laporan interim

7/28/2019 laporan interim

1/25

PENGUNGKAPAN: LAPORAN KEUANGAN INTERIM,

PELAPORAN EMITEN BEPROSES IPO, LAPORAN YANG

DISIAPKAN UNTUK IPO, RIGHTISSUES

Kelompok 5:

Gita Ayu Farani 12030112220041

Precilia Prima Queena 12030112220044

Vonny Marlen 12030112220051

PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2013-2014


2/25

A.LAPORAN INTERIM

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang disajikan untuk satu periode

interim. Yang dimaksud dengan periode interim adalah suatu periode keuangan yang

lebih pendek daripada periode satu tahun buku penuh.

PSAK 3 mengatur mengenai standar penyusunan laporan keuangan interim untuk entitas

yang diwajibkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya

pasar modal dan bursa efek. Sedangkan untuk jenis usaha tertentu, seringkali diatur cara

penyusunan dan pelaporan laporan interim tersendiri oleh regulator dibidang usaha tertentu,

misalnya perbankan yang harus tunduk pada peraturan yang ditentukan oleh Bank Indonesia seba

gai Bank Sentral di Indonesia. Konsep laporan keuangan interim yaitu bagian integral atau tak

terpisahkan dari laporan tahunan, berarti prinsip, metode pengakuan, pengukuran, penyajian, dan

pengungkapan laporan keuangan interim haruslah sesuai dan berkisnambungan dengan laporan

keungan tahunan.

Dalam PSAK 3 laporan interim menerapkan dua prinsip dasar:

1. Prinsip kebijakan akuntansi yang sama, dimana suatu perusahan diwajibkanuntuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam laporan keuangan interimnya

sebagaimana diterapkan untuk laporan keuangan tahunannya.2. Prinsip year to date (Laporan interim harus mencakup periode awal sejak awal tahun

buku sampai dengan periode interim terakhir yang dilaporkan) dimana frekuensi pelaporan yangdilakukan suatu perusahaan tidak boleh mempengaruhi pengukuran hasil tahunan PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO.3 (REVISI 2010):

LAPORAN KEUANGAN INTERIM

Secara umum perbedaan antara ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim

dengan PSAK 3 (1994): Laporan Keuangan Interim adalah sebagai berikut:

PERIHAL ED PSAK NO.3 (REV.2010) PSAK 3 (1994)

Ruang lingkup -Tidak menentukan entitasyang harus menerapkan PSAK

ini.- Entitas yang diwajibkan atau

memilih untuk menyajikan

laporan keuangan interimharus mengikuti ketentuan

dalam PSAK ini.

Perusahaan yang diwajibkanoleh peraturan perundangan

yang berlaku.


3/25

Pandangan terkait laporan

keuangan interimTidak dijelaskan Laporan keuangan interim

merupakan bagian integraldengan laporan keuangan

tahunan.

Isi Laporan Keuangan Interim Laporan keuangan interim

Lengkap atau laporankeuangan interim ringkas.

Tidak dijelaskan

Komponen minimal laporan

keuangan interim

Laporan posisi keuangan

ringkas dan laporan laba rugi

komprehensif ringkas.

Tidak dijelaskan

Format dan isi laporan

keuangan interim

-Laporan keuangan interim

lengkap mengikuti PSAK 1.

- Laporan keuangan interim

ringkas minimal mencakupjudul dan subjudul dalam

laporan keuangan tahunan dan

catatan penjelasan.

Tidak dijelaskan

Catatan penjelasan tertentu

dan kepatuhan terhadap SAK

-Penjelasan mengenai catatan

penjelasan tertentu daninformasi minimalnya.

- Pengungkapan kepatuhan

terhadap SAK.

Tidak dijelaskan

Periode laporan keuangan

interim komparatif

-Laporan posisi keuangan per

periode interim dengan tahun

buku sebelumnya.- Laporan laba rugi

komprehensif, laporan

perubahan ekuitas, danlaporan arus kas komparatif

dengan periode interim

sebelumnya.

Tidak dijelaskan

Perubahan estimasi signifikan

pada periode interim terakhir

Perubahan estimasi signifikan

yang diterjadi pada periodeinterim terakhir harus

diungkapkan dalam laporan

keuangan tahunan

Tidak dijelaskan

Pendapatan musiman,

siklusan, dan tidak teratur

Pedapatan musiman, siklusan,

dan tidak teratur dapat

diantisipasi atau ditangguhkan

Tidak dijelaskan

Beban yang tidak beraturan Beban yang tidak beraturandapat diantisipasi atau

ditangguhkan

Tidak dijelaskan


4/25

Perbedaan ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim dengan IAS 34Interim Financial Reporting per 1 Januari 2009

ED PSAK 3 (revisi 2010): Laporan Keuangan Interim mengadopsi seluruh IAS 34 Interim

Financial Reporting per 1 Januari 2009, kecuali:

1. IAS 34 paragraf 1 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang ruang lingkup denganmenghilangkan anjuran untuk entitas yang menjual efeknya ke publik untuk menyajikan

laporan keuangan interim. Hal ini sudah diatur oleh peraturan yang berlaku.

2. IAS 34 paragraf 14 tentang interaksi antara laporan keuangan interim dengan laporankeuangan interim, tidak diadopsi. Hal ini disesuaikan dengan pengaturan laporan keuangan

konsolidasian dalam PSAK 4 (revisi 2009): Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan

Keuangan Tersendiri..

3. IAS 34 paragraf 46 yang menjadi ED PSAK 3 (revisi 2010) tentang tanggal efektif denganmenghilangkan penerapan dini. Pertimbangannya penerapan dini hanya dapat dilakukan

dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRSs diadopsi secara bersamaan menjadi SAK.

Adopsi IFRSs menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara bertahap.

4. IAS 34 paragraf 47 dan 48 tentang tanggal efektif untuk dampak amandemen IFRSs, tidakdiadopsi. Hal ini tidak relevan karena IFRSs yang diamandemen belum diadopsi sebelumnya.

5. IAS 34 appendix B paragraf B31-B33 yang menjadi ED PSAK 3 lampiran B paragraf B31-B33 tentang pelaporan keuangan interim pada ekonomi hiperinflasi dengan menghilangkanrujukan ke PSAK, karena ekonomi hiperinflasi belum diatur dalam PSAK tersendiri.

