Abdul Kasim, S.H.Solidaritas Masyrakat untuk Transparansi SOMASI NTBPraya, 24 Agustus 2015

Tata aturan kwenangan dan asal usul asli Desa

Pembangunan Desa sesuai ketentuan undang-undang Desa

Ancaman Otonomi Desa Mengenal Hak Asasi Warga Desa

KEDAULATAN HUKUM NKRI

TUJUANASAS KEDUDUKANPOKOK-POKOK PENGATURAN

DESA

UNDANG-UNDANG NO.6/2014 TENTANG DESA

ATURAN PELAKSANAAN :PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN

MENTERI, PERATURAN DAERAH, PERATURAN DESA

UUD 1945

• Orde Lama : UU 19/1965, DESAPRAJA SEBAGAI BENTUK

PERALIHAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA DAERAH TINGKAT III DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

• Orde Baru : UU No 5 TAHUN 1979 TENTANG

PEMERINTAHAN DESA. Di masa inilah penyeragaman desa dilakukan.

• Era Peralihan DESA DALAM UU NO 22 TAHUN 1999 HANYA 8

PASAL DARI 134 PASAL (PASAL 93-111)• Reformasi :

DESA DALAM UU NO 32 TAHUN 2004 HANYA 16 PASAL DARI 240 PASAL (PASAL 200- 216) jo UU No 12 tahun 2008 tetang Pemerintahan Desa

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 /Desa

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014/peraturan pelaksan UU Desa

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Desa adalah : Desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

• Mengenai desa adat lihat lebih lanjut di : pasal 6, pasal 95 sd 110

Desa berhak:a. mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;

b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan

c. mendapatkan sumber pendapatann

1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESA YANG ADA DENGAN KEBERAGAMANYA

2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA

3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASYARAKAT

4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFISIEN

DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN

KESEJAHTERAAN UMUM7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN

8

TUJUAN PENGATURAN

9

ASAS PENGATURAN DESA1. rekognisi;

2. subsidiaritas;

3. keberagaman;

4. kebersamaan;

5. kegotongroyongan;

6. kekeluargaan;

7. musyawarah;

8. demokrasi;

9. partisipasi;

10.kesetaraan; dan

11.pemberdayaan.

UU Desa : Pasal 3

10

KEWENANGAN DESA

tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan

•.

PP 72/2005 Pasal 7Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

UU Desa/2014 Pasal 18

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa meliputi:

urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;

a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

b. kewenangan lokal berskala Desa;

c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan

urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Penataan, perencanaan desa, rencana investasi yg masuk desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset desa, kerjasama desa, kejadian luar biasa

1. Dipilih langsung dan serentak di seluruh kabupaten (ps 31),

2. biaya pemilihan dari APBD Kabupaten (ps 34)3. Masa jabatan 6x3 masa jabatan (ps 39)4. Menerima penghasilan tetap Kades dan perangkat desa

dari dana perimbangan APBN (ps 66)5. Tunjangan dari APBDesa (ps 66)6. Jaminan Kesehatan (ps 66)7. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa (ps 26)8. Menetapkan Peraruran Desa dan APBDesa (ps 26)9. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset

desa (ps 26)

1. Terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis (pasal 48)

2. Diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa (pasal 26)

3. Menerima penghasilan tetap Kades dan perangkat desa dari dana perimbangan APBN (ps 66)

4. Tunjangan dari APBDesa (ps 66)5. Jaminan Kesehatan (ps 66)6. Perangkat desa yang statusnya PNS masih

bertugas sampai ditetapkan penempatannya yang akan diatur dengan PP (pasal 118/pasal peralihan).

1. Membahas dan menyepakati rancangan Perdes bersama Kepala Desa (pasal 55)

2. Mengawasi kinerja Kepala Desa (pasal 55) 3. Masa jabatan 6x3 masa jabatan (pasal 56)4. Berhak meminta keterangan kepada

Pemerintahan Desa (pasal 61)5. Mendapatkan biaya operasional dari

APBDesa (pasal 61)6. Mendapat tunjangan dari APBDesa (pasal

62)

• Peraturan Desa

• Peraturan bersama Kepala Desa

• Peraturan Kepala Desa

DIBAHAS BERSAMA ANTARA KEPALA DESA DAN BPD, dengan konsultasi kepada

masyarakat desa.

