laporan pkl stan by banu

8/10/2019 Laporan Pkl STAN by Banu

1/46


2/46

i

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG SELATAN

TANDA PERSETUJUAN

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

NAMA : IBRAHIM BANU UMAR

NOMOR POKOK MAHASISWA : 131020001652

DIPLOMA I KEUANGAN

SPESIALISASI : PAJAK

BIDANG PKL : PPh ORANG PRIBADI

JUDUL LAPORAN : TINJAUAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANGPRIBADI DALAM NEGERI TERHADAPPENERIMAAN PAJAK PENGHASILANPASAL 25/29 ORANG PRIBADI DANPERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46TAHUN 2013 DI KANTOR PELAYANANPAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA

Mengetahui

Kepala Bidang Akademis

Pendidikan Pembantu Akuntan

Widya Novita, S.Psi.

NIP 197103171996032001

Tangerang Selatan, September 2014

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Ratih Puspita Dewi, S.E.NIP 198609152009012006


3/46

2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG SELATAN

PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

NAMA : IBRAHIM BANU UMAR

NOMOR POKOK MAHASISWA : 131020001652

DIPLOMA I KEUANGAN

SPESIALISASI : PAJAK

BIDANG PKL : PPh ORANG PRIBADI

JUDUL LAPORAN : TINJAUAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANGPRIBADI DALAM NEGERI TERHADAPPENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29ORANG PRIBADI DAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 46 TAHUN 2013 DI KANTOR PELAYANANPAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA


...

1. Ratih Puspita Dewi, S.E. Dosen Pembimbing/Penilai I

NIP 198609152009012006

...

2. Aria Purba S.E. Dosen Penilai IINIP 197812312000121003


4/46

3

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat ALLAH SWT yang mana

telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunianya kepada saya selaku penulis, sehingga

dapat menyelesaikan laporan hasil Praktik Kerja Lapangan yang berjudul TINJAUAN

JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI TERHADAP

PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 ORANG PRIBADI DAN

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DI KANTOR PELAYANAN

PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA .

Penyusunan laporan praktik kerja lapangan ini adalah salah satu syarat dari kelulusan

Program Diploma 1 Spesialisasi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan laporn ini juga

sebagai bukti bahwa saya selaku penulis telah melaksanakan dan menyelesaikan praktik kerja

lapangan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

Laporan ini dibuat dan diselesaikan dengan mengerahkan segala kemampuan dan

pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Laporan ini juga dibuat dengan adanya bantuan dari

pihak pembimbing materi maupun teknis, oleh karena itu saya selaku penulis mengucapkan

banyak-banyak terimakasih kepada :

1. Ayah dan Ibu, yang selalu mendoakan, mendukung, mengorbankan waktu dan

pikirannya serta mencurahkan segala yang dimilikinya yang mungkin itu tak akan

bisa dinilai harganya.

2. Bapak Kusmanadji, Ak., M.B.A., selaku Direktur Sekolah Tinggi Akuntasi Negara

3. Ibu Widya Novita, S.Psi, selaku Kepala Bidang Akademis Pendidikan Pembantu

Akuntan.

4. Ibu Ratih Puspita Dewi S.E. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyusun

laporan praktik kerja lapangan ini.


5/46

4

5. Rekan-rekan seperguruan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara angkatan 2013,

khususnya kelas 2-C D1 Pajak.

6. Rekan-rekan sekelompok dosen pembimbing dan seperjuangan selama melaksanakan

PKL di KPP Pratama.

7. Seluruh pegawai di lingkungan kerja KPP Pratama Jakarta Gambir Dua

8. Teman-teman Organda Paseduluran Priyayi Solo ( PASPILO )

9. Pihak pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak

kekurangan-kekurangan dari segi kualitas atau kuantitas maupun dari ilmu pengetahuan yang

penulis kuasai. Oleh karena itu saya selaku penulis mohon kritik dan saran yang bersifat

membangun untuk menyemprnakan pembuatan laporan atau karya tulis dimasa mendatang.

Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan terimakasih


Ibrahim Banu Umar


6/46

5

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

LaporanPraktik Kerja Lapangan ini seluruhnya adalah hasil kerja saya sendiri.

Dalam hal kutipan yang saya ambil dari buku, majalah, peraturan-peraturan yang

berlaku dan/atau sumber-sumber lainnya, telah saya sebutkan dalam daftar pustaka dan

catatan kaki.

Apabila dalam laporan ini ditemui bahwa sebagian atau seluruh isinya merupakan

jiplakan atau bersifat plagiat sesuai dengan Bab II A No. 7 dan Bab II B

No. 3 Keputusan Direktur STAN No. KEP-100/PP.7/2001, saya bersedia untuk dinyatakan

tidak lulus/kelulusan dibatalkan dan dikeluarkan dari Program Diploma I Keuangan

Spesialisasi Pajak.


