LAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
79 | P a g e
KATA PENGANTAR
Puji Syukur pada Ilahi Laporan Pelaksanaan Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel
Surabaya telah selesai disusun.
Untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan
Ampel Surabaya, maka UIN Sunan Ampel Surabaya membentuk Tim
yang bertugas untuk: (a) menyusun rencana dan agenda kerja; (b)
melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju
WBK dan WBBM; (c) melakukan pemantauan atas pelaksanaan
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM; (d) melakukan
pembangunan ZI sesuai program kerja yang telah ditetapkan; (e)
melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara manual
maupun secara elektronik; (f) mengupayakan terpenuhinya seluruh
dokumen pendukung pembangunan ZI; (g) melakukan monev
terhadap capaian target yang telah ditetapkan; dan (h) melaporkan
hasil pelaksanaan tugas kepada Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
Adapun ruang lingkup Pembangunan Zona Integritas UIN
Sunan Ampel Surabaya ini meliputi dua hal, yakni komponen
pengungkit dan komponen hasil. Pada komponen pengungkit terdiri
dari: (1) Manajemen Perubahan, (2). Penataan Tatalaksana, (3).
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, (4). Penguatan
Akuntabilitas, (5). Penguatan Pengawasan, dan (6). Peningkatan
Kualitas Pelayanan Publik. sedangkan pada komponen hasil meliputi:
(1) pemerintah Bersih dan Bebas KKN, dan (2) Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik.
Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya ini, terdiri dari empat
80 | P a g e
bab, yakni Bab 1 adalah Pendahuluan, Bab II disajikan tentang
Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya, Bab III dipaparkan tentang
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Bab IV adalah Hasil
Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017, dan Bab yang
terakhir adalah Bab V yakni Penutup.
Semoga Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya ini dapat
memberikan manfaat untuk bahan perbaikan pelaksanaan
Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya di tahun
berikutnya.
Surabaya, 25 Desember 2017
Ketua Tim,
Dr. Hj. Zumrotul Mukaffa, M.Ag NIP. 197010151997032001
81 | P a g e
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………………. i
Daftar Isi …………………………………………………………………. ii
BAB I. PENDAHULUAN …………………………………………... 1
1. Latar Belakang …………………………..………….
2. Dasar Hukum …………………………………………
3. Tahap-tahap Pembangunan Zona Integritas …
4. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani UIN
Sunan Ampel Surabaya …………………………….
1
3
4
5
BAB II. RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA ….......
7
BAB III. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA ……….
20
BAB IV. HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA TAHUN 2017 ……………………………….
45
BAB V. PENUTUP ………………………………………………..... 73
1. Kesimpulan …………………………..………………..
2. Hambatan ………………………………………………
73
78
LAMPIRAN
1 | P a g e
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
merupakan aksi nyata dari strategi pemerintah dalam pencegahan
dan pemberantasan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Pemerintah telah giat berupaya untuk mencegah pemberantasan
korupsi dengan berbagai strategi yang sangat jelas, sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55
Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang tahun 2012-2025 dan
Jangka Menengah Tahun 2012-2014. Upaya percepatan pencegahan
dan pemberantasan korupsi ini sejalan dengan komitmen pemerintah
yang telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti
Korupsi Tahun 2003.
Pemerintah juga telah memantabkan diri untuk berupaya
menjadi good government sebagaimana yang tertuang dalam
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025. Gayung bersambut, pemerintah
melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186
Tahun 2017 menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama.
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama telah melakukan
pembangunan Zona Integritas terhadap beberapa Satuan Organisasi/
Satuan Kerja/ Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama.
Melalui Keputusan Agama Nomor 265 Tahun 2015 tentang Penetapan
Satuan Kerja sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
2 | P a g e
Bersih dan Melayani (WBBM), Kementerian agama melaksanakan
pembangunan Zona Integritas. UIN Sunan Ampel Surabaya telah
diberikan amanah sebagai salah satu Satuan Kerja Pilot Project
pelaksana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Sejak tahun 2016 UIN Sunan Ampel Surabaya dengan langkah
tegas dan tegap bergerak untuk membangun Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM). Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya membentuk
Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
UIN Sunan Ampel Surabaya. Tim Kerja ini betugas untuk menyusun
rencana dan agenda kerja; melakukan internalisasi dan implementasi
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan UIN Sunan
Ampel Surabaya; melakukan pemantauan atas pelaksanaan
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan UIN Sunan
Ampel Surabaya; melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan
program kerja yang telah ditetapkan; melakukan penilaian mandiri
pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik;
mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung
pembangunan ZI; melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
capaian target yang telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara
manual maupun secara elektronik; serta melaporkan hasil
pelaksanaan tugas kepada Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya.
Setelah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya, maka untuk melihat sejauh mana
pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di UIN Sunan Ampel
Surabaya, maka dipandang sangat perlu untuk dilakukan monitoring
dan evaluasi.
3 | P a g e
2. DASAR HUKUM
a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
b. Undang-Undang Nonor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874.
c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang
Tahun 2012-20125 dan Jangka Mennegah Tahun 2012-2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122)
d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan
dan Pemberantasan Korupsi.
e. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
f. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani pada Kementrian Agama.
g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
h. Statuta UIN Sunan Ampel Surabaya
i. Standar Pelayanan Minimum IAIN Sunan Ampel Surabaya
j. Ortaker UIN Sunan Ampel Surabaya
k. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sunan Ampel Surabaya
l. Rencana Strategis Bisnis (RSB) UIN Sunan Ampel Surabaya
m. Rencana Kerja Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM) UIN Sunan Apel Surabaya Tahun 2017.
4 | P a g e
3. TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM) pada Lingkungan Kementerian Agama, terdapat
beberapa tahapan dalam Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan
Ampel Surabaya, yakni:
a. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel
Surabaya
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM) di UIN Sunan Ampel Surabaya telah dilakukan pada
tahun 2016.
Sebagian besar pegawai UIN Sunan Ampel Surabaya telah
menandatangani Pakta Integritas. Pencanangan Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di UIN Sunan Ampel
Surabaya dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara
luas. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat dapat
memantau, mengawal, mengawasi serta berperan serta dalam
program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bidang
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
b. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya
Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya difokuskan pada penerapan enam
komponen pengungkit. Enam komponen pengungkit tersebut
adalah Komponen Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana,
Penatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas,
5 | P a g e
Penguatan Pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Adapun tahapan dalam proses pembangunan Zi ada empat, yakni
pemilihan satuan kerja, evaluasi, pengusulan, dan penetapan.
Selanjutnya proses pemilihan Satuan Kerja yang berpotensi
sebagai ZI dilakukan oleh Tim Kerja Pembangunan ZI
Kementerian.
4. TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya terdiri dari penanggungjawab, Ketua, Wakil
Ketua, Sekretaris, Sekretariat, dan anggota tim. Sesuai dengan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 186 Tahun
2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani pada Kementrian Agama BAB II Bagian C, maka tugas
Tim Kerja Pembangan ZI Menuju WBK dan WBBM UIN Sunan Ampel
Surabaya adalah :
1). Menyusun rencana dan agenda kerja;
2). Melakukan internalisasi dan implementasi pembangunan ZI
menuju WBK dan WBBM di lingkungan UIN Sunan Ampel
Surabaya;
3).Melakukan pemantauan atas pelaksanaan pembangunan ZI
menuju WBK dan WBBM pada Sator/Satker/UPT di lingkungan
UIN Sunan Ampel Surabaya;
4). melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan program kerja yang
telah ditetapkan;
5). Melakukan penilaian mandiri pembangunan ZI baik secara
manual maupun secara elektronik;
6 | P a g e
6). Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung
pembangunan ZI;
7). Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang
telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun
secara elektronik
8). Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan UIN Sunan
Ampel Surabaya.
Dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan
WBBM, UIN Sunan Ampel Surabaya bangkit dalam membangun 6
(enam) komponen pengungkit, yakni: 1). Komponen Manajemen
Perubahan; 2). Komponen Penataan Tatalaksana; 3). Komponen
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia; 4). Komponen
Penguatan Akuntabilitas; 5). Komponen Penguatan Pengawasan;
6). Komponen Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
7 | P a g e
BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017
adalah (1). Menyusun rencana dan agenda kerja; (2). Melakukan
internalisasi dan implementasi pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM
pada Sator/Satker/UPT; (3).Melakukan pemantauan atas pelaksanaan
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Sator/Satker/UPT di
lingkungannya; (4). melaksanakan pembangunan ZI sesuai dengan
program kerja yang telah ditetapkan; (5) Melakukan penilaian mandiri
pembangunan ZI baik secara manual maupun secara elektronik; (6).
Mengupayakan terpenuhinya seluruh dokumen pendukung pembangunan
ZI; (7). Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target yang
telah ditetapkan melalui penilaian mandiri secara manual maupun secara
elektronik; dan (8). Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
Sator/Satker/UPT.
Adapun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut:
8 | P a g e
Tabel 2.1.
Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya
NO PROGRAM TUJUAN INDIKATOR TARGET KEGIATAN HASIL RENC
AKSI/DOKUMEN TIMELI
NE PJ KOD
E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Mencanangkan
KesiapanPembangunan ZonaIntegritas diUIN Sunan Ampel Surabaya
Terwujudnya rencanaPemba-ngunan Zona Integritasmenuju Wilayah Bebas dariKorupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Publikasi rencana Pembangunan ZonaIntegritas di UIN Sunan Ampel Surabaya
Terpublikasinya kesiapan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam PembangunanZona Integritas bagi aparat UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat
1. Pencanangan Zona Integritas
2. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur sipil UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 100%
Laporan Kegiatan Sosialisasi / Pakta Integritas ttd
Sudah SPI 1.0.1 1.0.2
2 MensosialisasikanRencana Kerja Pembangunan ZonaIntegritas di UIN Sunan Ampel Surabaya
Tersosialisasinya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Bagi pegawai UIN Sunan Ampel SUrabaya
Kesiapan aparat UIN Sunan Ampel Surabayasebagai WilayahPembangunan ZonaIntegritas
Terwujudnya kesiapan aparatUIN Sunan Ampel Surabayasebagai Wilayah Pembangunan Zona Integritas
1. Penyusunan Rencana kerja 2. Penyampaian rencana kerja
kepada seluruh aparat UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Penyampaian kebijakan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas
4. Publikasi Pembangunan Zona Integritas melalui Website, Spanduk, Banner
100% 100% 100% 100%
Dokumen Rencana Kerja Sosialisasi Kode Etik – surat edaran / buku cetakan Web, Standing banner, buku, panflet
Tim 2.0.1 2.0.2 2.0.3 2.0.4
3 Mewujudkan Komponen Pengungkit di
Terwujudnya perubahan secara sistematis dan
Penyusunan Tim Kerja
Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan
1. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk
100%
SK Tim/ Perlu deskripsi proses
Sudah 3.1.1
9 | P a g e
Bidang ManajemenPerubahan
konsisten mekanisme kerja, pola pikir(mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik.