Format dan Isi Laporan Keuangan InterimPSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan menetapkan laporan keuangan lengkap

meliputi:

a. laporan posisi keuangan pada akhir periodeb. laporan laba rugi komprehensif selama periodec. laporan perubahan ekuitas selama perioded. laporan arus kas selama periodee. catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi

penjelasan lain


5/25

f. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitasmenerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali

secara retrospektif dari pos-pos dalam laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifi kasi

pos-pos dalam laporan keuangannya.

Terdapat dua pilihan bagi entitas dalam menyajikan laporan keuangan interim yaitu:

1. Laporan Keuangan Interim Lengkap Jika entitas menerbitkan laporan keuangan interim lengkap, maka format dan isi laporan

keuangan interim harus disusun sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 1,

PeraturanBapepam dan LK X.K.2. Menetapkan bahwa dalam menyajikan LKTT, emiten wajib menyajikan laporan keuangan

interim secara lengkap.

Dengan demikian format dan isi laporan keuangan interim tersebut harus sesuai denganpengaturan dalam dalam PSAK 1, kecuali terkait dengan periode perbandingan mengikuti

pengaturan dalam PSAK 3.Laporan keuangan interim ringkas jika entitas memilih menerbitkan laporan keuangan

interim ringkas, maka PSAK 3 mengatur komponen minimum laporan keuangan interim sebagai

berikut:a. Laporan posisi keuangan (neraca) ringkasb. Laporan laba rugi komprehensif ringkasc. Laporan perubahan ekuitas ringkasd. Laporan arus kas ringkase. Catatan atas laporan keuangan pilihan atau tertentu Komponen Minimal Laporan Keuangan Interim

Laporan keuangan interim minimal mencakup komponen berikut:

a. Laporan posisi keuangan ringkasb. Laporan laba rugi komprehensif ringkas, yang disajikan(i) Dalam satu laporan laba rugi komprehensif ringkas

(ii) Dalam satu laporan laba rugi ringkas terpisah dan satu laporan L/R komprehensif ringkas


6/25

Jika entitas menyajikan komponen laba rugi dalam laporan laba rugi terpisah sebagaimana

dijelaskan di PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan paragraf 78, maka entitas

menyajikan informasi interim ringkas dari laporan laba rugi terpisah tersebut.

Periode Laporan Keuangan Interim yang Disyaratkan untuk DisajikanLaporan interim mencakup laporan keuangan (ringkas atau lengkap) untuk periode-periode

sebagai berikut:

a. Laporan posisi keuangan per akhir periode interim berjalan dan laporan posisi keuangankomparatif per akhir tahun buku sebelumnya.

b. Laporan laba rugi komprehensif untuk periode interim berjalan dan secara kumulatif untuktahun buku berjalan sampai tanggal interim, dengan laporan laba rugi komprehensif

komparatif untuk periode interim yang dapat dibandingkan (periode berjalan dan awal tahunbuku sampai tanggal pelaporan) dari tahun buku sebelumnya. Sebagaimana diperkenankan

oleh PSAK 1 (revisi 2009): Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan interim untuk

setiap periode dapat menyajikan satu laporan laba rugi komprehensif, atau satu laporan laba

rugi terpisah dan satu laporan yang dimulai dengan laba rugi dan menunjukkan pendapatan

komprehensif lain (laporan laba rugi komprehensif).

c. Laporan perubahan ekuitas secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengantanggal interim, dengan laporan perubahan ekuitas komparatif untuk periode awal tahun buku

sampai tanggal pelaporan interim dari tahun keuangan sebelumnya.

d. Laporan arus kas secara kumulatif untuk tahun buku berjalan sampai dengan tanggal interim,dengan laporan arus kas komparatif periode awal tahun buku sampai tanggal pelaporan

interim dari tahun buku sebelumnya.

Pengakuan dan PengukuranPSAK 3 mensyaratkan suatu perusahaan untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama

dalam laporan keuangan interimnya sebagaimana kebijakan yang diterapkan dalam laporankeuangan tahunannya. Namun, untuk perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan setelah

tanggal laporan keuangan terkini yang akan tercermin dalam laporan keuangan tahunan

berikutnya, maka kebijakan akuntansi yang baru tersebut harus diterapkan untuk laporan interim

di tahun berjalan. Hal ini demi untuk menjaga konsistensi antara laporan keuangan interim tahun

berjalan dengan laporan keuangan berikutnya.


7/25

PSAK 3 memberikan syarat bahwa pengukuran untuk tujuan laporan keuangan interim harus

dilakukan dengan dasar periode awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang

dilaporkan, karena laporan keuangan interim merupakan bagian dari laporan keuangan tahunan

yang lebih luas dan juga agar frekuensi pelaporan interim suatu perusahaan (semesteran atau

triwulanan) tidak mempengaruhi pengukuran hasil tahunan. Di dalam laporan interim harus

mengakui perubahan estimasi year to date dan juga dapat diestimasi berbeda dengan laporan

keuangan interim sebelumnya tahun tersebut. namun, prinsip pengakuan asset, liabilities,

pendapatan dan beban harus sesuai dengan laporan keuangan tahunan.

Pengungkapan dalam Laporan TahunanJika estimasi atas jumlah yang dilaporkan dalam periode interim berubah secara signifikan

selama periode interim terakhir dari tahun buku tetapi laporan keuangan terpisah tidakditerbitkan untuk periode interim terakhir tersebut, maka sifat dan jumlah dari perubahan

estimasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tahunan untuk tahun buku tersebut.

PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan

mensyaratkan pengungkapan sifat dan (jika dapat dipraktikkan) jumlah perubahan estimasi yang

memiliki baik dampak material dalam periode berjalan maupun diperkirakan memiliki dampak

material dalam periode selanjutnya. Contohnya termasuk perubahan estimasi dalam periode

interim terakhir yang berkaitan dengan penurunan persediaan, restrukturisasi, atau rugi

penurunan nilai yang dilaporkan dalam periode interim yang lebih awal dalam tahun buku

tersebut. Pengungkapan yang disyaratkan oleh paragraf sebelumnya konsisten dengan

persyaratan PSAK 25(revisi 2009) dan dimaksudkan untuk mempersempit ruang lingkup hanya

terkait dengan perubahan estimasi. Entitas tidak disyaratkan untuk memasukkan informasi

keuangan periode interim tambahan dalam laporan keuangan tahunan.