Yang membuat pernyataan,

Ibrahim Banu Umar

NPM 131020001652


7/46

6

DAFTAR ISI

ContentsKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ................................................................................. 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA .................................................................................. i

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ................................................................................. 2

KATA PENGANTAR................................................................................................................................... 3

SURAT PERNYATAAN ............................................................................................................................... 5

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................... 6

BAB I ........................................................................................................................................................ 7

PENDAHULUAN ....................................................................................................................................... 7

A. LATAR BELAKANG ........................................................................................................................ 7B. TUJUAN PENULISAN .................................................................................................................... 9

C. RUANG LINGKUP PENULISAN .................................................................................................... 10

D. METODE PENGUMPULAN DATA ............................................................................................... 10

E. SISTEMATIKA PENULISAN ......................................................................................................... 11

BAB II ..................................................................................................................................................... 12

URAIAN PERMASALAHAN ..................................................................................................................... 12

BAB III .................................................................................................................................................... 12

PENUTUP ............................................................................................................................................... 40

LAMPIRAN-LAMPIRAN .......................................................................................................................... 42

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................................. 43

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...................................................................................................................... 44


8/46


9/46

8

atau orang pribadi yang mempunyai penghasilan diatas PTKP. Orang pribadi

merupakan sebuah entitas terakhir dimana atasnya dipungut pajak penghasilan oleh

negara atas penghasilan yang diterima. Menurut UU KUP nomor 16 tahun 2009

penjelasan pasal 2 ayat 1, Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat subjektif

dan objektif sesuai dengan UU KUP yang berlaku berdasarkan self assessment

wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat

sebagai Wajib Pajak dan Mendapatkan Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan Subjektif yang dimaksud adalah

persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam UU

PPh 1984 dan perubahannya. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan

bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan

untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan UU KUP 1984 dan

perubahannya. Orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri adalah Orang

Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di

Indonesia lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan,

atau orang yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk

menetap di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang Wajib Pajak

Orang Pribadi Dalam Negeri dan bagaimana jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Negeri dan pengaruhnya terhadap penerimaan negara khususnya Pajak

Penghasilan. Oleh karena itu, penulis membuat Laporan Praktik Kerja Lapangan ini

yang berjudul TINJAUAN JUMLAH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM

NEGRI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI

PASAL 25/29 dan PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 DI

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA GAMBIR DUA.


10/46

9

B. TUJUAN PENULISAN

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan

ini adalah :

1. Untuk memenuhi sebagian dari syarat dinyatakan lulus dari program Diploma I

Keuangan Spesialisasi Administrasi Perpajakan yang diselenggarakan oleh

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

2.

Membandingkan antara teori yang sudah diterima di bangku kuliah dengan

fakta yang terjadi di lapangan.

3. Menambah pengetahuan penulis mengenai perpajakan di Indonesia pada

umumnya dan permasalahan terkait pajak penghasilan orang pribadi pada

khususnya.

4. Untuk mengetahui gambaran penerimaan pajak penghasilan orang pribadi di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua.

5. Untuk mengetahui gambaran wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua.

6. Untuk mengetahui kolerasi jumlah wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi khususnya PPh orang pribadi diKPP Pratama Jakarta Gambir Dua.

7. Untuk mengetahui permasalahan yang biasa timbul dalam pelaksanaan

kewajiban perpajakan mengenai pajak penghasilan orang pribadi Pasal 25/29

dan PP Nomor 46 Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta

Gambir Dua


11/46

10

8. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan untukmengoptimalkan

penerimaan pajak penghasilan Orang Pribadi Pasal 25/29 dan PP Nomor 46

Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua.

C. RUANG LINGKUP PENULISANPenulis akan memfokuskan diri pada peninjauan langsung jumlah wajib pajak dan

jumlah penerimaan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua dan apakah

dengan bertambahnya Wajib Pajak juga diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak di

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua tersebut.

D.

METODE PENGUMPULAN DATADalam penyusunan PKL ini penulis menggunakan beberapa metode untuk

mengumpulkan data yaitu :

1. Metode Penelitian Kepustakaan

Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh

melalui berbagai sumber, seperti buku-buku ilmiah, undang-undang, petunjuk

pelaksanaan undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Sehingga dapat

digunakan penulis untuk mendapatkan dasar, teori, dan bahan-bahan yang akan

digunakan sebagai landasan teori penelitian dan pelengkap analisis permasalahan

dalam menunjang penyusunan laporan PKL.

