pengadilan Negeri Muara Enim

adalah sebagai berikut :

a. SEPTIAN KRISNA DINATA, S.Kom, M.Kom. Staf Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan pada Pengadilan Negeri Muara Enim diusulkan

promosi menjadi Pranata Komputer pada Pengadilan Negeri Muara Enim

dengan Surat Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 17/SEK/KP.1/SK/I/2018

tanggal 23 Januari 2018.

Pensiun

Selama tahun 2018 tidak ada hakim ataupun pegawai yang pensiun.

Data hakim dan pegawai yang mengikuti diklat

Data pegawai dan hakim yang mengikuti diklat teknis pada 2018 yaitu :

No Nama Nama diklat TMT diklat Instansi Penyelenggara

1. Haryanto Das’at, SH

Pendidikan dan pelatihan Terpadu SPPA

15 Juli 2018 sd 28 Juli 2018

MARI

2. Otniel Yuristo Yudha Prawira, SH

Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Angkatan III

19 Agst sd 01 Sept 2018

MARI


29

Gelombang I

3. Sera Ricky Swanri, SH

Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Angkatan III Gelombang I


MARI

4. Aldi Naradwipa Simamora, Sh

Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Angkatan III Gelombang I


MARI

5. Provita Justisia, Sh Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Angkatan III Gelombang I


MARI

6. Al Fadjri, SH Pendidikan dan pelatihan Terpadu Mineral dan Batubara

03 Okt sd 16 Okt 2018

MARI

7. As’ad Rahim Lubis, SH, MH

Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan Pengadilan Angkatan XVI

11 Nov sd 24 Nov 2018

MARI

Data pegawai dan hakim yang mengikuti diklat non teknis pada 2018 yaitu :

No Nama Nama diklat TMT diklat Instansi penyelenggara

1. Kms M. Amin, SH Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Penerima

26 Mar sd 28 Mar 2018

MARI

2. Heriyanto Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran

26 Mar sd 28 Mar 2018

MARI

3. H. Syaifullah, SE, MM

Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan IV angkatan XVIII

03 Sep sd 12 Des 2018

MARI

. Yurika Ariani, ST Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan IV angkatan XVIII

03 Sep sd 12 Des 2018

MARI


30

B. Penyelesaian Perkara

Rekapitulasi Perkara :

Keadaan perkara pada Pengadilan Negeri Muara Enim untuk tahun 2018

adalah sebagai berikut :

Perkara Pidana

No Satuan Kerja Sisa

perkara tahun lalu

Perkara Masuk 2018

Perkara yang

diputus

Sisa Perkara

Ket


1. Pidana

95 622 688 29 Pidana Biasa

2 57 58 1 Pidana Anak

0 2 2 0 Pidana cepat

0 0 0 0 Pidana singkat/ringan/lain

0 3 3 0 Pidana pra peradilan

0 7325 7325 0 Pidana lalu lintas

Perkara Perdata

No Satuan Kerja Sisa

Perkara Tahun lalu

Perkara Masuk 2018

Perkara yang diputus

Sisa Perkara

Ket


1. Perdata 3 25 15 13 Gugatan

0 78 78 0 Gugatan sederhana

0 111 110 1 Permohonan

Jumlah sisa perkara yang diputus

No

Satuan Kerja Sisa Perkara Tahun

lalu

Perkara Masuk 2018

Perkara yang

diputus

Sisa Perkara


1.

Pidana Pidana Biasa 95 622 688 29

Pidana Anak 2 57 58 1

Pidana cepat 0 2 2 0

Pidana singkat/ringan/lain

0 0 0 0

Pidana pra peradilan 0 3 3 0

Pidana Lalu lintas 0 7325 7325 0

2.

Perdata Gugatan 3 25 15 13

Gugatan sederhana 0 78 78 0

permohonan 0 111 110 1


31

Sisa perkara pidana pada tahun 2018 :

- Pidana biasa : 29 perkara

- Pidana anak : 1 perkara

- Pidana cepat : 0 perkara

- Pidana singkat/ringan/lain : 0 perkara

- Pidana pra peradilan : 0 perkara

- Pidana Lalu lintas : 0 perkara

Sisa perkara perdata pada tahun 2018 :

- Perdata gugatan : 13 perkara

- Perdata gugatan sederhana : 0 perkara

- Perdata permohonan : 0 perkara

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Perkara pidana yang diputus tepat waktu pada tahun 2018 :






- Pidana lalu lintas : 7325 perkara

Perkara perdata yang diputus tepat waktu pada tahun 2018 :





32

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi, dan PK

No

Satuan Kerja Sisa tahun

lalu

Perkara Masuk

Perkara Putus

Perkara mengajukan Perkara tidak ajukan

Banding Kasasi PK

Banding Kasasi PK


1.

Pidana Pidana Biasa 95 622 688 17 10 1 671 678 687

Pidana Anak 2 57 58 1 0 0 57 58 58

Pidana cepat 0 2 2 0 0 0 0 0 0

Pidana singkat/ringan/lain

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pidana pra peradilan

0 3 3 0 0 0 0 0 0

2.

Perdata Gugatan 3 25 15 3 3 1 12 12 14

Gugatan sederhana

0 78 78 0 0 0 78 78 78

permohonan 0 110 110 0 0 0 110 110 110

Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun

2018 :






Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun

2018 :




Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun

2018 :




33




Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun

2018 :




Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2018 :






Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2018 :




Jumlah perkara perdata yang berhasil di mediasi

No Satuan Kerja Jumlah Perkara Perdata

Jumlah Perkara Perdata yang berhasil

di mediasi Ket


1. Perdata

25 3

Gugatan

78 0 Gugatan sederhana

110 0 Permohonan


34

Pada tahun 2018 untuk perkara perdata yang berhasil di mediasi yaitu :



Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

No Satuan Kerja Jumlah

Perkara Pidana Anak

Jumlah Perkara anak yang berhasil melalui

diversi Ket

1. Pengadilan Negeri Muara Enim

57 1

Pada tahun 2018 dari jumlah perkara pidana anak yang masuk yaitu 57 perkara

pidana anak. Yang berhasil melaksanakan diversi ada 1 (satu) perkara yaitu perkara

Nomor : 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mre, dimana terjadi kesepakatan untuk saling

memaafkan antara kedua belah pihak antara anak yang berhadapan dengan hukum

dan anak korban dan telah di buat penetapan diversinya oleh Ketua Pengadilan Negeri

Muara Enim Nomor : 3/Pen.Div/2018/PN Mre jo 40/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mre.