B.PELAPORAN EMITEN BEPROSES IPO DAN LAPORAN YANG

HARUS DISIAPKAN UNTUK IPO

Pengertian Initial Public Offering (IPO)Penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) merupakan salah satu tahapan

terpenting dalam proses perusahaan untuk menuju pasar modal atau go public. IPO merupakan

Pasar Perdana bagi suatu perusahaan untuk menawarkan efeknya (saham, obligasi,dan surat-surat


8/25

berharga lainnya) kepada publik. Bagi suatu perusahaan (Eminten) IPO secara financial

merupakan sarana untuk memproleh modal untuk pengembangan bisnis perusahaan dan sarana

lainnya sebagai parameter bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan keterbukaandalam

pengelolaan perusahaan yang dampaknya dapat memperoleh citra perusahaan. Pengaturan IPO

sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 25 tahun 2007 mengenai Penanaman Modal yang

ditetapkan pada tanggal 26 April 2007 (Sebagai pengganti Undang-Undang No. 8 tahun 1985

tentang Pasar Modal) dan Keputusan Menteri Keuangan serta peraturan-peraturanyang di

keluarkan oleh BAPEPAM dan Bursa Efek.

Tujuan dari IPO adalah:

1. Memperoleh dana dari IPO untuk melakukan pengembangan, perluasan dan ekspansi bisnisperusahaan

2. Meningkatkan likuiditas perusahaan, terutama pemegang saham3. Membangun reputasi dan membuat perusahaan semakin mempunyai nilai di mata public Proses IPO (Penawaran Umum Perdana)

Dalam proses IPO (Proses Emisi), Emiten harus menempuh serangkaian tahap yang cukup

panjang. Secara garis besar proses IPO dapat dibagi menjadi 3 tahapan yaitu: Sebelum emisi,

Selama emisi dan Sesudah emisi.

1) Sebelum Emisi

a. Persiapan emisi efekSebelum emisi, rencana manajemen perusahaan mencari dana melalui go public dan

dibawa ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa (RUPS-LB) untuk dimintakan persetujuan. Setelah persetujuan diperoleh, emiten

kemudian harus mencari dan menunjuk pihak-pihak tertentu untuk menjamin emisi dan

membantu menyiapkan kelengkapan dokumen emisi. Pihak-pihak yang terlibat tersebut meliputi:

perusahaan efek, profesi penunjang dan lembaga penunjang. Perusahaan efek dapat pula

berfungsi sebagai penjamin pelaksana emisi, penjamin emisi, sekaligus agen penjual.

Persiapan dokumen emisi sendiri terdiri dari surat pengantar pernyataan terdaftar,

prospectus lengkap, iklan, brosur, edaran, dokumen lain yang diwajibkan, rencana jadwal emisi,

konsep surat efek, laporan keuangan, rencana penggunaan dana yang dirinci per tahun, proyeksi

jika dicantumkan di dalam prospectus, legal audit, legal opinion, riwayat hidup komisaris dan


9/25

direksi, perjanjian penjamin emisi, perjanjian agen penjualan, perjanjian penanggungan (untuk

emisi obligasi), perjanjian perwali amanatan (untuk emisi obligasi), perjanjian dengan bursa

efek, kontrak pengelolaan saham, kesanggupan emiten untuk menyerahkan semua laporan yang

diwajibkan perundang-undangan pasar modal, dan informasi lainnya yang bukan bagian dari

pernyataan pendaftaran yang diminta oleh BAPEPAM.

b.Pendaftaran Pernyataan EmisiSetelah dokumen yang diperlukan untuk emisi telah lengkap, maka emiten mengadakan

kontrak pendahuluan dengan bursa efek dan menandatangani perjanjian-perjanjian emisi. Khusus

penawaran obligasi atau efek hutang lainnya, emiten harus mendapatkan terlebih dahulu

peringkat dari lembaga pemeringkat efek. Kemudian emiten bersama-sama penjamin emisi

menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumen kepada BAPEPAM dan juga

melakukan ekspose terbatas di BAPEPAM.

Di BAPEPAM, semua dokumen emisi yang telah diterima kemudian diperiksa

kelengkapannya dan juga dievaluasi, baik dari segi kelengkapannya, kecukupan, kejelasan

informasi, keterbukaan maupun aspek hukum, akuntansi, keuangan dan manajemen. Dalam

waktu maksimum 45 hari kerja jika BAPEPAM tidak menyampaikan komentar, permintaan

perubahan atau tambahan informasi maka pernyataan pendaftaran emiten dianggap emiten.

2) Selama Emisi

a. Selama Masa Penawaran EfekPada tahap ini, emiten melakukan aktivitas penawaran efek pada pasar perdana yang

sering disebut IPO (Initial Public Offering), melaksanakan penjualan saham perdana, sampai

mencatat efek yang di lepas ke public ke Bursa Efek sehingga Investor dapat memperjual belikan

efek yang dimilikinya. Selama masa periode emisi dibedakan menjadi periode pasar perdana dan

pasar sekunder.

b.Penawaran Umum EfekPeriode pasar perdana, mencakup periode mulai dari efek ditawarkan kepada pemodal

oleh sindikasi penjamin emisi melalui para agen penjual yang ditunjuk, penjatahan oleh sindikasi

penjamin emisi dan emiten, hingga penyerahan efek kepada investor. Jadi sesudah Bapepam

menyatakan pernyataan pendaftaran efektif, emiten mulai menyediakan prospectus lengkap

untuk publik dan calon pembeli dan memuat prospectus ringkas tersebut dalam sebuah surat

kabar harian atau lebih yang berbahasa Indonesia dan tersebar secara nasional. Pemasangan


10/25

prospectus ringkas tersebut dilakukan tiga hari kerja sebelum masa penawaran umum agar calon

pembeli dapat mempelajari terlebih dahulu penawaran emiten.

Pada masa penawaran umum, calon investor yang tertarik dapat mulai mengajukan

pesanan kepada penjamin emisi melalui agen penjualan yang ditunjuknya. Masa ini berlangsung

tiga hari kerja dan selesai 60 hari setelah efektifnya pernyataan pendaftaran. Berakhirnya masa

penawaran disusul dengan penjatahan efek. Penjatahan efek adalah pengalokasian efek para

investor sesuai dengan jumlah yang tersedia. Jika kemudian ternyata jumlah permintaan efek

selama masa penawaran umum melebihi jumlah efek yang ditawarkan, diadakan penjatahan

khusus oleh manajer penjatahan.

c. Pencatatan Efek di BursaPeriode pasar sekunder yaitu periode pencatatan efek di bursa sampai perdagangan

sekunder dimulai. Bapepam mensyaratkan bahwa pencatatan harus dilaksanakan selambat-

lambatnya 90 hari sesudah dimulainya masa penawaran umum atau 30 hari sesudah ditutupnya

masa penawaran umum tersebut, tergantung mana yang lebih dahulu.

