laporan pelaksanaan pembangunan zona...

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

79 | P a g e

KATA PENGANTAR

Puji Syukur pada Ilahi Laporan Pelaksanaan Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel

Surabaya telah selesai disusun.

Untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan

Ampel Surabaya, maka UIN Sunan Ampel Surabaya membentuk Tim

yang bertugas untuk: (a) menyusun rencana dan agenda kerja; (b)

melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju

WBK dan WBBM; (c) melakukan pemantauan atas pelaksanaan

pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM; (d) melakukan

pembangunan ZI sesuai program kerja yang telah ditetapkan; (e)

melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara manual

maupun secara elektronik; (f) mengupayakan terpenuhinya seluruh

dokumen pendukung pembangunan ZI; (g) melakukan monev

terhadap capaian target yang telah ditetapkan; dan (h) melaporkan

hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.

Adapun ruang lingkup Pembangunan Zona Integritas UIN

Sunan Ampel Surabaya ini meliputi dua hal, yakni komponen

pengungkit dan komponen hasil. Pada komponen pengungkit terdiri

dari: (1) Manajemen Perubahan, (2). Penataan Tatalaksana, (3).

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, (4). Penguatan

Akuntabilitas, (5). Penguatan Pengawasan, dan (6). Peningkatan

Kualitas Pelayanan Publik. sedangkan pada komponen hasil meliputi:

(1) pemerintah Bersih dan Bebas KKN, dan (2) Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik.

Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya ini, terdiri dari empat

80 | P a g e

bab, yakni Bab 1 adalah Pendahuluan, Bab II disajikan tentang

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya, Bab III dipaparkan tentang

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas


(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Bab IV adalah Hasil

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017, dan Bab yang

terakhir adalah Bab V yakni Penutup.

Semoga Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya ini dapat

memberikan manfaat untuk bahan perbaikan pelaksanaan

Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya di tahun

berikutnya.

Surabaya, 25 Desember 2017

Ketua Tim,

Dr. Hj. Zumrotul Mukaffa, M.Ag NIP. 197010151997032001

81 | P a g e

DAFTAR ISI

Kata Pengantar …………………………………………………………. i

Daftar Isi …………………………………………………………………. ii

BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………... 1

1. Latar Belakang …………………………..………….

2. Dasar Hukum …………………………………………

3. Tahap-tahap Pembangunan Zona Integritas …

4. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani UIN

Sunan Ampel Surabaya …………………………….

1

3

4

5

BAB II. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA ….......

7

BAB III. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN

MELAYANI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA ……….

20

BAB IV. HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN

ZONA INTEGRITAS UIN SUNAN AMPEL

SURABAYA TAHUN 2017 ……………………………….

45

BAB V. PENUTUP ………………………………………………..... 73

1. Kesimpulan …………………………..………………..

2. Hambatan ………………………………………………

73

78

LAMPIRAN

1 | P a g e

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan

dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan

korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana

tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55

Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan

Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Upaya percepatan pencegahan

dan pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen pemerintah

yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti

Korupsi Tahun 2003.

Pemerintah juga telah memantabkan diri untuk berupaya

menjadi good government sebagaimana yang tertuang dalam

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010-2025. Gayung bersambut, pemerintah

melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186

Tahun 2017 menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama.

Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah melakukan

pembangunan Zona Integritas terhadap beberapa Satuan Organisasi/

Satuan Kerja/ Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama.

Melalui Keputusan Agama Nomor 265 Tahun 2015 tentang Penetapan

Satuan Kerja sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas

menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

2 | P a g e

Bersih dan Melayani (WBBM), Kementerian agama melaksanakan

pembangunan Zona Integritas. UIN Sunan Ampel Surabaya telah

diberikan amanah sebagai salah satu Satuan Kerja Pilot Project

pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sejak tahun 2016 UIN Sunan Ampel Surabaya dengan langkah

tegas dan tegap bergerak untuk membangun Zona Integritas Menuju


Melayani (WBBM). Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya membentuk

Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

UIN Sunan Ampel Surabaya. Tim Kerja ini betugas untuk menyusun

rencana dan agenda kerja; melakukan internalisasi dan implementasi

pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan UIN Sunan

Ampel Surabaya; melakukan pemantauan atas pelaksanaan

pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan UIN Sunan

Ampel Surabaya; melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan

program kerja yang telah ditetapkan; melakukan penilaian mandiri

pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik;

mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung

pembangunan ZI; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap

capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara

manual maupun secara elektronik; serta melaporkan hasil

pelaksanaan tugas kepada Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.

Setelah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Kerja

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN

Sunan Ampel Surabaya, maka untuk melihat sejauh mana

pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di UIN Sunan Ampel

Surabaya, maka dipandang sangat perlu untuk dilakukan monitoring

dan evaluasi.

3 | P a g e

2. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.

b. Undang-Undang Nonor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3874.

c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang

Tahun 2012-20125 dan Jangka Mennegah Tahun 2012-2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122)

d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi.

e. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

f. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun

2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani pada Kementrian Agama.

g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

h. Statuta UIN Sunan Ampel Surabaya

i. Standar Pelayanan Minimum IAIN Sunan Ampel Surabaya

j. Ortaker UIN Sunan Ampel Surabaya

k. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sunan Ampel Surabaya

l. Rencana Strategis Bisnis (RSB) UIN Sunan Ampel Surabaya

m. Rencana Kerja Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani (WBBM) UIN Sunan Apel Surabaya Tahun 2017.

4 | P a g e

3. TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2017

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju


Melayani (WBBM) pada Lingkungan Kementerian Agama, terdapat

beberapa tahapan dalam Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan

Ampel Surabaya, yakni:

a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel

Surabaya

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM) di UIN Sunan Ampel Surabaya telah dilakukan pada

tahun 2016.

Sebagian besar pegawai UIN Sunan Ampel Surabaya telah

menandatangani Pakta Integritas. Pencanangan Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan

Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di UIN Sunan Ampel

Surabaya dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara

luas. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat

memantau, mengawal, mengawasi serta berperan serta dalam

program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang

pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UIN

Sunan Ampel Surabaya

Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari


Sunan Ampel Surabaya difokuskan pada penerapan enam

komponen pengungkit. Enam komponen pengungkit tersebut

adalah Komponen Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana,

Penatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas,

5 | P a g e

Penguatan Pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan

publik.

Adapun tahapan dalam proses pembangunan Zi ada empat, yakni

pemilihan satuan kerja, evaluasi, pengusulan, dan penetapan.

Selanjutnya proses pemilihan Satuan Kerja yang berpotensi

sebagai ZI dilakukan oleh Tim Kerja Pembangunan ZI

Kementerian.

4. TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU

WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH DAN MELAYANI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari


Sunan Ampel Surabaya terdiri dari penanggungjawab, Ketua, Wakil

Ketua, Sekretaris, Sekretariat, dan anggota tim. Sesuai dengan

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun

2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani pada Kementrian Agama BAB II Bagian C, maka tugas

Tim Kerja Pembangan ZI Menuju WBK dan WBBM UIN Sunan Ampel

Surabaya adalah :

1). Menyusun rencana dan agenda kerja;

2). Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan ZI

menuju WBK dan WBBM di lingkungan UIN Sunan Ampel

Surabaya;

3).Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan ZI

menuju WBK dan WBBM pada Sator/Satker/UPT di lingkungan

UIN Sunan Ampel Surabaya;

4). melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan program kerja yang

telah ditetapkan;

5). Melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara

manual maupun secara elektronik;

6 | P a g e

6). Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung

pembangunan ZI;

7). Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang

telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun

secara elektronik

8). Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan UIN Sunan

Ampel Surabaya.

Dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan

WBBM, UIN Sunan Ampel Surabaya bangkit dalam membangun 6

(enam) komponen pengungkit, yakni: 1). Komponen Manajemen

Perubahan; 2). Komponen Penataan Tatalaksana; 3). Komponen

Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 4). Komponen

Penguatan Akuntabilitas; 5). Komponen Penguatan Pengawasan;

6). Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

7 | P a g e

BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah


(WBBM) menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017

adalah (1). Menyusun rencana dan agenda kerja; (2). Melakukan

internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM

pada Sator/Satker/UPT; (3).Melakukan pemantauan atas pelaksanaan

pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Sator/Satker/UPT di

lingkungannya; (4). melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan

program kerja yang telah ditetapkan; (5) Melakukan penilaian mandiri

pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik; (6).

Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan

ZI; (7). Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang

telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara

elektronik; dan (8). Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan

Sator/Satker/UPT.

Adapun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju


Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut:

8 | P a g e

Tabel 2.1.

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya

NO PROGRAM TUJUAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN HASIL RENC

AKSI/DOKUMEN TIMELI

NE PJ KOD

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Mencanangkan

KesiapanPembangunan ZonaIntegritas diUIN Sunan Ampel Surabaya

Terwujudnya rencanaPemba-ngunan Zona Integritasmenuju Wilayah Bebas dariKorupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Publikasi rencana Pembangunan ZonaIntegritas di UIN Sunan Ampel Surabaya

Terpublikasinya kesiapan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam PembangunanZona Integritas bagi aparat UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat

1. Pencanangan Zona Integritas

2. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur sipil UIN Sunan Ampel Surabaya

100% 100%

Laporan Kegiatan Sosialisasi / Pakta Integritas ttd

Sudah SPI 1.0.1 1.0.2

2 MensosialisasikanRencana Kerja Pembangunan ZonaIntegritas di UIN Sunan Ampel Surabaya

Tersosialisasinya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Bagi pegawai UIN Sunan Ampel SUrabaya

Kesiapan aparat UIN Sunan Ampel Surabayasebagai WilayahPembangunan ZonaIntegritas

Terwujudnya kesiapan aparatUIN Sunan Ampel Surabayasebagai Wilayah Pembangunan Zona Integritas

1. Penyusunan Rencana kerja 2. Penyampaian rencana kerja

kepada seluruh aparat UIN Sunan Ampel Surabaya

3. Penyampaian kebijakan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas

4. Publikasi Pembangunan Zona Integritas melalui Website, Spanduk, Banner

100% 100% 100% 100%

Dokumen Rencana Kerja Sosialisasi Kode Etik – surat edaran / buku cetakan Web, Standing banner, buku, panflet

Tim 2.0.1 2.0.2 2.0.3 2.0.4

3 Mewujudkan Komponen Pengungkit di

Terwujudnya perubahan secara sistematis dan

Penyusunan Tim Kerja

Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan

1. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk

100%

SK Tim/ Perlu deskripsi proses

Sudah 3.1.1

9 | P a g e

Bidang ManajemenPerubahan

konsisten mekanisme kerja, pola pikir(mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik.

