laporan di stan

60
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN ELECTRONIC-FILING (E-FILING) TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG Diajukan oleh: ARIEF DWIJAYANTO NPM 131021100132 Mahasiswa Progam Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Dinyatakan Lulus Program Diploma I Keuangan Pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Tahun 2014

Upload: arief-djhe

Post on 26-Sep-2015

75 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

Tema tentang efiling

TRANSCRIPT

  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

    SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

    BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO

    LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

    ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN PAJAK DENGAN

    MENGGUNAKAN ELECTRONIC-FILING (E-FILING) TERHADAP

    KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI

    KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG

    Diajukan oleh:

    ARIEF DWIJAYANTO

    NPM 131021100132

    Mahasiswa Progam Diploma I Keuangan

    Spesialisasi Pajak

    Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat

    Dinyatakan Lulus Program Diploma I Keuangan

    Pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

    Tahun 2014

  • ii

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

    SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

    BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO

    TANDA PERSETUJUAN

    LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

    NAMA : ARIEF DWIJAYANTO

    NOMOR POKOK MAHASISWA : 131021100132

    DIPLOMA I KEUANGAN

    SPESIALISASI : PAJAK

    BIDANG LAPORAN PKL : PELAYANAN

    JUDUL LAPORAN PKL : ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN

    PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN

    ELECTRONIC-FILING (E-FILING)

    TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

    DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

    DI KANTOR PELAYANAN PAJAK

    PRATAMA BITUNG

    Manado, September 2014

    Mengetahui, Menyetujui,

    Kepala Balai Diklat Keuangan Dosen Pembimbing

    Manado

    Dr. H. Sahminan Zega, S.H., M.Pd. Sumin, S.S.T., AK.

    NIP 197202011997031004 NIP 197403191995111001

  • iii

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

    SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

    BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO

    HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI LAPORAN PKL

    PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI

    LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

    NAMA : ARIEF DWIJAYANTO

    NOMOR POKOK MAHASISWA : 131021100132

    DIPLOMA I KEUANGAN

    SPESIALISASI : PAJAK

    BIDANG PKL : PELAYANAN

    JUDUL LAPORAN : ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN

    PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN

    ELECTRONIC-FILING (E-FILING)

    TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

    DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

    DI KANTOR PELAYANAN PAJAK

    PRATAMA BITUNG

    Manado, Oktober 2014

    .................................

    1. Sumin, S.S.T., AK. Dosen Pembimbing/Penilai I

    NIP 197403191995111001

    ..................................

    2. Dr. H. Sahminan Zega, S.H., M.Pd. Dosen Penilai II

    NIP 197202011997031004

  • iv

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

    SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

    BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO

    HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI LAPORAN PKL

    PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

    NAMA : ARIEF DWIJAYANTO

    NOMOR POKOK MAHASISWA : 131021100132

    DIPLOMA I KEUANGAN

    SPESIALISASI : PAJAK

    BIDANG PKL : PELAYANAN

    JUDUL LAPORAN : ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN

    PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN

    ELECTRONIC-FILING (E-FILING)

    TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

    DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN

    DI KANTOR PELAYANAN PAJAK

    PRATAMA BITUNG

    Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya Laporan Praktik Kerja

    Lapangan ini adalah hasil tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau

    keseluruhan tulisan yang saya salin atau tiru tanpa memberikan pengakuan pada

    penulis aslinya. Bila terbukti saya melakukan tindakan plagiarisme. Saya siap

    dinyatakan tidak lulus dan dicabut gelar yang telah diberikan.

    Manado, September 2014

    Yang memberi pernyataan

    Arief DwiJayanto

    NPM 131021100132

  • v

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan

    hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja

    Lapangan yang berjudul ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN PAJAK

    DENGAN MENGGUNAKAN ELECTRONIC-FILING (E-FILING) TERHADAP

    KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI

    KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG. Laporan Praktik Kerja

    Lapangan ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada

    Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

    Penulis menyadari bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari

    kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan maupun

    literatur yang diperoleh. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal

    mungkin untuk menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dengan

    bimbingan dari Dosen Pembimbing Laporan Praktik Kerja Lapangan yaitu Bapak

    Sumin, S.ST., AK. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan

    dan pengarahan. Penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih apabila ada

    kritikan dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan

    Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.

    Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidaklah mungkin akan menjadi

    sebuah Laporan tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang

    telah ikut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha menyelesaikan

    Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Untuk itu, penulis dalam kesempatan ini

    menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

  • vi

    1. Bapak dan Ibu tercinta serta Kakakku tersayang, atas doanya sehingga penulis

    mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Laporan PKL ini;

    2. Bapak Sumin S.ST., Selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan

    bimbingan, waktu dan saran sehingga Laporan PKL ini dapat terselesaikan;

    3. Bapak Dr. H. Sahminan Zega S.H., M.Pd., selaku Kepala Kantor Balai Diklat

    Keuangan Manado;

    4. Bapak Kusmanadji, Ak., MBA., Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;

    5. Segenap Dosen STAN atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan;

    6. Kakak Hisma yang sudah memberikan pengarahan dan pemberitahuan hal-hal

    terkait Laporan PKL bagi penulis;

    7. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung atas kesempatan yang

    diberikan kepada penulis untuk melaksanakan PKL di KPP Pratama Bitung;

    8. Bapak Robert Bue, Bang Koko, Bang Syaiful, Bang Wahyu, Bang Refri, Mas

    Deni, Mas Adi, Mas Mamang, Mas Alex, Mas Made, dan semua staf beserta

    karyawan di KPP Pratama Bitung yang sangat sulit untuk disebutkan satu

    persatu yang telah memberikan bimbingan dan pengalaman yang berharga

    bagi penulis;

    9. Teman-teman PKL, dan Kawan seperjuangan atas seluruh bantuan dan

    kesempatan mendapat teman yang baik;

    10. Sahabat-sahabat kost yang selalu rela diganggu;

    11. Pihak yang tidak perlu penulis sebutkan nama maupun jabatannya atas seluruh

    pengalaman yang mendewasakan penulis; serta

    12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam

    kesempatan yang terbatas ini.

  • vii

    Akhirnya kepada Allah SWT, penulis pasrahkan semoga amal dan sumbangsih

    yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan yang setimpal dari Allah

    SWT. Harapan terakhir penulis, semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat

    memberikan tambahan cakrawala ilmu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang

    memerlukannya serta sebagai darma bakti penulis kepada Sekolah Tinggi Akuntansi

    Negara tercinta.

    Manado, September 2014

    Arief DwiJayanto

    NPM 131021100132

  • viii

    DAFTAR ISI

    HALAMAN JUDUL ...................................................................................................... i

    HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PKL .......................................................... ii

    HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI LAPORAN PKL ....... iii

    SURAT PERNYATAAN ............................................................................................. iv

    KATA PENGANTAR ................................................................................................... v

    DAFTAR ISI .............................................................................................................. viii

    DAFTAR TABEL .......................................................................................................... x

    DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... xi

    BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

    A. Latar Belakang ......................................................................................................... 1

    B. Rumusan Masalah ............................................................................................2

    C. Tujuan Penyusunan Laporan ............................................................................2

    D. Metode Penelitian dan PengumpulanData ........................................................... 2

    E. Sistematika Penulisan .......................................................................................3

    BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................... 4

    A. Tinjauan Teoritis ..............................................................................................4

    1. Pengertian Pajak ...........................................................................................4

    2. Surat Pemberitahuan .....................................................................................6

    3. Electronic Filing System e-Filing ...............................................................12

    B. Gambaran Umum ..........................................................................................17

    1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung ......................17

    2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung ...................20

  • ix

    3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung ...........................25

    4. Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung ..............26

    C. Pembahasan Masalah .....................................................................................27

    1.Pelaksanaan Electronic Filing System (e-Filing) Dalam Praktik

    Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak

    Pratama Bitung .........................................................................................27

    2. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Yang Menggunakan Electronic

    Filing System (e-Filing) ..........................................................................32

    3. Peranan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Kantor Pelayanan

    Pajak Pratama Bitung .................................................................................36

    BAB III PENUTUP ..................................................................................................... 40

    A. Simpulan ........................................................................................................40

    B. Saran ...............................................................................................................42

    DAFTAR PUSTAKA

    DAFTAR RIWAYAT HIDUP

    LAMPIRAN

  • x

    DAFTAR TABEL

    Tabel II-1 Daftar Pegawai KPP Pratama Bitung/Golongan.................................. 27

    Tabel II-2 Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak KPP Pratama Bitung Melalui

    e-Filing ................................................................................................. 37

    Tabel II-3 Rencana Penyampaian e-Filing Tahun 2014 ....................................... 37

    Tabel II-4 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT .................................................... 39

  • xi

    DAFTAR GAMBAR

    Gambar II-1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bitung ............................................ 20

    Gambar II-2 Proses Mengajukan Permohonan e-FIN Ke KPP ................................ 28

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Teknologi internet memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap

    perkembangan informasi dunia. Pengaruh perkembangan dan penerapan teknologi

    informasi dan komunikasi tersebut juga sampai ke aspek-aspek lain di pemerintahan

    salah satunya adalah aspek perpajakan. Pada tanggal 24 Januari 2005 bertepatan di

    Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat

    Jenderal Pajak meluncurkan produk e-Filing atau Electronic Filing System.