Ampel Surabaya Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Merumuskan tugas Tim Kerja
100%
pembentukan Rumusan Tugas Tim
3.1.2
Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Intergritas
Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan
3. Mensosialisasikan rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 100% 100%
Dokumen Rencana Kerja SK Rektor Web, Standing banner, buku, panflet
Sudah 3.2.1 3.2.2 3.2.3
Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi rencana Pembangunan ZonaIntegritas
Terlaksanannya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
2. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi
3. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi
4. Menyusun laporan hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi
100% 100% 100% 100%
Instrumen monev Dokumen monev Tindak lanjut Dokumen laporan
Tim/ Lilik Tim
3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
Perubahan Pola Pikirdan Budaya Kerja
Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja aparat UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
2. Menetapkan agen perubahan dengan SK Rektor
3. Internalisasi budaya kerja
100% 100% 100% 100%
Rapim/ pelatihan kepemimpinan SK Rektor ttg Tim agen perubahan Web, Standing banner, buku, panflet Laporan kegiatan
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4
10 | P a g e
4. Melibatkan semua aparatur UIN Sunan Ampel Surabaya dalam Pembangunan Zona Integritas
Tim Agen Perubahan
4 Mewujudkan Komponen Pengungkitdi bidang tata laksana
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien serta terukur.
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas diUIN Sunan Ampel Surabaya
1. Menetapkan SOP yang mengacu kepada proses bisnis di UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Menerapkan SOP secara konsisten
3. Mengevaluasi SOP dan menindak lanjuti hasil evaluasi.
100% 100% 100%
SK Rektor ttg SOP Sudah Sudah
4.1.1 4.1.2 4.1.3
E-Office Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja civitas UINSA
1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi;
2. Membuat aplikasi untuk memudahkan civitas dalam pelaksanaan tugas (SIMPEG, SIAKAD, SIMAK, BMN, Aplikasi Finger Print, SIMDIKLAT);
3. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan serta masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima dari UINSA (SIAKAD, Pendaftaran Mahasiswa Baru Online)
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
100% 100% 100% 100%
Print screen Print screen Simpeg, SIMAK, finger Siakad, pendaftaran mhs baru online
Proses Tersedia Tersedia
Tim
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
Keterbukaan Terwujudnya kemudahan 1. Membuat kebijakan tentang 100% SK Rektor, cari Fajar 4.3.1
11 | P a g e
Informasi Publik
dalam mendapatkan informasi dari UINSA
keterbukaan informasi publik, berupa Peraturan dan Surat Keputusan Rektor;
2. Website, media social, brosur, audio visual, spanduk, dan banner dalam memberikan informasi kepada publik;
3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di UINSA.
100% 100%
dasar hukum UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Brosur maba Website Spanduk, Banner, CD Profile UIN Monev
4.3.2 4.3.3
5 Mewujudkan komponen Pengungkit di bidang Penataan Sistem Manajemen SDM
Meningkatnya profesionalisme SDM UINSA
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
Meningkatnya efektifitas manajemen SDM UINSA
1. Membuat rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikanUINSA;
2. Rekrutmen pegawai dan penempatan sesuai kebutuhan/peta jabatan di UINSA;
3. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap penempatan pegawai baruUINSA.
100% 100% 100%
e-formasi dan dokumen ABK rasio dosen dengan mahasiswa Analisis penempatan Pegawai Baru Lap monev: dampak penempatan pegawai baru
5.1.1 5.1.2 5.1.3
Pola Mutasi Internal
Meningkatnya efektifitas manajemen SDM UINSA
1. Melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan dalam rangka pengembangan karier pegawai
2. Menetapkan pola mutasi sesuai kebijakanKemenag;
3. Memonitoring dan mengevaluasi rotasi internal.
100% 100% 100%
Dokumen pola mutasi, analisis antar-jabatan, Membuat Ceklist analisis mutasi pegawai s.d.a kompetensi Lap monev
Bu Evy
5.2.1 5.2.2 5.2.3
12 | P a g e
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Meningkatnya profesionalismeSDM UINSA
1. Melaksanakan analisis kebutuhan training untuk pengembangan kometensi pegawai
2. Menyusun rencana program pengembangan kompetensi SDMberbasis kinerja pegawai;
3. Melakukan analisis kesenjangan kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi jabatan
4. Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi dengan pola rekrutmen terbuka dengan seleksi.
5. Mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan UINSApada lembaga lain untuk meningkatkan kompetensi.
6. Memonitoring dan mengevaluasi hasil pelatihan/ pengembangan SDM
100% 100% 100%
Jabatan+Syarat vs Keadaan riil Dokumen program pelatihan Dokumen analisis Publikasi rencana pelaksanaan pelatihan Barjas, serdos, auditor dll Instrumen monev -> Bu Lilik
Kepeg
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6
Penetapan Kinerja Individu
Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada civitas UINSA
1. Menetapkan uraian jabatan/uraian tugas
2. Membuat penetapan kinerja pegawai sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja;
3. Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
100% 100% 100% 100%
SK Rektor/Buku saku Dokumen SKP / Kontrak IKU Analisis perbandingan SKP bawah-atas
5.4.1 5.4.2 5.4.3
13 | P a g e
4. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik,yaitu harian, mingguan, bulanan dan semesteran;
5. Memberikan reward kepada pegawai berdasarkan penilaian kinerja individu;
Penilaian LKH-LKB-LKS Pedoman pemberian reward/SK Remun
5.4.4
Penegakan Aturan Disiplin/ kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai
Meningkatnya Disiplin SDM UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Sosialisasi berkelanjutan atas aturan kedisiplinan/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
2. Menerapkan absensi pegawai dengan fingerprint (sidik jari)
3. Membuat surat izin apabila ada SDM yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari
4. Memberikan punishment bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin
100% 100% 100% 100%
Stand banner, buku saku Print screen Contoh Contoh Potongan remun untuk pegawai yang terlambat
5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4
Sistem Informasi Kepegawaian
Meningkatnya transparansi dan keakuratan data SDM UINSA
Memutakhirkan data secara berkala pada SIMPEG
100%
Validasi simpeg Agustus 2016
5.6.1
6 Mewujudkan komponen Pengungkit di bidang akuntabilitas kinerja
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja universitas
Keterlibatan Pimpinan
Meningkatnya peran pimpinan terhadap kinerja Universitas
1. Menetapkan sasaran kinerja, indikator capaian kinerja berdasarkan renstra universitas
2. Membentuk tim verifikasi & validasi usulan program kegiatan dan alokasi
100% 100%
IKU Kemenkeu SK peny prog melekat pd jabatan (Tim Telaah RKAKL)
6.1.1 6.1.2
14 | P a g e
kebutuhan anggaran 3. Melibatkan Pimpinan secara
langsung pada saat penyusunan perencanaan
4. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja
5. Memantau pencapaian kinerja secara berkala
100% 100% 100%
SOP perencanaan (menggambarkan keterlibatan pimpinan) SOP – sda... ttg IKU SOP hal 181 SOP pemantauai – sda..
6.1.3 6.1.4 6.1.5
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SDM UINSA
1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
2. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
3. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART a) SPESIFIC-jelas, tidak
mengundang multi interpretasi
b) MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
c) ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
d) RELEVANT (information needs of the people who will use the data)
e) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
100% 100% 100%
Dokumen perencanaan RSB – RKA0KL dll IKU Kemenkeu
6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4
15 | P a g e
4. Menyusun laporan kinerja
tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja
5. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
6. Menempatkan aparatur yang telah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja
100% 100%
6.2.5 6.2.6
7 Mewujudkan Komponen Pengungkit dibidang Penguatan Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di UINSA
Pengendalian Gratifkasi
Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh SDM UINSA
1. Membuat kampanye publik (public campaigin) tentang pengendalian gratifikasi
2. Menginplementasikan Pengendalian gratifikasi di UINSA
100% 100%
Stand banner, integrasi dlm KEM/KEPeg, Sos Web, Instruksi penyerta-an dlm pengumuman) (perlu df bentuk gratifikasi) 1)Prosedur penanganan grat -SOP, 2) Integrasi percepatan pengend melalui Agen Perubahan
7.1.1 7.1.2
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kehandalan pengelolaan aset Negara
1. Membangun Lingkungan Pengendalian di UINSA
2. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan di UINSA
3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
100% 100% 100% 100%
Membuat Pedoman pengendalian internal SOP penilaian dan pengendalian risiko Menyiapkan Identifikasi risiko
7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4
16 | P a g e
4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada semua SDM UINSA
Disampaikan dalam setiap forum
Pengaduan Masyarakat
Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di UINSA
1. Menginplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di UINSA
2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat
3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
4. Menindaklanjuti hasil evalusi atas penanganan pengaduan masyarakat
100% 100% 100% 100%
Perlu pedoman pengelolaan Dumas dan WBS (menjaga kerahasiaan dan perlindungan pelapor) Kotak Dumas, Stand banner, brosur, stiker Membuat Pedoman dan SOP Dumas KMA 95/2014 Pedoman Pengelolaan Dumas dan Whistle Blowing
7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4
Whistle Blowing System
Mewujudkan tatakelola yang baik melalui kepatuhan terhadap peraturan perundangan
1. Melakukan internalisasi whistle blowing system di kalangan pegawai UINSA
2. Menerapkan dan mempublikasikan whistle blowing system di UINSA
3. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System
4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
100% 100% 100%
Stand banner pedoman pengelolaan Dumas dan WBS KMA 95/2014 Pedoman Pengelolaan Dumas dan Whistle Blowing
7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4
17 | P a g e
Penanganan benturan kepentingan
Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di UINSA
1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
2. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan
3. Menginplementasikan penanganan benturan kepentingan
4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
100% 100% 100% 100% 100%
Membuat pemetaan dan identifikasi BK Sosialisasi dan internalisasi BK KMA 225/2015 Pedoman penanganan BK
7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5
8 Mewujudkan komponen Pengungkit dibidang Peningkatan kualitas pelayanan publik
Meningkatnya kualitas daninovasi pelayanan publik di UIN Sunan Ampel Surabayauntuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan terhadap para pihakyang memerlukan pelayanan di UIN Sunan Ampel
Standar Pelayanan
Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasipelayanan nasional di UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Membuat kebijakan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Mempublikasikan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Monitoring pelaksanaan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 100% 100%
SPM – proses, dsertai SOP pelaksanaan Web, dimasukkan di buku pedoman akademik Dokumen SPM periodik
8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4
Budaya Pelayanan Prima
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau di UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Mensosialisasikan dan atau mengadakan pelatihan terhadap pegawai tentang kode etik, estetika, dan capacity building
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang
100% 100%
Kegiatan pelatihan atau pendampingan (identifikasi bentuk, kebutuhan) Informasi-
8.2.1 8.2.2
18 | P a g e
Surabaya
dapat diakses melalui berbagai media
3. Memiliki sistem reward and
punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan konpensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
4. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi di UIN Sunan Ampel Surabaya
5. Mengembangkan inovasi layanan
100% 100%
Kehumasan (identifikasi bentuk dan kebijakan informasi layanan) Menyediakan kompensasi atas inkonsistensi standar layanan Lt 1 TT-A Banner alur, sms center (kerjasama provider sms terkirim otomatis), sms berantai
8.2.3 8.2.4 8.2.5
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
Meningkatnya indeks kepuasanmasyarakat terhadappenyelenggaraan pelayananpublik di UIN Sunan Ampel Surabaya
1. Melakukan survey kepuasan masyarakat setiap semester
2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka
3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 100% 100%
Survey Publikasi hasil pada web, banner dll Tindak lanjut
8.3.1 8.3.2 8.3.3
9 Mewujudkan Indikatorhasil dibidangPemerintahan yangBersih dan Bebas dariKKN
Terwujudnya Pemerintahan yangbersih dan bebas dari KKN
Nilai persepsi Korupsi
Terwujudnya aparatur UIN Sunan Ampel Surabaya yang bersih dan bebasKKN
Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di UIN Sunan Ampel Surabayayang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang
100% 9.1.1
Persentase penyelesaian TLHP
Terwujudnya penyelesaian Tindak lanjut hasil pengaduan diUIN Sunan Ampel Surabaya
Melakukan perhitungan atasPenyelesaian tindaklanjut hasilpengaduan di UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 9.2.1
10 Mewujudkan Indikator Hasil
Terwujudnya peningkatan
Nilai persepsi kualitas
Meningkatnya kualitas pelayanan publik
Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di UIN Sunan Ampel
100% 10.0.1
19 | P a g e
di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
pelayanan kepadamasyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya
Surabaya yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang
20 | P a g e
BAB III
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
1. MANAJEMEN PERUBAHAN
Komponen pertama dalam Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Manajemen Perubahan.