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Gedung kantor Pengadilan Negeri Muara Enim masih terletak di jalan Jendral

Ahmad Yani No. 17 A diatas tanah seluas 2.233 m² dengan luas tanah bangunan 1.034

m² dan luas tanah untuk sarana lingkungan (jalan, taman dan lain-lain) 679 m² dengan

sertifikat Hak pakai No.7/kelurahan Muara Enim yang telah lama dibalik nama menjadi


35

atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Muara Enim berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.06/2009 dan

Kepala Badan Pertanahan No. 24 Tahun 2009 tanggal 18 November 2009 tentang

persertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah. Untuk gedung kantor pengadilan

sampai saat ini masih belum prototype sebagaimana yang ditentukan oleh Mahkamah

Agung Republik Indonesia.

Sarana kendaraan dinas, Pengadilan Negeri Muara Enim, kondisinya:

No Uraian Tahun

Perolehan

Kondisi

Ket Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

1. Pengadilan Negeri Muara Enim

1. Kendaraan Roda 4 a. Kijang Innova E b. Kijang Standart KF 70

2. Kendaraan Roda 2 a. Honda NF.100 b. Honda NF.100 c. Honda Supra XNF 125

50 d. Honda Supra XNF 125

50

a. 2008 b. 1997

a. 2003 b. 2003 c. 2006

d. 2006

- -

- - - -

-

-

-

- - -

-

Tidak laku dijual dalam proses lelang.

- -

STNK.AN.PT.PLG STNK.AN.PT.PLG

Untuk kendaraan dinas roda empat (4), pada tahun 2018 sebanyak tiga (2) unit. Satu

(1) unit pada tahun 2018 telah diajukan kembali penghapusan dengan cara lelang e-

auction yaitu :

- 1 (Satu) unit Toyota Kijang KF 70 SHO tahun 1997 kondisi rusak nomor

polisi BG 2114 DZ, saat ini dalam proses permohonan izin penghapusan

barang milik Negara ke Biro Perlengkapan Makamah Agung RI

Untuk kendaraan dinas roda dua (2), sebanyak empat (4) unit. Yaitu :

- 1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD Tahun 2005, kondisi rusak ringan

warna hitam dengan nomor polisi BG 5606 NZ digunakan oleh Kasub

Umum dan Keuangan.


36

- 1 (satu) unit Honda Supra NF 125 SD tahun 2005 kondisi rusak ringan

warna hitam dengan nomor polisi BG 5610 NZ digunakan oleh Kasub

Kepegawaian.

- 1 (satu) honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi rusak ringan warna

hitam dengan nomor polisi BG 6004 DZ digunakan oleh Jurusita

Pengganti.

- 1 (satu) unit honda supra NF 100 tahun 2003 kondisi rusak ringan warna

hitam dengan nomor polisi BG 6005 DZ digunakan oleh Panmud Pidana.

Adapun perbaikan sarana dan prasarana pada Gedung Kantor Pengadilan Negeri

Muara Enim antara lain :

a) Dibuat beberapa ruangan seperti :

Ruang Tunggu Anak dan ruang Sidang Anak

Ruang Tunggu Jaksa Penuntut Umum

Ruang Tahanan Wanita

Penataan kembali Ruang Arsip

Ruang Disabilitas

Ruang laktasi (untuk ibu menyusui)

Penataan kembali ruang tunggu pengunjung

Wilayah smooking area

Klinik gratis untuk pegawai dan para pengunjung

Ruang Musholla

Ruang Penasihat Hukum

Meja pelayanan dan meja informasi

Perbaikan awning parkiran dan pos satpam

Box Server

Toilet Umum laki-laki dan wanita

Tempat wudhu

Penambahan CCTV di beberapa titik


37

GAMBAR-GAMBAR PERUBAHAN SARANA DAN PRASARANA :

Ruang tunggu anak Ruang sidang anak

Video Conference pada ruang sidang anak

Ruang sidang Cakra Ruang sidang Prof. Kusumah Atmaja (Utama)


38

Ruang tunggu jaksa Ruang tahanan wanita

Ruang tahanan laki-laki Penataan ruang arsip

Ruang Disabilitas Ruang Laktasi


39

Penataan kembali ruang tunggu pengunjung

Wilayah smooking area Klinik kesehatan

Musholla Ruang penasihat hukum


40

Meja pelayanan terpadu Meja informasi dan pengaduan

Penataan awning parkiran Penataan pos security

Toilet laki-laki Toilet wanita


41

Box server Tempat wudhu

Penataan perpustakaan Penambahan CCTV

b) Membuat beberapa innovasi dan peningkatan layanan publik secara

elektronik seperti :

Aplikasi PTSP


42

Aplikasi e-SKUM

Aplikasi Antrian PTSP (SanJung)


43

Aplikasi Antrian jadwal sidang

Aplikasi e-SWIM (survey Kepuasan secara elektronik)

Pelaksanaan e-court


44

Berikut laporan Barang Milik Negara berupa rumah dinas Pengadilan Negeri Muara

Enim :

