laporan akuntabilitas kinerja · 2020. 6. 10. · kepala urusan umum = 1 orang kepala urusan...

201

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN ANGGARAN 201

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN,

AKUNTABULITAS KINERJA, ASPEK KEUANGAN SERTA KEBERHASILAN,

HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.

2014

PENGADILAN AGAMA BANGGAIJLJLJLJL.... KI HAJAR DEWANTARAKI HAJAR DEWANTARAKI HAJAR DEWANTARAKI HAJAR DEWANTARA

PROV. SULAWESI TENGAHPROV. SULAWESI TENGAHPROV. SULAWESI TENGAHPROV. SULAWESI TENGAH

Telp./Fax. 0462 Telp./Fax. 0462 Telp./Fax. 0462 Telp./Fax. 0462

eeee----mail : [email protected] : [email protected] : [email protected] : [email protected]

LAPORAN AKUNTABILITAS

TAHUN ANGGARAN 2014


TUPOKSI, RENCANA STRATEGIS, KINERJA, PENGUKURAN, EVALUASI, ANALISIS


HAMBATAN/MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH.

PENGADILAN AGAMA BANGGAI KI HAJAR DEWANTARAKI HAJAR DEWANTARAKI HAJAR DEWANTARAKI HAJAR DEWANTARA KAB. BANGGAI KAB. BANGGAI KAB. BANGGAI KAB. BANGGAI LAUTLAUTLAUTLAUT

PROV. SULAWESI TENGAHPROV. SULAWESI TENGAHPROV. SULAWESI TENGAHPROV. SULAWESI TENGAH

Telp./Fax. 0462 Telp./Fax. 0462 Telp./Fax. 0462 Telp./Fax. 0462 ---- 21544215442154421544

mail : [email protected] : [email protected] : [email protected] : [email protected]

ANALISIS


LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan

rahmat dan hikmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015

Pengadilan Agama Banggai.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:

355A/SEK/KU.01/11/2014 tanggal 28 Nopember 2014, Perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah

disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014 dan Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2015 ini sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 ini berisikan tentang informasi

pertanggungjawaban kinerja, tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran

yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Banggai Tahun 2014, meskipun jauh dari kesempurnaan

namun kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian

kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan

dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis bagi Pengadilan Pengadilan

Agama Banggai di masa mendatang dalam menjalankan Tupoksinya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja di Tahun yang akan datang

dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Banggai, serta berguna dan

bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi pencari keadilan.

Banggai, 05 Januari 2015

Ketua Pengadilan Agama Banggai

Drs. ANIS ISMAIL NIP 19550522 198103 1 007

LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ................................................................................................................. i

Daftar Isi ........................................................................................................................... ii

Iktisar Eksekutif ................................................................................................................ iii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .................................................................................................. 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi ................................................................................... 1

C. Sistematika Penyajian ....................................................................................... 4

BAB II

:

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019 ......................................................................... 6

1. Visi dan Misi ............................................................................................... 6

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ...................................................................... 7

B. Indikator Kinerja Utama .................................................................................... 7

C. Rencana Kinerja Tahunan…….......................................................................... 8

D. Penetapan Kinerja Tahun 2014.......................................................................... 10

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja .......................................................................................... 12

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja ........................................................................... 14

C. Akuntabilitas Keuangan .................................................................................... 24

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Matriks Renstra 2015-2019

4. RKT 2014

5. PKT 2014

6. SK Tim Penyusun LAKIP

LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - iii

alah satu azas dalam penerapan tata kepemerintahan yang baik adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada

suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja

(LAKIP) Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2014 ini disusun. LAKIP ini menyajikan

capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai selama tahun 2014 yang merupakan

pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No.7 Tahun 1999 memang

mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LAKIP ini

juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka

peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LAKIP Tahun 2014 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja

Pengadilan Agama Banggai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat

Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan Pengadilan Agma Banggai Sebagai

Lembaga Peradilan yang Agung melalui kekuasaan kehakiman, serta mendapatkan kepercayaan

publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya

rendah bagi masyarakat yang berada di wilayah kepulauan dan perbatasan, dengan jumlah puluhan

pulau kecil dengan transportasi jangkauan yang sulit, tetapi Pengadilan Agama Banggai Kepulauan,

dengan dana DIPA yang terbatas serta sumber daya Manusia yang sangat terbatas, berupaya mampu

menjawab panggilan pelayanan publik.

SIKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP PA. BANGGAI 2014 Halaman - 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Banggai dalam

melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat

Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 677-1/SEK/01/SK/XII/2014 tentang

Penyampaian Lakip 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014, Pengadilan Agama

Banggai yang berada pada Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara

sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya

dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang

dipercayakan kepada publik.