    Layanan e-Filing bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT

    melalui internet kepada Wajib Pajak. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya

    dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan

    melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu serta mengurangi

    beban penggunaan kertas. Oleh karena itu permasalahan yang nantinya akan dibahas

    lebih lanjut dalam tulisan ini dengan mengambil judul: Analisis Efektivitas

    Pelaporan Pajak Dengan Menggunakan Electronic-Filing (e-Filing) Terhadap

    Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Di Kantor

    Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

  • 2

    B. Rumusan Masalah

    Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat

    dirumuskan masalah yaitu Bagaimanakah implementasie-Filing dalam penyampaian

    SPT, perlindungan hukum e-Filing dan peranan e-Filing terhadap kepatuhan Wajib

    Pajak bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

    C. Tujuan Penyusunan Laporan

    Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja

    Lapangan ini adalah :

    1. Untuk memenuhi sebagian dari syarat dinyatakan lulus dari program Diploma

    I Keuangan Spesialisasi Pajak yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan

    dan Pelatihan Keuangan.

    2. Untuk mengetahui tata cara pelaporan SPT dengan menggunakan e-Filing

    bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.

    3. Untuk mengetahui peranan e-Filing bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

    Bitung.

    D. Metode Penelitian Dan Pengumpulan Data

    Dalam menyusun dan menyelesaikan tugas Laporan Praktik Kerja Lapangan

    ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain :

    1. Penelitian Kepustakaan

    Yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku-buku

    ilmiah, undang-undang, petunjuk pelaksanan undang-undang, dan peraturan

    terkait lainnya.

  • 3

    2. Penelitian Lapangan

    Yaitu dengan mengadakan pengamatan atau observasi secara langsung di

    lapangan untuk mendapatkan data-data perpajakan baik itu data kualitatif

    maupun data kuantitatif.

    E. Sistematika Penulisan

    BAB I PENDAHULUAN

    Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

    penyusunan laporan, metode penelitian dan pengumpulan data, dan sistematika

    penulisan yang dibuat oleh penulis dalam menyusun Laporan PKL.

    BAB II PEMBAHASAN

    Bab ini berisikan uraian mengenai pengertian pajak, surat pemberitahuan,

    electronic fiing (e-Filing). Penjelasan mengenai gambaran umum KPP Pratama

    Bitung. Dan juga pembahasan masalah mengenai pelaksanaan e-Filing dalam praktik

    penyampaian SPT di KPP Pratama Bitung, perlindungan hukum bagi Wajib Pajak

    yang menggunakan e-Filing, dan peranan e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak

    bagi KPP Pratama Bitung untuk SPT Tahunan.

    BAB III KESIMPULAN

    Penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan untuk

    mempermudah pembaca memahami isi laporan. Menyampaikan apa saja kekurangan

    dan kelebihan, positif dan negatif dari hasil pembahasan. Penulis juga akan

    memberikan sedikit kritik dan saran atas hal tersebut.

  • 4

    BAB II

    PEMBAHASAN

    A. Tinjauan Teoritis

    1. Pengertian Pajak.

    Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus

    dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menjaga kepentingan rakyatnya,

    baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan

    kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam

    Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap

    bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan

    kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

    ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial. Negara memerlukan dana

    untuk mewujudkan tujuan tersebut, sehingga diperlukan dana yang tentunya

    didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan pajak. Untuk dapat

    merealisasikan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan

    pembangunan. Apabila membahas pengertiaan pajak banyak para ahli

    memberikan batasan tentang pajak, dalam Pasal 23A UUD 1945 hasil amandemen

  • 5

    disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk

    keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Dengan kata lain, pajak harus

    berlandaskan Undang-Undang, berarti pemungutan pajak tersebut telah mendapat

    persetujuan dari rakyat melalui perwakilannya di DPR yang biasa disebut

    berdasarkan yuridis. Asas ini telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan

    hak Negara dalam memungut pajak.

    Konsekuensi terhadap pasal tersebut diatas adalah bahwa pungutan pajak

    yang dilakukan haruslah didasarkan pada Undang-Undang. Oleh karena itu, pajak

    apabila ditinjau dari segi hukum akan mempunyai arti perikatan yang timbul

    karena Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-

    syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk membayar sejumlah uang

    pada kas Negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan yang secara

    langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-

    pengeluaran negara dan yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di

    luar bidang keuangan negara.

    Dalam UU KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa

    pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi

    atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

    mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

    bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan dimana

    uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam

    bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada

    kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan secara

  • 6

    berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri

    telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang. Unsur pemaksaan disini

    berarti apabila Wajib Pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat

    melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar Wajib Pajak

    mau melunasi utang pajaknya.

    2. Surat Pemberitahuan.

    Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

    melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan

    objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

    perundang-undangan perpajakan. Pada prinsipnya Surat Pemberitahuan

    merupakan sarana komunikasi utama antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Wajib

    Pajak mempertanggungkan perhitungan pajak yang telah dilakukan dan dibayar

    dalam Surat Pemberitahuan. Perhitungan pajak terutang dalam Surat

    Pemberitahuan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

    undangan perpajakan. Apabila terdapat kekeliruan dalam perhitungan atau

    pelaporan dalam Surat Pemberitahuan maka Wajib Pajak membetulkan Surat

    Pemberitahuan tersebut. Surat Pemberitahuan dalam sistem self assessment pada

    hakikatnya merupakan penetapan oleh Wajib Pajak sendiri, penetapan oleh Fiskus

    hanya dilakukan apabila Surat Pemberitahuan tidak benar.

    Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibagi menjadi 2:

    a. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), adalah surat yang oleh Wajib

    Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran

    pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak. Terdiri dari:

  • 7

    1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal

    26 (Formulir 1721);

    2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;

    3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal

    26;

    4) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;

    5) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);

    6) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;

    7) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Formulir 1111);

    8) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha

    Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan

    Pajak Masukan (Formulir 1111 DM);

    9) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut

    Pajak Pertambahan Nilai (Formulir 1107 PUT);

    b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), adalah surat yang oleh

    Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan data pajak yang relevan,

    melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu

    Tahun Pajak. Terdiri dari:

    1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (Formulir

    1771);

    2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Bagi Wajib

    Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa

    inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (Formulir 1771 $);

  • 8

    3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

    (Formulir 1770);

    4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

    Sederhana (Formulir 1770 S);

    5) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sangat

    Sederhana (Formulir 1770 SS);

    Adapun Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:

    a. Bagi Wajib Pajak, sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan

    mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya

    terutang dan untuk melaporkan mengenai:

    1) Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui

    pemotongan dan pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau

    bagian Tahun Pajak;

    2) Laporan pembayaran dari pemungut tentang pemotongan atau

    pemungutan pajak orang/badan lain dalam satu Masa Pajak;

    3) Penghasilan yang merupakan objek pajak atau yang bukan objek pajak;

    4) Harta dan kewajiban.

    b. Bagi Pengusaha Kena Pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan

    mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang

    sebenarnya terutang serta melaporkan tentang:

    1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;

    2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan

    atau melalui pihak lain dalam Masa Pajak;

  • 9

    c. Bagi pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan

    mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan

    disetorkan.