Ampel Surabaya Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya

2. Merumuskan tugas Tim Kerja

100%

pembentukan Rumusan Tugas Tim

3.1.2

Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Intergritas

Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas

2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan

3. Mensosialisasikan rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan Ampel Surabaya

100% 100% 100%

Dokumen Rencana Kerja SK Rektor Web, Standing banner, buku, panflet

Sudah 3.2.1 3.2.2 3.2.3

Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi rencana Pembangunan ZonaIntegritas

Terlaksanannya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas

2. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi

3. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi

4. Menyusun laporan hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi

100% 100% 100% 100%

Instrumen monev Dokumen monev Tindak lanjut Dokumen laporan

Tim/ Lilik Tim

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

Perubahan Pola Pikirdan Budaya Kerja

Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja aparat UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

2. Menetapkan agen perubahan dengan SK Rektor

3. Internalisasi budaya kerja

100% 100% 100% 100%

Rapim/ pelatihan kepemimpinan SK Rektor ttg Tim agen perubahan Web, Standing banner, buku, panflet Laporan kegiatan

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4

10 | P a g e

4. Melibatkan semua aparatur UIN Sunan Ampel Surabaya dalam Pembangunan Zona Integritas

Tim Agen Perubahan

4 Mewujudkan Komponen Pengungkitdi bidang tata laksana

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien serta terukur.

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas diUIN Sunan Ampel Surabaya

1. Menetapkan SOP yang mengacu kepada proses bisnis di UIN Sunan Ampel Surabaya

2. Menerapkan SOP secara konsisten

3. Mengevaluasi SOP dan menindak lanjuti hasil evaluasi.

100% 100% 100%

SK Rektor ttg SOP Sudah Sudah

4.1.1 4.1.2 4.1.3

E-Office Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja civitas UINSA

1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi;

2. Membuat aplikasi untuk memudahkan civitas dalam pelaksanaan tugas (SIMPEG, SIAKAD, SIMAK, BMN, Aplikasi Finger Print, SIMDIKLAT);

3. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan serta masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima dari UINSA (SIAKAD, Pendaftaran Mahasiswa Baru Online)

4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.

100% 100% 100% 100%

Print screen Print screen Simpeg, SIMAK, finger Siakad, pendaftaran mhs baru online

Proses Tersedia Tersedia

Tim

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4

Keterbukaan Terwujudnya kemudahan 1. Membuat kebijakan tentang 100% SK Rektor, cari Fajar 4.3.1

11 | P a g e

Informasi Publik

dalam mendapatkan informasi dari UINSA

keterbukaan informasi publik, berupa Peraturan dan Surat Keputusan Rektor;

2. Website, media social, brosur, audio visual, spanduk, dan banner dalam memberikan informasi kepada publik;

3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di UINSA.

100% 100%

dasar hukum UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Brosur maba Website Spanduk, Banner, CD Profile UIN Monev

4.3.2 4.3.3

5 Mewujudkan komponen Pengungkit di bidang Penataan Sistem Manajemen SDM

Meningkatnya profesionalisme SDM UINSA

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

Meningkatnya efektifitas manajemen SDM UINSA

1. Membuat rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikanUINSA;

2. Rekrutmen pegawai dan penempatan sesuai kebutuhan/peta jabatan di UINSA;

3. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap penempatan pegawai baruUINSA.

100% 100% 100%

e-formasi dan dokumen ABK rasio dosen dengan mahasiswa Analisis penempatan Pegawai Baru Lap monev: dampak penempatan pegawai baru

5.1.1 5.1.2 5.1.3

Pola Mutasi Internal


1. Melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan dalam rangka pengembangan karier pegawai

2. Menetapkan pola mutasi sesuai kebijakanKemenag;

3. Memonitoring dan mengevaluasi rotasi internal.

100% 100% 100%

Dokumen pola mutasi, analisis antar-jabatan, Membuat Ceklist analisis mutasi pegawai s.d.a kompetensi Lap monev

Bu Evy

5.2.1 5.2.2 5.2.3

12 | P a g e

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Meningkatnya profesionalismeSDM UINSA

1. Melaksanakan analisis kebutuhan training untuk pengembangan kometensi pegawai

2. Menyusun rencana program pengembangan kompetensi SDMberbasis kinerja pegawai;

3. Melakukan analisis kesenjangan kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi jabatan

4. Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi dengan pola rekrutmen terbuka dengan seleksi.

5. Mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan UINSApada lembaga lain untuk meningkatkan kompetensi.

6. Memonitoring dan mengevaluasi hasil pelatihan/ pengembangan SDM

100% 100% 100%

Jabatan+Syarat vs Keadaan riil Dokumen program pelatihan Dokumen analisis Publikasi rencana pelaksanaan pelatihan Barjas, serdos, auditor dll Instrumen monev -> Bu Lilik

Kepeg

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6

Penetapan Kinerja Individu

Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada civitas UINSA

1. Menetapkan uraian jabatan/uraian tugas

2. Membuat penetapan kinerja pegawai sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja;

3. Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerja individu level diatasnya;

100% 100% 100% 100%

SK Rektor/Buku saku Dokumen SKP / Kontrak IKU Analisis perbandingan SKP bawah-atas

5.4.1 5.4.2 5.4.3

13 | P a g e

4. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik,yaitu harian, mingguan, bulanan dan semesteran;

5. Memberikan reward kepada pegawai berdasarkan penilaian kinerja individu;

Penilaian LKH-LKB-LKS Pedoman pemberian reward/SK Remun

5.4.4

Penegakan Aturan Disiplin/ kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai

Meningkatnya Disiplin SDM UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Sosialisasi berkelanjutan atas aturan kedisiplinan/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

2. Menerapkan absensi pegawai dengan fingerprint (sidik jari)

3. Membuat surat izin apabila ada SDM yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari

4. Memberikan punishment bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin

100% 100% 100% 100%

Stand banner, buku saku Print screen Contoh Contoh Potongan remun untuk pegawai yang terlambat

5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4

Sistem Informasi Kepegawaian

Meningkatnya transparansi dan keakuratan data SDM UINSA

Memutakhirkan data secara berkala pada SIMPEG

100%

Validasi simpeg Agustus 2016

5.6.1

6 Mewujudkan komponen Pengungkit di bidang akuntabilitas kinerja

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja universitas

Keterlibatan Pimpinan

Meningkatnya peran pimpinan terhadap kinerja Universitas

1. Menetapkan sasaran kinerja, indikator capaian kinerja berdasarkan renstra universitas

2. Membentuk tim verifikasi & validasi usulan program kegiatan dan alokasi

100% 100%

IKU Kemenkeu SK peny prog melekat pd jabatan (Tim Telaah RKAKL)

6.1.1 6.1.2

14 | P a g e

kebutuhan anggaran 3. Melibatkan Pimpinan secara

langsung pada saat penyusunan perencanaan

4. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja

5. Memantau pencapaian kinerja secara berkala

100% 100% 100%

SOP perencanaan (menggambarkan keterlibatan pimpinan) SOP – sda... ttg IKU SOP hal 181 SOP pemantauai – sda..

6.1.3 6.1.4 6.1.5

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SDM UINSA

1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil

2. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

3. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART a) SPESIFIC-jelas, tidak

mengundang multi interpretasi

b) MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)

c) ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)

d) RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

e) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

100% 100% 100%

Dokumen perencanaan RSB – RKA0KL dll IKU Kemenkeu

6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4

15 | P a g e

4. Menyusun laporan kinerja

tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja

5. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

6. Menempatkan aparatur yang telah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja

100% 100%

6.2.5 6.2.6

7 Mewujudkan Komponen Pengungkit dibidang Penguatan Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di UINSA

Pengendalian Gratifkasi

Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh SDM UINSA

1. Membuat kampanye publik (public campaigin) tentang pengendalian gratifikasi

2. Menginplementasikan Pengendalian gratifikasi di UINSA

100% 100%

Stand banner, integrasi dlm KEM/KEPeg, Sos Web, Instruksi penyerta-an dlm pengumuman) (perlu df bentuk gratifikasi) 1)Prosedur penanganan grat -SOP, 2) Integrasi percepatan pengend melalui Agen Perubahan

7.1.1 7.1.2

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kehandalan pengelolaan aset Negara

1. Membangun Lingkungan Pengendalian di UINSA

2. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan di UINSA

3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi

100% 100% 100% 100%

Membuat Pedoman pengendalian internal SOP penilaian dan pengendalian risiko Menyiapkan Identifikasi risiko

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4

16 | P a g e

4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada semua SDM UINSA

Disampaikan dalam setiap forum

Pengaduan Masyarakat

Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di UINSA

1. Menginplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di UINSA

2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat

3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

4. Menindaklanjuti hasil evalusi atas penanganan pengaduan masyarakat

100% 100% 100% 100%

Perlu pedoman pengelolaan Dumas dan WBS (menjaga kerahasiaan dan perlindungan pelapor) Kotak Dumas, Stand banner, brosur, stiker Membuat Pedoman dan SOP Dumas KMA 95/2014 Pedoman Pengelolaan Dumas dan Whistle Blowing

7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4

Whistle Blowing System

Mewujudkan tatakelola yang baik melalui kepatuhan terhadap peraturan perundangan

1. Melakukan internalisasi whistle blowing system di kalangan pegawai UINSA

2. Menerapkan dan mempublikasikan whistle blowing system di UINSA

3. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System

4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

100% 100% 100%

Stand banner pedoman pengelolaan Dumas dan WBS KMA 95/2014 Pedoman Pengelolaan Dumas dan Whistle Blowing

7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4

17 | P a g e

Penanganan benturan kepentingan

Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di UINSA

1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

2. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan

3. Menginplementasikan penanganan benturan kepentingan

4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

100% 100% 100% 100% 100%

Membuat pemetaan dan identifikasi BK Sosialisasi dan internalisasi BK KMA 225/2015 Pedoman penanganan BK

7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5

8 Mewujudkan komponen Pengungkit dibidang Peningkatan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kualitas daninovasi pelayanan publik di UIN Sunan Ampel Surabayauntuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan terhadap para pihakyang memerlukan pelayanan di UIN Sunan Ampel

Standar Pelayanan

Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasipelayanan nasional di UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Membuat kebijakan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya

2. Mempublikasikan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya

3. Monitoring pelaksanaan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya

4. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di UIN Sunan Ampel Surabaya

100% 100% 100%

SPM – proses, dsertai SOP pelaksanaan Web, dimasukkan di buku pedoman akademik Dokumen SPM periodik

8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4

Budaya Pelayanan Prima

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau di UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Mensosialisasikan dan atau mengadakan pelatihan terhadap pegawai tentang kode etik, estetika, dan capacity building

2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang

100% 100%

Kegiatan pelatihan atau pendampingan (identifikasi bentuk, kebutuhan) Informasi-

8.2.1 8.2.2

18 | P a g e

Surabaya

dapat diakses melalui berbagai media

3. Memiliki sistem reward and

punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan konpensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

4. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi di UIN Sunan Ampel Surabaya

5. Mengembangkan inovasi layanan

100% 100%

Kehumasan (identifikasi bentuk dan kebijakan informasi layanan) Menyediakan kompensasi atas inkonsistensi standar layanan Lt 1 TT-A Banner alur, sms center (kerjasama provider sms terkirim otomatis), sms berantai

8.2.3 8.2.4 8.2.5

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Meningkatnya indeks kepuasanmasyarakat terhadappenyelenggaraan pelayananpublik di UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Melakukan survey kepuasan masyarakat setiap semester

2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka

3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya

100% 100% 100%

Survey Publikasi hasil pada web, banner dll Tindak lanjut

8.3.1 8.3.2 8.3.3

9 Mewujudkan Indikatorhasil dibidangPemerintahan yangBersih dan Bebas dariKKN

Terwujudnya Pemerintahan yangbersih dan bebas dari KKN

Nilai persepsi Korupsi

Terwujudnya aparatur UIN Sunan Ampel Surabaya yang bersih dan bebasKKN

Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di UIN Sunan Ampel Surabayayang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang

100% 9.1.1

Persentase penyelesaian TLHP

Terwujudnya penyelesaian Tindak lanjut hasil pengaduan diUIN Sunan Ampel Surabaya

Melakukan perhitungan atasPenyelesaian tindaklanjut hasilpengaduan di UIN Sunan Ampel Surabaya

100% 9.2.1

10 Mewujudkan Indikator Hasil

Terwujudnya peningkatan

Nilai persepsi kualitas

Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di UIN Sunan Ampel

100% 10.0.1

19 | P a g e

di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

pelayanan kepadamasyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya

Surabaya yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang

20 | P a g e

BAB III

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH DAN MELAYANI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Komponen pertama dalam Pembangunan Zona Integritas


Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Manajemen Perubahan.

Manajemen Perubahan ini bertujuan mengubah secara sistematis dan

konsisten mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja individu di

lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Indikator dari dilaksanakan menejemen perubahan dalam

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini adalah:

a. Telah disusunnya tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju


dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya’

b. Telah disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas


Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya,

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel

Surabaya,

d. Serta telah melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja

di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring

dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas


21 | P a g e

(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya, maka didapatkan hasil sebagai

berikut:

a. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya telah membentuk Tim



Sunan Ampel Surabaya.

Tim ini terdiri dari:

Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Abd. A’la, M.Ag

Ketua : Dr. Hj. Zumrotul Mukaffa, M.Ag

Wakil Ketua : Drs. Nur Arifin, MM

Sekretaris : Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I

Koordinator

Sekretariat

: Evy Luailik, MM

Anggota Sekretariat : 1. Arillia Rachma

2. Hanik Maria Bintara Wangi

Anggota Tim :

1. Manajemen Perubahan

Koordinator : Dr. Iskandar Ritonga

Anggota : 1. Elly Fatmawati

2. Khoirul Umami

3. Shita Komala Sari

2. Penataan Tatalaksana

Koordinator : Hasbullah Hilmi

Anggota : 1. Dr. Phil. Khoirun Niam

2. Nita Yalina

3. Dr. Nafi’ Mubarok, M.HI

4. Hery Rusmanto

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Koordinator : Alful Laila, M.M

Anggota : 1. Samsul Huda

2. Ainun Hidayati, S.Ag

3. Nurul Hilalliyah

22 | P a g e

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Fajar, M.HI

Anggota : 1. Rahayu Winarniningsih

2. Ani Astuti, SE

5. Penguatan Pengawasan

Koordinator : Fadjrul Hakam Chozin

Anggota : 1. Dr. Khorriyatul Khotimah, M.Psi

2. Mega Ayundya

6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Fajruddin Fatwa

Anggota : 1. Ahmad Lubab, M.Si

2. Nanang Kholidin, M.Pd.I

b. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) UIN telah membuat Rencana Kerja

Pembangunan Zona iNtegritas menuju WBK dan WBBM.

c. Sedang dilakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN

Sunan Ampel Surabaya,

d. Perubahan pola pikir telah dilakukan di UIN Sunan Ampel

Surabaya dengan adanya tim agen perubahan.

e. Tim agen perubahan ini terdiri dari para pimpinan di

lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, yakni Rektor, Wakil

Rektor, Dekan, wakil Dekan di Fakultas, Direktur

Pascasarjana, dan Kepala Bagian di UIN Sunan Ampel

Surabaya.

f. UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah melaksanakan 5

budaya kerja kementerian Agama. hal ini terlihat dari

sosialisasi dan pelatihan budaya kerja.

Adapun dokumen yang telah ada di komponen ini adalah:

23 | P a g e

1. SK Tim Kerja

2. Rapat Seleksi anggota Tim Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah


Surabaya

3. Daftar hadir rapat seleksi Tim Pembangunan Zona Integritas



Surabaya

4. Notulen rapat seleksi Tim Pembangunan Zona Integritas



Surabaya

5. Mekanisme pembentukan tim kerja

6. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas



Surabaya

7. Foto, daftar hadir, notulen sosialisasi pembangunan ZI

8. Foto, daftar hadir, notulen sosialisasi pembangunan ZI

9. SK Agen perubahan

10. Program Kerja Agen Perubahan

2. PENATAAN TATALAKSANA

Komponen kedua dalam Pembangunan Zona Integritas menuju


Melayani (WBBM) adalah Penataan Tatalaksana. Penataan

Tatalaksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien

dan terukur.

24 | P a g e

Indikator dilakukannya penataan tatalaksana ini adalah:

tersusunnya prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan

utama, e-office, dan keterbukaan informasi publik. UIN Sunan Ampel

Surabaya telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) UIN

Sunan Ampel Surabaya yang telah disahkan oleh Rektor UIN Sunan

Ampel Surabaya pada tahun 2015. SOP UIN Sunan Ampel Surabaya

memuat tentang 128 SOP Bagian –Bagian yang ada di UIN Sunan

Ampel Surabaya. Adapun rincian SOP – SOP tersebut adalah:

1. SOP Pendaftaran Calon Mahasiswa (Bagian AAKK_Akademik)

2. SOP Registrasi Mahasiswa (Bagian AAKK_Akademik)

3. SOP Pendaftaran Mata Kuliah(Bagian AAKK_Akademik)

4. SOP Survey Proses perkuliahan oleh Mahasiswa(Bagian

AAKK_Akademik)

5. SOP Pelaksanaan Kuliah(Bagian AAKK_Akademik)

6. SOP Praktikum dalam Mata Kuliah(Bagian AAKK_Akademik)

7. SOP UTS dan UAS(Bagian AAKK_Akademik)

8. SOP Pelayanan Laboratorium Bahasa (Bagian

AAKK_Akademik)

9. SOP Praktek Pengalaman Lapangan(Bagian

AAKK_Akademik)

10. SOP Kepenasehatan Akademik(Bagian AAKK_Akademik)

11. SOP Seminar Proposal Skripsi(Bagian AAKK_Akademik)

12. SOP Penyusunan Skripsi(Bagian AAKK_Akademik)

13. SOP Penyelenggaraan Ujian Komprehensif (Bagian

AAKK_Akademik)

14. SOP Penyelenggaraan Ujian Skripsi (Bagian

AAKK_Akademik)

15. SOP Pencatatan Hasil Evaluasi Belajar/ Ujian (Bagian

AAKK_Akademik)

16. SOP Penyelenggaraan Wisuda (Bagian AAKK_Akademik)

17. SOP Mutasi Mahasiswa (Bagian AAKK_Akademik)

18. SOP Sanksi terhadap mahasiswa (Bagian AAKK_Akademik)

25 | P a g e

19. SOP Asistensi Dosen (Bagian AAKK_Akademik)

20. SOP Peninjauan Kurikulum (Bagian AAKK_Akademik)

21. SOP Penyusunan Anggaran (Bagian AAKK_Akademik)

22. SOP Beasiswa Bidik Misi (Bagian AAKK_Kemahasiswaan)

23. SOP Layanan Beasiswa Bank Indonesia (Bagian

AAKK_Kemahasiswaan)

24. SOP Layanan Beasiswa Miskin (Bagian

AAKK_Kemahasiswaan)

25. SOP Layanan Beasiswa Supersemar (Bagian

AAKK_Kemahasiswaan)

26. SOP Layanan Beasiswa Umum (Bagian

AAKK_Kemahasiswaan)

27. SOP Pengajuan Pengurus Baru UKK_UKM (Bagian

AAKK_Kemahasiswaan)

28. SOP Pengajuan Turnamen, Kompetensi dan Musabaqoh

(Bagian AAKK_Kemahasiswaan)

29. SOP Persetujuan Pencairan Dana Kegiatan UKM (Bagian

AAKK_Kemahasiswaan)

30. SOP Kerjasama

31. SOP penataan Arsip Dinamis di Bagian Kerjasama

32. SOP Pengelolaan Surat Keluar di Bagian Kerjasama

33. SOP Pengelolaan Surat Masuk di Bagian Kerjasama

34 s.d. 64. SOP Biro AUPK (Umum, Perencanaan dan

Keuangan)

65 s.d. 91. SOP Pascasarjana

92 s.d. 102. SOP Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

103 s.d. 109. SOP Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Masyarakat (LP2M)

110. SOP Satuan Pengawas Internal (SPI)

111 s.d. 116. SOP Perpustakaan

117 s.d. 120. SOP Pusat Pengembangan Bahasa Asing (P2BA)

121 s.d. 122. SOP Ma’had

123 s.d. 124. SOP Pusat Bisnis

26 | P a g e

125 s.d. 126. SOP Pusat Teknologi dan Pangkalan Data

127 s.d. 128. SOP Klinik

UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah mempunyai Standar

Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal ini sudah

direview dan sudah disusun draft Standar Pelayanan Minimal

UIN Sunan Ampel Surabaya.

Dalam hal keterbukaan informasi publik, melalui website

www.uinsby.ac.id, UIN Sunan Ampel Surabaya telah

melakukan keterbukaan informasi publik. masyarakat bisa

mengetahui berbagai informasi terkait UIN Sunan Ampel

Surabaya.

Gambar 3.1.

Tampilan Website UIN Sunan Ampel Surabaya

yang memuat berbagai Informasi Publik

http://www.uinsby.ac.id/�

27 | P a g e

Gambar 3.2.

Tampilan Website UIN Sunan Ampel Surabaya

yang memuat fitur Pengumuman, Agenda Kampus, serta Kerjasama

Gambar 3.3.

Informasi Publik tentang Kegiatan UIN Sunan Ampel Surabaya Hari Amal

Bhakti Kemenag ke 72

28 | P a g e

Gambar 3.4.