Manajemen Perubahan ini bertujuan mengubah secara sistematis dan
konsisten mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja individu di
lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
Indikator dari dilaksanakan menejemen perubahan dalam
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini adalah:
a. Telah disusunnya tim kerja Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya’
b. Telah disusunnya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya,
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel
Surabaya,
d. Serta telah melaksanakan perubahan pola pikir dan budaya kerja
di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Monitoring
dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
21 | P a g e
(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya, maka didapatkan hasil sebagai
berikut:
a. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya telah membentuk Tim
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya.
Tim ini terdiri dari:
Penanggungjawab : Prof. Dr. H. Abd. A’la, M.Ag
Ketua : Dr. Hj. Zumrotul Mukaffa, M.Ag
Wakil Ketua : Drs. Nur Arifin, MM
Sekretaris : Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I
Koordinator
Sekretariat
: Evy Luailik, MM
Anggota Sekretariat : 1. Arillia Rachma
2. Hanik Maria Bintara Wangi
Anggota Tim :
1. Manajemen Perubahan
Koordinator : Dr. Iskandar Ritonga
Anggota : 1. Elly Fatmawati
2. Khoirul Umami
3. Shita Komala Sari
2. Penataan Tatalaksana
Koordinator : Hasbullah Hilmi
Anggota : 1. Dr. Phil. Khoirun Niam
2. Nita Yalina
3. Dr. Nafi’ Mubarok, M.HI
4. Hery Rusmanto
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
Koordinator : Alful Laila, M.M
Anggota : 1. Samsul Huda
2. Ainun Hidayati, S.Ag
3. Nurul Hilalliyah
22 | P a g e
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Koordinator : Fajar, M.HI
Anggota : 1. Rahayu Winarniningsih
2. Ani Astuti, SE
5. Penguatan Pengawasan
Koordinator : Fadjrul Hakam Chozin
Anggota : 1. Dr. Khorriyatul Khotimah, M.Psi
2. Mega Ayundya
6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : Fajruddin Fatwa
Anggota : 1. Ahmad Lubab, M.Si
2. Nanang Kholidin, M.Pd.I
b. Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) UIN telah membuat Rencana Kerja
Pembangunan Zona iNtegritas menuju WBK dan WBBM.
c. Sedang dilakukan monitoring dan evaluasi Pembangunan
Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya,
d. Perubahan pola pikir telah dilakukan di UIN Sunan Ampel
Surabaya dengan adanya tim agen perubahan.
e. Tim agen perubahan ini terdiri dari para pimpinan di
lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, yakni Rektor, Wakil
Rektor, Dekan, wakil Dekan di Fakultas, Direktur
Pascasarjana, dan Kepala Bagian di UIN Sunan Ampel
Surabaya.
f. UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah melaksanakan 5
budaya kerja kementerian Agama. hal ini terlihat dari
sosialisasi dan pelatihan budaya kerja.
Adapun dokumen yang telah ada di komponen ini adalah:
23 | P a g e
1. SK Tim Kerja
2. Rapat Seleksi anggota Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel
Surabaya
3. Daftar hadir rapat seleksi Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel
Surabaya
4. Notulen rapat seleksi Tim Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel
Surabaya
5. Mekanisme pembentukan tim kerja
6. Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel
Surabaya
7. Foto, daftar hadir, notulen sosialisasi pembangunan ZI
8. Foto, daftar hadir, notulen sosialisasi pembangunan ZI
9. SK Agen perubahan
10. Program Kerja Agen Perubahan
2. PENATAAN TATALAKSANA
Komponen kedua dalam Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) adalah Penataan Tatalaksana. Penataan
Tatalaksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien
dan terukur.
24 | P a g e
Indikator dilakukannya penataan tatalaksana ini adalah:
tersusunnya prosedur operasional tetap/piranti lunak kegiatan
utama, e-office, dan keterbukaan informasi publik. UIN Sunan Ampel
Surabaya telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) UIN
Sunan Ampel Surabaya yang telah disahkan oleh Rektor UIN Sunan
Ampel Surabaya pada tahun 2015. SOP UIN Sunan Ampel Surabaya
memuat tentang 128 SOP Bagian –Bagian yang ada di UIN Sunan
Ampel Surabaya. Adapun rincian SOP – SOP tersebut adalah:
1. SOP Pendaftaran Calon Mahasiswa (Bagian AAKK_Akademik)
2. SOP Registrasi Mahasiswa (Bagian AAKK_Akademik)
3. SOP Pendaftaran Mata Kuliah(Bagian AAKK_Akademik)
4. SOP Survey Proses perkuliahan oleh Mahasiswa(Bagian
AAKK_Akademik)
5. SOP Pelaksanaan Kuliah(Bagian AAKK_Akademik)
6. SOP Praktikum dalam Mata Kuliah(Bagian AAKK_Akademik)
7. SOP UTS dan UAS(Bagian AAKK_Akademik)
8. SOP Pelayanan Laboratorium Bahasa (Bagian
AAKK_Akademik)
9. SOP Praktek Pengalaman Lapangan(Bagian
AAKK_Akademik)
10. SOP Kepenasehatan Akademik(Bagian AAKK_Akademik)
11. SOP Seminar Proposal Skripsi(Bagian AAKK_Akademik)
12. SOP Penyusunan Skripsi(Bagian AAKK_Akademik)
13. SOP Penyelenggaraan Ujian Komprehensif (Bagian
AAKK_Akademik)
14. SOP Penyelenggaraan Ujian Skripsi (Bagian
AAKK_Akademik)
15. SOP Pencatatan Hasil Evaluasi Belajar/ Ujian (Bagian
AAKK_Akademik)
16. SOP Penyelenggaraan Wisuda (Bagian AAKK_Akademik)
17. SOP Mutasi Mahasiswa (Bagian AAKK_Akademik)
18. SOP Sanksi terhadap mahasiswa (Bagian AAKK_Akademik)
25 | P a g e
19. SOP Asistensi Dosen (Bagian AAKK_Akademik)
20. SOP Peninjauan Kurikulum (Bagian AAKK_Akademik)
21. SOP Penyusunan Anggaran (Bagian AAKK_Akademik)
22. SOP Beasiswa Bidik Misi (Bagian AAKK_Kemahasiswaan)
23. SOP Layanan Beasiswa Bank Indonesia (Bagian
AAKK_Kemahasiswaan)
24. SOP Layanan Beasiswa Miskin (Bagian
AAKK_Kemahasiswaan)
25. SOP Layanan Beasiswa Supersemar (Bagian
AAKK_Kemahasiswaan)
26. SOP Layanan Beasiswa Umum (Bagian
AAKK_Kemahasiswaan)
27. SOP Pengajuan Pengurus Baru UKK_UKM (Bagian
AAKK_Kemahasiswaan)
28. SOP Pengajuan Turnamen, Kompetensi dan Musabaqoh
(Bagian AAKK_Kemahasiswaan)
29. SOP Persetujuan Pencairan Dana Kegiatan UKM (Bagian
AAKK_Kemahasiswaan)
30. SOP Kerjasama
31. SOP penataan Arsip Dinamis di Bagian Kerjasama
32. SOP Pengelolaan Surat Keluar di Bagian Kerjasama
33. SOP Pengelolaan Surat Masuk di Bagian Kerjasama
34 s.d. 64. SOP Biro AUPK (Umum, Perencanaan dan
Keuangan)
65 s.d. 91. SOP Pascasarjana
92 s.d. 102. SOP Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
103 s.d. 109. SOP Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat (LP2M)
110. SOP Satuan Pengawas Internal (SPI)
111 s.d. 116. SOP Perpustakaan
117 s.d. 120. SOP Pusat Pengembangan Bahasa Asing (P2BA)
121 s.d. 122. SOP Ma’had
123 s.d. 124. SOP Pusat Bisnis
26 | P a g e
125 s.d. 126. SOP Pusat Teknologi dan Pangkalan Data
127 s.d. 128. SOP Klinik
UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah mempunyai Standar
Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal ini sudah
direview dan sudah disusun draft Standar Pelayanan Minimal
UIN Sunan Ampel Surabaya.
Dalam hal keterbukaan informasi publik, melalui website
www.uinsby.ac.id, UIN Sunan Ampel Surabaya telah
melakukan keterbukaan informasi publik. masyarakat bisa
mengetahui berbagai informasi terkait UIN Sunan Ampel
Surabaya.
Gambar 3.1.
Tampilan Website UIN Sunan Ampel Surabaya
yang memuat berbagai Informasi Publik
27 | P a g e
Gambar 3.2.
Tampilan Website UIN Sunan Ampel Surabaya
yang memuat fitur Pengumuman, Agenda Kampus, serta Kerjasama
Gambar 3.3.
Informasi Publik tentang Kegiatan UIN Sunan Ampel Surabaya Hari Amal
Bhakti Kemenag ke 72
28 | P a g e
Gambar 3.4.
Informasi Publik tentang Kegiatan UIN Sunan Ampel Surabaya Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Gambar 3.5.
Informasi Publik tentang Test TOEIC
29 | P a g e
Gambar 3.6.
Informasi Publik tentang Journal UINSA yang terindeks Scopus
Gambar 3.7.
Informasi Publik tentang Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya
30 | P a g e
Gambar 3.8.
Informasi Publik tentang UINSA Integrated Information System
Gambar 3.9.
Informasi Publik tentang Simpeg, Siakad, e-kinerja
UIN Sunan Ampel Surabaya
31 | P a g e
Gambar 3.10.
Informasi Publik tentang Sistem Informasi Kepegawaan
UIN Sunan Ampel Surabaya
Gambar 3.11.
Informasi Publik tentang Data Dosen UIN Sunan Ampel Surabaya
32 | P a g e
Gambar 3.12.
Informasi Publik tentang Sistem Informasi Akademik (Siakad)
UIN Sunan Ampel Surabaya
Gambar 3.12.
Informasi Publik tentang Berbagai Hal di UIN Sunan Ampel Surabaya
33 | P a g e
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Komponen ketiga dalam Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) adalah Penataan Sistem Manajemen SDM. Penataan
Sistem Manajemen SDM ini bertujuan untuk meningkatkan
profesionalisme SDM di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. dalam
penataan SDM, UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan beberapa
hal penting yang mendukung terlaksananya pembangunan Zona
Integritas, yakni:
a. merencanakan kebutuhan pegawai yang mengacu pada kebutuhan
UIN Sunan Ampel Surabaya
b. Mengembangkan Pola Mutasi Internal
c. Melaksanakan Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
d. Melakukan penetapan kinerja individu
e. Menegakkan aturan disiplin/etika
f. Serta mengembangkan sistem informasi pegawai.
