iii

INTISARI

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014,kedudukan

Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD

merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga Desa.

Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD yaitu

menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes, dan mengawasi pemerintahan Desa.

Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan musyawarah Desa (musdes). Oleh

karena itu perlu dilihat bagaimana fungsi dari BPD dalam penyelenggaraan

pemerintah desa,di desa Maguwoharjo, Depok Sleman Daerah Istimewa

Yogyakarta.Tujuan Penelitian ini 1.Mendeskripsikan tugas dan fungsi Badan

Permusyawaratan Desa, 2.mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi BPD

dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha menekankan

konstruksi realitas dan memahami maknanya. Penelitian kualitatif biasanya sangat

memperhatikan proses,peristiwa dan otentisitas. sumber informasi dalam penelitian ini

adalah pihak-pihak yang dianggap memahami permasalahan penelitian,antara lain

dalam ini kepala desa,dan perangkat desa,anggota BPD serta tokoh-tokoh masyarakat.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara

dengan warga Desa Maguwoharjo. Sedangkan data sekunder adalah literatur-literatur

yang terkati judul penelitian.

Hasil penelitian menunjukan bahwa, Pertama, BPD di Desa Maguwoharjo

dalam menjaring aspirasi masyarakat dengan cara melakukan usaha membuka

diri,untuk menerima masukan dari masyarakat baik kritik maupun saran serta melalui

forum tatap muka langsung dengan masyarakat,melalui forum pertemuan. Kedua,

BPD Desa Maguwoharjo dalam menjalankan tugasnya dalam membahas dan

menyepakati raperdes bersama-sama pemerintah desa BPD Maguwoharjo

menyepakati keputusan-keputusan perdes yang siklus seperti APBDes,LPJ Kepala

Desa,RKP dan yang terkait sewa tanah kas desa,semua disetujui melalui rapat antara

BPD dan Pemerintah Desa. Ketiga, BPD menjalankan fungsinya dalam memantau

kinerja Pemerintah Desa terus berupaya memonitoring setiap kegiatan dalam siklus

Desa melalui RKP apakah telah dilakasanakan sesuai yang direncanakan ataupun

tidak. Keempat BPD dalam menyelenggarakan Musyawarah Desa sesuai amanat yang

tercantum dalam UU desa no.6 tahun 2014,dimana BPD mengundang kepala desa dan

perangkatnya,termasuk ketua dan sekretaris lembaga yang ada di desa seperti

PKK,LPMD,Karang taruna,tokoh-tokoh agama,anggota DPRD dapil desa.

Kata kunci, Fungsi, BPD, Pemerintahan Desa.

iv

MOTTO

If you can't fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but

whatever you do you have to keep moving forward.

Jika Anda tidak dapat terbang maka berlarilah, jika Anda tidak dapat berjalan maka

merangkaklah, namun apapun yang kamu lakukan Anda harus tetap bergerak maju.

( Martin Luther King Jr. )

( Amsal 3:5 )

Percayalah kepada Tuhan dengan segenap Hatimu,janganlah bersandar kepada pengertian mu

Sendiri

( Matius 11:28 )

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan

kepadamu.

v

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini Saya Persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus sumber pengharapan dan hidup, yang memberikan segalanya oleh

karenaNya ku persembahkan syukur atas berkat dan rahamatNya skripsi ini bisa berjalan

dengan baik.

2. Ayahanda Drs.Agustinus Langiran.M.Th dan Ibunda tercinta Orpa Menuran yang selalu

dengan sabar menunggu saya menyelesaikan study,yang selalu memberi semangat,selalu

mendukung dan mendoakan ku didalam segalanya.

3. Seluruh Saudara dan Saudariku kandungku yang selalu memberikan dorangan baik

moral,moril dan juga dana selama masa perkuliahan saya.

4. Kepada kk intan kusumawati dan Mace ku yang telah membantu dan selalu memberikan

dorangan pada setiap proses pembuatan skripsi ini.

5. Kepada sodara-sodaraku di Basecamp PDL,yang selalu menjadi saudara dalam berbagai

hal

6. Juga buat semua saudara-saudaraku,kawan-kawan perjuangan yang ada di PDL

Yogyakarta serta teman-teman Kalimantan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada saya selama proses studi saya

dan Skripsi saya salama ini,doa saya kepada kita semua kita akan menjadi apa yang kita

kehendaki pada waktunya kelak.

vi

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana

merupakan hasil karya tulisan saya sendiri sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya

yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis di acu dalam

naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Saya menyatakan bersedia menerima sanksi

pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang

berlaku,apa bila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta,20 Oktober 2018

Nama : Jery manuel

Nim : 07521765

vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah

menganugerahkan rahmat dan kasih yang melimpah, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini yang peneliti susun untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi

Pembangunan Masyarakat Desa “ APMD”

Penulis menyadari bahwa penyusunan ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesepakatan ini penulis

mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak, Habib Muhsin, S. Sos, M.Si. Selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan

Masyarakat Desa STPMD “APMD” Yogyakarta.

2. Bapak Ir.Muhammad Barori.M.Si selaku dosen pembimbing skripsi dengan sabar

memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan.

3. Bapak Gregorius Sahdan,S.IP.MA Ketua program studi Ilmu Pemerintahan Sekolah

Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD’ Yogyakarta yang telah memberikan

ijin penelitian

4. Kepala Desa Maguwoharjo Bapak H.Imindi Kasmiyanta.S.pd yang telah memberikan

waktunya untuk bekerjasama dalam penelitian.

5. Bapak Ketua BPD Maguwoharjo H.Saliman S.Ag. dan anggota yang telah

memberikan waktu dan kerja sama dalam proses penelitian saya

6. Kepala seluruh staf dosen STPMD “ APMD” Yogyakarta yang telah banyak memberi

materi kuliah kepada penulis selama dibangku kuliah.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,yang telah membantu peneliti

baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurnah dan banyak kekurangan-kekurangan

berkenan dengan dengan hal tersebut maka saran, masukan dan kritik yang

membangun sangat diharapkan demi sempurnanya skripsi ini. Akhirnya peneliti

berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Yogyakarta, 20 Oktober 2018

Nama : Jery Manuel

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................................i

LEMBAR PENGESAHAN ...................................................................................................ii

INTISARI ..............................................................................................................................iii

MOTTO .................................................................................................................................iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ............................................................................................v

LEMBAR PERNYATAAN ...................................................................................................vi

KATA PENGANTAR ...........................................................................................................vii

DAFTAR ISI ..........................................................................................................................viii

DAFTAR TABEL ..................................................................................................................xi

DAFTAR GAMBAR .............................................................................................................xii

DAFTAR LAMPIRAN ..........................................................................................................xiii

BAB 1 PENDAHULUAN ....................................................................................................1

A. Latar Belakang ........................................................................................................1

B. Rumusan Masalah ...................................................................................................5

C. Tujuan Penelitian ....................................................................................................5

D. Manfaat Penelitian ..................................................................................................6

E. Kerangka Konseptual ..............................................................................................7

1. Pemerintahan Desa .......................................................................................7

2. Badan Permusyawaratan Desa .....................................................................14

3. Tugas dan Fungsi BPD .................................................................................16

F. RUANG LINGKUP PENELITIAN .......................................................................22

ix

G. METODE PENELITIAN........................................................................................22

1. Jenis Penelitian .............................................................................................22

2. Lokasi Penelitian ..........................................................................................23

3. Subyek penelitian .........................................................................................23

4. Teknik pengumpulan data ............................................................................24

a. Dara Primer ......................................................................................24

b. Data Sekunder ..................................................................................25

5. Analisis Data ................................................................................................26

a. Reduksi data .....................................................................................26

b. Penyajian data...................................................................................27

c. Kesimpulan .......................................................................................27

BAB II PROFIL DESA MAGUWOHARJO .....................................................................28

A. Keadaan Geografis ..................................................................................................28

1. Letak dan batas wilayah ...................................................................................28

2. Luas wilayah ....................................................................................................29

3. Keadaan iklim dan air ......................................................................................31

B. Keadaan Demografi...............................................................................................31

1. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin ...................................................31

2. Komposisi penduduk menurut usia ..................................................................32

Jumlah penduduk menurut Agama ......................................................................33

C. Keadaan Ekonomi .................................................................................................35

1. Mata Pencaharian Penduduk ............................................................................33

2. Sarana Perekonomian.......................................................................................37

3. Pertanian ..........................................................................................................41

4. Perkebunan ......................................................................................................41

5. Peternakan .......................................................................................................42

6.Perikanan..........................................................................................................42

x

D. Keadaan Sosial,Budaya dan Politik ......................................................................43

1.Lembaga Adat ..................................................................................................43

2.Pendidikan........................................................................................................43

3.Partisipasi Politik .............................................................................................46

E. Sarana Dan Prasarana ...........................................................................................47

1. Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa .........................................................47

2. Prasarana Pendidikan .....................................................................................48

3. Sarana peribadatan .........................................................................................48

4. Prasarna Energi dan penerangan ....................................................................49

5. Prasarana Olah Raga ......................................................................................49

6. Prasarana Kesehatan ......................................................................................51

7. Prasarana Air Bersih dan Sanitasi ..................................................................52

8. Prasarana Hiburan dan Pariwisata .................................................................53

9. Prasarana dan sarana Kebersihan ...................................................................53

F. Keadaan Pemerintah Desa Maguwoharjo ............................................................54

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Maguwoharjo .....................................54