    Bentuk Surat Pemberitahuan dilihat dari fisik Surat Pemberitahuan terdiri

    dari formulir kertas (hardcopy) dan e-SPT.

    a. Formulir kertas (hardcopy).

    Merupakan formulir dalam bentuk kertas yang dapat diisi oleh Wajib

    Pajak sebagaiman formulir pada umumnya.

    b. e-SPT

    Merupakan data Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dalam bentuk

    elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-

    SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

    Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar,

    lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin,

    angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta

    menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak

    terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

    Pajak. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk

    menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang

    selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali

    lampiran berupa laporan keuangan dengan mata uang selain rupiah yang

    diizinkan.

    Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam

    mengisi Surat Pemberitahuan adalah:

  • 10

    a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan

    ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan,

    dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;

    b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek

    pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat

    Pemberitahuan; dan

    c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-

    unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.

    Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuannya di

    Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

    Perpajakan (KP2KP), Kantor Pusat/Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau

    melalui homepage DJP yaitu www.pajak.go.id atau bisa juga dengan mencetak

    atau memfotocopy formulir dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

    Surat Pemberitahuan (SPT) harus diisi secara benar, jelas, lengkap dan

    harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dengan pengecualian apabila Surat

    Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak maka

    harus dilampiri surat kuasa khusus. Dan untuk Wajib Pajak Badan , SPT harus

    ditandatangani oleh Direksi.

    Ketentuan Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT):

    a. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan secara langsung atau

    melalui Pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor

    Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat, atau

    melalui jasa expedisi/jasa kurir yang ditunjuk oleh Keputusan Direktur

    Jenderal Pajak atau melalui e-Filing.

  • 11

    b. Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua

    puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan

    paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

    c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor

    Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi

    Perpajakan (KP2KP) akan diberikan bukti penerimaan. Dalam hal Surat

    Pemberitahuan disampaikan melalui Pos tercatat maka tanda bukti serta

    tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti penerimaan.

    Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan atau menyiapkan laporan

    keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka Wajib Pajak

    berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan

    Pajak penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan diajukan secara

    tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, disertai surat

    pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun

    Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

    Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau telah

    disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan

    sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

    untuk SPT Masa PPN, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa

    lainnya, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan

    Wajib Pajak Badan dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan

    Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak dengan kemauannya

    sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan

    menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau

  • 12

    sekalipun jangka waktu tersebut telah lewat, dengan syarat memenuhi ketentuan-

    ketentuan yang telah ditetapkan.

    Batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal

    pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa

    Pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa

    Pajak berakhir. Sedangkan kekurangan pembayaran pajak yang terutang

    berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lama 12 (dua belas) bulan.

    Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang harus melakukan

    pembukuan, maka Surat Pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan laporan

    keuangan berupa neraca dan perhitungan laba-rugi serta keterangan-keterangan

    lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

    Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Pegawai

    Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pejabat Negara

    lainnya maupun Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama

    apapun dan bentuk apapun yang penghasilannya diperoleh semata-mata karena

    pekerjaannya diatur dengan Keputusan Presiden dan atas keterlambatan

    pemenuhan kewajiban tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa bunga

    sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.

    3. Electronic Filing System (e-Filing)

    Reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terus

    dilaksanakan secara berkesinambungan. Reformasi tersebut tidak hanya terhadap

    peraturan (kebijakan) perpajakan semata, melainkan juga meliputi seluruh sistem,

    institusi, pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, pengawasan terhadap

  • 13

    pemenuhan kewajiban perpajakan, demikian juga atas moral, etika dan integritas

    aparat pajak. Teknologi Informasi berkenaan dengan internet telah digunakan

    dalam banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis, pendidikan,

    kesehatan bahkan sampai di bidang pemerintahan. Oleh karena itu maka berbagai

    usaha yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan

    perpajakan Indonesia pun, terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan

    tujuan untuk memudahkan dan meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan

    kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak.

    Penggunaan sarana elektronik melalui internet (e-System) ini tidak lain

    adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax reform), khususnya di

    bidang administrasi perpajakan. Hal ini dilakukan mulai dari pendaftaran sebagai

    Wajib Pajak (e-Registration), pembayaran pajak (e-Transaction and e-Payment)

    dan pelaporan pajak dengan SPT (e-Filing) dan layanan On-line Research and

    Solution Finding, e-Consulting serta SMS info.

    e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara

    elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada

    website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi

    atau Application Service Provider (ASP). Layanan e-Filing melalui website

    Direktorat Jenderal Pajak hanya melayani penyampaian SPT Tahunan Orang

    Pribadi yang menggunakan Formulir 1770 S dan 1770 SS. Dapat disimpulkan

    bahwa dalam implementasinya, proses penyampaian SPT secara on-line lewat

    internet akan melibatkan tiga pihak yaitu:

    a. Wajib Pajak itu sendiri;

    b. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP); dan

  • 14

    c. Direktorat Jenderal Pajak lewat Kantor Pelayanan Pajak.

    Wajib Pajak yang berniat melaksanakan penyampaian SPT Tahunan PPh

    secara e-Filing harus memiliki e-FIN (Electronic Filing Identification Number)

    dengan cara menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak

    yaitu kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar guna

    memperoleh e-FIN (Electronic Filling Identification Number) sebagai nomor

    identitas Wajib Pajak. Electronic Filling Identification System (e-FIN) adalah

    nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak

    yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing.

    Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan

    SPT Tahunan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770S atau Formulir SPT

    Tahunan 1770SS dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui

    website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Adapun kriteria Wajib

    Pajak yang menggunakan SPT 1770S sebagai berikut:

    a. Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan

    dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri lainnya dan/atau yang

    dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.

    b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau

    lebih pemberi kerja dan memiliki bukti potong 1721-A1 atau 1721-A2 atau

    bukti potong lain. Yang dimaksud dengan bukti potong lain ini adalah

    tetap merupakan bukti potong sebagai pegawai tetap, misalnya Dana

    pensiun yang menolak untuk membuat 1721-A2 yang harus diberikannya

    sebagai bukti potong bagi para pensiunan PNS. Dana Pensiun hanya mau

    menggunakan formulir bukti potongnya sendiri. Walaupun tidak ada

  • 15

    peraturan tegas yang menyebutkan bahwa hal ini bisa diperkenankan,

    tetapi demi melindungi hak dan kewajiban para pensiun, apabila para

    pensiun ini melampirkan bukti potong yang didapatkannya dari dana

    pensiun di SPT Tahunan Orang Pribadi nya maka bisa diperkenankan.

    c. Suami/istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta secara tertulis atau

    istri yang menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban

    perpajakan secara terpisah (istri memiliki NPWP sendiri). Untuk keadaan

    yang seperti ini, maka WP tersebut tidak bisa menggunakan formulir

    1770SS tetapi bisa saja menggunakan formulir 1770S, yaitu dalam hal

    penghasilan suami/istri berasal dari satu atau lebih pemberi kerja dan

    memiliki bukti potong 1721-A1 atau 1721-A2 atau bukti potong dalam

    negeri lainnya yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final.

    Adapun kriteria Wajib Pajak yang menggunakan SPT 1770SS yaitu sejak

    SPT Tahunan Tahun Pajak 2013, Formulir SPT Formulir 1770SS digunakan bagi

    Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan

    bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam

    puluh juta rupiah) setahun.

    Penyampaian laporan pajak secara manual menimbulkan beberapa

    ketidaknyamanan bagi sebagian besar Wajib Pajak di Indonesia. Dari menghadapi

    antrian yang panjang selama berjam-jam, sampai mungkin berurusan dengan staff

    yang kurang ramah, adalah sebuah masalah yang dihadapi tidak hanya oleh

    pribadi, tetapi juga oleh wajib pajak badan. Lebih buruknya lagi bagi Wajib Pajak

    Badan, permasalahan ini dihadapi paling tidak sebulan sekali, ketimbang satu

    tahun sekali.