Informasi Publik tentang Kegiatan UIN Sunan Ampel Surabaya Pembangunan

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Gambar 3.5.

Informasi Publik tentang Test TOEIC

29 | P a g e

Gambar 3.6.

Informasi Publik tentang Journal UINSA yang terindeks Scopus

Gambar 3.7.

Informasi Publik tentang Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya

30 | P a g e

Gambar 3.8.

Informasi Publik tentang UINSA Integrated Information System

Gambar 3.9.

Informasi Publik tentang Simpeg, Siakad, e-kinerja

UIN Sunan Ampel Surabaya

31 | P a g e

Gambar 3.10.

Informasi Publik tentang Sistem Informasi Kepegawaan


Gambar 3.11.

Informasi Publik tentang Data Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya

32 | P a g e

Gambar 3.12.

Informasi Publik tentang Sistem Informasi Akademik (Siakad)


Gambar 3.12.

Informasi Publik tentang Berbagai Hal di UIN Sunan Ampel Surabaya

33 | P a g e

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Komponen ketiga dalam Pembangunan Zona Integritas menuju


Melayani (WBBM) adalah Penataan Sistem Manajemen SDM. Penataan

Sistem Manajemen SDM ini bertujuan untuk meningkatkan

profesionalisme SDM di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. dalam

penataan SDM, UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan beberapa

hal penting yang mendukung terlaksananya pembangunan Zona

Integritas, yakni:

a. merencanakan kebutuhan pegawai yang mengacu pada kebutuhan


b. Mengembangkan Pola Mutasi Internal

c. Melaksanakan Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

d. Melakukan penetapan kinerja individu

e. Menegakkan aturan disiplin/etika

f. Serta mengembangkan sistem informasi pegawai.

Dalam komponen tiga ini, UIN Sunan Ampel Surabaya telah memenuhi

beberapa dokumen yakni:

Tabel 3.1.

Dokumen Komponen Penataan Sistem Manajemen SDM


No Perihal Dokumen

1 Perencanaan

Kebutuhan SDM

a. Analisis beban kinerja

b. Distribusi pegawai

c. Monev distribusi pegawai

d. Mutasi pegawai

e. Monev mutasi pegawai

f. Usulan pendidikan dan pelatihan

g. Analisis kesenjangan pegawai sesuai

standar kompetensi

2 Penetapan Kinerja a. Dokumen Indikator Kinerja Utama

34 | P a g e

Individu (IKU)

b. Uraian Jabatan pegawai

c. Uraian Tugas Pegawai

3 Penegakan aturan

disiplin/etika

a. Laporan penilaian kinerja pegawai

b. Surat keputusan penghargaan

pegawai

4 Sistem Informasi

Kepegawaian

a. Pemutakhiran data pegawai

b. E-kinerja

c. Sistem informasi manajemen

pegawai

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Komponen keempat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju


Melayani (WBBM) adalah Penguatan Akuntabilitas. Penguatan

Akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan

akuntabilitas kinerja UIN Sunan Ampel Surabaya.

Untuk menguatkan akuntabilitas, maka pimpinan UIN Sunan

Ampel Surabaya terlibat secara langsung dalam penyusunan

Perencanaan seperti penyusunan RKAKL, RKT, Rencana Strategis Bisnis

(RSB), Rencana Induk Pengembangan (RIP). Pimpinan UIN Sunan Ampel

Surabaya juga terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan

kinerja. Selanjutnya pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya pun

memantau pencapaian kinerja secara berkala.

Dalam mengelola akuntabilitas, UIN Sunan Ampel Surabaya sudah

mempunyai dokumen perencanaan, seperti dokumen RKAKL, RSB, dll.

Dalam menetapkan perencanaannya, rencana telah disusun dengan

berorientasi pada hasil.

Selanjutnya, untuk menguatkan akuntabilitas UIN Sunan Ampel

Surabaya, telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Specific,

Measurable, Aggressive, Realistic, and Time Bound (SMART). Selanjutnya

35 | P a g e

Laporan kinerja disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pengelolaan akuntabilitas kinerja di UIN Sunan Ampel Surabaya

dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya.

5. PENGUATAN PENGAWASAN

Komponen kelima dalam Pembangunan Zona Integritas menuju


Melayani (WBBM) adalah Penguatan Pengawasan. Penguatan

pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan

dan penilaian pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di


Indikator untuk emngukur pencapaiannya: pengendalian

gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, penanganan

benturan kepentingan.

Pembangunan ZI UIN Sunan Ampel Surabaya dalam hal

penguatan pengawasan antara lain dengan beberapa kegiatan berikut

ini:

a. Pengendalian Gratifikasi

Untuk mengendalikan gratifikasi UIN Sunan Ampel Surabaya telah

melakukan public campaign Gratifikasi, yakni melalui website UIN

Sunan Ampel Surabaya di www.uinsby.ac.id dan banner. UIN Sunan

Ampel Surabaya juga telah membuat laporan pelaksanaan Gratifikasi

di UIN Sunan Ampel Surabaya.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

Hingga bulan Mei 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya sudah membuat

draft Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Pembahasan ini sudah

dilakukan di satuan Pengawas Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

Akan tetapi karena suatu hal, UIN Sunan Ampel Surabaya belum


36 | P a g e

melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan dan staf, serta unit

yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.

c. Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS)

UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan Sosialisasi Pengaduan

Masyarakat (Dumas). Ada beberapa pengaduan masyarakat yang

masuk. Selanjutya pengaduan masyarakat tersebut sudha

ditindaklanjuti.

Sejak tahun 2016, UIN Sudah mempunyai WBS. Akan tetapi

belum ada yang mengisi WBS di lingkungan UIN Sunan Ampel

Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya melalui Sistem Pengawasan

Internal (SPI) UINSA, telah melakukan Monitoring dan Evaluasi

pada Triwulan 1, 2, 3, dan 4.

Kegiatan Dumas dan WBS

Triwulan I

UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan berbagai kegiatan

terkait program Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan WBS. Pada

bulan Januari hingga Maret 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya,

melalui kegiatan SPI UINSA, telah melakukan perencanaan dalam

program kerja SPI untuk mendukung Pembangunan Zona

Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya. perencanaan tersebut

adalah:

1). Penyusunan Pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS UIN


2). Penetapan Pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS UIN


3). Sosialisasi Pengaduan Masyarakat dan WBS UIN Sunan Ampel

Surabaya

37 | P a g e

Dalam rangka menghimpun bahan penyusunan Pedoman

Pengaduan Masyarakat dan WBS, SPI UINSA menghimpun

peraturan tentang Pengaduan Masyarakat dan WBS diantaranya

adalah: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Thaun

2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.

PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan

Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, Peraturan

Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pengaduan Masyarakan dan Whistle Blowing di Lingkungan

Kemenag, dan KMA Nomor 186 Tahun 2017 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada

Kemneterian Agama.

Triwulan II

UIN Sunan Ampel Surabaya, melalui SPI UINSA, pada Triwulan II

menyusun alur penanganan Dumas dan WBS. Beberapa hal yang

menjadi catatan penting diantaranya adalah kejelasan identitas

pelapor dan jaminan kerahasiaannya, verifikasi data dengan bukti

dukung, dan penanganannya.

Triwulan III

UIN Sunan Ampel Surabaya, melalui SPI UINSA, pada triwulan III

menyusun Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan

WBS. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan dalam

penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS.

Selanjutnya, kegiatan sosialisasi penanganan Pengaduan

Masyarakat dan WBS dilakukan dalam rangkaian kegiatan

monitoring disiplin kehadiran dosen ke unit kerja yang disertai

pembagian banner pembangunan Zona Integritas. Dalam kegiatan

ini SPI menyampaikan pentingnya komitmen disiplin kehadiran

38 | P a g e

pegawai dan komitmen melaksanakan pekerjaan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

SPI juga melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk

bebas dari pungli dan mengumumkan pengaduan masyarakat

melalui email SPI. Pemasangan spanduk ini merupakan upaya

mencegah pungli pada mahasiswa baru.

Triwulan IV

Semua rekomendasi pada triwulan III bisa diterapkan dan

dikebangkanpada Triwulan IV. Pertama telah ditetapkan SK Rektor

tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS.

Kedua, telah dilakukan kegiatan sosialisasi dengan banner yang

secara implisit bertuliskan tentang penanganan Pengaduan

Masyarakat dan penerapan WBS yang dipasang di Universitas.

Ketiga, sebagai pengembangan, dalam rangka memerluas

jangkauan informasi penanganan Pengaduan Masyarakat dan

penerapan BS, dilakukan upaya sosialisasi melalui tampilan

website UIN Sunan Ampel Surabaya yakni di www.uinsby.ac.id.

Keempat, dalam mempermudah pelaporan, SPI menyediakan

pilihan alternatif pengaduan melalui email

[email protected], dan WA dengan nomor

082229223393.

d. Penanganan Benturan Kepentingan

UIN Sunan Ampel Surabaya telah menerapkan kebijakan

penanganan benturan kepentingan. UIN Sunan Ampel Surabaya

juga telah menerapkan penanganan benturan kepentingan. Hal ini

terlihat dari laporan beberapa kasus yang masuk ke SPI UIN

Sunan Ampel Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya juga

menerapkan penanganan benturan kepentingan ini juga terlihat


mailto:[email protected]�

39 | P a g e

dengan adanya kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa di


UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah melakukan identifikasi/

pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.

penanganan benturan kepentingan juga telah disosialisasikan di


6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

UIN Sunan Ampel Surabaya telah mempunyai Standar Pelayanan

Minimal (SPM). SPM IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009 telah

direview dan sudah disusun draft Standar Pelayanan Minimal (SPM)


UIN Sunan Ampel Surabaya juga sudah mempunyai layanan terpadu

yakni sistem informasi integrated.

UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan survey layanan kepuasan

untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang

disediakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya.