2.

Metode Observasi

Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh

dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung ke

lapangan untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan data wajib

pajak dan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan atas penghasilan Waajib

Pajak Orang Pribadi Pasal 25/29 dan PP 46. Data-data tersebut akan diolah lagi

lebih lanjut untuk memperoleh informasi sesuai pembahasan.


12/46

11

3. Metode Wawancara

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung atau konsultasi

dengan berbagai sumber, seperti petugas-petugas di Seksi Pelayanan, Seksi

Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Pusat Data dan Informasi dan/atau pihak-pihak

terkait lainnya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum tentang

penyusunan laporan PKL yang meliputi latar belakang penulisan, ruang lingkup

permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika

penulisan laporan PKL

BAB II URAIAN PERMASALAHAN

Bab ini berisikan analisis dan pembahasan penulis mengenai data jumlah

wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan penerimaan pajak penghasilan.

Pembahasannya sendiri meliputi penyajian data jumlah wajib pajak serta jumlah

penerimaan pajak penghasilan berikut juga apakah jumlah wajib pajak yang semakin

banyak akan memperngaruhi jumlah pennerimaan pajak penghasilan di KPP Jakarta

Gambir Dua.

BAB III PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menarik simpulan dari uraian-uraian bab

sebelumnya. Selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat

dijadikan sebagai bahan masukan.


13/46

12

BAB II

URAIAN PERMASALAHAN

A. Gambaran Umum

1. Gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Dua

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua saat ini merupakan satu

dari 331 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Direktorat Jendral Pajak,

Kementrian Keuangan yang tersebar di Indonesia. Berdiri pada tanggal 10 April

1997 sebagai pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan No. 162/KMK.01/1997 dengan nama awal Kantor

Pelayanan Pajak Jakarta Gambir II. Wilayah kerjanya saat itu meliputi tiga kelurahan

di kecamatan Gambir, Jakarta Pusat yaitu Kelurahan Cideng, Kelurahan Petojo

Selatan, dan Kelurahan Duri Pulo.

Saat itu Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir II berada dalam koordinasi

Kantor Wilayah V DJP Jakarta Raya II. Sedangkan penerimaan pajak pada awal

berdiri sebesar Rp1,15 triliun dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 8.713 Wajib

Pajak.

Dalam rangka peningkatan pelayanan perpajakan dan kebutuhan organisasi,

dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 namanya berubah

menjadi Kantor Pelayanan Pajak Gambir Dua dengan wilayah kerja menjadi dua

kelurahan, yaitu Kelurahan Cideng dan Kelurahan Petojo Selatan. Sedangkan

Kelurahan Duri Pulo selanjutnya dikelola KPP Jakarta Gambir Tiga yang baru

dibentuk saat itu juga.


14/46

13

Pada tahun 2001, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir Dua berada dalam

koordinasi Kantor Wilayah VI DJP Jakarta Raya III. Dengan berkurangnya wilayah

kerja satu kelurahan berakibat kepada penurunan penerimaan pajak jadi Rp 809

miliar.

Sejalan dengan reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan,

awal decade 2000-an Direktorat Jendral Pajak melakukan perubahan, pembaharua,

dan transformasi mendasar secara dan tata kerja atas unit kerja yang ada terutama

kantor operasional, diantaranya Kantor Pelayanan Pajak. Dalam implementasinya,

Kantor Pelayanan Pajak yang ada menjadi tiga jenis, yaitu Kantor Pelayanan Pajak

Wajib Pajak Besar (Large Taxpayer Office, LTO), Kantor Pelayanan Pajak Madya

(Medium Taxpayer Office, MTO), dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (Small

Taxpayer Office, STO).

Sehubungan dengan program reformasi dan modernisasi administrasi

perpajakan tersebut, selanjutnya lembaga Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Gambir

Dua berubah lagi menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua dan

merupakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang pertama di Indonesia menerapkan

Sistem Administrasi Perpajakan Modern dalam pengelolaan kantor, sumber daya,

dan pekerjaan. Pembentukannya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan

No. 254/KMK.01/2004 tanggal 24 Mei 2004 dan Keputusan Direktur Jendral Pajak

No. KEP-172/PJ./2004. Sebagai kantor yang menerapkan modernisasi perpajakan,

ditandai dengan perubahan struktur organisasi, prosedur kerja, sumber daya manusia

dan aplikasi sistem informasi, yang seluruhnya baru dibangun, yang beroperasi mulai

1 Desember 2004.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua berada di bawah

koordinasi Kantor Wilayah DJP Jakarta I bersama dengan 15 KPP lainnya. Sebagian


15/46

14

Wajib Pajak terutama yang penerimaannya besar juga diaihkan pengelolaanya ke

Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat yang baru dibentuk. Akibat dari

berkurangnya Wajib Pajak yang besar kontribusi penerimaannnya, sehingga

penerimaan pajak pada awal penerapan Sistem Perpajakan Modern tahun 2005

sebesar Rp 957 miliar dengan jumlah Wajib Pajak sebanyak 12.798 Waji Pajak.

