laporan di stan
DESCRIPTION
Tema tentang efilingTRANSCRIPT
-
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN PAJAK DENGAN
MENGGUNAKAN ELECTRONIC-FILING (E-FILING) TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG
Diajukan oleh:
ARIEF DWIJAYANTO
NPM 131021100132
Mahasiswa Progam Diploma I Keuangan
Spesialisasi Pajak
Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat
Dinyatakan Lulus Program Diploma I Keuangan
Pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Tahun 2014
-
ii
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
TANDA PERSETUJUAN
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
NAMA : ARIEF DWIJAYANTO
NOMOR POKOK MAHASISWA : 131021100132
DIPLOMA I KEUANGAN
SPESIALISASI : PAJAK
BIDANG LAPORAN PKL : PELAYANAN
JUDUL LAPORAN PKL : ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN
PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN
ELECTRONIC-FILING (E-FILING)
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BITUNG
Manado, September 2014
Mengetahui, Menyetujui,
Kepala Balai Diklat Keuangan Dosen Pembimbing
Manado
Dr. H. Sahminan Zega, S.H., M.Pd. Sumin, S.S.T., AK.
NIP 197202011997031004 NIP 197403191995111001
-
iii
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI LAPORAN PKL
PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
NAMA : ARIEF DWIJAYANTO
NOMOR POKOK MAHASISWA : 131021100132
DIPLOMA I KEUANGAN
SPESIALISASI : PAJAK
BIDANG PKL : PELAYANAN
JUDUL LAPORAN : ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN
PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN
ELECTRONIC-FILING (E-FILING)
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BITUNG
Manado, Oktober 2014
.................................
1. Sumin, S.S.T., AK. Dosen Pembimbing/Penilai I
NIP 197403191995111001
..................................
2. Dr. H. Sahminan Zega, S.H., M.Pd. Dosen Penilai II
NIP 197202011997031004
-
iv
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA
BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI LAPORAN PKL
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
NAMA : ARIEF DWIJAYANTO
NOMOR POKOK MAHASISWA : 131021100132
DIPLOMA I KEUANGAN
SPESIALISASI : PAJAK
BIDANG PKL : PELAYANAN
JUDUL LAPORAN : ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN
PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN
ELECTRONIC-FILING (E-FILING)
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA BITUNG
Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya Laporan Praktik Kerja
Lapangan ini adalah hasil tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau
keseluruhan tulisan yang saya salin atau tiru tanpa memberikan pengakuan pada
penulis aslinya. Bila terbukti saya melakukan tindakan plagiarisme. Saya siap
dinyatakan tidak lulus dan dicabut gelar yang telah diberikan.
Manado, September 2014
Yang memberi pernyataan
Arief DwiJayanto
NPM 131021100132
-
v
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan
hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja
Lapangan yang berjudul ANALISIS EFEKTIVITAS PELAPORAN PAJAK
DENGAN MENGGUNAKAN ELECTRONIC-FILING (E-FILING) TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BITUNG. Laporan Praktik Kerja
Lapangan ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada
Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Penulis menyadari bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan ini masih jauh dari
kesempurnaan, mengingat segala keterbatasan pengetahuan, kemampuan maupun
literatur yang diperoleh. Walaupun demikian, penulis telah berusaha semaksimal
mungkin untuk menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dengan
bimbingan dari Dosen Pembimbing Laporan Praktik Kerja Lapangan yaitu Bapak
Sumin, S.ST., AK. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan
dan pengarahan. Penulis sangat mengharapkan dan berterima kasih apabila ada
kritikan dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini tidaklah mungkin akan menjadi
sebuah Laporan tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak yang
telah ikut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam usaha menyelesaikan
Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Untuk itu, penulis dalam kesempatan ini
menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :
-
vi
1. Bapak dan Ibu tercinta serta Kakakku tersayang, atas doanya sehingga penulis
mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan Laporan PKL ini;
2. Bapak Sumin S.ST., Selaku Dosen Pembimbing yang banyak memberikan
bimbingan, waktu dan saran sehingga Laporan PKL ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Dr. H. Sahminan Zega S.H., M.Pd., selaku Kepala Kantor Balai Diklat
Keuangan Manado;
4. Bapak Kusmanadji, Ak., MBA., Direktur Sekolah Tinggi Akuntansi Negara;
5. Segenap Dosen STAN atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan;
6. Kakak Hisma yang sudah memberikan pengarahan dan pemberitahuan hal-hal
terkait Laporan PKL bagi penulis;
7. Bapak Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung atas kesempatan yang
diberikan kepada penulis untuk melaksanakan PKL di KPP Pratama Bitung;
8. Bapak Robert Bue, Bang Koko, Bang Syaiful, Bang Wahyu, Bang Refri, Mas
Deni, Mas Adi, Mas Mamang, Mas Alex, Mas Made, dan semua staf beserta
karyawan di KPP Pratama Bitung yang sangat sulit untuk disebutkan satu
persatu yang telah memberikan bimbingan dan pengalaman yang berharga
bagi penulis;
9. Teman-teman PKL, dan Kawan seperjuangan atas seluruh bantuan dan
kesempatan mendapat teman yang baik;
10. Sahabat-sahabat kost yang selalu rela diganggu;
11. Pihak yang tidak perlu penulis sebutkan nama maupun jabatannya atas seluruh
pengalaman yang mendewasakan penulis; serta
12. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam
kesempatan yang terbatas ini.
-
vii
Akhirnya kepada Allah SWT, penulis pasrahkan semoga amal dan sumbangsih
yang telah diberikan kepada penulis memperoleh balasan yang setimpal dari Allah
SWT. Harapan terakhir penulis, semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat
memberikan tambahan cakrawala ilmu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang
memerlukannya serta sebagai darma bakti penulis kepada Sekolah Tinggi Akuntansi
Negara tercinta.
Manado, September 2014
Arief DwiJayanto
NPM 131021100132
-
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ...................................................................................................... i
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN PKL .......................................................... ii
HALAMAN PERNYATAAN LULUS DARI TIM PENILAI LAPORAN PKL ....... iii
SURAT PERNYATAAN ............................................................................................. iv
KATA PENGANTAR ................................................................................................... v
DAFTAR ISI .............................................................................................................. viii
DAFTAR TABEL .......................................................................................................... x
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1
A. Latar Belakang ......................................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ............................................................................................2
C. Tujuan Penyusunan Laporan ............................................................................2
D. Metode Penelitian dan PengumpulanData ........................................................... 2
E. Sistematika Penulisan .......................................................................................3
BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................... 4
A. Tinjauan Teoritis ..............................................................................................4
1. Pengertian Pajak ...........................................................................................4
2. Surat Pemberitahuan .....................................................................................6
3. Electronic Filing System e-Filing ...............................................................12
B. Gambaran Umum ..........................................................................................17
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung ......................17
2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung ...................20
-
ix
3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung ...........................25
4. Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung ..............26
C. Pembahasan Masalah .....................................................................................27
1.Pelaksanaan Electronic Filing System (e-Filing) Dalam Praktik
Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bitung .........................................................................................27
2. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Yang Menggunakan Electronic
Filing System (e-Filing) ..........................................................................32
3. Peranan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bitung .................................................................................36
BAB III PENUTUP ..................................................................................................... 40
A. Simpulan ........................................................................................................40
B. Saran ...............................................................................................................42
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN
-
x
DAFTAR TABEL
Tabel II-1 Daftar Pegawai KPP Pratama Bitung/Golongan.................................. 27
Tabel II-2 Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak KPP Pratama Bitung Melalui
e-Filing ................................................................................................. 37
Tabel II-3 Rencana Penyampaian e-Filing Tahun 2014 ....................................... 37
Tabel II-4 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT .................................................... 39
-
xi
DAFTAR GAMBAR
Gambar II-1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bitung ............................................ 20
Gambar II-2 Proses Mengajukan Permohonan e-FIN Ke KPP ................................ 28
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Teknologi internet memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap
perkembangan informasi dunia. Pengaruh perkembangan dan penerapan teknologi
informasi dan komunikasi tersebut juga sampai ke aspek-aspek lain di pemerintahan
salah satunya adalah aspek perpajakan. Pada tanggal 24 Januari 2005 bertepatan di
Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat
Jenderal Pajak meluncurkan produk e-Filing atau Electronic Filing System.
