laporan pkl desy jein yang masih diperbaiki

8/17/2019 Laporan PKL Desy Jein Yang Masih Diperbaiki

1/47

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANGPajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan

memiliki kontribusi yang cukup tinggi di dalamnya. Berbagai kebijakan

dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi pajak telah dibuat oleh

pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal.

Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-

pihak lain sebagai pembayaran/pemotongan/pemungutan.Pentingnya pajak di Indonesia adalah salah satu sumber bagi

pembiayaan pembangunan suatu negara dan kesejahteraan arganya yang

bersumber dari pajak yang dipungut dan digunakan untuk kepentingan umum,

fasilitas sosial seperti sekolah, rumah sakit, jalan, dan kepentingan umum

lainnya yang sebagian besar dibiayai dari pemasukan pajak.Pada umumnya orang yang bepergian keluar negeri membaa

barang bersamanya, baik untuk keperluan sendiri maupun sebagai buah

tangan dan oleh-oleh bagi orang yang didatanginya. !amun ada kalanya

kepergiannya atau kedatangannya dari luar negeri juga membaa barang

dagangan untuk keperluan bisnisnya.Ketentuan pembaaan barang penumpang yang datang dari luar

negeri dengan mendapatkan pembebasan bea masuk dan pajak berlaku secara

uni"ersal dan berlaku disemua negara. #iIndonesia ketentuan pembaaan

barang penumpang sudah lama diterapkan dan berjalan tanpa komplain yang

menonjol.


2/47

2

Pada akhir bulan $ktober %&1& Kementrian Keuangan telah

menerbitkan Peraturan 'enteri Keuangan !omor( 1))/P'K.&*/%&1& tentang

impor barang yang dibaa oleh penumpang, aak sarana pengangkut,

pelintas batas dan barang kiriman. 'unculnya peraturan tersebut sempat

menjadi bahan diskusi di masyarakat terutama orang-orang yang sering

berpergian keluar negeri, baha dengan munculnya peraturan tersebut

sekarang ini semua penumpang yang datang dari luar negeri dikenakan

pungutan bea 'asuk, PP!, PPnB', dan pph pasal %% impor.Barang baaan penumpang adalah barang impor yang dibaa

setiap orang yang karena sifat dan pekerjaanya harus berada dalam sarana

pengangkut dan datang bersama sarana pengangkutnya. Keajiban pabean

adalah semua kegiatan dibidang kepabeanan yang ajib untuk memenuhi

ketentuan +ndang +ndang

1.2. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan

Praktek Kerja apangan PK ini bertujuan untuk (a. 'engetahui bagaimana tata cara keajiban pabean untuk barang

baaan penumpang pada Kantor Pengaasan dan Pelayanan dan

Bea dan 0ukai ipe 'adya Pabean 0 'ataram. b. 'embandingkan antara praktek secara langsung dengan peraturan

undang-undang yang berlaku tentang mekanisme penghitungan,

pemungutan, dan pembayaran barang baaan penumpang.

2. Manfaat


3/47

3

Praktek Kerja apangan PK ini diharapkan bermanfaat (a. 2ecara akademik, merupakan salah satu syarat untuk mencapai

kebulatan studi program #oploma III fakultas ekonomi dan bisnis

+ni"ersitas 'ataram. b. 'emperoleh pengalaman dan pembelajaran yang di dapat dibangku

kuliah dan bisa mempraktikan langsung pelajaran yang telah dipelajari

selama dibangku kuliah.c. #iharapkan dari hasil tulisan ini dapat memberikan manfaat dan dapat

dijadikan sebagai sarana informsi atau sumbangan pikiran bagipihak-

pihak yang membutuhkan pada masa sekarang dan yang akan datang.

BAB IITINJAUAN PUSTAKA

2.1. Gambaran umum tntan! "aja#

2.1.1. Pn!rt$an "aja#

Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang

terutang oleh ajib membayarnya menurut peraturan peraturan dengan

tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang

gunanya dalah untuk mebiayai pengeluaran pengeluaran umum

berhubung dengan tugas negara untuk meyelenggarakan pemerintah

3menurut 4.2antoso Brotodiharjo, 2.56 7aluyo,%&1&.Banyak para ahli memberikan pengertian yang berbeda tentang pajak

antara lain (a. Pr%f. Dr. MJH. Smt&

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang

melalui norma norma umum yang dapat dipaksakannya, tanpa


4/47

4

adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hal yang

indi"idual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah

7aluyo, %&1&.b. Pr%f. Dr. R%'(mat. S%m$tr%) S.H

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang

undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal

kontraprestasi, yang langsung dapat ditunjukan dan digunakn untuk

membayar pengeluaran umum 7aluyo, %&1&.

'. Mr. Dr. NJ. F*+man

'enurut 'r.#r.!8.9eldman mengemukakan baha 3Pajak

adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada

pengusaha menurut norma norma yang ditetapkannya secara

umum, tanpa adanya kontraprestasi, dan semata mata digunakan

untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum” 7aluyo, %&1&.#ari beberapa pengertian pajak diatas dapat disimpulkan (

a. Pajak dipungut berdasarkan +ndang +ndang serta aturan

pelaksanaan yang sifatnya dapat dipaksakan. b. #alam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan kontraprestasi

indi"idual oleh pemerintah.c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah.d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pengeluaran pemerintah,

yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan

untuk membiayai Public investment.e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain butgeter , yaitu

mengatur.2.1.2. Fun!&$ Paja#


5/47

5

a. 9ungsi budgetair/financial adalah memasukan uang ke kas negara

atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan

negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran

rutin maupun pengeluaran pembangunan. b. 9ungsi mengatur atau non – budgetair (fungsi regulerend) yaitu

usaha pemerintahan untuk turut campur tangan dalam hal mengatur,

mengubah susunan pendapatan dan kekayaan sektor sasta, juga

mengatur baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan

tujuan tertentu. jahjono, %&&:2.1.,. Pmba!$an Jn$& Paja#

Pembagian pajak dapat dibedakan menurut golongannya, sifatnya

dan menurut lembaga pemungutnya (1. 'enurut golongannya, pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu (

a. Pajak angsung adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri

oleh ajib pajak yang bersangkutan, tidak boleh dilimpahkan

kepada orang lain. #alam pengertian administrasif, pajak

langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. 'isalnya (

Pajak Penghasilan PPh. b. Pajak tidak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya dapat

dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. #alam

pengertian administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang

dipungut setiap terjadi peristia atau perbuatan yang

menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan

barang, pembuatan akta. 'isalnya ( Pajak Pertambahan !ilai, Bea

'eterai, dan Balik !ama.


6/47

6

%. 'enurut sifatnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak subjektif dan

pajak objektif. Berikut diuraikan pengertian masing masing (a. Pajak subjektif bersifat perorangan adalah ,pajak yang

,memperhatikan pertama tama keadaan pribadi ajib pajak,

untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan- alasan yang

objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya,

yaitu yang disebut gaya pikul. ;aya pikul adalah suatu akibat dari

beberapa komponen, terutama pendapatan, kekayaan, susunan

keluarga dari ajib pajak, dengan mengingat faktor faktor yang

mempengaruhi keduanya. b. Pajak $bjektif bersifat kebendaan adalah pajak yang pertama

tama melihat kepada objeknya baik berupa benda, dapat pula

berupa keadaan, perbuatan atau peristia yang mengakibatkan

timbulnya keajiban membayar< kemudian berulah dicari

subjeknya orang atau badan hukum yang bersangkutan

langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini

berkediaman di indonesia ataupun tidak. jahjono, %&&:2.1.-. S$&tm Pmun!utan Paja#

2iatem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (a. Official Assessment System

=dalah sistem yang memberi eenang kepada eenang kepada

pemerintah fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

b. Self Assessment System

=dalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi eenang,

kepercayaan, tanggung jaab kepada ajib pajak untuk mengitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak

yang harus dibayar.