Saat ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua yang sejak

tahun 2006 berada dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat terus

menerapkan dan mengembangkan penggalian potensi pajak berdasarkan metode dan

pola yang ditetapkan Direktorat Jendral Pajak, yaitu dengan membangun dan

membuat profil setiap Wajib Pajak dengan data dan informasi yang akurat.

Selanjutnya tersaji profil Komprehensip Wajib Pajak dalam Approweb ( Aplikasi

Profil Wajib Pajak Berbasis Web ). Penggalian potensi pajaknya dilakukan dengan

mendalami pola bisnis, pola transaksi, dan pola pembayaran Wajib Pajak secara

komprehensif. Kemudian memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak atas potensi

pajak yang digali melalui surat himbauan dan konseling, sehingga Wajib Pajak

mengetahui persis dasar dan besaran penghitungan pajaknya. Sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sejak berdiri hingga saat ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir

Dua telah dipimpin oleh tujuh orang Kepala Kantor sebagai berikut :

Eko Kresnadi ( Juni 1997 Maret 2000 )

Sachroni Zakaria ( 2000 Desember 2001 )

Bubung M H ( Januari 2002 Maret 2004 )

Zainuddin Lubis ( Mei 2004 Juni 2006 )

Asmariah ( Juni 2006 Maret 2009 )

Erman AR ( Agustus 2009 Oktober 2011 )


16/46


17/46

16

Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

pengolahan;

Penyuluhan perpajakan;

Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;

Pelaksanaan ekstensifikasi;

Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;

Pelaksanaan pemeriksaan pajak;

Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;

Pelaksanaan konsultasi perpajakan;

Pelaksanaan intensifikasi;

Pembetulan ketetapan pajak

Pelaksanaan administrasi kantor

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua dipimpin ole Kepala

Kantor

C. Organisasi

Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua dirancang

dan dibentuk sesuai dengan prinsip modernisasi administrasi perpajakan guna

memberikan pelayanan yang tervaik dan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Diharapkan seluruh unit memberikan pelayanan penus secara optimal kepada

Wajib Pajak.

Dalam organisasinya terdapat Kepala Kantor, Subbagian, Sembilan seksi, dan

dua Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak, sesuai dengan tugas dan fungsi

masing-masing menyangkut pelayanan, penyuluhan, pengawasan, dan penegakan


18/46


19/46


20/46

19

9 Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 7

10 Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 8

11 Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 7

12 Kelompok Fungsional Pemeriksa I 8

13 Kelompok Fungsional Pemeriksa II 8

Jumlah 83

B. Data dan Fakta

1. Rencana dan realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir

Dua

Penerimaan pajak yang dikelola terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) ,

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB), dan Pajak Lainnya. Namun sesuai dengan kebijakan

pemerintah untuk BPHTB dikelola sampai tahun 2010. Sedangkan untuk PBB

dikelola sampai tahun 2012.

Rencana Penerimaan Pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami

kenaikan. Berikut adalah data Rencana Penerimaan Pajak KPP Pratama

Jakarta Gambir Dua;

Tahun Pajak Rencana Penerimaan

2013 Rp 2,003,388,130,159.00


21/46

20

2014 Rp 2,410,000,733,405.00

Adapun realisasi penerimaan pajak dari masa tahun pajak 2009-2013

senantiasa mengalami peningkatan penerimaan dengan rincian sebagai

berikut:

Tahun Pajak Realisasi Penerimaan

2009 Rp 1.129,64 miliar

2010 Rp 1.527,69 miliar

2011 Rp 1.821,93 miliar

2012 Rp 1.760,28 miliar

2013 Rp 1.911,13 miliar

Penerimaan tahun 2012 sedikit mengalami penurunan dikarenakan

dialihkannya pengelolaan sejumlah Wajib Pajak ke KPP Madya Jakarta Pusat

dan beberapa KPP di wilayah Kanwil DJP Jakarta Khusus yang pada tahun

2011 kontribusinya sekitar 20%.

2. Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Dua

Menurut keadaan sampai dengan 1 Januari 2014, jumlah Wajib Pajak

yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua sebanyak 27.687 Wajib

Pajak dengan komposisi sebagai berikut:


22/46

21

Keterangan WP Jumlah

Wajib Pajak Badan 8.153

Wajib Pajak Orang Pribadi 14.666

Pemungut 156

Wajib Pajak Non Efektif 4.712

C. Landasan Teori dan Pembahasan

1. Dasar Hukum

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan, "pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam

undang-undang." Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan

bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bersifat wajib

artinya pengenaan pajak dapat dipaksakan oleh negara kepada warga

negaranya. Sedangkan tidak mendapat imbalan langsung berarti bahwa

mereka yang telah membayar pajak tidak akan merasakan manfaatnya secara

langsung. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber

daya dari sektor privat kepada sektor publik. Prinsip yang juga menjadi dasar


23/46

22

negara memungut pajak adalah Ability-To-Pay Taxation Principle, yaitu

bahwa negara memungut pajak harus berdasarkan kepada kemampuan tiap-

tiap individu warga negara. Namun demikian, pemungutan pajak oleh negara

tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Selain harus berdasarkan Undang-

undang, pemungutan pajak juga harus mempertimbangkan keadilan, artinya

bahwa semua warga negara memperoleh perlakuan yang sama dalam undang-

undang perpajakan. Untuk itulah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945

pasal 23A dalam kaitannya dengan pemungutan pajak harus ada Undang-

Undang yang dijadikan pedoman dalam pemungutan pajak. Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

adalah dasar hukum pemungutan pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

Tentang Pajak Penghasilan adalah dasar hukum dari Pajak Penghasilan (PPh).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas

Barang Dan Jasa dan Penjualan Barang Mewah adalah dasar hukum dari PPN

dan PPnBM.

2. Pajak Penghasilan

2.1.Pengertian pajak

Pengertian Pajak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 6

Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-

Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara


24/46

23

Perpajakan adalah kontribusi waji b kepada negara yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untu keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.

Sementara pemahaman pajak menurut Soemitro merupakan suatu

perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan

timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah

penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk

memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk

penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli

yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain Adam

Smith dalam bukunya Wealth of Nations dengan ajaran yang terkenal "The

Four Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau

asas keadilan), pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara

harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak.

Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib

pajak.

Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak

harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan

dapat dikenai sanksi hukum.


25/46

24

Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang

tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada

saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik),

misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya

atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya

pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan

sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil

pemungutan pajak.

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan

bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak

merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua

pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal

tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

Fungsi anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk

menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan

pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat

diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan

untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja

barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan

pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah,

yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.


26/46

25

Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus

ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang

semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor

pajak.

Fungsi mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi

melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak

bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya

dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri

maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam

negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk

produk luar negeri.

Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk

menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas

harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa

dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di

masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif

dan efisien.

Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan

untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga

untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka


27/46

26

kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat

meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengelompokan Pajak dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. Menurut Golongannya

Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri

oleh wajib pajak tanpa hak pelimpahan. Contohnya Pajak

Penghasilan (PPh).

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat

dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contohnya Pajak

Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifatnya

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau beradsarkan

pada subjeknya, dengan artian memperhatikan keadaan diri

wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Objektif adalah pajak yang hanya memperhaikan objek

tanpa memperhatikan wajib pajak. Contoh: Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) dan Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat

dan dipergunakan untuk rumah tangga negara. Contoh : Pajak

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.


28/46

27

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

a. Pajak Provinsi. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Pajak Kabupaten/Kota. Contoh : Pajak hotel, restoran,

hiburan.

Sebagai Pajak Langsung yang sifatnya Subyektif Pajak Penghasilan

adalah Pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas

Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

2.2.Subjek Pajak Penghasilan

2.2.1. Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri

1.

Wajib Pajak Pengertian Wajib Pajak

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan bahwa

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Syarat Subjektif dan Objektif Wajib Pajak


29/46

28

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai

dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-

Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya.

Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak

yang menerima atau memperoleh penghasilan atau

diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak

Penghasilan 1984 dan perubahannya. Ketentuan Subyek

Pajak dalam Undang-Undang PPh adalah sebagai berikut:

Yang menjadi Subyek Pajak adalah :

warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan

menggantikan yang berhak;

1. orang pribadi;

2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,

menggantikan yang berhak;

3. badan;

4. bentuk usaha tetap.

Subjek Pajak terdiri dari Subjek Pajak dalam negeri dan

Subjek Pajak luar negeri. Yang dimaksud dengan Subjek

Pajak dalam negeri adalah :

a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia

atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih

dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di


30/46

29

Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat

tinggal di Indonesia;

b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di

Indonesia;

c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,

menggantikan yang berhak.