Layanan e-Filing bertujuan untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT
melalui internet kepada Wajib Pajak. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya
dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan
melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu serta mengurangi
beban penggunaan kertas. Oleh karena itu permasalahan yang nantinya akan dibahas
lebih lanjut dalam tulisan ini dengan mengambil judul: Analisis Efektivitas
Pelaporan Pajak Dengan Menggunakan Electronic-Filing (e-Filing) Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahunan Di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bitung.
-
2
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat
dirumuskan masalah yaitu Bagaimanakah implementasie-Filing dalam penyampaian
SPT, perlindungan hukum e-Filing dan peranan e-Filing terhadap kepatuhan Wajib
Pajak bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.
C. Tujuan Penyusunan Laporan
Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja
Lapangan ini adalah :
1. Untuk memenuhi sebagian dari syarat dinyatakan lulus dari program Diploma
I Keuangan Spesialisasi Pajak yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan.
2. Untuk mengetahui tata cara pelaporan SPT dengan menggunakan e-Filing
bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung.
3. Untuk mengetahui peranan e-Filing bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bitung.
D. Metode Penelitian Dan Pengumpulan Data
Dalam menyusun dan menyelesaikan tugas Laporan Praktik Kerja Lapangan
ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain :
1. Penelitian Kepustakaan
Yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku-buku
ilmiah, undang-undang, petunjuk pelaksanan undang-undang, dan peraturan
terkait lainnya.
-
3
2. Penelitian Lapangan
Yaitu dengan mengadakan pengamatan atau observasi secara langsung di
lapangan untuk mendapatkan data-data perpajakan baik itu data kualitatif
maupun data kuantitatif.
E. Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan
penyusunan laporan, metode penelitian dan pengumpulan data, dan sistematika
penulisan yang dibuat oleh penulis dalam menyusun Laporan PKL.
BAB II PEMBAHASAN
Bab ini berisikan uraian mengenai pengertian pajak, surat pemberitahuan,
electronic fiing (e-Filing). Penjelasan mengenai gambaran umum KPP Pratama
Bitung. Dan juga pembahasan masalah mengenai pelaksanaan e-Filing dalam praktik
penyampaian SPT di KPP Pratama Bitung, perlindungan hukum bagi Wajib Pajak
yang menggunakan e-Filing, dan peranan e-Filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak
bagi KPP Pratama Bitung untuk SPT Tahunan.
BAB III KESIMPULAN
Penulis mengambil kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan untuk
mempermudah pembaca memahami isi laporan. Menyampaikan apa saja kekurangan
dan kelebihan, positif dan negatif dari hasil pembahasan. Penulis juga akan
memberikan sedikit kritik dan saran atas hal tersebut.
-
4
BAB II
PEMBAHASAN
A. Tinjauan Teoritis
1. Pengertian Pajak.
Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus
dan berkesinambungan yang bertujuan untuk menjaga kepentingan rakyatnya,
baik dalam bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, maupun kecerdasan
kehidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara yang dicantumkan di dalam
Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial. Negara memerlukan dana
untuk mewujudkan tujuan tersebut, sehingga diperlukan dana yang tentunya
didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan pajak. Untuk dapat
merealisasikan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan
pembangunan. Apabila membahas pengertiaan pajak banyak para ahli
memberikan batasan tentang pajak, dalam Pasal 23A UUD 1945 hasil amandemen
-
5
disebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang. Dengan kata lain, pajak harus
berlandaskan Undang-Undang, berarti pemungutan pajak tersebut telah mendapat
persetujuan dari rakyat melalui perwakilannya di DPR yang biasa disebut
berdasarkan yuridis. Asas ini telah memberikan jaminan hukum yang tegas akan
hak Negara dalam memungut pajak.
Konsekuensi terhadap pasal tersebut diatas adalah bahwa pungutan pajak
yang dilakukan haruslah didasarkan pada Undang-Undang. Oleh karena itu, pajak
apabila ditinjau dari segi hukum akan mempunyai arti perikatan yang timbul
karena Undang-Undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk membayar sejumlah uang
pada kas Negara yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan yang secara
langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran negara dan yang dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan di
luar bidang keuangan negara.
Dalam UU KUP No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa
pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sifat pemungutan pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan dimana
uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam
bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada
kepastian dalam proses pengumpulannya dan berjalannya pembangunan secara
-
6
berkesinambungan, maka sifat pemaksaannya harus ada dan rakyat itu sendiri
telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang. Unsur pemaksaan disini
berarti apabila Wajib Pajak tidak mau membayar pajak, pemerintah dapat
melakukan upaya paksa dengan mengeluarkan suatu surat paksa agar Wajib Pajak
mau melunasi utang pajaknya.
2. Surat Pemberitahuan.
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Pada prinsipnya Surat Pemberitahuan
merupakan sarana komunikasi utama antara Wajib Pajak dengan Fiskus. Wajib
Pajak mempertanggungkan perhitungan pajak yang telah dilakukan dan dibayar
dalam Surat Pemberitahuan. Perhitungan pajak terutang dalam Surat
Pemberitahuan wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Apabila terdapat kekeliruan dalam perhitungan atau
pelaporan dalam Surat Pemberitahuan maka Wajib Pajak membetulkan Surat
Pemberitahuan tersebut. Surat Pemberitahuan dalam sistem self assessment pada
hakikatnya merupakan penetapan oleh Wajib Pajak sendiri, penetapan oleh Fiskus
hanya dilakukan apabila Surat Pemberitahuan tidak benar.
Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dibagi menjadi 2:
a. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa), adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran
pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak. Terdiri dari:
-
7
1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal
26 (Formulir 1721);
2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22;
3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal
26;
4) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 25;
5) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2);
6) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15;
7) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (Formulir 1111);
8) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pengusaha
Kena Pajak Yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan
Pajak Masukan (Formulir 1111 DM);
9) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Bagi Pemungut
Pajak Pertambahan Nilai (Formulir 1107 PUT);
b. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan), adalah surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan data pajak yang relevan,
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu
Tahun Pajak. Terdiri dari:
1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (Formulir
1771);
2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan Bagi Wajib
Pajak yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa
inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat (Formulir 1771 $);
-
8
3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
(Formulir 1770);
4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Sederhana (Formulir 1770 S);
5) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Sangat
Sederhana (Formulir 1770 SS);
Adapun Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) adalah:
a. Bagi Wajib Pajak, sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya
terutang dan untuk melaporkan mengenai:
1) Pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui
pemotongan dan pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau
bagian Tahun Pajak;
2) Laporan pembayaran dari pemungut tentang pemotongan atau
pemungutan pajak orang/badan lain dalam satu Masa Pajak;
3) Penghasilan yang merupakan objek pajak atau yang bukan objek pajak;
4) Harta dan kewajiban.
b. Bagi Pengusaha Kena Pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang
sebenarnya terutang serta melaporkan tentang:
1) Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran;
2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan
atau melalui pihak lain dalam Masa Pajak;
-
9
c. Bagi pemungut pajak, sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan
disetorkan.
Bentuk Surat Pemberitahuan dilihat dari fisik Surat Pemberitahuan terdiri
dari formulir kertas (hardcopy) dan e-SPT.
a. Formulir kertas (hardcopy).
Merupakan formulir dalam bentuk kertas yang dapat diisi oleh Wajib
Pajak sebagaiman formulir pada umumnya.
b. e-SPT
Merupakan data Surat Pemberitahuan Wajib Pajak dalam bentuk
elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-
SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar,
lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin,
angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta
menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak. Bagi Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk
menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang
selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia kecuali
lampiran berupa laporan keuangan dengan mata uang selain rupiah yang
diizinkan.