7/47

7

c. Withholding System =dalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi eenang kepada pihak ke tiga untuk memotong atau

memungut besarnya pajak yang terutang oleh ajib pajak. 7aluyo,

%&1&2.1.. A&a& Pmun!utan Paja#

=sas pemungutan pajak dapat dibagi menjadi(a. =sas empat inggal

=dalah !egara yang berhak mengenakan pajak atas seluruh

penghasilan ajib pajak yang bertempat tinggal diilayahnya, baik

penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri . b. =sas 2umber

=dalah !egara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang

bersumber diilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal ajib

pajak.c. =sas Kebangsaan

=dalah pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu

bangsa. 7aluyo, %&1&

2.1./. Jn$& Tar$f Paja#

8enis tarif pajak dibagi menjadi * empat , yakni (1. arif pajak proporsional/sebanding

>aiti tarif pajak berupa presentae tetap terhadap jumlah berapapun

yang menjadi dasar pengenaan pajak . 0ontoh( PP! 1&? atas atas

penyerahan Barang Kena Pajak.

%. arif Pajak Progresif/2ebanding=dalah tarif yang pajak presentasenya menjadi lebih besar apabila

jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. 0ontoh( tarif

pajak penghasilan tahun pajak %&&: yang berlaku di Indonesia untuk

ajib pajak orang pribadi yaitu ( 4p.@&.&&&.&&&,&& tarifnya @?

#i atas 4p.@&.&&&.&&&,&& sampai dengan 4p.%@&.&&&.&&&,&&

tarifnya 1@?


8/47

8

#i atas 4p.%@&.&&&.&&&,&& sampai dengan 4p.@&&.&&&.&&&,&&

tarifnya %@? #i atas 4p.@&&.&&&.&&&,&& tarifnya A&?

'emperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dibagi menjadi

beberapa tarif, 2ebagai berikut (

a. arif progresif progresif Kenaikan presentase pajaknya semakin besar

b. arif progresif tetapKenaikan presentase pajaknya tetap

c. arif progresif #egresif Kenaikan presentase pajaknya semakin kecil

A. ari Pajak #egresif=dalah presentase tarif pajak yang semakin menurun apabila

jumlah yang mejadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar.*. arif Pajak etap

=dalah tarif berupa jumlah yang tetap sama besarnya terhadap

berapa pun jumlah yang mejadi asar pengenaan pajak. 0ontoh( arif

Bea 'aterai 7aluyo, %&1&%.%. Paja# Prtamba(an N$*a$ 0PPN2.2.1. Trm$n%*%!$ PPN +an PPnBM

a. Pajak pertambahan nilai PP! adalah pajak yang dipungut atas

penyerahan barang kena pajak dan atu jasa kena pajak di dalam

negeri. +ntuk memahami undang undang pajak pertambahan

nilai dan pajak penjualan atas barang 'eah, perlu diungkapkan

beberapa istilah atau terminologi yang tercantum pada undang

unadang PP! dan PPnB'. Berikut diuraikan pengertian istilah

istilah, yakni (a. #aerah Pabean adalah 7ilayah 4epublik Indonesia yang meliputi

ilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat


9/47

9

tempat tertentu di ona Ckonomi Ckslusif dan landas kontinen

yang di dalamnya berlaku +ndang +ndang !omor 1& ahun

1::@ enntang kepabeananb. Barang adalah barang berujud, yang menurut sifat atau

hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak

bergerak, dan barang tidak berujud.'. Barang kena pajak adalah barang berujud, yang menurut sifat

dan hukumnya.

+. Impor adalah setiap kegiatan memasukan barang dari luar daerah

pabean ke dalam daerah pabean.. #asar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian

atau nilai impor, nilai eksporatau nilai lainnya yang ditetapkan

dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar

untuk menghitung pajak yang terutang.f. !ilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar

menghitung bea masuk ditambah pungutan lainnya yang

dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan

perundang undangan pabean untuk barang kena pajak, tidak

termasuk majak pertambahan nilai yang dipungut menurut

undang undang.

!. Pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya

sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan

barang kena pajak dan/atau penerimaan jasa kena pajak dan/atau

pemanfaatan barang kena pajak tidak berujud dari luar daerah

pabean dan/atau impor barang kena pajak. jahjono, %&&:2.2.2. Subj# Paja# Prtamba(an N$*a$ 0PPN


10/47

10

2ubjek PP! adalah Pengusaha Kena Pajak PKP, pengertian PKP

sesuai pasal 1 angka 1@ disebutkan Pengusaha Kena Pajak adalah

pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau

penyerahan 8asa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan +ndang-

+ndang PP!, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan

'enteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk

dikukuhkan menjadi PKP Pasal A, P'K D)/P'K.&A/%&1&. 2ementara

pengertian Pengusaha sesuai pasal 1 angka 1* adalah orang pribadi atau

badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau

pekerjaannya.+ndang-+ndang PP! tidak menyebutkan secara jelas siapa-siapa

yang termasuk subjek PP!, maka untuk memudahkan memahami, dapat

dilihat ketentuan-ketentuan sebelumnya berdasarkan Pasal 1) +ndang-

+ndang PP! mengenai ketentuan peralihan, yaitu berdasarkan PP !omor

%% tahun 1::@, PP !omor %) ahun 1:)) serta PP !omor E@ ahun 1::1

yang dapat disebutkan beberapa contoh yang termasuk pengusaha kena

pajak sebagai subjek PP! keuanganlsm.com, yaitu(1. Pabrikan.%. Importir.

A. =gen utama atau penyalur utama.*. Pengusaha pemegang hak atau menggunakan paten atau merek

dagang Barang Kena pajak.@. Pedagang besar.D. Cksportir.E. Pedagang eceran besar.). Pemborong atau kontraktor.:. Pengusaha bidang telekomunikasi.1&. Pengusaha jasa angkatan udara dalam negeri.11. Pengusaha lain yang ditetapkan oleh #irektur 8enderal Pajak.

2.2.,. bj# Paja# Prtamba(an N$*a$ 0PPN


11/47

11

$bjek PP! secara umum terdapat dalam pasal * ++ !omor *% ahun

%&&:, sebagai berikut (1. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan

oleh pengusaha.%. Impor barang kena pajak.A. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh

pengusaha.*. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berujud dari luar daerah pabean di

dalam daerah pabean.

@. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah

pabean.

