LAPORAN SEMENTARA RISET

STUDI TENTANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

( PENELITIAN PADA PEMILU 2014 )

Oleh :

M. IKBAL SAESAR

6101413037

ROMBEL 03

DISUSUN GUNA MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH PKN

PENGAMPU : NATAL KRISTIONO,S.Pd.,M.H.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2014

A. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

1. Pemungutan Suara

Proses dan tata cara pemungutan suara pada Pemilihan Umum 2014 diatur di

Peraturan KPU No. 26/2013 Tentang Pemungutan dan PenghitunganSuara di Tempat

Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD

Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun dalam peraturan tersebut proses pelaksanaan pemungutan suara adalah

sebagai berikut :

1) Persiapan Pemungutan Suara

Ketua dan Anggota KPPS harus sudah datang di TPS selambatlambatnya

pukul 06.00 waktu setempat.

• Ketua dan Anggota KPPS:

1. Memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan suara

dan penghitungan suara;

2. Memasang DCT Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi

dan DPRD Kabupaten/Kota di papan pengumuman yang ditempatkan

pada pintu masuk TPS;

3. Memasang DPT, DPTb, dan DPK di papan pengumuman yang

ditempatkan pada pintu masuk TPS;

4. Menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan

administrasinya di depan meja Ketua KPPS;

5. Mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk

yang telah disediakan.

6. Menerima surat mandat dari saksi.

• Ketua KPPS memberi penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta

pembagian tugas Anggota KPPS.

2) Rapat Pemungutan Suara

• Mekanisme Rapat Pemungutan Suara

1. Langkah 1: Pengucapan Sumpah/Janji.

2. Langkah 2: Ketua KPPS membuka Kotak Suara dan Memeriksa

Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

3. Langkah 3: Menjelaskan Tata Cara Pemberian Suara

3) Langkah-langkah Pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS

1. Langkah 1: Menerima dan memeriksa nama Pemilih

2. Langkah 2: Pemberian Surat Suara

3. Langkah 3: Memberikan Suara di Bilik Suara

4. Langkah 4: Memasukkan Surat Suara ke Kotak Suara

5. Langkah 5: Menandai Jari Tangan sebagai Tanda Telah Memilih

2. Perhitungan Suara

1) Persiapan Penghitungan Suara

Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS :

1. Mengatur tempat dan perlengkapan rapat penghitungan suara.

2. Memasang Formulir Model C1 Plano di papan pengumuman.

3. Mengatur keperluan administrasi penghitungan suara, yaitu formulir

pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik,

serta segel pemilu, dan peralatan lainnya.

4. Menempatkan kotak suara di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan

kuncinya.

5. Ketua KPPS mempersilakan Anggota KPPS, Saksi dan PPL untuk

menempati tempat duduk yang telah disediakan.

6. Ketua KPPS memastikan bahwa saksi yang hadir dalam rapat

penghitungan suara telah menyerahkan surat mandat.

7. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas Anggota KPPS demi

kelancaran pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

2) Pelaksanaan Penghitungan Suara

1. Langkah 1: Mengeluarkan Surat Suara dari Kotak Suara

2. Langkah 2: Mengumumkan Jumlah Surat Suara yang berasal dari

Kotak Suara.

3. Langkah 3: Menentukan Sah atau Tidak Sahnya Surat Suara.

Adapun ketentuan sah tidaknya suara adalah :

Jika tanda coblos pada :

1) Kolom parpol saja, dinyatakansah untuk "partai politik"

2) Kolom calon saja, dinyatakansah untuk "calon"

3) Kolom parpol dan kolom calon, dinyatakan sah untuk "calon"

4) Kolom parpol dan lebih dari satu kolom calon

dinyatakansah untuk partai politik

5) Kolom parpol dengan tanda coblos lebih dari satu,

dinyatakan sah untuk "partai politik"

6) Kolom salah satu calon dengan tanda coblos lebih dari satu,

dinyatakan sah untuk "calon"

7) Kolom diantara dua calon dari parpol yang sama,

dinyatakansah untuk " partai politik"

8) Tepat pada garis kolom parpol, dinyatakan sah untuk " partai

politik".

9) Kolom warna abu-abu pada surat suara dibagian bawah kolom

parpol (tidak terdapat no urut dan nama calon), dinyatakan sah 

untuk "partai politik".