2. Kondisi Personalia ........................................................................................57

BAB III DESKRIPSI FUNGSI BPD .................................................................................58

A. Profil BPD Desa Maguwoharjo ...........................................................................58

B. Pembahasan..........................................................................................................65

Fungsi BPD ..........................................................................................................65

a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat ..........................66

b. Membahas dan menyepakati Raperdes ..............................................69

c. Memantau kinerja pemerintah Desa ..................................................71

d. Menyelenggarakan Musyawarah Desa ..............................................75

e. Kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya .............................78

xi

BAB IV PENUTUP ..............................................................................................................80

A. Kesimpulan ..........................................................................................................80

B. Saran ....................................................................................................................83

Daftar pustaka ......................................................................................................................xiv

Lampiran-lampiran .............................................................................................................xv

xii

DAFTAR Tabel

Hal

Tabel 1. Batas wilayah ...........................................................................................................30

Tabel 2. Luas wilayah menurut penggunaan tanah Desa .......................................................31

Tabel 3. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin ................................................................31

Tabel 4. Komposisi penduduk menurut Usia .........................................................................32

Tabel 5. Jumlah penduduk menurut Agama ..........................................................................34

Tabel 6. Mata pencaharian penduduk ....................................................................................35

Tabel 7. Lembaga ekonomi masyarakat ................................................................................37

Tabel 8.Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan ...................................................44

Tabel 9.Partisipasi politik ......................................................................................................46

Tabel 10.Prasarana dan sarana pemerintah ............................................................................47

Tabel 11.Prasarana Olah Raga ...............................................................................................50

Tabel 12.Prasarana dan sarana Kesehatan .............................................................................51

Tabel 13.Prasarana air bersih dan sanitasi .............................................................................52

Tabel 14.Prasarana hiburann dan pariwisata .........................................................................52

Tabel 15.Prasarana Kebersihan ..............................................................................................53

Tabel 16. Pengurus BPD Desa maguwoharjo ........................................................................63

xiii

DAFTAR GAMBAR

Hal

Gambar 1.Peta Administratif desa Maguwoharjo ..................................................................29

Gambar 2. Struktru Organisasi dan Tata pemerintahan desa maguwoharjo ..........................55

Gambar 3. Struktur BPD Desa maguwoharjo Periode 2014 -2019 .......................................64

xiv

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara

2. Surat penunjukan dosen pembimbing Skripsi

3. Surat permohonan ijin penelitian kepada Gub.D.I.Yogyakarta

4. Surat Tugas Penelitian

5. Surat keterangan izin penelitian Kesbangpol DIY

6. Surat keterangan izin penelitian Kesbangpol Kab.Sleman

7. Surat keterangan telah melaksanakan Penelitian dari Desa Maguwoharjo

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru

bagi pemerintahan dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah

desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang

kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal

yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan

kecamatan, saat ini hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat

pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan

yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

desa.

Sementara itu dari sisi masyarakat,hal penting yang dirasakan di

dalam otonomi daerah adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintah

desa dan semakin pendeknya rantai birokrasi, dimana hal tersebut secara

langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif terhadap jalannya

pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa di era reformasi

pada hakekatnya adalah proses demokratisasi yang mana selama orde baru

berproses dari atas ke bawah, sebaliknya saat ini proses dari bawah yakni

desa. Perubahan paradigma tersebut mengakibatkan desa sebagai kualitas

kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak serta wewenang untuk

mengatur rumah tangga sendiri sebagaimana di atur dalam pasal 18 Undang-

2

Undang Dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah

Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan

pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang ( Alfaqih, 2013 : 1 ).

Undang-Undang yang mengatur tentang desa juga telah

dikeluarkan pemerintah tentang Pemerintahan Daerah yang mana secara

eksplisit telah mengatur tentang kewenangan Pemerintahan Desa dalam

melaksanakan tugas dan fungsi mereka pada pelaksanaannya. Tetapi

kewenangan-kewenangan pemerintah desa dirasa masih belum cukup dalam

memberikan kewenangan yang luas terhadap desa, oleh karena itu pada tahun

2014 pemerintah bersama dengan DPR RI juga telah menetapkan dan

menerbitkan UU baru yang mengatur tentang desa yang tercantum di dalam

UU No.06 Tahun 2014, yang mana di dalam undang-undang yang baru ini

terdapat kewenangan yang telah diperbaharui sehingga memperkuat posisi

desa dan pemerintahan yang ada di desa tersebut.

Desa merupakan basis pembangunan terkecil dari struktur

pemerintahan di Indonesia, sehingga bisa dikatakan keberhasilan otonomi

daerah juga tergantung pada keberhasilan pembangunan di tingkat desa. Hal

ini dikarenakan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, di mana desa memiliki kewenangan

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan dibentuknya

desa adalah untuk meningkatkan kegiataan pelaksanaan pemerintahan secara

berdaya dan berhasil dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat desa

sesuai dengan perkembangan dan kondisi yang ada, karena desa merupakan

3

ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah yang akan berhubungan dan

bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Adapun pada pengertiannya, seperti yang tercantum pada Undang-

Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, disebutkan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Dengan demikian apa yang dimaksud di dalam Undang-Undang

No. 06 Tahun 2014 adalah bahwa desa merupakan sebuah daerah yang

otonom yang mampu dan dapat melaksanakan penyelenggaraan

Pemerintahannya sendiri seusai dengan tugas dan kewenangan yang

diberikan di dalam Undang-Undang. Kewenangan desa yang diamanatkan

dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 18 disebutkan adalah:

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan

masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

dan adat istiadat Desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dalam rangka

melaksanakan kewenangan yang di miliki untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat, di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk melakukan

pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Lembaga ini hakikatnya adalah

4

mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan

Masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membuat rancangan

peraturan desa yang secara bersama-sama Pemerintah desa di tetapkan

menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan

memiliki kewajiban untuk malakukan kontrol terhadap implementasi

peraturan desa serta anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes).

Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 55 di sebutkan

fungsi dari BPD adalah (1) Membahas dan menyepakati Rancangan

Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) Menampung dan menyalurkan

aspirasi masyarakat Desa; dan (3) melakukan pengawasan kinerja Kepala

Desa.

Sesuai dengan yang diamanatkan pada undang-undang sudah

selayaknya Badan Permusyawaratan Desa mampu melaksanakan 3 fungsi

pokok serta tugas dari kelembagaan ini, karena besar harapan masyarakat

desa tentunya dengan bersinerginya kedua lembaga di Desa ini baik

pemeritah desa sebagai pangku kekuasaan dan juga BPD yang bertindak

sebagai badan legislasi mampu menjalankan tugas dan fungsi masing-masing,

sehingga mampu tercapai roda pemerintahan yang baik di desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014,

kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika

sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka

5

sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi

politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan

APBDes, dan mengawasi pemerintahan desa. Sedangkan tugasnya adalah

menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala

desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya

tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai

ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan strategis tentang

desa.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan maka penulis

tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan

mengangkat suatu judul penelitian yaitu Fungsi Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa

Maguwoharjo Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian yang telah terdapat pada latar belakang di atas,

maka berikut dirumuskan tentang permasalahan yang akan dibahas dalam

penelitian ini adalah: Bagaimana Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Maguwoharjo,

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Sebelum melaksanakan sebuah penelitian hendaknya diketahui

terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan penelitian tersebut, sehingga

6

penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan terarah. Tujuan

penelitian secara umum adalah menguraikan apa yang menjadi sarana yang

dilaksanakan dalam penelitian.

Adapun hal yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa

2. Mendeskripsikan kendala-kendala yang di hadapi BPD dalam

menjalankan tugas dan fungsinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Hasil dari Penelitian ini dapat memberikan sebuah kontribusi untuk

penelitian lebih lanjut dalam hal penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penelitian ini dapat memberikan referensi baru tentang studi

penyelenggaraan desa ataupun menguatkan referensi-referensi yang

sudah ada.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan bagi pemerintah desa, khususnya pemerintah Desa

Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta untuk memajukan desa dan menyelenggarakan

pemerintahan dengan baik.

7

E. Kerangka Konseptual

1. Pemerintahan Desa

Istilah ini berasal dari bahasa india swadesi, yang berarti tempat

asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur, yang merujuk pada satu

kesatuan hidup dengan kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas (

Yayuk dan Mangku dalam Supeno, 2004: 2). Istilah desa dan perdesaan

sering di kaitkan dengan pengertian rural dan village yang dibandingkan

dengan kota (city/town) dan perkotaan (urban). Menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia Desa sendiri berarti kesatuan wilayah yang dihuni oleh

sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri,

dikepalai oleh seorang kepala Desa.

Pengertian Desa dalam kehidupan sehari-hari atau secara umum

sering diistilahkan dengan kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya

jauh dari keramaian kota, yang dihuni sekelompok masyarakat dimana

sebagian besar mata pencahariannya dalam bidang pertanian. Sedangkan

secara administratif, desa adalah daerah yang terdiri atas satu atau lebih

dukuh atau dusun yang digabungkan sehingga menjadi suatu daerah yang

berdiri sendiri dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri (Otonomi).