Gambar 3.13

Layanan di UIN Sunan Ampel Surabaya

40 | P a g e

Gambar 3.14

Layanan Integrasi Siakad, Simpeg, e-kinerja UIN Sunan Ampel Surabaya

Gambar 3.15

Layanan Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya

41 | P a g e

Gambar 3.16

Layanan E-Journal UIN Sunan Ampel Surabaya

Gambar 3.17

Layanan Klinik UIN Sunan Ampel Surabaya

42 | P a g e

Gambar 3.18

Layanan Greensa Inn UIN Sunan Ampel Surabaya

Gambar 3.19

Layanan Koperasi Al Kautsar UIN Sunan Ampel Surabaya

43 | P a g e

Gambar 3.20

Layanan Magha Cafe UIN Sunan Ampel Surabaya

Gambar 3.21 Layanan Magha Cafe UIN Sunan Ampel Surabaya

Gambar 3.22

44 | P a g e

Layanan Magha Cafe UIN Sunan Ampel Surabaya

45 | P a g e

Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya

NO PROGRAM TUJUAN INDIKATOR TARGET OUTPUT KEGIATAN PROSENTASE

CAPAIAN

RENC AKSI/DOKUM

EN

TIMELINE

PJ KODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Mencanangkan KesiapanPembangunan ZonaIntegritas diUIN Sunan Ampel Surabaya

Terwujudnya rencanaPemba-ngunan Zona Integritasmenuju Wilayah Bebas dariKorupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Publikasi rencana Pembangunan ZonaIntegritas di UIN Sunan Ampel Surabaya

Terpublikasinya kesiapan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam PembangunanZona Integritas bagi aparat UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat

3. Pencanangan Zona Integritas

4. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur sipil UIN Sunan Ampel Surabaya

100% 100%

Laporan Kegiatan Sosialisasi / Pakta Integritas ttd

Sudah SPI 1.0.1 1.0.2

2 MensosialisasikanRencana Kerja Pembangunan ZonaIntegritas di UIN Sunan Ampel Surabaya

Tersosialisasinya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Bagi pegawai UIN Sunan Ampel SUrabaya

Kesiapan aparat UIN Sunan Ampel Surabayasebagai WilayahPembangunan ZonaIntegritas

Terwujudnya kesiapan aparatUIN Sunan Ampel Surabayasebagai Wilayah Pembangunan Zona Integritas

5. Penyusunan Rencana kerja 6. Penyampaian rencana kerja

kepada seluruh aparat UIN Sunan Ampel Surabaya

7. Penyampaian kebijakan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas

8. Publikasi Pembangunan Zona Integritas melalui Website, Spanduk, Banner

100% 100% 100% 100%

Dokumen Rencana Kerja Sosialisasi Kode Etik – surat edaran / buku cetakan Web, Standing banner, buku, panflet

Tim 2.0.1 2.0.2 2.0.3 2.0.4

3 Mewujudkan Komponen Pengungkit di Bidang

Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten

Penyusunan Tim Kerja

Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan Ampel Surabaya

3. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Rektor UIN

100%

SK Tim/ Perlu deskripsi proses pembentukan

Sudah Alful 3.1.1

46 | P a g e

ManajemenPerubahan

mekanisme kerja, pola pikir(mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik.

Sunan Ampel Surabaya 4. Merumuskan tugas Tim

Kerja

100%

Rumusan Tugas Tim

3.1.2

Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Intergritas

Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya

4. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas

5. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan

6. Mensosialisasikan rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan Ampel Surabaya

100% 100% 100%

Dokumen Rencana Kerja SK Rektor Web, Standing banner, buku, panflet

Sudah 3.2.1 3.2.2 3.2.3

Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi rencana Pembangunan ZonaIntegritas

Terlaksanannya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan Ampel Surabaya

5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas

6. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi

7. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi

8. Menyusun laporan hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi

100% 100% 100% 100%

Instrumen monev Dokumen monev Tindak lanjut Dokumen laporan

Tim/ Lilik Tim

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

Perubahan Pola Pikirdan Budaya Kerja

Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja aparat UIN Sunan Ampel Surabaya

5. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

6. Menetapkan agen perubahan dengan SK Rektor

7. Internalisasi budaya kerja

8. Melibatkan semua aparatur

100% 100% 100% 100%

Rapim/ pelatihan kepemimpinan SK Rektor ttg Tim agen perubahan Web, Standing banner, buku, panflet

3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4

47 | P a g e

UIN Sunan Ampel Surabaya dalam Pembangunan Zona Integritas

Laporan kegiatan Tim Agen Perubahan

4 Mewujudkan Komponen Pengungkitdi bidang tata laksana

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien serta terukur.

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama

Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas diUIN Sunan Ampel Surabaya

4. Menetapkan SOP yang mengacu kepada proses bisnis di UIN Sunan Ampel Surabaya

5. Menerapkan SOP secara konsisten

6. Mengevaluasi SOP dan menindak lanjuti hasil evaluasi.

99% 100% 80%

SK Rektor ttg SOP Sudah Sudah

4.1.1 4.1.2 4.1.3

E-Office Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja civitas UINSA

5. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi;

6. Membuat aplikasi untuk memudahkan civitas dalam pelaksanaan tugas (SIMPEG, SIAKAD, e-bkd, e-kin, Aplikasi Finger Print);

7. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan serta masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima dari UINSA (SIAKAD, Pendaftaran Mahasiswa Baru Online)

8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.

100% 100% 100% 90%

Print screen Print screen Simpeg, SIMAK, finger Siakad, pendaftaran mhs baru online, e-bkd, e-kin

tersedia Tersedia Tersedia

Tim Pusti PD

4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4

Keterbukaan Informasi

Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan

4. Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi

100%

SK Rektor tentang PID

Fajar 4.3.1

48 | P a g e

Publik informasi dari UINSA publik, berupa Peraturan dan Surat Keputusan Rektor;

5. Website, media social, brosur, audio visual, spanduk, dan banner dalam memberikan informasi kepada publik;

6. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di UINSA.

90% 80%

Brosur maba Website Spanduk, Banner, CD Profile UIN Monev Pemanfaatan IT

4.3.2 4.3.3

5 Mewujudkan komponen Pengungkit di bidang Penataan Sistem Manajemen SDM

Meningkatnya profesionalisme SDM UINSA

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi


4. Membuat rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikanUINSA;

5. Rekrutmen pegawai dan penempatan sesuai kebutuhan/peta jabatan di UINSA;

6. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap penempatan pegawai baru UINSA.

100% 100% 80%

Bezetting, rencana kebutuhan dosen dan tendik Peta jabatan UINSA Laporan hasil Monev penempatan Pegawai Baru UINSA

5.1.1 5.1.2 5.1.3

Pola Mutasi Internal


4. Melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan dalam rangka pengembangan karier pegawai

5. Menetapkan pola mutasi sesuai kebijakanKemenag;

6. Memonitoring dan mengevaluasi rotasi internal.

100% 100% 100%

Dokumen pola mutasi, analisis antar-jabatan, Membuat Ceklist analisis mutasi pegawai s.d.a kompetensi Lap monev

Alful/kepegawaian

5.2.1 5.2.2 5.2.3

49 | P a g e

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Meningkatnya profesionalismeSDM UINSA

7. Melaksanakan analisis kebutuhan training untuk pengembangan kompetensi pegawai

8. Menyusun rencana program pengembangan kompetensi SDMberbasis kinerja pegawai;

9. Melakukan analisis kesenjangan kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi jabatan

10. Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi dengan pola rekrutmen terbuka dengan seleksi.

11. Mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan UINSA pada lembaga lain untuk meningkatkan kompetensi.

12. Memonitoring dan mengevaluasi hasil pelatihan/ pengembangan SDM

100% 100% 80% 100% 100% 90%

Jabatan+Syarat vs Keadaan riil Dokumen program pelatihan Dokumen analisis kesenjangan kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi jabatan Publikasi rencana pelaksanaan pelatihan Barjas, serdos, auditor dll Instrumen monev -> Bu Lilik

Kepeg

5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6

Penetapan Kinerja Individu

Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada civitas UINSA

6. Menetapkan uraian jabatan/uraian tugas

7. Membuat penetapan kinerja pegawai sesuai tugas dan

100% 100%

SK Rektor/Buku saku Dokumen SKP /

5.4.1 5.4.2

50 | P a g e

fungsi masing-masing unit kerja;

8. Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerja individu level diatasnya;

9. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik,yaitu harian, mingguan, bulanan dan semesteran;

10. Memberikan reward kepada pegawai berdasarkan penilaian kinerja individu;

100% 100% 100%

Kontrak IKU Analisis perbandingan SKP bawah-atas Penilaian LKH-LKB-LKS Pedoman pemberian reward/SK Remun

5.4.3 5.4.4 5.4.5

Penegakan Aturan Disiplin/ kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai

Meningkatnya Disiplin SDM UIN Sunan Ampel Surabaya

5. Sosialisasi berkelanjutan atas aturan kedisiplinan/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

6. Menerapkan absensi pegawai dengan fingerprint (sidik jari)

7. Membuat surat izin apabila ada SDM yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari

8. Memberikan punishment bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin

100% 100% 100% 100%

Stand banner, buku saku Print screen Kehadiran pegawai Surat izin pegawai yang tidak hadir Contoh Potongan remun untuk pegawai yang terlambat, Surat teguran, punishment

5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4

Sistem Informasi Kepegawaian

Meningkatnya transparansi dan keakuratan data SDM

Memutakhirkan data secara berkala pada SIMPEG

100%

Validasi simpeg 5.6.1

51 | P a g e

UINSA

6 Mewujudkan komponen Pengungkit di bidang akuntabilitas kinerja

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja universitas

Keterlibatan Pimpinan

Meningkatnya peran pimpinan terhadap kinerja Universitas

6. Menetapkan sasaran kinerja, indikator capaian kinerja berdasarkan renstra universitas

7. Membentuk tim verifikasi & validasi usulan program kegiatan dan alokasi kebutuhan anggaran

8. Melibatkan Pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan

9. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja

10. Memantau pencapaian kinerja secara berkala

100% 100% 100% 100% 100%

IKU Kemenkeu SK peny prog melekat pd jabatan (Tim Telaah RKAKL) SOP perencanaan (menggambarkan keterlibatan pimpinan) SOP – sda... ttg IKU SOP hal 181 SOP pemantauai – sda..