Dalam komponen tiga ini, UIN Sunan Ampel Surabaya telah memenuhi
beberapa dokumen yakni:
Tabel 3.1.
Dokumen Komponen Penataan Sistem Manajemen SDM
UIN Sunan Ampel Surabaya
No Perihal Dokumen
1 Perencanaan
Kebutuhan SDM
a. Analisis beban kinerja
b. Distribusi pegawai
c. Monev distribusi pegawai
d. Mutasi pegawai
e. Monev mutasi pegawai
f. Usulan pendidikan dan pelatihan
g. Analisis kesenjangan pegawai sesuai
standar kompetensi
2 Penetapan Kinerja a. Dokumen Indikator Kinerja Utama
34 | P a g e
Individu (IKU)
b. Uraian Jabatan pegawai
c. Uraian Tugas Pegawai
3 Penegakan aturan
disiplin/etika
a. Laporan penilaian kinerja pegawai
b. Surat keputusan penghargaan
pegawai
4 Sistem Informasi
Kepegawaian
a. Pemutakhiran data pegawai
b. E-kinerja
c. Sistem informasi manajemen
pegawai
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS
Komponen keempat dalam Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) adalah Penguatan Akuntabilitas. Penguatan
Akuntabilitas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja UIN Sunan Ampel Surabaya.
Untuk menguatkan akuntabilitas, maka pimpinan UIN Sunan
Ampel Surabaya terlibat secara langsung dalam penyusunan
Perencanaan seperti penyusunan RKAKL, RKT, Rencana Strategis Bisnis
(RSB), Rencana Induk Pengembangan (RIP). Pimpinan UIN Sunan Ampel
Surabaya juga terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan
kinerja. Selanjutnya pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya pun
memantau pencapaian kinerja secara berkala.
Dalam mengelola akuntabilitas, UIN Sunan Ampel Surabaya sudah
mempunyai dokumen perencanaan, seperti dokumen RKAKL, RSB, dll.
Dalam menetapkan perencanaannya, rencana telah disusun dengan
berorientasi pada hasil.
Selanjutnya, untuk menguatkan akuntabilitas UIN Sunan Ampel
Surabaya, telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Specific,
Measurable, Aggressive, Realistic, and Time Bound (SMART). Selanjutnya
35 | P a g e
Laporan kinerja disusun sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
Pengelolaan akuntabilitas kinerja di UIN Sunan Ampel Surabaya
dilakukan oleh orang yang kompeten di bidangnya.
5. PENGUATAN PENGAWASAN
Komponen kelima dalam Pembangunan Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) adalah Penguatan Pengawasan. Penguatan
pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan
dan penilaian pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di
lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
Indikator untuk emngukur pencapaiannya: pengendalian
gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, penanganan
benturan kepentingan.
Pembangunan ZI UIN Sunan Ampel Surabaya dalam hal
penguatan pengawasan antara lain dengan beberapa kegiatan berikut
ini:
a. Pengendalian Gratifikasi
Untuk mengendalikan gratifikasi UIN Sunan Ampel Surabaya telah
melakukan public campaign Gratifikasi, yakni melalui website UIN
Sunan Ampel Surabaya di www.uinsby.ac.id dan banner. UIN Sunan
Ampel Surabaya juga telah membuat laporan pelaksanaan Gratifikasi
di UIN Sunan Ampel Surabaya.
b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
Hingga bulan Mei 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya sudah membuat
draft Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Pembahasan ini sudah
dilakukan di satuan Pengawas Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.
Akan tetapi karena suatu hal, UIN Sunan Ampel Surabaya belum
36 | P a g e
melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan dan staf, serta unit
yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
c. Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS)
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan Sosialisasi Pengaduan
Masyarakat (Dumas). Ada beberapa pengaduan masyarakat yang
masuk. Selanjutya pengaduan masyarakat tersebut sudha
ditindaklanjuti.
Sejak tahun 2016, UIN Sudah mempunyai WBS. Akan tetapi
belum ada yang mengisi WBS di lingkungan UIN Sunan Ampel
Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya melalui Sistem Pengawasan
Internal (SPI) UINSA, telah melakukan Monitoring dan Evaluasi
pada Triwulan 1, 2, 3, dan 4.
Kegiatan Dumas dan WBS
Triwulan I
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan berbagai kegiatan
terkait program Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan WBS. Pada
bulan Januari hingga Maret 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya,
melalui kegiatan SPI UINSA, telah melakukan perencanaan dalam
program kerja SPI untuk mendukung Pembangunan Zona
Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya. perencanaan tersebut
adalah:
1). Penyusunan Pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS UIN
Sunan Ampel Surabaya
2). Penetapan Pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS UIN
Sunan Ampel Surabaya
3). Sosialisasi Pengaduan Masyarakat dan WBS UIN Sunan Ampel
Surabaya
37 | P a g e
Dalam rangka menghimpun bahan penyusunan Pedoman
Pengaduan Masyarakat dan WBS, SPI UINSA menghimpun
peraturan tentang Pengaduan Masyarakat dan WBS diantaranya
adalah: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Thaun
2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah, Peraturan
Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengaduan Masyarakan dan Whistle Blowing di Lingkungan
Kemenag, dan KMA Nomor 186 Tahun 2017 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada
Kemneterian Agama.
Triwulan II
UIN Sunan Ampel Surabaya, melalui SPI UINSA, pada Triwulan II
menyusun alur penanganan Dumas dan WBS. Beberapa hal yang
menjadi catatan penting diantaranya adalah kejelasan identitas
pelapor dan jaminan kerahasiaannya, verifikasi data dengan bukti
dukung, dan penanganannya.
Triwulan III
UIN Sunan Ampel Surabaya, melalui SPI UINSA, pada triwulan III
menyusun Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan
WBS. Pedoman ini diharapkan dapat digunakan dalam
penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS.
Selanjutnya, kegiatan sosialisasi penanganan Pengaduan
Masyarakat dan WBS dilakukan dalam rangkaian kegiatan
monitoring disiplin kehadiran dosen ke unit kerja yang disertai
pembagian banner pembangunan Zona Integritas. Dalam kegiatan
ini SPI menyampaikan pentingnya komitmen disiplin kehadiran
38 | P a g e
pegawai dan komitmen melaksanakan pekerjaan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
SPI juga melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk
bebas dari pungli dan mengumumkan pengaduan masyarakat
melalui email SPI. Pemasangan spanduk ini merupakan upaya
mencegah pungli pada mahasiswa baru.
Triwulan IV
Semua rekomendasi pada triwulan III bisa diterapkan dan
dikebangkanpada Triwulan IV. Pertama telah ditetapkan SK Rektor
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS.
Kedua, telah dilakukan kegiatan sosialisasi dengan banner yang
secara implisit bertuliskan tentang penanganan Pengaduan
Masyarakat dan penerapan WBS yang dipasang di Universitas.
Ketiga, sebagai pengembangan, dalam rangka memerluas
jangkauan informasi penanganan Pengaduan Masyarakat dan
penerapan BS, dilakukan upaya sosialisasi melalui tampilan
website UIN Sunan Ampel Surabaya yakni di www.uinsby.ac.id.
Keempat, dalam mempermudah pelaporan, SPI menyediakan
pilihan alternatif pengaduan melalui email
[email protected], dan WA dengan nomor
082229223393.
d. Penanganan Benturan Kepentingan
UIN Sunan Ampel Surabaya telah menerapkan kebijakan
penanganan benturan kepentingan. UIN Sunan Ampel Surabaya
juga telah menerapkan penanganan benturan kepentingan. Hal ini
terlihat dari laporan beberapa kasus yang masuk ke SPI UIN
Sunan Ampel Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya juga
menerapkan penanganan benturan kepentingan ini juga terlihat
39 | P a g e
dengan adanya kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa di
UIN Sunan Ampel Surabaya.
UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah melakukan identifikasi/
pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.
penanganan benturan kepentingan juga telah disosialisasikan di
lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
UIN Sunan Ampel Surabaya telah mempunyai Standar Pelayanan
Minimal (SPM). SPM IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009 telah
direview dan sudah disusun draft Standar Pelayanan Minimal (SPM)
UIN Sunan Ampel Surabaya.
UIN Sunan Ampel Surabaya juga sudah mempunyai layanan terpadu
yakni sistem informasi integrated.
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan survey layanan kepuasan
untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang
disediakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya.
Gambar 3.13
Layanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
40 | P a g e
Gambar 3.14
Layanan Integrasi Siakad, Simpeg, e-kinerja UIN Sunan Ampel Surabaya
Gambar 3.15
Layanan Digital Library UIN Sunan Ampel Surabaya
41 | P a g e
Gambar 3.16
Layanan E-Journal UIN Sunan Ampel Surabaya
Gambar 3.17
Layanan Klinik UIN Sunan Ampel Surabaya
42 | P a g e
Gambar 3.18
Layanan Greensa Inn UIN Sunan Ampel Surabaya
Gambar 3.19
Layanan Koperasi Al Kautsar UIN Sunan Ampel Surabaya
43 | P a g e
Gambar 3.20
Layanan Magha Cafe UIN Sunan Ampel Surabaya
Gambar 3.21 Layanan Magha Cafe UIN Sunan Ampel Surabaya
Gambar 3.22
44 | P a g e
Layanan Magha Cafe UIN Sunan Ampel Surabaya
45 | P a g e
Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih
dan Melayani (WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya
NO PROGRAM TUJUAN INDIKATOR TARGET OUTPUT KEGIATAN PROSENTASE
CAPAIAN
RENC AKSI/DOKUM
EN
TIMELINE
PJ KODE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Mencanangkan KesiapanPembangunan ZonaIntegritas diUIN Sunan Ampel Surabaya
Terwujudnya rencanaPemba-ngunan Zona Integritasmenuju Wilayah Bebas dariKorupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Publikasi rencana Pembangunan ZonaIntegritas di UIN Sunan Ampel Surabaya
Terpublikasinya kesiapan UIN Sunan Ampel Surabaya dalam PembangunanZona Integritas bagi aparat UIN Sunan Ampel Surabaya dan masyarakat
3. Pencanangan Zona Integritas
4. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparatur sipil UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 100%
Laporan Kegiatan Sosialisasi / Pakta Integritas ttd
Sudah SPI 1.0.1 1.0.2
2 MensosialisasikanRencana Kerja Pembangunan ZonaIntegritas di UIN Sunan Ampel Surabaya
Tersosialisasinya Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Bagi pegawai UIN Sunan Ampel SUrabaya
Kesiapan aparat UIN Sunan Ampel Surabayasebagai WilayahPembangunan ZonaIntegritas
Terwujudnya kesiapan aparatUIN Sunan Ampel Surabayasebagai Wilayah Pembangunan Zona Integritas
5. Penyusunan Rencana kerja 6. Penyampaian rencana kerja
kepada seluruh aparat UIN Sunan Ampel Surabaya
7. Penyampaian kebijakan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas
8. Publikasi Pembangunan Zona Integritas melalui Website, Spanduk, Banner
100% 100% 100% 100%
Dokumen Rencana Kerja Sosialisasi Kode Etik – surat edaran / buku cetakan Web, Standing banner, buku, panflet
Tim 2.0.1 2.0.2 2.0.3 2.0.4
3 Mewujudkan Komponen Pengungkit di Bidang
Terwujudnya perubahan secara sistematis dan konsisten
Penyusunan Tim Kerja
Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Rektor UIN
100%
SK Tim/ Perlu deskripsi proses pembentukan
Sudah Alful 3.1.1
46 | P a g e
ManajemenPerubahan
mekanisme kerja, pola pikir(mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik.
