11 - laporan keuangan interim, pelaporan emiten beproses ipo laporan yang harus yang harus disiapka...

5/25/2018 11 - Laporan Keuangan Interim, Pelaporan Emiten Beproses IPO Laporan Yang Ha...

http:///reader/full/11-laporan-keuangan-interim-pelaporan-emiten-beproses-ipo-lapo

1

Pelaporan Keuangan Interim

A. Pengertian Laporan Interim Sesuai PSAK No 3 revisi 2009 sebagai berikut :Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua

laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan interim harus dipandang sebagai bagian yang

integral dari periode tahunan. Dapat disusun secara bulanan, triwulanan atau periode lain yang

kurang dari setahun dan mencakupi seluruh komponen laporan keuangan sesuai standar

akuntansi keuangan.

Laporan Interim diberlakukan untuk perusahaan yang diwajibkan untuk menyajikan

laporan keuangan interim oleh peraturan perundangan, misalnya Pasar modal, dan lain-lain. Dan

juga untuk industri yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan industri yang

bersangkutan, misalnya perbankan, maka harus mengikuti standar khusus tersebut.

Ada dua pandangan tentang Laporan Interim yaitu :

1. Pandangan yang menganggap periode interim sebagai dasar periode akuntansi danmenyimpulkan bahwa hasil operasi tiap periode ditentukan dengan cara yang sama

seperti pada periode tahunan.

2. Pandangan yang menganggap periode interim sebagai bagian yang integral denganperiode tahunan.

Pernyataan ini dikembangkan berdasarkan pandangan kedua yang menganggap laporan

keuangan interim sebagai bagian integral dengan periode tahunan.

B. Pengakuan dan PengukuranPengakuan dan Pengukuran Sesuai PSAK No 3 revisi 2009 sebagai berikut :

Pengakuan dan pengukuran unsur yang sama antara pelaporan keuangan interim dengan

pelaporan keuangan tahunan adalah:

Dasar pengakuan pendapatan Sesuai PSAK No 3 revisi 2009 sebagai berikut :

Kebijakan akuntansi dasar pelaporan pada periode interim, kecuali jika ada perubahan

dalam standar akuntansi. Penyajian penggolongan aktiva sebagai lancar dan tidak lancar, dan

kewajiban sebagai jangka pendek dan jangka panjang.



2

Beban dan Biaya

Beban yang dapat dihubungkan dengan pendapatan ditentukan atas dasar yang sama

dengan dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tahunan kecuali untuk

persediaan :

Perusahaan yang dalam periode mengungkapkan hal tersebutinterim menggunakanestimasi laba kotor dalam laporan keuangan interim.

Perusahaan yang melakukan penilaian persediaan berdasarkan biaya standar tidak perlumelaporkan penyimpangan atau selisih dengan biaya aktual yang terjadi, jika selisih

biaya tersebut tidak material atau diharapkan bisa diselesaikan pada akhir tahun.

Pengaruh dari penyimpangan yang tidak direncanakan dan tidak diperkirakan harus

dilaporkan pada akhir periode interim dengan prosedur yang sama seperti yang

digunakan pada akhir tahun.

Kerugian yang disebabkan penurunan harga pasar dan pemulihan harga tidak bolehditangguhkan untuk dibebankan ke periode di luar periode penurunan harga tersebut.

Biaya dan beban lain-lain untuk periode pelaporan interim, biaya dan beban lain-lain

termasuk biaya produksi dibebankan atas dasar yang sama seperti periode tahunan.

Pendapatan dan beban musiman Sesuai PSAK No 3 revisi 2009 sebagai berikut :

Laporan keuangan interim memberi gambaran pendapatan dan beban periode interim

tersebut. Laporan keuangan interim tertentu diperbandingkan dengan periode sebelumnya

memberi manfaat yang lebih besar bagi para pemakai laporan dalam contoh kondisi-kondisi

sebagai berikut:

Laporan keuangan interim diperbandingkan dengan laporan keuangan interim periodesebelumnya, untuk mengetahui kecenderungan (trend) posisi keuangan dan kinerja.

Laporan keuangan interim diperbandingkan dengan interim yang sama dalam periodeakuntansi yang lalu, untuk mengetahui kecenderungan berulang (cyclical) musiman dari

kegiatan usaha.

Laporan keuangan interim diperbandingkan dengan laporan keuangan kumulatif dariawal tahun buku sampai dengan tanggal laporan keuangan interim untuk mengetahui

kontribusi atau pengaruh periode interim yang dilaporkan pada periode berjalan.

Laporan keuangan interim diperbandingkan dengan laporan keuangan tahun buku yang



3

lalu, untuk mendapat gambaran pengaruh dan kinerja interim tersebut terhadap posisi

keuangan, kinerja dan arus kas periode akuntansi yang lalu.

Penyisihan Pajak Penghasilan

Pada akhir tiap periode interim, perusahaan harus membuat taksiran pajak penghasilan

untuk dibebankan pada periode interim. Perhitungan pajak penghasilan periode interim harus

sesuai dengan kebijakan akuntansi tentang pajak penghasilan yang dianut pada akhir tahun.

Pos dan Transaksi Luar Biasa

Penghapusan segmen usaha, penggabungan usaha, pos luar biasa, dan kejadian yang tidakbiasa dan tidak sering terjadi harus dibebankan pada periode interim saat terjadinya dan

tidak boleh dibebankan pada periode lain.

Pos luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dan dimasukkan dalam laporan labarugi periode interim saat pos luar biasa terjadi. Dalam menentukan materialitas, pos luar

biasa harus dihubungkan langsung dengan estimasi pendapatan tahunan.

Peristiwa atau kejadian yang tidak biasa dan tidak sering terjadi dan berpengaruh materialterhadap hasil operasi tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam pos luar biasa juga harus

dilaporkan dan diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi periode interim.

Kewajiban kontinjen dan ketidakpastian lain yang diperkirakan dapat mempengaruhikewajaran penyajian data keuangan pada tanggal neraca harus diungkapkan dalam

laporan keuangan interim dengan cara yang sama seperti dalam laporan keuangan

tahunan. Pengungkapan tersebut harus diulang dalam laporan keuangan interim

berikutnya dan dalam laporan keuangan tahunan sampai kewajiban kontinjen itu

terselesaikan.

Perubahan Akuntansi

Penghapusan segmen usaha, penggabungan usaha, pos luar biasa, dan kejadian yang tidakbiasa dan tidak sering terjadi harus dibebankan pada periode interim saat terjadinya dan

tidak boleh dibebankan pada periode lain.

Pos luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dan dimasukkan dalam laporan labarugi periode interim saat pos luar biasa terjadi. Dalam menentukan materialitas, pos luar

biasa harus dihubungkan langsung dengan estimasi pendapatan tahunan.



4

Peristiwa atau kejadian yang tidak biasa dan tidak sering terjadi dan berpengaruh materialterhadap hasil operasi tetapi tidak dapat dikelompokkan dalam pos luar biasa juga harus

dilaporkan dan diungkapkan secara terpisah dalam laporan laba rugi periode interim.