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri

adalah :

1. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal

di Indonesia atau berada di Indonesia tidak

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia

yang dapat menerima atau memperoleh

penghasilan dari Indonesia bukan dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal

di Indonesia atau berada di Indonesia tidak

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga)

hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)

bulan, dan badan yang tidak didirikan dan

tidak bertempat kedudukan di Indonesia

yang dapat menerima atau memperoleh


31/46

30

penghasilan dari Indonesia bukan dari

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Sedangkan ketentuan mengenai objek pajak tercantum dalam pasal

4 sebagai berikut:

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap

tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh

Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar

Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan

nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

1. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau

jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,

tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang

pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali

ditentukan lain dalam Undang-undang ini;

2. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan

penghargaan;

3. . laba usaha;

4. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;

5. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah

dibebankan sebagai biaya;

6. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena

jaminan pengembalian utang;


32/46

31

7. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk

dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis,

dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

8. royalti;

9. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan

harta;

10. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai

dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah;

12. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;

13. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

14. premi asuransi;

15. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari

anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan

usaha atau pekerjaan bebas;

16. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan

yang belum dikenakan pajak.

PPh Pasal 25/29 adalahPajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh

Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagai akibat

PPh Terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak

Penghasilan lebih besar dari pada kredit pajak yang telah dipotong

atau dipungut oleh pihak lain dan yang telah disetor sendiri. Sesiai

dengan kebijakan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor

46 Tahun 2012 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha


33/46

32

atau pekerjaan bebas dengan omzet dibawah 4,8 Miliar dalam satu

tahun masa pajak dikenai tariff sesuai dengan yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012.

2.2.2. Dasar pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 25/29 dan PP

Nomor 46 Orang Pribadi

Untuk Wajib Pajak Baru besarnya angsuran Pajak Penghasilan

Pasal 25 untuk adalah sebesar Pajak Penghasilan yang dihitung

berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan

yang disetahunkan, dibagi 12.

Penghasilan neto adalah:

dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan

pembukuan dan dari pembukuannya dapat dihitung

besarnya penghasilan neto setiap bulan, penghasilan

neto fiskal dihitung berdasarkan pembukuannya;

dalam hal Wajib Pajak hanya menyelenggarakan

pencatatan dengan menggunakan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto atau

menyelenggarakan pembukuan tetapi dari

pembukuannya tidak dapat dihitung besarnya 85

Pajak Penghasilan penghasilan neto setiap bulan,

penghasilan neto fiskal dihitung berdasarkan Norma

Penghitungan Penghasilan Neto atas peredaran atau

penerimaan bruto.


34/46

33

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (OPPT),

Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak

Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai Pedagang

Pengecer yang mempunyai 1 atau lebih tempat usaha. Pedagang

Pengecer adalah Orang Pribadi yang melakukan:

penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau

penyerahan jasa,melalui suatu tempat usaha. Maka, Wajib Pajak

Orang Pribadi Pengusaha Tertentu wajib mendaftarkan diri untuk

memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bagi setiap tempat usaha

di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat

usaha tersebut dan di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak.

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi persyaratan

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 maka

atas pengahsilan yang diterima Wajib Pajak Orang Pribadi selama

omzet satu tahun masa pajak tidak melebihi 4,8M dikenai PPh

Final sebesar 1% dikali omzet per bulan dan untuk OPPT besar

angsuran masa PPh adalah ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah

peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha

3. Tinjauan Data dan Pembahasan Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Penerimaan

PPh OP

3.1.Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi


35/46


36/46

35

Berikut data Wajib Pajak sampai dengan 1 September 2014 adalah sebagai

berikut;

Keterangan Wajib Pajak Jumlah

Jumlah Total Wajib Pajak Terdaftar 28.500

Jumlah Total Wajib Pajak Badan 11.533

Jumlah Total Wajib Pajak Pemungut 199

Jumlah Total Wajib Pajak Orang Pribadi 16.768

Berikut adalah data Wajib Pajak efektif sampai dengan 1 September 2014;

Keterangan WP Efektif Jumlah

Jumlah Wajib Pajak Badan efektif 8.392

Jumlah Wajib Pajak OP efektif 15.238

Jumlah Wajib Pajak Pemungut efektif 158

Dari data tersebut di atas maka sisanya yaitu 4.712 adalah Wajib Pajak

Non Aktif atau 17% dari jumlah keseluruhan Wajib Pajak terdaftar di KPP

Pratama Jakarta Gambir Dua sampai dengan tanggal 1 September 2014.