Sementara itu, yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam
mengisi Surat Pemberitahuan adalah:
-
10
a. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan,
dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek
pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat
Pemberitahuan; dan
c. Jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-
unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
Setiap Wajib Pajak harus mengambil sendiri Surat Pemberitahuannya di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan (KP2KP), Kantor Pusat/Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau
melalui homepage DJP yaitu www.pajak.go.id atau bisa juga dengan mencetak
atau memfotocopy formulir dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.
Surat Pemberitahuan (SPT) harus diisi secara benar, jelas, lengkap dan
harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, dengan pengecualian apabila Surat
Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh orang lain bukan Wajib Pajak maka
harus dilampiri surat kuasa khusus. Dan untuk Wajib Pajak Badan , SPT harus
ditandatangani oleh Direksi.
Ketentuan Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT):
a. Surat Pemberitahuan (SPT) dapat disampaikan secara langsung atau
melalui Pos secara tercatat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) setempat, atau
melalui jasa expedisi/jasa kurir yang ditunjuk oleh Keputusan Direktur
Jenderal Pajak atau melalui e-Filing.
-
11
b. Batas waktu penyampaian untuk SPT Masa adalah paling lambat 20 (dua
puluh) hari setelah akhir Masa Pajak. Sedangkan untuk SPT Tahunan
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan langsung ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi
Perpajakan (KP2KP) akan diberikan bukti penerimaan. Dalam hal Surat
Pemberitahuan disampaikan melalui Pos tercatat maka tanda bukti serta
tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti penerimaan.
Apabila Wajib Pajak tidak dapat menyelesaikan atau menyiapkan laporan
keuangan tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, maka Wajib Pajak
berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan
Pajak penghasilan paling lama 6 (enam) bulan. Permohonan diajukan secara
tertulis sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan berakhir, disertai surat
pernyataan mengenai perhitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun
Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang.
Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak disampaikan atau telah
disampaikan tetapi tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenakan
sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
untuk SPT Masa PPN, Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Masa
lainnya, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Badan dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk SPT Tahunan
Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak dengan kemauannya
sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan
menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau
-
12
sekalipun jangka waktu tersebut telah lewat, dengan syarat memenuhi ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan.
Batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam hal
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa
Pajak, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa
Pajak berakhir. Sedangkan kekurangan pembayaran pajak yang terutang
berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas paling lama 12 (dua belas) bulan.
Dalam hal Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang harus melakukan
pembukuan, maka Surat Pemberitahuan tersebut harus dilengkapi dengan laporan
keuangan berupa neraca dan perhitungan laba-rugi serta keterangan-keterangan
lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
Kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk Pegawai
Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pejabat Negara
lainnya maupun Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama
apapun dan bentuk apapun yang penghasilannya diperoleh semata-mata karena
pekerjaannya diatur dengan Keputusan Presiden dan atas keterlambatan
pemenuhan kewajiban tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran.
3. Electronic Filing System (e-Filing)
Reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak terus
dilaksanakan secara berkesinambungan. Reformasi tersebut tidak hanya terhadap
peraturan (kebijakan) perpajakan semata, melainkan juga meliputi seluruh sistem,
institusi, pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak, pengawasan terhadap
-
13
pemenuhan kewajiban perpajakan, demikian juga atas moral, etika dan integritas
aparat pajak. Teknologi Informasi berkenaan dengan internet telah digunakan
dalam banyak sektor kehidupan, mulai dari perdagangan/bisnis, pendidikan,
kesehatan bahkan sampai di bidang pemerintahan. Oleh karena itu maka berbagai
usaha yang terkait dengan aplikasi Teknologi Informatika dalam kegiatan
perpajakan Indonesia pun, terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan
tujuan untuk memudahkan dan meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan
kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak.
Penggunaan sarana elektronik melalui internet (e-System) ini tidak lain
adalah sebagai bagian dari reformasi perpajakan (tax reform), khususnya di
bidang administrasi perpajakan. Hal ini dilakukan mulai dari pendaftaran sebagai
Wajib Pajak (e-Registration), pembayaran pajak (e-Transaction and e-Payment)
dan pelaporan pajak dengan SPT (e-Filing) dan layanan On-line Research and
Solution Finding, e-Consulting serta SMS info.
e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan PPh secara
elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada
website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi
atau Application Service Provider (ASP). Layanan e-Filing melalui website
Direktorat Jenderal Pajak hanya melayani penyampaian SPT Tahunan Orang
Pribadi yang menggunakan Formulir 1770 S dan 1770 SS. Dapat disimpulkan
bahwa dalam implementasinya, proses penyampaian SPT secara on-line lewat
internet akan melibatkan tiga pihak yaitu:
a. Wajib Pajak itu sendiri;
b. Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP); dan
-
14
c. Direktorat Jenderal Pajak lewat Kantor Pelayanan Pajak.
Wajib Pajak yang berniat melaksanakan penyampaian SPT Tahunan PPh
secara e-Filing harus memiliki e-FIN (Electronic Filing Identification Number)
dengan cara menyampaikan surat permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak
yaitu kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar guna
memperoleh e-FIN (Electronic Filling Identification Number) sebagai nomor
identitas Wajib Pajak. Electronic Filling Identification System (e-FIN) adalah
nomor identitas yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Wajib Pajak
yang mengajukan permohonan untuk melaksanakan e-Filing.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria untuk menyampaikan
SPT Tahunan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770S atau Formulir SPT
Tahunan 1770SS dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui
website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Adapun kriteria Wajib
Pajak yang menggunakan SPT 1770S sebagai berikut:
a. Digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan
dari satu atau lebih pemberi kerja dari dalam negeri lainnya dan/atau yang
dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final.
b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau
lebih pemberi kerja dan memiliki bukti potong 1721-A1 atau 1721-A2 atau
bukti potong lain. Yang dimaksud dengan bukti potong lain ini adalah
tetap merupakan bukti potong sebagai pegawai tetap, misalnya Dana
pensiun yang menolak untuk membuat 1721-A2 yang harus diberikannya
sebagai bukti potong bagi para pensiunan PNS. Dana Pensiun hanya mau
menggunakan formulir bukti potongnya sendiri. Walaupun tidak ada
-
15
peraturan tegas yang menyebutkan bahwa hal ini bisa diperkenankan,
tetapi demi melindungi hak dan kewajiban para pensiun, apabila para
pensiun ini melampirkan bukti potong yang didapatkannya dari dana
pensiun di SPT Tahunan Orang Pribadi nya maka bisa diperkenankan.
c. Suami/istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta secara tertulis atau
istri yang menghendaki untuk melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakan secara terpisah (istri memiliki NPWP sendiri). Untuk keadaan
yang seperti ini, maka WP tersebut tidak bisa menggunakan formulir
1770SS tetapi bisa saja menggunakan formulir 1770S, yaitu dalam hal
penghasilan suami/istri berasal dari satu atau lebih pemberi kerja dan
memiliki bukti potong 1721-A1 atau 1721-A2 atau bukti potong dalam
negeri lainnya yang dikenakan PPh Final dan/atau bersifat final.
Adapun kriteria Wajib Pajak yang menggunakan SPT 1770SS yaitu sejak
SPT Tahunan Tahun Pajak 2013, Formulir SPT Formulir 1770SS digunakan bagi
Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan selain dari usaha dan/atau pekerjaan
bebas dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari Rp60.000.000,00 (enam
puluh juta rupiah) setahun.
Penyampaian laporan pajak secara manual menimbulkan beberapa
ketidaknyamanan bagi sebagian besar Wajib Pajak di Indonesia. Dari menghadapi
antrian yang panjang selama berjam-jam, sampai mungkin berurusan dengan staff
yang kurang ramah, adalah sebuah masalah yang dihadapi tidak hanya oleh
pribadi, tetapi juga oleh wajib pajak badan. Lebih buruknya lagi bagi Wajib Pajak
Badan, permasalahan ini dihadapi paling tidak sebulan sekali, ketimbang satu
tahun sekali.