Sunan Ampel Surabaya 4. Merumuskan tugas Tim
Kerja
100%
Rumusan Tugas Tim
3.1.2
Dokumen rencana kerja Pembangunan Zona Intergritas
Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
5. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan
6. Mensosialisasikan rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 100% 100%
Dokumen Rencana Kerja SK Rektor Web, Standing banner, buku, panflet
Sudah 3.2.1 3.2.2 3.2.3
Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi rencana Pembangunan ZonaIntegritas
Terlaksanannya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di UIN Sunan Ampel Surabaya
5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas
6. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi
7. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi
8. Menyusun laporan hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi
100% 100% 100% 100%
Instrumen monev Dokumen monev Tindak lanjut Dokumen laporan
Tim/ Lilik Tim
3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4
Perubahan Pola Pikirdan Budaya Kerja
Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja aparat UIN Sunan Ampel Surabaya
5. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
6. Menetapkan agen perubahan dengan SK Rektor
7. Internalisasi budaya kerja
8. Melibatkan semua aparatur
100% 100% 100% 100%
Rapim/ pelatihan kepemimpinan SK Rektor ttg Tim agen perubahan Web, Standing banner, buku, panflet
3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4
47 | P a g e
UIN Sunan Ampel Surabaya dalam Pembangunan Zona Integritas
Laporan kegiatan Tim Agen Perubahan
4 Mewujudkan Komponen Pengungkitdi bidang tata laksana
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas system, prosedur kerja yang jelas, efektif dan efisien serta terukur.
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama
Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas diUIN Sunan Ampel Surabaya
4. Menetapkan SOP yang mengacu kepada proses bisnis di UIN Sunan Ampel Surabaya
5. Menerapkan SOP secara konsisten
6. Mengevaluasi SOP dan menindak lanjuti hasil evaluasi.
99% 100% 80%
SK Rektor ttg SOP Sudah Sudah
4.1.1 4.1.2 4.1.3
E-Office Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja civitas UINSA
5. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi;
6. Membuat aplikasi untuk memudahkan civitas dalam pelaksanaan tugas (SIMPEG, SIAKAD, e-bkd, e-kin, Aplikasi Finger Print);
7. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan serta masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima dari UINSA (SIAKAD, Pendaftaran Mahasiswa Baru Online)
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.
100% 100% 100% 90%
Print screen Print screen Simpeg, SIMAK, finger Siakad, pendaftaran mhs baru online, e-bkd, e-kin
tersedia Tersedia Tersedia
Tim Pusti PD
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4
Keterbukaan Informasi
Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan
4. Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi
100%
SK Rektor tentang PID
Fajar 4.3.1
48 | P a g e
Publik informasi dari UINSA publik, berupa Peraturan dan Surat Keputusan Rektor;
5. Website, media social, brosur, audio visual, spanduk, dan banner dalam memberikan informasi kepada publik;
6. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di UINSA.
90% 80%
Brosur maba Website Spanduk, Banner, CD Profile UIN Monev Pemanfaatan IT
4.3.2 4.3.3
5 Mewujudkan komponen Pengungkit di bidang Penataan Sistem Manajemen SDM
Meningkatnya profesionalisme SDM UINSA
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
Meningkatnya efektifitas manajemen SDM UINSA
4. Membuat rencana kebutuhan dosen dan tenaga kependidikanUINSA;
5. Rekrutmen pegawai dan penempatan sesuai kebutuhan/peta jabatan di UINSA;
6. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap penempatan pegawai baru UINSA.
100% 100% 80%
Bezetting, rencana kebutuhan dosen dan tendik Peta jabatan UINSA Laporan hasil Monev penempatan Pegawai Baru UINSA
5.1.1 5.1.2 5.1.3
Pola Mutasi Internal
Meningkatnya efektifitas manajemen SDM UINSA
4. Melaksanakan mutasi pegawai antar jabatan dalam rangka pengembangan karier pegawai
5. Menetapkan pola mutasi sesuai kebijakanKemenag;
6. Memonitoring dan mengevaluasi rotasi internal.
100% 100% 100%
Dokumen pola mutasi, analisis antar-jabatan, Membuat Ceklist analisis mutasi pegawai s.d.a kompetensi Lap monev
Alful/kepegawaian
5.2.1 5.2.2 5.2.3
49 | P a g e
Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
Meningkatnya profesionalismeSDM UINSA
7. Melaksanakan analisis kebutuhan training untuk pengembangan kompetensi pegawai
8. Menyusun rencana program pengembangan kompetensi SDMberbasis kinerja pegawai;
9. Melakukan analisis kesenjangan kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi jabatan
10. Melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi dengan pola rekrutmen terbuka dengan seleksi.
11. Mengikutsertakan dosen dan tenaga kependidikan UINSA pada lembaga lain untuk meningkatkan kompetensi.
12. Memonitoring dan mengevaluasi hasil pelatihan/ pengembangan SDM
100% 100% 80% 100% 100% 90%
Jabatan+Syarat vs Keadaan riil Dokumen program pelatihan Dokumen analisis kesenjangan kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi jabatan Publikasi rencana pelaksanaan pelatihan Barjas, serdos, auditor dll Instrumen monev -> Bu Lilik
Kepeg
5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.3.6
Penetapan Kinerja Individu
Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada civitas UINSA
6. Menetapkan uraian jabatan/uraian tugas
7. Membuat penetapan kinerja pegawai sesuai tugas dan
100% 100%
SK Rektor/Buku saku Dokumen SKP /
5.4.1 5.4.2
50 | P a g e
fungsi masing-masing unit kerja;
8. Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
9. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik,yaitu harian, mingguan, bulanan dan semesteran;
10. Memberikan reward kepada pegawai berdasarkan penilaian kinerja individu;
100% 100% 100%
Kontrak IKU Analisis perbandingan SKP bawah-atas Penilaian LKH-LKB-LKS Pedoman pemberian reward/SK Remun
5.4.3 5.4.4 5.4.5
Penegakan Aturan Disiplin/ kode Etik/ Kode Perilaku Pegawai
Meningkatnya Disiplin SDM UIN Sunan Ampel Surabaya
5. Sosialisasi berkelanjutan atas aturan kedisiplinan/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
6. Menerapkan absensi pegawai dengan fingerprint (sidik jari)
7. Membuat surat izin apabila ada SDM yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari
8. Memberikan punishment bagi pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin
100% 100% 100% 100%
Stand banner, buku saku Print screen Kehadiran pegawai Surat izin pegawai yang tidak hadir Contoh Potongan remun untuk pegawai yang terlambat, Surat teguran, punishment
5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4
Sistem Informasi Kepegawaian
Meningkatnya transparansi dan keakuratan data SDM
Memutakhirkan data secara berkala pada SIMPEG
100%
Validasi simpeg 5.6.1
51 | P a g e
UINSA
6 Mewujudkan komponen Pengungkit di bidang akuntabilitas kinerja
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja universitas
Keterlibatan Pimpinan
Meningkatnya peran pimpinan terhadap kinerja Universitas
6. Menetapkan sasaran kinerja, indikator capaian kinerja berdasarkan renstra universitas
7. Membentuk tim verifikasi & validasi usulan program kegiatan dan alokasi kebutuhan anggaran
8. Melibatkan Pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
9. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja
10. Memantau pencapaian kinerja secara berkala
100% 100% 100% 100% 100%
IKU Kemenkeu SK peny prog melekat pd jabatan (Tim Telaah RKAKL) SOP perencanaan (menggambarkan keterlibatan pimpinan) SOP – sda... ttg IKU SOP hal 181 SOP pemantauai – sda..
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SDM UINSA
7. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
8. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
9. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART f) SPESIFIC-jelas, tidak
mengundang multi interpretasi
g) MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)
100% 100% 100%
Dokumen perencanaan RSB – RKA0KL dll IKU Kemenkeu
6.2.1 6.2.2 6.2.3
52 | P a g e
h) ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)
i) RELEVANT (information needs of the people who will use the data)
j) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision)
10. Menyusun laporan kinerja
tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja
11. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
12. Menempatkan aparatur yang telah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja
100% 70% 100%
6.2.4 6.2.5 6.2.6
7 Mewujudkan Komponen Pengungkit dibidang Penguatan Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di UINSA
Pengendalian Gratifkasi
Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh SDM UINSA
3. Membuat kampanye publik (public campaigin) tentang pengendalian gratifikasi
4. Mengimplementasikan Pengendalian gratifikasi di UINSA
100% 100%
Stand banner, integrasi dlm KEM/KEPeg, Sos Web, Instruksi penyerta-an dlm pengumuman) Prosedur penanganan
7.1.1 7.1.2
53 | P a g e
grat -SOP, 2) Integrasi percepatan pengend melalui Agen Perubahan
Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kehandalan pengelolaan aset Negara
5. Membangun Lingkungan Pengendalian di UINSA
6. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan di UINSA
7. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi
8. Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada semua SDM UINSA
100% 90% 90% 100%
Membuat Pedoman pengendalian internal SOP penilaian dan pengendalian risiko Menyiapkan Identifikasi risiko Disampaikan dalam setiap forum
7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4
Pengaduan Masyarakat
Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di UINSA
5. Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di UINSA
6. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat
7. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
8. Menindaklanjuti hasil evalusi atas penanganan pengaduan masyarakat
100% 100% 100% 100%
Perlu pedoman pengelolaan Dumas dan WBS (menjaga kerahasiaan dan perlindungan pelapor) Kotak Dumas, Stand banner, brosur, stiker Membuat Pedoman dan SOP Dumas
7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4
54 | P a g e
KMA 95/2014 Pedoman Pengelolaan Dumas dan Whistle Blowing
Whistle Blowing System
Mewujudkan tatakelola yang baik melalui kepatuhan terhadap peraturan perundangan
5. Melakukan internalisasi whistle blowing system di kalangan pegawai UINSA
6. Menerapkan dan mempublikasikan whistle blowing system di UINSA
7. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System
8. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System
100% 90% 100% 100%
Stand banner pedoman pengelolaan Dumas dan WBS KMA 95/2014 Pedoman Pengelolaan Dumas dan Whistle Blowing
7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.4.4
Penanganan benturan kepentingan
Meningkatnya efektifitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di UINSA
6. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
7. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan
8. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan
9. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
10. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan
100% 100% 100% 100% 100%
Membuat pemetaan dan identifikasi BK Sosialisasi dan internalisasi BK KMA 225/2015 Pedoman penanganan BK
7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5
8 Mewujudkan komponen Pengungkit
Meningkatnya kualitas daninovasi
Standar Pelayanan
Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh
5. Membuat kebijakan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
100%
SPM – proses, dsertai SOP pelaksanaan,
8.1.1
55 | P a g e
dibidang Peningkatan kualitas pelayanan publik
pelayanan publik di UIN Sunan Ampel Surabayauntuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam rangka memberikan kepuasan terhadap para pihakyang memerlukan pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
standarisasipelayanan nasional di UIN Sunan Ampel Surabaya
6. Mempublikasikan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
7. Monitoring pelaksanaan standar pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
8. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 100% 100%
Akademik pusat dapat peringkat ISO. Fakultas Tarbiyah dapat sertifikat ISO. Web, dimasukkan di buku pedoman akademik Dokumen SPM periodik
8.1.2 8.1.3 8.1.4
Budaya Pelayanan Prima
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau di UIN Sunan Ampel Surabaya
6. Mensosialisasikan dan atau mengadakan pelatihan terhadap pegawai tentang kode etik, estetika, dan capacity building
7. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media
8. Memiliki sistem reward and
punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan konpensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
9. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi di UIN Sunan Ampel Surabaya
10. Mengembangkan inovasi
100% 100% 100% 100%
Kegiatan pelatihan atau pendampingan (identifikasi bentuk, kebutuhan) Informasi-Kehumasan (identifikasi bentuk dan kebijakan informasi layanan) Menyediakan kompensasi atas inkonsistensi standar layanan Lt 1 TT-A
8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.2.5
56 | P a g e
layanan Banner alur, sms center (kerjasama provider sms terkirim otomatis), sms berantai
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan
Meningkatnya indeks kepuasanmasyarakat terhadappenyelenggaraan pelayananpublik di UIN Sunan Ampel Surabaya
4. Melakukan survey kepuasan masyarakat setiap semester
5. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka
6. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 100% 90%
Survey Publikasi hasil pada web, banner dll Tindak lanjut
8.3.1 8.3.2 8.3.3
9 Mewujudkan Indikatorhasil dibidangPemerintahan yangBersih dan Bebas dariKKN
Terwujudnya Pemerintahan yangbersih dan bebas dari KKN
Nilai persepsi Korupsi
Terwujudnya aparatur UIN Sunan Ampel Surabaya yang bersih dan bebasKKN
Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di UIN Sunan Ampel Surabayayang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang
100% 9.1.1
Persentase penyelesaian TLHP
Terwujudnya penyelesaian Tindak lanjut hasil pengaduan diUIN Sunan Ampel Surabaya
Melakukan perhitungan atasPenyelesaian tindaklanjut hasilpengaduan di UIN Sunan Ampel Surabaya
100% 9.2.1
10 Mewujudkan Indikator Hasil di bidang peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Nilai persepsi kualitas pelayanan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepadamasyarakat di UIN Sunan Ampel Surabaya
Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di UIN Sunan Ampel Surabaya yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang
100% 10.0.1
57 | P a g e
Gambar 3.2.