2.2.-. Tar$f Paja# Prtamba(an N$*a$

2ebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal E +ndang undang

!o.*% ahun %&&:, Pajak Pertambahan !ilai yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan tarif dengan #asar Pengenaan Pajak.1 arif Pajak Pertambahan !ilai adalah 1&?.% arif Pajak Pertambahan !ilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah

&? nol persen. Pengenaan tarif &? nol persen bukan

berartimpembebasan dari pengenaan PP!, tetapi Pajak 'asukan

yang telah dibayar dari barang yang diekspor dapat dikreditkan.Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau

peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, dengan Peraturan

Pemerintah tarif PP! dapat diubah serendahrendahnya @? lima

persen dan setinggi- tingginya 1@? lima belas persen dengan tetap

memakai prinsip tarif tunggal. 7aluyo, %&1&2.,. Paja# Pn!(a&$*an 0PP( Pa&a* 22

2.,.1. Pn!rt$an


12/47

12

=dalah pajak yang dipungut oleh bendaharaan pemerintah baik

pemerintah pusat maupun pemerindah daerah,instansi atau lembaga

pemerintah dan lembagalembaga lainnya berkenaan dengan pembayaran

atas penyerahan barang, dan badanbadan tertentu baik badan pemerintah

maupun sasta berkenaan dengan kegiatan usaha di bidang lain. 7aluyo,

%&1&.2.,.2. Da&ar Hu#um

Pengenaan pajak penghasilan pasal %% adalah pasal undang

undang pajak penghasilan selanjutnya diikuti dengan keputusan 'enteri

Keuangan !omor %AD/K'K.&A/%&&A sebagai perubahan keputusan

'enteri Keuangan !omor %@*/K'K.&A/%&&1. Keputusan 'enteri

Keuangan terakhir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai

daya laku surut terhitung sejak tanggal % 8anuari %&&A yang di perbaharui

untuk kelima kalinya dengan Peraturan 'enteri Keuangan !omor

%1&/P'K.&A/%&&) berlaku sejak tanggal 1 8anuari %&&:.2.,.,. Pmun!ut PP( "a&a* 22

1. Bank de"isa dan #irektorat 8enderal Bea dan 0ukai atas impor barang.%. #irektorat 8endral Perbendaharaaan, bendaharaan pemerintah baik di

tingkat pemerintah pusat ataupun di tinggat pemerintah daerah, yang

melakukan pembayaran atas pembelian barang.A. Badan +saha milik !egara, Badan +saha 'ilik #aerah, yang

melakukan pembelian barang dengan belanja daerah =PB!

*. Bank Indonesia BI P perusahaan pengelola asset PP2, Perum,

Badan +saha ogistic B+$;, P elekomunikasi Indonesia

elkom, P Perusaan istrik !egara P!, P ;aruda Indonesia, P

Indosat, P Krakatau 2teel, P Pertamina, dan bank bank B+'!

yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber baik dari

=PB! maupun non-=PB!.


13/47

13

@. Badan +saha yang bergerak di bidang Industry 2emen, Industry Kertas,

Industry Baja, dan Industry $tomotif, yang ditunjuk oleh Kepala

Pelayan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.D. Produsen atau importer bahan bakar minyak, gas dan pelumas atas

penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas.E. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sector perhutanan,

perkebunan, pertanian, dan perikanan yang tunjuk oleh #irektur

8enderal pajak atas pembelian bahan bahan untuk keperluan industry

atau ekpor mereka dari pedagang pengumpul. aluyo, %&1&2.,.-. D$#'ua*$#an +ar$ Pmun!ut PP( Pa&a* 22

1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan

peratura perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan.%. Impor barang yang di bebaskan dari pungutan Bea 'asuk dan/atau

pajak pertambahan !ilai(a. Barang perakilan !egara asing beserta para penjabatnya yang

bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik< b. Barang untuk keprluan badan internasional yang di akui dan terdaftar

pada pemerintah Indonesia beserta pejabatnya yang bertugas di

Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia<c. Barang kiriman hadiah untuk keperluan umum, amal, social atau

kebudayaan<d. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang dan tempat lain

semacam itu yang terbuka untuk umum<e. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu

pengetahuan<f. Barang untuk keperluan khusus kaum untuk tunanetra dan penyandang

cacat lainya<g. Peti atau kemasan lain yang berisi jenaah atau abu jenaah<h. Barang pindahan


14/47

14

i. Barang pribadi penumpang, aak sarana pengangkut, pelintas batas,

dan barang kiriman sampai jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan

perundang-undang pabean< j. Barang yang di impor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah

yang ditunjukkan untuk kepentingan umum<k. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang

yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan !egara<l. Barang dan bahan yang di pergunakan untuk menghasilkan barang bagi

keperluan pertahanan dan keamanan !egara<m. Faksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi

nasional PI!<n. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran

agama<o. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal

angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal penangkap ikan, kapal

tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat

keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan

pelayaran niaga nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional< p. Pesaat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan

atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau

pemeliharan yang di impor dan di gunakan oleh perusahaan angkutan

udara niaga nasional<G. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau

pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh P

Kereta =pi Indonesia<r. Peralatan yang digunakan untu penyediaan data batas dan foto udara

ilayah !egara 4epublik Indonesia yang dilakukan oleh entara

!asional Indonesia. 7aluyo, %&1&


15/47

15

2.,.. bj# PP( Pa&a* 22

>ang merupakan objek pemungutan PPh pasal %% adalah (

a. Impor barang. b. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh #irektorat

jenderal anggaran, bendaharaan pemerintah baik di tingkat pusat

maupun pemerintah daerah.c. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan atas usaha 'ilik

!egara #an Badan +saha 'ilik #aerah yang dananya dari

belanja!egara dan atu belanja daerah.

d. Penjualan hasil produksi didalam negeri yang di lakukan oleh badan

usaha yang bergerak dibidang industri semen, industri rokok, industri

kertas, industri baja dan industri otomotif. 'ardiasmo, %&&%

2.,./. 3ara Mn!($tun! PP( Pa&a* 22 ata& K!$tan Im"%r Baran!

1. Besarnya PPh pasal %% atas impor %. >ang menghunakan =ngka Pengenal Impor =PI, arif pemungutannya

sebesar %,@?dari impor.A. >ang tidak menggunakan =ngka Pengenal Impor =PI, tariff

pemungutannya sebesar E,@? dari nilai impor.*. >ang tidak dikuasai, tarf pemungutannya sebesar E,@? dari harga jual

lelang. 'ardiasmo, %&&%

1.. K"abanan

1..1. Da&ar Hu#um

a. ++ !omor 1& ahun 1::@ tentang kepabeanan, sebagaimana telah

diubah dengan ++ !omor 1E tahun %&&D. b. Peraturan 'enteri Keuangan 4epublik Indonesia !omor

1**/P'K.&*/%&&E ertentu pengeluaran barang impor untuk dipakai.c. Peraturan 'enteri Keuangan !omor %1/P'K.&*/%&&) tentang ata cara

pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka impor,

penerimaan negara dalam rangka Ckspor, penerimaan negara atas

barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari pengenaan


16/47

16

denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu, perlu diatur

dalam tatalaksana pembayaran dan penyetoran penerimaan negara

dalam rangka impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor,

penerimaan negara atas barang kena cukai, penerimaan negara yang

berasal dari pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang

tertentu.d. Peraturan #irektur 8endral Bea dan 0ukai !omor P-*%/B0/%&&)

entang petunjuk pengeluaran barang impor untuk dipakai,

sebagaimana telah diubah dengan P-&)/B0/%&&:1..2. Ktntuan Umum

a. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan

dengan pengaasan atas lalu lintas barang yang masuk

atau keluar dari daerah pebean serta pemungutan bea

masuk dan keluar. b. Keajiban pabean adalah semua kegiatan dibidang

kepabeanan yang ajib dilakukan untuk memenuhi

ketentuan dalam undang undangc. #aerah pabean adalah ilayah 4epublik Indonesia yang

meliputi ilayah darat, perairan, dan ruang udara

diatasnya serta tempat tempat tertentu di Hona Ckonomi

Ckslusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku

undang undang kepabeanan.d. Kaasan pabean adalah kaasan dengan batas batas

tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain

yang di tetapkan ubtuk lalu lintas barang yang


17/47

17

sepenuhnya berada dibaah pengaasan #irektorat

jenderal bea dan cukai.e. ustoms !eclaration yang selanjutnya disingkat 0#

adalah pemberitahuan pabean atas impor barang yang

dibaa oleh penumpang atau aak sarana pengangkut.f. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan

#irektorat 8endral Bea dan 0ukai tempat dipenuhinya

keajiban pabean sesuai dengan ketentuan +ndang

+ndang.g. Pos pengaasan pabean adalah tempat yang digunakan

oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengaasan

terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.h. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat

oleh orang dalam rangka melaksanakan keajiban pabean

dalam bentuk syarat yang ditetapkan dalam +ndang

+ndang.i. Impor adalah kegiatan memasukan barang ke dalam

daerah pabean. j. Bea masuk adalah pungutan negara adalah berdasarkan

+ndang +ndang yang dikenakan terhadap barang yang

di impor.k. Pengaasan adalah keseluruhan kegiatan pengaasan di

bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan

intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan

penindakan narkotika, psikotropika dan prekursor

!arkotika, dan pengelolaan operasi.1..,. N$*a$ Paban


18/47

18

!ilai pabean adalah yang dijadikan dasar perhitungan Bea masuk,

cukai dan P#4I #inyatakan dalam rupiah sebagai hasil perkalian nilai

dasar pehitungan bea masuk, nilai dasar pengenaan bea masuk !#PB',

yaitu kurs yang ditetapkan oleh menteri keuangan. dengan harga barang

dalam ost "nsurance #reight ("#) dalam "aluta asing.Pada dasarnya nilai pabean adalah nilai transaksi dari barang

baaan penumpang yang bersangkutan sepanjang nilai transaksi tersebut

memenuhi syarat tertentu. !ilai trasaksi adalah harga yang sebenarnya

dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas

barang yang dijual untuk di ekspor ke daerah pabean di tambah dengan

biaya biaya tertentu sepanjang biaya biaya tersebut belum termasuk

dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. !ilai

transaksi diperoleh dari pemberitahuan penumpang, 'isalnya( "nvoice

ustoms !eclaration (!) yang dilampirakan atau menyertai barang

baaan penumpang.1..-. 3ara Pr($tun!an Ba Ma&u# +an PDRI

Pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor disini memakai

pola Official Assessment$ dimana pejabat bea dan cukai yang melakukan

perhitungan dan pemungutan atas barang baaan penumpang tersebut.

ain halnya dengan barang impor pada umumnya, dimana importir yang

melakukan kegiatan menghitung, memberitahukan dan membayar bea

masuk dan pajak dalam rangka impornya sendiri (Self Assessment).

• Perhitungan Bea 'asuk(

BM 4 0Har!a 3IF 5 NDPBM 5 Tar$f

Keterangan (BM( Besarnya bea masuk yang harus di bayar.


19/47

19

Har!a 3IF( !ilai pabean, harga yang sebenarnya atau harga yang

seharusnya dibayar dengan cara penyerahan barang yang telah

dibayar semua biaya handling, asuransi dan biaya sarana

pengangkut.

NDPBM6 Kurs mata uag yang telah ditetapkan menteri keuangan

secara periodic atas dan ditentukan untuk beberapa mata uang

asing.TARIF6 >ang ditetapkan sesuai dengan klasifikasi barang yang

terdapat dalam buku tariff bea masuk.

• Perhitungan pajak dalam rangka impor P#4I(

PPN 4 178 5 03IF 5 NDPBM 9 BM

PP( Pa&a* 226 API 4 2)8 5 0BM 9 03IF 5 NDPBM

N%n:API 4;)8 5 0BM 9 03IF 5 NDPBM

Keterangan (PPN6 dipungut atas dasar baha setiap terjadi penyerahan barang

atau jasa akan dikenakan PP! sebesar 1&?.PP( Pa&a* 226 pajak penghasilan ini dipungut atas importasi

barang dari #epartemen Perdagangan.1... Kemudian untuk penentuan nilai pabean barang baaan

penumpang tetap berdasar pada Peraturan 'enteri Keuangan

!omor 1D&/P'K/.&*/%&1& entang !ilai Pabean untuk

perhitungan Bea 'asuk, dimana nilai pabean yang dimaksud

sesuai "nternational ommercial %erm ("ncoterm)$ yaitu dengan

mengunakan terminologi penyerahan barang ost$ "nsurance and

#reight ("#)$ biaya biaya transportasi dan asuransi harus

ditambahkan ke dalam biaya yang harus sebenarnya dibayar atau

yang seharusnya dibayar.


20/47

20

1../. Pun!utan N!ara


21/47

21

%. Pembebanan tarif bea masuk atas barang impor, yang ditetapkan

berdasarkan Keputusan 'enteri Keuangan !omor

11&/P'K.&1&/%&&DA. Besarnya tarif Pajak Pertambahan !ilai PP!, yang ditetapkan

berdasarkan +ndang +ndang !omor ) tahun 1:)A sebaimana

diubah terakhir dengan +ndang +ndang !omor 1) tahun %&&&.*. Besarnya pembebanan tarif Pajak Penjualan atas Barang 'eah

PPnB', yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 'enteri

Keuangan !omor ( @D:/K'K.&*/%&&& dan !omor

@E&/K'K.&*/%&&&, diubah terakhir dengan K'K !omor

A:/K'K.&A/%&&A dan Peraturan 'enteri Keungan !omor

D%&/K'K.&A/%&&*.@. Ketentuan larangan/pembatasan impor barang tertentu, yang

merupakan ketentuan dari #epartemen/instansi terkait, misalkan

Keputusan 'enteri Perindustrian dan perdagangan !omor

%A&/'PP/KCP/E/1::E sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Keputusan !omor %/'PP/KCP/&%/%&&1 tentang tata cara niaga

impor.1..?. Pnja*uran 0Ja*ur "n!*uaran baran! $m"%r

#alam pelayanan dan pengaasan barang impor telah diterapkan

mekanisme penjaluran yang meliputi(a. 8alur merah adalah proses pelayanan dan pengaasan pengeluaran

barang impor dengan dilakukan penelitian dokumen dan

pemeriksaan fisik barang. b. 8alur hijau adalah proses pelayanan dan pengaasan pengeluaran

barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi


22/47

22

hanya dilakukan penelitian dokumen setelah persetujuan

pengeluaran barang.1./. Surat St%ran Paban) 3u#a$) +an Paja# 0SSP3P

1./.1. Pn!rt$an2urat 2etoran Pabean dan 0ukai Pajak dalam rangka impor

22P0P adalah 2urat 2etoran Pajak 22P yang digunakan oleh importir

atau ajib bayar dalam rangka impor.1./.2. Da&ar Hu#um

Peraturan 8enderal Bea dan 0ukai #8B0 !omor P-A:/B0/%&&) tentang

tata laksana pembayyaran dan penyetoran penerimaan negara dalam ragka

impor, penerimaan negara dalam rangka ekspor, penerimaan negara dalam

rangka atas barang kena cukai, dan penerimaan negara yang berasal dari

pengenaan denda administrasi atas pengangkutan barang tertentu.1./.,. Bbra"a Un&ur P%#%#


23/47

23

1.;. Pr%&+ur Pn!a=a&an Pmr$#&aan Baran!