-
16
Di sini e-Filing menjadi pilihan para Wajib Pajak untuk meringankan
beban lapor pajak. Untuk kemungkinan terjadinya kesalahan dengan
menggunakan media elektronik dapat menurun hingga satu persen. Hal ini
disebabkan, karena umumnya aplikasi e-Filing yang bagus menyediakan fitur
double-checking, yang dimana jika terjadi kesalahan, Wajib Pajak akan menerima
pesan error dan tidak bisa menyimpan dan mengirim laporan tersebut sampai
dibetulkan. Kesalahan bukan hanya berarti adanya ketidak tepatan dalam
perhitungan pajak tetapi juga bisa jadi data yang diinput belum lengkap. Dengan
demikian pekerjaan Wajib Pajak dimudahkan, dan tidak perlu ragu apakah laporan
yang dibuat sudah benar atau belum.
Keuntungan lain dalam menggunakan e-Filing yaitu menghemat kertas,
berarti Wajib Pajak ramah lingkungan. Yang dimana hal ini dapat membawa efek
yang positif bagi nama brand perusahaan Wajib Pajak. Terlebih lagi, dapat
mengurangi biaya kantor kurang lebih 20-25%. Karena menghabiskan biaya
kantor untuk kertas tidak berhenti pada biaya yang dikenakan pada pembelian
kertas, tetapi juga biaya gudang, fotokopi, cetak, pengiriman dokumen,
pembuangan kertas, dan daur ulang. Dengan demikian, jadilah ramah lingkungan
dengan menggunakan aplikasi online pajak untuk lapor online pajak perusahaan.
Wajib Pajak juga tidak perlu menghabiskan waktu mengantri di kantor pajak, atau
mengeluarkan uang untuk mengirim dokumen via pos, karena Wajib Pajak
melapor secara elektronik.
Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-Filing ini untuk
membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT melalui
internet kepada Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi dapat
-
17
melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan Wajib Pajak Badan
dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat
membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk
mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar
dan tepat waktu.
Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan
memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan
laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi
data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT. Saat ini tercatat lebih dari 10 juta
Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin
akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para Wajib Pajak tersebut. Maka
dengan e-Filing dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat, diharapkan
jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.
B. Gambaran Umum
1. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah lembaga pemerintahan
yang bergerak dibidang pelayanan perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Bitung merupakan salah satu Kantor Cabang Direktorat Jenderal Pajak
Departemen Keuangan. Sejak Tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak melakukan
reformasi birokrasi dan menjadi instansi percontohan reformasi birokrasi dalam
memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan good governance mengingat
kedudukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang sangat strategis.
-
18
Diharapkan setelah reformasi birokrasi berlangsung, penerimaan pajak dapat
memberikan kontribusi pada penerimaan APBN hingga mendekati 100%.
Kantor Pelayanan Pajak Modern terbagi dalam tiga jenis meliputi Kantor
Pelayanan Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan
Pajak Pratama. Dalam permulaanya proses reorganisasinya, Kantor Pelayanan
Pajak modern baru dibentuk dan dioperasikan di Pulau Jawa, Pulau Bali, sebagian
Pulau Sumatera, sebagian Pulau Sulawesi dan Batam. tetapi target pemerintah
menjadikan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjadi KPP Modern
akhirnya tercapai karena tanggal 24 November 2008, Menteri Keuangan Sri
Mulyani telah meresmikan pendirian Kantor Pelayanan Pajak Modern yang
terakhir yaitu 88 kantor pelayanan pajak pratama sebagai pelayanan pajak modern
dan 7 Kantor Wilayah Dirjen Pajak (Kanwil DJP) Modern serta 135 Kantor
Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di 10 kantor wilayah
Direktorat Jenderal Pajak seluruh Indonesia yang bertempat di Kantor Pelayanan
Pajak Tarok Bungo Bukittinggi Sumatra Barat. Itu berarti, seluruh Kantor
Pelayanan Pajak dan Kantor Wilayah Pajak di indonesia sudah menjadi Kantor
Modern. Lebih canggih dalam sistem informasi dan sistem metode kerja, sampai
akhir tahun 2008 ada 323 Kantor Pelayanan Pajak Modern termasuk Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Dengan perubahan ini, Direktorat Jenderal Pajak
berharap penerimaan negera melalui pajak bisa meningkat dari sebelumnya yakni
bisa melampaui target penerimaan pajak.
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah salah satu Kantor
Pelayanan Pajak Modern yang ada di Propinsi Sulawesi Utara yang diresmikan
tanggal 24 November 2008 yang dibentuk dari gabungan Kantor Pelayanan Pajak
-
19
Manado, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Manado dan Kantor
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Amurang serta Kantor Pemeriksaan Pajak
Manado. Kantor Pelayan Pajak Pratama Bitung mempunyai wilayah kerja 1 Kota
dan 2 Kabupaten yaitu Kota Bitung, Kabupaten Minahasa serta Kabupaten
Minahasa Utara. Kanotr Pelayanan Pajak Pratama Bitung juga membawahi 1
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tondano yang
berlokasi di Tondano yang bertugas untuk memberikan penyuluhan kepada Wajib
Pajak serta menjembatani Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban
perpajakannya. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung merupakan Kantor Pajak
baru, yang direncanakan akan didirikan di Jalan Samratulangi Kota Bitung tetapi
dikeranakan gedung kantor tersebut masih dalam tahap pembangunan maka untuk
sementara pelayanan perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung
dioperasikan di Gedung Kantor Eks Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan
Manado yang beralamat di Jalan 17 Agustus Manado dibawah Pimpinan Bapak
Zulkifli Rambe sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang
Pertama.
Akhirnya setelah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung selesai
dibangun, maka pada tanggal 21 Juni 2010, seluruh kegiatan dan aktivitas
dipindahkan ke Kantor yang baru di Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Bitung Barat
2, Kecamatan Maesa, Kota Bitung di bawah pimpinan Ibu Veronica Heryanti
sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung yang ke Dua.
Sejak Bulan Pebruari 2012 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung telah
di pimpin oleh Kepala Kantor yang ke Tiga yaitu Bapak Drs. Denny Ferly
Makisanti, M.Si. sampai dengan sekarang.
-
20
2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung
Berikut ini adalah gambar struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bitung:
Gambar II-1 Struktur Organisasi KPP Pratama Bitung
Sumber: Diolah dari Subbagian Umum KPP Pratama Bitung
Adapun pegawai yang menduduki jabatan Kepala Kantor hingga Kepala
Seksi antara lain:
Kepala Kantor = Drs.Denny Ferly Makisanti,M.Si.
Kepala Subbagian Tata Usaha = Johanis Melatunan
Kepala Seksi Pelayanan = Anne Meiske Rumetor
Kepala Seksi PDI = Robert Bue
KEPALA KPP
SUBBAGIAN UMUM
SEKSI PDI
SEKSI
PEPELAYANAN
SEKSI
PENAGIHAN
SEKSI
PEMERIKSAAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
EKSTENSIFIKASI
PERPAJAKAN
SEKSI
WASKON I
SEKSI
WASKON II
SEKSI
WASKON III
-
21
Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan = Robertus Heru Susanto
Kepala Seksi Penagihan = Julin Manosoh
Kepala Seksi Pemeriksaan = Hendrik Huawei
Kepala Seksi Waskon I = Rifai Monoppo
Kepala Seksi Waskon II = Paulus Loleng
Kepala Seksi Waskon III = Josep C. Umbas
Supervisor = Yantje Frans Ayal
Setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda, namun
tetap saling mendukung demi tercapainya tujuan organisasi. Uraian Tugas masing-
masing seksi dan Subbagian Umum antara lain:
a. Kepala Kantor KPP Pratama Bitung
Mengelola pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib
Pajak di bidang perpajakan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan tujuan
jabatannya adalah terwujudnya pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan
pengawasan di bidang perpajakan di wilayah wewenangnya sesuai dengan
rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak.
b. Sub Bagian Umum
1) Bagian Sekretariat
Melaksanakan tugas pelayanan kesekretariatan dengan cara mengatur
kegiatan tata usaha Surat Masuk dan Surat Keluar di KPP Pratama
Bitung dan pendistribusian surat-surat ke seksi-seksi terkait.