Kewajiban kontinjen dan ketidakpastian lain yang diperkirakan dapat mempengaruhikewajaran penyajian data keuangan pada tanggal neraca harus diungkapkan dalam

laporan keuangan interim dengan cara yang sama seperti dalam laporan keuangan

tahunan. Pengungkapan tersebut harus diulang dalam laporan keuangan interim

berikutnya dan dalam laporan keuangan tahunan sampai kewajiban kontinjen itu

terselesaikan.

C. PenyajianPenyajian Laporan Keuangan Interim Sesuai PSAK No 3 revisi 2009 sebagai berikut :

Laporan keuangan interim meliputi neraca, laporan laba rugi dan saldo laba interim,

laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan interim harus disajikan

secara komparatif dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Perhitungan laba-rugi interim

harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan periode interim terakhir yang

dilaporkan (year-to-date).

Laporan keuangan interim harus menggolongkan aktiva sebagai kelompok lancar dan

tidak lancar, dan kewajiban sebagai kelompok jangka pendek dan jangka panjang sesuai laporan

keuangan tahunan. Khusus untuk perusahaan tertentu seperti bank dan asuransi yang mempunyai

metode khusus dalam penggolongan aktiva, maka penggolongan aktiva harus dilakukan sesuai

dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Apabila perusahaan melaporkan ringkasan informasi keuangan pada tanggal laporan

keuangan interim, data berikut merupakan data minimum yang harus dilaporkan:

pendapatan atau penjualan kotor, beban, estimasi pajak penghasilan, pos luar biasa(termasuk pengaruh terhadap pajak penghasilan yang terkait), pengaruh kumulatif

perubahan akuntansi, perubahan akuntansi dan laba bersih

data laba bersih per saham untuk setiap periode interim yang disajikan pendapatan dan beban musiman perubahan yang penting dalam taksiran pajak penghasilan pelepasan suatu segmen usaha, pos luar biasa, transaksi tidak biasa dan tidak sering



5

terjadi

kewajiban kontinjen perubahan akuntansi dan perubahan yang material pada unsur laporan arus kas.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus diterapkan secara retrospektif dengan

melaporkan jumlah setiap penyesuaian yang terjadi yang berhubungan dengan periode

sebelumnya sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode (retained earnings), kecuali

jika jumlah tersebut tidak dapat ditentukan secara wajar. Informasi komparatif harus dinyatakan

kembali, kecuali jika untuk melaksanakannya dianggap tidak praktis. Pengaruh perubahan

akuntansi terhadap hasil keuangan untuk periode interim pada periode interim berikutnya harus

diungkapkan.

Laporan keuangan interim terakhir, misalnya triwulan keempat tidak perlu disusun

karena pada dasarnya laporan keuangan tersebut dapat digantikan dengan laporan keuangan

tahunan. Dalam hal laporan keuangan interim triwulan keempat hendak diterbitkan, maka

penerbitannya dilakukan bersamaan dengan penerbitan laporan keuangan tahunan. Di samping

itu, isi dari laporan keuangan interim triwulan keempat harus merupakan selisih dari laporan

keuangan tahunan dan laporan keuangan interim sebelumnya tahun yang bersangkutan.

D. Initial Public Offering (IPO)Initial Public Offering atau biasa disebut IPO merupakan penawaran perdana atas saham

umum sebuah perusahan ke publik atau investor umum. IPO sering dikeluarkan oleh perusahaan

yang lebih kecil dan lebih muda, yang mencari modal untuk berkembang, tetapi juga bisa

dilakukan oleh perusahaan swasta besar yang ingin diperdagangkan secara publik. Bagi suatu

perusahaan (Emiten), IPO secara finansial merupakan sarana memperoleh modal untuk

pengembangan bisnis dan juga sebagai parameter bahwa perusahaan tersebut telah menjalankan

keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan yang dampaknya dapat dilihat dari citra perusahaan.

Keuntungan dalam melakukan IPO antara lain adalah signifikan akses untuk

mendapatkan modal investasi yang lebih besar; kredibilitas sebagai hasil dari dukungan dan

sponsor dari sebuah perusahaan investasi perbankan; beberapa harga saham yang mendukung

setelah perusahaan private terdaftar secara publik; serta cakupan analisis dan laporan penelitian

membantu masyarakat tetap dapat mendapatkan informasi.



6

Sementara kerugian dari Penawaran Umum Perdana antara lain mencakup kesuksesan

IPO yang bergantung pada bankir investasi dan kondisi pasar; IPO membutuhkan biaya yang

lebih besar dari penawaran umum langsung dan seringkali juga lebih besar dari penggabungan

reverse, tidak termasuk biaya komisi; serta signifikan persyaratan dari manajemen untuk

mengadakan rapat, panggilan konferensi dan roadshow.

Pihak-pihak yang Terlibat dalam Proses IPO

Initial Public Offering (IPO) Sebuah perusahaan yang akan go public dimana perusahaan tersebut

melakukan initial public offering (IPO) sahamnya melalui perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin emisi

danmelalui agen-agen penjual yang ditunjuk. IPO adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukanoleh emiten

untuk menjual efek kepada masyarakat (publik) melalui pasar modal.

Investor bisa melakukan pembelian dengan memesan melalui penjamin emisi ataupun agen penjual.Padaumumnya, jumlah saham yang didapatkan biasanya cenderung lebih sedikit dari pesanan. Halini karena

minat investor untuk membeli saham saat IPO biasanya sangat besar sehingga dilakukan penjatahan.

Proses Initial Public Offering (IPO)

Di Indonesia, prosedur sebuah perusahaan untuk go public mengikuti tiga tahapan utama yang

ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal- LK (BAPEPAM-LK). Tahap pertama adalah persiapan diri,

kemudian tahap kedua adalah memperoleh ijin registrasi dari BAPEPAM-LK, dan ketiga adalah melakukan

penawaran perdana ke publik dan memasuki pasar sekunder dengan mencatatkan efeknya di bursa. Pihak-pihak

yang terlibat dalam IPO :

Perusahaan Efek, bertindak sebagai penjamin, pelaksana dan membantu emisi. PenjaminEmisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak emiten untuk melakukan penawaran

umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang

tidak terjual. Contohnya adalah PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Securities, PT Danareksa

Sekuritas dan PT DBS Vickers Securities.

Profesi penunjang, mencakup akuntan publik (auditor independen) untuk melakukan auditatas laporan keuangan perusahaan emiten; notaris yang membuat akta-akta perjanjian; dan

konsultan hukum.

Lembaga Penunjang, seperti wali amanat, penanggung, biro administrasi efek dankustodian sebagai tempat penitipan efek.



7

Proses Penawaran Umum Perdana

Sebelum melakukan emisi, perusahaan terlebih dahulu menyiapkan dokumen-dokumen

emisi. Setelah semua dokumen yang diperlukan untuk emisi telah lengkap, emiten mengadakan

kontrak pendahuluan dengan bursa efek dan menandatangani perjanjian-perjanjian emisi. Di

Bapepam, semua dokumen emisi yang telah diterima diperiksa kelengkapannya dan juga

dievaluasi, baik dari segi kelengkapannya, kecukupan dan kejelasan informasi, keterbukaan,

maupun aspek hukum, akuntansi, keuangan, dan manajemen. Dalam waktu maksimum 45 hari

kerja jika Bapepam tidak menyampaikan komentar, permintaan perubahan/tambahan informasi

maka Pernyataan Pendaftaran emiten dianggap efektif. Setelah proses tersebut selesai, maka

perusahaan dapat mulai melaksanakan penawaran saham perdana. Calon investor yang tertarik

dapat mengajukan pesanan kepada penjamin emisi melalui agen penjualan yang ditunjuknya.