Ba=aan Pnum"an!2etiap barang baaan penumpang yang masuk ke dalam daerah

pabean ajib dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Bea dan 0ukai

sesuai dengan prosedur yang di atur dalam undang undang yang

mengatur mengenai impor barang yang dibaa oleh penumpang,

tatalaksana atau prosedur pengaasan barang baaan penumpang,

untuk lebih jelasnya berikut #lo+ hart,

-.11.1 ( #lo+ hart)

;ambar 1. Prosedur Pengaasan Pemeriksaan Barang Baaan

Penumpang

CUSTOMS

DECLARATIONPENUMPAN

X- RAY PETUGAS BEA

CUKAI

P!"#$%&&

' (%#$

)*+',$&" .#

M/&

!*&',

M*##

• USD 250

"+"&',

• USD 1000

"

$&",&

&"

!"

&

&"

#/&

P'&&'

O#&A%%%%!'

).#$'&$&'

• B&

!&%$


24/47

24

1.;.1. Pnj*a&an F*%= 3(art Pr%&+ur Pn!a=a&an Pmr$#&aan

Baran! Ba=aan Pnum"an!

a. Penumpang yang tiba dari luar daerah pabean ajib memritahukan

barang barang baaannya kepada pejabat bea dan cukai di kantor

pabean kedatangan dengan menggunakan pemberitahuan pabean

berupa ustoms !eclaration 0#. b. Penumpang mengisi ustoms !eclaration 0# yang telah

diberikan aak sarana pengangkut ketika berada di dalam pesaat

udara. 5al hal yang diberitahukan penmpang pada ustoms

!eclaration 0# mengenai jumlah, dan jenis pabean barang impor

yang dibaanya.c. Penumpang menyerahkan ustoms !eclaration 0# yang telah

diisi kepada pejabat bea dan cukai dan dapat memilih jalur hijau

atau jalur merah. Penumpang memilih jalur merah apabiala

membaa barang yang telah disebutkan pada uraian di atas. =tas

pemilihan jalur merah maka akan dilakukan pemeriksaan fisik

berupa pemeriksaan jumlah, jenis, penentuan nilai besranya nilai

NIIL

K&%#" )S$%#

P"*'.&&"&&'

B& .&' C$

Sumber, 2$P #8B0

KELUAR


25/47

25

pabean dan besarnya pungutan negara berupa bea masuk dan pajak

dalam rangka impor.d. 2etelah Pejabat Bea dan 0ukai melihat isi barang melalui mesin -

ray, jika tidak gterdapat kecurigiaan pasa barang baaan

penumpang , maka barang baaan bisa langsung keluar jalur

hijau. etapi jika terdapat kecurigaan pada barang baaan

penumpang. Pejabat bea dan cukai selanjutnya melakukan

pemeriksaan fisik bongkar di meja tumbang jalur merah e. =pabila dari hasil pemeriksaan pejabat bea dan cukai terhadap

barang baaan penumpang ditemukan ( Kelebihan barang kena cukai dari jumlah yang ditentukan,

terhadap kelebihan barang kena cukai tersebut langsung

dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai dengan atau tanpa

disaksikan penumpang bersangkutan. Barang yang terkena larangan atau pembatasan impor, pejabat

bea dan cukai melakukan penindakan sesuai peraturan

perundang undangan yang berlaku. +ang dan/atau instrumen pembayaran lainnya dalam rupiah

atau dalam mata uang asing melebihi 1&&.&&&.&&&&,- seratus

juta ruoiah diselesaikan sesuai dengan perundang undangan

yang berlaku. =pabila penumpang membaa barang yang termasuk jalur

merah berupa hean, ikan dan tumbuhan maka pejabat bea dan

cukai menyerahkan barang tersebut kepada pejabat karantina. Barang pribadi penumpang dengan nilai pabean melebihi batas

pembebasan bea masuk, atas kelebihn nilai pabean tersebut

dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan


26/47

26

dasar nilai pabean penuh dikurangi dengan nilai pabean yang

mendapatkan pembebasan bea masuk.

f. Pejabat bea dan cukai melakukan pencatatan terhadap hasil

pemeriksaan fisik tersebut pejabat bea dan cukai menetapkan tari

dan nilai pabean serta menghitung bea masuk dan pajak dalam

rangka impor.g. Penumpang selanjutnya melakukan pembayaran ke kasir seksi

perbendaharaan bea dan cukai h. Pejabat bea dan cukai memberikan bukti pembayaran kepada

penumpang.i. #engan bukti pembayaran tersebut penumpang bisa mengambil

baranf baaannya dan keluar.

BAB III


27/47

27

KEGIATAN SELAMA PKL

,.1 Tm"at +an @a#tu Pra#t# Krja La"an!an 0PKL

Kegiatan Praktek apangan PK yang dilakukan penulis pada Kantor

Pengaasan dan Pelayanan Bea dan 0ukai ipe 'adya Pabean 0 'ataram

yang beralamat di 8l. >os 2udarso !o.1* =mpenan 'ataram. Praktek Kerja

apangan PK ini berlangsung selama % dua bulan penuh, dimulai dari

tanggal 1E 9ebruari %&1@ sampai dengan 1E =pril %&1@ dan selama Praktek

Kerja apangan PK berlangsung, penulis hadir jam &E.A& sampai dengan jam 1E.&& 7ita dengan sistem lima hari kerja.

,.2 P*a#&anaan Pra#t# Krja La"an!an 0PKL

=dapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melakukan Praktek

Kerja apangan PK yaitu hari pertama, di Bagian +mum dengan

didampingi oleh Bapak #idik 7ardoyo penulis melakukan perkenalan

dengan para staf 2eksi Pelayanan Kepabeanan dan 0ukai, 2eksi Kepatuhan

Internal dan Penyuluhan, 2eksi Penindakan dan Penyidikan, 2eksi

Perbendaharaan dan 2ubbagian Keuangan Kantor Pengaasan dan

Pelayanan Bea dan 0ukai ipe 'adya Pabean 0 'ataram.

Kemudian pada minggu pertama penulis ditempatkan di 2ubbagian +mum.

1. 2ubbagian +mum=kti"itas yang dilakukan penulis pada 2ubbagian +mum yaitu (a 'engisi dan menginput data Pasal %1 bulan 9ebruari %&1D

b 'engisi bukti pemotongan PPh Pasal %A dan 2P 'asa PP! yang

dipungut oleh bendahara pengeluaranc 'engisi 2P 'asa PPh Pasal * ayat %d 'engisi bukti pemotongan PPh Pasal %A dengan menggunakan

sistem e-Billing


28/47

28

%. 2eksi Pelayanan Kepabeanan dan 0ukai=kti"itas yang dilakukan penulis pada 2eksi Pelayanan Kepabeanan dan

0ukai yaitu (a 'elakukan pemeriksaan barang impor luar negeri di Kantor Pos

'ataram b 'elakukan input data Pencacahan dan Pembeaan Kiriman Pos

PPKP

A. 2eksi Perbendaharaan

=kti"itas yang dilakukan penulis pada 2eksi Perbendaharaan yaitu (

a 'embantu karyaan menghitung Pita 0ukai


29/47

29

BAB I

HASIL DAN PEMBAHASAN

-.1 Ha&$*

-.1.1. Sjara( S$n!#at Kant%r Pn!a=a&an +an P*a>anan

Ba +an 3u#a$ T$" Ma+>a Paban 3 Mataram

Bea dan 0ukai merupakan salah satu institusi penting yang

dimiliki hampir setiap sistem pemerintaha di dunia. #i indonesia,

Bea dan 0ukai merupakan salah satu arisan perjalanan darisejarah masa lalu. Bagi kerajaan-kerajaan maritim Indonesia,

pelabuhan merupakan pintu gerbang barang impor dan ekspor,

dimana arus barang dapat diaasi dan dikenakan bea seperlunya.