  • 16

    Di sini e-Filing menjadi pilihan para Wajib Pajak untuk meringankan

    beban lapor pajak. Untuk kemungkinan terjadinya kesalahan dengan

    menggunakan media elektronik dapat menurun hingga satu persen. Hal ini

    disebabkan, karena umumnya aplikasi e-Filing yang bagus menyediakan fitur

    double-checking, yang dimana jika terjadi kesalahan, Wajib Pajak akan menerima

    pesan error dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai

    dibetulkan. Kesalahan bukan hanya berarti adanya ketidak tepatan dalam

    perhitungan pajak tetapi juga bisa jadi data yang diinput belum lengkap. Dengan

    demikian pekerjaan Wajib Pajak dimudahkan, dan tidak perlu ragu apakah laporan

    yang dibuat sudah benar atau belum.

    Keuntungan lain dalam menggunakan e-Filing yaitu menghemat kertas,

    berarti Wajib Pajak ramah lingkungan. Yang dimana hal ini dapat membawa efek

    yang positif bagi nama brand perusahaan Wajib Pajak. Terlebih lagi, dapat

    mengurangi biaya kantor kurang lebih 20-25%. Karena menghabiskan biaya

    kantor untuk kertas tidak berhenti pada biaya yang dikenakan pada pembelian

    kertas, tetapi juga biaya gudang, fotokopi, cetak, pengiriman dokumen,

    pembuangan kertas, dan daur ulang. Dengan demikian, jadilah ramah lingkungan

    dengan menggunakan aplikasi online pajak untuk lapor online pajak perusahaan.

    Wajib Pajak juga tidak perlu menghabiskan waktu mengantri di kantor pajak, atau

    mengeluarkan uang untuk mengirim dokumen via pos, karena Wajib Pajak

    melapor secara elektronik.

    Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-Filing ini untuk

    membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT melalui

    internet kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat

  • 17

    melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak Badan

    dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat

    membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk

    mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar

    dan tepat waktu.

    Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan

    memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan

    laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi

    data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Saat ini tercatat lebih dari 10 juta

    Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin

    akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para Wajib Pajak tersebut. Maka

    dengan e-Filing dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan

    jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

    B. Gambaran Umum

    1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah lembaga pemerintahan

    yang bergerak dibidang pelayanan perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama

    Bitung merupakan salah satu Kantor Cabang Direktorat Jenderal Pajak

    Departemen Keuangan. Sejak Tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak melakukan

    reformasi birokrasi dan menjadi instansi percontohan reformasi birokrasi dalam

    memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan good governance mengingat

    kedudukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang sangat strategis.

  • 18

    Diharapkan setelah reformasi birokrasi berlangsung, penerimaan pajak dapat

    memberikan kontribusi pada penerimaan APBN hingga mendekati 100%.

    Kantor Pelayanan Pajak Modern terbagi dalam tiga jenis meliputi Kantor

    Pelayanan Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan

    Pajak Pratama. Dalam permulaanya proses reorganisasinya, Kantor Pelayanan

    Pajak modern baru dibentuk dan dioperasikan di Pulau Jawa, Pulau Bali, sebagian

    Pulau Sumatera, sebagian Pulau Sulawesi dan Batam. tetapi target pemerintah

    menjadikan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi KPP Modern

    akhirnya tercapai karena tanggal 24 November 2008, Menteri Keuangan Sri

    Mulyani telah meresmikan pendirian Kantor Pelayanan Pajak Modern yang

    terakhir yaitu 88 kantor pelayanan pajak pratama sebagai pelayanan pajak modern

    dan 7 Kantor Wilayah Dirjen Pajak (Kanwil DJP) Modern serta 135 Kantor

    Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di 10 kantor wilayah

    Direktorat Jenderal Pajak seluruh Indonesia yang bertempat di Kantor Pelayanan

    Pajak Tarok Bungo Bukittinggi Sumatra Barat. Itu berarti, seluruh Kantor

    Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah Pajak di indonesia sudah menjadi Kantor

    Modern. Lebih canggih dalam sistem informasi dan sistem metode kerja, sampai

    akhir tahun 2008 ada 323 Kantor Pelayanan Pajak Modern termasuk Kantor

    Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Dengan perubahan ini, Direktorat Jenderal Pajak

    berharap penerimaan negera melalui pajak bisa meningkat dari sebelumnya yakni

    bisa melampaui target penerimaan pajak.

    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah salah satu Kantor

    Pelayanan Pajak Modern yang ada di Propinsi Sulawesi Utara yang diresmikan

    tanggal 24 November 2008 yang dibentuk dari gabungan Kantor Pelayanan Pajak

  • 19

    Manado, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Manado dan Kantor

    Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Amurang serta Kantor Pemeriksaan Pajak

    Manado. Kantor Pelayan Pajak Pratama Bitung mempunyai wilayah kerja 1 Kota

    dan 2 Kabupaten yaitu Kota Bitung, Kabupaten Minahasa serta Kabupaten

    Minahasa Utara. Kanotr Pelayanan Pajak Pratama Bitung juga membawahi 1

    Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano yang

    berlokasi di Tondano yang bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada Wajib

    Pajak serta menjembatani Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban

    perpajakannya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung merupakan Kantor Pajak

    baru, yang direncanakan akan didirikan di Jalan Samratulangi Kota Bitung tetapi

    dikeranakan gedung kantor tersebut masih dalam tahap pembangunan maka untuk

    sementara pelayanan perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

    dioperasikan di Gedung Kantor Eks Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan

    Manado yang beralamat di Jalan 17 Agustus Manado dibawah Pimpinan Bapak

    Zulkifli Rambe sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang

    Pertama.

    Akhirnya setelah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung selesai

    dibangun, maka pada tanggal 21 Juni 2010, seluruh kegiatan dan aktivitas

    dipindahkan ke Kantor yang baru di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Bitung Barat

    2, Kecamatan Maesa, Kota Bitung di bawah pimpinan Ibu Veronica Heryanti

    sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang ke Dua.

    Sejak Bulan Pebruari 2012 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung telah

    di pimpin oleh Kepala Kantor yang ke Tiga yaitu Bapak Drs. Denny Ferly

    Makisanti, M.Si. sampai dengan sekarang.

  • 20

    2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

    Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak

    Pratama Bitung:

    Gambar II-1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bitung

    Sumber: Diolah dari Subbagian Umum KPP Pratama Bitung

    Adapun pegawai yang menduduki jabatan Kepala Kantor hingga Kepala

    Seksi antara lain:

    Kepala Kantor = Drs.Denny Ferly Makisanti,M.Si.

    Kepala Subbagian Tata Usaha = Johanis Melatunan

    Kepala Seksi Pelayanan = Anne Meiske Rumetor

    Kepala Seksi PDI = Robert Bue

    KEPALA KPP

    SUBBAGIAN UMUM

    SEKSI PDI

    SEKSI

    PEPELAYANAN

    SEKSI

    PENAGIHAN

    SEKSI

    PEMERIKSAAN

    KELOMPOK JABATAN

    FUNGSIONAL

    SEKSI

    EKSTENSIFIKASI

    PERPAJAKAN

    SEKSI

    WASKON I

    SEKSI

    WASKON II

    SEKSI

    WASKON III

  • 21

    Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan = Robertus Heru Susanto

    Kepala Seksi Penagihan = Julin Manosoh

    Kepala Seksi Pemeriksaan = Hendrik Huawei

    Kepala Seksi Waskon I = Rifai Monoppo

    Kepala Seksi Waskon II = Paulus Loleng

    Kepala Seksi Waskon III = Josep C. Umbas

    Supervisor = Yantje Frans Ayal

    Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun

    tetap saling mendukung demi tercapainya tujuan organisasi. Uraian Tugas masing-

    masing seksi dan Subbagian Umum antara lain:

    a. Kepala Kantor KPP Pratama Bitung

    Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib

    Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan

    peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tujuan

    jabatannya adalah terwujudnya pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan

    pengawasan di bidang perpajakan di wilayah wewenangnya sesuai dengan

    rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak.

    b. Sub Bagian Umum

    1) Bagian Sekretariat

    Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur

    kegiatan tata usaha Surat Masuk dan Surat Keluar di KPP Pratama

    Bitung dan pendistribusian surat-surat ke seksi-seksi terkait.