Masa ini berlangsung selama minimal 3 hari kerja dan selesai selambat-lambatnya 60 hari

setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Berakhirnya masa penawaran disusul dengan

penjatahan efek. Penjatahan efek adalah pengalokasian efek pesanan para investor sesuai dengan

jumlah yang tersedia. Efek yang sudah dialokasikan kemudian diserahkan kepada investor dalam

bentuk surat saham kolektif. Sedangkan proses pencatatan efek dimulai dari pengajuan

permohonan pencatatan ke bursa oleh emiten, tentunya berdasarkan Persyaratan Pencatatan Efek

yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.Faktor-faktor utama yang menentukan keberhasilan suatu proses IPO adalah pemilihan

waktu, strategi penawaran dan penetapan harga. Dalam penetapan harga itu sendiri, ada dua hal

utama yang harus diperhatikan penjamin emisi, yaitu:

Memastikan alokasi jatah saham IPO diberikan kepada investor berkualitas. Baik pihakpemegang kendali saham maupun penjamin emisi tidak ingin saham publik yang dilepas

melalui IPO tersebut diberikan kepada investor-investor yang tidak berkualitas.

Memastikan perdagangan saham di pasar sekunder usai pencatatan (listing) berjalan stabilatau tidak langsung jatuh karena adanya aksi profit taking.

Banyaknya hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan IPO membuat sebuah

perusahaan (calon emiten) sebaiknya memiliki rencana yang komprehensif, tidak hanya pada

saat melakukan emisi, namun juga setelah proses tersebut. Hal ini untuk memastikan IPO yang

dilakukan benar-benar berhasil dan sesuai dengan tujuan perusahaan.


http:///reader/full/11-laporan-keuangan-interim-pelaporan-emiten-beproses-ipo-lapo8

Persiapan Untuk Going Public :

Secara garis besar, persiapan yang harus dilakukan adalah:

1. Rencana go public harus dibawa dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS).

2. Perusahaan menyediakan pakar-pakar pasar modal dan institusi-institusi pendukunguntuk membantu

penyediaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yaitu:

Underwriter(penjamin emisi) yang akan mempersiapkan segala sesuatunyaberkaitan dengan prosespenempatan saham di pasar primer.

Profesi-profesi yang terdiri dari: kantor akuntan publik yang independen untuk mengaudit laporankeuangan selama dua tahun terakhir dengan pendapat unqualified opinion, notaris publik yang

akan mempersiapkan dokumen persetujuan daripemegang sahamdan persetujuan lainnya yang

berkaitan dengan going public

danhasil dari rapat-rapat yang dilakukan, konsultan hukum untuk menyediakan opini-opini yangberhubungan dengan hukum, dan perusahaan penilai (appraisalcompany) yang akan menilai

kembali (jika diperlukan) aktiva-aktiva yang dimilikioleh perusahaan.

Institusi-institusi pendukung: trustee, penjamin (guarantor), Biro Administrasi Sekuritas, dankustodian.

3. Mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk penawaran ke public

4. Mempersiapkan kontrak awal dengan bursa.5. Mengumumkan ke public.

6. Menandatangani perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan going public.

7. Untuk yang akan menjual obligasi, perusahaan harus mendaftarkannya ke agen peringkatuntuk

mendapatkan peringkat untuk obligasi yang ditawarkan. Agen peringkat yangditunjuk adalah PT

Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) yang didirikan pada tanggal21 Desember 1993.

8. Mengirimkan pernyataan registrasi dan dokumen-dokumen pendukung lainnya keBAPEPAM-LK

Registrasi di BAPEPAM

Setelah semua dokumen masuk ke BAPEPAM, maka BAPEPAM melakukan sebagai berikut:

1.Menerima pernyataan registrasi dan dokumen-dokumen pendukung dari perusahaan yang akan going

public dan dari underwriter.

2.Pengumuman terbatas di BAPEPAM-LK


http:///reader/full/11-laporan-keuangan-interim-pelaporan-emiten-beproses-ipo-lapo9

3.Mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan.

4.Deklarasi pernyataan registrasi efektif berlaku yang didasarkan pada tiga hal utama, yaitukelengkapan

dokumen, kebenaran dan kejelasan informasi dan pengungkapan (disclosure) tentang aspek-aspek legalitas,

akuntansi, keuangan dan manajemen. Jikaselama 30 hari BAPEPAM tidak memberi jawaban, maka

pernyataan registrasi otomatisefektif.

Pencatatan di Bursa

Setelah BAPEPAM-LK mendeklarasikan keefektifan dari pernyataan registrasi,selanjutnya

underwriter dapat menjual saham perdana tersebut di pasar primer. Setelah penawaran perdana selesai, emiten

(perusahaan yang going public) dapat melakukan proses-proses berikut ini untuk mencantumkan sahamnya di

pasar sekunder (bursa).

1.

Emiten mengisi dan menyerahkan aplikasi yang formulirnya disediakan oleh BEI untuk permintaanmencantumkan sahamnya di bursa efek.

2. BEI akan mengevaluasi aplikasi ini berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan.3. Jika aplikasi ini memenuhi kriteria yang disyaratkan, BEI akan menyetujuinya.4. Emiten kemudian harus membayar biaya jasa pencantuman (listing fee). Biaya jasapencantuman terdiri

dari dua macam, yaitu biaya jasa pencantuman awal (initial listing fee) dan biaya jasa pencantuman

tahunan (annual listing fee). Untuk initial listing fee ditentukan sebesar minimum Rp 10 juta dan

maksimum Rp 150 juta (jika ada tambahan listing berikutnya dibebankan biaya tambahan sebesar

minimum sebesar Rp 1 juta untuk setiap kelipatan Rp 1 milyar dari kapitalisasi pasarnya dengan

minimum Rp 10 juta danmaksimum sebesar Rp 150 Juta). Untuk annual listing fee ditentukan sebesar

Rp.500.000,- untuk setiap Rp 1 milyar dari nominal sahamnya, minimum Rp 5 juta danmaksimum Rp

100 juta.5.

5. BEI kemudian akan mengumumkan pencantuman dari saham ini.6. Saham yang sudah tercantum ini sudah siap untuk diperdagangkan.

Laporan-laporan yang harus dipersiapkan untuk IPO adalah laporan Rutin yang terdiri dari Laporan

Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Tengah Tahunan, Laporan Triwulanan, dan Laporan Penggunaan Dana

Hasil Emisi; Laporan Berkala yaitu laporan mengenai terjadinya setiap kejadian penting dan relevan; dan Laporan

lainnya yang mencakup laporan mengenaiperubahan anggaran dasar, rencana RUPS/RULB, perubahan susunan

direksi dan komisaris, dan mengenai penyimpangan proyeksi yang dipublikasikan lebih dari 10%. Selain itu

perusahaan juga mempersiapkan Prospektus. Prospektus adalah suatu bentuk promosi emiten atas perusahaannya.


http:///reader/full/11-laporan-keuangan-interim-pelaporan-emiten-beproses-ipo-lapor

10

Emiten akan memasukkan ke dalam prospektus informasi-informasi yang relevandengan bisnis perusahaan

sebagaimana yang disyaratkan oleh Bapepam, dengan harapan dapat menarik banyak calon investor.