Pada masa kejayaan selat 'alaka di era kerajaan Islam, Bea 0ukai

berperan aktif dalam perdagangan internasional. Begitu kapal

memasuki pelabuhan, segera syahbandar datang menghampirinya.

ugas utama seorang syahbandar adalah mengurus dan mengaasi

perdagangan orang-orang yang dibaahinya, termasuk

pengaasan di pasar dan di gudang. Ia harus mengaasi

timbangan, ukuran dagangan, dan mata uang yang dipertukarkan.

2yahbandar memberi petunjuk dan nasehat tentang cara-cara

berdagang setempat, ia pula manaksir barang dagangan yang

dibaa dan menentukan pajak yang harus dipenuhi. Para

syahbandar tersebut dikepalai seorang pejabat umenggung, yang

dalam urusan dagang kedudukannya sangat penting karena ialah

yang harus menerima bea masuk dan bea keluar dari barang yang

diperdagangkan.Bea cukai mulai terlembagakan secara 3!asional6 pada

masa 5india Belanda, dengan nama resmi !e !ienst de "nvoer en

-itvoerrechten en Accinen (". - A) atau dalam terjemah

bebasnya berarti 38aatan Bea Impor dan Ckspor serta 0ukai6.

ugasnya adalah memungut in"oer-rechten bea impor/masuk,


30/47

30

uit"oererechten bea ekspor/keluar, dan accijnen eJcise/cukai.

ugas memungut bea 3bea6 berasal dari bahasa 2ansekerta, baik

impor maupun ekspor, serta cukai berasal dari bahasa India inilah

yang kemudian memunculkan istilah Bea dan 0ukai di Indonesia.

embaga Bea 0ukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada

tanggal &1 $ktober 1:*@ dengan nama Pejabatan Bea dan 0ukai,

yang kemudian pada tahun 1:*) berubah menjadi 8aatan Bea dan

0ukai sampai tahun 1:D@. 2etelah tahun 1:D@ hingga sekarang

menjadi #irektorat 8enderal Bea dan 0ukai #8B0. #8B0

merupakan unit eselon I di baah Kementrian Keuangan, yang

dipimpin oleh seorang #irektur 8enderal.

-.1.2 Tu!a& +an Fun!&$ Kant%r Pn!a=a&an +an P*a>anan

Ba +an 3u#a$ T$" Ma+>a Paban 3 Mataram

2esuai Pasal 11@ Peraturan 'enteri Keuangan !omor

1D)/P'K.&1/%&1% tentang $rganisasi dan ata Kerja Instansi

Fertikal #irektorat 8enderal Bea dan 0ukai, Kantor Pengaasan

dan Pelayanan Bea dan 0ukai KPPB0 ipe 'adya Pabean 0

'ataram mempunyai tugas melaksanakan pengaasan dan

pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah

eenangnya berdasarkan +ndang-+ndang !omor 1E ahun %&&D

tentang perubahan atas +ndang-+ndang !omor 1& ahun 1::@

tentang Kepabeanan dan +ndang-+ndang !omor A: ahun %&&E

tentang perubahan atas +ndang-+ndang !omor 11 ahun 1::@

tentang 0ukai.2elain itu, Kantor Pengaasan dan Pelayanan Bea dan

0ukai ipe 'adya Pabean 0 'ataram menyelenggarakan fungsi

sesuai Pasal 11D Peraturan 'enteri Keuangan !omor

1D)/P'K/.&1/%&1% sebagai berikut (a. Pelaksanaan pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai<

b. Pelaksanaan pemberian perijinan dan fasilitas di bidang

kepabeanan dan cukai


31/47

31

c. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk,

bea keluar, cukai dan pungutan negara lainnya yang dipungut

oleh #irektorat 8enderal<d. Pelaksaan intelijen, patroli, penindakan dan penyidikan di

bidang kepabeanan dan cukai<e. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian

dokumen kepabeanan dan cukai<f. Pelaksanaan dan pengolahan data, penyajian informasi dan

laporan kepabeanan dan cukai<g. Pengelolaan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi

dan senjata api<h. Pengaasan pelaksanaan tugas dan e"aluasi kinerja<i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengaasan dan Pelayanan

Bea dan 0ukai.

-.1., $&$ +an M$&$ Kant%r Pn!a=a&an +an P*a>anan Ba

+an 3u#a$ T$" Ma+>a Paban 3 Mataram

1. $&$

Peran #8B0 yang multi dimensi yaitu sebagai

pemungut pajak dalam rangka impor, fasilitator

perdagangan internasional, pengaasan lalu lintas

perdagangan impor dan ekspor serta penegak hukum di

bidang kepabeanan dan cukai, mengharuskan seluruh

aparat #8B0 untuk memiliki cara pandang yang

antisipatif dan jauh ke depan dalam menjalankan tugas

dan fungsinya. ;una melaksanakan peran hal tersebutdi atas, diperlukan cara pandang ke depan agar

mampu memberikan pelayanan yang terbaik pada

pengguna jasa kepabeanan dan cukai, perlu dilakukan

kristalisasi dalam satu "isi KPPB0 ipe 'adya Pabean

0 'ataram sebagai berikut (

Mnja+$ Kant%r Pn!a=a&an +an P*a>anan >an!

D$"r'a>a +an A#untab* +a*am ran!#a Turut


32/47

32

Mn+%r%n! Prtumbu(an Par$=$&ata) In+u&tr$ +an

Pr+a!an!anC

2. M$&$

'isi instansi pemerintah adalah sesuatu yang harus

diemban sesuai "isi yang ditetapkan agar tujuan

organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

=dapun misi KPPB0 ipe 'adya Pabean 0 'ataram,

ditetapkan sebagai berikut(

a. 'emungut penerimaan negara dari sektor

perdagangan internasional dan cukai<

b. 'emberikan pelayanan terbaik di bidang

kepabeanan dan cukai yang sederhana<

c. 'engembangkan pengaasan yang efektif dalam

rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan

cukai serta perlindungan masyarakat<

d. 'endorong terciptanya iklim usaha yang kondusif

bagi pertumbuhan pariisata, industri dan in"estasi

pada umumnya<

e. 'engelola sumber daya manusia, keuangan,

perlengkapan, kepegaaian dan ketatausahaan

sesuai prinsip-prinsip yang berlaku<

f. Penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan

bagi pihak pemakai dan pengambil keputusan.

Keenam misi tersebut di atas dapat dikristalisasikan

dalam satu misi menyeluruh sebagai berikut(3Mmbr$#an P*a>anan Pr$ma Guna Mn+%r%n!

Prtumbu(an I#*$m In+u&tr$ +an In&ta&$

K(u&u&n>a Par$=$&ataC

-.1.- Stru#tur r!an$&a&$


33/47

33

Berdasarkan Peraturan 'enteri Keuangan !omor

1D)/P'K.&1/%&1%, struktur organisasi pada Kantor

Pengaasan dan Pelayanan Bea dan 0ukai ipe 'adya

Pabean 0 'ataram terdiri dari 1 satu Cselon III.b yaitu

Kepala Kantor, @ lima Cselon IF.b terdiri dari 1 satu

Kepala 2ubbagian dan * empat Kepala 2eksi, serta 1A tiga

belas Cselon F.a terdeiri dari A tiga Kepala +rusan dan 1&

sepuluh Kepala 2ubseksi, serta para pegaai non Cselon.