10) Lebih dari satu kolom calon pada partai yang sama

dinyatakan sah untuk "partai politik"

11) Kolom calon dan pada tanda abu-abu dibaguan bawah,

dinyatakan sah untuk" calon"

12) Kolom calon atau parpol dari dua parpol yang berbeda

dinyatakan "tidak sah"

13) Daerah diluar kolom yang tersedia dinyatakan tidak sah

14) Diantara dua kolom parpol,dinyatakan tidak sah

15) Kolom parpol dan kolom calon dari parpol yang sama namun ada

juga tanda coblos diluar kolom, dinyatakan tidak sah

4. Langkah 4: Mengisi Hasil Perolehan Suara pada formulir Model C1

Plano

5. Langkah 5: Mengisi Formulir Model C, Model C1 dan Lampiran

Model C1.

6. Langkah 6 : Memasukkan Surat Suara ke dalam sampul

3. Rekapitulasi Perhitungan

Rekapitulasi perhitungan suara pada Pemilihan Umum 2014 diatur oleh Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 Perubahan Keenam Atas Peraturan

KPU Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah

Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013.

Berdasarkan peraturan diatan, tata urutan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara

pada Pemilihan Umum 2014 adalah sebagai berikut :

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN dilaksanakan oleh

PPS/PPLN

2. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN

dilaksanakan oleh PPS/PPLN

3. Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan

alat kelengkapan

4. Di PPS kepada PPK dilaksanakan oleh PPS

5. Di PPLN kepada KEMENLU dilaksanakan oleh PPLN

6. Dari KEMENLU kepada KPU dilaksanakan oleh KEMENLU

7. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dilaksanakan oleh PPK

8. Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di

PPK dilaksanakan oleh PPK

9. Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara

tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota dilaksanakan oleh PPK

10. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat

kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota

11. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat

kabupaten/kota dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota

12. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat

kabupaten/kota kepada KPU propinsi dilaksanakan oleh KPU

kabupaten/kota

13. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat propinsi

dilaksanakan oleh KPU propinsi

14. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat propinsi

dilaksanakan oleh oleh KPU propinsi

15. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota

DPR, DPD, DPRD kepada KPU dilaksanakan oleh KPU propinsi

16. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional

dilaksanakan oleh KPU

17. Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai

Politik dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon  anggota

DPD dilaksanakan oleh KPU

Dalam riset ini, tempat yang dijadikan objek observasi adalah Tempat Pemungutan

Suara 05 yang berada di Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung. Dan

berikut adalah hasil dari rekapitulasi perhitungan suara di TPS tersebut :

1. DPR RI

Terdapat 12 partai peserta, dan hasil yang didapat adalah sebagai berikut :

NO NAMA PARTAI JUMLAH SUARA

1 NASDEM 9

2 PKB 8

3 PKS 13

4 PDIP 42

5 GOLKAR 52

6 GERINDRA 10

7 DEMOKRAT 9

8 PAN 9

9 PPP 3

10 HANURA 19

11 PBB 1

12 PKPI 2

177

Dengan total suara adalah 177 suara dan suara yang rusak ada 21 suara. Jadi total

suara secara keseluruhan ada 198 suara.

2. DPRD Propinsi Jawa Tengah

NO NAMA PARTAI JUMLAH SUARA

1 NASDEM 12

2 PKB 8

3 PKS 15

4 PDIP 50

5 GOLKAR 23

6 GERINDRA 10

7 DEMOKRAT 8

8 PAN 15

9 PPP 7

10 HANURA 10

11 PBB 1

12 PKPI 2

161

Dengan total suara 161 dan suara yang rusak ada 39 suara. Jadi total suara secara

keseluruhan adalah 200 suara.

3. DPRD Kabupaten Temanggung

NO NAMA PARTAI JUMLAH SUARA

1 NASDEM 56

2 PKB 11

3 PKS 12

4 PDIP 20

5 GOLKAR 21

6 GERINDRA 7

7 DEMOKRAT 8

8 PAN 27

9 PPP 2

10 HANURA 5

11 PBB 1

12 PKPI 12

182

Dengan total suara 182 dan suara yang rusak ada 13 suara. Jadi total suara secara

keseluruhan adalah 195 suara.