Grafik Capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas
UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2017
0
20
40
60
80
100
120
10
1
20
1
20
3
31
1
32
1
32
3
33
2
33
4
34
2
34
4
41
2
42
1
42
3
43
1
43
3
51
2
52
1
52
3
53
2
53
4
53
6
54
2
54
4
55
1
55
3
56
1
61
2
61
4
62
1
62
3
62
5
71
1
72
1
72
3
73
1
73
3
74
1
74
3
75
1
75
3
75
5
81
2
81
4
82
2
82
4
83
1
83
3
92
1
58 | P a g e
BAB IV
HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN 2017
Pada tahun 2017, semua Satuan Organisasi, Satuan Kerja, maupun
Unit Pelaksana Teknis yang ditunjuk Kementerian Agama sebagai Pilot
Project Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), wajib
melakukan penilaian mandiri.
Penilaian mandiri ini bertujuan untuk
Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kementerian
Agama dilaksanakan dengan tujuan:
1. Memudahkan Kementerian Agama dalam menyediakan informasi
mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas dan
upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Agama.
2. Menyediakan data/informasi bagi Kementerian Agama dalam rangka
menyusun profil pelaksanaan pembangunan zona integritas pada
Kementerian Agama.
Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas mencakup penilaian
terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil (Results).
Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan Kementerian Agama
dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang
diperoleh dari komponen pengungkit. Hubungan sebab-akibat antara
komponen pengungkit dan komponen hasil dapat mewujudkan proses
perbaikan bagi Kementerian Agama melalui inovasi dan pembelajaran,
dimana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja Kementerian
Agama secara berkelanjutan. Komponen pengungkit sangat menentukan
keberhasilan tugas, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan
kepuasan para pemangku kepentingan. Hasil penilaian mandiri
Pembangunan ZI UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut:
59 | P a g e
LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM
INSTANSI : UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
TAHUN : 2017
PENILAIAN Pilihan
Jawaban
Jwb Nilai % Keterangan Bukti Dukung Penanggungjawab
A. PROSES (60)
I. MANAJEMEN PERUBAHAN 5,0 4,26
85,15%
1.Tim Kerja (1) 1,0
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?
Y/T
Ya 1
SK Rektor tentang Tim Kerja Pembangunan ZI UINSA
Koordinator: Dr. H. Iskandar Ritonga, M.Ag Anggota:
1. Elly Fatmawati, S.AG., MM. 2. Dra. Hj. Khoirul Umami, M.Ag 3. Shita Komalasari, S.H.
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?
A/B/C
A 1
a. Dengan prosedur/mekanisme yang jelas; b. Sebagian menggunakan prosedur; c. Tidak diseleksi
prosedur/mekanisme pemilihan anggota Tim Kerja Pembangunan ZI, SK REKTOR, UNDANGAN RAPAT, DAFTAR HADIR, NOTULENSI, SURAT REKTOR KE DEKAN BERISI PERMINTAAN PERSONIL TIM KERJA.
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)
1,0 1,00
100,00%
a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju
Y/T Ya 1
ADA
Ya, apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas
dokumen Rencana Kerja ZI, GRAND DESIGN, ROADMAP
60 | P a g e
WBK/WBBM ?
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan
pembangunan WBK/WBBM?
A/B/C
A 1
ADA
a. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Sebagian target-target prioritas
relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
dokumen Rencana Kerja ZI, TARGET YANG ADA
KUANTITATIF. CONTOH RENCANA SOSIALISASI ANGKA2 JELAS.
c. Apakah terdapat
mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?
Y/T Ya 1
Ya, apabila ada media sosialisasi
pembangunan WBK/WBBM
Dokumentasi
media (Majalah Mimbar, Web, spanduk, banner, dll), RUNNING TEXT, PRINT OUT STANDING BANNER 20 EKS.
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)
2,0 1,34
67,00%
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?
A/B/C/D
B 0,67
a. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana
BUKTI, RENCANA DAN REALISASI. LAPORAN PELAKSANAAN RENCANA. FOTO-FOTO.
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan bulanan;
b. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan
dan pelaksanaan kegiatan Unit
Dokumen Monev, SK TIM MONEV, SURAT PENGANTAR
MONEV, JADWAL MONITORING,INSTRUMEN MONEV, LAPORAN HASIL
MONEV, DIBUAT
61 | P a g e
WBK/WBBM dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM dilakukan tahunan
TRI WULAN.
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika semua laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; b. Jika sebagian besar laporan monitoring dan evaluasi tim internal
atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; c. Jika sebagian kecil laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti
LAPORAN TINDAK LANJUT MONEV PEMBANGUNAN ZI, SURAT TINDAK LANJUT
KE PIHAK TERKAIT, TRIWULAN. TIMELINE.
4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1)
1,0 0,92
91,75%
a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?
Y/T Ya 1
Ya, jika pimpinan memberi teladan nyata. misalnya mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.
Bukti keterlibatan pimpinan dalam kebijakan (SE, Nota Dinas, dll), dalam kegiatan (notulen, foto dokumentasi, pakta integritas, dll). SK REKTOR TENTANG
PIMPINAN SEBAGAI ROLE MODEL. SERTIFIKAT PENGHARGAAN PIMPINAN. PROF
62 | P a g e
A'LA SEBAGAI SANTRI BERPRESTASI. PRINT FINGER PRINT.
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?
Y/T Ya 1
Ya, jika agen perubahan sudah ditetapkan
SK Agen Perubahan.
c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?
Y/T Ya 1
Ya, jika dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
Laporan kegiatan Sosialisasi dan media komunikasi
terkait 5 Budaya Kerja , Workshop. DOKUMEN HALAL BI HALAL. PELATIHAN.
d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?
A/B/
C/D B 0,67
a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK/WBBM; c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
Daftar hadir keterlibatan seluruh elemen dalam Sosialisasi Pembangunan ZI (oleh Itjen) dan kegiatan lainnya,
Jadwal siaran keagamaan.
II. PENATAAN TATALAKSANA (5)
5,0
4,84 96,70%
1 prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)
1,5 1,50
100,00% Koordinator:
Hasbullah Hilmi, S.Ag.,S.S, M.H.I Anggota: 1. Dr. Phil.
Khoirun
a. Apakah SOP mengacu
pada peta proses bisnis instansi
A/B/C/D
A 1
a. Jika semua SOP unit telah mengacu
peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian besar SOP unit telah mengacu peta proses bisnis;
dokumen daftar
proses bisnis.
63 | P a g e
d. Jika sebagian kecil SOP unit telah mengacu peta proses bisnis
Niam 2. Uswatun Chasanah, M.Pd.I 3. Nita Yalina, M,MT 4. Hery Rus
b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
A/B/C/D
A 1
a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP
yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi ;
d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi
sampling atau dokumen SOP dengan peran
setiap personil. Inovasi sop di fakultas.
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi
A/B/C/D
A 1
a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi
dokumen kegiatan evaluasi SOP, dokumen SOP Lama dan SOP Baru. SOP IAIN . MONEV SOP. FILE. CONTOH PASCA KALIANDRA.
2 E-Office (2) 2,0 1,84
91,75%
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?
A/B/
C A 1
a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja terpusat yang
menggunakan teknologi informasi; c. Belum memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi
Printscreen aplikasi2 (SIMPOSA, eMPA, Emis, SIM Penais, SIMBI, SIMAS, LPSE, dll)
pada Kanwil. SIAKAD. SIMPEG. E-BKD. BUKU PANDUANSEMUA APLIKASI SIMPEG, E-
64 | P a g e
KINERJA.SK PEMBERLAKUAN E OFFICE BELUM ADA, MINTA KE BU EVI. SUDAH ADA SOSIALISASI E-OFFICE KE PIMPINAN.
BELUM ADA SOSIALISASI E-
OFFICE KE UMUM.
b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?
A/B/C
A 1
a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang sudah menggunakan teknologi informasi
Printscreen aplikasi2 (SIMPEG,e-BKD, e-kin, dll)
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?
A/B/C
A 1
a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi;
b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi
Printscreen aplikasi2 (daftar online penerimaan
mahasiswa baru) , pengumuman, perwalian online, dll
d Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika laporan monitoring dan evaluasiterhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran
Dokumen evaluasi.
65 | P a g e
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan triwulan; c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan semesteran;
d. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan
teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik dilakukan tahunan
3 Keterbukaan Informasi Publik (1,5)
1,5 1,50
100,00%
a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan
Y/T Ya 1
Ya, jika kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah diterapkan
Kebijakan PPID.
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik
Y/T Ya 1
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
Dokumen Monev dan TL PPID (rekap
permintaan data di Humas). PAK FAJAR DAN PAK HAS MEMBUAT INSTRUMEN MONEV YANG SESUAI DENGAN SK REKTOR.
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)
15,0
13,79
91,93%
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2)
2,0 2,00
100,00% Koordinator: Dra. Alful Laila, MM Anggota: 1. Ainun
Hidayati,
a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan
Y/T Ya 1
Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing
Peta Jabatan dan ABK.
66 | P a g e
hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?
jabatan S.Ag 2. Samsul Huda, SE 3. Nurul Hilalliyah, A.Md
b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen
murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?