Definisi desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan, prakarsa masyarakat, hak

8

asal/usul dan/hak tradisional yang di akui dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan tugas mengatur dan mengurus

pemerintahan desa, menurut Phinanditia (2010: 19) bahwa setiap desa

diberi kewenangan sebagai berikut: (1) Kewenangan pemerintahan yang

sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa; (2) Kewenangan pemerintahan

yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya

kepada desa; (3) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi

dan pemerintah kabupaten; (4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh

peraturan perundang-undangan d serahkan kepada desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan desa di lakukan oleh pemerintah

desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah

organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas Unsur pimpinan, yaitu (1)

kepala desa; (2) Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas Sekretariat

desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang di ketuai oleh sekretaris desa

dan Unsur Pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang

melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan,

keagamaan dan lain-lain; (3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala

desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun ( Nurcholis, 2001 : 73 ).

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah

desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa dianggap sebagai bapak atau

tokoh masyarakat dalam membuat peraturan desa ataupun dalma

9

mengambil keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat melalui

rapat desa atau melalui Badan Permusyawaratan Desa (Padillah, 2013:

523).

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,

menyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan

desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan

pemberdayaan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugasnya,

sebagaiman diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa,

yakni dalam pasal 26 ayat 2 menjelaskan bahwa wewenang kepala desa

antara lain: (1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa; (2)

Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (3) Memegang

kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (4) Menetapkan anggaran

pendapatan dan belanja desa; (5) Menetapkan peraturan desa; (6)

Membina kehidupan masyarakat desa; (7) Membina ketentraman dan

ketertiban masyarakat desa; (8) Membina dan meningkatkan

perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian

skala produktif sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat; (9)

Mengembangkan sumber pendapatan desa; (10) Mengusulkan dan

menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa; (11) Mengembangkan kehidupan sosial

budaya masyarkat desa; (12) Memanfaatkan teknologi tepat guna; (13)

Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; (14) Mewakili

desa di dalam dan di luar pengadilan menunjuk kuasa hukum untuk

10

mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (15)

Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Selain wewenang, kepala desa juga mempunyai kewajiban

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang

desa, yakni dalam pasal 26 ayat 4 yang berbunyi: (1) Memegang teguh dan

mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan

dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Bhineka Tunggal Ika; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;

(3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa; (4)

Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; (5)

Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan,

professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas; (6) Menjalin kerja

sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa; (7)

Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; (8)

Mengelola keuangan dan aset daerah; (9) Melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; (10) Menyelesaikan

perselisihan masyarakat di desa; (11) Mengembangkan perekonomian

masyarakat desa; (12) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya

masyarakat desa; (13) Memberdayakan masyarakat dan lembaga

masyarakat di desa; (14) Mengembangkan masyarakat dan lembaga

kemasyarakatan di desa; (15) Mengambangkan potensi sumber daya alam

11

dan melestarikan lingkungan hidup; (16) Memberikan informasi kepada

masyarakat desa.

Dalam rangka pelaksanaan tugas mengatur dan mengurus

pemerintahan desa, setiap desa diberi wewenang sebagai berikut

(Phinanditia, 2010: 19):

a. Kewenangan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul

desa.

b. Kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota

yang diserahkan pengaturannya kepada desa.

c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan

pemerintah kabupaten.

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-

undangan diserahkan kepada desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa

dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah

organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas (Nurcholis, 2011: 73):

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa

b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:

1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai

oleh sekretaris desa

2) Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang

melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan,

keagamaan dan lain-lain

12

3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah

kerjanya seperti kepala dusun.

Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintah

desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan

Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa dianggap sebagai bapak atau

tokoh masyarakat dalam membuat peraturan desa ataupun dalam

mengambil suatu keputusan harus meminta pendapat dari masyarakat

melalui rapat desa atau melalui Badan Permusyawaratan Desa (Padilah,

2013: 523).

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

menyatakan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan

kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam

menjalankan tugasnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

06 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni dalam pasal 26 ayat (2) wewenang

Kepala Desa antara lain :

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa

b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa

c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa

d. Menetapkan peraturan desa

e. Menetapkan anggaran pendapat dan belanja desa

f. Membina kehidupan masyarakat desa

g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa

13

h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif

untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa

i. Mengembangkan sumber pendapatan desa

j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa

l. Memanfaatkan teknologi tepat guna

m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan menunjuk kuasa hukum

untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Selain wewenang, Kepala Desa juga mempunyai kewajiban

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

desa yakni dalam pasal 26 Ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut :

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD

1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa

c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

14

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel,

transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari

kolusi, korupsi dan nepotisme

f. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku

kepentingan di desa

g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik

h. Mengelola keuangan dan aset desa

i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa

j. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa

k. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa

l. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa

m. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

n. Mengembangkan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan

lingkungan hidup

p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang berfungsi

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, serta menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki tiga fungsi

yaitu: (1) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

15

Kepala Desa, (2) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa

dan (3) melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk Desa bersangkutan

yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil masyarakat

dalam hal ini seperti Ketua Rukun Warga, Pemangku adat dan tokoh

masyarakat. Masa jabatan BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih

kembali 3 (kali) secara berturut-turut. BPD sebagai badan pemufakatan

yang keanggotaannya terdiri dari kepala-kepala dusun, para tokoh dan

pemuka desa yang bersangkutan. Kepala desa menetapkan keputusan desa

setelah dimufakatkan dengan BPD, namun BPD tidak seluruhnya dari

kepala desa sebagai legislatif tingkat pedesaan, karena BPD

mencerminkan penerapan demokrasi di desa karena merupakan wadah

penyalur pendapat masyarakat yang sudah dimufakati para tokoh desa

dalam BPD tentang berbagai keputusan desa seperti pungutan desa,

berbagai pemecahan masalah dan urusan penduduk desa (Phinanditia,

2010: 31).

BPD memiliki tiga fungsi utama yaitu sebagai fungsi perwakilan,

sebagai fungsi legislasi desa, dan fungsi pengawasan tersebut. Fungsi

perwakilan BPD adalah fungsi yang dimiliki BPD dalam menyerap serta

menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa. Selanjutnya fungsi

pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu

alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan

dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan

16

dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Risala,

Fitriyah & Supratiwi, 2013: 3).

Dalam Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun

2014, BPD mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Pemerintah

Desa dapat duduk bersama dan mengadakan musyawarah dalam membuat

kesepakatan tentang peraturan Desa. Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun

2014 pasal 55 menyebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai

fungsi ayat (a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

bersama Kepala Desa.

Tujuan pembentukan BPD di setiap desa adalah sebagai

wahana/wadah untuk melaksanakan kehidupan Demokrasi dalam

penyelengaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kedudukannya sebagai mitra pemerintah desa, BPD memiliki posisi

yang setara dengan Kepala Desa, yaitu sebagai satu unsur penyelengaraan

Pemerinta Desa, pada hakikatnya BPD sebagai kanal (penyambung)

aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

Peraturan Desa (perdes) dan Peraturan Kepala Desa. Hal itu berarti BPD

menjadi penyeimbang (Checks and balances) bagi Pemerintah Desa dalam

penyelengaraan Pemerintah Desa.

3. Tugas dan Fungsi BPD

Dengan ditetapkannya UU Desa No. 6 tahun

2014, kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami

17

perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara

pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Tugasnya adalah

menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta

terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat.

Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa.

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang

diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud meliputi:

a. penataan Desa;

b. perencanaan Desa;

c. kerja sama Desa;

d. rencana investasi yang masuk ke Desa;

e. pembentukan BUM Desa;

f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan

g. kejadian luar biasa.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan

paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun. Musyawarah Desa

sebagaimana dimaksud dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa.

18

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang

melaksanakan fungsi pemerintahan, yang anggotanya merupakan wakil

dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi seperti yang

tercantum pada Pasal 55 UU No. 6 tahun 2014 di mana BPD mempunyai

fungsi yaitu:

a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa

(Raperdes) bersama kepala desa.

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dalam keanggotaan BPD anggota BPD merupakan wakil dari

penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya

dilakukan secara demokratis. Masa Keanggotaan BPD selama 6

(enam)terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Anggota

BPD dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara

berurutan atau tidak secara berturut-turut.

Persyaratan calon anggota BPD adalah sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan YME,

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

c. melaksanakan UUD 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan NKRI dan bhinekka Tunggal Ika,

d. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/ pernah

menikah,

19

e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama

atau sederajat,

f. Bukan sebagai perangkat pemerintah desa,

g. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD,

h. Wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling

sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan

memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan

keuangan desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan

bupati atau walikota. Anggota BPD sebelum memangku jabatannya

bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan

dipandu oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Susunan

kata sumpah atau janji anggota BPD adalah sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya selaku

anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya,

sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat

dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar

negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan

dengan selurus-lurusnya yang berlaku badi desa, daerah, dan

Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (Pasal 58 ayat 4 UU No. 6

tahun 2014).

Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang

wakil ketua, dan 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam

rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD

20

untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh

anggota termuda.

Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi dan meminta

keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada

pemerintah desa. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintah

desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa

dan pemberdayaan masyarakat desa. Mendapatkan biaya operasional

pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPD desa Maguwoharjo

mempunyai hak untuk mengajukan usul rancangan peraturan desa,

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan atau pendapat, memilih

dan dipilih serta mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja. Di samping mempunyai hak BDP Desa memiliki kewajiban

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NKRI

tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan

Bhinneka Tunggal Ika. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang

berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menyerap,

menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa.

Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok

dan atau golongan. Menghormati nilai social budaya dan adat istiadat

masyarakt Desa dan menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja

dengan lembaga kemasyaratan Desa.