6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SDM UINSA

7. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil

8. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

9. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART f) SPESIFIC-jelas, tidak

mengundang multi interpretasi

g) MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)

100% 100% 100%

Dokumen perencanaan RSB – RKA0KL dll IKU Kemenkeu

6.2.1 6.2.2 6.2.3

52 | P a g e

h) ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)

i) RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

j) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)

10. Menyusun laporan kinerja

tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja

11. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

12. Menempatkan aparatur yang telah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja

100% 70% 100%

6.2.4 6.2.5 6.2.6

7 Mewujudkan Komponen Pengungkit dibidang Penguatan Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di UINSA

Pengendalian Gratifkasi

Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh SDM UINSA

3. Membuat kampanye publik (public campaigin) tentang pengendalian gratifikasi

4. Mengimplementasikan Pengendalian gratifikasi di UINSA

100% 100%

Stand banner, integrasi dlm KEM/KEPeg, Sos Web, Instruksi penyerta-an dlm pengumuman) Prosedur penanganan

7.1.1 7.1.2

53 | P a g e

grat -SOP, 2) Integrasi percepatan pengend melalui Agen Perubahan

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kehandalan pengelolaan aset Negara

5. Membangun Lingkungan Pengendalian di UINSA

6. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan di UINSA

7. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi

8. Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada semua SDM UINSA

100% 90% 90% 100%

Membuat Pedoman pengendalian internal SOP penilaian dan pengendalian risiko Menyiapkan Identifikasi risiko Disampaikan dalam setiap forum

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4

Pengaduan Masyarakat

Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di UINSA

5. Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di UINSA

6. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat

7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

8. Menindaklanjuti hasil evalusi atas penanganan pengaduan masyarakat

100% 100% 100% 100%

Perlu pedoman pengelolaan Dumas dan WBS (menjaga kerahasiaan dan perlindungan pelapor) Kotak Dumas, Stand banner, brosur, stiker Membuat Pedoman dan SOP Dumas

7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4

54 | P a g e

KMA 95/2014 Pedoman Pengelolaan Dumas dan Whistle Blowing

Whistle Blowing System

Mewujudkan tatakelola yang baik melalui kepatuhan terhadap peraturan perundangan

5. Melakukan internalisasi whistle blowing system di kalangan pegawai UINSA

6. Menerapkan dan mempublikasikan whistle blowing system di UINSA

7. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System

8. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

100% 90% 100% 100%

Stand banner pedoman pengelolaan Dumas dan WBS KMA 95/2014 Pedoman Pengelolaan Dumas dan Whistle Blowing

7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4

Penanganan benturan kepentingan

Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di UINSA

6. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

7. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan

8. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan

9. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

10. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

100% 100% 100% 100% 100%

Membuat pemetaan dan identifikasi BK Sosialisasi dan internalisasi BK KMA 225/2015 Pedoman penanganan BK

7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5

8 Mewujudkan komponen Pengungkit

Meningkatnya kualitas daninovasi

Standar Pelayanan

Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh

5. Membuat kebijakan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya

100%

SPM – proses, dsertai SOP pelaksanaan,

8.1.1

55 | P a g e

dibidang Peningkatan kualitas pelayanan publik

pelayanan publik di UIN Sunan Ampel Surabayauntuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan terhadap para pihakyang memerlukan pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya

standarisasipelayanan nasional di UIN Sunan Ampel Surabaya

6. Mempublikasikan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya

7. Monitoring pelaksanaan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya

8. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di UIN Sunan Ampel Surabaya

100% 100% 100%

Akademik pusat dapat peringkat ISO. Fakultas Tarbiyah dapat sertifikat ISO. Web, dimasukkan di buku pedoman akademik Dokumen SPM periodik

8.1.2 8.1.3 8.1.4

Budaya Pelayanan Prima

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau di UIN Sunan Ampel Surabaya

6. Mensosialisasikan dan atau mengadakan pelatihan terhadap pegawai tentang kode etik, estetika, dan capacity building

7. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media

8. Memiliki sistem reward and

punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan konpensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

9. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi di UIN Sunan Ampel Surabaya

10. Mengembangkan inovasi

100% 100% 100% 100%

Kegiatan pelatihan atau pendampingan (identifikasi bentuk, kebutuhan) Informasi-Kehumasan (identifikasi bentuk dan kebijakan informasi layanan) Menyediakan kompensasi atas inkonsistensi standar layanan Lt 1 TT-A

8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5

56 | P a g e

layanan Banner alur, sms center (kerjasama provider sms terkirim otomatis), sms berantai

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Meningkatnya indeks kepuasanmasyarakat terhadappenyelenggaraan pelayananpublik di UIN Sunan Ampel Surabaya

4. Melakukan survey kepuasan masyarakat setiap semester

5. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka

6. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya

100% 100% 90%

Survey Publikasi hasil pada web, banner dll Tindak lanjut

8.3.1 8.3.2 8.3.3

9 Mewujudkan Indikatorhasil dibidangPemerintahan yangBersih dan Bebas dariKKN

Terwujudnya Pemerintahan yangbersih dan bebas dari KKN

Nilai persepsi Korupsi

Terwujudnya aparatur UIN Sunan Ampel Surabaya yang bersih dan bebasKKN

Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di UIN Sunan Ampel Surabayayang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang

100% 9.1.1

Persentase penyelesaian TLHP

Terwujudnya penyelesaian Tindak lanjut hasil pengaduan diUIN Sunan Ampel Surabaya

Melakukan perhitungan atasPenyelesaian tindaklanjut hasilpengaduan di UIN Sunan Ampel Surabaya

100% 9.2.1

10 Mewujudkan Indikator Hasil di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Nilai persepsi kualitas pelayanan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepadamasyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya

Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di UIN Sunan Ampel Surabaya yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang

100% 10.0.1

57 | P a g e

Gambar 3.2.

Grafik Capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas

UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017

0

20

40

60

80

100

120

10

1

20

1

20

3

31

1

32

1

32

3

33

2

33

4

34

2

34

4

41

2

42

1

42

3

43

1

43

3

51

2

52

1

52

3

53

2

53

4

53

6

54

2

54

4

55

1

55

3

56

1

61

2

61

4

62

1

62

3

62

5

71

1

72

1

72

3

73

1

73

3

74

1

74

3

75

1

75

3

75

5

81

2

81

4

82

2

82

4

83

1

83

3

92

1

58 | P a g e

BAB IV

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA

INTEGRITAS UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

TAHUN 2017

Pada tahun 2017, semua Satuan Organisasi, Satuan Kerja, maupun

Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk Kementerian Agama sebagai Pilot

Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), wajib

melakukan penilaian mandiri.

Penilaian mandiri ini bertujuan untuk

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian

Agama dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memudahkan Kementerian Agama dalam menyediakan informasi

mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas dan

upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Agama.

2. Menyediakan data/informasi bagi Kementerian Agama dalam rangka

menyusun profil pelaksanaan pembangunan zona integritas pada

Kementerian Agama.

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas mencakup penilaian

terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results).

Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan Kementerian Agama

dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang

diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara

komponen pengungkit dan komponen hasil dapat mewujudkan proses

perbaikan bagi Kementerian Agama melalui inovasi dan pembelajaran,

dimana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja Kementerian

Agama secara berkelanjutan. Komponen pengungkit sangat menentukan

keberhasilan tugas, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan

kepuasan para pemangku kepentingan. Hasil penilaian mandiri

Pembangunan ZI UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut:

59 | P a g e

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

INSTANSI : UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

TAHUN : 2017

PENILAIAN Pilihan

Jawaban

Jwb Nilai % Keterangan Bukti Dukung Penanggungjawab

A. PROSES (60)

I. MANAJEMEN PERUBAHAN 5,0 4,26

85,15%

1.Tim Kerja (1) 1,0

a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?

Y/T

Ya 1

SK Rektor tentang Tim Kerja Pembangunan ZI UINSA

Koordinator: Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag Anggota:

1. Elly Fatmawati, S.AG., MM. 2. Dra. Hj. Khoirul Umami, M.Ag 3. Shita Komalasari, S.H.

b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?

A/B/C

A 1

a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas; b. Sebagian menggunakan prosedur; c. Tidak diseleksi

prosedur/mekanisme pemilihan anggota Tim Kerja Pembangunan ZI, SK REKTOR, UNDANGAN RAPAT, DAFTAR HADIR, NOTULENSI, SURAT REKTOR KE DEKAN BERISI PERMINTAAN PERSONIL TIM KERJA.

2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)

1,0 1,00

100,00%

a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju

Y/T Ya 1

ADA

Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas

dokumen Rencana Kerja ZI, GRAND DESIGN, ROADMAP

60 | P a g e

WBK/WBBM ?

b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan

pembangunan WBK/WBBM?

A/B/C

A 1

ADA

a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Sebagian target-target prioritas

relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM

dokumen Rencana Kerja ZI, TARGET YANG ADA

KUANTITATIF. CONTOH RENCANA SOSIALISASI ANGKA2 JELAS.

c. Apakah terdapat

mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?

Y/T Ya 1

Ya, apabila ada media sosialisasi

pembangunan WBK/WBBM

Dokumentasi

media (Majalah Mimbar, Web, spanduk, banner, dll), RUNNING TEXT, PRINT OUT STANDING BANNER 20 EKS.

3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)

2,0 1,34

67,00%

a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?

A/B/C/D

B 0,67

a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana

BUKTI, RENCANA DAN REALISASI. LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA. FOTO-FOTO.

b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan;

b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan

dan pelaksanaan kegiatan Unit

Dokumen Monev, SK TIM MONEV, SURAT PENGANTAR

MONEV, JADWAL MONITORING,INSTRUMEN MONEV, LAPORAN HASIL

MONEV, DIBUAT

61 | P a g e

WBK/WBBM dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan

TRI WULAN.

c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal

atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti

LAPORAN TINDAK LANJUT MONEV PEMBANGUNAN ZI, SURAT TINDAK LANJUT

KE PIHAK TERKAIT, TRIWULAN. TIMELINE.

4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)

1,0 0,92

91,75%

a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?

Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.

Bukti keterlibatan pimpinan dalam kebijakan (SE, Nota Dinas, dll), dalam kegiatan (notulen, foto dokumentasi, pakta integritas, dll). SK REKTOR TENTANG

PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL. SERTIFIKAT PENGHARGAAN PIMPINAN. PROF

62 | P a g e

A'LA SEBAGAI SANTRI BERPRESTASI. PRINT FINGER PRINT.

b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?

Y/T Ya 1

Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan

SK Agen Perubahan.

c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?

Y/T Ya 1

Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir

Laporan kegiatan Sosialisasi dan media komunikasi

terkait 5 Budaya Kerja , Workshop. DOKUMEN HALAL BI HALAL. PELATIHAN.

d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?

A/B/

C/D B 0,67

a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas

menuju WBK/WBBM; c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Daftar hadir keterlibatan seluruh elemen dalam Sosialisasi Pembangunan ZI (oleh Itjen) dan kegiatan lainnya,

Jadwal siaran keagamaan.

II. PENATAAN TATALAKSANA (5)

5,0

4,84 96,70%

1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)

1,5 1,50

100,00% Koordinator:

Hasbullah Hilmi, S.Ag.,S.S, M.H.I Anggota: 1. Dr. Phil.

Khoirun

a. Apakah SOP mengacu

pada peta proses bisnis instansi

A/B/C/D

A 1

a. Jika semua SOP unit telah mengacu

peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;

dokumen daftar

proses bisnis.

63 | P a g e

d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis

Niam 2. Uswatun Chasanah, M.Pd.I 3. Nita Yalina, M,MT 4. Hery Rus

b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

A/B/C/D

A 1

a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP

yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ;

d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi

sampling atau dokumen SOP dengan peran

setiap personil. Inovasi sop di fakultas.

c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

A/B/C/D

A 1

a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi

dokumen kegiatan evaluasi SOP, dokumen SOP Lama dan SOP Baru. SOP IAIN . MONEV SOP. FILE. CONTOH PASCA KALIANDRA.

2 E-Office (2) 2,0 1,84

91,75%

a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?

