Ruang partisipasi warga dalam UU. No.6/2014:

· Berpartisipasi dalam musyawarah desa· Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis· Mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa· Memantau pelaksanaan Pembangunan Desa· Melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

MEMPERKUAT PARTISIPASI WARGA

Partisipasi warga adalah amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 82 mengatur partisipasi warga dalam bentuk:

Ÿ Merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk membahas hal-hal strategis.

Ÿ Hal strategis diantaranya: pembuatan perdes, RPJMN, RKP, penataan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, Aset Desa, dan kejadian luar biasa lainnya.

Ÿ Unsur masyarakat terdiri dari: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Ÿ Selain itu musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

MENDORONG KEPEMIMPINAN PEREMPUANDALAM TATA KELOLA DESA:

Musyawarah Desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 54:

Musyawarah Desa dalam Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Pasal 80:

Tantangan Partisipasi Warga Desa

Sejumlah dokumen yang menjadi dasar tata kelola desa, terdiri dari :

Ÿ Rencana Pembangunan Desa dalam bentuk RPJMDes dan RKPDes Adalah pedoman untuk pelaksanaan pembangunan desa yang dibuat oleh

Kepala Desa dan BPD berdasarkan yang diserap dari aspirasi wargamusyawarah desa. Ada dua bentuk rencana pembangunan desa: RPJMDes (dibuat 6 tahun sekali) dan RKPDes (dibuat tiap tahun).

Ÿ APBDes Adalah rencana penggunaan anggaran desa yang dibuat oleh pemerintah

desa dan BPD dengan memperhatikan desa saat masukan dari warga penyusunan Rencana Pembangunan Desa. APBDes dibuat tiap tahun.

Ÿ Peraturan Desa (Perdes) Adalah peraturan dan perundangan di desa yang ditetapkan oleh Kepala

Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan BPD. Pembuatan Perdes dapat diusulkan sewaktu-waktu oleh pemerintah desa, BPD, dan warga jika dianggap perlu untuk mengatur hal-hal strategis di desa.

Musyawarah Desa menuntut adanya partisipasi warga agar tata kelola desa transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Apa Saja Yang Dihasilkan Melalui Musyawarah Desa?

MENGAPA PEREMPUAN DI DESA TIDAK TERLIBAT DALAM FORUM-FORUM PARTISIPASI WARGA?

Secara formal, perempuan merupakan salah satu unsur masyarakat yang harus diundang dalam Musyawarah Desa (PP No.43/2014). Namun dalam praktiknya perempuan masih mengalami berbagai hambatan untuk berpartisipasi.

1. Budaya Patriarki“….Ketika kita tinggal di satu desa di tempat tinggal kita sendiri, kita di situ seperti terbelenggu tidak bisa bergerak. Kadang mau bergerak begini kadang orang itu nanya, “kamu itu siapa?” (“kon iku sopo?”) yang akhirnya bikin kita down…… Jadi kadang peran perempuan itu disepelekan bahkan oleh sesama perempuan” (Batu, Jawa Timur)

2. Beban GandaPerempuan di desa selain mengurus rumah tangga juga mengurus sawah atau ladang bunga. Waktu di ladang biasanya dimulai pagi hingga sore hari. Kondisi tersebut tidak memungkinkan perempuan menghadiri forum-forum warga desa yang biasanya dilaksanakan pada malam hari.

3. Izin Suami“Saat akan mengikuti pertemuan di desa, suami akan bilang (ke istrinya): “aku kan kerja, kau yang di rumah, kau yang urus anak. ” (Kupang, NTT)

4. Stigma“Kalau urusan pembangunan itu urusan bapak-bapak, mama-mama hanya di dapur saja.” (Kupang, NTT)“Perempuan bisa apa sih. Paling hanya omong doang tidak bisa membuktikan apa-apa”. (Kupang, NTT)

5. InfrastrukturPenerangan jalan yang tidak memadai menimbulkan masalah keamanan untuk

berjalan di malam hari. Kegiatan musyawarah yang berlangsung hingga malam hari sulit dihadiri oleh kebanyakan perempuan.

