analisishukumterhadapputusanmkno93 puu x 2012 studikewenanganabsolutpa abdurrahmanrahim,sh,mh...

8/18/2019 Analisishukumterhadapputusanmkno93 Puu x 2012 Studikewenanganabsolutpa Abdurrahmanrahim,Sh,Mh Hakim…

http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanra… 1/21

ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.

93/PUU-X/2012 (STUDI KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA)

Ol! " A#$%&&'!' R'!*+ SH.I.+MH1

,

A#&'

Tulisan ini mengangkat tentang sejauh mana kewenangan Peradilan Agama dalam

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah umumnya dan perbankan syariah khususnya pasca

lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/P!"/#$%# mengenai &udicial 'e(iew

atas ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) tentang Perbankan *yariah+ ,su utama

sesungguhnya adalah sejauh mana pemahaman atas putusan MK benar!benar memberikan

kewenangan mutlak kepada Peradilan Agama tanpa ada lagi pilihan -orum penyelesaian ke

Peradilan mum+ .alu bagaimana dengan pilihan -orum lain secara Non litigasi dalam

penjelasan pasal ayat # tersebut0 apakah ikut tidak berkekuatan hukum mengikat lagi1

Tulisan ini bisa dikatakan bersi-at deskripti- analitis dalam penyajiannya0 dimulai dari

penyajian kewenangan PA pasca ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 tentang peradilan

Agama0 berlanjut kepada pasca ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) Tentang Perbankan

*yariah dan pada akhirnya Pasca Putusan MK sendiri+ ata!data yang digunakan adalah data

primer0 sekunder termasuk data terkini seperti wawancara dengan Ketua Mahkamah

Konstitusi pasca putusan MK yang dicoba dikomparasikan sebagai bahan analisis+

*esuai dengan analisa hasil penelitian0 dapat ditarik kesimpulan bahwa choice of forum baik

secara litigasi 4Peradilan mum5 maupun non litigasi untuk menyelesaikan sengketa

perbankan syariah yang di tentukan dalam penjelasan pasal ayat # ndang!ndang No #%tahun #$$) tidak lagi mempunyai hukum mengikat secara keseluruhannya tanpa terkecuali+

Peradilan Agama sebagai satu!satunya lembaga litigasi yang berwenang dalam menyelesaikan

sengketa perbankan syariah0 namun jika para pihak sepakat untuk tidak menyelesaikan di

Peradilan Agama0 maka ketentuan penyelesaian dengan memilih -orum di luar Peradilan

Agama 4non litigasi5 dapat dibenarkan manakala ada kesepakatan tertulis terlebih dahulu

diantara para pihak dan -orum penyelesaian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip!

prinsip syariah 4pasal ayat # dan 35+

Tulisan ini sangat disadari banyak kekurangan dari segala sisi baik cara penulisan hingga

pemaparan analisisnya0 saran dan kritik sangat membantu penulis untuk memperbaikinya di

masa yang akan datang+

I. PENDAHULUAN

&auh sebelum putusan MK Nomor 93/P!"/#$%# mengenai judicial review terhadap

ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) tentang Perbankan *yariah diketok pada tanggal #9

Agustus #$%30 polemik mengenai pasal yang dimohonkan oleh Pemohon untuk dijudicial

re(iew sudah sering diangkat dalam diskusi!diskusi0 seminar0 penelitian0 jurnal bahkan sudah

1 67akim pada Pengadilan Agama *ambas!Kalimantan 8arat

%



pernah diajukan materi permohonan serupa ke MK oleh seorang dosen ni(ersitas ,slam

,ndonesia bernama adan Muttaien meskipun pada akhirnya dicabut 4hukumonline+com5+

7asil penelitian atau seminar seakan mengerucut kepada kesimpulan bahwa ndang!ndang

Nomor #% tahun #$$) tentang Perbankan *yari:ah akan menuai pertentangan di kemudian

hari dikarenakan salah satu materi ndang!ndang tersebut0 yaitu Pasal ayat # dan 3

beserta penjelasannya berpotensi menimbulkan legaldisorder 4kegaduhan hukum5+ 4Tesis+

Abdurrahman 'ahim0 ;M< #$%%5

Pasal 55

(1). Penyelesaian sengketa Perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Agama

(!). "alam hal #ara #ihak telah mem#erjanjikan #enyelesaian sengketa selain

sebagaimana dimaksud #ada ayat (1)$ #enyelesaian sengketa dilakukan sesuai

isi akad.

(%). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud #ada ayat (!) tidak boleh

bertentangan dengan #rinsi# &yariah.

Penjelasan Pasal 55

(1) uku# jelas

(!) ang dimaksud dengan Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad* adalahu#aya sebagai berikut

a. +usyawarah

b. +ediasi #erbankan

c. +elalui ,adan Arbitrase &yari-ah asional (,asyarnas) atau lembaga

arbitrase lain dan/atau

d. +elalui #engadilan dalam lingkungan dalam Peradilan Umum.

(%) uku# jelas.

alam Pasal ayat % tersebut secara jelas menyatakan bahwa lembaga yang

berwenang menyelesaikan sengketa perbankan syari=ah adalah Peradilan Agama+ 7al ini

memperkuat atau sejalan dengan ketentuan Pasal >9 ayat 4%5 ndang!ndang Nomor 3 tahun

#$$2 tentang Peradilan Agama bahwa ?Pengadilan Agama bertugas0 berwenang memeriksa0

memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang!orang yang beragama

,slam di bidang@ 4i5 ekonomi syari:ahB+ *ecara yuridis tidak ada yang dilanggar dalam Pasal

#



ayat % tersebut dikarenakan telah singkron dengan ndang!ndang yang mengatur

sebelumnya+

alam penjelasan Pasal ayat # ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) dinyatakanapabila para pihak memperjanjikan maka penyelesaian dapat dilakukan sesuai akad+ Manakala

dilihat pada penjelasan Pasal ayat # tersebut0 pilihan penyelesaian sesuai akad tersebut