-.1.. Gambar Stru#tur r!an$&a&$ Kant%r Pn!a=a&an +an

P*a>anan Ba +an 3u#a$ T$" Ma+>a Paban 3 Mataram


34/47

34

-.1./ Ura$an Jabatan +an Tu!a&

1. Kepala Kantor Pengaasan dan Pelayanan Bea dan

0ukai ipe 'adya Pabean 0, bertugas (


35/47

35

a. 'enugaskan Kepada 2eksi Perbendaharaan untuk

menyiapkan konsep persetujuan dalam rangka

pelayanan kepabeanan atas rencana kedatangan

sarana pengangkut, jadal kedatangan sarana

pengangkut, manifes dan dokumen pemberitahuan

pangangkutan barang< b. 'elaksanakan pemungutan bea masuk, bea keluar,

cukai dan pungutan negara lainnya<c. 'elaksanakan pelayanan kemudahan penangguhan

dan fasilitas impor sementara


36/47

36

@. 'elakukan penyusunan perencanaan dan

formasi pegaai di lingkungan Kantor

Pengaasan dan Pelayananc. Kepala +rusan Keuangan, bertugas (

1. 'elakukan penyusunan #aftar Isian Pelaksanaan

=nggaran #IP= di lingkungan 2atuan

Kerja/Kantor Pengaasan dan Pelayanan%. 'elakukan penyusunan usulan re"isi #IP=A. 'elakukan penatausahaan pembiayaan kegiatan

pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan

yang berlaku*. 'elakukan penatausahaan uang persediaan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku@. 'elakukan penatausahaan anggaran sesuai

dengan ketentuan yang berlakud. Kepala +rusan 4umah angga, bertugas (

1. 'elakukan penyusunan rencana kebutuhan alat

perlengkapan kantor %. 'elakukan penatausahaan pengadaan alat

perlengkapan Kantor Pengaasan dan

PelayananA. 'elakukan penatausahaan distribusi alat

perlengkapan kantor sesuai kebutuhan dan

pengiriman yang tepat*. 'elakukan penatausahaan penggunaan rumah

dinas dan kendaraan dinas@. 'elakukan pemeliharaan alat perlengkapan

kantor, gedung kantor dan kendaraan dinasA. 2eksi Penindakan dan Penyidikan

a. Kepala 2eksi Penindakan dan Penyidikan, bertugas (1. 'elakukan pengumpulan, analisis, penyajian

dan penyampaian informasi dan hasil intelijen%. 'enganalisis laporan pemeriksaan saran

pengangkut, laporan pengaasan pembongkaran

dan penimbunan barang dan laporan

pengaasan lainnya


37/47

37

A. 'elakukan pelayanan pemeriksaan sarana

pengangkut*. 'elaksanakan patroli dan operasi penindakan

pelanggaran peraturan perundang-undangan

kepabeanan dan cukai@. 'elakukan pengaasan pembongkaran atas

pemuatan barang di luar dan di dalam kaasan

pabean b. Kepala 2ubseksi Intelijen, bertugas (

1. 'elakukan pengumpulan data umum dan data

spesifik %. 'elakukan pengolahan data umum dan data

spesifik A. 'elakukan penyajian dan penyampaian

informasi dan hasil intelijen*. 'elakukan analisis aporan Pemeriksaan

2arana Pengangkut@. 'elakukan analisis aporan Pengaasan

Pembongkaranc. Kepala 2ubseksi Penindakan dan 2arana $perasi,

bertugas (1. 'elaksanakan pemeriksaan sarana pengangkut%. 'elaksanakan kegiatan patroli dalam rangka

pencegahan dan penindakan pelanggaran

peraturan perundang-undangan kepabeananA. 'elaksanakan kegiatan patroli dalam rangka

pencegahan dan penindakan pelanggaran

peraturan perundang-undangan cukai*. 'elaksanakan operasi dalam rangka penindakan

pelanggaran peraturan perundangan-undangan

kepabeanan@. 'elaksanakan pengaasan pembongkaran

barangd. Kepala 2ubseksi Penyidikan dan Barang 5asil

Penindakan, bertugas (


38/47

38

1. 'elakukan penghitungan bea masuk, cukai,

pajak dalam rangka impor, denda administrasi

terhadap kekurangan bongkar yang tidak dapat

dipertanggungjaabkan oleh pengangkut atau

kelebihan bongkar, dan denda administrasi atas

pelanggaran lainnya%. 'elakukan penyidikan tindak pidana dibidang

kepabeanan dan cukaiA. 'elakukan pengumpulan data pelanggaran

peraturan perundang-undangan kepabeanan dancukai

*. 'elakukan penatausahaan dan pengurusan

barang hasil penindakan, barang bukti,

pelelangan dan uang ganjaran hasil tangkapan*. 2eksi Perbendaharaan

a. Kepala 2eksi Perbendaharaan, bertugas (1. 'engadminidtrasikan penerimaan bea masuk,

bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga

sea tempat penimbunan pabean dan

menyelesaikan surat keterangan impor

kendaraan bermotor %. 'engadministrasikan dan meyelesaikan surat

keterangan impor kendaraan bermotor A. 'engadministrasikan dan menyelesaikan surat

keterangan impor kendaraan bermotor yang bea

masuk dan pungutan lainnya seluruhnya atau

sebagian belum dilunasi atau ditangguhkan*. 'engadministrasikan dan menyelesaikan surat

keterangan tentang pelunasan bea kendaraan

bermotor @. 'engadministrasikan penyelesaian

pengembalian penerimaan bea masuk, bea

keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sea


39/47

39

tempat penimbunan pabean dan pungutan

negara lainnya b. Kepala 2ubseksi =dministrasi 'anifes, Penerimaan

dan 8aminan, bertugas (1. 'elakukan penerimaan, penatausahaan,

penyelesaian dan pendistribusian 4encana

Kedatangan 2arana Pengangkut/8adal

Kedatangan 2arana Pengangkut 4K2P/8K2P%. 'elakukan ppenerimaan, penatausahaan,

pendistribusian, penelitian dan penyelesaiaan

manifes kedatangan sarana pengangkutA. 'elakukan pelayanan atas pecah pos manifes

menjadi 2ub manifes*. 'elakukan perubahan dan penyempurnaan

manifes kedatangan dan keberangkatan sarana

pengangkut@. 'elakukan penutupan pos manifes kedatangan

sarana pengangkut

c. Kepala 2ubseksi =dministrasi Penagihan dan

Pengembalian, bertugas (1. 'engadministrasikan pelaksanaan penagihan

kekurangan pembayaran bea masuk, cukai,

bunga, denda administrasi dan pungutan negara

lainnya%. 'embuat konsep, mengajukan dan

menyampaikan surat teguran

A. 'embuat konsep, mengajukan danmenyampaikan surat paksa

*. 'elakukan pelaksanaan penyitaan@. 'engadministrasikan dan menatausahakan hasil

lelang@. 2eksi Pelayanan Kepabeanan dan 0ukai

a. Kepala 2eksi Pelayanan Kepabeanan dan 0ukai dan

#ukungan eknis, bertugas (1. 'elakukan pelayanan fasilitas kepabeanan

dalam bentuk %ruc' 0ossing


40/47

40

%. 'elakukan pelayanan fasilitas kepabeanan

dalam rangka kemudahan pelayanan segeraA. 'elakukan pemeriksaan dan pencacahan

barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian

sarana deteksi*. 'elakukan pelayanan fasilitas iin

bongkar/muat di luar kaasan pabean@. 'elakukan pelayanan fasilitas kepabeanan

dalam rangka pemberitahuan pendahuluan

(*renotification)

b. Kepala 2ubseksi 5anggar Pabean dan 0ukai,

bertugas (

1. 'elakukan Pelayanan Kemudahan %ruc'