-
22
2) Bagian Rumah Rumah Tangga
Melaksanakan tugas Penatausahaan pengadaan barang-barang
inventaris kantor dan kelengkapannya demi kelancaran pekerjaan di
KPP Pratama Bitung seperti Pengadaan Barang Cetakan, Pengadaan
Bahan Komputer, Pengadaan Alat Tulis Kantor, Pengadaan Kartu
Tanda Pengenal Pegawai, Pengadaan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa
Pajak, Surat Ijin Penanggung Jawab Kendaraan Dinas dan Surat
Perjanjian Kerja Satpam dan Pramubakti.
3) Bagian Keuangan
Melaksanakan tugas penatausahaan keuangan kantor seperti
Pembayaran Gaji Pegawai, Pembayaran Uang Makan Pegawai,
Pembayaran Rapel Kenaikan Pangkat, Pembayaran Kenaikan Gaji
Berkala, Pembayaran SPPD, Pembayaran Terhadap Rekanan Kantor
dan Pemabayaran Honor Satpam dan Pramubakti.
4) Bagian Kepegawaian
Melaksanakan tugas penatausahaan berkas-berkas pegawai yang ada di
KPP Pratama Bitung meliputi Kenaikan Pangkat Pegawai, Kenaikan
Gaji Berkala, Pegawai yang akan Pensiun, Pegawai yang akan Pindah
dan Pegawai Baru.
c. Seksi Pengolahan data dan Informasi
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi
perpajakan perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis
komputer, pemantauanaplikasi e-SPT dan e-filing serta penyiapan laporan
kinerja. Sedangkan tujuan jabatannya adalah terlaksananya urusan
-
23
dukungan sistem informasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
d. Seksi Pelayanan
Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan
pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,
penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama
perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan tujuan jabatannya
adalah terlaksananya penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan,
pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan
pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya,
penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, dan kerjasama
perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Pelayanan Pajak yang
dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak.
e. Seksi Penagihan
Melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan
angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang
pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan
yang berlaku. Sedangkan tujuan jabatannya adalah terlaksananya
pencairan tunggakan pajak secara optimal dan tertib administrasi tata
usaha piutang pajak untuk medukung tugas Kantor Pelayanan Pajak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
-
24
f. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal
Melaksanakan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan
aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah
Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
Sedangkan tujuan jabatannya adalah terlaksananya rencana pemeriksaan
dan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan
penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta tertib administrasi
dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak.
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I,II dan III
Melaksanakan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak,
bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis
perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak,
rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan
melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sedangkan tujuan jabatannya adalah terlaksananya pengawasan kepatuhan
kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib
Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak,
analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka
melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding
berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan pemahaman dan
kepatuhan Wajib Pajak.
h. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak
ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam
-
25
rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sedangkan tujuan jabatannya adalah terlaksananya kegiatan ekstensifikasi,
pendataan dan penilaian yang efektif dan optimal untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas KPP berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung
Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung meliputi 2
Kabupaten dan 1 Kota, yaitu :
a. Kabupaten Minahasa
Minahasa merupakan salah satu Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi
Utara yang berjarak kurang lebih 35 Km sebelah utara dari Kota Manado,
Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara, dengan topografi bergunung-gunung
dari utara ke selatan, dengan jumlah kecamatan sebanyak 25 Kecamatan
dengan luas wilayah 1029, 82 Km 2 dan jumlah penduduk sekitar 320.000
jiwa, dimana sebagian besar penduduk bekerja disektor pertanian. Industri
yang dominan adalah Industri Kimia dan bahan bangunan dengan nilai
produksi mencapai kurang lebih 150 miliar rupiah pada tahun 2013.
b. Kabupaten Minahasa Utara
Minahasa Utara merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi
Sulawesi Utara yang berjarak kurang lebih 35 Km dari Kota Manado, Ibu
kota Provinsi Sulawesi Utara, dengan Topografi sebagian berbukit-bukit
dan ber lereng-lereng, dengan jumlah kecamatan sebanyak 10 Kecamatan
dengan luas wilayah 932,20 Km2 dan jumlah penduduk sekitar 200.000
jiwa, dimana sebagian besar penduduk bekerja disektor pertanian. Industri
-
26
yang dominan adalah industri pertambangan yaitu PT. Meares Soputan
Mining dan PT. Tambang Tondano Nusa Jaya.
c. Kota Bitung
Bitung salah satu Kota di wilayah provinsi Sulawesi Utara yang berjarak
kurang lebih 50 Km dari Kota Manado, Ibu kota Provinsi Sulawesi Utara,
dengan topografi 45 % berbukit, 33% bergunung, 4 % dataran landai dan
18 % ber ombak, dengan jumlah kecamatan sebanyak 10 Kecamatan
dimana 2 kecamatan terletak di pulau lembeh dan 6 kecamatan di daratan
dengan luas wilayah 31.350,35 Ha dan jumlah penduduk sekitar 200.000
jiwa. Sebagian besar penduduk bekerja disektor perikanan, dimama pada
tahun 2013 produksi ikan mencapai sekitar 500.000 ton dengan nilai
mencapai sekitar Rp. 1,2 Triliun.
4. Sumber Daya Manusia Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung memiliki 82 pegawai yang terdiri
dari 1 orang Kepala Kantor, 1 orang Kepala KP2KP, 1 orang Kepala Subbagian
Umum, 8 orang Kepala Seksi, 21 orang Account Representative, 39 orang
Pelaksana, 2 orang Juru Sita, 1 orang Operator Console, 1 orang Bendahara, 1
orang Pemeriksa Pajak Muda, 1 orang Pemeriksa Pajak Penyelia, 1 orang Penilai
PBB Pelaksana Lanjutan, 1 orang Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan dan 3
orang Pemeriksa Pajak Pelaksana. Pada tabel II-1 dapat dilihat komposisi pegawai
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung berdasarkan golongan.
-
27
Tabel II-1 Daftar Pegawai KPP Pratama Bitung/Golongan
Sumber: Diolah dari Subbagian Umum KPP Pratama Bitung
C. Pembahasan Masalah
1. Pelaksanaan Electronic Filing System (e-Filing) Dalam Praktik
Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bitung
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Nomor SE-
01/PJ/2014 tanggal 06 Januari 2014 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing melalui
No Golongan / Pangkat Jumlah
1 Pembina Tk.1 / Ivb 1
2 Pembina / Iva 2
3 Penata Tk. 1 / IIId 11
4 Penata / IIIc 4
5 Penata Muda Tk. 1 / IIIb 20
6 Penata Muda / IIIa 4
7 Pengatur Tk. 1 / Iid 15
8 Pengatur / Iic 16
9 Pengatur Muda Tk. 1 / IIb 2
10 Pengatur Muda / Iia 7
-
28
Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), maka ada beberapa hal
yang harus diperhatikan:
Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria untuk
menyampaikan SPT Tahunan menggunakan Formulir SPT Tahunan 1770S
atau 1770SS dapat menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing melalui
website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id). Wajib Pajak yang
menyampaikan SPT Tahunan secara e-Filing harus memiliki Electronic Filing
Identification Number (e-FIN).
Adapun tata cara untuk memperoleh Electronic Filing Identification
Number (e-FIN) adalah sebagai berikut:
a. Langkah Pertama: Mengajukan Permohonan kepada Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar.
Gambar II-2 Proses Mengajukan Permohonan e-FIN Ke KPP
Mengajukan Permohonan e-FIN
Diberikan e-FIN (max 1hari kerja)
Sumber: Diolah dari Sosialisasi Penyuluhan e-Filing Direktorat Jenderal Pajak
1) Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk
mendapatkan Electronic Filing Identification Number (e-FIN),
dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala
KPP
-
29
Kantor Pelayanan Pajak terdaftar sesuai dengan Peraturan Direktur
Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2014, dengan menyertakan:
a) Asli kartu identitas diri Wajib Pajak atau kuasanya untuk
ditunjukan kepada petugas pajak; dan
b) Fotokopi identitas diri Wajib Pajak dan Fotokopi NPWP atau
Surat Keterangan Terdaftar Wajib Pajak; dan
c) Surat Kuasa khusus bermeterai sebagai lampiran formulir
permohonan e-FIN dalam hal permohonan disampaikan oleh
kuasa Wajib Pajak.