?dibatasiB di antaranya melalui jalur non litigasi dan litigasi+ iantara pilihan melalui non

litigasi adalah jalur musyawarah0 mediasi perbankan0 melalui 8adan Arbitrase *yariah

Nasional 48asyarnas50 sementara jalur litigasi adalah melalui Peradilan mum+

7asil analisa yuridis bahwa Pasal ayat # tersebut terjadi dualisme penyelesaian

sengketa ekonomi syariah0 dimana Pasal ayat # memberi ruang yang sama dalam hal

kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah kepada ?Peradilan mumB+ Ketua

Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung ',0 '+ 7+ Andi *yamsu Alam0 *70+M7

menyatakan bahwa ada kesan dari pembuat ndang!ndang bahwa yang berwenang

mengadili sengketa Perbankan syari=ah adalah dua badan peradilan yaitu Peradilan Agama

dan juga Peradilan mum+

#ada waktu 0ndang0ndang omor % tahun !223 lahir$ PA secara Absolut

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah$ termasuk #erbankan syari'ah$ adanyaundangundang omor !1 tahun !224 tentang Perbankan &yari-ah ada #andangan

#embuat 0ndang0ndang bahwa duaduanya (PAP) berwenang mengadili$ kita

tidak tahu mengenai #olitik hukumnya kena#a sam#ai ini terjadi karena itu wewenang

#emerintah dan "P$B 4wawancara0 #9 Nopember #$%$ di ruang Kerja Tuada ldilag

MA',5

Pasal ayat # ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) secara yuridis dinilai

bertentangan dengan ndang!ndang Nomor 3 Tahun #$$2 Tentang Peradilan Agama+

Kenapa ndang!ndang yang datang kemudian bisa bertentangan dengan ndang!ndang

yang sebelumnya sudah mengatur tentang -orum penyelesaian sengketa1 isinilah mulai

perdebatan panjang mengenai produk hukum ndang!ndang tentang Perbankan *yariah

yang pertama kali lahir hingga pada lahirnya putusan MK Nomor 93/P!"/#$%#+

Pertanyaan tentang kenapa dan apa -aktor penyebab yang melatarbelakangi lahirnya

Pasal ayat # ?pasal banciB tersebut dapat dijawab dan dianalisa dengan berbagai disiplin

ilmu dan cabang pohon ilmu hukum+ *alah satunya penelitian yang sudah pernah penulis

lakukan medio tahun #$$)!#$%$ mengenai -aktor politik hukum seperti apa yang mampu

3



melahirkan Pasal ayat # sehingga menjadi masalah dikemudian hari+ *alah satu data yang

perlu dikaji untuk mengetahuinya tentu dengan menganalisa risalah persidangan pembahasan

dari awal hingga menjadi ndang!ndang di ewan Perwakilan 'akyat 4P'!',5+ engan

mengkaji risalah sidang pembahasan pembuatan ndang!ndang0 setidaknya dapat

menganalisa tarik ulur serta perdebatan apa yang berlangsung selama pembahasan sehingga

dapat ditarik kesimpulan mengenai -aktor kepentingan apa yang menyusupi pikiran para

pembuat ndang!ndang serta kemana arah politik hukum saat pembuatannya+ Namun pada

kesempatan kali ini penulis akan mencoba -okus kepada pembahasan mengenai kewenangan

PA pasca putusan MK Nomor 93/P!"/#$%#+

II. PEMBAHASAN

A. T'&* Ul%& K'' P&'$*l' A'' D'l' U$'-U$' N& 3

'!% 200

iangkatnya point tersebut di atas bukanlah tanpa alasan0 timbul pertanyaaan bukankah

tonggak kebangkitan Peradilan Agama secara yuridis telah dimulai pasca undang!undang

Nomor C tahun %9)9 tentang Peradilan Agama atau setidak!tidaknya bergeser ke belakang

lebih jauh sejak dilahirkan ndang!ndang Nomor % tahun %9C> tentang Perkawinan1 Alasan Pertama0 setidaknya lahirnya ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 merupakan tonggak

sejarah di era milinium dimana Peradilan Agama bangkit dari masa kelam dan menggeliat

dengan diberikannya kewenangan baru di luar kewenangan menangani masalah perdata

keluarga yang secara politik hukum merupakan suatu pergeseran yang signi-ikan dari

pembuatan ndang!ndang Peradilan Agama+

Kedua, Perdebatan mengenai kompetensi absolut Peradilan Agama dalam menangani

sengketa ekonomi syariah atau perbankan syariah khususnya jika ditarik benang merahnya

dimulai sejak lahirnya ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 tentang Peradilan Agama yang

merupakan amandemen dari ndang!ndang Nomor C tahun %9)9+ *ecara politik hukum

pembuatan ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 di P' ', kala itu sangat kental indikasi

adanya upaya ?pengkerdilan tersistematisB oleh pihak yang tidak ?senangB dengan

diperluasnya kewenangan PA+ Ada beberapa catatan penulis tentang perubahan mendasar atau

dengan meminjam istilah r+ &aenal Aripin sebagai ?perubahan -undamentalB yang diberikan

kepada PA yang sarat dengan perdebatan di legislasi@

>



Pertama, dihapuskannya hak opsi dalam penyelesaian perkara waris+ 7ak opsi menurut

Abdullah Tri Dahyudi dalam 4Anshori0 #$$C< %5 adalah hak untuk memilih sitem hukum

yang dikehendaki para pihak berperkara sebagai acuan hukum yang akan diterapkan dalam

penyelesaian suatu perkara+ alam ndang!ndang Nomor C tahun %9)9 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan umum butir kedua bahwa ?8idang

kewarisan adalah mengenai siapa!siapa yang menjadi ahli waris0 penentuan harta

peninggalan0 penentuan bagian masing!masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta

peninggalan tersebut0 bilamana berdasarkan hukum ,slam+ *ehubungan dengan hal tersebut

para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang

dipergunakan dalam pembagian warisanB+

alam ndang!ndang Nomor 3 Tahun #$$2 Tentang Perubahan atas ndang!