A/B/

C A 1

a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang

menggunakan teknologi informasi; c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi

Printscreen aplikasi2 (SIMPOSA, eMPA, Emis, SIM Penais, SIMBI, SIMAS, LPSE, dll)

pada Kanwil. SIAKAD. SIMPEG. E-BKD. BUKU PANDUANSEMUA APLIKASI SIMPEG, E-

64 | P a g e

KINERJA.SK PEMBERLAKUAN E OFFICE BELUM ADA, MINTA KE BU EVI. SUDAH ADA SOSIALISASI E-OFFICE KE PIMPINAN.

BELUM ADA SOSIALISASI E-

OFFICE KE UMUM.

b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?

A/B/C

A 1

a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi

Printscreen aplikasi2 (SIMPEG,e-BKD, e-kin, dll)

c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?

A/B/C

A 1

a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;

b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi

Printscreen aplikasi2 (daftar online penerimaan

mahasiswa baru) , pengumuman, perwalian online, dll

d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap

pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran

kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran

Dokumen evaluasi.

65 | P a g e

kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran;

d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan

teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan

3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)

1,5 1,50

100,00%

a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan

Y/T Ya 1

Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan

Kebijakan PPID.

b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan

informasi publik

Y/T Ya 1

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

Dokumen Monev dan TL PPID (rekap

permintaan data di Humas). PAK FAJAR DAN PAK HAS MEMBUAT INSTRUMEN MONEV YANG SESUAI DENGAN SK REKTOR.

III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)

15,0

13,79

91,93%

1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)

2,0 2,00

100,00% Koordinator: Dra. Alful Laila, MM Anggota: 1. Ainun

Hidayati,

a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan

Y/T Ya 1

Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing

Peta Jabatan dan ABK.

66 | P a g e

hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?

jabatan S.Ag 2. Samsul Huda, SE 3. Nurul Hilalliyah, A.Md

b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen

murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

A/B/

C/D A 1

a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu

kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;

c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.

Dokumen Proyeksi

Kebutuhan pegawai 5 tahun

2 Pola Mutasi Internal (2) 2,0 1,78

89,00%

a. Dalam melakukan pengembangan karier

pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?

Y/T Ya 1

Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari

pengembangan karier pegawai

Nota Dinas Kebutuhan

Mutasi Pegawai berdasarkan kebutuhan Bidang

b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; b. Jika semua mutasi pegawai antar

jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti

Sertifikat Diklat JFT, Sertifikat Kelulusan, Bukti Usulan dan Keikutsertaan dalam Orientasi/Bimtek jabatan/Assesme

n / Diklat perencana jabatan madya

67 | P a g e

pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan

dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

Y/T Ya 1

Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja

Laporan monev mutasi pegawai

3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)

3,0 2,34

78,00%

a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan

kompetensi ?

Y/T Ya 1

Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi

Bukti Usulan dan Keikutsertaan dalam Orientasi/Bimtek jabatan (Analis Kepegawaian, Perencana, JFT Pengadaan

Barang & Jasa, dll)

b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai

mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai

Dokumen penyusunan tencana pengembangan pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja

c. Persentase kesenjangan A/B/ A 1 a. Jika persentase kesenjangan Laporan hasil

68 | P a g e

kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

C/D kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ; b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ; c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi

yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%;

d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%

analisis persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan

d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun

pengembangan kompetensi lainnya

Bukti Usulan dan Keikutsertaan dalam Orientasi/Bimtek jabatan (Analis Kepegawaian, Perencana, JFT Pengadaan Barang & Jasa, dll)

e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit

kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai;

b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai;

Surat Tugas mengikuti pelatihan, bimtek

dll

69 | P a g e

house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?

d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai

f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi

terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan

kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan;

c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan

Laporan monev pengembangan

kompetensi pegawai

4 Penetapan kinerja individu (4)

4,0 3,67

91,75%

a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

A/B/C/D

A 1

a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

Dokumen Renstra dan SKP

b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level

Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, dan SKP

70 | P a g e

diatasnya ; c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara

periodik

A/B/C/D/

E A 1

a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan

b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

Dokumen SKP dan Lembar Kerja

Harian

d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).

A/B/C/D

A 1

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian

reward d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward

5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)

3,0 3,00

100,00%

a. Aturan disiplin/kode

etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

A/B/C/D

A 1

a. Jika unit kerja telah

mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. b. Jika unit kerja telah

SK Hukuman

Disiplin

71 | P a g e

mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil

aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi

6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)

1,0 1,00

100,00%

a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

A/B/C/D

A 1

a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan; b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan; c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran; d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan

Dokumen SIMPEG bulanan

IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)

10,0

9,76 97,64%

1 Keterlibatan pimpinan (5) 5,0 5,00 100,00% Koordinator: Fajar Setiawan, MT Anggota: 1. Ani

Astuti, M.T 2. ...

a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan

Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan

Notulen rapat penyusunan Renstra, RKT, RKAKL (Anggaran), Dokumentasi,

Daftar hadir, laporan kegiatan,RAPAT RIP

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan

Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja

IKU. RKA

72 | P a g e

Kinerja

c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Y/T Ya 1

Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

Laporan serapan anggaran, dokumen kegiatan

rekonsiliasi ADK, LAPORAN KINERJA , IKU SETIAP SEMESTER DIMONITORING

OLEH SPI DAN LAPORANNYA DISAMPAIKAN OLEH PAK REKTOR.

2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)

5,0 4,76

95,29%

a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada

A/B/

C A 1

a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ; b. Jika unit kerja hanya memiliki

Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ; c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan

Renstra dan RK-AKL

b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil

A/B/C/D

A 1

a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil

Dokumen Renstra dan RK AKL YANG BERORIENTASI PADA OUTPUT, beserta pendukungnya, ,

c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)

A/B/C

A 1

a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi;

c. Jika unit kerja belum memiliki IKU

Dokumen IKU.(ADA TAMBAHAN) IKU DARI PUSAT DITURUNKAN KE FAKULTAS.IKU

PUSBIS. IKU LPM

73 | P a g e

.IKU LPPM.

d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Spesific, Measurable, Aggressive, Realistic, Time Bound)

A/B/

C/D A 1

a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ;

c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ; d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART

DOKUMEN IKU di SPI

e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu

Y/T Ya 1

Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu

laporan LAKIP. Laporan unit.

f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

A/B/C/D

A 1

a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja

Lakip

g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerja

Srat Tugas keikutsertaan pembinaan Lakip, JFU DI SPI DIIKUTKAN DIKLAT.

h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

A/B/C

A 1

a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ; b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian

SDM yang kompeten ;

Seritikat mengikuti pembinaan Lakip,

74 | P a g e

c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten

V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)

15,0

12,49 83,26%

, 1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3,0 3,00 100,00% Koordinator: Fajrul Hakam, MM Anggota: 1. Dr.

Khoiriyyatul Khotimah, M.Psi 2. Mega

a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

A/B/C

A 1

a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala

c. Belum dilakukan public campaign

Tampilan Web, banner, spanduk, kegiatan sosialisasi, dll,

DSB,

b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

A/B/C

A 1

a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan

karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi

LAPORAN/NOTULENSI PENGENDALIAN GRATIFIKASI. (SURAT PENGANTAR,

DAFTAR HADIR, NOTULENSI)_SPI dan media komunikasi terkait 5 Budaya Kerja , Workshop SK REKTOR TTG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI UINSA

2 Penerapan SPIP (3) 3,0 1,88

62,50%

a. Telah dibangun lingkungan pengendalian

A/B/

C/D B 0,67

a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai

dengan karakteristik unit kerja;

b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang

SK Satgas SPIP, Dokumen kegiatan Sosialisasi SPIP (SURAT

UNDANGAN,

DAFTAR HADIR), NPELAKSANAAN SATGAS, SK PEDOMAN SPIP.

75 | P a g e

ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

A/B/C/D

C 0,33

a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan

karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

LAPORAN PENILAIAN RESIKO

c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang

telah diidentifikasi

A/B/C

B 0,5

a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan

organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan

seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko

LAPORAN PENYELENGGARAAN SPIP

d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

A/B/

C A 1

a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan

Dokumen Sosialisasi SPIP

76 | P a g e

dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI

3 Pengaduan Masyarakat (3)

3,0 2,51

83,50%

a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan

organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat

sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

Rekapitulasi Dumas,

b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

A/B/C/D

A 1

a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil Hasil

penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit

Dokumen Tindak Lanjut Dumas

c. Telah dilakukan A/B/ B 0,67 a. Jika monitoring dan evaluasi atas Laporan monev

77 | P a g e

monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

C/D penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan; b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan; c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran; d. Jika monitoring dan evaluasi atas

penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan

atas penanganan dumas

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

A/B/C

A 1

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja

Laporan TL

4 Whistle-Blowing System (3)

3,0 2,51

83,50%

a. Apakah Whistle Blowing

System sudah di internalisasi ?

Y/T Ya 1

Ya, jika Whistle Blowing System telah

di internalisasi di unit kerja

Tampilan Website

Pengaduan Masyarakat, SE Kakanwil ke daerah

b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh

kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;

Rekap dumas, TAMPILAN, BANNER,

78 | P a g e

d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

c. Telah dilakukan evaluasi

atas penerapan Whistle

Blowing System

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika evaluasi atas penerapan

Whistle Blowing System dilakukan bulanan; b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan; c. Jika evaluasi atas penerapan

Whistle Blowing System dilakukan semesteran; d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan

LAPORAN

MONEV WBS

d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

A/B/C/D

A 1

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja

TL WBS

5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)

3,0 2,60

86,80%

a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan

dalam tugas fungsi utama

Y/T Ya 1

Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

DOKUMEN IDENTIDFIKASI DAN PEMETAAN

BENTURAN KEPENTINGAN

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja

b. Jika penanganan Benturan

DOKUMEN SPI

79 | P a g e

Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum

disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja

c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja

Dokumen Penanganan Benturan Kepentingan

d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

A/B/

C A 1

a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan

Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja

Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan

Kepentingan

e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

A/B/C/D

A 1

a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi

atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh

Tindak Lanjut atas evaluasi Penanganan Benturan

Kepentingan

80 | P a g e

unit kerja; d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja

VI. PENINGKATAN KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK (10)

10,0 9,16

91,64%

1 Standar Pelayanan (3) 3,0 3,00 100,00% Koordinator: Fajruddin Fatwa, M.HI Anggota:

1. Ahmad Lubab 2. Nanang Kholidin

a. Terdapat kebijakan standar pelayanan

A/B/C

A 1

a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai

dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan

SPM lama dan SPM baru dan SOP lama dan SOP baru,

b. Standar pelayanan telah

dimaklumatkan

A/B/C/D

A 1

a. Jika unit kerja memaklumatkan

seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

sosialisasi SPM,

undangan, daftar hadir, notulensi.

c. Terdapat SOP bagi

pelaksanaan standar pelayanan

A/B/C/D

A 1

a. Jika unit kerja menerapkan seluruh

SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan

organisasi;