A/B/
C/D A 1
a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu
kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan;
c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; d. Tidak ada penempatan pegawai hasil rekrutmen murni yang mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan.
Dokumen Proyeksi
Kebutuhan pegawai 5 tahun
2 Pola Mutasi Internal (2) 2,0 1,78
89,00%
a. Dalam melakukan pengembangan karier
pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?
Y/T Ya 1
Ya, jika ada dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari
pengembangan karier pegawai
Nota Dinas Kebutuhan
Mutasi Pegawai berdasarkan kebutuhan Bidang
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; b. Jika semua mutasi pegawai antar
jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti
Sertifikat Diklat JFT, Sertifikat Kelulusan, Bukti Usulan dan Keikutsertaan dalam Orientasi/Bimtek jabatan/Assesme
n / Diklat perencana jabatan madya
67 | P a g e
pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan
dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?
Y/T Ya 1
Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja
Laporan monev mutasi pegawai
3 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3)
3,0 2,34
78,00%
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan
kompetensi ?
Y/T Ya 1
Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi
Bukti Usulan dan Keikutsertaan dalam Orientasi/Bimtek jabatan (Analis Kepegawaian, Perencana, JFT Pengadaan
Barang & Jasa, dll)
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai
mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; d. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai
Dokumen penyusunan tencana pengembangan pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja
c. Persentase kesenjangan A/B/ A 1 a. Jika persentase kesenjangan Laporan hasil
68 | P a g e
kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan
C/D kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% ; b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% ; c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi
yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50%-75%;
d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%
analisis persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; d. Belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun
pengembangan kompetensi lainnya
Bukti Usulan dan Keikutsertaan dalam Orientasi/Bimtek jabatan (Analis Kepegawaian, Perencana, JFT Pengadaan Barang & Jasa, dll)
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit
kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai;
b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai;
Surat Tugas mengikuti pelatihan, bimtek
dll
69 | P a g e
house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?
d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai
f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi
terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan bulanan; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan triwulan;
c. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan semesteran; d. Jika laporan monitoring dan evaluasi laporan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan tahunan
Laporan monev pengembangan
kompetensi pegawai
4 Penetapan kinerja individu (4)
4,0 3,67
91,75%
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
A/B/C/D
A 1
a. Jika seluruh penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi ; d. Belum ada penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
Dokumen Renstra dan SKP
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level
Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja, dan SKP
70 | P a g e
diatasnya ; c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya ; d. Belum ada ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara
periodik
A/B/C/D/
E A 1
a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan
b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan E. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
Dokumen SKP dan Lembar Kerja
Harian
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).
A/B/C/D
A 1
a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian reward c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar pemberian
reward d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar pemberian reward
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3)
3,0 3,00
100,00%
a. Aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan
A/B/C/D
A 1
a. Jika unit kerja telah
mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. b. Jika unit kerja telah
SK Hukuman
Disiplin
71 | P a g e
mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi
6. Sistem Informasi Kepegawaian (1)
1,0 1,00
100,00%
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.
A/B/C/D
A 1
a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara bulanan; b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara triwulan; c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara semesteran; d. Jika data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara tahunan
Dokumen SIMPEG bulanan
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS (10)
10,0
9,76 97,64%
1 Keterlibatan pimpinan (5) 5,0 5,00 100,00% Koordinator: Fajar Setiawan, MT Anggota: 1. Ani
Astuti, M.T 2. ...
a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
Y/T Ya 1
Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan
Notulen rapat penyusunan Renstra, RKT, RKAKL (Anggaran), Dokumentasi,
Daftar hadir, laporan kegiatan,RAPAT RIP
b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan
Y/T Ya 1
Ya, jika pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
IKU. RKA
72 | P a g e
Kinerja
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
Y/T Ya 1
Ya, jika pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
Laporan serapan anggaran, dokumen kegiatan
rekonsiliasi ADK, LAPORAN KINERJA , IKU SETIAP SEMESTER DIMONITORING
OLEH SPI DAN LAPORANNYA DISAMPAIKAN OLEH PAK REKTOR.
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)
5,0 4,76
95,29%
a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada
A/B/
C A 1
a. Jika unit kerja telah memiliki seluruh dokumen perencanaan (Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) ; b. Jika unit kerja hanya memiliki
Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ; c. Jika unit kerja belum memiliki dokumen perencanaan
Renstra dan RK-AKL
b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil
A/B/C/D
A 1
a. Jika seluruh dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; b. Jika sebagian besar dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; c. Jika sebagian kecil dokumen perencanaan telah berorientasi hasil ; d. Belum ada dokumen perencanaan yang berorientasi hasil
Dokumen Renstra dan RK AKL YANG BERORIENTASI PADA OUTPUT, beserta pendukungnya, ,
c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)
A/B/C
A 1
a. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi dan juga membuat IKU tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki IKU yang ditetapkan organisasi;
c. Jika unit kerja belum memiliki IKU
Dokumen IKU.(ADA TAMBAHAN) IKU DARI PUSAT DITURUNKAN KE FAKULTAS.IKU
PUSBIS. IKU LPM
73 | P a g e
.IKU LPPM.
d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Spesific, Measurable, Aggressive, Realistic, Time Bound)
A/B/
C/D A 1
a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART ;
c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART ; d. Belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART
DOKUMEN IKU di SPI
e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu
Y/T Ya 1
Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu
laporan LAKIP. Laporan unit.
f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja
A/B/C/D
A 1
a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; b. Jika sebagian besar pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; c. Jika sebagian kecil pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja ; d. Belum ada pelaporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja
Lakip
g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika unit kerja berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; b. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian besar kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; c. Jika unit kerja berupaya meningkatkan sebagian kecil kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja ; d. Unit kerja belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
Srat Tugas keikutsertaan pembinaan Lakip, JFU DI SPI DIIKUTKAN DIKLAT.
h Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten
A/B/C
A 1
a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten ; b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian
SDM yang kompeten ;
Seritikat mengikuti pembinaan Lakip,
74 | P a g e
c. Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten
V. PENGUATAN PENGAWASAN (15)
15,0
12,49 83,26%
, 1 Pengendalian Gratifikasi (3) 3,0 3,00 100,00% Koordinator: Fajrul Hakam, MM Anggota: 1. Dr.
Khoiriyyatul Khotimah, M.Psi 2. Mega
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi
A/B/C
A 1
a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala
c. Belum dilakukan public campaign
Tampilan Web, banner, spanduk, kegiatan sosialisasi, dll,
DSB,
b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan
A/B/C
A 1
a. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengendalian gratifikasi yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja mengimplementasikan pengendalian gratifikasi sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan pengendalian gratifikasi
LAPORAN/NOTULENSI PENGENDALIAN GRATIFIKASI. (SURAT PENGANTAR,
DAFTAR HADIR, NOTULENSI)_SPI dan media komunikasi terkait 5 Budaya Kerja , Workshop SK REKTOR TTG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI UINSA
2 Penerapan SPIP (3) 3,0 1,88
62,50%
a. Telah dibangun lingkungan pengendalian
A/B/
C/D B 0,67
a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja;
b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang
SK Satgas SPIP, Dokumen kegiatan Sosialisasi SPIP (SURAT
UNDANGAN,
DAFTAR HADIR), NPELAKSANAAN SATGAS, SK PEDOMAN SPIP.
75 | P a g e
ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan
A/B/C/D
C 0,33
a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan
karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
LAPORAN PENILAIAN RESIKO
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang
telah diidentifikasi
A/B/C
B 0,5
a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan
seluruh kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko
LAPORAN PENYELENGGARAAN SPIP
d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
A/B/
C A 1
a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan
Dokumen Sosialisasi SPIP
76 | P a g e
dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI
3 Pengaduan Masyarakat (3)
3,0 2,51
83,50%
a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian besar kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian kecil kebijakan pengaduan masyarakat
sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
Rekapitulasi Dumas,
b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
A 1
a. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil Hasil
penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh unit kerja; d. Jika seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti oleh unit
Dokumen Tindak Lanjut Dumas
c. Telah dilakukan A/B/ B 0,67 a. Jika monitoring dan evaluasi atas Laporan monev
77 | P a g e
monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
C/D penanganan pengaduan masyarakat dilakukan bulanan; b. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan triwulan; c. Jika monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat dilakukan semesteran; d. Jika monitoring dan evaluasi atas
penanganan pengaduan masyarakat dilakukan tahunan
atas penanganan dumas
d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
A/B/C
A 1
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti unit kerja
Laporan TL
4 Whistle-Blowing System (3)
3,0 2,51
83,50%
a. Apakah Whistle Blowing
System sudah di internalisasi ?
Y/T Ya 1
Ya, jika Whistle Blowing System telah
di internalisasi di unit kerja
Tampilan Website
Pengaduan Masyarakat, SE Kakanwil ke daerah
b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh
kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ;
Rekap dumas, TAMPILAN, BANNER,
78 | P a g e
d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
c. Telah dilakukan evaluasi
atas penerapan Whistle
Blowing System
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System dilakukan bulanan; b. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan triwulan; c. Jika evaluasi atas penerapan
Whistle Blowing System dilakukan semesteran; d. Jika evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System dilakukan tahunan
LAPORAN
MONEV WBS
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
A 1
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;
d. Jika belum ada hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti unit kerja
TL WBS
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)
3,0 2,60
86,80%
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan
dalam tugas fungsi utama
Y/T Ya 1
Ya, Jika unit kerja telah mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
DOKUMEN IDENTIDFIKASI DAN PEMETAAN
BENTURAN KEPENTINGAN
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
b. Jika penanganan Benturan
DOKUMEN SPI
79 | P a g e
Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum
disosialiasikan/diinternalisasikan ke seluruh unit kerja
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh unit kerja b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil unit kerja d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh unit kerja
Dokumen Penanganan Benturan Kepentingan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan
A/B/
C A 1
a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan
Kepentingan dievaluasi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja
Laporan Hasil Evaluasi Penanganan Benturan
Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
A/B/C/D
A 1
a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian besar hasil evaluasi
atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika sebagian kecil hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh
Tindak Lanjut atas evaluasi Penanganan Benturan
Kepentingan
80 | P a g e
unit kerja; d. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja
VI. PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK (10)
10,0 9,16
91,64%
1 Standar Pelayanan (3) 3,0 3,00 100,00% Koordinator: Fajruddin Fatwa, M.HI Anggota:
1. Ahmad Lubab 2. Nanang Kholidin
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
A/B/C
A 1
a. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai
dengan karakteristik unit kerja ; b. Jika unit kerja memiliki kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum memiliki kebijakan standar pelayanan
SPM lama dan SPM baru dan SOP lama dan SOP baru,
b. Standar pelayanan telah
dimaklumatkan
A/B/C/D
A 1
a. Jika unit kerja memaklumatkan
seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja memaklumatkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja memaklumatkan sebagian besar standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja telah memaklumatkan sebagian kecil standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
sosialisasi SPM,
undangan, daftar hadir, notulensi.