ndang Nomor C Tahun %9)9 tentang Peradilan Agama dinyatakan hak opsi telah

dihapuskan+ *ehingga kewenangan PA semakin kokoh dan tidak lagi seperti kerakap di atas

batu0 dimana saat hak opsi diberlakukan bagi orang ,slam maka terbuka peluang yang sangat

besar terhadap pengenyampingan hukum ,slam oleh penganutnya sendiri+ Peradilan Agama

ibaratkan punya ? gigi ta#i tum#ul B punya kewenangan tapi tidak sepenuhnya diberikan karena

?umatnyaB sendiri dapat berpaling dari Peradilan Agama yang notabene menyelesaikan

dengan sistem hukum ,slam+ 48asi jalil0#$$2< 35

Penghapusan hak opsi dalam menyelesaikan sengketa kewarisan dalam ndang!

ndang Nomor 3 tahun #$$2 tersebut menurut Ketua Panja ' tentang Peradilan Agama0

Akil Mukhtar0 secara sosiologis sudah benar karena umat ,slam punya hak untuk bisa

mengikuti hukum!hukum yang berkaitan dengan syari:ah/Agama ,slam+ 7ukum waris ,slam

merupakan wilayah Agama dan diatur dalam syari:at ,slam0 maka untuk menyelesaikannya

sudah tentu lembaga litigasi yang subjek hukumnya orang!orang ,slam yaitu PeradilanAgama+

landasan sosiologisnya jelas bahwa umat 6slam mem#unyai hak untuk mengikuti

hukumhukum yang berkaitan dengan 6slam khususnya konteks kemasyarakatan$

egara kita mengakui hal ini$ kalau hak o#si diberikan tidak te#at$ karena lembaga

Peradilan yang subjek hukumnya orang 6slam ya Peradilan Agama. 7ena#a harus

diberikan o#si lagi$ itulah makanya dulu hak o#si diha#uskan #ada 0ndang0ndang

omor % tahun !223 tentang Peradilan Agama ituB 4wawancara dengan Ketua Panja

4panitia kerja5 ' Peradilan Agama r+ Akil Mukhtar0 tanggal #C April #$%$ di ruang

kerja Mahkamah Konstitusi5



Kedua $ sengketa kepemilikian+ alam ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 diatur

manakala terjadi sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lainnya selama subjek

hukumnya adalah orang!orang ,slam maka diselesaikan melalui Pengadilan Agama

sebagaimana dinyatakan dalam Pasal $ ndang!ndang tersebut+

Pasal $

4%5 alam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal >90 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus

lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan mum+

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 4%5 yang

subjek hukumnya antara orang!orang yang beragama ,slam0 objek sengketa tersebut

diputus oleh pengadilan Agama bersama!sama perkara sebagaimana dimaksud

dalam Pasal >9+*ebelumnya dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan dalam perkara yang

menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana dinyatakan dalam Pasal $

ndang!ndang Nomor C tahun %9)90 sengketa tersebut terlebih dahulu diselesaikan dalam

lingkungan Peradilan mum+ 7al ini menurut penulis sangat merugikan secara politik hukum

dalam hal penegakan/implementasi hukum dalam masyarakat+ i satu sisi ndang!ndang

sudah memberikan kewenangan mengadili tetapi dalam hal yang sama ndang!ndang juga

membatasinya0 sehingga terkesan bahwa ndang!ndang tidak bersunguh!sungguh

memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama+

Ketiga+ asas penundukan diri terhadap hukum ,slam+ Menurut penulis hal ini dapat

dikatakan sebagai suatu perubahan mendasar dan -undamental dari lahirnya ndang!ndang

Nomor 3 tahun #$$2+ *ebagaimana diketahui bahwa asas yang berlaku pada Peradilan Agama

salah satunya ialah ?Asas personalitas ke,slamanB+ Artinya bahwa Pengadilan Agama hanya

menyelesaikan perkara!perkara perdata tertentu sebagaimana kewenangan yang diberikan

kepadanya selama subjeknya adalah orang!orang yang beragama ,slam saja+ *ebagaimanaPasal >9 ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 ?Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

memeriksa0 memutus0 dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang!orang yang

beragama ,slam di bidang++B

Menurut Anshori 4#$$C



hukum ,slam0 jika salah satu atau keduanya tidak terpenuhi maka terhadap kedua belah pihak

yang bersengketa tidak berlaku asas personalitas ke,slaman+

Namun dalam penjelasan Pasal >9 ndang!ndang Nomor 3 Tahun #$$2 tentangPeradilan Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Eantara orang!orang yang

beragama ,slamE adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya

menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum ,slam mengenai hal!hal yang menjadi

kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini+

Maksud dari ndang!ndang tersebut seperti dijelaskan oleh Ketua Panja ' tentang

Peradilan Agama Akil Mukhtar0 bahwa yang dapat ditundukkan atau yang dapat tunduk

kepada kewenangan Pengadilan Agama bukan hanya orang!orang yang beragama ,slam saja0

tetapi siapapun baik personal 4perorangan5 maupun badan hukum0 muslim maupun Non

muslim boleh menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama selama menundukkan dirinya

terhadap hukum ,slam secara sukarela+ *ebagaimana kutipan wawancara dengan Akil

Mukhtar@

kalau dulu Peradilan Agama hanya boleh mengadili orangorang yang secara formil

da#at dibuktikan dia bergama 6slam saja$ sebagaimana diatur dalam Pasal 89 0ndang

0ndang omor : tahun 1949$ namun sekarang sudah di#erluas bahwa sia#a#un selama dirinya menundukkan diri ke#ada hukum 6slam secara sukarela maka boleh

menyelesaikan #erkaranya di Peradilan Agama$ hal ini seiring dengan #emberian

kewenangan ke#ada Peradilan dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari-ah$ maka

demikianlah #olitik hukumnya saat itu* (wawancara tanggal !: A#ril !212 di ruangan

kerja hakim +ahkamah 7onstitusi).