21

Sebagai anggota BPD tentunya ada larangan-larangan yang

semestinya tidak dilanggar, yaitu sebagai berikut:

a. Anggota BPD dilarang merugikan kepentingan umum,

meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan

mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa.

b. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang,

barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi

keputusan atau tindakan yang akan dilakukan.

c. Menyalahgunakan wewenang.

d. Melanggar sumpah atau janji jabatan.

e. Merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkat desa.

f. Merangkap sebagai anggota DPR RI, DPRD RI, DPRD

Provinsi atau DPRD Kabupaten/kota dan jabatan lain yang

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

g. Sebagai pelaksana proyek Desa.

h. Menjadi pengurus partai politik dan atau

i. Menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang.

Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa adalah

sebagai berikut:

a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan Badan

Permusyawaratan Desa.

b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling

sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

22

c. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah

guna mencapai mufakat.

d. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan

keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

e. Pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling

sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota

BPD yang hadir.

f. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD

dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah

yang dibuat oleh sekretaris BPD.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkupnya meliputi Fungsi BPD :

1. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

2. Dalam membahas dan menyepakati Raperdes

3. Memantau kinerja pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan

4. Menyelenggarakan musyawarah desa

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berusaha

menekankan konstruksi realitas dan memahami maknanya. Penelitian

kualitatif biasanya sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas.

Penelitian ini menekankan pada kualitas data dengan menjelaskan dan

23

menganalisis hubungan antara data dari berbagai literatur, fakta, dan teori

yang ada untuk kemudian ditarik kesimpulan dalam penelitian ini.

Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah penelitian studi kasus.

Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu

orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa

tertentu. Batasan studi kasus meliputi: (1) sasaran penelitiannya dapat

berupa manusia, peristiwa, latar, dan dokumen; (2) sasaran-sasaran

tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan

latar atau konteks masing-masing dengan maksud untuk mernahami

berbagai kaitan yang ada di antara variabel-variabelnya.

Studi kasus dalam penelitian ini adalah studi kasus pada desa

Maguwoharjo,Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta. Pemilihan metode studi kasus dilakukan dengan tujuan agar

analisis dapat lebih spesifik sehingga menghasilkan sebuah kajian yang

lebih fokus dan mendalam.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan di desa Maguwoharjo, Kecamatan

Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta..

3. Subyek Penelitian / Sumber Informasi

Subyek / sumber informasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak

yang dianggap memahami permasalahan penelitian, antara lain dalam ini

Kepala desa dan perangkat Desa,anggota BPD serta tokoh-tokoh

masyarakat.

24

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini, diperoleh dengan menggunakan beberapa

teknik, seperti: wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa

hasil wawancara dengan masyarakat desa Maguwoharjo. Sedangkan data

sekunder dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang berhubungan

dengan judul penelitian yang diteliti oleh penulis.

Salah satu prinsip yang diperhatikan dalam mengumpulkan bukti

studi kasus adalah penggunaan berbagai sumber data (Rachmat, 2007).

Multisumber bukti ini dapat diperoleh dari penggunaan berbagai instrumen

pengumpulan data. Setidaknya ada enam sumber bukti yang dapat

digunakan dalam menyelenggarakan studi kasus, yaitu dokumentasi, rekap

arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat

fisik.Sumber bukti yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh

peneliti dari sumbernya. Dalam penelitian ini data primer dikumpulkan

melalui observasi dan wawancara.

1) Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan

mengamati langsung di lapangan. Observasi dilakukan untuk

mendapatkan data empiris dari BPD desa Maguwoharjo Depok

25

Sleman. Observasi ini meliputi pencatatan secara sistematik

kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal

lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang dilakukan.

2) Wawancara

Wawancara merupakan sebuah proses dan komunikasi dari

seorang peneliti kepada informan dengan tujuan untuk

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada

informan (Masri & Effendi, 1989). Wawancara secara mendalam

dilakukan untuk memperkuat penelitian sebagai data pendukung

serta memperoleh penjelasan mengenai beberapa hal atau kegiatan

apa saja yang dilakukan oleh BPD desa Maguwoharjo, Kecamatan

Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peneliti melakukan proses wawancara kepada tokoh

masyarakat dan Kepengurusan BPD desa Maguwoharjo,

Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa

Yogyakarta. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti sebelumnya

membuat pedoman wawancara supaya maksud tujuan penelitian

tercapai.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak dikumpulkan secara

langsung oleh peneliti, namun telah terlebih dahulu dikumpulkan oleh

pihak lain. Data sekunder berupa dokumen-dokumen, undang-undang

dan artikel-artikel yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

26

Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi

dan studi pustaka.

1) Dokumentasi

Dokumentasi dapat meliputi artikel, agenda kegiatan,

kliping, foto, serta laporan tertulis lainnya. Dokumentasi digunakan

sebagai bukti tambahan yang mendukung data-data yang berkaitan

dengan BPD Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2) Studi Pustaka

Studi pustaka meliputi sumber-sumber referensi yang dapat

digunakan sebagai tinjauan bagi penelitian untuk menganalisis

hasil penelitian. Selain itu dapat juga membandingkan dengan

kajian teoritis yang pernah ada sehingga peneliti dapat memberikan

penilaian terhadap obyek. Studi pustaka dapat dilakukan dengan

mempelajari dan membaca buku-buku, referensi dan undang-

undang yang sesuai dengan penelitian yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif, dengan

tahapan-tahapan (Sugiyono, 2013: 89-99) adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data

berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data

27

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data

merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan

keleluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

b. Penyajian Data ( Data Display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar

kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dalam teks

yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan (Conclusion Drawing /verification)

Kesimpulan atau gambaran suatu objek yang sebelumnya

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran

suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal

atau interaktif, hipotesis atau teori. Bila telah didukung oleh data-data

yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang bisa

dipertanggungjawabkan.

28

BAB II

PROFIL DESA MAGUWOHARJO KECAMATAN DEPOK SLEMAN DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. KEADAAN GEOGRAFIS

1. Letak dan Batas wilayah

Desa Maguwoharjo terletak di kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah

Istimewa Yogyakarta. Batas wilayah sebelah utara Desa Maguwoharjo adalah Desa

Wedomartani, Kecamatan Ngemplak. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa

Banguntapan, Kecamatan Berbah. Batas sebelah timur adalah desa Purwomartani,

Kecamatan Kalasan. Sedangkan batas sebelah barat adalah Desa Condongcatur,

Kecamatan Depok.

Tabel 1.

Batas Wilayah

Batas wilayah Desa/kelurahan Kecamatan

Utara Wedomaratani Ngemplak

Selatan Banguntapan Berbah

Timur Purwomartani Kalasan

Barat Condongcatur Depok

Sumber data : Profil Desa Maguwoharjo

Orbitasi Desa maguwoharjo ke ibu kota kecamatan berjarak 6,00 km.

Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor 0,25 jam.

Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan

non bermotor 1,50 jam. Jarak ke ibu kota kabupaten/kota sejauh 15,00 km. Lama

jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor 0,75 jam. Lama

jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non

bermotor 2,00 jam. Jarak ke ibu kota provinsi 10,00 Km. Lama jarak tempuh ke

29

ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor 0,50 jam. Lama jarak tempuh ke ibu

kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor 1,25 jam.

Melihat jarak tersebut dapat disimpulkan bahwa jarak administratif dapat

dijangkau,sehingga memudahkan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di

Desa Maguwoharjo.

Gambar 1.

Peta Administrasi Desa Maguwoharjo

sumber data: : https://www.google.co.id/search?q=desa+maguwoharjo&oq

2. Luas Wilayah

Menurut data monografi desa Maguwoharjo tahun 2015, luas wilayah ini

adalah sebesar 9.932,83,ha, yang terbagi menjadi 20 Pedukuhan, 69 RW, dan

184 RT sebagian besar wilayah Maguwoharjo merupakan Tanah

Kering,Tanah Sawah,Tanah perkebunan dan Tanah Fasilitas umum.Tanah

sawah yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk mencukupi kebutuhan

hidup dan bercocok tanam. Desa Maguwoharjo merupakan wilayah desa

perkotaan sehingga hanya sedikit memiliki potensi yang bisa dimanfaatkan

untuk menjadi penghasilan bagi masyarakat dan lebih banyak digunakan

30

sebagai daerah pemukiman tetap warga. Adapun perincian wilayah desa

Maguwoharjo adalah sebagai berikut.

Tabel 2 Luas wilayah menurut penggunaan Tanah Desa Maguwoharjo

No Jenis penggunan Luas (Ha) Presentase

1. Tanah Sawah 292,36 29,44%

2. Tanah Kering 400,82 40,37%

3. Tanah Perkebunan 78,31 7,88%

4. Fasilitas Umum 221,34 22,29%

Jumlah 992,83 100%

sumber : Monografi Desa Maguwoharjo

Dari Tabel luas wilayah menurut penggunaan tanah di Desa

Maguwoharjo dapat dilihat didominasi oleh penggunaan Tanah kering dengan

total 40,37 persen, kemudian Tanah Sawah dengan 29,44 persen, Fasilitas

umum 22,29 persen kemudian Tanah Perkebunan sebesar 7,88 persen. Untuk

luas tanah kering terbagi juga atas tanah tegal/ladang sebesar 95,51 Ha.

Pemukiman 305,31 Ha. Dengan total luas keseluruhan tanah kering 400,82

Ha.Untuk luas tanah sawah terbagi lagi atas sawah irigasi teknis 42,56 Ha,

sawah irigasi ½ teknis 165,21 Ha. Sawah tadah hujan 30,70 ha. Dan sawah

pasang surut sebesar 53,89 Ha. Dengan total luas tanah sawah sebesar 292,36

Ha. Sedangkan untuk luas tanah perkebunan hanya terdiri dari tanah

perkebunan swasta dengan total luas 78,31 Ha.