  • 22

    2) Bagian Rumah Rumah Tangga

    Melaksanakan tugas Penatausahaan pengadaan barang-barang

    inventaris kantor dan kelengkapannya demi kelancaran pekerjaan di

    KPP Pratama Bitung seperti Pengadaan Barang Cetakan, Pengadaan

    Bahan Komputer, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pengadaan Kartu

    Tanda Pengenal Pegawai, Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa

    Pajak, Surat Ijin Penanggung Jawab Kendaraan Dinas dan Surat

    Perjanjian Kerja Satpam dan Pramubakti.

    3) Bagian Keuangan

    Melaksanakan tugas penatausahaan keuangan kantor seperti

    Pembayaran Gaji Pegawai, Pembayaran Uang Makan Pegawai,

    Pembayaran Rapel Kenaikan Pangkat, Pembayaran Kenaikan Gaji

    Berkala, Pembayaran SPPD, Pembayaran Terhadap Rekanan Kantor

    dan Pemabayaran Honor Satpam dan Pramubakti.

    4) Bagian Kepegawaian

    Melaksanakan tugas penatausahaan berkas-berkas pegawai yang ada di

    KPP Pratama Bitung meliputi Kenaikan Pangkat Pegawai, Kenaikan

    Gaji Berkala, Pegawai yang akan Pensiun, Pegawai yang akan Pindah

    dan Pegawai Baru.

    c. Seksi Pengolahan data dan Informasi

    Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi

    perpajakan perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis

    komputer, pemantauanaplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan

    kinerja. Sedangkan tujuan jabatannya adalah terlaksananya urusan

  • 23

    dukungan sistem informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan

    tugas Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    d. Seksi Pelayanan

    Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,

    pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

    pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,

    penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama

    perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan tujuan jabatannya

    adalah terlaksananya penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,

    pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan

    pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,

    penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama

    perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak yang

    dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.

    e. Seksi Penagihan

    Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan

    angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang

    pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan

    yang berlaku. Sedangkan tujuan jabatannya adalah terlaksananya

    pencairan tunggakan pajak secara optimal dan tertib administrasi tata

    usaha piutang pajak untuk medukung tugas Kantor Pelayanan Pajak sesuai

    dengan ketentuan yang berlaku.

  • 24

    f. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

    Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan

    aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah

    Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

    Sedangkan tujuan jabatannya adalah terlaksananya rencana pemeriksaan

    dan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan

    penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta tertib administrasi

    dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.

    g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I,II dan III

    Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,

    bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis

    perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak,

    rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan

    melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    Sedangkan tujuan jabatannya adalah terlaksananya pengawasan kepatuhan

    kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib

    Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak,

    analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka

    melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding

    berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan

    kepatuhan Wajib Pajak.

    h. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

    Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak

    ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam

  • 25

    rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

    Sedangkan tujuan jabatannya adalah terlaksananya kegiatan ekstensifikasi,

    pendataan dan penilaian yang efektif dan optimal untuk mendukung

    kelancaran pelaksanaan tugas KPP berdasarkan ketentuan yang berlaku.

    3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

    Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung meliputi 2

    Kabupaten dan 1 Kota, yaitu :

    a. Kabupaten Minahasa

    Minahasa merupakan salah satu Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi

    Utara yang berjarak kurang lebih 35 Km sebelah utara dari Kota Manado,

    Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, dengan topografi bergunung-gunung

    dari utara ke selatan, dengan jumlah kecamatan sebanyak 25 Kecamatan

    dengan luas wilayah 1029, 82 Km 2 dan jumlah penduduk sekitar 320.000

    jiwa, dimana sebagian besar penduduk bekerja disektor pertanian. Industri

    yang dominan adalah Industri Kimia dan bahan bangunan dengan nilai

    produksi mencapai kurang lebih 150 miliar rupiah pada tahun 2013.

    b. Kabupaten Minahasa Utara

    Minahasa Utara merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi

    Sulawesi Utara yang berjarak kurang lebih 35 Km dari Kota Manado, Ibu

    kota Provinsi Sulawesi Utara, dengan Topografi sebagian berbukit-bukit

    dan ber lereng-lereng, dengan jumlah kecamatan sebanyak 10 Kecamatan

    dengan luas wilayah 932,20 Km2 dan jumlah penduduk sekitar 200.000

    jiwa, dimana sebagian besar penduduk bekerja disektor pertanian. Industri

  • 26

    yang dominan adalah industri pertambangan yaitu PT. Meares Soputan

    Mining dan PT. Tambang Tondano Nusa Jaya.

    c. Kota Bitung

    Bitung salah satu Kota di wilayah provinsi Sulawesi Utara yang berjarak

    kurang lebih 50 Km dari Kota Manado, Ibu kota Provinsi Sulawesi Utara,

    dengan topografi 45 % berbukit, 33% bergunung, 4 % dataran landai dan

    18 % ber ombak, dengan jumlah kecamatan sebanyak 10 Kecamatan

    dimana 2 kecamatan terletak di pulau lembeh dan 6 kecamatan di daratan

    dengan luas wilayah 31.350,35 Ha dan jumlah penduduk sekitar 200.000

    jiwa. Sebagian besar penduduk bekerja disektor perikanan, dimama pada

    tahun 2013 produksi ikan mencapai sekitar 500.000 ton dengan nilai

    mencapai sekitar Rp. 1,2 Triliun.

    4. Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung

    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung memiliki 82 pegawai yang terdiri

    dari 1 orang Kepala Kantor, 1 orang Kepala KP2KP, 1 orang Kepala Subbagian

    Umum, 8 orang Kepala Seksi, 21 orang Account Representative, 39 orang

    Pelaksana, 2 orang Juru Sita, 1 orang Operator Console, 1 orang Bendahara, 1

    orang Pemeriksa Pajak Muda, 1 orang Pemeriksa Pajak Penyelia, 1 orang Penilai

    PBB Pelaksana Lanjutan, 1 orang Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan dan 3

    orang Pemeriksa Pajak Pelaksana. Pada tabel II-1 dapat dilihat komposisi pegawai

    Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung berdasarkan golongan.

  • 27

    Tabel II-1 Daftar Pegawai KPP Pratama Bitung/Golongan

    Sumber: Diolah dari Subbagian Umum KPP Pratama Bitung

    C. Pembahasan Masalah

    1. Pelaksanaan Electronic Filing System (e-Filing) Dalam Praktik

    Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak

    Pratama Bitung

    Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Nomor SE-

    01/PJ/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara

    Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

    Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing melalui

    No Golongan / Pangkat Jumlah

    1 Pembina Tk.1 / Ivb 1

    2 Pembina / Iva 2

    3 Penata Tk. 1 / IIId 11

    4 Penata / IIIc 4

    5 Penata Muda Tk. 1 / IIIb 20

    6 Penata Muda / IIIa 4

    7 Pengatur Tk. 1 / Iid 15

    8 Pengatur / Iic 16

    9 Pengatur Muda Tk. 1 / IIb 2

    10 Pengatur Muda / Iia 7

  • 28

    Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), maka ada beberapa hal

    yang harus diperhatikan:

    Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria untuk

    menyampaikan SPT Tahunan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770S

    atau 1770SS dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui

    website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Wajib Pajak yang

    menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing harus memiliki Electronic Filing

    Identification Number (e-FIN).

    Adapun tata cara untuk memperoleh Electronic Filing Identification

    Number (e-FIN) adalah sebagai berikut:

    a. Langkah Pertama: Mengajukan Permohonan kepada Kantor Pelayanan

    Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.

    Gambar II-2 Proses Mengajukan Permohonan e-FIN Ke KPP

    Mengajukan Permohonan e-FIN

    Diberikan e-FIN (max 1hari kerja)

    Sumber: Diolah dari Sosialisasi Penyuluhan e-Filing Direktorat Jenderal Pajak

    1) Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk

    mendapatkan Electronic Filing Identification Number (e-FIN),

    dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala

    KPP

  • 29

    Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktur

    Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014, dengan menyertakan:

    a) Asli kartu identitas diri Wajib Pajak atau kuasanya untuk

    ditunjukan kepada petugas pajak; dan

    b) Fotokopi identitas diri Wajib Pajak dan Fotokopi NPWP atau

    Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak; dan

    c) Surat Kuasa khusus bermeterai sebagai lampiran formulir

    permohonan e-FIN dalam hal permohonan disampaikan oleh

    kuasa Wajib Pajak.