No Uraian Jumlah

Kondisi

Ket Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

1. Pengadilan Negeri Muara Enim 1. Rumah Dinas ketua 2. Rumah Dinas Wakil Ketua 3. Rumah Dinas hakim 4. Rumah Dinas Panitera 5. Rumah Dinas Sekretaris

1 1 6 - 1

- - - -

- -

- -

- -

Sertifikat No. 11 Sertifikat No. 12 Sertifikat No. 28 Sertifikat No. 29 Sertifikat No. 28

Laporan Barang Milik Negara berupa sarana prasarana Pengadilan Negeri Muara Enim :

No Uraian Jumlah Keterangan

1. Pengadilan Negeri Muara Enim 1. Ruang Ketua 2. Ruang Wakil Ketua 3. Ruang Hakim 4. Ruang Panitera 5. Ruang Sekretaris 6. Ruang Sidang Umum 7. Ruang Sidang Anak 8. Ruang Kepaniteraan 9. Ruang Kesekretariatan 10. Ruang Perpustakaan 11. Ruang Bendahara / BYK 12. Ruang Mushola 13. Ruang Posbakum 14. Ruang Tahanan Dewasa 15. Tuang Tunggu Jaksa 16. Ruang Dokter / Klinik 17. Ruang Mediasi 18. Ruang Arsip 19. Ruang Tunggu Anak 20. Ruang PTSP 21. Ruang Tunggu Sidang 22. Ruang Merokok 23. Ruang Tunggu KPN. Wakil. Panitera 24. Ruang Toilet / WC

Sarana / Prasarana Fasilitas Perkantoran 25. Komputer / P.C Unit 26. Laptop 27. Lemari Penyimpan 28. Lemari Kayu 29. Filly Cabinet Besi 30. Brankas 31. CCTV 32. Meja Kerja Kayu 33. Kursi Besi Metal 34. Kursi Kayu

35. Sice 36. Bangku Panjang Besi / Metal 37. Meja Komputer 38. Meja Resepsionis 39. Partisi 40. AD. Split 41. Sound System 42. Unit Power Supply

1 1 2 1 1 2 1 3 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3

27 18 25 20 13 2 1

118 174 81

8 30 13 2 1 20 1 2

- - - - - - - - - - - - - Pria dan Wanita - - - - - - - - - -


45

D. Pengelolaan Keuangan (Realisasi Anggaran Teknis dan Non Teknis)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target

rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang terdiri dari :

1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang

( Non Operasional dan Operasional) dan Belanja Modal

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang ( Non Operasional

dan Operasional)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Muara Enim tahun anggaran

2018, rincian pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1. Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No Jenis Belanja Anggaran Semula Realisasi Persentase

Realisasi

1 Belanja Pegawai 3.424.726.000 3.408.880.959 99,54

2 Belanja Barang 857.950.000 852.972.263 99,42

3 Belanja Modal 184.000.000 182.545.000 99,21

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang

penggunanya antara lain untuk gaji dan tunjangan, honorarium dan lembur.

Honorarium yang berkaitan dengan belanja modal tidak termasuk dalam belanja

pegawai. Pada tahun 2018 terdapat perubahan revisi dikarenakan kekurangan

anggaran belanja pegawai. Total belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun

anggaran 2018, dapat kita lihat pada pagu belanja pegawai yang telah terserap sebesar

99,54% dengan rician belanja sebagai berikut:


46

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima pada tahun 2018 yaitu Rp

3.181.686.000 terdapat kekurangan pagu belanja pegawai dan telah di revisi sehingga

menjadi Rp 3.424.726.000. Realisasi belanja gaji dan tunjangan PNS pada tahun 2018

sebesar 99,54 %.

b) Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis

pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharan dan

KODE URAIAN ANGGARAN

SEMULA

ANGGARAN SETELAH

REVISI

% REALISASI

ANGGARAN SISA ANGGARAN

1 2 3 4 9 10

5111 Belanja Gaji dan

Tunjangan PNS

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,239,950,000 1,394,650,000 100.00 920

511119 Belanja Pembulatan

Gaji PNS

21,000 23,000 95.78 971

511121 Belanja Tunj.

Suami/Istri PNS

99,287,000 102,172,000 100.00 330

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 30,963,000 34,521,000 100.00 760

511123 Belanja Tunj. Struktural

PNS

26,130,000 28,140,000 100.00 0

511124 Belanja Tunj.

Fungsional PNS

1,243,515,000 1,347,140,000 100.00 0

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 175,221,000 131,221,000 99.36 843,800

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 89,304,000 89,304,000 93.01 6,238,260

511129 Belanja Uang Makan

PNS

253,440,000 273,700,000 98.44 4,260,000

511151

Belanja Tunjangan

Umum PNS

23,855,000 23,855,000 81.14 4,500,000

JUMLAH SUB

KELOMPOK BELANJA

5111

3,181,686,000 3,424,726,000 99.54 15,845,041

JUMLAH KELOMPOK

BELANJA 51

3,181,686,000 3,424,726,000 99.54 15,845,041


47

perjalanan. Penghitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar

biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap perkerjaan yang belum

ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan

Rincian Anggaran Belanja (RAB), yang telah terserap terdiri dari belanja non operasional

sebesar 99,92 % dan operasional sebesar 99,36 % dengan rincian belanja sebagai berikut:

b.1) Belanja Barang Non Operasional

KODE URAIAN ANGGRAN SEMULA

ANGGARAN SETELAH REVISI

REALISASI % REALISASI ANGGARAN

SISA ANGGARAN

52 BELANJA BARANG

5212 Belanja Barang Non

Operasional

521211

5241

Belanja Bahan

18,595,000

18,595,000

18,582,900

99.93

12,100

JUMLAH SUB

KELOMPOK

BELANJA 5212

18,595,000

18,595,000

18,582,900

99.93

12,100

Belanja Perjalanan

Dalam Negeri

524111 Belanja Perjalanan

Biasa

77,440,000

77,440,000

77,370,700

99.91

69,300

524113

1066

Belanja Perjalanan

Dinas Dalam Kota

600,000

600,000

600,000

100.00 0

JUMLAH SUB

KELOMPOK

BELANJA 5241

78,040,000

78,040,000

77,970,700

99.91

69,300

JUMLAH

KELOMPOK

BELANJA 52

96,635,000

96,635,000

96,553,600

99.92

81,400

JUMLAH BELANJA

OUTPUT 1066.001

96,635,000 96,635,000

96,553,600

99.92

81,400

JUMLAH BELANJA

KEGIATAN 1066

96,635,000 96,635,000

96,553,600

99.92

81,400


48

b.2) Belanja Barang Operasional

KODE URAIAN ANGGRAN SEMULA

ANGGARAN SETELAH

REVISI REALISASI

% REALISASI

ANGGARAN

SISA ANGGARAN

5211 Belanja

Barang

Operasional

521111 Belanja

Keperluan

Perkantoran

182,108,000

187,208,000

185,030,784

98.84

2,177,216

521114 Belanja

Pengiriman

Surat Dinas

Pos Pusat

21,600,000

25,050,000

24,969,469

99.68

80,531

521115 Belanja

Honor

Operasional

Satuan Kerja

45,720,000

38,520,000

38,520,000

100.00

0

521119

5218

Belanja

Barang

Operasional

Lainnya

22,600,000

22,600,000

22,600,000

100.00

0

JUMLAH SUB

KELOMPOK

BELANJA

5211

272,028,000

273,378,000

271,120,253

99.17

2,257,747

Belanja

Barang

Persediaan

521811 Belanja

Barang

Persediaan

Barang

Konsumsi

36,012,000

36,012,000

36,007,000

99.99

5,000

JUMLAH SUB

KELOMPOK

BELANJA

5218

36,012,000

36,012,000

36,007,000

99.99

5,000

5221 Belanja Jasa

522111 Belanja

Langganan

Listrik

103,680,000

101,280,000

100,672,469

99.40

607,531

522112 Belanja

Langganan

Telepon

6,360,000

3,960,000

2,956,281

74.65

1,003,719


49

Belanja Modal

Belanja modal meliputi belanja modal peralatan dan mesin. Belanja Modal

yang telah terserap sebesar 99,21 % dengan rician belanja sebagai berikut:

522113

5231

Belanja

Langganan

Air

6,840,000

10,290,000

9,286,250

90.25

1,003,750

JUMLAH SUB

KELOMPOK

BELANJA

5221

116,880,000

115,530,000

112,915,000

97.74

2,615,000

Belanja

Pemeliharaan

523111 Belanja

Pemeliharaan

Gedung dan

Bangunan

219,800,000

219,800,000

219,781,853

99.99

18,147

523121 Belanja

Pemeliharaan

Peralatan

dan Mesin

116,595,000

116,595,000

116,594,557

100.00

443

JUMLAH SUB

KELOMPOK

BELANJA

5231

336,395,000

336,395,000

336,376,410

99.99

18,590

JUMLAH

KELOMPOK

BELANJA 52

761,315,000

761,315,000

756,418,663

99.36

4,896,337

KODE URAIAN ANGGRAN

SEMULA

ANGGARAN

SETELAH REVISI REALISASI

% REALISASI

ANGGARAN

SISA

ANGGARAN

53 BELANJA MODAL

5321 Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

532111 Belanja Modal

Peralatan dan Mesin

184,000,000

184,000,000

182,545,000

99.21

1,455,000

JUMLAH SUB

KELOMPOK BELANJA

5321

184,000,000

184,000,000

182,545,000

99.21

1,455,000

JUMLAH KELOMPOK

BELANJA 53

184,000,000

184,000,000

182,545,000

99.21

1,455,000


50

2. Pagu dan realisasi Dipa (03) Badan Peradilan Umum

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang

kegiatan non operasional dan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan

kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis

Admnistrasi Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

Berdasarkan pagu anggaran yang telah di terima dan anggaran yang telah terealisasi tercatat

sudah terserap sebesar 97,64 %.


51

E. Dukungan Teknologi Informasi terkait SIPP

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Lembaga Peradilan yang

dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI, salah satunya adalah dengan meningkatkan

pelayanan informasi dan keterbukaan informasi di Pengadilan sesuai dengan SK Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan dan adapun pengelolaan rutinnya merupakan

pelaksanaan dari SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal

05 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai

pengganti SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144 tahun 2007 tersebut.

Publikasi perkara (one day one publish)

Untuk mewujudkan transparansi penyelesaian perkara, Pengadilan Negeri

Muara Enim telah melakukan publikasi terhadap perkara, baik pidana maupun

perdata. Untuk publikasi perkara secara keseluruhan dapat dilihat pada aplikasi SIPP

versi 3.2.0 yang beralamat di http://sipp.pn-muaraenim.go.id

Publikasi putusan perkara secara online juga dapat dilihat pada DIREKTORI

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM yang beralamat

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-muaraenim. Adapun putusan

perkara yang telah dipublikasi pada Direktori Putusan selama tahun 2018 untuk

perkara Pidana sebanyak 628 perkara dan untuk perkara Perdata sebanyak 192

perkara.

http://sipp.pn-muaraenim.go.id/

http://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-muaraenim


52

Perangkat Keras

Perangkat keras untuk Pengelolaan Teknologi Informasi pada Pengadilan Negeri

Muara Enim berupa :

Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk Pengelolaan Teknologi

Informasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim, yaitu :

- Sistem Operasi

Sistem Operasi yang dipergunakan pada Pengadilan Negeri Muara Enim

pada umumnya adalah Microsoft Windows dan untuk server

menggunakan Linux Centos.