3.2.Data Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan


37/46

36

Berikut penulis sajikan data mengenai penerimaan Pajak Penghasilan

tahun pajak 2012 & 2013 sebagai berikut;

Tahun Pajak Jumlah

2012 Rp 722.350.000.000

2013 Rp 749.925.000.000

Dari data tersebut diatas pada tahun pajak 2013 komposisi dari PPh Pasal

25/29 atas orang pribadi dalam negeri adalah Rp 13.487.609.863,00 ,

sedangkan untuk penerimaan PPh Final PP 46 adalah sebesar Rp

199.235.014.661,00 .

3.3.Analisis Deskriptif dari Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 dan PP Nomor 46

Tahun 2013 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gambir Dua

Dari data-data yang dikumpulkan penulis selama mengikuti Praktik Kerja

Lapangan selama 3 minggu atau 15 hari kerja di KPP Pratama Jakarta

Gambir Dua, penulis ingin mengungkapkan fakta dari hasil tinjauan di

lapangan proporsi jumlah Wajib Pajak non efektif masih menunjukkan

angka 17%, dimana terjadi ketidakmaksimalan penerimaan Negara dimana

tercatat 3.141 adalah Wajib Pajak Badan, 1.530 adalah Wajib Pajak Orang

Pribadi.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Seksi

Pengawasan dan Konsultasi I, Bapak R Ganung Harnawa, beliau

menyebutkan bahwa kondisi di lapangan cukup menyulitkan untuk

melacak keberadaan Wajib Pajak Non Efektif ini, karena selalu ada saja


38/46

37

kendala yang dihadapi, seperti Wajib Pajak pindah ke daerah lain tanpa

melapor. Sehingga upaya untuk melakukan koordinasi juga menjadi sulit.

Jumlah Wajib Pajak Non Efektif ini merupakan akumulasi dari tahun-

tahun pajak sebelumnya.

Sesuai dengan data yang sudah penulis sajikan dapat dilihat bahwa secara

riil terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak Non Aktif pada tahun 2014

sampai dengan 1 September, tetapi scara pembulata persentase masih

menunjukkan angka yang sama yang berarti terjadi penurunan tetapi tidak

signifikan.

Dari realisasi penerimaan secara keseluruhan atas Pajak Penghasilan

mengalami kenaikan. Komposisi realisasi penerimaan PPh Pasal 25, PPh

Pasal 29 dan PP Nomor 46 pada tahun pajak 2013 adalah sebesar 28% dari

realisasi penerimaan pajak penghasilan keseluruhan. Mengenai hal ini

penulis sempat mewawancarai seorang Account Representative, Bagus

Kristiyawan bahwa penerimaan PPh khususnya pada PPH OP Pasal 25

belum maksimal karena banyak dari Wajib Pajak masih memberikan data

yang kurang akurat sehingga potensi penerimaan belum bisa benar-benar

maksimal.

Berikut adalah data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Data

penerimaan Pajak Penghasilan (tahun 2014 sampai dengan 31 Agustus);

Tahun Jumlah WP OPRealisasi Penerimaan Persentase

KontribusiPenerimaan PPh 25/29 PP46 Total Penerimaan PPh

2013 14666 212,722,624,524 749,925,004,030 28%

2014 15238 144,266,594,239 630,352,095,402 23%


39/46

38

Data penerimaan PPh 2014 merupakan data tahun berjalan sampai dengan

tanggal 31 Agustus 2014. Prediksi penerimaan PPh Pasal 25/29 dan PPh

Final PP 46 sampai dengan desember 2014 diperkirakan mampu untuk

mencapai kontribusi 30% atau sekitar Rp 270.000.000,00. Hal ini

dikarenakan masih ada Wajib Pajak yang belum menyetor dan melapor.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Wajib Pajak OP efektif tahun 2014

mengalami kenaikan, tetapi belum diikuti dengan bertambahnya

penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 dan PP No 46, diihaat dari

persentase kontribusinya masih menunjukkan angka 23%. Sejauh ini

dengan masih dalam kondisi tahun berjalan diharapkan pada nantinya

setelah akhir tahun masa pajak persentasenya tidak mengalami penurunan

dari tahun 2013.Tentunya peran aktif dari AR sangat diharapkan

mengingat tahun 2014 masih tahun pajak berjalan.

Banyak kendala yang dihadapi oleh AR di lapangan, hal yang paling

mendasar adalah kurangnya kesadaran masyarakat unuk membayar pajak.

Selain itu karena banyaknya transaksi underground yang sangat tidak

memungkinkan bagi AR untuk meneliti satu per satu dari laporan Wajib

Pajak. Karena di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua masing-masing AR

membawahi lebih dari 1.000 Wajib Pajak sehingga sumberdaya yang ada

tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian satu per satu.