2) Kepala Seksi Pelayanan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak terdaftar, akan memproses permohonan Wajib Pajak
apabila persyaratan dalam pengajuan permohonan tersebut telah
diterima secara lengkap. Dianggap lengkap dan benar dalam hal,
nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum
sesuai dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
dalam Master File Nasional Direktorat Jenderal Pajak dan
mencantumkan alamat surat elektronik (e-mail address) beserta
nomor telepon genggam untuk pengiriman kode verifikasi,
notifikasi dan Bukti Penerimaan Elektronik.
3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan harus
memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan oleh Wajib
Pajak untuk memperoleh Electronic Filing Identification Number
(e-FIN) paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima
dengan lengkap dan benar.
-
30
b. Langkah Kedua: Registrasi Akun e-Filing
1) Wajib Pajak yang sudah mendapatkan Electronic Filing
Identification Number (e-FIN) dari Kantor pelayanan Pajak dapat
segera mendaftarkan diri melalui website Direktorat Jenderal Pajak
(www.pajak.go.id) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
diterbitkannya Electronic Filing Identification Number (e-FIN).
2) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi Form Registrasi e-Filing
pada website DJP dan Wajib Pajak diwajibkan untuk
mencantumkan alamat surat elektronik (email address) dan nomor
telepon seluler (handphone) yang valid dan aktif sebagai sarana
untuk pengiriman kode verifikasi, notifikasi, dan Bukti Penerimaan
Elektronik pada proses e-Filing;
3) Setelah proses registrasi berhasil maka Wajib Pajak akan menerima
email yang berisi username, password, dan tautan untuk
mengaktifkan akun e-Filing;
4) Dengan meng-klik link tautan atau menyalin link tautan dalam
browser maka akun e-Filing sudah diaktifkan dan wajib Pajak
dapat melakukan login untuk masuk dalam akun e-Filing.
c. Langkah Ketiga: Aktivasi Akun e-Filing
1) Wajib Pajak akan menerima username, password dan tautan
aktivasi akun e-filing melalui email yang telah didaftarkan oleh
Wajib Pajak, jika registrasi berhasil;
2) Klik link tautan aktivasi akun e-filiing atau salin link tersebut ke
browser untuk mengaktifkan akun e-filing;
-
31
3) Lakukan login ke akun e-filing dengan NPWP sebagai username
d. Langkah Keempat: Membuat dan Mengirim SPT Online
1) Wajib Pajak melakukan login pada akun e-Filing dengan
memasukan username dan password, kemudian memilih menu
sesuai dengan jenis SPT yang hendak disampaikan;
2) Pemilihan menu tersebut akan mengarahkan Wajib Pajak kepada
aplikasi e-SPT yang sesuai dengan jenis SPT yang dipilih.
3) Wajib Pajak mengisi SPT Tahunan secara online melalui aplikasi
e-SPT dengan memasukan data yang benar, jelas dan lengkap pada
setiap elemen e-SPT. Petunjuk dan tata cara pengisian yang
tersedia dalam website akan memberikan panduan kepada Wajib
Pajak;
4) Dalam hal hasil pengisian aplikasi e-SPT menunjukan status
kurang bayar, maka Wajib Pajak harus mencantumkan Nomor
Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) sebagai bukti pembayaran.
NTPN dapat diperoleh Wajib Pajak setelah melakukan pelunasan
atas jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 29).
5) Setelah selesai mengisi e-SPT, Wajib Pajak harus membubuhkan
tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital sebelum
disampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak.
6) Tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital dilakukan dengan
mekanisme sebagai berikut:
-
32
a) Wajib Pajak meminta kode veri_kasi kepada Direktorat
Jenderal Pajak melalui menu yang telah disediakan dalam
website DJP setelah selesai mengisi e-SPT;
b) Kode verifikasi tersebut akan dikirimkan kepada Wajib Pajak
melalui email yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak pada
saat registrasi e-Filing;
c) Wajib Pajak memilih data SPT, kemudian mengirim e-SPT
dengan memilih menu yang tersedia dalam website;
d) Wajib Pajak memasukan kode verifikasi yang telah diterima
melalui email ke dalam kotak isian (field) yang disediakan pada
saat proses pengiriman e-SPT.
7) Wajib Pajak akan diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai
tanda terima penyampaian SPT Tahunan dalam hal hasil pengisian
e-SPT dinyatakan lengkap;
8) Hasil pengisian aplikasi e-SPT dinyatakan lengkap apabila seluruh
elemen data digitalnya telah diisi.
2. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Yang Menggunakan Electronic
Filing System (e-Filing)
Perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak yang menggunakan sistem
ini dipandang sangat penting mengingat semakin berkembangnya ilmu
pengetahuan dan teknologi yang merupakan penggerak bagi produktifitas dan
efisiensi suatu sistem serta semakin kompleksnya masalah yang menyangkut
perlindungan hukum bagi Wajib Pajak. Dengan demikian usaha-usaha untuk
-
33
memberikan perlindungan kepada Wajib Pajak yang menggunakan sistem ini
merupakan suatu masalah yang sangat penting dan mendesak.
Kenyataan yang sering terjadi, Wajib Pajak yang merupakan pemakai
dari suatu sistem banyak mengalami masalah-masalah hukum dan tidak jarang
mereka berada di posisi yang lemah dan dari segi hukum kurang terlindungi
hak-haknya. Untuk itulah kepastian hukum yang pada hakikatnya dapat
memberikan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak sangat diperlukan.
Jaminan keamanan dan kerahasiaan dalam menggunakan sistem e-
Filing ini merupakan permasalahan yang utama dalam perlindungan hukum
terhadap Wajib Pajak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa media elektronik
yang digunakan dalam sistem ini adalah internet. Internet merupakan jaringan
publik yang dapat di akses oleh setiap orang yang terhubung dengannya. Data
atau informasi yang dikirim lewat internet ibarat kartu pos yang tidak ada
amplopnya. Dapat saja setiap orang dengan keterampilan dan perangkat yang
memadai, mengubah data dalam computer yang telah dikirimkan dengan
mudah tanpa meninggalkan jejak. Perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak
disini berarti perlindungan terhadap para Wajib Pajak sebagai pengguna dari
sistem e-Filing dimana dalam menggunakan sistem tersebut hak-hak Wajib
Pajak harus terpenuhi.
Secara umum, Pasal 34 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memberikan pengaturan
mengenai perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam pelaksanaan
kewajiban perpajakannya, yaitu sebagai berikut:
-
34
(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala
sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak
dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk membantu
dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(2a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) adalah:
a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli
dalam sidang pengadilan; atau
b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan Menteri Keuangan
untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam
bidang keuangan negara.
(3) Untuk kepentingan negara, Menteri Keuangan berwenang memberi izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) supaya memberikan
keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib
Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
(4) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana
atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana
dan Hukum Acara Perdata, Menteri Keuangan dapat memberi izin
tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga
-
35
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan
memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada
padanya.
(5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang
bersangkutan dengan keterangan yang diminta.
Direktorat Jenderal Pajak juga mempunyai sistem keamanan bagi
Wajib Pajak yang telah menggunakan Electronic Filing System (e-Filing)
dalam penyampaian Surat Pemberitahuannya, yaitu Security merupakan
arsitektur yang digunakan sebagai dasar untuk memastikan proses e-Filing
dari Wajib Pajak memiliki tingkat pengamanan dan kerahasiaan yang baik,
maka digunakanlah:
a. Electronic Filing Identification Number (e-FIN)
Merupakan nomor identitas Wajib Pajak yang diberikan oleh Kantor
Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak terdaftar. Setiap Wajib Pajak
hanya memiliki 1 (satu) e-FIN untuk semua jenis pajak yang menjadi
kewajibannya. Electronic Filing Identification Number (e-FIN) terdiri
dari 10 (sepuluh) angka. Agar e-FIN tidak disalahgunakan oleh pihak
lain, maka kerahasiaan e-FIN menjadi tanggung jawab Wajib Pajak
yang bersangkutan. Oleh karena itu, e-FIN tidak boleh diberitahukan
kepada pihak manapun kecuali kepada pihak yang berkepentingan.