SOP

81 | P a g e

c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi

d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

A/B/C

A 1

a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan

perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ; b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

SPM lama dan SPM baru dan SOP lama dan SOP baru, laporan hasil

review dan perbaikan, FOTO KEGIATAN, DAFTAR HADIR MONEV

2 Budaya Pelayanan Prima (3)

3,0 2,60

86,80%

a. Telah dilakukan

sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima

A/B/C/D

A 1

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah

dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima

Laporankegaiatn

sosialisasi/dokumen sosialisasi pelayanan prima, FOTO KEGIATAN, ABSENSI, UNDANGAN PELTIHAN

b. Informasi tentang

pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

A/B/C

A 1

a. Informasi pelayanan dapat diakses

melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses

SIAKAD,

SIMPEG, E KIN, E BKD, DUMAS, PENGUMUMAN, E-JOURNAL

82 | P a g e

melalui berbagai media

c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/rewar

d bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

A/B/C

A 1

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak

sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak

sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

DOKUMEN SAKNSI AND REWARD DI FISIP. SYARIAH:

PEGAWAI TELADAN.FOTO FORMTA PENENTUAN SIDANG RAPAT PEMILIHAN

PEGAWAI TERBAIK. DOSEN TERBAIK PAK FAJAR ADA SKNYA. DOKUMEN SURAT PERINGATAN DOSEN

d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

A/B/C/D

B 0,67

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang

dilakukan secara terpadu

SIAKAD, SIMPEG,. SSO

e. Terdapat inovasi pelayanan,

A/B/C/D

B 0,67

a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain; b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain; c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit

kerja lain ; d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan

APLIKASI WEB (siakad),

3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)

4,0 3,56

89,00%

a. Dilakukan survey A/B/ A 1 a. Survey kepuasan masyarakat Survey kepuasan

83 | P a g e

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

C terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

MAHASISWA, SURVEY KEPUASAN

b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

A/B/

C A 1

a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)

b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media

Print Screen Hasil Survey melalui web,

c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

A/B/C/D

B 0,67

a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas

hasil survey kepuasan masyarakat

DOKUMEN TINDAK LANJUT HASIL SURVEY

B. HASIL (40)

I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)

20,0 18,00 90%

1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)

15,0 0-4 4 15,00 100,00%

2. Persentase temuan hasil

pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)

5,0 0-

100% 60 3,00

60,00%

II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)

20,0 16,00 80%

1. Nilai Persepsi Kualitas 20,0 0-4 3,2 16,00 80,00% Diisi dengan Nilai

84 | P a g e

Pelayanan (Survei Eksternal) (20)

Hasil Survei Eksternal

TOTAL HASIL 40,0 34,00 85,00%

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 88,30

85 | P a g e

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari hasil uraian monitoring dan evaluasi yang dipaparkan pada bab

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Manajemen Perubahan

Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),

UIN Sunan Ampel Surabaya telah melaksanakan beberapa program

dan kegiatan dalam hal Manajemen Perubahan. Beberapa program

dan kegiatan tersebut adalah: (1) Telah menyusun tim kerja



Sunan Ampel Surabaya; (2). Telah disusunnya Rencana Kerja



Sunan Ampel Surabaya yang terdiri dari penanggungjawab, ketua,

wakil ketua, sekretaris, sekretariat, dan anggota tim; (3). UIN Sunan

Ampel Surabaya juga sudah membentuk tim agen perubahan sejak

tahun 2016; (4). Tim agen perubahan ini terdiri dari para pimpinan di

lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, yakni Rektor, Wakil Rektor,

Dekan, wakil Dekan di Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Kepala

Bagian di UIN Sunan Ampel Surabaya; (5). UIN Sunan Ampel

Surabaya juga telah melaksanakan lima budaya kerja kementerian

Agama. hal ini terlihat dari sosialisasi dan pelatihan budaya kerja.

b. Penataan Tatalaksana




86 | P a g e

dan kegiatan dalam hal Penataan Tatalaksana. Beberapa program

dan kegiatan tersebut adalah: (1) UIN Sunan Ampel Surabaya telah

mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) UIN Sunan Ampel

Surabaya yang telah disahkan oleh Rektor UIN Sunan Ampel

Surabaya pada tahun 2015. SOP UIN Sunan Ampel Surabaya

memuat tentang 128 SOP Bagian –Bagian yang ada di UIN Sunan

Ampel Surabaya; (2). Terdapat e-office; (3). serta sudah menjalankan

keterbukaan informasi publik melalui website www.uinsby.ac.id,

sehingga masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi terkait UIN

Sunan Ampel Surabaya.; (4). UIN Sunan Ampel Surabaya telah

mempunyai Standar Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal

ini sudah direview dan sudah disusun draft Standar Pelayanan

Minimal UIN Sunan Ampel Surabaya.

c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)




dan kegiatan dalam hal Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya

Manusia (SDM). Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah: (1)

merencanakan kebutuhan pegawai yang mengacu pada kebutuhan

UIN Sunan Ampel Surabaya; (2) Mengembangkan Pola Mutasi

Internal; (3). Melaksanakan Pengembangan pegawai berbasis

kompetensi; (4). Melakukan penetapan kinerja individu; (5).

Menegakkan aturan disiplin/etika; dan (6). mengembangkan sistem

informasi pegawai.

d. Penguatan Akuntabilitas

http://www.uinsby.ac.id/

87 | P a g e




dan kegiatan dalam hal Penguatan Akuntabilitas. Beberapa program

dan kegiatan tersebut adalah: (1) pimpinan UIN Sunan Ampel

Surabaya terlibat secara langsung dalam penyusunan Perencanaan

seperti penyusunan RKAKL, RKT, Rencana Strategis Bisnis (RSB),

Rencana Induk Pengembangan (RIP). (2). Pimpinan UIN Sunan Ampel

Surabaya juga terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan

kinerja. (3). Pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan

penilaian pencapaian kinerja secara berkala. (4) Telah disusun

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Specific, Measurable, Aggressive,

Realistic, and Time Bound (SMART); (5). Laporan kinerja disusun

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan Pengelolaan

kauntabilitas kinerja di UIN Sunan Ampel Surabaya dilakukan oleh

orang yang kompeten di bidangnya.

e. Penguatan Pengawasan




dan kegiatan dalam hal Penguatan Pengawasan. Beberapa program

dan kegiatan tersebut adalah: (1) Untuk mengendalikan gratifikasi

UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan public campaign

Gratifikasi, yakni melalui website UIN Sunan Ampel Surabaya di

www.uinsby.ac.id dan banner. UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah

membuat laporan pelaksanaan Gratifikasi di UIN Sunan Ampel

Surabaya. (2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Hingga bulan Mei 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya sudah membuat

draft Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Pembahasan ini sudah

dilakukan di satuan Pengawas Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.

Akan tetapi karena suatu hal, UIN Sunan Ampel Surabaya belum

melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan dan staf, serta unit

http://www.uinsby.ac.id/

88 | P a g e

yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. (3) UIN Sunan

Ampel Surabaya telah melakukan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat

(Dumas). Ada beberapa pengaduan masyarakat yang masuk.

Selanjutya pengaduan masyarakat tersebut sudah ditindaklanjuti. (4)

Sejak tahun 2016, UIN Sudah mempunyai WBS. Akan tetapi belum

ada yang mengisi WBS di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.

UIN Sunan Ampel Surabaya melalui Sistem Pengawasan Internal (SPI)

UINSA, telah melakukan Monitoring dan Evaluasi pada Triwulan 1.

UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan berbagai kegiatan

terkait program Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan WBS. Pada

bulan Januari hingga Maret 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya,

melalui kegiatan SPI UINSA, telah melakukan perencanaan dalam

program kerja SPI untuk mendukung Pembangunan Zona Integritas

UIN Sunan Ampel Surabaya. perencanaan tersebut adalah: (1).

Penyusunan Pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS UIN Sunan

Ampel Surabaya; (2) Penetapan Pedoman Pengaduan Masyarakat dan

WBS UIN Sunan Ampel Surabaya. (3). Perihal Pengaduan Masyarakat

dan WBS, UIN Sunan Ampel Surabaya Telah melakukan perencanaan

sosialisasi dan penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS; Telah

menghimpun bahan pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat

dan WBS; Tidak ada Pengaduan Masyarakat secara umum maupun

yang spesifik dalam kategori WBS; Belum dilakukan penyusunan

Pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS; Belum dilakukan

sosialisasi. (4) UIN Sunan Ampel Surabaya telah menerapkan

kebijakan penanganan benturan kepentingan. UIN Sunan Ampel

Surabaya juga telah menerapkan penanganan benturan kepentingan.

Hal ini terlihat dari laporan beberapa kasus yang masuk ke SPI UIN

Sunan Ampel Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya juga

menerapkan penanganan benturan kepentingan ini juga terlihat

dengan adanya kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa di UIN

Sunan Ampel Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah

melakukan identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas

89 | P a g e

fungsi utama. penanganan benturan kepentingan juga telah

disosialisasikan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik




dan kegiatan dalam hal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah: (1) UIN Sunan

Ampel Surabaya telah mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM).

(2) SPM IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009 telah direview dan

sudah disusun draft Standar Pelayanan Minimal (SPM) UIN Sunan

Ampel Surabaya. (3) UIN Sunan Ampel Surabaya juga sudah

mempunyai layanan terpadu yakni sistem informasi integrated. (4)

UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan survey layanan

kepuasan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap

layanan yang disediakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya.

90 | P a g e

2. Hambatan

Dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah


(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya, terdapat beberapa hambatan,

diantaranya adalah:

a. Manajemen Perubahan

- Kurang tertibnya pendokumentasian kegiatan Manajemen

Perubahan di UIN Sunan Ampel Surabaya

b. Penataan Tatalaksana

- Kurangnya koordinasi para pimpinan untuk melakukan review

SOP UIN Sunan Ampel Surabaya secara integral.

- Lemahnya koordinasi pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan

masalah penyelesaian dan pengajuan SPM UIN Sunan Ampel

Surabaya yang baru.

c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

- Kurangnya koordinasi dalam hal monitoring dan evaluasi

pemenuhan kebutuhan pegawai, Pola Mutasi Internal. Kurangnya

sosialisasi kode etik.

d. Penguatan Akuntabilitas

- Belum 100% pegawai mempunyai kesadaran mempunyai

kewajiban menyerahkan Laporan kinerja tepat waktu.

e. Penguatan Pengawasan

- Kurangnya sosialisasi program Pengaduan Masyarakat (Dumas)

dan Whistle Blowing System (WBS) UIN Sunan Ampel Surabaya.

f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Dana atau pos anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan

publik masih agak kurang.

laporan pelaksanaan pembangunan zona...

Documents