Penjamin Emisi Efek (Underwriter)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang pasar Modal,emiten adalah

pihak yang melakukan penawaran umum. Sebuah perusahaan yang akan go public di mana perusahaan tersebut

melakukan Initial Public Offering (IPO) sahamnya melalui perusahaan sekuritas yang menjadi penjamin

emisi dan melalui agen-agen penjual yang ditunjuk.Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak

dengan Emiten untuk melakukanPenawaran Umum bagi kepentingan bagi kepentingan Emiten dengan atau

tanpa kewajibanuntuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.

Perusahaan tentunya tidak menginginkan jika dalam pelaksanaan penawaran perdanatimbul keraguan,

apakah efek yang dilepas ke para investor terjual habis atau tidak, bila setelah dilepas efek tersebut tidakterjual habis, maka ini merupakan bencana bagi perusahaan, hal mana selain mengakibatkan

kerugian sebab biaya-biaya yang telah dikeluarkan tidak dapatditarik kembali, juga akan menjatuhkan reputasi

perusahaan. Untuk itulah maka diperlukanperusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin emisi efek

(underwriter) perusahaan, yang umumnya dalam praktek di Indonesia, dalam penawaran umum perdana praktis

semuapenjaminan emisi di lakukan dengan sistem penjaminan full commitment. Maka peran dan tanggung

jawab underwriter dalam perjanjian full commitment di pasar perdana sangatlah penting.

Peran underwriter dimulai sejak hari pertama emiten berniat menawarkan sahamnyakepada

masyarakat. Peran underwriter mulai dari membantu emiten menyiapkan penawaranumum, melakukan due

diligence, menyiapkan pernyataan pendaftaran, sampai kepada prosespenawaran umum perdana. Underwriter

dalam perjanjian full commitment bertanggung jawabatas sisa efek yang tidak terjual, sesuai dengan ketentuan

dalam kontrak penjaminan emisi efek yang tunduk kepada UUPM dan KUH Perdata.

Adapun kategori penyimpangan oleh underwriter pada proses penawaran umum perdana,antara lain:

masalah penjatahan saham yang dapat berakibat pada benturan kepentingan (conflict of interest), manipulasi

harga dalam upaya stabilisasi, dan penyimpangan bentuk penjaminanemisi oleh underwriter dan emiten. Akibat

hukum yang dikenakan terhadap ketiga kategori penyimpangan ini ditentukan dalam UUPM dan PP No. 45

Tahun 1995, yaitu berupa sanksiadministratif dan denda. Mengenai perselisihan antara para pihak dalam

perjanjian penjaminanemisi efek, akan diselesaikan secara musyawarah, jika tidak tercapai persesuaian paham,

makadiajukan ke Pengadilan Negeri atau diselesaikan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia(BAPMI)



11

E. Right Issue (Hak memesan efek terlebih dahulu)1. Pengertian dan Tujuan Right IssueRight issue lebih dikenal dengan istilah hak memesan efek terlebih dahulu yaitu hak yang

melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek

baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum

ditawarkan kepada Pihak lain. Ketika terjadinya right issue maka pemegang saham lama

(existing shareholder) memiliki hak terlebih dahulu (pre-emptive right) atas saham baru yang

dikeluarkan perusahaa, biasanya ditawarkan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar

menurut perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham lama.

Hak memesan efet terlebih dahulu bersifat hak tersebut wajib dapat dialihkan, bilapemegang saham lama tidak menggunakan haknya, maka ia dapat menjual haknya di bursa

pada jadwal yang telah ditentukan namun jika pemegang saham tidak melaksanakan haknya

maka konsekuensinya adalah porsi kepemilikannya menjadi terdilusi (berkurang) karena

penambahan saham perusahaan tidak diikuti oleh penambahan kepemilikan pemegang saham

yang bersangkutan. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu merupakan hak yang dapat dialihkan

dan dibuktikan dengan :

a. catatan pemilikan dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan atau Biro AdministrasiEfek

b. Sertifikat Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dikeluarkan oleh perusahaan untukpemegang saham yang terdaftar pada tanggal tertentu. Sertifikat tersebut wajib tersedia

sebelum dimulai dan selama periode perdagangan

c. kupon yang dapat dilepas dari surat saham; ataud. konfirmasi atau laporan rekening Efek yang diterbitkan oleh Kustodian.

Right issue (HMETD) terkait erat denganPre-emptive Right (hak yang dimiliki oleh

pemegang saham untuk mempertahankan persentase kepemilikannya). Sebagaimana diatur

dalam Peraturan Bapepam No. IX D.1 tentang hak memesan efek terlebih dahulu khususnya

dalam butir 2 disebutkan bahwa Apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran

Umum saham atau Perusahaan Publik bermaksud untuk menambah modal sahamnya, termasuk

melalui penerbitan Waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak



12

Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentase

pemilikan mereka.

Perusahaan melakukan rights issue dengan tujuan memperoleh penambahan modal secara

murah, yang biasanya digunakan untuk ekspansi usaha, akuisisi Perusahaan lain, modal kerja dan

membayar hutang. Beberapa emiten perbankan melakukan right issue untuk memperkuat

struktur modal dan meningkatkan rasio kecukupan modal (CAR). Rights issue memberikan

sentimen positif jika dana yang diperoleh dikembangkan untuk proyek yang menjanjikan imbal

hasil yang tinggi, baik itu proyek investasi baru, akuisisi perusahaan lain atau peningkatan modal

kerja. Tapi kalau cuma untuk bayar utang, hal ini mengirimkan sentimen negatif ke pasar bahwa

manajemen kesulitan untuk membayar utang atau terbebani dengan beban bunga yang tinggi.

Maka imbal hasil bagi investor agak diragukan kalau hasil right issue sekedar untuk bayar utang.

Pada umumnya rights issue dibenci pasar dan dapat menyebabkan penurunan nilai saham.

Lembaga-lembaga yang terkait dalam penawaran umum terbatas (right issue) yaitu

1. Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal)Berdasarkan pasal 5 huruf d Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal,

Bapepam menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta

menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran.

2. Bursa Efek Indonesia (BEI)Sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untukmempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan

memperdagangkan efek diantara mereka (pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1995 tentang Pasar Modal).

3. Lembaga Penyimpanan Dan Penyelesaian (LPP)PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai pihak yang menyelenggarakan jasa

penyimpanan dan penyelesaian yang memenuhi standar internasional dengan tujuan agar

transaksi bursa berjalan teratur, wajar dan efisien dengan menerapkan beberapa hal yaitu:

1. Mengimplementasikan sistem penyelesaian transaksi melalui pemindahbukuan2. Menyediakan layanan lintas batas3. Mengimplementasikan rekomendasi IOSCO, delivery vs payment, dan siklus

penyelesaian transaksi yang lebih pendek.