*udah jelas bahwa latar belakang dimasukkannya asas penundukan diri terhadap hukum

,slam adalah dikarenakan perluasan kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan

sengketa ekonomi syariah+ *ebab dalam perspekti- praktek bisnis syariah sangat

dimungkinkan keterlibatan Non Muslim sehingga diperbolehkan bagi dirinya untuk tunduk

terhadap hukum ,slam+

Keempat 0 perluasan kewenangan PA dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

atau dalam bahasa belanda berarti ?compettentieB+ Pasal >9 huru- 4i5 undang!undang Nomor 3

tahun #$$2 4lihat bunyi pasal di atas5 PA telah diberikan kewenangan dalam menyelesaikan

sengketa Fkonomi *yariah+

C



Ada tiga kewenangan Peradilan Agama dalam tersebut yang terbilang masih baru0

diantaranya kewenangan menyelesaikan perkara Gakat0 in-a dan sengketa ekonomi syariah+

Namun yang menjadi -okus penelitian ini adalah kewenangan Peradilan Agama dalam

menyelesaikan sengketa ekonomi syariah+ Fkonomi syari:ah sendiri sangat luas sekali

cakupannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal >9 ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2

Tentang Peradilan Agama bahwa yang dimaksud dengan ?ekonomi syari:ahB adalah

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari:ah0 meliputi@ a+ B'

4'&*5'!+ b+++dst+

*iapa sangka proses lahirnya pasal >9 huru- 4i5 begitu alot dan penuh perjuangan0

terlebih perjuangan meyakinkan para pembuat ndang!ndang dan pemerintah akan kesiapan

PA serta mematahkan stigma negati- mereka terhadap PA+ 8erbagai resistensi 4penolakan5

dari berbagai pihak dan meragukan kemampuan Peradilan Agama mengemban amanah baru

tersebut khususnya menyelesaikan Fkonomi *yari:ah+

Alasan ketidakmampuan hakim Peradilan Agama dalam meyelesaikan sengketa

ekonomi syari:ah diakui Akil Mukhtar mantan mantan ketua Panitia Kerja 4Panja5 '

Peradilan Agama sebagai alasan yang tidak bisa diterima dari sisi akademis0 yuridis maupun

sosiologis+ 7akim Peradilan Agama tentu lebih paham mengenai ekonomi syariah ketimbang

hakim dari peradilan lainnya sebab secara akademisi sebagian besar hakim PA adalah lulusan

7ukum *yariah dan secara yuridis bahwa hukum ,slam diakui oleh negara untuk boleh tunduk

kepadanya dan menjadikannya hukum positi-+

? Argumentasi di "P bahwa ketidakmam#uan PA dalam menyelesaikan #erkara

ekonomi syari-ah sangat sulit diterima mengingat masyarakat 6ndonesia yang

beragama 6slam itu #unya landasan hukum yang kuat yang diakui oleh negara bahwa

ia bisa tunduk ke#ada hukum 6slam sebagai hukum #ositif yang bisa mengikat

masyarakat 6ndonesia0B 4wawancara dengan Akil Mukhtar0 ;edung MK tanggal MK0#C April #$%$5+

B. K'' PA P'6' L'!*&4' U$'-U$' N& 21 '!% 2007 '

P'' S4'&*5'!+

*eperti yang telah diuraikan pada pendahuluan di atas0 tulisan ini tidak akan mengupas

lebih dalam bagaimana politik hukum saat ' Perbankan *yari:ah ini dibahas di ewan

Perwakilan 'akyat 4P'!',50 bagaimana perdebatan antara pemerintah dan P'!',0 pro

)



kontra dan kompromi!kompromi apa yang terjadi dalam pembahasan+ Namun Pasal yang

paling krusial dan menuai pro kontra adalah ketentuan mengenai penyelesaian sengketa

perbankan syariah dalam pasal ayat %0 # dan 3+

Pasal 55

(1). Penyelesaian sengketa Perbankan syari'ah dilakukan oleh Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Agama

(!). "alam hal #ara #ihak telah mem#erjanjikan #enyelesaian sengketa selain

sebagaimana dimaksud #ada ayat (1)$ #enyelesaian sengketa dilakukan sesuai

isi akad.

(%). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud #ada ayat (!) tidak boleh

bertentangan dengan #rinsi# &yariah. Penjelasan Pasal 55

(1) uku# jelas

(!) ang dimaksud dengan Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad* adalah

u#aya sebagai berikut

e. +usyawarah

f. +ediasi #erbankan

g. +elalui ,adan Arbitrase &yari-ah asional (,asyarnas) atau lembagaarbitrase lain dan/atau

h. +elalui #engadilan dalam lingkungan dalam Peradilan 0mum.

(%) uku# jelas.

8erdasarkan hasil analisis yuridis bahwa pasal ayat # tersebut terjadi dualisme

lembaga litigasi penyelesaian sengketa ekonomi syariah0 di satu sisi diberikan kewenangan

mutlak kepada Peradilan Agama 4pasal ayat %50 dan disisi lain dibuka kran penyelesaian di

pengadilan umum 4Pasal ayat #5+ 4'ahim0 Abdurrahman0 Tesis0 ;M@ #$$9!#$%$5

isadari betul oleh para akademisi khususnya warga Peradilan Agama bahwa ada

penyimpangan makna dari pasal ayat # tersebut+ *aat penulis melakukan penelitian 4tesis5

mengenai Politik 7ukum dibalik lahirnya ndang!ndang Nomor #% tahun #$$)0 seperti

disinggung di atas0 Ketua Kamar Agama MA', '+ 7+ Andi *yamsu Alam0 *70 M7

menyatakan bahwa ada kesan dari pembuat ndang!ndang dimana PA dan PN sama!sama

diberikan kewenangan menyelesaikan perkara ekonomi syariah+

9


http:///reader/full/analisishukumterhadapputusanmkno93-puu-x-2012-studikewenanganabsolutpa-abdurrahmanr… 10/21