-
36
b. Digital Sertificate
Merupakan sebuah sertifikat berbentuk digital yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan pengamanan data Surat
Pemberitahuan (SPT). Sertifikat ini digunakan untuk proteksi data
Surat Pemberitahuan dalam bentuk pengacakan (encryption) sehingga
hanya bisa dibaca oleh sistem yang dimiliki oleh Perusahaan Penyedia
Jasa aplikasi (ASP) dan Direktorat Jenderal Pajak.
3. Peranan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bitung
Peranan e-Filing bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung adalah
untuk meningkatkan tingkat kepatuhan dalam menyampaikan atau melaporkan
SPT Tahunan melalui e-Filing. Untuk tahun 2013 Wajib Pajak Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Bitung belum banyak yang melaporkan SPT
Tahunan melalui e-Filing. Dari data yang diperoleh tercatat hanya 7 Wajib
Pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing. Sedangkan untuk
tahun 2014 sudah terealisasikan sebanyak 2356 Wajib Pajak Orang Pribadi
dan 1 Wajib Pajak Badan total ada 2357 Wajib Pajak yang melaporkan SPT
Tahunan melalui e-Filing. Dari 2356 Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat 34
Wajib Pajak Orang Pribadi yang Kurang Bayar dan 30 Wajib Pajak yang
Lebih Bayar. Untuk tahun 2014 Kantor Pelayanan Pajak Bitung sudah
melewati target yang diberikan oleh Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut yakni
sebesar 679 Wajib Pajak. Dalam hal ini sudah mencapai 341,83% untuk
pencapaian pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak melalui e-Filing. Pada Tabel
-
37
II-2 dan Tabel II-3 dapat dilihat jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan SPT
Tahunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung melalui e-Filing tahun
2014.
Tabel II-2 Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak KPP Pratama
Bitung Melalui e-Filing
NO TAHUN NIHILKURANG
BAYAR
LEBIH
BAYARJUMLAH
1 2013 7 0 0 7
2 2014 2294 34 30 2357
Sumber: Diolah dari Portal Direktorat Jenderal Pajak
Tabel II-3 Rencana Penyampaian e-Filing Tahun 2014
RENCANA REALISASI CAPAIAN %KURANG
(LEBIH)
Bitung 679 2.357 341,83 (1678)
KPP
PRATMA
e-Filing
RENCANA REALISASI CAPAIAN %KURANG
(LEBIH)
Bitung 679 2.357 341,83 -1678
KPP
PRATMA
e-Filing
Sumber: Diolah dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Suluttenggo dan Malut
Dilihat dari data penyampaian e-Filing tahun 2014 sudah banyak
Wajib Pajak yang berkontribusi untuk menyampaikan SPT Tahunan melalui e-
Filing. Hal ini bisa membantu meningkatkan tingkat kepatuhan penyampaian
SPT Wajib Pajak. Untuk tahun 2014 sudah ada 4.544 Wajib Pajak yang
mendaftarkan diri untuk mendapatkan e-FIN, jumlah ini melebihi yang
ditargetkan oleh Kanwil DJP Suluttenggo dan Malut yakni sebanyak 1.044
pendaftar e-FIN. Sehingga dalam kontribusi ini mencapai tingkat pencapaian
435,25% untuk pendaftaran e-FIN. Tetapi tidak semua Wajib Pajak yang
mendaftarkan diri untuk mendapatkan e-FIN melakukan regristasi e-Filing.
-
38
Dilihat dari data yang ada dari 4.544 Wajib Pajak yang mendaftar e-FIN hanya
2.055 Wajib Pajak yang melakukan registrasi e-Filing. Ada sebanyak 2.489
Wajib yang tidak regristasi e-Filing, hampir 50% Wajib Pajak yang registrasi
e-Filing. Penyebab Wajib Pajak tidak melakukan regrisatasi e-Filing karena
ada beberapa hal. Salah satunya tidak adanya jaringan internat di lokasi Wajib
Pajak berada atau ketika melakukan regristrasi koneksi internet terputus.
Kenaikan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan melalui
e-Filing berbanding lurus dengan kenaikan tingkat kepatuhan penyampaian
SPT. Kejadian ini memberikan sisi positif bagi Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bitung dengan meningkatnya tingkat kepatuhan penyampaian SPT
Wajib Pajak. Untuk tahun 2013 tingkat kepatuhan penyampaian SPT sudah
terealisasikan sejumlah 44.176 Wajib Pajak atau pencapaian sebesar 71,56%
dari 61.732 total Wajib Pajak terdaftar. Dalam tahun 2013 Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Bitung untuk kepatuhan penyampaian SPT sudah melewati
target yang ditentukan yakni sebesar 40.126 Wajib Pajak atau sebesar 65,00%
sehingga dalam tahun 2013 sudah menambah pencapaian SPT sebanyak 4.050
atau sekitar 110,09%.
Untuk tahun 2014 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung mengalami
kenaikan tingkat kepatuhan penyampaian SPT sebanyak 6.193 Wajib Pajak
atau sekitar 113,85%. Tahun 2014 kepatuhan penyampaian SPT sudah
terealisasikan dari yang ditargetkan, untuk realisasinya sebesar 50.910 Wajib
Pajak atau sekitar 76,85% sedangkan targetnya 44.717 Wajib Pajak atau
sekitar 67,50 dari total Wajib Pajak terdaftar yakni sebanyak 66.247 Wajib
Pajak.
-
39
Tabel II-4 Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT
Tahun 2013
Jumlah % Jumlah % +/- SPT %
61.732 40.126 65,00% 44.176 71,56% 4.050 110,09%
TARGET RASIO REALISASI CAPAIANWP
WAJIB
Tahun 2014
Jumlah % Jumlah % +/- SPT %
66.247 44.717 67,50% 50.910 76,85% 6.193 113,85%
TARGET RASIO REALISASI CAPAIANWP
WAJIB
Sumber: Diolah dari Portal Direktorat Jenderal Pajak
Dari data diatas menunjukan bahwa e-Filing memiliki peranan dalam
meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak. Untuk e-Filing
mempunyai peranan sebesar 4,63% dalam meningkatkan tingkat kepatuhan
penyampaian SPT tahun 2014. Presentase tersebut berdasarkan jumlah Wajib
Pajak yang melaporkan e-Filing dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak
yang melaporkan SPT untuk tahun 2014. Sehingga dalam 76,85% untuk
kepatuhan penyampaian SPT, 4,63% merupakan kontribusinya e-Filing.
Untuk tahun berikutnya jumlah Wajib Pajak yang menyampaikan atau
melaporkan SPT melalui e-Filing dipastikan menambah. Karena sudah
dimudahkannya dalam melaporkan SPT tanpa datang ke Kantor Pelayanan
Pajak dan semakin meningkatnya jumlah Wajib Pajak. Demi meningkatkan
pengguna e-Filing, maka diperlukan sosialisasi kepada Wajib Pajak dan
menambah fasilitas lainnya yang menunjang dalam penggunaan serta
meningkatkan pengguna e-Filing.
-
40
BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
1. Prosedur e-Filing Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bitung
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bitung menerima data Surat Pemberitahuan
(SPT) dari Wajib Pajak melalui internet yang dikirimkan oleh Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak. Data tersebut telah tersimpan dalam database
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bitung.
2. Prosedur e-Filing Bagi Wajib Pajak
Wajib Pajak yang ingin menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara e-
Filing, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan e-
FIN yang akan digunakan sebagai nomor identitas diri Wajib Pajak. Setelah
mendapatkan e-FIN, Wajib Pajak mendaftarkan diri ke website Direktorat
Jenderal Pajak (www.pajak.go.id), kemudian Surat Pemberitahuan (SPT) yang
telah diisi, disampaikan secara e-Filing melalui website Direktorat Jenderal
Pajak.