4. Menyediakan rencana kelangsungan usaha dan fasilitas penanggulangan bencana



13

5. Berpartisipasi dalam pengembangan pasar modal yang likuid dan efesien.Lembaga penunjang Pasar Modal yang berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas

(Right Issue) yaitu:

a. Biro Administrasi Efek, adalah pihak yang berdasarkan kontrak emiten melaksanakanpencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan pembagian

efek.

b. Kustodian, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain,termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek,

dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Profesi penujang pasar modal yang terkait dengan penawaran umum terbatas (right issue)yaitu:

1. Akuntan publik, fungsi utama akuntan public dalam rangka penawaran umum terbatasadalah untuk melaksanakan pemeriksaan (audit) berdasarkan standar audit yang

ditetapkan oleh IAI, dalam hal ini tanggung jawab akuntan public adalah membantu

emiten dalam proses emisinya, yakni berupa penyusunan prospektus dan laporan tahunan,

yang mencakup laporan keuangan audit, disajikan secara jelas serta membantu emiten

dalam memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan dengan mengungkapkan informasi

dan fakta material yang relevan kepada masyarakat.

2. Notaris, ruang lingkupnya yaitu menyusun anggaran dasar para pelaku pasar modal,menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka penawaran umum terbatas serta

membuat berita acara rapat mengenai hal tersebut.

3. Penasehat Hukum, ruang lingkup tugas penasehat hukum dalam rangka penawaran umumterbatas, adalah memberikan pendapat hukum mengenai perseroan (emiten) serta

membantu nasabah dalam melakukan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

4. Penilai, ruang lingkup tugas penilai adalah melakukan penilaian terhadap aktiva tetapperusahaan, menentukan nilai wajar atas suatu aktiva emiten dan menyusun standar kerja

profesi dalam rangka untuk menyeragamkan metode penilaian.



14

2. Pengertian Pre- Emptive Right dan Kaitannya dengan Right IssuePre- Emptive Right merupakan hak yang dimiliki oleh pemegang saham lama untuk

didahulukan dalam mengambil bagian dalam penerbitan saham baru yang dikeluarkan oleh

perseroan ketika ada peningkatan modal ditempatkan (Berdasarkan pasal 33 ayat 1 Undang-

undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dikatakan bahwa paling sedikit 25% dari

modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh), secara proporsional sesuai dengan jumlah

saham yang dimilikinya, jika perusahaan membutuhkan dana melebihi modal dasar, maka

sebelum melakukan penawaran umum terbatas, perusahaan tersebut harus mengubah anggaran

dasarnya dengan menambah modal dasar perusahaan tersebut melebihi dana/modal yang

dibutuhkan oleh perusahaan sehingga dapat melaksanakan right issue.

Pre- Emptive Right diberikan agar pemegang saham lama diberi kesempatan untuk

mempertahankan presentase kepemilikan sahamnya dalam suatu perseroan, dengan tujuan

melindungi pemegang saham dari dilusi nilai dan pengendalian saat saham tersebut diterbitkan.

Pre- Emptive Right menurut Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

menyebutkan bahwa seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahan modal harus terlebih

dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk

klasifikasi saham yang sama dan dalam hal saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan

modal merupakan saham yang diklasifikasinya belum pernah dikeluarkan, yang berhak membeli

terlebih dahulu adalah seluruh pemegang saham sesuai dengan perimbangan jumlah saham yangdimiliki.

Adapun tujuan dari adanya Pre- Emptive Right adalah:

a. Agar pemilik saham lama dapat mempertahankan kekuasaan pengendalian atasperusahaan, pemegang saham lama dapat mencegah manajemen perusahaan untuk

menjual saham baru dengan harga lebih rendah dari harga pasar kepada pemegang

saham baru.

b. Untuk mencegah penurunan nilai kekayaan pemilik saham setelah right issuedilaksanakan, untuk itu pemegang saham harus berhati-hati bila perusahaan

menerbitkan saham baru, karena pemegang saham harus memperhitungkan seberapa

besar dilusi yang dapat terjadi terhadap saham yang dimilikinya.



15

3. Ketentuan Pelaksanaan Right I ssueKetentuan yang diperlukan untuk menambah modal perseroan melalui penerbitan hak

memesan efek terlebih dahulu (right issue) sebagai berikut:

1. Harga pelaksanaan ri ght issuetidak boleh lebih rendah dari nilai nominal.2. Pengumuman oleh perusahaan kepada para pemegang saham

Dalam peraturan Bapepam Nomor IX D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

(HMETD) disebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan RUPS dalam rangka penambahan

modal dengan HMETD, emiten harus telah mengajukan pernyataan pendaftaran dan dokumen

pendukungnya kepada Bapepam dalam bentuk serta mencakup informasi yang ditetapkan dalam

penawaran umum dengan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan peraturan Bapepam

No. IX D.2 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka

penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu, hal ini merupakan pengumuman oleh perusahaan

kepada para pemegang saham yang dilakukan paling selambat-lambatnya 28 hari sebelum

RUPS, adapun informasi yang harus disampaikan antara lain:

a. Nama lengkap Emiten atau Perusahaan Publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks,faksimili, E-mail dan kotak pos;

b. Uraian mengenai Efek yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penerbitan HakMemesan Efek Terlebih Dahulu.

c.

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);d. Tanggal pencatatan pemegang saham yang mempunyai Hak Memesan Efek Terlebih

Dahulu pada Daftar Pemegang Saham atau nomor kupon untuk menentukan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu;

e. Tanggal terakhir dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu denganpemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak berlaku

lagi dan tanggal terakhir pembayaran.

f. Periode perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;g. Harga pelaksanaan Efek;h. Rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham yang ada;i. Tata cara pemesanan Efek;j. Uraian mengenai perlakuan Efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu dalam bentuk pecahan;



16

k. Pernyataan mengenai tata cara pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;l. Tata cara penerbitan dan penyampaian bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu serta

Efek;

m. Nama Bursa Efek tempat diperdagangkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan

saham yang mendasarinya tercatat (jika ada);

n. Rencana Emiten atau Perusahaan Publik untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan

saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu 12 (dua

belas) bulan setelah tanggal efektif;

o. Nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (jika ada);

p. Dampak dilusi dari penerbitan Efek baru;

q. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;

r. Ringkasan analisis dan pembahasan oleh manajemen; dan

s. Informasi tentang tempat Prospektus dapat diperoleh.