Persyaratan pencatatan saham1.Laporan keuangan diaudit akuntan terdaftar di Bapepam dengan pendapat Wajar Tanpa

Kualifikasi (WTK) untuk tahun buku terakhir.

2.Minimal jumlah saham yang dicatatkan sebanyak 1 juta saham3.Jumlah pemegang saham minimal 200 pemodal4.Emiten wajib mencatatkan seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan distor penuh

sepanjang tidak bertentangan dengan kepemilikan asing (maksimal 49% dari jumlah

saham yang tercatat di bursa)

3) Sesudah Emisi

Pelaporan Emisi Efek

Sesudah efek diperdagangkan di pasar sekunder, emiten diwajibkan memberikan pelaporan

kepada BEI dan BAPEPAM. Pelaporan kepada kedua Institusi ini terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1. Laporan rutin yaitu berupa laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunanatau laporan triwulanan (laporan keuangan interim). Laporan rutin kepda BAPEPAM tidak

hanya meliputi laporan keuangan saja tetapi juga mencakup beberapa laporan lainnya, seperti

laporan penggunaan dana hasil emisi.

2. Laporan berkala yaitu laporan mengenai terjadinya setiap kejadian penting dan relevan


11/25

3. Laporan lainnya, yaitu mencakup laporan mengenai perubahan anggaran dasar, rencanaRUPS/RUPSLB, perubahan susunan direksi dan komisaris, dan mengenai penyimpangan

proyeksi yang dipublikasikan lebih dari 10%.

Seluruh laporan yang disampaikan emiten kepada bursa akan dipublikasikan kepada para

investor melalui pengumuman di lantai bursa maupun melalui papan informasi. Dengan

demikian investor, terutama investor publik, sebagai pihak yang tidak memiliki akses langsung

kepada emiten, dapat mengetahui perkembangan performa emiten sehingga dapat mengambil

tindakan yang menguntungkan bagi kegiata investasinya.

Peraturan Bapepam LK Untuk IPOPeraturan-Peraturan Bapepam LK yang Mengatur Mengenai IPO yaitu IX. A. 1-14 dan

IX.C.1-111) Peraturan Nomor IX.A.1 mengenai ketentuan umum pengajuan pernyataan pendaftaran

persyaratan penyampaian pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (IPO) oleh Emiten

atau Perusahaan Publik

2) Peraturan Nomor IX.A.2 mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum(IPO)

3) Peraturan Nomor IX.A.3 mengenai Tata cara untuk meminta perubahan dan atau tambahaninformasi atas pernyataan pendaftaran (IPO)

4) Peraturan Nomor IX.A.4 mengenai Prosedur penangguhan penawaran umum5) Peraturan Nomor IX.A.5 mengenai Penawaran yang bukan merupakan penawaran umum6) Peraturan Nomor IX.A.6 mengenai Pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum

penawaran umum

7) Peraturan Nomor IX.A.7 mengenai Tanggung jawab manajer penjatahan dalam rangkapemesanan dan penjatahan efek dalam penawaran umum

8) Peraturan Nomor IX. A.8 mengenai Prospektus awal dan info memo9) Peraturan Nomor IX.A.9 mengenai Promosi pemasaran efek termasuk iklan, brosur, atau

komunikasi lainnya kepada publik

10) Peraturan Nomor IX. A.10 mengenai Penawaran umum sertifikat penitipan efek Indonesia(Indonesian Depositary Receipt).


12/25

11) Peraturan Nomor IX. A. 11 mengenai Penawaran umum efek bersifat utang dalamdenominasi mata uang selain rupiah

12) Peraturan Nomor IX.A.12 mengenai penawaran umum oleh pemegang saham13) Peraturan Nomor IX.A.13 mengenai penerbitan efek syariah14) Peraturan Nomor IX.A.14 mengenai akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek

syariah di pasar modal

15) Peraturan Nomor IX.C.1 merupakan pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataanpendaftaran dalam rangka penawaran umum

16) Peraturan Nomor IX.C. 2 merupakan pedoman mengenai bentuk dan isi prospectusringkas dalam penawaran umum

17) Peraturan Nomor IX.C. 3 merupakan pedoman mengenai bentuk dan isi prospectusringkas dalam penawaran umum (peraturan revisi tahun 2000)

18) Peraturan Nomor IX.C. 4 mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaranumum reksa dana berbentuk persero

19) Peraturan Nomor IX.C. 5 mengenai pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaranumum reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif

20) Peraturan Nomor IX.C. 6 merupakan pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangkapenawaran umum reksa dana

21) Peraturan Nomor IX.C. 7 merupakan pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataanpendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil

22) Peraturan Nomor IX.C. 8 merupakan pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangkapenawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil

23) Peraturan Nomor IX.C. 9 merupakan pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataanpendaftaran dalam rangka penawaran umum efek beragun asset (Asset Backed Securities)

24) Peraturan Nomor IX.C. 10 merupakan pedoman bentuk dan isi prospektus dalam rangkapenawaran umum efek beragun asset (Asset Backed Securities)

25) Peraturan Nomor IX.C. 11 mengenai pemeringkatan efek bersifat utang dan atau sukuk Peraturan Bapepam LK Mengenai Penyajian Laporan Keuangan (Peraturan Nomor:

VIII.G.7)

Dalam peraturan ini Bapepam LK mengatur mengenai:


13/25

1) Bentuk, isi, dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang harus disampaikan olehEmiten atau Perusahaan Publik, baik untuk keperluan penyajian kepada masyarakat maupun

untuk disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

2) Bentuk, isi dan persyaratan dalam penyajian laporan keuangan yang tidak diatur dalamperaturan ini, harus mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang

diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan praktik akuntansi lainnya yang lazim

berlaku di Pasar Modal.

3) Laporan keuangan dalam ketentuan ini adalah sesuai dengan pengertian laporan keuanganyang termuat dalam PSAK yang diterbitkan oleh IAI, yaitu meliputi Neraca, Laporan Laba

Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan

dan data yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut terbuka dan tersedia untuk publik.

C. LAPORAN YANG HARUS DISIAPKAN UNTUK IPO

Laporan yang harus disiapkan untuk IPO mengenai ketentuan umum pengajuan pernyataan

pendaftaran Nomor kep-111/PM/1996 keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan

pendoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penawaran umum menurut

keputusan ketua Badan pengawas Pasar modal nomor Kep- 51/PM/1996. Sebagai berikut:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

NOMOR KEP-111/PM/1996

KETENTUAN UMUM PENGAJUAN PERNYATAAN PENDAFTARAN

1. Pernyataan Pendaftaran serta semua dokumen pendukungnya harus diajukan kepadaBadan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) secara lengkap, walaupun informasi tertentu

seperti harga penawaran dan tanggal Efektif belum dapat ditentukan pada saat

penyampaian Pernyataan Pendaftaran.