Sampai dengan saat ini langkah yang diambil oleh AR dengan

menyurati Wajib Pajak secara berkala untuk meningkatkan kesadaran

Wajib Pajak untuk membayar Pajak. Hal ini lebih efektif daripada

melakukan penelitian lapangan ke masing-masing Wajib Pajak karena

lebih hemat waktu dan wilayah cakupannya lebih besar. Selain itu adalah


40/46


41/46

40

BAB III

PENUTUP

A.

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penulis

mengambil beberapa simpulan sebagai berikut.

1. Belum optimalnya penerimaan pajak di KPP Pratama Gambir Dua yang masih

memiliki potensi pajak lebih besar dengan data yaitu 17% Wajib Pajak Non Efektif

dari total keseluruhan Wajib Pajak Terdaftar.

2. Jumlah Wajib Pajak terdaftar efektif memiliki dampak positif terhadap penerimaan

pajak yangkali ini penulis mefokuskan pada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal

25/29 dan Pajak Penghasilan Final PP Nomor 46.

3. Banyaknya kendala di lapangan oleh fiskus untuk melakukan koordinasi dengan

Wajib Pajak sehingga kesulitan dalam mengamankan penerimaan Negara lebih

banyak dan kompleks.

4. Dalam hal komposisi realisasi penerimaan PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 dan PPh Final

PP Nomor 46 2012 sebesar 28% dari total penerimaan pajak penghasilan maka sudah

cukup besar namun belum cukup optimal sebanding dengan bertambahnya jumlah

Wajib Pajak terdaftar.

5. Peningkatan jumlah Wajib Pajak juga berkorelasi positif dengan kenaikan realisasi

penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) khususnya yang kali ini penulis bahas adalah

PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Final PP 46.

6. Masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya Wajib Pajak untuk melaksanakan

kewajibannya di bidang perpajakan secara sungguh-sungguh.


42/46

41

B. Saran

1. Penyuluhan dan Sosialisasi mengenai kesadaran untuk membayar pajak harus

semakin digencarkan guna menanamkan kepeduliaan masyarakat untuk melaksanakan

kewajiban perpajakan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku, terutama dalam

kaitannya dengan penghitungan, penyetoran, pelaporan dan seluruh alur birokrasi

dalam penerapan di lapangan demi terciptanya citra positif pajak di mata masyarakat

luas. Sosialisasi yang dilakukan secara berkesiambungan, terus-menerus dan

terencana akan membuahkan hasil.

2. AR sebagai jembatan informasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak juga

tetap harus ikut membantu menyosialisasikan dan membantu Wajib Pajak dalam

mencoba mengerti dan memahami tentang hal-hal yang sifatnya perlu diketahui oleh

Wajib Pajak seperti, peraturan terbaru, layanan baru, dan kebijakan baru.

3. Komitmen seluruh pegawai KPP Pratama Jakarta Gambir Dua diperlukan untuk

mewujudkan visi dan misi KPP Pratama Jakarta Gambir Dua dan juga visi misi

Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan.

4. Melakukan evaluasi atas kinerja masing-masing pegawai dan mencari ide-ide baru

untuk mengoptimalkan potensi pajak yang belum terakomodasi dengan baik guna

pencapaian target penerimaan agar terjadi peningkatan yang positif baik dari efktifitas

kinerja, peningkatan jumlah penerimaan dan juga ekstensifikasi perpajakan.

5. Lebih proaktif untuk mengamati hal-hal baru yang sekiranya potensial dan belum

terakomodir oleh peraturan perpajakan demi mengamankan penerimaan Negara dan

pembangunan Negara lebih baik.


43/46

42

LAMPIRAN-LAMPIRAN


44/46

43

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat

Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 atas Penghasilan yang

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 Tentang Pelaksanaan

Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pasal 25 Pengusaha

Tertentu

Brotodiharjo R., Santosa. 2003. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: Refika

Aditama.

Mardiasmo. 2013. PerpajakanEdisiRevisi. Yogyakarta:C.V ANDI


45/46

44

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ibrahim Banu Umar

Tempat, Tanggal Lahir : Surakarta, 12 Agustus 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Rumah :Kabangan RT 05 RW 04 Bumi Laweyan Surakarta

Handphone : 085600902383

Nama Ayah : Darussalam

Nama Ibu : Siti Zulaichah

Riwayat Pendidikan : TK Islam Nahdatul Muslimat, 1998-2000

SD Tamirul Islam, 2000 -2006

SMPN 1 Surakarta, 2006-2009

SMAN 7 Surakarta, 2009-2012

STAN, 2013-Sekarang


46/46

laporan pkl stan by banu

Documents