Dokumen- dokumen yang dibutuhkan dalam right issueyaitu:

a) Rencana jadwal Penawaran Umum Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;b) Perjanjian yang menetapkan pembelian Efek yang tidak dipesan melalui penawaran Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu (jika ada);

c) Perjanjian perwaliamanatan (jika ada);d)

Perjanjian penanggungan (jika ada);

e) Informasi penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum sebelumnya;f) Laporan Keuangan

1. laporan Akuntan berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan;2. menyajikan laporan keuangan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir terdiri dari:

a. Neracab. laporan laba rugi;c. laporan perubahan Ekuitas;d. laporan arus kas;e. catatan atas laporan keuangan; danf. laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporang. keuangan jika dipersyaratkan, seperti laporan komitmen dan kontinjensi untuk

Emiten atau Perusahaan Publik yang bergerak dalam bidang perbankan. Dalam



17

hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari

dari laporan keuangan terakhir, maka laporan keuangan tahunan terakhir harus

dilengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka

waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dan tanggal laporan

keuangan interim tidak melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;

g) Surat dari Akuntan (comfort letter) sehubungan dengan perubahan keadaan keuanganEmiten atau Perusahaan Publik yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang

diaudit oleh Akuntan.

h) Surat pernyataan dari Emiten atau Perusahaan Publik di bidang akuntansii) keterangan lebih lanjut tentang prakiraan dan atau proyeksi, jika dicantumkan dalam

Prospektus.

j) Kebijakan dividen serta riwayat pembayaran dividen.k) Laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum (sehubungan dengan perubahan yang

terjadi setelah tanggal dikeluarkannya pendapat hukum sebelumnya dan hal yang

berkaitan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum)

l) surat pencabutan pembatasan-pembatasan (negative covenant) yang dapat merugikankepentingan pemegang saham publik dari kreditu

m)Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 tentangBenturan Kepentingan Transaksi Tertentu atau Peraturan Nomor IX.E.2 tentangTransaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama Perusahaan, dalam hal

penggunaan dana untuk ekspansi termasuk pembelian aktiva.

n) Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal sesuai dengan Formulir Nomor IX.C.1-4Lampiran 4 Peraturan Nomor IX.C.1; dan

o) Informasi lain sesuai dengan permintaan Bapepam yang dipandang perlu dalampenelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat

tanpa merugikan kepentingan emiten atau perusahaan publik.

Bapepam dapat memperoleh informasi lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan

Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat

merugikan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik atau Pihak yang terafiliasi seperti:

a. NPWP dari anggota komisaris, direksi dan pemegang saham utama;



18

b. fotokopi KTP dan atau bukti kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia, dan

fotokopi paspor atau tanda bukti lain bagi Warga Negara Asing;

c. fotokopi anggaran dasar para pemegang saham yang bukan perorangan;

d. surat pernyataan yang dibubuhi meterai Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dari anggota

komisaris dan direksi tentang keterlibatan atau tidaknya dalam kasus hukum

e. keterangan lain yang diterima oleh Bapepam dari Pihak yang terlibat dalam suatu

Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang

diwajibkan.

3. Menyediakan prospektus bagi pemegang sahamSelambat-lambatnya 28 hari sebelum RUPS dilaksanakan prospektus yang dikeluarkan

adalah prospektus pendahuluan mengenai penawaran HMETD, bentuk dan isi prospectus harus

sesuai dengan Peraturan Bapepam Nomor IX. D.3. Adapun bentuk dan isi dari prospektus yaitu:

1. nama lengkap Emiten atau Perusahaan Publik, alamat kantor pusat, telepon, teleks,faksimili, E-mail dan kotak pos.

2. Uraian mengenai Efek yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penerbitan HakMemesan Efek Terlebih Dahulu.

3. Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;4. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak memperoleh Hak Memesan Efek

Terlebih Dahulu.

5. Tanggal terakhir dari pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu denganpemberitahuan bahwa hak yang tidak dilaksanakan pada tanggal tersebut tidak

berlaku lagi dan tanggal terakhir pembayaran.

6. Periode perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.7. Harga pemesanan Efek8. Rasio Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas saham yang ada.9.

Tata cara pemesanan Efek

10.Uraian mengenai perlakuan Efek yang tidak dibeli oleh yang berhak dan Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu dalam bentuk pecahan.

11.Pernyataan mengenai tata cara pengalihan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu12.Tata cara penerbitan dan penyampaian bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

serta surat Efek.



19

13.Nama Bursa Efek tempat diperdagangkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahuludan saham yang mendasarinya tercatat (jika ada).

14.Rencana Emiten atau Perusahaan Publik untuk mengeluarkan atau tidakmengeluarkan saham atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham dalam waktu

12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektif.

15.Nama lengkap Pihak yang bertindak sebagai pembeli siaga (jika ada).16.pernyataan berikut dalam huruf cetak besar yang dapat secara langsung menarik

perhatian para pembaca:

a. BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAUTIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN

KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP

PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT

ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

b. EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK BERTANGGUNG JAWABSEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN, DATA, ATAU

LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM

PROSPEKTUS.

17. Pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihak terafiliasidilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidakdiungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten atau

18.Perusahaan Publik; pernyataan bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum, setiap Pihakterafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak

diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Emiten atau

Perusahaan Publik;

19.Pernyataan ringkas dalam huruf cetak besar yang dapat secara langsung menarik perhatianpara pembaca tentang faktor risiko yang material yang mungkin mempunyai dampak

merugikan bagi pemodal; dan

20.Pernyataan ringkas dalam huruf cetak besar yang dapat secara langsung menarikperhatian para pembaca tentang dampak dilusi dari penerbitan efek baru.



20

4. Mengadakan RUPSUntuk mempertimbangkan dan menyetujui alasan-alasan dan rencana penawaran umum

terbatas tersebut, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan yang telah diumumkan

sebelumnya dalam prospektus, sesuai dengan prinsip keterbukaan , hal ini sesuai dengan pasal 41

ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

5. Penelitian atau penelahan oleh BapepamSampai pemberian pernyataan dinyatakan efektif. Pernyataan efektif ini diberikan oleh

Ketua Bapepam. Tahap ini sangat menentukan karena dari sinilah dapat diketahui apakah efek

yang diterbitkan perusahaan dapat ditawarkan kepada masyarakat sebagai pemegang saham atau

tidak. Sebelum dinyatakan efektif, Bapepam melakuka penelahan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku terhadap dokumen-dokumen yang sekurang-kurangnya terdiri dari surat pernyataan

pendaftaran, prospectus dan dokumen lain yang diperlukan sebagai bagian dari pernyataan

pendaftaran. Pernyataan pendaftaran yang diajukan baru dapat menjadi efektif setelah

memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS tentang penawaran HMETD.

Setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif, maka emiten dapat mulai melakukan penawaran

rightnya (pelaksanaan right) sesuai dengan jadwal pelaksanaan penawaran umum terbatas yang

dicantumkan dalam pengumuman rightnya.

4.

Harga Teoritis Akibat Right IssueNilai dari hak memesan efek terlebih dahulu (HMTED) yang sah akan berbeda-beda dari

HMTED yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang

ada pada saat ditawarkan.

Rumus untuk menghitung harga teoretis saham yang melakukan right issue :

Harga Teoretis = ((RSL x KAC) + (RSB x HPL)) / (RSL + RSB)

Dimana:

RSL = Rasio Saham LamaRSB = Rasio Saham Baru

HPL = Harga Pelaksanaan

KAC = Kurs Akhir Cum-Date (Harga Saham pada saat Cum-Date)

Contoh :

Multistrada Arah Sarana Tbk. (MASA) melakukan Right Issue dengan perbandingan 2:1 pada



21

harga pelaksanaan Rp 500 (setiap pemegang 2 saham lama memperoleh hak untuk membeli 1

saham baru diharga Rp500). Yang mendapatkan hak adalah pemegang saham yang tercatat pada

waktu tertentu dan tanggal transaksi pembelian tertentu (masa Cum HMETD). Bila harga pada

Cum HMETD adalah Rp 600 maka harga teoritis pada saat Ex HMETD (perdagangan tanpa

Right) adalah sebagai berikut :

RSL = 2

RSB = 1

HPL = 500

KAC = 600

Harga Teoretis = ((RSL x KAC) + (RSB x HPL)) / (RSL + RSB)

Harga Teoretis = ((2 x 600) + (1 x 500)) / (2 + 1) = Rp 570 (hasil pembulatan)Dengan harga teoritis sebesar Rp 570 berarti terjadi penurunan Rp 30 per saham.

5. PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIHDAHULU

Emiten atau Perusahaan Publik dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan

Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam angka 2

Peraturan Nomor IX.D.1, sepanjang ditentukan dalam anggaran dasar, dengan ketentuan sebagai

berikut:

a. Jika dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, penambahan modal tersebut paling banyak10 % (sepuluh perseratus) dari modal disetor; atau

b. Jika tujuan utama penambahan modal adalah untuk memperbaiki posisi keuanganperusahaan yang mengalami salah satu kondisi sebagai berikut:

1) bank yang menerima pinjaman dari Bank Indonesia atau lembaga pemerintah lain

yang jumlahnya lebih dari 100% (seratus perseratus)dari modal disetor atau kondisi

lain yang dapat mengakibatkan restrukturisasi bank oleh instansi Pemerintah yangberwenang

2) perusahaan selain bank yang mempunyai modal kerja bersih negatif dan

mempunyai kewajiban melebihi 80% (delapan puluh perseratus) dari aset perusahaan

tersebut pada saat RUPS yang menyetujui penambahan modal; atau



22

3) perusahaan yang gagal atau tidak mampu untuk menghindari kegagalan atas

kewajibannya terhadap pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi dan jika pemberi

pinjaman tersebut atau pemodal tidak terafiliasi menyetujui untuk menerima saham

atau obligasi konversi perusahaan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Emiten atau Perusahaan Publik yang akan melakukan penambahan modal tanpa Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib mengumumkan informasi kepada pemegang saham paling

lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS yang antara lain memuat:

1. Mekanisme penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitumelalui Penawaran Umum atau tanpa melalui Penawaran Umum beserta alasannya;

2. Analisis dan pembahasan manajemen perusahaan mengenai kondisi keuanganPerusahaan sebelum dan sesudah penambahan modal tanpa Hak Memesan EfekTerlebih Dahulu serta pengaruhnya terhadap pemegang saham setelah penambahan

modal; dan

3. alasan bahwa penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulumerupakan pilihan terbaik bagi seluruh pemegang saham; dengan memenuhi Prinsip

Keterbukaan.



23

Kasus

Pengungkapan informasi material

Perusahaan Gas Negara

Kasus yang dialami oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang berindikasi bermula pada

jatuhnya dalam penjualan saham dibursaefek. Terjadinya pada periode 12 september 2006

sampai dengan 11 januari 2007. Terdapat indikasi terjadinya pelangaran terhadap peraturan

undang-undang pasar modal pada transaksi penjualan saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Semuanya terjadi bermula dari penurunan secara signifikan harga saham PT Perusahaan Gas

Negara Tbk di Bursa Efek Jakarta, yaitu dari Rp 9.650,00 (harga penutupan pada tanggal 11

januari 2006) menjadi Rp 7.400,00 per lembar saham pada tanggal 12 januari 2007.

Dugaan adanya insider tradingsangat terasa pada saat harga saham PGN anjlok pada

harga Rp 7.400,00. Jatuhnya harga sahamtersebut dilihat tidak wajar, karena merujuk pada harga

sebelumnya Rp 9.650,00 berarti telah jatuh sebanyak 23,36%. Melihat dengan jatuhnya harga

saham dalam penjualan dibursa efek, patut diduga bahwa adanya kesalahan atau pun kesengajaan

dalam hal transaksi yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

Pada masa periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007, yang dimana

telah terjadi penurunan dalam penjualan saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk diduga

dikarenakan adanya tindakan Insider tradingyang dilakukan. Namun, pembuktian terhadapdugaan insider trading tidaklah gampang, membutuhkan waktu yang cukup lama, karena

keterbatasan teknologi yang tertinggal kemajuannya dibandingkan pada perkembangan pasar.

Pada masa periode tersebut, yaitu 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007

terdapat adanya perdagangan saham yangdilakukan oleh para pihak orang dalam perusahaan.

Mereka yang termasuk orang dalam telah melakukan transaksi saham perusahaan PT

Perusahaan Gas NegaraTbk antara lain adalah:

a. Adil Abas sebagai Direktur Pengembangan sebagaimanatercantum dalam laporankeuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tertanggal 31 Desember 2005 dan 31

Desember 2006.

b. W. M. P. Simandjuntak sebagai Direktur Utama sebagaimana tercantum dalamlaporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbktertanggal 31 Desember 2005



24

dan sebagai anggota Komisaris sesuai laporan keuangan tertanggal 31 Desember

2006.

c. Nursubagjo Prijono, sebagai Direktur Pengusahaan sebagaimana tercantum dalamlaporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbktertanggal 31 Desember 2005.

d. Widyatmiko Bapang.e. Iwan Heriawan.f. Djoko Saputro.g. Hari Pratoyo.h. Rosichin.i. Thohir Nur Ilhami.

Selain dugaan terjadinya praktek haram insider tradingpada transaksi saham PT

Perusahaan Gas Negara Tbk, terdapat juga indikasi terjadinya pelanggaran prinsip keterbukaan

informasi yang di lakukan. Penurunan harga saham yang signifikan tersebut sangat erat

hubungannya dengan siaran pers yang dilakukan manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk

sehari sebelum (11 januari 2007). Dalam siaran pers tersebut dinyatakan bahwa terjadikoreksi

atas rencana besarnya volume gas yang akan dialirkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150

MMSCFD menjadi 30 MMSCFD. Dan terdapat Pernyataan bahwa tertundanya gas ini yang

semula akan dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007.Penundaan

proyek komersialisasi pemipaan gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dari Sumatra Selatansampai Jawa Barat dan yang membuat informasi ini berhubungan erat dengan kasus anjloknya

harga saham PGN, yaitu manajemen PT Perusahaan Gas Negara Tbk baru menjelaskan

penundaan komersialisasi gas pada 11 Januari 2007.

Landasan Hukum yang Mengaharuskan Prinsip Keterbukaan dalam Pasar Modal

Keterbukaan ini diharuskan karena pada dasarnya para calon investor (pemodal)

mempunyai hak untuk mengetahui secara detail mengenai segala sesuatu tentang bisnis

perusahaan, di mana mereka akan menempatkan uangnya, maka untuk itu harus dapat dimengerti

bahwa hal tersebut juga merupakan suatutahap dari peralihan dari perusahaan privat

menjadiperusahaan publik, yang merupakan suatu hal yang sangat menantang bagi pemilik dan

manajemennya.