2. Pengajuan Pernyataan Pendaftaran tersebut pada butir 1 Peraturan ini wajib dilaksanakanoleh Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Emiten atau Perusahaan Publik bertanggung jawab sepenuhnya atas ketelitian,kecukupan, dan kebenaran serta kejujuran pendapat dari semua informasi yang ada dalam

Pernyataan Pendaftaran serta semua dokumen lainnya yang diajukan kepada Bapepam.

Apabila ketentuan mengenai keterbukaan dalam peraturan atau formulir Bapepam tidak


14/25

relevan bagi Emiten, Perusahaan Publik, atau Penawaran Umum tertentu, maka hal

tersebut tidak perlu diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.

4. Di samping keterangan dan dokumen yang secara khusus wajib disertakan dalamPernyataan Pendaftaran, Pihak yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran harus pula

menyertakan informasi yang material lainnya yang diperlukan untuk memastikan bahwa

para pemodal telah memperoleh informasi yang cukup tentang keadaan keuangan dan

kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dan bahwa pengungkapan yang

diwajibkan tersebut tidak menyesatkan.

5. Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Profesi Penunjang Pasar Modal serta Pihak lain yangmemberikan pendapat atau keterangan dan atas persetujuannya dimuat dalam Pernyataan

Pendaftaran, bertanggung jawab atas pernyataan dan pendapat yang diberikannya

sebagaimana tercantum dalam dokumen yang disampaikan kepada Bapepam.

6. Pengajuan Pernyataan Pendaftaran dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud padabutir 1 Peraturan ini harus dalam rangkap 4 (empat), masing-masing harus dijilid atau

disatukan dengan cara lain sebagai satu kesatuan atau terdiri atas beberapa bagian.

7. Sekurang-kurangnya satu naskah Pernyataan Pendaftaran dan dokumen lainnya harusditandatangani secara langsung oleh Pihak yang namanya disebut dalam Pernyataan

Pendaftaran dan dibubuhi meterai yang cukup.

8. Pernyataan Pendaftaran harus diajukan pada kertas berwarna terang yang berkualitasbaik, berukuran kurang lebih 21 X 30 sentimeter. Tabel, grafik, laporan keuangan dan

dokumen lainnya dapat berukuran lebih besar, namun harus dilipat sehingga menjadi

kurang lebih 21 X 30 sentimeter. Prospektus dapat berukuran lebih kecil dari Pernyataan

Pendaftaran apabila dikehendaki.

9. Pernyataan Pendaftaran dan semua dokumen lain yang diajukan harus dicetak (jikamungkin), diketik atau dipersiapkan dengan cara proses lain yang sama, sehingga isinya

jelas, mudah dibaca serta mudah untuk difotokopi dan disimpan.

10.Pernyataan Pendaftaran harus dalam bahasa Indonesia. Jika dokumen penunjangmenggunakan bahasa lain, terjemahannya dalam bahasa Indonesia (disahkan oleh

penterjemah resmi) harus disertakan.

11.Surat pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dan dokumen lain yang diajukan harusdiberi nomor secara berurutan, di samping penomoran interen dari bagian yang berdiri


15/25

sendiri, seperti Prospektus dan dokumen lain yang diwajibkan. Jumlah dari seluruh

halaman yang diserahkan harus dinyatakan pada surat pengantar Pernyataan Pendaftaran.

12.Setiap dokumen pendukung dari Pernyataan Pendaftaran baik secara langsung diberikanmaupun dalam rangka memenuhi permintaan Bapepam, yang tidak merupakan bagian

dari Pernyataan Pendaftaran serta bersifat rahasia, harus dipisahkan dari dokumen yang

diwajibkan dalam rangka Pernyataan Pendaftaran dimaksud dan diberi tanda secara jelas

dengan permintaan supaya tidak terbuka untuk umum. Apabila hal tersebut tidak

dipenuhi, terhadap dokumen bersangkutan berlaku Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

D. RIGHTI SSUES

Pengumuman penerbitan saham baru(right issue) merupakan berita yang disampaikan oleh

pihak manajemen perusahaan yang selanjutnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Investor

akan merespon informasi tersebut sebagai sinyal terhadap adanya peristiwa (event)tertentu yaitu

berupa sinyal positif (good news) atau berupa sinyal negatif (bad news). Apabila dana dari

penerbitan saham baru (right issue) digunakan untuk ekspansi usaha atau perbaikan struktur

modal, maka kinerja perusahaan akan lebih baik di masa depan. Sehingga informasi yang

dihasilkan memberikan sinyal positif bagi investor yang selanjutnya akan meningkatkan harga

saham perusahaan. Tetapi jika dana dari penerbitan saham baru (right issue) akan digunakan

untuk tujuan perluasan investasi yang mempunyai nilai sekarang bersih (net present value) nol

atau negatif dan untuk membayar utang yang telah jatuh tempo sehingga menyebabkan kondisi

laba di masa depan menurun, maka informasi yang diperoleh investor memberi sinyal yang

negatif. Sinyal tersebut akan direspon oleh investor yang tercermin dengan perubahan harga

saham dan tingkat likuiditas saham di seputar pengumuman penerbitan saham baru (right issue)

yang dilakukan oleh perusahaan.

Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten.

Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat harus membelinya. Ini berbeda dengan

saham bonus atau dividen saham yang otomatis diterima oleh pemegang saham. Misalnya PT

X melakukan right issue 2:1 ini berarti setiap pemegang dua lembar saham PT X berhak

membeli satu saham baru PT X (hasil right issue). Bagi mereka yang tidak ingin membeli

saham baru dapat menjual bukti righttersebut. Karena penawaran tersebut hanya dibatasi kepada


16/25

pemegang saham lama, maka penawaran tersebut disebut sebagai penawaran terbatas (Linier

offering). Agar pemegang saham lama berminat membeli saham baru tersebut, perusahaan

menawarkan saham dengan harga (jauh) lebih murah dari harga saham saat ini.