7asil analisis yuridis Pasal ayat # ndang!ndang Nomor #% tahun #$$)

bertentangan dengan ndang!ndang Nomor 3 Tahun #$$2 Tentang Peradilan Agama+ Pasal

ayat # tersebut juga berpotensi menyebabkan kekacauan hukum karena antara ayat %

dengan ayat # dari Pasal tersebut saling bertentangan+ Ada pilihan -orum 4 choice of forum5

dua lembaga litigasi dalam menyelesaikan sengketa perbankan syari=ah+

Pertama$ Ayat % dari ndang!ndang tersebut telah menyatakan dengan tegas lembaga

yang berwenang untuk menyelesaikan perkara sengketa perbankan syari=ah adalah Peradilan

Agama+ 7edua$ ayat # menyatakan jika telah diperjanjikan atau jika para pihak telah

melakukan akad terlebih dahulu maka boleh merujuk kepada isi akad tersebut+ Makna dari

ayat # tersebut mengandung kebebasan berkontrak dari para pihak dalam melakukan suatu

akad+ 7al ini sebenarnya sudah sesuai atau sejalan dengan asas hukum perikatan atau hukum

perjanjian ,slam dan teori hukum perjanjian dan ketentuan tersebut terkait dengan asas

kebebasan berkontrak+

,slam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan+

8entuk isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak+ Apabila telah disepakati bentuk dan

isinya0 maka mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak

dan kewajibannya+ Namun kebebasan ini tidak absolut0 artinya sepanjang tidak bertentangan

dengan syariah ,slam0 maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan+ Menurut Haturrahman

jamil0 *yariah ,slam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad

sesuai dengan yang diinginkan0 tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran

Agama+ 4jamil0 #$$%95+

emikian pula Pasal %33) K7Perdata ayat 4%5 menyebutkan0 ?semua perjanjian yang

dibuat secara sah berlaku sebagai ndang!ndang bagi mereka yang membuatnyaB+ Kata

?%'B dipahami mengandung asas kebebasan berkontrak0 yaitu suatu asas yang

memberikan kebebasan kepada para pihak untuk< a+ membuat atau tidak membuat perjanjian0

b+ mengadakan perjanjian dengan siapa pun0 c+ menentukan isi perjanjian0 pelaksanaan0 dan

persyaratannya0 dan d+ menentukan bentuk perjanjian0 yaitu secara tertulis atau lisan+

*alah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian menurut *ubekti 4#$$%



secara tegas memberikan pengertian mengenai sebab yang halal+ Pasal %33C K7Perdata

menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang0 apabila dilarang oleh ndang!ndang0 atau

apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum+ ari Pasal ini dapat diambil

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan halal adalah bahwa perjanjian tidak boleh

bertentangan dengan ndang!ndang0 kesusilaan dan ketertiban umum+

8erkaitan dengannya bahwa Pasal Ayat # tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal

ayat % dan bertentangan dengan ndang!ndang No+ 3 tahun #$$2 tentang Peradilan

Agama0 oleh sebab itu apabila kontrak yang dibuat bertentangan dengan hukum maka

akibatnya batal demi hukum+ 7akim Agung Abdul ;ani Abdullah mengatakan bahwa ayat %

dari Pasal tersebut merupakan pasal induk yang mengatur soal kewenangan dan sesuai

menurut aturan hukum0 sedangkan ayat # tersebut hanyalah Pasal alternati- dan Pasal

alternati- tidak boleh bertentangan dengan Pasal induknya+ 4wawancara0 #> April #$%$0di

M& &akarta dan Mimbar 7ukum0 edisi C$ hal ##5+ Pertanyaannya adalah kenapa Pasal itu

lahir sedangkan bertentangan dengan hukum+1 7al ini kembali kepada makna dan kembali

kepada politik hukum pembuatan Perundang!ndangan yang melatar belakanginya+

8ahkan Abdul ;ani Abdullah mengatakan bahwa ayat 4#5 Pasal ndang!ndang

Nomor #% tahun #$$) terdapat ketentuan yang bersi-at ketentuan menghindar dari keadaan

normal 4exilled clausule5 atau bisa dikatakan sebagai ketentuan khusus dari keadaan umum

4speciallis clousule50 dimana ketentuan ayat 4#5 tersebut bukanlah ;e< ecialis tetapi

ketentuan yang yang mengatur adanya akad atau kesepakatan yang harus dilakukan ataupun

yang harus tidak dilakukan+ engan demikian berdasarkan hasil analisa bahwa jika ayat #

ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) tersebut bersi-at =



&ika kembali melihat pendapat pertama di atas0 bahwa Pasal ayat # tersebut

bertentangan dengan ayat 4%5 maka sudah jelas tidak ada sengketa kewenangan di sana karena

pada dasarnya Pasal 4#5 tersebut adalah kondisi yang dipaksakan+ engan demikian ayat #

sesungguhnya dipahami tidak mereduksi ketentuan Pasal % tentang kewenangan Peradilan

Agama0 karena ketentuan Pasal ayat 4#5 mengandung makna<

4#5 Iang dimaksud dengan ?Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akadB adalah

upaya sebagai berikut@

a+ Musyawarah@

b+ Mediasi perbankan@

c+ Melalui 8adan Arbitrase *yari:ah Nasional 48asyarnas5 atau lembaga

arbitrase lain@ dan/atau

d+ Melalui pengadilan dalam lingkungan dalam Peradilan mum

alam bunyi Pasal tersebut tidak terkandung adanya kewenangan baru yang diberikan

kepada Peradilan mum0 namun ayat tersebut hanya menyiratkan bahwa adanya pilihan

-orum saja 4hoice >f ?orum5 sekaligus membuat norma di atas norma induknya0 jadi tidak

menambahkan kewenangan -orum 4hoice of @urisdictie5+ Jleh sebab itu kalangan yang

masih menganggap bahwa kewenangan Peradilan Agama direduksi/diambil oleh Peradilan

mum adalah tidak tepat karena bukan itulah yang dimaksud oleh ndang!ndang+ Tidak

dapat dipungkiri bahwa hanya segelintir orang yang mengerti akan hal ini karena sekilas tanpamelakukan pengkajian dan penelitian maka masyarakat bahkan praktisi hukum pun akan

langsung mengambil kesimpulan secara langsung bahwa telah terjadi perebutan kewenangan