- Website

Sejak bulan Februari 2010, Pengadilan Negeri Muara Enim telah

memiliki website dengan alamat www.pn-muaraenim.go.id

No. Uraian Kuantitas

(unit/buah) Keterangan

1. SERVER FUJITSU 1 Unit

Aplikasi SIPP, PTSP,

Panggilan Sidang

2. PC

Laptop

All in One PC

11 Unit

8 Unit

5 Unit

Kegiatan

Perkantoran

3. UPS 2 unit

4. Jaringan Kabel LAN 1 Paket

5. Scanner 3 Buah

6. Hub (Switch) 9 Buah

7. INDIHOME Internet Access 2 Paket

8. TV Led 50” (Display Informasi Lobby) 1 Unit

9. TV Led 40” (Display Jadwal Sidang) 1 Unit

10. Mikrotik router board 1100AH 1 Buah

11. Access Point (Wireless) 3 Buah

http://www.pn-muaraenim.go.id/


53

- Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Untuk menunjang penyelesaian perkara Mahkamah Agung

mengeluarkan aplikasi Case Tracking System / Sistem Informasi

Penelusuran Perkara VERSI 3.2.0-5 untuk Pengadilan Negeri.

- Aplikasi lainnya berbasis Web

Aplikasi peradilan PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) , yang

meliputi layanan administrasi baik teknis maupun non teknis

yang berada di bagian terdepan pintu masuk pengadilan.

Aplikasi KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional) merupakan

aplikasi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi

data-data asset, kepegawaian, keuangan dan remunerasi melalui

alamat htpps://komdanas.mahkamahagung.go.id

Pencarian denda tilang secara cepat melalui aplikasi SIPP,

dimana pelanggar tidak lagi mengikuti persidangan, hanya

melihat denda tilang tersebut di kantor Pengadilan Negeri Muara

Enim atau bisa dilihat melalui aplikasi SIPP.

Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan) Mahkamah

Agung RI merupakan system penanganan pengaduan di

Mahkamah Agung RI berdasarkan PERMA No 9 Tahun 2016

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing

System) di mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Setiap orang yang menemukan indikasi adanya pelanggaran

terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim, panitera,

jurusita, dan pegawai aparatur sipil negara dapat melaporkannya

melalui aplikasi SIWAS di alamat

htpps://siwas.mahkamahagung.go.id maka laporan akan

ditindaklanjuti oleh BAWAS dan proses penanganannya dapat

dipantau secara mandiri melalui aplikasi atau smartphone yang

telah mengunduh aplikasi tersebut.


54

Aplikasi direktori putusan melalui

https://putusan.mahkamahagung.go.id yang merupakan

aplikasi pengumuman informasi putusan (upload putusan)

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap secara online,

bertujuan mempermudah pemberian informasi putusan bagi

para pencari keadilan

Aplikasi PNBP Mahkamah Agung, yang berisi pelaporan dan

pemantauan Pendapatan Negara Bukan Pajak secara online

melalui alamat htpps://pnbp.mahkamahagung.go.id

Aplikasi SanJung (Sistem Antrian Pengunjung) PTSP yang

digunakan untuk memberikan pelayanan urutan antrian

pengguna pelayanan meja PTSP yang ada di Pengadilan Negeri

Muara Enim agar menjadi lebih tertib dan terarah

Aplikasi E-SWIM merupakan aplikasi survey kepuasan harian

pengunjung terhadap pelayanan petugas meja PTSP

Aplikasi E-SKUM yang digunakan untuk menghitung biaya panjar

perkara Perdata

Aplikasi E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk

Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran

Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online

dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik

Selain itu ada beberapa aplikasi lainnya yang berbasis web untuk

mendukung pelaksanaan administrasi di bidang kesekretariatan,

diantaranya aplikasi SIMAK BMN, SAIBA, SIMAN, SIMANTAP,

RKBMN, SIRUP, SAKPA, SPANINT, SIMARI, SILABI.

F. Regulasi Tahun 2018

Pada tahun 2018 Pengadilan Negeri Muara Enim mengeluarkan regulasi

yang berupa Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim demi terlaksananya

kegiatan perkantoran yang baik. Yang menyangkut Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

https://putusan.mahkamahagung.go.id/


55

Pada Area : 1. Manajeman Perubahan, 2. Perundang-undangan, 3. Penataan dan

Penguatan organisasi, 4. Penataan Tata Laksana, 5. Penataan Sisitem Manajeman SDM,

6. Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan. Secara keseluruhan telah

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Adapun keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim yang telah

dikeluarkan selama tahun 2018 adalah sebagai berikut :

NO

NO.SURAT KEPUTUSAN SURAT KEPUTUSAN

TENTANG

1. W6-U6/127/KP.04.5/I/2018 KPNME Penunjukan Plh. Kasubbag Umum dan Keuangan

2. W6-U6/123/KP.05.8/I/2018 KPNME Penunjukan pemilihan pegawai role model/panutan pada PNME

3. W6-U6/110/HK.00/I/2018 KPNME Pembentukan POSBAKUM Pengadilan

4. W6-U6/129/KP.04.5/II/2018 KPNME Tim penyusunan RENSTRA 2015-2019

5. W6-U6/130/KP.04.5/II/2018 KPNME Tim penyusunan rencana indikator kinerja utama (IKU) pada pengadilan negeri muara enim

6. W6-U6/132/KP.04.5/II/2018 KPNME Tim penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah tahun2018 pada pengadilan negeri muara enim

7. W6-U6/133/KP.O4.5/II/2018 KPNME Pembentukan satuan petugas (satgas) anti korupsi pada pengadilan negeri muara enim

8. W6-U6/134/KP.04.5/II/2018 KPNME Petugas operator persediaan, bendahara penerima , operator sikep dan pengelola perpustakaan dalam lingkungan pengadilan negeri muara enim

9. W6-U6/143/OT.01.3/II/2018 KPNME Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pegawai negeri sipil dan honorer pada pengadilan negeri muara enim tahun 2018

10 W6-U6/131/KP.04.5/II/2018 KPNME Tim penyusunan perjanjian kinerja tahun 2018 pada PNME

11.