31

3. Keadaan Iklim Tanah dan Air

Sedangkan untuk iklim Desa maguwoharjo memiliki curah hujan 2.500,00

mm dengan jumlah bulan hujan 6,00 bulan juga kelembaban 25,00 dengan suhu

rata-rata harian 32,00 ºC , serta ketinggian tempat dari permukaan laut sebesar

150,00 mdl. Untuk jenis dan kesuburan tanah sendiri adalah dengan warna tanah

sebagian besar berwarna hitam, dengan tekstur tanah pasiran, serta tingkat

kemiringan tanah sebesar 10,00 derajat. Topografi desa Maguwoharjo sendiri

adalah dataran rendah dengan luas 992,63 Ha. Memiliki aliran sungai dengan luas

6,40 Ha. Juga bantaran sungai seluas 3,00 Ha.

B. KEADAAN DEMOGRAFI

1. Komposisi Penduduk menurut jenis kelamin

Menurut data Monografi desa maguwoharjo tahun 2015,Jumlah penduduk

Desa Maguwoharjo adalah 33.952 jiwa,terdiri dari 11.133 kepala keluarga,dengan

kepadatan penduduk 3.419,72 per KM. Bisa kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3

Jumlah penduduk Desa Maguwoharjo menurut jenis kelamin

No Penduduk Jumlah Persentase

1. Laki-laki 17.156 50.53%

2. Perempuan 16.796 49.47%

Jumlah 33.952 100%

Sumber data monografi desa maguwoharjo

Dari tabel diatas jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat

bahwa jumlah laki-laki lebih banyak dengan jumlah 17.156 atau 50.53% jiwa

32

sedangkan Jumlah perempuan lebih sedikit dengan 16.796 atau 49,47% jiwa. Jadi

dapat disimpulkan bahwa jumlah laki-laki diDesa Maguwoharjo lebih banyak

atau dominan dari jumlah perempuan.

2. Komposisi Penduduk Menurut Usia

Tabel 4

Jumlah Penduduk Desa Maguwoharjo menurut Usia ( Data Tahun 2015 )

No Golongan Umur Jumlah Persentase

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0-12 Bulan

1-5 Tahun

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66 <

163

2.483

2.581

2.430

2.434

2.328

2.440

3.289

2.943

2.514

2.565

2.297

1.920

1.304

2.261

0,50%

7,31%

7,60%

7,16%

7,17%

6,85%

7,20%

9,70%

8,66%

7,40%

7,55%

6,76%

5,65%

3,84%

6,65%

Jumlah 33.952 100%

33

Dari tabel diatas bisa ditinjau dari usia produktif dan usia non produktif, maka

keadaan penduduk Desa Maguwoharjo adalah sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk yang belum produktif adalah 0-15 tahun jumlah jiwa 7.494

jiwa.

- Masyarakat yang masih dibawah umur, dalam masa perkembangan

maupun masa-masa pendidikan.

b. Jumlah penduduk yang usianya produktif 16-65 tahun jumlahnya adalah

24.034 jiwa.

- Masyarakat yang masa pertumbuhan dan berkemampuan bisa bekerja dan

mencari usaha demi kehidupan sehari-hari

c. Jumlah penduduk yang tidak produktif yakni 65 tahun ke atas berjumlah

2.261jiwa

- Masyarakat yang sudah lanjut usia, atau yang tidak bisa bekerja untuk

memenuhi kehidupan sehari-hari

3. Jumlah Penduduk menurut Agama

Salah satu bentuk kebutuhan religius manusia yang selalu dibutuhkan

adalah agama. Komposisi penduduk Desa Maguwoharjo berdasarkan pemeluk

agama dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

34

Tabel 5

Jumlah penduduk Menurut Agama/Aliran kepercayaan

No Agama Jumlah Presentase

1

2

3

4

5

6

7

Islam

Kristen

Katholik

Hindu

Budha

Konghucu

Kepercayaan kepada Tuhan

YME

30.221

1.474

2.096

97

45

18

1

89.01%

4,34%

6,17%

0,28%

0,13%

0,05%

0,02%

33.952 100%

Sumber data monografi Desa Maguwoharjo

Agama sangat berperan dalam kehidupan manusia, dengan agama akan

membentuk budipekerti yang baik, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap

lingkungan, sebab mereka beranggapan bahwa hidup rukun dan damai merupakan

bagian dari iman. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas Agama

yang dianut oleh masyrakat diDesa Maguwoharjo adalah mayoritas beragama

Islam dengan jumlah mencapai 89,01 persen. Diikuti oleh Agama Katolik 6,17%,

Kristen 4,34%,Hindu 0,28%,Budha 0,13 Persen,Konghucu 0,05% dan

Kepercayaan kepada Tuhan YME sebesar 0,02%

35

C. KEADAAN EKONOMI

1. Mata pencaharian Penduduk

Mata pencarian penduduk sangat menentukan kondisi atau keadaan ekonomi

suatu desa. Oleh karena itu penting untuk dibahas, maka mata pencarian Desa

Maguwoharjo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6

Mata pecaharian Penduduk

No Jenis pekerjaan Laki-laki Perempuan Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Petani

Buruh tani

Buruh Migran

Pegawai Negeri Sipil

Pedagang Barang Kelontong

Peternak

Nelayan

Montir

Dokter swasta

Perawat swasta

Bidan Swasta

TNI

POLRI

Guru Swasta

Dosen Swasta

Seniman/Artis

Tukang Kayu

Tukang Batu

Pembantu Rumah Tangga

Pengacara

Notaris

Arsitektur/Desainer

Karyawan perusahaan swasta

Karyawan BUMN

Wiraswasta

Konsultan manajemen& taknis

Tidak mempunyai pekerjaan tetap

Belum Bekerja

250

221

9

631

67

7

3

28

34

2

0

204

177

95

110

13

19

79

2

4

2

13

3.812

175

1.911

2

201

3.226

134

148

2

438

144

0

0

0

50

19

14

11

17

216

70

1

0

0

24

1

8

4

1.877

61

1.007

6

102

3.169

384

369

11

1.069

211

7

3

28

84

21

14

215

194

311

180

14

19

79

26

5

10

17

5.689

236

2.918

8

303

6.395

36

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Pelajar

Ibu Rumah Tangga

Purnawirawan/pensiunan

Perangkat desa

Buruh harian Lepas

Pemilik Usaha Jasa Transportasi

Kontraktor

Pemilik Usaha Hiburan

Pemilik usaha warung makan

Jasa pengobatan Altenatif

Sopir

Pengrajin industri rumah tangga

Tukang Jahit

Tukang rias

Juru masak

Karyawan Honorer

Pialang

Psikiater/psikolog

Wartawan

Tukang Cukur

Tukang Las

Tukang listrik

Pemuka Agama

Apoteker

Pilot

Pelaut

Peneliti

Akuntan

3.526

10

713

33

1.170

13

24

1

119

1

86

10

9

2

4

50

1

0

6

2

7

13

19

0

3

7

8

1

3.129

5.380

169

3

287

3

0

1

161

1

0

5

38

7

2

35

0

4

3

1

0

0

0

12

0

0

6

1

6.655

5.390

882

36

1.457

16

24

2

280

2

86

15

47

9

6

85

1

4

9

3

7

13

19

12

3

7

14

2

Jumlah 33.952 33.952

Sumber monografi Desa Maguwoharjo

Berdasarkan sumber data diatas dapat dianalisis, mata pencarian

masyarakat desa Maguwoharjo, mayoritas adalah karyawan perusahaan swasta

yang berjumlahn 5.689 kemudian diikuti oleh yang bekerja diwiraswata 2.918.

Buruh harian lepas sejumlah 1.457 kemudian diikuti oleh Pegawai negeri sipil

yang berjumlah 1069 ,Sedangkan sisanya adalah macam-macam profesi yang

37

menunjukan berbagai bidang yang menjadi mata pencaharian penduduk di desa

Maguwoharjo Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mencapai 56 jenis mata

pencaharian penduduk di Desa ini

2. Sarana Perekonomian

Bidang ekonomi dengan segala sarana prasarana pendukung didalamnya

merupakan salah satu bagian penting yang diperlukan dalam rangka melancarkan

roda pembangunan dan mempercepat pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Di Desa Maguwoharjo terdapat sarana perekonomian masyarakat yang dapat kita

lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7.