4. DPD

Untuk hasil perhitungan bagi DPD adalah sebagai berikut :

NAMA CALON KABUPATEN JUMLAH

SUARA

AGUS MUJAYANTO DEMAK

Drs. H. AKHMAD MUQOWAM JAKARTA TIMUR

Hj. DENTY EKA WIDI PRATIWI, S.E., M.H. TEMANGGUNG 64

Drs. H. HENDRO MARTOJO,M.M. JEPARA

IKA TRISNA MULYANINGSIH, S.T. GROBOGAN

KHIZANATURROHMAH,S.Ag. KOTA SEMARANG

Mayjen (Purn.) Drs. H.KURDI MUSTOFA KOTA BEKASI

R. SUKARNO WINARTO TEMANGGUNG 15

Drs. St. SUKIRNO, M.S. KOTA SEMARANG

Drs. K.P.H. SUMARYOTO

PADMODININGRAT

JAKARTA PUSAT

TOTO DIRGANTORO BANYUMAS 12

Drs. H. AHMAD NIAM SYUKRI, M.Si. GROBOGAN

BAGYONO, ST KOTA SEMARANG 14

G.K.R. AYU KOES INDRIYAH KOTA SURAKARTA

HERIYANTO TEMANGGUNG 6

H. ISKANDAR, S.Ag, M.Si KOTA SALATIGA

KUNDARI, S.E. KUDUS 6

MUHAMMAD AL HABSYI,S.Pd BANYUMAS

Hj. SITI AZZAH, S.Sos. TEMANGGUNG 9

H. SUDIR SANTOSO, S.H. PATI

SURO JOGO PBSH, S.E. SRAGEN

WAKIL MAGHFUR KOTA SEMARANG 13

AHSAN FAUZI, S.Sos.I DEMAK

Dr. H. BAMBANG SADONO,S.H,. M.H. KOTA SEMARANG 11

Dra. Hj. H.R. UTAMI,M.Hum. KOTA SEMARANG

Drs. H. HUMAM SABRONI,M.Si. TEMANGGUNG 21

Drs. JABIR BATANG

Ir. KUNTO ENDRIYONO,M.M. JAKARTA SELATAN 3

POPPY DHARSONO KOTA SURAKARTA 7

Ir. H. SOEHARSOJO KOTA SEMARANG

Dr. H. SULISTIYO, M.Pd. KOTA SEMARANG

TJAHJADI TAKARIAWAN BANTUL 5

186

Dengan total suara 186 dan suara yang rusak ada 12 suara. Jadi total suara secara keseluruhan

adalah 198 suara.

4. Pelanggaran

Pemilihan Umum Legislatif 2014 tak lepas dari terjadinya pelanggaran. Secara

umum, pelanggaran pemilu dapat diklasifikasikan dalam bentuk pelanggaran berupa :

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran terhadap

ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2012 yang bukan merupakan ketentuan

pidana Pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan

KPU terkait pemilu.

2. Pelanggaran Pidana Pemilu

Pelanggaran Pidana Pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan

pidana Pemilu yang diatur dalam UU Nomor Nomor 08 Tahun 2012

yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam

lingkungan peradilan umum.Secara limitatif, Undang-Undang Nomor

08 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD telah

menentukan yang dimaksud sebagai pelanggaran Pidana Pemilu ini,

dimulai dari Pasal 273 sampai dengan Pasal 321.

3. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu adalah pelanggaran

terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara Pemilu

berpedoman kepada sumpah/janji sebelum menjalankan tugas sebagai

penyelenggara Pemilu dan asas Penyelenggara Pemilu yang

diberlakukan.Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ini hanya

bisa diberlakukan kepada penyelenggara Pemilu saja.

Sementara pelanggaran yang terjadi pada hari pemilihan yang terjadi di TPS maupun

tempat lainnya antara lain adalah sebagai berikut :

1. Adanya saksi yang meninggalkan Tempat Pemungutan Suara sebelum

proses perhitungan suara selesai

2. Adanya beberapa pihak yang masih melakukan promosi/kampanye

Caleg di sekitar TPS pada hari pemungutan suara

3. Adanya pemilih yang sengaja merusak surat suara

4. Adanya tekanan dari beberapa pihak (partai politik) kepada calon

pemilih untuk memilih partai tertentu

Dalam jalannnya proses Pemungutan Suara di beberapa TPS pun masih mengalami

beberapa kendala, antara lain :

1. Adanya surat suara yang rusak/kurang

2. Antusiasme masyarakat untuk memilih yang masih cenderung rendah

3. Jadwal pelaksanaan yang mundur dan tidak tepat waktu

4. Tertukarnya surat suara dengan Dapil lain

B. DAFTAR GAMBAR

1. Persiapan KPU Temanggung

2. Kegiatan Panwaslu dan Panitia

3. Proses dan Tata Cara Pemungutan Suara

4. KPPS di TPS 05 Desa Kedu Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung

5. Antrean Calon Pemilih

6. Proses Perhitungan Suara

7. Pencatatan Perhitungan Suara

8. Penandatanganan Berita Acara

9. Dana untuk KPPS

10. Kendala dalam Pemungutan Suara ( Surat Suara yang Rusak )