    2) Kepala Seksi Pelayanan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat

    Wajib Pajak terdaftar, akan memproses permohonan Wajib Pajak

    apabila persyaratan dalam pengajuan permohonan tersebut telah

    diterima secara lengkap. Dianggap lengkap dan benar dalam hal,

    nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum

    sesuai dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

    dalam Master File Nasional Direktorat Jenderal Pajak dan

    mencantumkan alamat surat elektronik (e-mail address) beserta

    nomor telepon genggam untuk pengiriman kode verifikasi,

    notifikasi dan Bukti Penerimaan Elektronik.

    3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan harus

    memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib

    Pajak untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number

    (e-FIN) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima

    dengan lengkap dan benar.

  • 30

    b. Langkah Kedua: Registrasi Akun e-Filing

    1) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan Electronic Filing

    Identification Number (e-FIN) dari Kantor pelayanan Pajak dapat

    segera mendaftarkan diri melalui website Direktorat Jenderal Pajak

    (www.pajak.go.id) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak

    diterbitkannya Electronic Filing Identification Number (e-FIN).

    2) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi Form Registrasi e-Filing

    pada website DJP dan Wajib Pajak diwajibkan untuk

    mencantumkan alamat surat elektronik (email address) dan nomor

    telepon seluler (handphone) yang valid dan aktif sebagai sarana

    untuk pengiriman kode verifikasi, notifikasi, dan Bukti Penerimaan

    Elektronik pada proses e-Filing;

    3) Setelah proses registrasi berhasil maka Wajib Pajak akan menerima

    email yang berisi username, password, dan tautan untuk

    mengaktifkan akun e-Filing;

    4) Dengan meng-klik link tautan atau menyalin link tautan dalam

    browser maka akun e-Filing sudah diaktifkan dan wajib Pajak

    dapat melakukan login untuk masuk dalam akun e-Filing.

    c. Langkah Ketiga: Aktivasi Akun e-Filing

    1) Wajib Pajak akan menerima username, password dan tautan

    aktivasi akun e-filing melalui email yang telah didaftarkan oleh

    Wajib Pajak, jika registrasi berhasil;

    2) Klik link tautan aktivasi akun e-filiing atau salin link tersebut ke

    browser untuk mengaktifkan akun e-filing;

  • 31

    3) Lakukan login ke akun e-filing dengan NPWP sebagai username

    d. Langkah Keempat: Membuat dan Mengirim SPT Online

    1) Wajib Pajak melakukan login pada akun e-Filing dengan

    memasukan username dan password, kemudian memilih menu

    sesuai dengan jenis SPT yang hendak disampaikan;

    2) Pemilihan menu tersebut akan mengarahkan Wajib Pajak kepada

    aplikasi e-SPT yang sesuai dengan jenis SPT yang dipilih.

    3) Wajib Pajak mengisi SPT Tahunan secara online melalui aplikasi

    e-SPT dengan memasukan data yang benar, jelas dan lengkap pada

    setiap elemen e-SPT. Petunjuk dan tata cara pengisian yang

    tersedia dalam website akan memberikan panduan kepada Wajib

    Pajak;

    4) Dalam hal hasil pengisian aplikasi e-SPT menunjukan status

    kurang bayar, maka Wajib Pajak harus mencantumkan Nomor

    Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran.

    NTPN dapat diperoleh Wajib Pajak setelah melakukan pelunasan

    atas jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 29).

    5) Setelah selesai mengisi e-SPT, Wajib Pajak harus membubuhkan

    tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital sebelum

    disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak.

    6) Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dilakukan dengan

    mekanisme sebagai berikut:

  • 32

    a) Wajib Pajak meminta kode veri_kasi kepada Direktorat

    Jenderal Pajak melalui menu yang telah disediakan dalam

    website DJP setelah selesai mengisi e-SPT;

    b) Kode verifikasi tersebut akan dikirimkan kepada Wajib Pajak

    melalui email yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak pada

    saat registrasi e-Filing;

    c) Wajib Pajak memilih data SPT, kemudian mengirim e-SPT

    dengan memilih menu yang tersedia dalam website;

    d) Wajib Pajak memasukan kode verifikasi yang telah diterima

    melalui email ke dalam kotak isian (field) yang disediakan pada

    saat proses pengiriman e-SPT.

    7) Wajib Pajak akan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai

    tanda terima penyampaian SPT Tahunan dalam hal hasil pengisian

    e-SPT dinyatakan lengkap;

    8) Hasil pengisian aplikasi e-SPT dinyatakan lengkap apabila seluruh

    elemen data digitalnya telah diisi.

    2. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Yang Menggunakan Electronic

    Filing System (e-Filing)

    Perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak yang menggunakan sistem

    ini dipandang sangat penting mengingat semakin berkembangnya ilmu

    pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan

    efisiensi suatu sistem serta semakin kompleksnya masalah yang menyangkut

    perlindungan hukum bagi Wajib Pajak. Dengan demikian usaha-usaha untuk

  • 33

    memberikan perlindungan kepada Wajib Pajak yang menggunakan sistem ini

    merupakan suatu masalah yang sangat penting dan mendesak.

    Kenyataan yang sering terjadi, Wajib Pajak yang merupakan pemakai

    dari suatu sistem banyak mengalami masalah-masalah hukum dan tidak jarang

    mereka berada di posisi yang lemah dan dari segi hukum kurang terlindungi

    hak-haknya. Untuk itulah kepastian hukum yang pada hakikatnya dapat

    memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak sangat diperlukan.

    Jaminan keamanan dan kerahasiaan dalam menggunakan sistem e-

    Filing ini merupakan permasalahan yang utama dalam perlindungan hukum

    terhadap Wajib Pajak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa media elektronik

    yang digunakan dalam sistem ini adalah internet. Internet merupakan jaringan

    publik yang dapat di akses oleh setiap orang yang terhubung dengannya. Data

    atau informasi yang dikirim lewat internet ibarat kartu pos yang tidak ada

    amplopnya. Dapat saja setiap orang dengan keterampilan dan perangkat yang

    memadai, mengubah data dalam computer yang telah dikirimkan dengan

    mudah tanpa meninggalkan jejak. Perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak

    disini berarti perlindungan terhadap para Wajib Pajak sebagai pengguna dari

    sistem e-Filing dimana dalam menggunakan sistem tersebut hak-hak Wajib

    Pajak harus terpenuhi.

    Secara umum, Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

    Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan pengaturan

    mengenai perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan

    kewajiban perpajakannya, yaitu sebagai berikut:

  • 34

    (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala

    sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak

    dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan

    peraturan perundang-undangan perpajakan.

    (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap

    tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu

    dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

    (2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

    ayat (2) adalah:

    a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli

    dalam sidang pengadilan; atau

    b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan

    untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau

    instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam

    bidang keuangan negara.

    (3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin

    tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga

    ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan

    keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib

    Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

    (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana

    atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana

    dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin

    tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga

  • 35

    ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan

    memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada

    padanya.

    (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus

    menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang

    diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang

    bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

    Direktorat Jenderal Pajak juga mempunyai sistem keamanan bagi

    Wajib Pajak yang telah menggunakan Electronic Filing System (e-Filing)

    dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya, yaitu Security merupakan

    arsitektur yang digunakan sebagai dasar untuk memastikan proses e-Filing

    dari Wajib Pajak memiliki tingkat pengamanan dan kerahasiaan yang baik,

    maka digunakanlah:

    a. Electronic Filing Identification Number (e-FIN)

    Merupakan nomor identitas Wajib Pajak yang diberikan oleh Kantor

    Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar. Setiap Wajib Pajak

    hanya memiliki 1 (satu) e-FIN untuk semua jenis pajak yang menjadi

    kewajibannya. Electronic Filing Identification Number (e-FIN) terdiri

    dari 10 (sepuluh) angka. Agar e-FIN tidak disalahgunakan oleh pihak

    lain, maka kerahasiaan e-FIN menjadi tanggung jawab Wajib Pajak

    yang bersangkutan. Oleh karena itu, e-FIN tidak boleh diberitahukan

    kepada pihak manapun kecuali kepada pihak yang berkepentingan.