Lembaga ekonomi masyarakat

1.Lembaga Ekonomi,Dan unit

usaha Desa

Jumlah/Unit Jumlah

kegiatan

Jumlah

Pengurus dan

Anggota

Koperasi simpan pinjam 9 2 365

Kelompok simpan pinjam 12 2 2412

Bumdes 1 1 5

Jumlah 31 5 2.777

2.Jasa lembaga keuangan Jumlah/unit Jumlah

kegiatan

Jumlah pengurus

dan anggota

Jasa Asuransi 8 1 24

Lembaga keuangan non bank 10 1 10

Bank Perkreditan Rakyat 5 1 15

Pegadaian 1 1 5

Bank pemerintah 7 1 35

38

Jumlah 96 89

3.Industri Kecil dan Menengah Jumlah/unit Jumlah

kegiatan

Tenaga Kerja

Industri Makanan 37 37 37

Industri material bahan bangunan 5 1 14

Industry kerajinan 14 1 60

Rumah makan dan restoran 40 1 150

Jumlah 96 40 261

4.Usaha Jasa Pengangkutan Jumlah

pemilik

Kapasitas Tenaga Kerja

Jumlah Pemilik angkutan desa/kota 18 orang 400 40

Angkutan antar kota/Provinsi 2 orang 220 16

Jumlah 20 620 56

5.Usaha Jasa dan Perdagangan Jumlah Jenis

Produk

Tenaga kerja yg

terserap

Pasar Hasil bumi/ Tradisional/Harian 2 unit 2 jenis 323 orang

Pasar kaget/Pasar khusus ternak dll 2 unit - 25 orang

Usaha Toko/Kios 275 unit - 275 orang

Swalayan 17 unit - 313 orang

Warung serba ada 3 unit - 24 orang

Toko Klontong 189 unit - 189 orang

Usaha Perikanan 5 unit - 18 orang

Usaha Perkebunan 5 unit - 6 orang

Usaha Minuman kemasan dll 3 unit - 19 orang

Industri caroseri/cat mobil 15 unit - 90 orang

Penitipan kendaraan bermotor 5 unit 1 jenis 30 orang

39

Jumlah 521 1.312 orang

6. Usaha Jasa Hiburan Jumlah Jenis

Usaha

Tenaga kerja

yang terserap

Group Lawak 1 unit 1 6 orang

Group Musik/Band 7 unit 1 35 orang

Group Vocal/Paduan Suara 23 unit 1 120 orang

Jumlah 31 3 161 orang

7. Usaha jasa Gas,Listrik,BBM

dan Air

Jumlah Jenis

Usaha

Tenaga kerja

yang terserap

Usaha penyewaan Tenaga Listrik 1 unit 1 jenis 37 orang

SPBU 2 unit 1 jenis 10 orang

Pangkalan Minyak Tanah 1 unit 1 jenis 5 orang

Pengecer gas dan bahan bakar

minyak

123 unit 1 jenis 123 orang

Usaha air minum kemasan/isi ulang 3 unit 1 jenis 12 orang

Jumlah 130 187 orang

8. Usaha Jasa Ketrampilan Jumlah Jenis Tenaga kerja

yang terserap

Tukang Kayu 3 1 16 orang

Tukang Batu 18 1 54 orang

Tukang Jahit/bordir 10 1 30 orang

Tukang servis elektronik 13 1 47 orang

Tukang Pijat/urut/pengobatan 10 1 20 orang

Jumlah 54 147 orang

9.Usaha Jasa Hukum dan

Konsultasi

Jumlah Jenis Tenaga kerja

yang terserap

40

Notaris 7 1 10 orang

Pengacara/Advokat 3 1 3 orang

Pejabat pembuat akta tanah 7 1 7 orang

Jumlah 17 20

10. Usaha Jasa Penginapan Jumlah Jenis Tenaga kerja

yang terserap

Losmen 4 unit 1 8 orang

Persewaan Kamar 24 unit 1 24 orang

Jumlah 28 unit 32 orang

Sumber monografi Desa Maguwoharjo

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada ada berbagai macam sarana

ekonomi dan usaha yang ada di Desa Maguwoharjo. Mulai dari Pasar

Tradisional,Bumdes,kelompok simpan pinjam,Pertokoan,toko klontong,Industri

kecil dan menengah serta unit usaha jasa,dan sektor-sektor usaha lainnya.

Lembaga ekonomi inilah yang selama ini menjadi pendukung gerak

perekonomian masyarakat setempat, serta serapaan tenaga kerjanya. Seperti

1.Lembaga Ekonomi dan Unit usaha desa. 2. Jasa Lembaga Keuangan. 3. Industri

kecil dan menengah. 4. Usaha jasa pengangkutan. 5.Usaha jasa dan perdagangan

6. Usaha jasa hiburan. 7. Usaha jasa gas,listrik,BBM dan Air. 8. Usaha Jasa

Ketrampilan. 9. Usaha Jasa Hukum dan Konsultasi. 10. Usaha Jasa Penginapan.

Dapat disimpulkan bahwa ada banyak dan beragam lembaga ekonomi dan usaha

yang ada di Desa Maguwoharjo. Sektor usaha inipun banyak menyerap tenaga

kerja yang mencapai ribuan orang, Sehingga mempercepat perputaran roda

ekonomi dan barang masyarakat yang ada di Desa maguwoharjo. Yang

41

menimbulkan dampak ekonimi bagi kesejahteraan masyarakat di Desa

Maguwoharjo,Depok,Sleman,Daerah istimewa Yogyakarta.

3. Pertanian

Sebagai Negara Agraris,sektor pertanian tidak lepas menjadi bagian dari

masyarakat Indonesia termasuk juga pada masyarakat desa

Maguwoharjo,Depok,Sleman,Yogyakarta. Luas penggunaan tanah sawah terbagi

atas sawah irigasi teknis 42,56 Ha, Sawah irigasi ½ teknis 165,21 Ha. Sawah

tadah hujan 30,70 ha. Dan sawah pasang surut sebesar 53,89 Ha. Dengan total

luas tanah sawah sebesar 292,36 Ha.

Potensi pertanian dari pemilikan lahan pertanian tanaman pangan adalah

berjumlah 2.030 keluarga dengan memiliki lahan kurang dari 10 Ha. Dan tanaman

pangan yang menjadi komoditas adalah Jagung, Ubi jalar, Cabe, Tomat,

Mentimun, Kacang, Terong, Bayam, Kacang Tanah, Kacang Panjang, Padi sawah

dan Ubi Kayu .

4. Perkebunan

Sektor perkebunan juga dimanfaatkan masyarakat Desa Maguwoharjo

untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menopang prekonomian mereka. Untuk

kepemilikan lahan tanaman buah-buahan dimiliki oleh 270 keluarga yang

memiliki tanah kurang dari 10 Ha. Dengan jumlah total keluarga perkebunan 270

keluarga. Untuk jenis buah-buahan yang dibudidayakan adalah Jeruk, Alpokat,

Mangga, Rambutan, Pepaya, Pisang, Jambu air, Nangka, Sirsak, Melinjo.

Sedangkan untuk pemasaran tanaman pangan dan tanaman buah-buahan dijual

melalui Pasar, Koperasi Unit Desa/ KUD, melalui tengkulak, melalui pengecer

42

serta dijual melaui lumbung desa. Kepemilikan lahan perkebunan jumlah keluarga

yang memilikinya sejumlah 132 keluarga,yang memiliki kurang dari 5 Ha. Total

luas perkebunan adalah 78,31 Ha. Hasil komoditas perkebunan adalah Kelapa,

yang dijual melalui, Koperasi Unit Desa/KUD, Tengkulak, dan dijual ke lumbung

Desa.

5. Peternakan

Selain usaha yang bergerak disektor pertanian, masyarakat Desa

Maguwoharjo juga mempunyai usaha dibidang peternakan sebagai usaha pokok

dan sampingan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan maupun

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Adapun jenis-jenis peternakan yang dibudidayakan oleh masyarakat Desa

Maguwoharjo adalah,Sapi, kambing, ayam potong, ayam kampung, ikan dan

bebek. Pemasaran hasil peternakan bisa dijual secara langsung kepada

konsumen,melalui pasar desa,serta melalui KUD. Terkadang hewan peliharaan

dijual juga kepada pembeli maupun dikonsumsi sendiri, biasanya ternak akan

sangat laku bila ada acara-acara besar dan juga acara khusus.

6. Perikanan

Pada sektor perikanan masyarakat Desa Maguwoharjo juga memanfaatkannya

sebagai usaha pokok dan sampingan. Sarana yang digunakan untuk

membudidayakan perikanan adalah menggunakan empang/kolam. Jenis ikan yang

di produksi adalah, Bawal, Nila, Lele, dan Gurame. Sedangkan untuk

pemasarannya adalah bisa dijual secara langsung kepada konsumen, dijual

kepasar, ataupun melalui KUD.

43

D. KEADAAN SOSIAL, BUDAYA DAN POLITIK

1. Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah lembaga masyarakat yang di bentuk untuk membantu

Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan,

dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

Lembaga Adat di Desa Maguwoharjo memiliki beberapa lembaga, diantaranya

ada keberadaan lembaga adat, simbol adat, dan jenis kegiatan adat. Jenis kegiatan

adat memiliki beberapa upacara, yaitu upacara adat perkawinan, upacara adat

kematian, upacara adat kelahiran, dan upacara adat dalam pembangunan rumah.

Dan beberapa upacara adat ini yang masih berlangsung diantara masyarakat desa

Maguwoharjo,Depok,Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarata.

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan tolak ukur terhadap perkembangan pembangunan

masyarakat desa. Dengan pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi pada

prilaku kehidupan penduduk, dan sekaligus merupakan akses peningkatan kualitas

sumberdaya manusia. Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat atau

penduduknya akan mempengaruhi tingkat pembangunan yang ada didesa tersebut.

Untuk tingkat pendidikan didesa Maguwoharjo dapat kita lihat pada tabel

dibawah ini sebagai berikut :

44

Tabel 8.

Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan

No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Usia3-6 tahun yg blm masuk TK

Usia 7-18 tahun yg sedang

sekolah

Tamat SD/sederajat

Tamat SLTP/sederajat

Tamat SLTA/sederajat

Tamat D-2/sederajat

Tamat D-3/sederajat

Tamat S-1/sederajat

Tamat S-2/sederajat

Tamat S-3/Sederajat

2.030

2.389

3.473

3.729

11.416

328

1.373

4.126

548

72

6,90%

8,12%

11,77%

12,66%

38,71%

1,11%

4,65%

13,99%

1,85%

0,24 %

Jumlah Total 29.484 100%

Sumber monografi Desa Maguwoharjo

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK 2.030 jiwa 6,90%

Masyarakat yang di kategorikan belum menempuh pendidikan sama

sekali.

2. Usia 7-18 Tahun yang sedang sekolah 2.389 jiwa 8,12%

Masyarakat yang sedang menempuh pendidikan aktif dibangku sekolah.

3. Tamat SD/Sederajat 3.473 jiwa 11,77 %

Masyarakat yang kemampuannya hanya sebatas di SD, atau kekurangan

biaya untuk melanjutkan ketingkat SMP.

4. Tamat SLTP 3.729 jiwa 12,66%

45

Masyarakat yang hanya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan tidak

melanjutkan pendidikan di SLTA bukan berarti masyarakat tidak bisa bekeja.

5. Tamat SLTA 11.416 jiwa 38,71%

Masyarakat yang hanya sudah sampai lulusan Sekolah Menengah

Atas,dimana masyarakat tersebut mampu bekerja dan mencari pekerjaan untu

kehidupannya kedepan.

6. Tamat D-2 328 jiwa 7,91%

Masyarakat yang sudah selesai menempuh pendidikan sampai pada tingkat

Diploma 2 dan mempunyai keahlian dalam mencari pekerjaan

7. Tamat D-3 1.373 jiwa 4,65 %

Masyarakat yang sudah selesai menempuh pendidikan sampai pada tingkat

Diploma 3 dan sudah mempunyai skil keahlian dalam pekerjaan

8. Tamat S-1 4.126 jiwa 13,99%

Masyarakat yang sudah selesai menempuh pendidikan sampai pada tingkat

Sarjana,masyarakat ini sudah diketegorikan berpendidikan tinggi,

9. Tamat S-2 548 jiwa, 1,85%

Masyarakat yang sudah selesai menempuh pendidikan Magister,biasanya

sudah mempunyai pekerjaan tetap.

10. Tamat S-3 72 jiwa 0,24 %

Masyarakat ini adalah yang sudah selesai menempuh tingkat pendidikan

paling tertinggi,yaitu Doctoral, masyarakat ini biasanya adalah para

Pemikir,para Ahli dan Akademisi. Tidak perlu diragukan lagi kemampuan dan

keahlian mreka.

46

3. Partisipasi Politik

Tingkat partisipasi politik juga menunjukan bagaimana kesadaran masyarakat

disebuah desa terhadap proses politik yang ada. Semakin tinggi partisipasi politik

disebuah daerah semakin tinggi juga. Untuk melihat partisipasi politik di Desa

Maguwoharjo dapat kita lihat pada tabel berikut ini

Tabel 9.

Partisipasi Politik

1.Jumlah partai politik Jumlah

Jumlah penduduk yang memiliki hak pilih 18.571 jiwa

Jumlah pemilih yg menggunakan hak pilih pada pemilu legislatif lalu 17.928 jiwa

Jumlah perempuan dari penduduk desa yang aktif dipartai politik 55 orang

Jumlah partai politik yang memiliki pengurus sampai di Desa 26 partai

Jumlah partai politik yang mempunyai kantor di wilayah Desa 1 partai

Jumlah penduduk yang menjadi pengurus partai politik dari Desa 105 orang

Jumlah penduduk yang dipilih dalam pemilu legislatif lalu 23 orang

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilihan

Presiden dan wakil Presiden lalu

17.928 pemilih

2. Pemilihan Kepala Daerah Jumlah

Jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih 18.455 pemilih

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Bupati 17.722 pemilih

Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemilu Gubernur 18.023 pemilih

Sumber monografi Desa Maguwoharjo

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada

pemilu dari jumlah jiwa yang mempunyai hak pilih pada pemilu pemilihan

Legislatif,pemilu pemilihan Presiden, pemilu pemilihan Bupati hanya kurang dari

1.000 masyarakat dari lebih 18.000 lebih masyarakat yang mempunyai hak pilih

dan tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat

47

Maguwoharjo dalam hal terlibat menjadi pengurus partai di tingkat Desa dan juga

yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif menunjukkan bahwa kesadaran

politik masyarakat di Desa Maguharjo sangat tinggi. Artinya dapat disimpulkan

bahwa Partisipasi dan Pendidikan politik yang ada sangat baik di Desa

Maguwoharjo ini.

E. SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana Pemerintah Desa

Tabel 10.

Prasarana dan sarana Pemerintahan Desa

No Uraian Jumlah Kondisi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Gedung kantor

Ruangan kerja

Balai Desa

Listrik

Air bersih

Telepon

Mesin tik

Meja

Kursi

Almari arsip

Komputer

Mesin fax

Kendaraan Dinas

Ruang BPD

1

8

1

Ada

Ada

Ada

3 Buah

58 Buah

269 Buah

15 Buah

10 unit

1 Unit

3 unit

1 ruangan

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Sumber monografi Desa Maguwoharjo

48

Dari Tabel diatas dapat di lihat bahwa sarana dan prasarana yang ada diKantor

Desa Maguwoharjo dapat disimpulkan telah sangat memadai. Oleh karena itu hal

ini diharapkan bisa memberikan dampak pelayanan yang baik kepada masyarakat.

2. Prasarana Dan Sarana Pendidikan

Prasarana pendidikan merupakan sarana yang dapat menunjang dalam

rangka untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan,

sarana yang ada di Desa Maguwoharjo yakni Prasarana dan Sarana Pendidikan

Formal Terdiri dari Gedung SMA/sederajat milik sendiri 6 buah. Gedung

SMP/sederajat milik sendiri 5 buah. Gedung SD/sedarajat milik sendiri 14 buah.

Gedung TK milik sendiri 5 buah. Gedung tempat bermain anak milik sendiri 2

buah. Perpustakaan Desa/kelurahan milik sendiri 1 buah. Sedangkan utuk

pendidikan formal Keagamaan terdapat Pondok pesantren berjumlah 5 buah oleh

kepemilikan swasta. Melihat data tersbut dapat disumpulkan jika Desa

Maguwoharjo memiliki sarana pendidikan yang menunjang.

3. Sarana Peribadatan

Kita tentu tahu bahwa sarana peribadatan sangat diperlukan dalam

meningkatkan keimanan kepada Sang Pencipta, ini juga dijelaskan dalam

pembukaan UUD Tahun 1945 pasal 29 yang mengatakan bahwa masyarakat dapat

memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Begitupun masyarakat

di Desa Maguwoharjo yang tidak lupa untuk melaksankan ibadahnya menurut

agama dan menurut kepercayaannya. Adapun jumlah sarana peribadatan di

49

Maguwoharjo adalah terdapat Masjid 50 buah, langgar/surau/mushola berjumlah

59 buah. Gereja Kristen Protestan berjumlah 6 buah,Gereja Katolik berjumlah 1

buah.

4. Prasarana Energi dan Penerangan

Listrik merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat yang sangat

penting, karena sarana energy ini juga sangat berdampak secara langsung terhadap

kelayakan hidup dan penunjang ekonomi masyarakat. Untuk masyarakat Desa

Maguwoharjo sendiri sudah mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya.

Adapun sarana dan prasarana Energi dan penerangan sendiri ketahui bahwa

seluruh penduduk Desa Maguwoharjo sudah dapat menikmati serta terjangkau oleh

sumber listrik Negara atau PLN yang dapat digunakan baik siang maupun

penerangan pada malam hari tanpa putus. Hal ini dikarenakan letak dan posisi dari

Desa Maguwoharjo sendiri berada didaerah perkotaan dan tidak jauh dari pusat

kota Yogyakarta.

5. Prasarana Olah Raga

Olah raga merupakan hal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam

menjaga kesehatan, oleh karena itu sarana dan prasarana olah raga sudah menjadi

kebutuhan yang wajib ada diDesa. Karna selain menjaga kesehatan tubuh juga

menjaga kebugaran,sehingga banyak hal-hal yang negatif bisa dihindari dengan

adanya ruang dan sarana dalam berolah raga terutama menghindari pergaulan-

pergaulan pemuda yang mengarah kearah yang negative. Untuk sarana dan

50

prasarana yang ada di desa maguwoharjo sendiri dapat kita lihat pada tabel

berikut :

Tabel 11.

Prasarana Olah Raga di desa Maguwoharjo

No Jenis prasarana Jumlah kondisi

1

2

3

4

5

6

7

Stadion

Lapangan sepak bola

Meja pingpong

Lapangan tenis

Lapangan voli

Lapangan basket

Pusat kebugaran

1 buah

3 buah

31 buah

3 buah

23 buah

2 buah

5 buah

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Sumber monografi desa maguwoharjo

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa ada banyak prasarana olah raga

yang ada di desa Maguwoharjo,Mulai dari stadion yang bisa di gunakan berbagai

fungsi baik untuk main bola,joging ataupun lari, Lapangan sepak bola yang

berjumlah 3 lapangan, meja Ping-pong yang berjumlah 31 meja, lapangan tenis 3

buah lapangan, serta lapangan volly, lapangan basket juga pusat kebugaran yang

berada di daerah Desa Maguwoharjo, Hal ini tentu membuat masyarakat yang ada

di Desa Maguwoharjo mempunyai banyak pilihan dalam berolah raga. Serta

membuka ruang interaksi social yang tinggi pula diantara masyarakat. Dapat

disimpulkan bahwa prasarana olah raga yang berada di Desa maguwoharjo sudah

baik.