6. Mobilitas Terbatas Karena Kendala Transportasi“Di sini tidak ada angkutan umum, kadang ibu-ibu kalau mau kumpul harus dijemput pakai motor satu-satu. Kalau jalan ya cukup jauh jaraknya bisa sampai 5 KM, belum lagi kondisi jalan yang naik turun.” (Gowa, Sulsel)

7. Minimnya Pengetahuan Tentang Tata Kelola DesaKegiatan-kegiatan yang diadakan bagi kelompok perempuan selama ini hanya sebatas pengembangan keterampilan (misalnya keterampilan membuat produk industri rumahan). Sementara kegiatan pendidikan politik, khususnya mengenai tata kelola desa, sangat jarang bahkan tidak pernah dilakukan.

8. Terbatasnya Akses Informasi Terhadap PerdesMinimnya akses informasi tentang peraturan desa, khususnya tentang RPJMDes dan APBDes, sehingga kelompok perempuan mengalami kesulitan dalam mengadvokasi kebutuhan mereka.

9. Kurangnya Pelibatan PerempuanKeterlibatan perempuan hanya dimaknai sebatas mengundang perwakilan PKK padahal masih ada kelompok-kelompok perempuan lain di desa.

Temuan riset Puskapol UI menunjukkan sejumlah hambatan berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelompok-kelompok

perempuan di desa, terutama dalam

pengetahuan tentang tata kelola desa.

2. Perluasan pelibatan kelompok-kelompok

perempuan, tidak hanya PKK, dalam forum-

forum partisipasi warga.

3. Mendorong penguatan partisipasi warga

desa (Tahu-Mampu-Awasi) untuk dapat

memetakan kebutuhan warga (TAHU),

memperjuangkan kebutuhan bersama masuk

dalam RKP dan APBDes (MAMPU), dan

Melakukan pemetaan kebutuhan warga

Sosialisasi hasil survei dan meminta masukan warga

Ÿ Menyampaikan daftar aspirasi warga

Ÿ Menyepakati program atau kegiatan untuk pembangunan desa

Ÿ Menghasilkan dokumen sebagai rujukan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes

Dokumen yang dihasilkan menjadi rujukan warga dalam melakukan pengawasan untuk memastikan pembangunan desa sesuai kebutuhan warga

Pengawasan oleh Warga

Musyawarah Desa

Temu Warga

Survey Warga

REKOMENDASI MENDORONG KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DI DESA

STRATEGI PENGUATAN PARTISIPASI WARGA: TAHU, MAMPU, AWASI

memastikan agar kebijakan pemerintah desa

sesuai dengan kebutuhan warga (AWASI) agar

dialokasikan secara rutin dalam anggaran desa.

4. Meminta Kementerian Desa untuk mengatur

agar dana desa dapat dialokasikan untuk

kegiatan pemetaan kebutuhan warga yang

melibatkan berbagai kelompok di desa

terutama kelompok perempuan.

5. Meminta Kementerian Desa untuk menerapkan

pengarusutamaan gender dalam peningkatan

kapasitas aparat desa.

Tahap 1 membentuk organisasi untuk perempuan berkumpul dan belajar (HADIR)

Tahap 2 melibatkan perempuan secara aktif dalam kegiatan organisasi dan dalam forum-forum partisipasi warga (TERLIBAT)

Tahap 3 mendorong perempuan mengisi kepemimpinan dalam organisasi dan forum-forum partisipasi warga (MEMIMPIN)

1. Kebutuhan khas perempuan seringkali terabaikan dalam perumusan daftar kebutuhan warga.

2. Perempuan terlatih untuk merencanakan dan mengelola kegiatan maupun keuangan rumah tangga, mencari jalan keluar dari kesulitan rumah tangga dan membuat keputusan untuk pemeliharaan/ perawatan.

3. Perempuan terbiasa melakukan kegiatan mencatat, mendata, mengelola uang, mengatur waktu, menentukan prioritas, mengambil keputusan untuk urusan rumah tangganya.

Keterlibatan perempuan dalam partisipasi warga di desa SANGAT PENTING karena:

Bagaimana caranya meningkatkan keterlibatan perempuan dalam forum partisipasi warga?

TAHU

MAMPU

AWASI