c. Terdapat SOP bagi
pelaksanaan standar pelayanan
A/B/C/D
A 1
a. Jika unit kerja menerapkan seluruh
SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan
organisasi;
SOP
81 | P a g e
c. Jika unit kerja menerapkan sebagian besar SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; d. Jika unit kerja menerapkan sebagian kecil SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi
d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
A/B/C
A 1
a. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga unit kerja berinisiatif melakukan reviu dan
perbaikan atas standar pelayanan dan SOP ; b. Jika unit kerja melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja belum melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP
SPM lama dan SPM baru dan SOP lama dan SOP baru, laporan hasil
review dan perbaikan, FOTO KEGIATAN, DAFTAR HADIR MONEV
2 Budaya Pelayanan Prima (3)
3,0 2,60
86,80%
a. Telah dilakukan
sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima
A/B/C/D
A 1
a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah
dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
Laporankegaiatn
sosialisasi/dokumen sosialisasi pelayanan prima, FOTO KEGIATAN, ABSENSI, UNDANGAN PELTIHAN
b. Informasi tentang
pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
A/B/C
A 1
a. Informasi pelayanan dapat diakses
melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses
SIAKAD,
SIMPEG, E KIN, E BKD, DUMAS, PENGUMUMAN, E-JOURNAL
82 | P a g e
melalui berbagai media
c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/rewar
d bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
A/B/C
A 1
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak
sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak
sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
DOKUMEN SAKNSI AND REWARD DI FISIP. SYARIAH:
PEGAWAI TELADAN.FOTO FORMTA PENENTUAN SIDANG RAPAT PEMILIHAN
PEGAWAI TERBAIK. DOSEN TERBAIK PAK FAJAR ADA SKNYA. DOKUMEN SURAT PERINGATAN DOSEN
d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
A/B/C/D
B 0,67
a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang
dilakukan secara terpadu
SIAKAD, SIMPEG,. SSO
e. Terdapat inovasi pelayanan,
A/B/C/D
B 0,67
a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang seluruhnya berbeda dengan unit kerja lain; b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang sebagian besar sama dengan unit kerja lain; c. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan sama dengan unit
kerja lain ; d. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan
APLIKASI WEB (siakad),
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4)
4,0 3,56
89,00%
a. Dilakukan survey A/B/ A 1 a. Survey kepuasan masyarakat Survey kepuasan
83 | P a g e
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
C terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
MAHASISWA, SURVEY KEPUASAN
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
A/B/
C A 1
a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Hasil survei kepuasan masyarakat sulit diakses melalui berbagai media
Print Screen Hasil Survey melalui web,
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat
A/B/C/D
B 0,67
a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas
hasil survey kepuasan masyarakat
DOKUMEN TINDAK LANJUT HASIL SURVEY
B. HASIL (40)
I. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)
20,0 18,00 90%
1. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)
15,0 0-4 4 15,00 100,00%
2. Persentase temuan hasil
pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)
5,0 0-
100% 60 3,00
60,00%
II. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (20)
20,0 16,00 80%
1. Nilai Persepsi Kualitas 20,0 0-4 3,2 16,00 80,00% Diisi dengan Nilai
84 | P a g e
Pelayanan (Survei Eksternal) (20)
Hasil Survei Eksternal
TOTAL HASIL 40,0 34,00 85,00%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 88,30
85 | P a g e
BAB V
PENUTUP
1. Kesimpulan
Dari hasil uraian monitoring dan evaluasi yang dipaparkan pada bab
sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Manajemen Perubahan
Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melaksanakan beberapa program
dan kegiatan dalam hal Manajemen Perubahan. Beberapa program
dan kegiatan tersebut adalah: (1) Telah menyusun tim kerja
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya; (2). Telah disusunnya Rencana Kerja
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) UIN
Sunan Ampel Surabaya yang terdiri dari penanggungjawab, ketua,
wakil ketua, sekretaris, sekretariat, dan anggota tim; (3). UIN Sunan
Ampel Surabaya juga sudah membentuk tim agen perubahan sejak
tahun 2016; (4). Tim agen perubahan ini terdiri dari para pimpinan di
lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, yakni Rektor, Wakil Rektor,
Dekan, wakil Dekan di Fakultas, Direktur Pascasarjana, dan Kepala
Bagian di UIN Sunan Ampel Surabaya; (5). UIN Sunan Ampel
Surabaya juga telah melaksanakan lima budaya kerja kementerian
Agama. hal ini terlihat dari sosialisasi dan pelatihan budaya kerja.
b. Penataan Tatalaksana
Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melaksanakan beberapa program
86 | P a g e
dan kegiatan dalam hal Penataan Tatalaksana. Beberapa program
dan kegiatan tersebut adalah: (1) UIN Sunan Ampel Surabaya telah
mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) UIN Sunan Ampel
Surabaya yang telah disahkan oleh Rektor UIN Sunan Ampel
Surabaya pada tahun 2015. SOP UIN Sunan Ampel Surabaya
memuat tentang 128 SOP Bagian –Bagian yang ada di UIN Sunan
Ampel Surabaya; (2). Terdapat e-office; (3). serta sudah menjalankan
keterbukaan informasi publik melalui website www.uinsby.ac.id,
sehingga masyarakat bisa mengetahui berbagai informasi terkait UIN
Sunan Ampel Surabaya.; (4). UIN Sunan Ampel Surabaya telah
mempunyai Standar Pelayanan Minimal. Standar pelayanan minimal
ini sudah direview dan sudah disusun draft Standar Pelayanan
Minimal UIN Sunan Ampel Surabaya.
c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melaksanakan beberapa program
dan kegiatan dalam hal Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia (SDM). Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah: (1)
merencanakan kebutuhan pegawai yang mengacu pada kebutuhan
UIN Sunan Ampel Surabaya; (2) Mengembangkan Pola Mutasi
Internal; (3). Melaksanakan Pengembangan pegawai berbasis
kompetensi; (4). Melakukan penetapan kinerja individu; (5).
Menegakkan aturan disiplin/etika; dan (6). mengembangkan sistem
informasi pegawai.
d. Penguatan Akuntabilitas
87 | P a g e
Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melaksanakan beberapa program
dan kegiatan dalam hal Penguatan Akuntabilitas. Beberapa program
dan kegiatan tersebut adalah: (1) pimpinan UIN Sunan Ampel
Surabaya terlibat secara langsung dalam penyusunan Perencanaan
seperti penyusunan RKAKL, RKT, Rencana Strategis Bisnis (RSB),
Rencana Induk Pengembangan (RIP). (2). Pimpinan UIN Sunan Ampel
Surabaya juga terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan
kinerja. (3). Pimpinan UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan
penilaian pencapaian kinerja secara berkala. (4) Telah disusun
Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Specific, Measurable, Aggressive,
Realistic, and Time Bound (SMART); (5). Laporan kinerja disusun
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan Pengelolaan
kauntabilitas kinerja di UIN Sunan Ampel Surabaya dilakukan oleh
orang yang kompeten di bidangnya.
e. Penguatan Pengawasan
Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melaksanakan beberapa program
dan kegiatan dalam hal Penguatan Pengawasan. Beberapa program
dan kegiatan tersebut adalah: (1) Untuk mengendalikan gratifikasi
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan public campaign
Gratifikasi, yakni melalui website UIN Sunan Ampel Surabaya di
www.uinsby.ac.id dan banner. UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah
membuat laporan pelaksanaan Gratifikasi di UIN Sunan Ampel
Surabaya. (2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.
Hingga bulan Mei 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya sudah membuat
draft Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. Pembahasan ini sudah
dilakukan di satuan Pengawas Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.
Akan tetapi karena suatu hal, UIN Sunan Ampel Surabaya belum
melakukan sosialisasi kepada semua pimpinan dan staf, serta unit
88 | P a g e
yang ada di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. (3) UIN Sunan
Ampel Surabaya telah melakukan Sosialisasi Pengaduan Masyarakat
(Dumas). Ada beberapa pengaduan masyarakat yang masuk.
Selanjutya pengaduan masyarakat tersebut sudah ditindaklanjuti. (4)
Sejak tahun 2016, UIN Sudah mempunyai WBS. Akan tetapi belum
ada yang mengisi WBS di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
UIN Sunan Ampel Surabaya melalui Sistem Pengawasan Internal (SPI)
UINSA, telah melakukan Monitoring dan Evaluasi pada Triwulan 1.
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan berbagai kegiatan
terkait program Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan WBS. Pada
bulan Januari hingga Maret 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya,
melalui kegiatan SPI UINSA, telah melakukan perencanaan dalam
program kerja SPI untuk mendukung Pembangunan Zona Integritas
UIN Sunan Ampel Surabaya. perencanaan tersebut adalah: (1).
Penyusunan Pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS UIN Sunan
Ampel Surabaya; (2) Penetapan Pedoman Pengaduan Masyarakat dan
WBS UIN Sunan Ampel Surabaya. (3). Perihal Pengaduan Masyarakat
dan WBS, UIN Sunan Ampel Surabaya Telah melakukan perencanaan
sosialisasi dan penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS; Telah
menghimpun bahan pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat
dan WBS; Tidak ada Pengaduan Masyarakat secara umum maupun
yang spesifik dalam kategori WBS; Belum dilakukan penyusunan
Pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS; Belum dilakukan
sosialisasi. (4) UIN Sunan Ampel Surabaya telah menerapkan
kebijakan penanganan benturan kepentingan. UIN Sunan Ampel
Surabaya juga telah menerapkan penanganan benturan kepentingan.
Hal ini terlihat dari laporan beberapa kasus yang masuk ke SPI UIN
Sunan Ampel Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya juga
menerapkan penanganan benturan kepentingan ini juga terlihat
dengan adanya kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa di UIN
Sunan Ampel Surabaya. UIN Sunan Ampel Surabaya juga telah
melakukan identifikasi/ pemetaan benturan kepentingan dalam tugas
89 | P a g e
fungsi utama. penanganan benturan kepentingan juga telah
disosialisasikan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya.
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melaksanakan beberapa program
dan kegiatan dalam hal Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Beberapa program dan kegiatan tersebut adalah: (1) UIN Sunan
Ampel Surabaya telah mempunyai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
(2) SPM IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2009 telah direview dan
sudah disusun draft Standar Pelayanan Minimal (SPM) UIN Sunan
Ampel Surabaya. (3) UIN Sunan Ampel Surabaya juga sudah
mempunyai layanan terpadu yakni sistem informasi integrated. (4)
UIN Sunan Ampel Surabaya telah melakukan survey layanan
kepuasan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap
layanan yang disediakan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya.
90 | P a g e
2. Hambatan
Dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM) UIN Sunan Ampel Surabaya, terdapat beberapa hambatan,
diantaranya adalah:
a. Manajemen Perubahan
- Kurang tertibnya pendokumentasian kegiatan Manajemen
Perubahan di UIN Sunan Ampel Surabaya
b. Penataan Tatalaksana
- Kurangnya koordinasi para pimpinan untuk melakukan review
SOP UIN Sunan Ampel Surabaya secara integral.
- Lemahnya koordinasi pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan
masalah penyelesaian dan pengajuan SPM UIN Sunan Ampel
Surabaya yang baru.
c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
- Kurangnya koordinasi dalam hal monitoring dan evaluasi
pemenuhan kebutuhan pegawai, Pola Mutasi Internal. Kurangnya
sosialisasi kode etik.
d. Penguatan Akuntabilitas
- Belum 100% pegawai mempunyai kesadaran mempunyai
kewajiban menyerahkan Laporan kinerja tepat waktu.
e. Penguatan Pengawasan
- Kurangnya sosialisasi program Pengaduan Masyarakat (Dumas)
dan Whistle Blowing System (WBS) UIN Sunan Ampel Surabaya.
f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Dana atau pos anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan
publik masih agak kurang.