51

6. Prasarana dan Sarana kesehatan

Tabel 12.

Prasarana dan sarana kesehatan

No Prasarana kesehatan Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Rumah sakit umum

Puskesmas

Puskesmas pembantu

Poliklinik/balai pengobatan

Apotek

Posyandu

Toko Obat

Kantor praktek Dokter

Rumah bersalin

Balai kesehatan ibu dan anak

3

1

1

8

8

20

2

18

1

1

Sarana Kesehatan Jumlah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Jumlah dokter umum

Jumlah dokter gigi

Jumlah dokter spesialis lainnya

Jumlah paramedis

Jumlah dukun bersalin terlatih

Bidan

Perawat

Dukun pengobatan alternatif

Jumlah dokter praktek

Laboratorium kesehatan

10 orang

5 orang

6 orang

30 orang

4 orang

10 orang

20 orang

5 orang

21 orang

1 orang

Sumber monografi Desa Maguwoharjo

52

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa ada banyak Prasarana dan sarana

yang tersedia di desa maguwoharjo. Kondisi ini sesuai dengan kondisi dilapangan

yang ditemukan oleh peneliti. Prasarana yang ada ini telah memadai dan bisa

melayani kebutuhan masyarakat desa terhadap pelayana kesehatan yang baik

dalam kehidupan sehari-hari.

7. Prasarana Air bersih dan Sanitasi

Tabel 13.

Prasarana air bersih dan Sanitasi desa Maguwoharjo

1. Prasarana Air bersih Jumlah

Jumlah sumur pompa

Jumlah sumur gali

Jumlah mata air

Jumlah bangunan pengolahan air bersih/minum

35 unit

8.810 unit

4 unit

1 unit

2. Sanitasi Jumlah

Saluran drainase/saluran pembuangan air limbah

Sumur resapan air rumah tangga

Jumlah MCK umum

Pemilik jumlah jamban keluarga

1 unit

9.652 Unit

3 unit

9.256 KK

Sumber monografi Desa Maguwoharjo

Kebutuhan dan ketergantungan manusia terhadap air sangatlah besar. Karna air

merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Begitu pula Sanitasi yang

menunjang kebersihan dan kesehatan masyarakat dan lingkungannya. Pada Tabel

diatas dapat dilihat bahwa masyarakat yang ada di Desa Maguwoharjo sangat

menggantungkan keberadaan sumber air mereka dalam memenuhi kebutuhan

hidup mereka melalui sumber air dari Sumur gali. Hal ini terlihat dengan

banyaknya mencapai 8.810 unit sumur gali yang ada kemudian diikuti oleh sumur

53

pompa yang hanya berjumlah 35 unit. Hal ini dapat disimpulkan kebutuhan

masyarakat terhadap air dapat tercukupi. Sedangkan untuk Sanitasi terlihat bahwa

hampir seluruh Kepala keluarga yang ada telah mimiliki jamban keluarga masing-

masing,yang mencapai 9.256 Kepala Keluarga. Dan juga di dukung dengan sumur

resapan keluarga yang mencapai 9.652 unit untuk menjaga pasokan air bagi

masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa masalah sanitasi diDesa Maguwoharjo telah

dikategorikan baik dan terurus.

8. Prasarana Hiburan dan Pariwisata

Tabel 14

Prasarana Hiburan dan pariwisata

No Jenis Prasarana Jumlah

1

2

3

4

Hotel

Museum

Restoran

Waterpark Jogja Bay

7 unit

1 unit

5 unit

1unit

Sumber data monografi Desa Maguwoharjo

Dari tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa desa maguwoharjo juga

memiliki tempat hiburan yang sangat berguna bagi pilihan berlibur masyarakat di

Desa. Selain itu hal ini juga tentunya berdampak terhadap pajak pendapatan desa,

peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, penyerapan tenaga kerja serta

meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat terhadap pemerintah Desa.

9. Prasarana dan Sarana Kebersihan

Tabel 15

Prasarana dan Sarana kebersihan Desa Maguwoharjo

No. Keterangan Jumlah/keterangan

1.

2.

3.

Tempat pembuangan sementara

Jumlah gerobak sampah

Jumlah tong sampah

2 lokasi

48 unit

650 unit

54

4. 5.

6.

Jumlah truck pengangkut sampah Jumlah satgas kebersihan

Pengelolaan Sampah lingkungan/RT

2 unit 20 kelompok

Secara swadaya

Untuk mengatasi masalah limbah rumah tangga di desa maguwoharjo juga

terdapat tempat-tempat pembuangan sampah sementara di 2 lokasi, diikuti oleh

gerobak sampah yang berjumlah 48 unit, tong sampah yang berjumlah 650 unit,

disertai truck pengangkut sampah sebanyak 2 unit dengan satgas kebersihan 20

kelompok. Sedangkan pengelolaan sampah lingkungan/RT dikelola oleh

masyrakat secara swadaya tergantung kebijakan masing-masing RT.

F. KEADAAN PEMERINTAH DESA MAGUWOHARJO

1. Struktur Organisasi Pemerintah desa Maguwoharjo

Desa sebagai satu kesatuan hukum berhak mengatur dan mengurus

kepentingan daerahnya sendiri, dalam hal ini desa berhak mempunyai pemerintahan

sendri untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendri dalam hal ini adalah

pemerintahan desa Maguwoharjo.

Suatu desa dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh

penduduk desa dan ditetapkan oleh BPD disahkan oleh Bupati.Dalam menjalankan

tugasnya Kepala Desa dibantu oleh sekretaris dan kepala Urusan,kepala Seksi

disesuikan dengan tugas dan fungsi masing-masing.

55

Struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa Maguwoharjo adalah terdiri

dari Pemerintah Desa dan perangkat. Seperti yang disajikan dalam struktur organisasi

pemerintah Desa Maguwoharjo sebagai berikut:

Gambar.2

Struktur Organisasi dan tata kerja pemerintahan

Desa Maguwoharjo periode tahun 2014-2019.

Pemerintah desa Maguwoharjo terdiri dari pemerintah desa yang dipimpin

oleh satu kepala desa yaitu H. Imindi Kasmiyanta, S.Pd., dibantu oleh satu orang

sekretaris desa yang bernama Heri Santoso, dengan 3 orang kepala urusan dan

dibantu 4 orang staff,serta terdiri dari 3 kepala seksi juga dibantu 4 orang staff.

Terdiri dari Urusan TU dan umum yang bernama Lilik Nuryahya, S.IP., Staff

umum yang bernama Ardi Fadilah, A.M.d., Sukisno, SH, dan Slaga Sriyana.

Urusan keuangan yang bernama Nurbiantara , SE, dan staf keuangan yang

bernama Sigit Supriyanto, Urusan perencanaan yang bernama H. Muh. Fauzi,

56

S.H.I dan orang staf yaitu seksi pemerintahan bernama Edi Suwandono, Staff

pemerintahan yang bernama Danang Wahyu, Seksi kesejahteraan yang bernama

Bims Injan P, A.Md., Staff kesejahteraan yang bernama Sri Hartini, seksi

pelayanan bernama M. Zabidi dibantu oleh staff pelayanan yang bernama Iwan

Widi P dan staff pelayanan yang bernama Suhardi, S.T.serta dibantu oleh 20

kepala dusun atau pedukuhan.

Keduapuluh kepala dusun di desa Maguwoharjo tersebut adalah yang terdiri

dari (1) Dukuh kembang yang bernama Suherni Eka Wati, (2) Dukuh Karang

Ploso yang bernama Purwanto, (3) Dukuh Sambilegi Kidul yang bernama Febri

Supriyanto, (4) Dukuh Sambilegi Lor yang bernama Supalar, (5) Dukuh Ringin

Sari yang bernama Mujiyana, BA, (6) Dukuh Meguwo bernama Sri Harni, (7)

Dukuh Setan bernama Maryanto, (8) Dukuh Sembego yang bernama Sri Harni,

(9) Dukuh Banjeng yang bernama Ikhwan M. Fauzi, (10) Dukuh Tajem yang

bernama Suharjono, (11) Dukuh Kalongan yang bernama Kismiyadi, (12) Dukuh

Nayan yang bernama Wahadi Basuki, (13) Dukuh Corongan yang bernama

Sumaryanto, (14) Dukuh Demangan yang bernama Supomo, (15) Dukuh

Nanggulan yang bernama Sasmita, (16) Dukuh Pugeran yang bernama Supriyana,

(17) Dukuh Sanggrahan yang bernama Hoho, (18) Dukuh Jenengan yang bernama

M. Jamadi, SIP, (19) Dukuh Krodan yang bernama Sunaryo, SE, dan (20) Dukuh

Denokan yang bernama Wiji Samsidi, SIP.

57

2. Kondisi Personalia Pemerintah Desa Maguwoharjo

Dari susunan organisasi seperti diatas struktur organisasi telah terisi semua sesuai

bidang dan di bantu oleh beberapa staf, dan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Kepala Desa : 1 orang

b. Sekertaris Desa : 1 orang

c. Kepala Urusan : 3 orang

d. Kepala Seksi : 3 orang

e. Staff : 8 orang

f. Kepala Pedukuhan : 20 orang

Dari data di tersebut dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintah desa

Maguwoharjo telah lengkap secara administrarif dan tidak ada satupun posisi yang

kosong,hal ini tentu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal

kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.