( APBDesa ditetapkan dengan Perdes, yang dibahas

bersama BPD)

1. Pendapatan asli desa dan/atau desa adat2. Alokasi APBN3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi kab/kota

(min 10%)4. ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan

yang diterima kab/kota dari pemerintah pusat (min 10%) setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). (jika Pemkab tidak memberikan ADD, maka Pemerintah akan ditunda/dipotong sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi DAK)

5. Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan pemerintah kab/kota

6. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat

7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Aset desa/desa adat berupa :1.Tanah kas desa,2.Pasar desa,3.Pasar hewan,4.Tambatan perahu,5.Bangunan desa,6.Pelelangan ikan,7.Pelelangan hasil pertanian,8.Hutan milik desa,9.Mata air milik desa10. Pemandian umum, dan11. Aset milik desa lainnya.

Aset lainnya milik Desa :1. kekayaan Desa yang dibeli

atau diperoleh atas beban APBN, APBD, dan APBdesa

2. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan/yang sejenis;

3. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. hasil kerja sama Desa; dan5. kekayaan Desa yang berasal

dari perolehan lainnya yang sah.

Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.

Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.

Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.

Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Prioritas Program dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:

a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan

lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna

untuk kemajuan ekonomi; dane. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat

Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa

Peraturan Desa tentang RPJM (Rencana Pembangunan Jangka menengah) dan RKP (Rencana Kerja pemerintah Desa) adalah satu-satunya dokumen perencanaan di Desa (pasal 79).

• Lanjutan…………..1. Pembangunan Desa harus sesuai RKP Desa2. Harus melibatkan seluruh masyarakat desa

dengan gotong royong3. Harus memanfaatkan kearifan lokal dan

sumber daya alam desa4. Pembangunan lokal berskala desa

dilaksanakan sendiri oleh Desa. (ini prinsip swakelola)

5. Program sektoral yang masuk ke desa harus diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan pembangunan desa

Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan Pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.

Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Desa dapat mendirikan BUMDesa, dikelola secara kekeluargaan dan gotongroyong. Pendirian BUMDesa harus disepakati melalui Musyawarah Desa. Pendirian BUMDesa ditetapkan dengan PERATURAN DESA

Jenis usaha : bidang ekonomi dan pelayanan umum. Hasil usaha BUMDesa untuk : pengembangan usaha,

pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, bantuan masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDesa.

Pemerintah memberikan hibah dan/ akses permodalan, pendampinagn teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUMDES dalam pengelolaan SDA di desa atau sekitar desa.

KERJASAMA DESA (pasal 91, 92) :Desa dapat bekerjasama dengan desa lainnya atau pihak ketiga.Kerja sama antar-Desa meliputi :

pengembangan usaha bersama yang dimiliki desa, kemasyarakatan dan pelayanan, keamanan dan ketertiban.

Kerjsama antar desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa setelah musyawarah antar desa.

Kerjasama antar desa dilaksanakan oleh Badan Kerja sama antar Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersana Kepala Desa.

Badan kerja sama antar Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai kebutuhan.

Dalam pelayanan usaha antar Desa dapat dibentuk BUMDesa yang merupakan milik 2 (dua) desa atau lebih.

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA (Pasal 93) : (Harus dimusyawarahkan dalam musyawarah desa)

• Point pentingnya ada pada kewajiban pemerintah untuk memberikan pendampingan kepada desa. Sebab dengan besarnya dana yang nanti mengalir ke desa, tanpa pendamping untuk proses musyawarah desa membentuk RPJM (rencana pembangunan jangka menengah desa)/RKP (rencana kerja pemerintah desa), maka dikhawatirkan anggaran untuk desa tidak dipergunakan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan pembangunan desa.

• Pemberdayaan dilakuakn dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Pasal 116 : paling lama 2 tahun sejak UU ini berlaku Pemkab dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset Desa.

Pasal 118 : perangkat desa yang tidak berstatus PNS teltap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya. Perangkat desa yang berstatus PNS melaksanakan tugas sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan PP.

Pasal 120 ; PP harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan.

1. Posisi BPD sangat Lemah sedangkan Kepala Desa sangat luas (Exkutive Heavy) yang mengakibatkan Chek and Balance System tidak berjalan.