0ossing

%. 'elakukan kemudahan pelayanan segera

A. 'elakukan pelayanan fasilitas kepabeanan

dalam rangka pemberitahuan pendahuluan

(*renotification)

*. 'elakukan pelayanan fasilitas kepabeanan

dalam rangka pengeluaran barang impor dengan

penangguhan pembayaran pengeluaran lebih

dahulu/vooruitslag

@. 'elakukan pelayanan fasilitas kepabeanan

dalam rangka impor sementara

c. Kepala 2ubseksi Pengolahan dan =dministrasi#okumen, bertugas (1. 'elakukan pengoperasian komputer dan sarana

penunjangnya%. 'enjalankan program aplikasi dan memantau

pelaksanaan program aplikasi oleh unit terkaitA. 'elakukan pengecekkan dan pemantauan

pemeliharaan database oracle*. 'elakukan pengecekkan dan pemantauan

pemeliharaan peralatan komputer client dan


41/47

41

sarana penunjangnya =0, ;C!2C, +P2 serta

jaringan komputer @. 'elakukan pelayanan dukungan teknis

pengoperasian program aplikasi dan sarana

penunjangnyaD. 2eksi Kepatuhan dan Penyuluhan

a. Kepala 2eksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan,

bertugas (1. 'elaksanakan pengaasan pelaksanaan tugas

pelayanan pabean dibidang impor

%. 'elaksanakan pengaasan pelaksanaan tugas pelayanan pabean dibidang ekspor

A. 'elaksanakan pengaasan pelaksanaan tugas

pelayanan Pemberitahuan Impor Barang Khusus

PIBK*. 'elaksanakan pengaasan pelaksanaan tugas

pelayanan pabean di tempat penimbunan

sementara@. 'elaksanakan pengaasan pelaksanaan tugas

pelayanan pabean di tempat penimbunan berikat b. Kepala 2ubseksi Kepatuhan Pelaksanaan ugas,

bertugas (1. 'elakukan pengaasan pelaksanaan tugas

penindakan dibidang kepabeanan dan cukai%. 'elakukan penilaian, pengukuran dan e"aluasi

kinerja intelijen dibidang kepabeanan dan cukaiA. 'elakukan penilaian, pengukuran dan e"aluasi

kinerja penindakan dibidang kepabeanan dan

cukai* 'elakukan pemeriksaan kepatuhan internal

dibidang penindakan dan penyidikan@. 'elakukan penilaian, pengukuran dan e"aluasi

kinerja penyidikan dibidang kepabeanan dan

cukaic. Kepala 2ubseksi Penyuluhan dan ayanan

Informasi, bertugas (


42/47

42

1. 'elakukan penyuluhan dan publikasi peraturan

perundang-undangan dibidang kepabeanan%. 'elakukan penyuluhan dan publikasi peraturan

perundang-undangan dibidang cukaiA. 'elakukan pemberian bimbingan dalam rangka

meningkatkan kepatuhan pengguna jasa

dibidang kepabeanan*. 'elakukan bimbingan dalam rangka

meningkatkan kepatuhan pengguna jasa

dibidang cukai

@. 'elakukan pemberian konsultasi dibidang

kepabeanan-.2.. Pmba(a&an

-.2.1. M#an$&m Pn!($tun!an Pmun!utan Dan

Pmba>aran Paja# Baran! Ba=aan Pnum"an! Dar$

Luar N!r$ D$ Ban+ar U+ara Intrna&$%na* L%mb%#

0BIL Pa+a Kant%r Pn!a=a&an Dan P*a>anan Ba Dan

3u#a$ T$" Ma+>a Paban 3 Mataram

-.2.2 Pun!utan N!ara


43/47

43

5asil perkalian presentase ? tarif PP!, PPnB' dan PPh

Pasal %% impor dengan hasil penjumlahan nilai pabean dan bea

masuk !ilai impor.f. +ntuk dapat mengetahui berapa besarnya tarif bea masuk dan

P#4I, harus ditetapkan klasifikasinya. #alam menetapkan

klasifikasi barang baaan penumpng, pejabat Bea dan 0ukai

berpedoman pada buku arif Kepabeanan Indonesia BKI tahun

%&1%.

Pada tanggal %@ 'aret %&1D n.;raeflli datang dari singapura ke indonesia

dengan membaa barang melebihi batas pembebasan yang diberikan kelebihan

tersebut sebesar C+4 A%*,1:. 5arga kurs 1 C+4 pada saat itu adalah 4p.

1*.E)D,&1 dan kurs 1 +2# adalah 4p. 1A. 1@D. #aftar barang yang dibaa adalah(

!o !ama

Barang

+nit 5arga/unit

C+4

8umlah

C+4

1 Kamera #igital 1 A%*, 1: A%*, 1:

$= A%*, 1:


44/47

44

!ilai Pembebasan

B'

L %@&, &&

5itunglah

8aab(

1. !ilai Impor L M!ilai Impor =sli J Kurs =sli ? kurs +2# L

MA%*,1: J 4p. 1*.E)D,&1 ? 4p. 1A.1@D

L MAD*,AD

!ilai Impor =khir L M AD*,AD Pembebasan B'

MAD*,*D %@&

L M11*,AD

!ilai Impor =khir 4p M!ilai Impor =khir L J Kurs +2# L

M11*,AD J 4p.1A.1@D

M4p.1.@&*.*ED,@)

Bea 'asuk Marif J !ilai Impor =khir 4p


45/47

45

M@? J 4p.1.@&*.*ED,@)

M4p. ED.&&&

PP! Impor Marif J B' N !ilai Impor =khir 4p

M1&? J 4p. ED.&&& N 4p. 1.@&*.*ED,@)

M1&? J 4p. 1.@)&.*ED,@)

M4p. 1@).&&&

PPh Pasal %% Marif J B' N !ilai Impor =khir 4p

M1@? J 4p.ED.&&& N 4p. 1.@&*.*ED,@)

M1@? J 4p. 1.@)&.*ED,@)

M4p. %AE.&&&

%.


46/47

46

DAFTAR PUSTAKA

An%n$m) Buku pedoman PKL, 2016, Program D-III Perpajakan, 9akultas

Ckonomi dan Bisnis +ni"ersitas 'ataram.

An%n$m) Peraturan 'enteri Keuangan !omor( 1))/P'K.&*/%&1& tentang impor

barang yang dibaa $leh Penumpang, =ak sarana Pengangkut,

Pelintas Batas dan Barang Kiriman.

An%n$m) Peratirat #irektur 8enderal Bea dan 0ukai !omor P/B0/%&&@.


47/47

47

An%n$m) Peraturan 8enderal Bea dan 0ukai #8B0 !omor P-A:/B0/%&&)

entang ata aksana pembayaran dan penyetoran penerimaan !egara

dalam rangka impor,penerimaan !egara dalam rangka ekspor,

penerimaan negara dalam rangka atas barang kena cukai, dan

penerimaan negara yang berasal dari pengenaan denda administrasi atas

pengangkutan barang tertentu.

5ttp(bcmataram.go.id

'ardiasmo) Pr"aja#anC Cdisi 4e"isi ahun %&&% penerbit( =ndi >ogyakarta.

jahjono =chmad dan 5usein 'uhammad 9ikri, %&&:. Pr"aja#anC +PP 2I'

>KP!( yokyakarta

7aluyo, %&1&, Pr"aja#n In+%n&$aC Buku 1 Cdisi :, salemba Cmpat, 8akarta.

laporan pkl desy jein yang masih diperbaiki

Documents