W6-U6/159/OT.00/II/2018 KPNME Penunjukan Tim penjaminan mutu Pengadilan Negeri Muara Enim

12.

W6-U6/160/OT.01.3/II/2018 KPNME Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Muara Enim

13.

W6-U6/161/KP.04.5/II/2018 KPNME Pembentukan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Muara Enim

14.

W6.U6/283/KP.04.5/II/2018 KPNME Kordinator Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan Delegasi pada Pengadilan Negeri Muara Enim

15.

W6-U6/284/KP.02.1/II/2018 KPNME Pembentukan Tim Pemerikasa Pegawai Negeri Sipil Pada Pengadilan Negeri Muara Enim

16.

W6-U6/285/OT.00/II/2018 KPNME Pembentukan Tim Internal Auditor Pengadilan Muara Enim

17.

W6-U6/73-78/KP.01.2/I/2018 KPNME Pengangkatan Tenaga Honorer Untuk Cleaning Service Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim


56

18.

W6-U6/158/KP.04.5/II/2018 KPNME Penetapan daftar Hakim anak pada Pengadilan Negeri Muara Enim

19.

W6-U6/179/KP.04.5/I/2018 KPNME Penunjukan perubahan susunan majelis hakim pengadilan negeri muara enim, serta susunan panitera pengganti dalam majelis hakim pengadilan negeri muara enim

20.

W6-U6/289/KP.04.5/II/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim

21 W6-U6/398/OT.01.3/III/2018 KPNME Standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Negeri Muara Enim

22 W6-u6/476/KP.04.6/IV/2018 KPNME Penempatan CPNS dengan Calon hakim pada bagian kesekretariatan dan kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Muara Enim An. Sera Ricky Swanri, SH

23 W6-u6/477/KP.04.6/IV/2018 KPNME Penempatan CPNS dengan Calon hakim pada bagian kesekretariatan dan kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Muara Enim An. Otniel Yuristo Yudha Prawira, SH

24 W6-U6/478/KP.04.6/IV/2018 KPNME Penempatan CPNS dengan Calon hakim pada bagian kesekretariatan dan kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Muara Enim An. Aldi Naradwipa Simamora, SH

25 W6-U6/479/KP.04.6/IV/2018 KPNME Penempatan CPNS dengan Calon hakim pada bagian kesekretariatan dan kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Muara Enim An. Provita Justisia, SH

26 W6-U6/483/KP.02.1/IV/2018 KPNME Penunjukan mentor / pembimbing untuk calon hakim yang di tempatkan pada pengadilan Negeri Muara Enim

27 W6-U6/498/PS.01/IV/2018 KPNME Penyampaian salinan putusan dan petikan putusan

28 W6-U6/531/OT.01.3/IV/2018 KPNME Struktur, Tugas dan Tanggung Jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim

29 W6-U6/687/OT.01.2/V/2018 KPNME Penunjukan Petugas Meja Pengaduan dan Operator Aplikasi SIWAS MARI pada Pengadilan Negeri Muara Enim

30 W6-U6/766/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada PNME an. Sukarmin, SIP

31 W6-U6/767/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada PNME an. Kms M. Amin, SH

32 W6-U6/768/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada PNME an. Aldi Naradwipa Simamora, SH


57

33 W6-U6/769/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada PNME an. Sera Ricky Swanri S, SH

34 W6-U6/770/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada PNME an. Otniel Yuristo Yudha Prawira, SH

35 W6-U6/771/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan Pendamping Panitera Pengganti (Magang) pada PNME an. Provita Justisia, SH

36 W6-U6/809/KP.04.5/VI/2018 KPNME Penunjukan pelaksana tugas harian panitera Pengadilan Negeri Muara Enim

37 W6-U6/924/KP.04.5/VII/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim

38 W6-U6/940/KP.04.5/VIII/2018 KPNME Pengangkatan tenaga honorer untuk satuan pengamanan pada kantor Pengadilan Negeri Muara Enim

39 W6-U6/986/KP.04.5/VIII/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim



42 W6-U6/1143/KP.05.8/VIII/2018 KPNME Penunjukan pemilihan pegawai role model / panutan pada Pengadilan Negeri Muara Enim

43 W6-U6/1150/KP.04.5/VIII/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim

44 W6-U6/1151/KP.04.5/VIII/2018 KPNME Penunjukan pelaksana tugas harian Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan Pengadilan Negeri Muara Enim

45 W6-U6/1105/KP.04.5/IX/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim

46 W6-U6/1104/Kp.04.5/IX/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim

47 W6-U6/1170/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Muara Enim

48 W6-U6/1171/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim

49 W6-U6/1181/KP.04.5/XI/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim

50 W6-U6/1112/KP.04.5/IX/2018 KPNME Penunjukan Sebagai Mentor Pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XVIII Tahun 2018

51 W6-U6/1110/KP.04.5/IX/2018 KPNME Penunjukan Sebagai Mentor Pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan XVIII Tahun 2018

52 W6-U6/1115/KP.05.8/IX/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim

53 W6-U6/1163A/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018

54 W6-U6/1163B/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Panitera pada Pengadilan Negeri


58

Muara Enim Tahun 2018

55 W6-U6/1163C/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Sekretaris pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018

56 W6-U6/1163D/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Panmud pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018

57 W6-U6/1163E/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi kasubbag pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018

58 W6-U6/1163F/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Prakom pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018

59

W6-U6/1163G/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018

60

W6-U6/1163H/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018

61 W6-U6/1163I/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Staf pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018

62 W6-U6/1163J/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi CPNS Cakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018