Sebagai hak beli saham yang diterbitkan kepada para pemegang saham, bukti rightbiasanya

menetapkan harga beli per-saham, jumlah saham yang dapat dibeli, tanggal kadaluwarsa atau

masa berlakunya bukti right, dan informasi penting lainnya. Biasanya manajemen harus terlebih

dahulu mengumumkan kepada para pemegang saham akan adanya rencana penerbitan bukti

right, sebelum bukti rightpada akhirnya benar-benar diterbitkan. Bukti rightbiasanya bernilai

ekonomis, karena dapat digunakan untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu di

bawah harga pasarnya. Bukti righttidak digunakan sampai dengan akhir batas waktu yang telah

ditetapkan, praktis tidak lagi bernilai ekonomis.

Penerbitan bukti right mengakibatkan timbulnya kewajiban bagi perusahaan untuk

menyediakan sejumlah cukup sertifikat saham yang dapat dibeli oleh para pemegang bukti right.

Penerbitan bukti rightdapat dipandang sebagai suatu bentuk komitment, yang bisa jadi berakibat

pada terjadinya pengeluaran kas di kemudian hari (dalam hal jumlah saham yang sudah

diotorisasi tetapi belum diterbitkan tidak mencukupi jumlahnya). Pengaukuan akan adanya

komitment untuk menyediakan sertifikat saham dalam jumlah yang mencukupi tersebut sebagai

UTANG atau KEWAJIBAN memang tidak atau belum diperlukan pada saat penerbitan bukti

right. Namun demikian, informasi akan adanya komitment atau kewajiban untuk menyedakan

sertifikat saham dalam jumlah yang cukup tersebut harus diungkapkan dengan cara lain, seperti

misalnya : catatan kaki di dalam batang tubuh laporan keuangan (neraca), atau dalam bentuk

catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, pencatatan yang diperlukan atas penerbitan bukti

rightcukup dilakukan dalam bentuk catatan memorial. Penggunaan bukti rightuntuk membeli

saham dicatat sebagaimana halnya pada transaksi penerbitan atau penjualan saham, dan catatan

memorial akan berkurangnya jumlah bukti rightyang beredar.

TUJUAN RIGHT I SSUESTujuan perusahaan melakukan right issue adalah untuk menambah modal kerja perusahaan.

Untuk memperoleh tambahan dana sebenarnya perusahaan dapat saja menerbitkan saham baru

untuk ditawarkan kepada publik. Namun apabila cara ini ditempuh umumnya perusahaan harus

menggunakan jaza penjamin (yang akan menjamin bahwa bahwa penerbitan tersebut akan terjual


17/25

semua) atau menawarkan saham baru dengan harga yang lebih rendah dari harga saham saat ini

ke publik.

Apabila harga saham baru ditawarkan dengan harga yang sama dengan harga saham lama,

maka para pemodal mungkin akan berpikir untuk apa membeli saham baru di pasar perdana

kalau dapat membeli saham yang sama dengan harga yang sama di pasar sekunder. Oleh karena

itu umumnya harga saham baru akan lebih murah dari harga saham lama. Kedua pilihan tersebut

akan mengakibatkan perusahaan menanggung biaya, pilihan yang pertama mengakibatkan

perusahaan harus membayarfee kepada pihak penjamin (under writer) dan yang kedua berarti

distribusi kemakmuran kepada pemegang saham yang baru. Sehingga dengan dilakukannya right

issue perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dan tidak terjadi distribusi

kemakmuran kepada pemegang saham yang baru serta perubahan persentase hak suara dalam

perusahaan tidak terjadi.

DAMPAKRIGHT I SSUESAdanya right issue maka akan berdampak pada bertambahnya jumlah saham yang beredar.

Umumnya dengan adanya penambahan jumlah lembar saham yang beredar di pasar maka akan

meningkatkan frekuensi perdagangan saham tersebut atau dengan kata lain meningkatkan likuiditas

saham. Disisi lain dengan bertambahnya jumlah saham yang beredar akan mengakibatkan jumlah dividen

yang akan diterima pemegang saham menjadi lebih kecil atau lebih sedikit, hal tersebut terjadi apabila

perolehan laba perusahaan stabil dan prosentase pembayaran dividen (deviden pay out ratio) tetap.

Dengan adanya penurunan dividen per lembar saham dapat menimbulkan dampak yang negatif,

karena dividen per lembar saham yang kecil akan mengurangi minat investor untuk membeli saham

tersebut, akibatnya harga saham menjadi turun. Penurunan harga saham setelah right issue juga

dipengaruhi oleh harga pelaksanaan right issue yang selalu lebih rendah dari harga pasarnya. Apabila

pemegang saham tidak melakukan haknya dalam right issue maka pemegang saham tersebut akan

mengalami apa yang dikenal dengan istilah (dilution) yaitu penurunan prosentase kepemilikan saham,

sehingga investor harus melakukan penghitungan yang akurat untuk menentukan keputusan dalam

melaksanakan haknya dalam right issue agar keputusan yang diambil tersebut akan memberikankeuntungan kepada investor.


18/25

LAPORAN YANG DISIAPKAN UNTUKRIGHT ISSUESBapepam LK menerbitkan lima peraturan untuk right issues yaitu peraturan nomor IX.D.1-

IXD5, sebagai berikut:

1) Peraturan Bapepam LK No. IX.D.1

Dalam peraturan ini dijelaskan pengertian Right Issues (Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu) yaitu hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang

ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham

dan waran, sebelum ditawarkan kepada Pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan. Selain itu

pengertian Waran yaitu Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada

pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka

waktu 6 (enam) bulan atau lebih sejak diterbitkannya Waran tersebut

Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan

Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan Waran atau

Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase pemilikan mereka.

Jika perusahaan tersebut mempunyai lebih dari satu jenis saham, dan jika jumlah saham

dalam setiap jenis ditambah secara proporsional, maka para pemegang saham yang ada wajib

mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding dengan persentase pemilikan

mereka dalam masing-masing jenis saham.

Jika perusahaan tersebut mempunyai lebih dari satu jenis saham tetapi penambahan hanya

terjadi pada satu jenis saham saja, atau jumlah penambahan dari setiap jenis saham tidak

sebanding, atau jika Penawaran Umum terdiri dari Efek yang dapat ditukar dengan saham, maka

semua pemegang saham wajib mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebanding

dengan persentase pemilikan dalam perusahaan. Penawaran Umum dimaksud wajib disetujui

oleh pemegang saham yang mewakili sebagian besar saham dalam setiap jenis saham.