PA oleh PN+

*etelah dianalisa dan dicermati secara seksama0 bagaimanapun Pasal Ayat # ini

mengandung kalimat bersayap dan multi interpretasi+ *ehingga sudah pasti yang sangat

dirugikan secara kewenangan adalah Peradilan Agama+ karena seyogyanya PA semakin

diperkuat pasca lahirnya ndang!ndang Nomor 3 tahun #$$2 tentang Peradilan Agama0

namun -aktanya berbeda bahwa seolah!olah Peradilan Agama kembali mundur0 ibarat punya

senjata tetapi tumpul kembali+

C. K'' PA P'6' L'!*&4' P%%' MK N& 93/PUU-X/2012

*etelah hampir satu tahun bergulir permohonan pengujian ndang!ndang Nomor #%

Tahun #$$) tentang Perbankan *yariah terhadap ndang!ndang asar Negara 'epublik

,ndonesia tahun %9> di Mahkamah Konstitusi akhirnya selesai+ Tepat pada Tanggal #9

%#



3+ an apakah putusan ini betul!betul menyatakan PA satu!satunya lembaga

penyelesaian sengketa perbankan syariah1

&ika kita baca dan -ahami dengan seksama pertimbangan Mahkamah Konstitusi0 darisembilan hakim Mahkamah Konstitusi0 semuanya sepakat menyatakan bahwa pasal ayat #

dan 3 ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) yang merupakan norma induk 4ideal norm5

tidak mengandung permasalahan konstitusional+ *ebaliknya semua hakim Mahkamah

Konstitusi satu suara bahwa yang mempunyai masalah konstitusional ketika penjelasan pasal

ayat # ndang!ndang tersebut muncul+

Pasal

4%5+ Penyelesaian sengketa Perbankan syari=ah dilakukan oleh Pengadilan dalam

lingkungan Peradilan Agama@

4#5+ alam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain

sebagaimana dimaksud pada ayat 4%50 penyelesaian sengketa dilakukan sesuai

isi akad+

435+ Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4#5 tidak boleh

bertentangan dengan prinsip *yariah+

Penjelasan Pasal

4%5 ukup jelas

4#5 Iang dimaksud dengan ?Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akadB adalah

upaya sebagai berikut@

i+ Musyawarah@

j+ Mediasi perbankan@

k+ Melalui 8adan Arbitrase *yari:ah Nasional 48asyarnas5 atau lembaga

arbitrase lain@ dan/atau

l+ Melalui pengadilan dalam lingkungan dalam Peradilan mum+

435 ukup jelas

) orang hakim dari total 9 orang hakim MK sepakat menyatakan bahwa penjelasan

pasal ayat # di atas bertentangan dengan konstitusi 6'&' l%&%!'4' 4lihat bunyi

penjelasan pasal di atas50 sehingga penjelasan tersebut tidak lagi berkekuatan hukum tetap

sejak putusan dijatuhkan+ Artinya proses penyelesaian sengketa perbankan syariah secara non

litigasi 4Musyawarah0 mediasi perbankan dan Arbitrase *yariah5 dan .itigasi 4Peradilan

mum5 semuanya+

%>



*ementara itu hanya % orang hakim MK 4Muhammad Alim5 yang mempunyai Pendapat

berbeda 4disetting o#inion5 dari ) orang hakim MK lainnya+ Muhammad Alim justeru

berpendapat bahwa !'4' penjelasan Pasal ayat # huru- 4d5 4Peradilan mum5 yang

mempunyai masalah konstitusi dan dianggap bertentangan dengan ndang!ndang dasar

%9>0 sedangkan penjelasan Pasal ayat # huru- a0 b0 dan c 4Musyawarah0 mediasi

perbankan dan Arbitrase *yariah5 tidak bertentangan dengan ndang!ndang asar %9> dan

penjelasan tersebut dapat dibenarkan oleh ndang!ndang dan prinsip syariah+

Penulis berasumsi pemahaman amar putusan MK berpotensi dipahami oleh pembaca

secara bias0 dimana penyelesaian sengketa secara non litigasi 4di luar peradilan5 sudah

ditiadakan sehingga dipahami hanya Peradilan Agama satu!satunya lembaga penyelesaian

sengketa perbankan syariah1 Tetapi jika ada0 asumsi demikian adalah keliru sebab tidak

demikian maksud putusan MK+

&elas0 bahwa MK dalam amarnya menyatakan semua penjelasan pasal ayat # secara

l%&%!' bertentangan dengan konstitusi kita+ Ada beberapa alasan kenapa MK

menjatuhkan putusan demikian0 Pertama0 seperti telah disinggung di atas bahwa norma utama

4ideal Norm5 adalah pasal ayat %0 pasal ayat # pasal ayat 3 dan secara konstitusi

dibenarkan dalam ndang!ndang+ Alasan yuridisnya bahwa perbankan syariah adalah

wilayah muamalat/perdata/pri(ate dimana sangat bersinggungan dengan perikatan atau

perjanjian diantara # atau lebih para pihak dan padanya melekat asas kebebasan berkontrak0

termasuk kekebasan para pihak memilih -orum untuk menyelesaikan sengketa+ *ehingga pasal

ayat # dan 3 tetap berlaku+ Kedua, pasal ayat %0 pasal ayat # pasal ayat 3 adalah

norma utama atau Norma induk0 sedangkan penjelasan pasal ayat # dan 3 hanyalah

penjabaran makna dari pasal induknya 4yaitu pasal ayat #5+ Ketika penjelasan atau

penjabaran makna dari suatu pasal induk dianggap bertentangan dengan konstitusi0 makasesungguhnya tidak serta merta pasal yang dijelaskannya ikut menjadi bertentangan0 sebab

dalam teori pembuatan peraturan Perundang!undangan penjelasan pasal hanya ber-ungsi

menjelaskan maksud pasal induknya dan tidak boleh membuat norma diatas norma induknya+

alam kasus ini sesungguhnya tanpa penjelasan0 pasal ayat # dan 3 tersebut sudah bisa

mengakomodir maksud dari pembuat ndang!ndang dan tentunya tidak bertentangan

dengan konstitusi+

%



&ika dianalisis kembali0 sudah terang bahwa penjelasan pasal ayat # membuat norma

baru0 yaitu adanya opsi Peradilan mum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari:ah+