63 W6-U6/1163K/OT.01.3/IX/2018 KPNME Tupoksi Tenaga Honorer pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018

64 W6-U6/161A/KP.04.5/II/2018 KPNME Juklak Sistem Pengendalian Intern pada Pengadilan Negeri Muara Enim Tahun 2018

65 W6-U6/1187/KP.00.2/X/2018 KPNME Pembentukan Tim Verifikasi Fisik Pelamar Disabilitas pada Pengadilan Negeri Muara Enim

66 W6-U6/1248/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Perubahan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, Serta Susunan Panitera Pengganti Dalam Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim

67 W6-U6/1252/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim

68 W6-U6/1253/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Muara Enim

69 W6-U6/1254/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Pelaksana Tugas Harian Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim

70

W6-U6/1257/Kp.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan Hakim-hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Muara Enim

71 W6-U6/526/KP.04.5/V/2017 KPNME Penunjukan Tim Agen Perubahan Role Model / Panutan pada PNME

72 W6-U6/1192/KP.01.2/X/2018 KPNME Pengangkatan tenaga kerja magang pada PNME

73 W6-U6/1298/KP.04.5/XI/2018 KPNME Penunjukan pelaksana tugas harian Sekretaris pada PNME

74 W6-U6/1297/KP.04.5/XI/2018 KPNME Penunjukan pelaksana tugas harian Ketua PNME


59

75 W6-U6/1322/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan tim kerja efektif proyek perubahan an. Syaifullah, SE, MM pada PNME

76 W6-U6/1320/KP.04.5/X/2018 KPNME Penunjukan tim kerja efektif proyek perubahan an. Yurika Ariani, ST pada PNME

77 W6-U6/648/HK.PDT.02/V/2018 KPNME Penyesuaian besarnya taksiran panjar (voorschot) biaya perkara, radius, dan uang HHK lainnya pada PNME

78 W6-U6/1339/KP.04.5/XI/2018 KPNME Mutasi / roling dalam lingkungan Pengadilan Negeri Muara Enim

79 W6-U6/1340/KP.04.5/XI/2018 KPNME Penunjukan tim pelayanan prioritas sebagaimana bentuk pengembangan pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Muara Enim

80 W6-U6/1341/KP.04.5/IX/2018 KPNME Penunjukan pejabat dan petugas pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi pada PNME

81 W6-U6/1342/KP.04.5/XI/2018 KPNME Penunjukan petugas meja informasi

82 W6-U6/1343/OT.01.3/XI/2018 KPNME Struktur tugas dan tanggung jawab pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di lingkungan PNME


60

BAB IV PENGAWASAN

A. Internal Pengawasan Internal adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif

dan represif oleh Pimpinan Pengadilan Negeri yang bertujuan untuk menjaga agar para

pejabat peradilan baik kepada pejabat kepaniteraan maupun kesekretariatan dan para

Hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak mengabaikan keluruhan

martabat atau tugas jabatannya dan tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan

yang berlaku atau melanggar sumpah jabatan dan tidak melanggar kode etik

profesinya.

Pengawasan dilaksanakan dengan maksud agar dapat memperoleh

informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi

pengadilan, dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan

rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh umpan balik

bagi kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan, mencegah

terjadinya penyimpangan, maal administrasi dan ketidak efisienan penyelenggaraan

peradilan serta menilai kinerja.

Adapun fungsi pengawasan meliputi :

a. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga peradilan sesuai dengan rencana dan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku

b. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara tertib sebagaimana

mestinya, dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya

c. Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi para pencari keadilan

yang meliputi ; kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara yang cepat, dan

biaya berperkara yang murah

Pengawasan internal di dalam lingkungan pengadilan terdiri dari dua (2)

pengawasan yaitu pengawasan melekat, dan pengawasan rutin.


61

Pengawasan melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai

pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap

bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut

berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan pengawasan melekat ini dilakukan dengan melakukan rapat dan

membuat laporan bulanan setiap bagian di kepaniteraan yaitu Kepaniteraan pidana,

hukum dan perdata dan kesekretariatan yaitu subbagian umum dan keuangan,

kepegawaian dan ortala, dan perencanaan dan teknologi informasi dan pelaporan.

Panitera juga melakukan pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama

seluruh personil kepaniteraan terkait percepatan penyelesaian perkara, adminitrasi

kepaniteraan dan permasalahan di bagian kepaniteraan. Sekretaris juga melakukan

pengawasan melekat dengan melakukan rapat bersama seluruh personil

kesekretariatan terkait pelaksanaan anggaran keuangan, pengelolaan barang milik

Negara, absensi, pelaporan dan permasalahan di bagian kesekretariatan.

Pengawasan melekat juga mengatur masalah kedisiplinan baik bagi para

hakim maupun pegawai dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya. Dan dipertegas

lagi dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2018 tentang

penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya. Peraturan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 tahun 2018

tentang pengawasan dan pembinaan atasan langsung di lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan di di bawahnya. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 tahun

2018 tentang pedoman penanganan pengaduan (whsitleblowing system) di

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Pengawasan melekat juga dilaksanakan kepada para honorer di pengadilan

Negeri Muara Enim dengan menilai kinerja honorer setiap bulannya oleh tim penilai


62

yang di tunjuk Ketua pengadilan Negeri Muara Enim berdasarkan Surat keputusan dan

dituangkan dalam bentuk lembar evaluasi setiap bulannya. Dan di akhir tahun kinerja

para honorer di evaluasi apakah layak untuk di perpanjang atau tidak.

Pengawasan rutin

Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri

Muara Enim secara rutin terhadap penyelenggaraan peradilan sesuai dengan

kewenangan masing-masing. Pengawasan rutin ini dilaksanakan dengan melakukan

pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan

yang meliputi :

a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup :

- administrasi persidangan

- administrasi perkara

b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang mencakup :

- administrasi kepegawaian, keuangan, umum, perencanaan dan teknologi

informasi

c. Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja

lembaga peradilan, dan kualitas pelayanan publik.