Dalam yang menerbitkan Waran, maka jumlah Waran yang diterbitkan dan Waran yang

telah beredar tidak melebihi 35% (tiga puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang telah

ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan. Dalam hal ini

perusahaan tersebut jika bermaksud untuk menambah modal sahamnya melalui Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu atau melalui Penawaran Umum Waran atau Efek konversi wajib

mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana


19/25

penawaran dimaksud dan menyediakan Prospektus bagi pemegang saham, selambat-lambatnya

28 (dua puluh delapan) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan. Setiap

perubahan atau penambahan informasi mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib

tersedia bagi pemegang saham paling lambat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham

dilaksanakan.

Untuk dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penawaran Umum

dengan Hak Memesan Efek, perusahaan atau emiten wajib mengajukan Pernyataan Pendaftaran

dan dokumen pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang

ditetapkan untuk Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Persyaratan untuk memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ini tidak berlaku jika

perusahaan mengeluarkan saham sebagai hasil kapitalisasi dari laba yang ditahan dan atau modal

disetor lainnya seperti dividen saham atau saham bonus.


Peraturan ini berisi pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka

penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (Right Issues). Dokumen-dokumen yang harus

disiapkan untukRight Issues sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Surat pengantar Pernyataan Pendaftaranb. Prospektusc. Dokumen lain yang diperlukan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam rangka

penerbitan hak memesan saham terlebih dahulu.

Dokumen lain tersebut terdiri dari:i. Rencana jadwal Penawaran Umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

ii. Perjanjian yang menetapkan pembelian Efek yang tidak dipesan melalui penawaran HakMemesan Efek Terlebih Dahulu (jika ada)

iii. Perjanjian perwaliamanatan (jika ada)iv. Perjanjian penanggungan (jika ada)v. Informasi penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum sebelumnya

vi. Laporan Keuanganvii. Laporan Akuntan berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan

viii. Menyajikan laporan keuangan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir


20/25

Laporan Keuangan terdiri dari:i. Neraca

ii. Laporan laba rugiiii. Laporan perubahan Ekuitasiv. Laporan arus kasv. Catatan atas laporan keuangan

vi. Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporankeuangan jika dipersyaratkan, seperti laporan komitmen dan kontinjensi untuk Emiten

atau Perusahaan Publik yang bergerak dalam bidang perbankan.

Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari

laporan keuangan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus dilengkapi dengan

laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektif

Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus

delapan puluh) hari.

d. Surat dari Akuntan (comfort letter) sehubungan dengan perubahan keadaan keuanganEmiten atau Perusahaan Publik yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang diaudit

oleh Akuntan

e. Surat pernyataan dari Emiten atau Perusahaan Publik di bidang akuntansif. Keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika dicantumkan dalam

Prospektus

g. Kebijakan dividen serta riwayat pembayaran dividenh. Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum (sehubungan dengan perubahan yang

terjadi setelah tanggal dikeluarkannya pendapat hukum sebelumnya dan hal yang berkaitan

dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum)

i. Surat pencabutan pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikankepentingan pemegang saham publik dari kreditur


Peraturan ini berisi pedoman mengenai bentuk dan isi prospektus dalam rangka penerbitan

hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu:

a) Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan Informasi atau Fakta Materialmengenai Penawaran Umum dari Emiten atau Perusahaan Publik, yang dapat mempengaruhi


21/25

keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh Emiten atau Perusahaan

Publik. Prospektus harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-

fakta dan pertimbanganpertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan

diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus

ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan

sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.

b) Emiten atau Perusahaan Publik harus berhati-hati apabila menggunakan foto, diagram, atautabel pada Prospektus, karena bahan-bahan tersebut dapat memberikan kesan yang

menyesatkan kepada masyarakat. Emiten atau Perusahaan Publik juga harus menjaga agar

penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dengan informasi yang kurang penting

yang mengakibatkan informasi penting tersebut terlepas dari perhatian pembaca.

c) Emiten atau Perusahaan Publik dapat melakukan penyesuaian atas pengungkapan Informasiatau Fakta Material tidak terbatas hanya pada Informasi atau Fakta Material yang telah

diatur dalam ketentuan ini. Pengungkapan atas Informasi atau Fakta Material tersebut harus

dilakukan secara jelas dengan penekanan yang sesuai dengan bidang usaha atau sektor

industrinya, sehingga Prospektus tidak menyesatkan. Emiten atau Perusahaan Publik serta

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bertanggung jawab untuk menentukan dan

mengungkapkan fakta tersebut secara jelas dan mudah dibaca.

4)

Peraturan Bapepam LK No. IX.D.4Peraturan ini mengatur mengenai penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih

dahulu. Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham, sepanjang ditentukan dalam anggaran

dasar,dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, penambahan modal tersebut sebanyak-banyaknya 5 % (lima perseratus) dari modal disetor

2) Jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuanganperusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:

Bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lainyang jumlahnya lebih dari 200% (dua ratus perseratus) dari modal disetor atau

kondisi lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah

yang berwenang.


22/25

Perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyaikewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari aset perusahaan tersebut

pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal.

Perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan ataskewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi

pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham

atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.


Peraturan ini memuat mengenai saham bonus. Saham Bonus adalah saham yang dibagikan

secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki,

pembagian Saham Bonus harus proporsional dengan kepemilikan saham dari setiap pemegang

saham. Pelaksanaan pembagian Saham Bonus harus telah selesai dilakukan selambat-lambatnya

45 (empat puluh lima) hari setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui

pembagian Saham Bonus tersebut.

Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Bapepam laporan penjatahan

Saham Bonus yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam sebanyak 2 (dua)

eksemplar selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pembagian Saham Bonus

dilaksanakan. Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi Saldo

Laba. Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham, berasal dari kapitalisasi:

a. Agio Sahamb. Unsur ekuitas lainnya.

Jumlah saham yang dibagikan dalam rangka Saham Bonus yang merupakan Dividen

Saham ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Dalam hal harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RapatUmum Pemegang Saham di bawah nilai nominal saham, maka jumlah saham yang

dibagikan ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya pada nilai nominal saham.

b. Dalam hal harga pasar saham sama atau lebih tinggi dari nilai nominal saham, maka jumlahsaham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan

perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembagian Saham Bonus hanya dapat dilaksanakan apabila asal Saham Bonus tersebut

telah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan yang


23/25

terdaftar di Bapepam. Dalam hal Saham Bonus berasal dari kapitalisasi Agio Saham maka nilai

yang dapat dikapitalisasi adalah jumlah Agio Saham setelah dikurangi biaya emisi Efek ekuitas.