25

Selanjutnya Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-86/PM/1996 dan Peraturan

Nomor X.K.1 menyatakan :

informasi atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi efek atau keputusan

investasi pemodal, antara lain hal-hal sebagai berikut :

a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usahapatungan ;

b. Pemecahan saham atau pembagian deviden saham;c. Pendapatan dari deviden yang luar biasa sifatnya;d. Perolehan atau kehilangan kontrak penting;e. Produk atau penemuan baru yang berarti;f. Perubahan dalam pengendalian atau perubahan pentingdalam manajemen;g. Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang;h. Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material

jumlahnya;

i. Pembelian, atau kerugian penjualan aktiva yang material;j. Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;k. Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan danatau direktur dan komisaris

perusahaan;

l.

Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;m. Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;n. Penggantian wali amanat;o. Perubahan tahun fiskal perusahaan.

Ketentuan tentang prinsip keterbukaan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun

1995 tentang Pasar Modal, Pasal 86 Butir 1 yaitu : Emiten yang pernyataan pendaftarannya

telah manjadi efektif atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada

Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan menyampaikan laporan

kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat

memengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah

terjadinya peristiwa tersebut.



26

Pada pasal 86 butir 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995, mempunyai unsur-unsur,

yaitu :

1. Peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek2. Segera diumumkan selambat-lambatnya pada akhir kerja ke-2 (kedua) setelah

terjadinya peristiwa tersebut

3. Wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam dan masyarakatLandasan Hukum yang Melarang praktek Insider Trading dalam Pasar Modal

Dalam pasal 95, 96, dan 97 UUPM ditentukan bahwa pihak yang mempunyai informasi

orang dalam, baik dia merupakan orang dalam atau bukan dilarang melakukan pembelian atau

penjualan atas efek emitenatau perusahaan publik dimaksud atau perusahaan lain yang

melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Selian itu juga

dilarang mempengaruhipihak lain untuk melakukan pihak lain untuk melakukan pembelian atau

penjualan atas efek yang dimaksud atau memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun

yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau

penjualan atas efek.

Larangan mengenai praktek insider tradingtelah diatur dalam UU Pasar Modal Bab XI,

yang mengatur mengenai Penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam. Aturan

mengenai perdagangan orang dalam diatur dalam pasal 95 sampai dengan pasal 99.

Ringkasan PutusanBadan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengumumkan hasil

pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang

di lakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. (PT PGN), sebagai berikut :

1. Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan pihak-pihak terkaitdengan pelanggaran pasal 86 undang-undang pasar modal jo Peraturan Nomor X.K.1

tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik yang

dilakukan oleh PT PGN.

2. Atas pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal jo. Peraturan Nomor X.K.1yangdilakukan oleh PT PGN ditemukan bukti sebagai berikut :

a. Terdapat keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi atas penundaan proyekpipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN sebanyak 35 hari

3. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka BAPEPAM-LK menetapkan sebagai berikut:



27

a. Sanksi denda sebesar Rp 35.000.000,00 kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbkatas pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal jo. Peraturan Nomor

X.K.1

b. Sanksi denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Direksi PTPGN yang menjabat pada periode bulan juli 2006 yaitu Sutikno, adil abas, Djoko

Pramono, WMP Simanjuntak dan Nursubagjo Prijon

4. Keputusan pengenaan sanksi sebagaimana butir 3 huruf b di atas, didasarkan padapertimbangan sebagai berikut :

a. Segera memberikan kepastian hukum kepada industri Pasar Modal dalam rangkamemelihara kepercayaan publik terhadap Pasar Modal Indonesia

b. Memberikan efek jera kepada pelaku Pasar Modal Khususnya manajemen Emiten,agar lebih cermat dan bertanggung jawab atas kebenaran dari keterangan yang

diberikan kepada publik.

5. Disamping pengenaan sanksi di atas, Bapepam-LK masih melanjutkan pemeriksaanterhadap indikasi adanya perdagangan saham berdasarkan informasi orang dalam yang

diduga dilakukan oleh pihak orang dalam PT.PGN dan pihak-pihak yang terkait dengan

transaksi yang dilakukan oleh perusahaan Efek Anggota Bursa (insider trading).

Ringkasan Putusan

Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan (Bapepam-LK) mengumumkan hasilpemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang

di lakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (persero) Tbk. (PT PGN), sebagai berikut :

6. Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan pihak-pihak terkaitdengan pelanggaran pasal 86 undang-undang pasar modal jo Peraturan Nomor X.K.1

tentang Keterbukaan Informasi yang harus segera diumumkan kepada publik yang

dilakukan oleh PT PGN.

7. Atas pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal jo. Peraturan Nomor X.K.1yangdilakukan oleh PT PGN ditemukan bukti sebagai berikut :

b. Terdapat keterlambatan pelaporan keterbukaan informasi atas penundaan proyekpipanisasi yang dilakukan oleh PT PGN sebanyak 35 hari

8. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka BAPEPAM-LK menetapkan sebagai berikut:



28

c. Sanksi denda sebesar Rp 35.000.000,00 kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbkatas pelanggaran Pasal 86 Undang-undang Pasar Modal jo. Peraturan Nomor

X.K.1

d. Sanksi denda sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Direksi PTPGN yang menjabat pada periode bulan juli 2006 yaitu Sutikno, adil abas, Djoko

Pramono, WMP Simanjuntak dan Nursubagjo Prijon

9. Keputusan pengenaan sanksi sebagaimana butir 3 huruf b di atas, didasarkan padapertimbangan sebagai berikut :

c. Segera memberikan kepastian hukum kepada industri Pasar Modal dalam rangkamemelihara kepercayaan publik terhadap Pasar Modal Indonesia

d. Memberikan efek jera kepada pelaku Pasar Modal Khususnya manajemen Emiten,agar lebih cermat dan bertanggung jawab atas kebenaran dari keterangan yang

diberikan kepada publik.

10.Disamping pengenaan sanksi di atas, Bapepam-LK masih melanjutkan pemeriksaanterhadap indikasi adanya perdagangan saham berdasarkan informasi orang dalam yang

diduga dilakukan oleh pihak orang dalam PT.PGN dan pihak-pihak yang terkait dengan

transaksi yang dilakukan oleh perusahaan Efek Anggota Bursa (insider trading).



29

DAFTAR RUJUKAN

http://kenziesebastian.com/right-issue-dan-cara-menghitungnya/ diakses tanggal 17 Desember

2013.

http://119221-T 25248- Right issue- analisis-Ertri Wianti// diakses tanggal 17 Desember 2013

Peraturan Bapepam Nomor IX A.1-IX 14 tentang IPO.

Peraturan Bapepam Nomor IX D.1Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Kep-26/PM/2003.

Peraturan bapepam nomor ix d.2 Tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi

PernyataanPendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek terlebih dahulu. kep

08/pm/2000.

Peraturan Bapepam Nomor IX D.3 .Pedoman mengenai bentuk dan Isi prospektus dalam rangka

Penerbitan hak memesan efek Terlebih dahulu. Kep-09/PM/2000.

Peraturan Bapepam Nomor IX D.4 . Penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih

dahulu. Kep- /BL/2009.

Pedoman Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No 3 edisi revisi tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas.

Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
http://kenziesebastian.com/right-issue-dan-cara-menghitungnya/http://119221-t/http://119221-t/http://kenziesebastian.com/right-issue-dan-cara-menghitungnya/

11 - laporan keuangan interim, pelaporan emiten beproses ipo laporan yang harus yang harus disiapka...

Documents