Dalam melaksanakan pengawasan rutin ini, ketua Pengadilan Negeri

mengeluarkan SK Nomor : W6-U6/1257/KP.04.5/X/2018 tentang penunjukan Hakim

pengawas bidang dimana ditunjuk hakim yang bertugas sebagai pengawas setiap

bidang kepaniteraan dan kesekretariatan. Adapun laporan setiap hakim pengawas

bidang tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim

sebagai koordinator pengawasan.

Disamping itu pengawasan rutin yang dilakukan bersifat membimbing dan

membina diwujudkan dengan diadakannya pertemuan berkala oleh Ketua Pengadilan

Negeri dengan segenap jajarannya setiap bulan, sehingga semua kendala-kendala yang

ada dapat segera diatasi dan diminimalisir.


63

B. Evaluasi

Hasil pengawasan internal, baik pengawasan melekat maupun pengawasan

rutin harus dituangkan dalam bentuk laporan tertulis disertai dengan bukti

dokumentasi dan absensi jika pengawasan dalam bentuk rapat.

Hal hal yang perlu menjadi bahan evaluasi adalah temuan-temuan di

lapangan berupa permasalahan setiap bidang, penyebab terjadinya permasalahan

tersebut dan rekomendasi perbaikan untuk penyempurnaan atas kekurangan yang

ditemui.

Salah satu kegiatan evaluasi pengawasan internal kantor Pengadilan Negeri

Muara Enim adalah dengan mengadakan audit internal yang dilakukan oleh tim

audit internal pada setiap bidang. Kemudian dilakukan rapat tinjauan manajemen

untuk mengevaluasi hasil dari audit internal.

Dengan adanya evaluasi atas hasil pengawasan internal, diharapkan tidak

ada lagi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan aparat pengadilan.

Dilakukannya pembetulan, penyempurnaan, perbaikan dalam pengelolaan

adiministrasi kepaniteraan dan kesekrtariatan. Sehingga didapat kepuasan atas

kinerja pelaksanaan tugas pelayanan publik di bidang hukum dan keadilan demi

terwujudnya visi dan misi lembaga peradilan.


64

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Laporan tahunan tahun 2018 ini memuat uraian lengkap mengenai berbagai

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang di emban oleh Pengadilan Negeri Muara

Enim baik program kerja, kebijakan strategis, pembinaan sumber daya manusia dan

pengelolaan penyelesaian perkara, sarana prasarana, pengelolaan keuangan.

Pengadilan Negeri Muara Enim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan

sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada

Pengadilan Negeri Muara Enim telah berjalan baik. Penyempurnaan terhadap kualitas

pengelolaan administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan akan tetap dilakukan untuk

mewujudkan visi Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu “Terwujudnya Pengadilan

Negeri Muara Enim Yang Agung”

Rekomendasi

Untuk Tahun 2018 mohon kiranya Mahkamah Agung dapat mengadakan

bimbingan teknis untuk Bagian Kesekretariatan, seperti bidang Umum dan Keuangan,

bidang Kepegawaian, Kearsipan maupun Perpustakaan, serta bimbingan untuk

pemanfaatan dan pengelolaan IT. Bimbingan teknis di bagian Kepaniteraan, seperti

pengolaan arsip perkara, bimtek e-court, bimtek pembuatan Berita Acara Perkara,

pedoman Layanan hukum dan penangangan pengaduan, serta bimtek Lainnya yang

berhubungan dengan percepatan penyelesaian perkara.

Sumber Daya Manusia teknis dan non teknis pada Pengadilan Negeri Muara

Enim kiranya dapat ditambah mengingat jumlah perkara yang setiap tahun meningkat

dan terdapatnya beberapa pegawai yang merangkap tugas disamping tugas utamanya.


65

Kiranya anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Muara Enim dari pusat

dapat sesuai dengan rencana anggaran yang diajukan setiap tahunnya.


66


67

PENGHARGAAN YANG DI DAPAT

1. Pengadilan Negeri kelas II dengan Kinerja Terbaik Pertama se Indonesia untuk

jumlah perkara 501 – 1000 perkara

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktorat jenderal Badan Peradilan Umum

Nomor : 1155 / DJU / KP05.8 /12 / 2018 tanggal 18 Desember 2018, Direktorat

memberikan penghargaan kepada Pengadilan Negeri Kelas IA, IB, II se Indonesia

yang memiliki kinerja terbaik dengan memperhatikan jumlah perkara

berdasarkan pemantauan nilai implementasi SIPP selama tahun 2018. Pengadilan

Negeri Muara Enim mendapatkan penilaian terbaik pertama untuk Pengadilan

Negeri kelas II dengan jumlah perkara 501 sd 1000 perkara. Unsur penilaian

terdiri dari kinerja, kepatuhan, kelengkapan, kesesuaian. Poin yang di dapatkan

oleh Pengadilan Negeri Muara Enim yaitu kinerja 144.01 poin, kepatuhan 518.08,

kelengkapan 124.80, kesesuaian 147.45 dengan total keseluruhan 934.34 poin.


68

2. Juara I Lomba Muara Enim Smart Regency Video Contest Tahun 2018

Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kabupaten Muara Enim ke-72, Dinas

Komunikasi dan Informatika kabupaten Muara Enim mengadakan lomba kontes

video untuk mewujudkan kabupaten Muara Enim yang cerdas (smart regency)

yaitu pemerintahan yang memberikan pelayanan yang cepat, profesional dan

cerdas. Pengadilan Negeri Muara Enim mengirimkan video Profil Pengadilan

Negeri dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) nya dan mendapatkan

juara I.

laporan tahunan - pn-muaraenim.go.idpn-muaraenim.go.id/images/laptah2018.pdf · punya makna dan...

Documents