2. korupsi secara sistemik dimungkinkan karena peluang seorang kepala desa dapat bertahan selama 6 kali 3 periode sehingga dengan mudah dapat melanggengkan kekuasaan lewat penggunaan sumber keuangan dan kewenangan yang luas.

3. Adanya Konsfirasi antara pemerintah daerah dan Pemerintah Desa untuk saling menutupi berbagai kelemahan pertanggungjawaban, sekaligus merawat hubungan patron clien dengan sejumlah pejabat yang bertanggungjawab dalam distribusi alokasi dana desa.

4. Akan ada peningkatan kuantitas desa seperti adanya perubahan status kelurahan menjadi desa dan desa adat dan pembentukan Desa Baru

5. melahirkan konflik horizontal dan vertikal di tingkat desa akibat lambatnya pembentukan desa serta sejumlah ketidakpuasan akibat kompetisi yang ketat dalam pemilihan kepala desa.

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak paling dasar dari manusia.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. (Pasal 1 angka 1 UU No 39/1999)

Perinsip HAM

HAM DAN KEWAJIBAN NEGARA

To Resfect To FulfilTo Protect

Kewajiban negara Berdasarakan Mekanisme Nasional ini diantaranya :1. Membawa para pelaku pelanggaran ke pengadilan; 2. Termasuk pejabat publik yang melakukan pelanggaran; 3. Memberikan ganti kerugian kepada korban; dan 4. Mencegah timbulnya kembali pelanggaran.

Negara harus Menahan Diri (Refrain) untuk melakukan intervensi atau campur tangan terhadap hak-ak yang dijamin (Sadaf)

Negara harus mengambil tindakan legislatif, adminstrasi, peradilan dan tindakan-tindakan yang dapat memastikan hak-hak tersebut dilakses oleh semua orang. (UU)

Negara harus bertindak aktif dalam melindungi individu dari serangan (Non State Actors)/ (KBB)

PELANGGARAN HAM & PENYELESAIANYA

APA ITU PELANGGARAN HAM ?

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan sesorang atau kelompok orang atau termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secaramelawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijaminoleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. (Pasal 1 angka 6.)

1. Penyalahgunaan perizinan (Perbaikan sistiem Kwenangan)

2. Tidak ada single data base (integret data base)

3. Penyelewengan penyetoran (Perbaiakan sistem penerimaan)

Perda tidak mengacu kepada

UU,Penghasilan aparat

1. Pelaporan tidak standar

2. Alokasi anggaran tidak transparan

1. Penyelewengan dari target (audit Perencanaan)

2. Pemerasan kepada wajib pajak (Transparansi & akuntabilitas sistem pajak)

3. Manipulasi Data (Perbaikan sistem)

1. Penyimpangan Prosedur

Pengadaan1. Penyimpangan

peruntukan2. Pengelapan3. fiktifSumber : KPK

asal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945, menentukan hal-hal sebagai berikut: 1.Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya; 2.Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; 3.Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; 4.Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia; 5.Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya; 6.Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 7.Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; 8.Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; 9.Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan; 10.Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;

1. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya;

2. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat; 3. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan

pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;

4. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

5. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain;

6. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

7. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

8. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

9. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun;

10. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;

1. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

2. dentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban;

3. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah;

4. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan;

5. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

6. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

1. Aturan teknis harus mampu memperjelas hubungan kwenangan antara pemerintah Desa dengan BPD, Kecamatan dan pemerintah Daerah.

2. Aturan teknis harus mampu menciptakan syarat yang ketat dalam pemebntukan Desa, termasuk upaya mengkonvesikan kelurahan menjadi Desa.

3. Aturan teknis harus mampu menjawab masa jabatan kepala Desa secara berturut-turut. Demikian juga kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Lain apakah dapat mencalonkan diri di desa lain.

4. Auran teknis harus mampu memberi batasan kwenangan desa dalam kaitan dengan pengaturan kawasan khusus/strtegi sehingga tak kontraproduktif dengan kebijakan pemerintah Daerah.

5. Aturan teknis harus membatasi pengelolaan aset Desa, Tanah Ulayat mengingat banyaknya kasus Penggelapan tanah ulayat oleh Kepala Desa.