  • 36

    b. Digital Sertificate

    Merupakan sebuah sertifikat berbentuk digital yang diberikan oleh

    Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan pengamanan data Surat

    Pemberitahuan (SPT). Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data

    Surat Pemberitahuan dalam bentuk pengacakan (encryption) sehingga

    hanya bisa dibaca oleh sistem yang dimiliki oleh Perusahaan Penyedia

    Jasa aplikasi (ASP) dan Direktorat Jenderal Pajak.

    3. Peranan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Kantor

    Pelayanan Pajak Pratama Bitung

    Peranan e-Filing bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah

    untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan atau melaporkan

    SPT Tahunan melalui e-Filing. Untuk tahun 2013 Wajib Pajak Kantor

    Pelayanan Pajak Pratama Bitung belum banyak yang melaporkan SPT

    Tahunan melalui e-Filing. Dari data yang diperoleh tercatat hanya 7 Wajib

    Pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing. Sedangkan untuk

    tahun 2014 sudah terealisasikan sebanyak 2356 Wajib Pajak Orang Pribadi

    dan 1 Wajib Pajak Badan total ada 2357 Wajib Pajak yang melaporkan SPT

    Tahunan melalui e-Filing. Dari 2356 Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat 34

    Wajib Pajak Orang Pribadi yang Kurang Bayar dan 30 Wajib Pajak yang

    Lebih Bayar. Untuk tahun 2014 Kantor Pelayanan Pajak Bitung sudah

    melewati target yang diberikan oleh Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut yakni

    sebesar 679 Wajib Pajak. Dalam hal ini sudah mencapai 341,83% untuk

    pencapaian pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak melalui e-Filing. Pada Tabel

  • 37

    II-2 dan Tabel II-3 dapat dilihat jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT

    Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung melalui e-Filing tahun

    2014.

    Tabel II-2 Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak KPP Pratama

    Bitung Melalui e-Filing

    NO TAHUN NIHILKURANG

    BAYAR

    LEBIH

    BAYARJUMLAH

    1 2013 7 0 0 7

    2 2014 2294 34 30 2357

    Sumber: Diolah dari Portal Direktorat Jenderal Pajak

    Tabel II-3 Rencana Penyampaian e-Filing Tahun 2014

    RENCANA REALISASI CAPAIAN %KURANG

    (LEBIH)

    Bitung 679 2.357 341,83 (1678)

    KPP

    PRATMA

    e-Filing

    RENCANA REALISASI CAPAIAN %KURANG

    (LEBIH)

    Bitung 679 2.357 341,83 -1678

    KPP

    PRATMA

    e-Filing

    Sumber: Diolah dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Suluttenggo dan Malut

    Dilihat dari data penyampaian e-Filing tahun 2014 sudah banyak

    Wajib Pajak yang berkontribusi untuk menyampaikan SPT Tahunan melalui e-

    Filing. Hal ini bisa membantu meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian

    SPT Wajib Pajak. Untuk tahun 2014 sudah ada 4.544 Wajib Pajak yang

    mendaftarkan diri untuk mendapatkan e-FIN, jumlah ini melebihi yang

    ditargetkan oleh Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut yakni sebanyak 1.044

    pendaftar e-FIN. Sehingga dalam kontribusi ini mencapai tingkat pencapaian

    435,25% untuk pendaftaran e-FIN. Tetapi tidak semua Wajib Pajak yang

    mendaftarkan diri untuk mendapatkan e-FIN melakukan regristasi e-Filing.

  • 38

    Dilihat dari data yang ada dari 4.544 Wajib Pajak yang mendaftar e-FIN hanya

    2.055 Wajib Pajak yang melakukan registrasi e-Filing. Ada sebanyak 2.489

    Wajib yang tidak regristasi e-Filing, hampir 50% Wajib Pajak yang registrasi

    e-Filing. Penyebab Wajib Pajak tidak melakukan regrisatasi e-Filing karena

    ada beberapa hal. Salah satunya tidak adanya jaringan internat di lokasi Wajib

    Pajak berada atau ketika melakukan regristrasi koneksi internet terputus.

    Kenaikan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui

    e-Filing berbanding lurus dengan kenaikan tingkat kepatuhan penyampaian

    SPT. Kejadian ini memberikan sisi positif bagi Kantor Pelayanan Pajak

    Pratama Bitung dengan meningkatnya tingkat kepatuhan penyampaian SPT

    Wajib Pajak. Untuk tahun 2013 tingkat kepatuhan penyampaian SPT sudah

    terealisasikan sejumlah 44.176 Wajib Pajak atau pencapaian sebesar 71,56%

    dari 61.732 total Wajib Pajak terdaftar. Dalam tahun 2013 Kantor Pelayanan

    Pajak Pratama Bitung untuk kepatuhan penyampaian SPT sudah melewati

    target yang ditentukan yakni sebesar 40.126 Wajib Pajak atau sebesar 65,00%

    sehingga dalam tahun 2013 sudah menambah pencapaian SPT sebanyak 4.050

    atau sekitar 110,09%.

    Untuk tahun 2014 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung mengalami

    kenaikan tingkat kepatuhan penyampaian SPT sebanyak 6.193 Wajib Pajak

    atau sekitar 113,85%. Tahun 2014 kepatuhan penyampaian SPT sudah

    terealisasikan dari yang ditargetkan, untuk realisasinya sebesar 50.910 Wajib

    Pajak atau sekitar 76,85% sedangkan targetnya 44.717 Wajib Pajak atau

    sekitar 67,50 dari total Wajib Pajak terdaftar yakni sebanyak 66.247 Wajib

    Pajak.

  • 39

    Tabel II-4 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT

    Tahun 2013

    Jumlah % Jumlah % +/- SPT %

    61.732 40.126 65,00% 44.176 71,56% 4.050 110,09%

    TARGET RASIO REALISASI CAPAIANWP

    WAJIB

    Tahun 2014

    Jumlah % Jumlah % +/- SPT %

    66.247 44.717 67,50% 50.910 76,85% 6.193 113,85%

    TARGET RASIO REALISASI CAPAIANWP

    WAJIB

    Sumber: Diolah dari Portal Direktorat Jenderal Pajak

    Dari data diatas menunjukan bahwa e-Filing memiliki peranan dalam

    meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak. Untuk e-Filing

    mempunyai peranan sebesar 4,63% dalam meningkatkan tingkat kepatuhan

    penyampaian SPT tahun 2014. Presentase tersebut berdasarkan jumlah Wajib

    Pajak yang melaporkan e-Filing dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak

    yang melaporkan SPT untuk tahun 2014. Sehingga dalam 76,85% untuk

    kepatuhan penyampaian SPT, 4,63% merupakan kontribusinya e-Filing.

    Untuk tahun berikutnya jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan atau

    melaporkan SPT melalui e-Filing dipastikan menambah. Karena sudah

    dimudahkannya dalam melaporkan SPT tanpa datang ke Kantor Pelayanan

    Pajak dan semakin meningkatnya jumlah Wajib Pajak. Demi meningkatkan

    pengguna e-Filing, maka diperlukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan

    menambah fasilitas lainnya yang menunjang dalam penggunaan serta

    meningkatkan pengguna e-Filing.

  • 40

    BAB III

    PENUTUP

    A. Simpulan

    1. Prosedur e-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bitung

    Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bitung menerima data Surat Pemberitahuan

    (SPT) dari Wajib Pajak melalui internet yang dikirimkan oleh Kantor Pusat

    Direktorat Jenderal Pajak. Data tersebut telah tersimpan dalam database

    Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bitung.

    2. Prosedur e-Filing Bagi Wajib Pajak

    Wajib Pajak yang ingin menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara e-

    Filing, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-

    FIN yang akan digunakan sebagai nomor identitas diri Wajib Pajak. Setelah

    mendapatkan e-FIN, Wajib Pajak mendaftarkan diri ke website Direktorat

    Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), kemudian Surat Pemberitahuan (SPT) yang

    telah diisi, disampaikan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal

    Pajak.

    3. Manfaat e-Filing Bagi Kantor Pelayanan Pajak Bitung

    Penerapan e-Filing bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bitung untuk

  • 41

    penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), memberikan manfaat dalam hal

    percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan, kemudian dalam

    pengarsipan file/data Wajib Pajak, pemrosesan data perpajakan menjadi lebih

    cepat karena Kantor pelayanan Pajak (KPP) tidak perlu merekam data Induk Surat

    Pemberitahuan beserta lampirannya sehingga prosesnya dapat dilakukan dengan

    lebih cepat.