Padahal dalam pasal induknya pasal ayat % 4selain pasal ayat # dan 35 sudah jelas

ditentukan sebuah norma bahwa Peradilan Agama adalah lembaga penyelesaian secara

litigasi+ 7al ini jelas bertentangan baik secara teori pembuatan peraturan perundang!undangan

maupun asas kepastian hukum yang wajib dalam sebuah produk peraturan!perundang!

undangan+

engan demikian0 ada beberapa ketentuan yang dapat dipahami dari analisis putusan

MK tersebut@

1. Keputusan MK mengakibatkan secara yuridis bahwa semua ?8#'''B

pilihan -orum 4choice of forum5 penyelesaian sengketa yang tertera dalam

penjelasan pasal ayat # tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat0 baik

penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi+

2. *egala ketentuan dari penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus kembali

kepada pasal induk yaitu pasal ayat %0 #0 dan 3 sehingga choice o- -orum tetap

berlaku@

Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar menjelaskan bahwa setelah penjelasan pasal

ayat # tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat0 maka

pengguna 4user5 ndang!ndang harus kembali kepada ketentuan dasarnya yaitu pasal

ayat %0 # dan 3+

&emua #enjelasan #asal 55 ayat ! tersebut batal$ maka untuk menyelesaikan sengketa

#erbankan harus kembali ke#ada ketentuan dasar yang mengikat$ yaitu #asal 55 ayat 1$

! dan %* (wawancara dengan 7etua +7 Akil +ukhtar$ 8 &e#tember !21%$ #ukul 19.5:

6,).

engan demikian0 sudah terjawab bagaimana menyelesaikan sengketa ekonomi syariah

dan lembaga litigasi mana berwenang secara mutlak0 maka dari analisa di atas dapat ditarik

untuk menjawab hal tersebut@

%2



1. Pasal ayat % secara tegas memberikan kewenangan kepada PA sebagai satu!

satunya lembaga peradilan 4litigasi5 yang berwenang ?menyelesaikanB sengketa

perbankan syariah@

2. Pasal ayat # secara tegas menentukan norma bahwa para pihak yang bersengketa

diberikan peluang untuk memilih penyelesaian 4choice o- -orum5 sengketa diluar

Peradilan Agama 4litigasi50 manakala para pihak memperjanjikan maka penyelesaian

sengketa dilakukan sesuai akad 4non .itigasi5+

8arangkali akan timbul pertanyaan0 bagaimana mungkin choice of forum penyelesaian

diluar peradilan Agama tetap dibenarkan/diperbolehkan0 sedangkan penjelasan pasal ayat #

sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi+ .ebih lanjutnya apakah

penyelesaian sengketa perbankan secara non litigasi 4musyawarah0 mediasi perbankan0

arbitrase syariah5 tetap berlaku1

&awabannya choice of forum di luar PA tetap berlaku dengan ketentuan@

1. Pilihan -orum 4chice of forum5 tetap dibenarkan selama tidak bertentangan dengan

sesuai prinsip!prinsip syariah@

Pasal ayat 3

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud #ada ayat (!) tidak boleh

bertentangan dengan #rinsi# &yariah.

Akil Mukhtar menjelaskan bahwa choice of forum yang dimaksud tersebut tetap

dalam koridor selama tidak bertentangan dengan ndang!ndang dan prinsip

syariah+

di dalam ekonomi syariah terda#at bentukbentuk #enyelesaian di luar #eradilan

yang dibenarkan menurut #rinsi##rinsi# syariah sehingga koridor choice forumdiluar PA itu harus tunduk ke#ada #rinsi##rinsi# syariah* (wawancara dengan

7etua +7 Akil +ukhtar$ 8 &e#tember !21%$ #ukul !2.2% 6,).

Iang dimaksud dengan -orum penyelesaian tidak bertentangan dengan prinsip

syariah tersebut jika kembali kepada teori perbankan pada umumnya ada beberapa

penyelesaian sengketa di luar peradilan 4litigasi5 yang laLim dilakukan dan

sepanjang pengertian ndang!ndang Nomor #% tahun #$$) tidak bertentangan0

diantaranya@

%C



a+ Musyawarah ,nternal@

iantaranya dengan jalan mere(italisasi proses yaitu dengan e(aluasi ulang

pembiayaan dengan jalan escheduling atau perubahan menyangkut jadwal pembayaran0 estructuring yaitu dengan perubahan sebagian atau seluruh

ketentuan!ketentuan pembiayaan0 econditioning yaitu perubahan sebagian

atau seluruh ketentuan!ketentuan pembiayaan termasuk perubahan jangka

waktudan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut saldo0 ,antuan

+anagement yaitu penempatan sumber daya insani pada posisi manajemen

oleh bank+

b+ Alternati(e ispuste 'esolution 4A'5

Iaitu Alternati- penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur

yang disepakati para pihak di luar pengadilan0 diantaranya dengan jalan

konsultasi0 negosiasi0 mediasi0 konsiliasi atau penilaian para ahli+

c+ Arbitrase *yariah 48asyarnas5

8asyarnas adalah satu penyelesaian sengekta di luar pengadilan 4non litigasi5

setelah kata mu-akat dari hasil musyawarah tidak tercapai+ Namun

penyelesaian melalui 8asyarnas dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan

dan dicantumkan dalam akta akad sejak awal sebelum sengketa 4 #actum de

om#rimittendo5

2. Pilihan penyelesaian sesuai akad 4choice of forum5 adalah second choice 4pilihan

kedua5 bilamana para pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui PA

3. Pilihan Horum 4choice of forum5 penyelesaian sengketa perbankan syariah atau

ekonomi syariah harus ?diwajibkanB untuk membuat kesepakatan tersebut secara

tertulis dan di dalam akta tersebut lengkap termuat mengenai hak dan kewajiban

masing!masing pihak+

.ihat pertimbangan MK hal 32!3C

B%.!2C +enimbang bahwa secara sistematis$ #ilihan forum hukum untuk

#enyelesaian sengketa sesuai dengan akad adalah #ilihan kedua bilamana #ara

#ihak tidak berse#akat untuk menyelesaikan sengketa melalui #engadilan Agama.