Emiten atau Perusahaan Publik atau pelaku Pasar Modal lainnya dalam hubungan dengan para

pemodal dilarang memberikan informasi yang menyesatkan mengenai rencana pembagian

Saham Bonus oleh Emiten atau Perusahaan Publik tertentu. Jumlah saham yang dibagikan

dalam rangka Saham Bonus yang bukan merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan

nilai nominal saham.

KASUS PENGUNGKAPAN INFORMASI MATERIAL PERUSAHAAN

GAS NEGARA (PT. PGN) TBK

Kasus yang dialami oleh PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk di indikasikan bermula dari jatuhnya

penjualan saham perusahaan tersebut di Bursa Efek, dimana terjadi penurunan secara signifikan

harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk di Bursa Efek Jakarta, yaitu dari Rp 9.650,00

(harga penutupan pada tanggal 11 januari 2006) menjadi Rp 7.400,00 per lembar saham pada

tanggal 12 januari 2007. Adanya dugaan insider trading pada kasus ini karena Jatuhnya harga

saham tersebut dilihat tidak wajar, karena merujuk pada harga sebelumnya Rp 9.650,00 berarti

telah jatuh sebanyak 23,36%. Melihat dengan jatuhnya harga saham dalam penjualan di bursa

efek, patut diduga bahwa adanya kesalahan atau pun kesengajaan dalam hal transaksi yang

dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Saat itu, saham PGN merosot hingga 23,36%

atau Rp 2.250 menjadi Rp 7.400 dibandingkan posisi sebelumnya Rp 9.650.

Sebanyak 186,2 juta saham ditransaksikan. Selain itu pada masa periode tersebut, yaitu

12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007 terdapat adanya perdagangan saham yang

dilakukan oleh para pihak orang dalam perusahaan. Selain dugaan terjadinya praktek haram

insider tradingpada transaksi sahamPT Perusahaan Gas Negara Tbk, terdapat juga indikasi

terjadinya pelanggaran prinsip keterbukaan informasi PT. Gas Negara Tbk pada saat penjualan di

bursa efek. Penurunan harga saham yang signifikan tersebut sangat erat hubungannya dengan

siaran pers yang dilakukan manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk sehari sebelum (11

januari 2007). Dalam siaran pers tersebut dinyatakan bahwa terjadi koreksi atas rencana besarnya

volume gas yang akan dialirkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30

MMSCFD. Dan terdapat pernyataan bahwa tertundanya gas ini yang semula akan dilakukan


24/25

pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007. Penundaan proyek komersialisasi

pemipaan gas PT.PGN Tbk dari Sumatera Selatan sampai Jawa Barat dan yang membuat

informasi ini berhubungan erat dengan kasus anjloknya harga saham PT.PGN Tbk, yaitu

manajemen perusahaan PT.PGN Tbk baru menjelaskan penundaan komersialisasi gas pada 11

Januari 2007, padahal informasi tentang adanya penundaan tersebut sebenarnya sudah diketahui

oleh manajemen PT. PGN Tbk sejak tanggal 12 September 2006 (informasi tentang penurunan

volume gas) dan sejak tanggal 18 Desember.

Terdapat dugaan bahwa beberapa pelaku pasar telah mengetahui informasi penting

mengenai penundaan komersialisai gas tersebut sebelum diumumkan secara resmi oleh

manajemen PT. PGN Tbk. Dalam arti lain, tidak semua pelaku pasar mengetahui informasi

penting tersebut. Sehingga bagi mereka yang mengetahui informasi penting tersebut, langsung

mengambil langkah yang dapat menguntungkan mereka sendiri, dengan menjual saham PT.PGN

Tbk lebih dulu dibanding investor lainnya. Puncaknya pada tanggal 12 Januari 2007, para

investor lainnya ikut menjual saham PGN secara besarbesaran, yang mengakibatkan jatuhnya

harga saham PGN 23,36% dari harga Rp9.650 menjadi Rp 7.400.

PEMBAHASAN KASUS PT PGN, Tbk

Bapepam - LK mengumukan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh PT.PGN Tbk, sebagai berikut :

1. Bapepam LK telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan pihak pihakterkait dengan pelanggaran pasal 86 UU Pasar Modal dan Peraturan No.X-K1 tentang

keterbukaan informasi yang harus segera diumumkan kepada publik yang dilakukan oleh

PT. PGN Tbk dan tentang pemberian keterangan secara material tidak benar sebagaimana

dimaksud dalam pasal 93 UU Pasar Modal

2. Atas pelanggaran pasal 86 UU Pasar Modal dan Peraturan No.X.K-1 dan pelanggaranpasal 93 UU Pasar Modal yang dilakukan oleh PT.PGN Tbk ditemukan bukti bukti

sebagai berikut:

a) Terdapat keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi atas penundaan proyekpipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN Tbk selama 35 hari

b) Terdapat pemberian keterangan yang secara material tidak benar, yakni memberikanketerangan tentang rencana volume gas yang dapat dialirkan melalui proyek SSWJ


25/25

yang tidak sesuai dengan fakta bahwa telah terjadi perubahan awal tersebut. Fakta

tersebut telah diketahui atau sepatutnya diketahui oleh direksi yang seharusnya

disampaikan saat keterangan itu diberikan kepada publik

3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Bapepam-LK menetapkan:a) Sanksi denda sebesar Rp 35.000.000,00 kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk

atas pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor X.K.1

b) Sanksi denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada DireksiPT.PGN Tbk yang menjabat pada periode bulan juli 2006 atas pelanggaran pemberian

keterangan yang secara material tidak benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 93

Undang-undang Pasar Modal

REFERENSI

http://imahido-rochimawati.blogspot.com/2010/04/laporan-keuangan-interim.html, diakses 27

Juni 2013

http://www.bapepam.go.id/old/old/hukum/peraturan/emiten/IX.A.1.htm, diakses 27 Juni 2013

www.bapepam.go.id, diakses 26 Juni 2013
http://imahido-rochimawati.blogspot.com/2010/04/laporan-keuangan-interim.htmlhttp://imahido-rochimawati.blogspot.com/2010/04/laporan-keuangan-interim.htmlhttp://www.bapepam.go.id/old/old/hukum/peraturan/emiten/IX.A.1.htmhttp://www.bapepam.go.id/old/old/hukum/peraturan/emiten/IX.A.1.htmhttp://www.bapepam.go.id/http://www.bapepam.go.id/http://www.bapepam.go.id/http://www.bapepam.go.id/old/old/hukum/peraturan/emiten/IX.A.1.htmhttp://imahido-rochimawati.blogspot.com/2010/04/laporan-keuangan-interim.html

laporan interim

Documents