    4. Manfaat e-Filing Bagi Wajib Pajak

    Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk

    menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan adanya fasilitas e-Filing.

    Wajib Pajak dapat menggunakan e-Filing untuk melaporkan Surat Pemberitahuan

    (SPT) Tahunannya. e-Filing membantu mengefisiensikan biaya dan waktu yang

    dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke

    Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara benar dan tepat waktu karena penghitungan

    data Surat pemberitahuan dilakukan dengan komputer serta terhindar dari

    pemborosan kertas.

    5. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang telah

    menyampaikan Surat Pemberitahuannya melalui media elektronik adalah

    sebagai berikut :

    a) Sistem e-Filing ini dilengkapi dengan Public Key Infrastructures (kunci

    umum pengacakan) yang dapat menjamin keamanan komunitas diantara

    Wajib Pajak, pihak ASP dan Direktorat Jenderal Pajak yang menggunakan

    program penyusunan ulang yang sesuai (kompatibel) atau dengan kunci

    yang lainnya;

  • 42

    b) Kepada Wajib Pajak diberikan nomor Identitas yang disebut e-FIN atau

    Electronic Filing Identification Number dan Digital Certificate yang

    digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk pengacakan

    (encryption).

    B. Saran

    Adapun saran yang dapat penulis berikan agar e-Filing dapat terus berkembang dan

    mempunyai manfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut :

    1. Electronic Filing System atau e-Filing merupakan sistem baru, oleh karena itu

    agar sistem ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka sosialisasi kepada

    masyarakat akan sistem ini sangat diperlukan. Hal ini juga dimaksudkan untuk

    menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)

    yang bisa menyebabkan Lebih Bayar.

    2. Dari segi internetnya sendiri, kita mengetahui bahwa jalur koneksi internet di

    Indonesia adalah belum optimal. Oleh karena itu, Wajib Pajak disarankan

    untuk menggunakan koneksi berkecepatan tinggi yang disediakan oleh ISP

    (internet service provider) dan apabila menggunakan ASP, pilihlah ASP yang

    handal dan tentu saja manajemen alokasi waktu yang tepat.

    3. Untuk tampilan e-Filing lebih diserdehanakan setidaknya tampilan disamakan

    dengan SPT yang manual, dan dalam pengisian e-Filing diberikan petunjuk

    bagaimana cara mengisi kolomnya, agar Wajib Pajak tidak salah memasukan

    jumlah pajaknya.

  • DAFTAR PUSTAKA

    A. LITERATUR

    Pandiangan, Liberti, Rayendra L. Toruan, Modernisasi dan reformasi pelayanan

    perpajakan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.

    TP, Handayanto, Bahan Ajar Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Sekolah

    Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang, 2011.

    Soemitro, Rochmat, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT. Eresco, Bandung, 1992.

    Waluyo dan Wirawan, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2003.

    B. DOKUMEN

    Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum

    dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

    undang No. 16 Tahun 2009

    -------------, Surat Edaran Nomor SE-01/PJ/2014 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara

    Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

    Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing Melalui

    Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

    -------------, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014 Tentang Tata

    Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang

    Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing

    Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)

    C. ARTIKEL

    Indonesian Tax Review, e-Filing: Era Baru dalam Perpajakan Indonesia, Volume IV,

    Edisi 29, 2005.

    Pandiangan, Liberty, e-Filing Permudah Pelaporan SPT, Bisnis Indonesia, 14 Maret

    2005.

    Pikiran Rakyat, Administrasi Pajak Dibenahi, 10 Maret 2005.

    www.pajak.go.id, www.pajakku.com, www.ortax.org

  • DAFTAR RIWAYAT HIDUP

    Nama Lengkap : Arief DwiJayanto

    NPM : 131021100132

    Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Agustus 1994

    Jenis Kelamin : Laki-Laki

    Alamat : Tirto GG.1 No.33 RT.03 RW.01

    Kec. Pekalongan Barat,

    Kota Pekalongan, Jawa Tengah

    Agama : Islam

    Nomor Telepon : 085640887321

    Email : [email protected]

    Riwayat Pendidikan :

    1. SD Negeri Tirto 01 2000-2006

    2. SMP Negeri 8 Pekalongan 2006-2009

    3. SMK Gatra Praja Pekalonggan 2009-2012

    4. Masih Pendidikan Prodip I Pajak STAN 2013-2014

  • LAMPIRAN I

    Lampiran Tata Cara Penerbitan e-FIN

    Tata Cara Penerbitan e-FIN di Kantor Pelayanan Pajak

    Kepala Seksi

    PelayananPelaksana Seksi PelayananPetugas TPTWajib Pajak

    Ya

    Ya

    Tidak

    Tidak

    Selesai

    SOP

    Tata Cara

    penyampaian

    Dokumen di

    KPP

    SOP

    Tata Cara

    Penatausahaan

    Dokumen WP

    Alamat WP

    berbeda dengan

    MF Nasional ?

    Alamat WP

    di wilayah kerja

    KPP ?

    Merekam permohonan, mencetak e-FIN

    serta meneruskan e-FIN ke Kepala Seksi

    Pelayanan

    SOP

    Tata Cara

    Perubahan

    Data Identitas

    WP

    Surat Permohonan

    e-FIN

    Memberikan dan

    mengisi formulir

    perubahan data/

    perpindahan WP

    Meneliti dan

    menandatangani e-FIN

    Mulai

    Mengirim formulir

    perubahan serta

    lampiran ke KPP

    dimana WP

    terdaftar

    e-FIN

    Mencatat pada buku

    register e-FIN dan

    menyerahkan e-FIN

    kepada WP

    Menerima, meneliti

    kelengkapan surat,

    dan meneruskan

  • LAMPIRAN II

    Lampiran Tata Cara Pendaftaran e-Filing melalui Website DJP

    Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak e-Filing melalui Website DJP (www.pajak.go.id)

    Wajib PajakServer e-Filing Direktorat

    Teknologi Informasi Perpajakan

    Membuka aplikasi pendaftaran Wajib Pajak e-Filing melalui website DJP di

    www.pajak.go.id

    Validasi NPWP dan e-FIN by system

    Selesai

    Ya

    Memasukkan NPWP dan e-FIN

    Memasukkan alamat email, nomor telepon yang dapat menerima SMS dan

    password yang akan digunakan

    1. Login dengan memasukkan alamat email sebagai username dan password

    2. Logout

    Mulai

    Cocok Tidak

    Merekam alamat email, nomor

    telepodan password, membuat

    account WP dengan username

    berupa alamat email WP

    Halaman Login Wajib

    Pajak eFiling melalui

    website DJP

    (www.pajak.go.id)

  • LAMPIRAN III

    Lampiran Alur Pengolahan SPT secara e-Filing melalui Website DJP

    Alur Pengolahan SPT secara eFiling melalui website Direktorat Jenderal Pajak

    Wajib PajakServer e-Filing Direktorat Teknologi

    Informasi Perpajakan

    Meminta kode verifikasi untuk pengiriman SPT eFiling

    Membuka aplikasi e-Filing di website Direktorat Jenderal Pajak

    1. Menerima kode verifikasi melalui email dan SMS

    2. Memasukkan kode verifikasi

    3. Mengirimkan e-SPT secara e-Filing melalui website DJP (www.pajak.go.id)

    Generate Notifikasi by system

    Generate Kode Verifikasi by system

    Mulai

    Login ke aplikasi e-Filing dengan memasukkan username berupa

    alamat email dan password

    Mengisi aplikasi e-SPT dan meneliti kembali data yang sudah di-entry

    Validasi username dan password

    by system

    Cocok?

    Meneliti e-SPT by system

    Lengkap?

    YaTidak

    Selesai

    Tidak

    Ya

    Bukti Penyampaian SPT berupa BPE

    Notifikasi melalui email dan SMS

  • LAMPIRAN IV

    Lampiran Contoh Formulir Permohonan e-FIN

  • LAMPIRAN V

    Lampiran Surat Penerbitan e-FIN