pengadilan negeri purwodadi kelas ib tim pembangunan kerja zi... · 2019. 4. 23. · (wbk) dan...
TRANSCRIPT
-
PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IBJl. Letjen R. Soeprapto No. 109
P u r w o d a d i - G r o b o g a n T e lp / Fax . (0292) 421305
Website : http://www.pn-purwodadi.go.id
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IB Nomor: W12.U16/475/KP.07.01/2/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IB
KETUA PENGADILAN NEGERI PURWODADI
Menimbanga. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di satuan kerja
Pengadilan Negeri Purwodadi, diperlukan dukungan dari segenap aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
b. Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB.
Mengingat1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentan Peradilan Umum;7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah;8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;9. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025;10. Peraturan Presiden 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Inpres 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.194A/KMA/SK/XI/2014 tanggal 25 November 2014.
14. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Pada Seluruh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum.
M E M U T U S K A N
MenetapkanKEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IB TENTANGPEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILANNEGERI PURWODADI KELAS IB.PERTAMA : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas
IB Nomor: W12-U16 / 569 / KP.07.01 / 3 / 2018 Tanggal 27 Maret 2018
http://www.pn-purwodadi.go.id
-
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.Tugas Tim Kerja sebagaimana dimaksud diktum Kedua adalah :a. Melaksanakan sosialisasi Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada segenap aparatur peradilan pada Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB, dan publikasi melalui media situs web resmi www.pn-purwodadi.go.id, media cetak (surat kabar, brosur, leaflet, banner) dan media elektronik.
b. Menyusun Dokumen Rencana Aksi dan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sesuai dengan arah dan kebijakan yang ditetapkan.
c. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB.
d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
CYRILLA NUR ENDAH S. S.H..M.H
Purwodadi 14 Februari 2019
I PURWODADI KELAS IB |
Salinan keputusan ini disampaikan kepada :1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;2. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sebagai laporan;3. Direktur Pembinaan Administrasi Umum Ditjen Badilum;4. Document Control TPMPN pada Pengadilan Negeri Purwodadi;
http://www.pn-purwodadi.go.id
-
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Kelas IB Nomor : W12-U16/^WKP.07.01/2/2019Tanggal : 14 Februari 2019
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI PURWODADI KELAS IB
Pembina Pembangunan Zona Integritas (Z l): Cyrilla Nur Endah S, SH.,MH (KPN) Ketua Pembangunan Zona Integritas (Z l): Haryanta, SH.,MH (WKPN)Koordinator Teknikal: Herry Istiarti, SH (Panitera)Koordinator Operasional: Banar Priyantoro, SE.,M.Si (Sekretaris)
1. Komponen Manajemen PerubahanKoordinator: Murthada Moh.Mberu, SHAnggota : Enggar Setyaningrat, SH.,MH, Sri Ningsih, Candra Ikiniawan
2. Komponen Penataan TataLaksanaKoordinator: Ida Zulfamazidah, SH.,MHAnggota : Rianto, ST, Budi Novarini, SH, Deny Wicaksono, S.Pd
3. Komponen Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya ManusiaKoordinator: Harry Ginanjar, SHAnggota : Sumaryanto, SH.,MH, Agus Darmanto, Yoyok Adi Nugroho
4. Komponen Penguatan AkuntabilitasKoordinator: Sandi Muhammad Alayubi, SH,MHAnggota : Desano Adha Tama, S.Kom, Warkhamni Eka Nurhayati, SH, Iwan Sugiarto
5. Komponen Penguatan Pengawasan Koordinator: Murthada Moh.Mberu, SHAnggota : Triono Teguh Raharjo, SH, Sri Kendar, Anggoro Pudyatmoko
6. Komponen Kualitas Pelayanan PublikKoordinator: Harry Ginanjar, SHAnggota : Syafiq Qomarrudin, SE, Suwondo, SH, Hendro Hariadi Bawono
.Dttetapkan di : PURWODADI
/ / - -: 14 Februari 2019
I PURWODADI KELAS IB
'•\ -J-lakim Madya Muda