%)



"engan demikian #ilihan forum hukum untuk menyelesaikan sengketa #erbankan

syariah harus tertera secara jelas dalam akad (#erjanjian). Para #ihak harus

berse#akat untuk memilih salah satu forum hukum dalam #enyelesaian sengketa

bilamana #ara #ihak tidak ingin menyelesaikannya melalui #engadilan Agama.

III. KESIMPULAN

8erdasarkan pembahasan dan uraian di atas0 dapat ditarik beberapa kesimpulan yang

terkait dengan masalah yang diangkat@

1. MK hanya menyatakan semua penjelasan pasal ayat # yang bertentangan dengan

konstitusi dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat0 sedangkan Pasal

ayat # sebagai pasal dasar induk5 tetap mengikat@

2. Pembatasan pilihan -orum 4choice of forum5 dalam penjelesan pasal ayat #0 baik

melalui non litigasi 4Musyawarah0 mediasi perbankan0 Arbitrase syariah5 dan pilihan

litigasi 4Peradilan mum5 semuanya dinyatakan melanggar konstitusi dan tidak

mengikat lagi @

3. Peradilan Agama adalah satu!satunya lembaga peradilan yang berwenang

menyelesaikan sengketa Perbankan syariah dan ekonomi syariah umunya serta tidak

ada lagi dualisme kewenangan absolut lembaga peradilan antara PA dan PN@

4. Penyelesaian sengketa sesuai akad diperkenankan oleh ndang!ndang untuk

memilih -orum penyelesaian di luar Peradilan Agama bilamana para pihak

menyepakati dalam akad secara tertulis dan jelas+

5. Ketentuan pemilihan penyelesaian sesuai akad diluar pengadilan Agama

diperbolehkan oleh ndang!ndang selama tidak bertentangan dengan prinsip!prinsip

syariah+

%9



D''& P%''

A. B%%

Anshori0 Abdul ;ho-ur0 #$$C0 Peradilan Agama "i indonesia Pasca 00 o. % Dahun !223$&ejarah 7edudukan dan 7ewenangan$ ,, Press0 Iogyakarta

Antonio0 M+ *ya-e:,0 %99>0 Prinsi# "asar >#erasi ,ank +uamalat "an ,P& "alam

Arbitrase 6slam "i 6ndonesia0 8adan Arbitrase Muamalat ,ndonesia $ &akarta+

Aripin0 &enal0 #$$)0 Peradilan Agama dalam ,ingkai reformasi Eukum di 6ndonesia$ Prenada

Media0 &akarta+

jamil0 Haturrahman0 #$$%0 Eukum Perjanjian &yariah0 "alam 7om#ilasi Eukum Perikatan0

itra Aditya 8akti0 8andung

,ndrati0 Maria Harida0 #$$C0 6lmu Per0ndangundangan F @enis$ ?ungsi$ dan +ateri +uatan$Kanisius0 Iogyakarta+

0 #$$C0 6lmu Per0ndangundangan F Proses dan Deknik Pembentukannya $

Kanisius0 Iogyakarta+

&alil0 8asi+0 #$$20 Peradilan Agama 6slam di 6ndonesia$ Gemuruhnya Politik Eukum

(Eukum 6sam$ Eukum ,arat dan Eukum Adat) dalam entang &ejarah ,ersama

Pasang &urutnya Peradilan Agama Eingga ;ahirnya Peradilan &yariat 6slam di

Aceh)0 Kencana0 &akarta+

.e(0 aniel+0 %9C90 Peradilan Agama "i i6ndonesia$ &uatu &tudi Dentang ;andasan Politik ;embagalembaga Eukum0 PT+ ,ntermasa0 &akarta+

*ubekti0 #$$%0 Eukum Perjanjian0 PT+ ,ntermasa0 &akarta+

B. U$'-U$'

ndang!undang No+ C Tahun %9)9 Tentang Peradilan Agama0 .embaran Negara tahun %9)$

nomor >9+

ndang!undang No+ 3 Tahun #$$2 Tentang perubahan atas ndang!undang No+ C tahun %9)9

tentang Peradilan Agama0 .embaran Negara tahun #$$2 nomor ##+

ndang!undang No+ %$ tahun #$$> Tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perndang!

undangan0 .embaran Negara tahun #$$> nomor 3+

ndang!undang No+ #% tahun #$$) Tentang Perbankan *yariah0 .embaran Negara tahun

#$$) nomor 9>+

ndang!undang No+ $ tahun #$$9 tentang Perubahan Kedua ndang!undang No+ C tahun

%9)9 tentang Peradilan Agama0 .embaran Negara nomor #$$9 nomor %9+

Kitab ndang!undang 7ukum Perdata 48urgelijke Detboek50 diterjemahkan oleh '+ *ubekti

dan '+ Tjitrosudibyo0 et+ )0 Pradya paramitha0 %9C2

#$



:. W#*

www+mahkamahagung+go+id

www+mahkamahkonstitusi+go+id

www+badilag+net

www+hukumonline+com

#%
http://www.mahkamahagung.go.id/http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/http://www.badilag.net/http://www.hukumonline.com/http://www.mahkamahagung.go.id/http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/http://www.badilag.net/http://www.hukumonline.com/

analisishukumterhadapputusanmkno93 puu x 2012 studikewenanganabsolutpa abdurrahmanrahim,sh,mh...

Documents