3. Manfaat e-Filing Bagi Kantor Pelayanan Pajak Bitung
Penerapan e-Filing bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bitung untuk
-
41
penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), memberikan manfaat dalam hal
percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan, kemudian dalam
pengarsipan file/data Wajib Pajak, pemrosesan data perpajakan menjadi lebih
cepat karena Kantor pelayanan Pajak (KPP) tidak perlu merekam data Induk Surat
Pemberitahuan beserta lampirannya sehingga prosesnya dapat dilakukan dengan
lebih cepat.
4. Manfaat e-Filing Bagi Wajib Pajak
Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan adanya fasilitas e-Filing.
Wajib Pajak dapat menggunakan e-Filing untuk melaporkan Surat Pemberitahuan
(SPT) Tahunannya. e-Filing membantu mengefisiensikan biaya dan waktu yang
dikeluarkan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara benar dan tepat waktu karena penghitungan
data Surat pemberitahuan dilakukan dengan komputer serta terhindar dari
pemborosan kertas.
5. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang telah
menyampaikan Surat Pemberitahuannya melalui media elektronik adalah
sebagai berikut :
a) Sistem e-Filing ini dilengkapi dengan Public Key Infrastructures (kunci
umum pengacakan) yang dapat menjamin keamanan komunitas diantara
Wajib Pajak, pihak ASP dan Direktorat Jenderal Pajak yang menggunakan
program penyusunan ulang yang sesuai (kompatibel) atau dengan kunci
yang lainnya;
-
42
b) Kepada Wajib Pajak diberikan nomor Identitas yang disebut e-FIN atau
Electronic Filing Identification Number dan Digital Certificate yang
digunakan untuk proteksi data SPT dalam bentuk pengacakan
(encryption).
B. Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan agar e-Filing dapat terus berkembang dan
mempunyai manfaat bagi masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Electronic Filing System atau e-Filing merupakan sistem baru, oleh karena itu
agar sistem ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka sosialisasi kepada
masyarakat akan sistem ini sangat diperlukan. Hal ini juga dimaksudkan untuk
menghindari terjadinya kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)
yang bisa menyebabkan Lebih Bayar.
2. Dari segi internetnya sendiri, kita mengetahui bahwa jalur koneksi internet di
Indonesia adalah belum optimal. Oleh karena itu, Wajib Pajak disarankan
untuk menggunakan koneksi berkecepatan tinggi yang disediakan oleh ISP
(internet service provider) dan apabila menggunakan ASP, pilihlah ASP yang
handal dan tentu saja manajemen alokasi waktu yang tepat.
3. Untuk tampilan e-Filing lebih diserdehanakan setidaknya tampilan disamakan
dengan SPT yang manual, dan dalam pengisian e-Filing diberikan petunjuk
bagaimana cara mengisi kolomnya, agar Wajib Pajak tidak salah memasukan
jumlah pajaknya.
-
DAFTAR PUSTAKA
A. LITERATUR
Pandiangan, Liberti, Rayendra L. Toruan, Modernisasi dan reformasi pelayanan
perpajakan, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.
TP, Handayanto, Bahan Ajar Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Sekolah
Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang, 2011.
Soemitro, Rochmat, Asas dan Dasar Perpajakan I, PT. Eresco, Bandung, 1992.
Waluyo dan Wirawan, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2003.
B. DOKUMEN
Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang No. 16 Tahun 2009
-------------, Surat Edaran Nomor SE-01/PJ/2014 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing Melalui
Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
-------------, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-01/PJ/2014 Tentang Tata
Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang
Pribadi Yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing
Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)
C. ARTIKEL
Indonesian Tax Review, e-Filing: Era Baru dalam Perpajakan Indonesia, Volume IV,
Edisi 29, 2005.
Pandiangan, Liberty, e-Filing Permudah Pelaporan SPT, Bisnis Indonesia, 14 Maret
2005.
Pikiran Rakyat, Administrasi Pajak Dibenahi, 10 Maret 2005.
www.pajak.go.id, www.pajakku.com, www.ortax.org
-
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama Lengkap : Arief DwiJayanto
NPM : 131021100132
Tempat/Tanggal Lahir : Pekalongan, 30 Agustus 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Tirto GG.1 No.33 RT.03 RW.01
Kec. Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah
Agama : Islam
Nomor Telepon : 085640887321
Email : [email protected]
Riwayat Pendidikan :
1. SD Negeri Tirto 01 2000-2006
2. SMP Negeri 8 Pekalongan 2006-2009
3. SMK Gatra Praja Pekalonggan 2009-2012
4. Masih Pendidikan Prodip I Pajak STAN 2013-2014
-
LAMPIRAN I
Lampiran Tata Cara Penerbitan e-FIN
Tata Cara Penerbitan e-FIN di Kantor Pelayanan Pajak
Kepala Seksi
PelayananPelaksana Seksi PelayananPetugas TPTWajib Pajak
Ya
Ya
Tidak
Tidak
Selesai
SOP
Tata Cara
penyampaian
Dokumen di
KPP
SOP
Tata Cara
Penatausahaan
Dokumen WP
Alamat WP
berbeda dengan
MF Nasional ?
Alamat WP
di wilayah kerja
KPP ?
Merekam permohonan, mencetak e-FIN
serta meneruskan e-FIN ke Kepala Seksi
Pelayanan
SOP
Tata Cara
Perubahan
Data Identitas
WP
Surat Permohonan
e-FIN
Memberikan dan
mengisi formulir
perubahan data/
perpindahan WP
Meneliti dan
menandatangani e-FIN
Mulai
Mengirim formulir
perubahan serta
lampiran ke KPP
dimana WP
terdaftar
e-FIN
Mencatat pada buku
register e-FIN dan
menyerahkan e-FIN
kepada WP
Menerima, meneliti
kelengkapan surat,
dan meneruskan
-
LAMPIRAN II
Lampiran Tata Cara Pendaftaran e-Filing melalui Website DJP
Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak e-Filing melalui Website DJP (www.pajak.go.id)
Wajib PajakServer e-Filing Direktorat
Teknologi Informasi Perpajakan
Membuka aplikasi pendaftaran Wajib Pajak e-Filing melalui website DJP di
www.pajak.go.id
Validasi NPWP dan e-FIN by system
Selesai
Ya
Memasukkan NPWP dan e-FIN
Memasukkan alamat email, nomor telepon yang dapat menerima SMS dan
password yang akan digunakan
1. Login dengan memasukkan alamat email sebagai username dan password
2. Logout
Mulai
Cocok Tidak
Merekam alamat email, nomor
telepodan password, membuat
account WP dengan username
berupa alamat email WP
Halaman Login Wajib
Pajak eFiling melalui
website DJP
(www.pajak.go.id)
-
LAMPIRAN III
Lampiran Alur Pengolahan SPT secara e-Filing melalui Website DJP
Alur Pengolahan SPT secara eFiling melalui website Direktorat Jenderal Pajak
Wajib PajakServer e-Filing Direktorat Teknologi
Informasi Perpajakan
Meminta kode verifikasi untuk pengiriman SPT eFiling
Membuka aplikasi e-Filing di website Direktorat Jenderal Pajak
1. Menerima kode verifikasi melalui email dan SMS
2. Memasukkan kode verifikasi
3. Mengirimkan e-SPT secara e-Filing melalui website DJP (www.pajak.go.id)
Generate Notifikasi by system
Generate Kode Verifikasi by system
Mulai
Login ke aplikasi e-Filing dengan memasukkan username berupa
alamat email dan password
Mengisi aplikasi e-SPT dan meneliti kembali data yang sudah di-entry
Validasi username dan password
by system
Cocok?
Meneliti e-SPT by system
Lengkap?
YaTidak
Selesai
Tidak
Ya
Bukti Penyampaian SPT berupa BPE
Notifikasi melalui email dan SMS
-
LAMPIRAN IV
Lampiran Contoh Formulir Permohonan e-FIN
-
LAMPIRAN V
Lampiran Surat Penerbitan e-FIN