Untuk itulah Pengadilan Agama Banggai membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan UU Nomor 48 Tahun 2009 Pengadilan Agama Banggai merupakan

Lembaga Peradilan Tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung RI sebagai

pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna

menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Banggai sebagai kawal depan (voorj

post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan


menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, mengenai perkara perdata

tertentu diatur oleh Undang-undang.

Adapun tugas pokok dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi di atas adalah

sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua ( Pimpinan Pengadilan Agama )

• Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat-

surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim

untuk diselesaikan.

• Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkahlaku Hakim,

Panitera/Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi

peradilan di daerah hukumnya.

• Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

• Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera/Sekretaris

• Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil

Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian

tekhnis Pengadilan Agama Banggai.

• Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu

Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.

• Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata yang diterima di Kepaniteraan.

• Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

• Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta,

buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang

bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.


• Sekretaris bertugas menyelenggarakan administarsi umum, mengatur tugas Wakil

Sekretaris, Kepala Urusan Kepegawaian, Umum dan Keuangan, serta seluruh

pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Banggai.

• Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan

anggaran.

• Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan

pemanfaatan Barang Milik Negara ( BMN ).

4. Wakil Panitera membantu Panitera dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi

Perkara sesuai dengan pola Bindalmin dan mengkoordinir tugas-tugas Panitera Muda

Gugatan, Permohonan dan Hukum.

5. Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi

Umum/Kesekretariatan dan mengkoordinir tugas-tugas Kepala Urusan Umum,

Kepegawaian dan Keuangan.

Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Banggai Seluruhnya berjumlah 16 (enam belas)

orang terdiri dari :

a. Jumlah Pegawai Menurut Golongan :

Tenaga Honorer = 6 Orang

Golongan I = - Orang

Golongan II = 3 Orang

Golongan III = 13 Orang

Golongan IV = 1 Orang

b. Jumlah Tenaga Teknis dan Non Teknis

Ketua ,Wakil Ketua dan Hakim = 5 Orang

Panitera / Sekretaris = 1 Orang

Wakil Panitera = 1 Orang

Panitera Muda Gugatan = - Orang

Panitera Muda Permohonan = - Orang

Panitera Muda Hukum = 1 Orang

Panitera Pengganti = - Orang

Jurusita = 1 Orang

Juru Sita Pengganti = 3 Orang


c. Jumlah Pejabat Struktural

Wakil Sekretaris = 1 Orang

Kepala Urusan Umum = 1 Orang

Kepala Urusan Kepegawaian = - Orang

Kepala Urusan Keuangan = 1 Orang

C. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan

Agama Banggai selama tahun 2014 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAKIP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan,

Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi serta Sistematika Penulisan.

- Bab II. Rencana Strategis, dijelaskan mengenai Rencana Strategi dan Rencana Kinerja.

Disini akan dijelaskan Tujuan dan Sasaran, Strategi, Program dan Kegiatan serta Indikator

Kinerja Penetapan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, yang akan dilaksanakan dalam rangka

pencapaian Visi dan Misi Pengadilan Agama Banggai Tahun 2010-2014.

- Bab III. Akuntabilitas Kinerja, diuraikan Hasil Pengukuran Kinerja, Evaluasi serta

Analisis Akuntabilitas Kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis

keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta

langkah-langkah antisipatif yang diambil.

- Bab IV . Penutup, mengemukakan tujuan secara umum tentang Keberhasilan dan

Kegagalan, Permasalahan dan Kendala Utama yang berkaitan dengan Kinerja Pengadilan

Agama Banggai serta Strategi Pemecahan Masalah yang akan dilaksanakan di tahun

mendatang.

- LAMPIRAN-LAMPIRAN




3. Rencana Kinerja Tahun 2014

4. Penetapan Kinerja Tahun 2014

5. Matriks Rencana Strategis 2015 - 2019

6. SK. Tim Penyusun Laporan LAKIP


BAB II

PERENCANAAN

DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

Rencana Strategis Pengadilan Agama Banggai Tahun 2015 – 2019 merupakan

komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan

terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan

terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas

dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan

tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Banggai diselaraskan denga arah kebijakan dan

program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang

telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 –

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman

dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam

mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

1. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang

diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama

Banggai...

Adapun visi dari Pengadilan Agama Banggai,adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Banggai sebagai Lembaga Peradilan

Agama Tingkat Pertama yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Banggai menetapkan misi yang

menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan

pelayanan pada masyarakat dengan jalan mengikutkan Pengawai Pengadilan Agama

Banggai sebagai peserta bimtek yustisial dan non yustisial

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan Intern yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien


5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu

sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi Pengadilan Agama Banggai

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai adalah sebagai

berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Banggai dapat memenuhi butir 1 dan 2 di

atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Banggai

adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

B. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Banggai

Pengadilan Agama Banggai telah menetapkan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK.

Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor: W.19-A8/46/OT.01.2/I/2014 tanggal 2 Januari 2014,

dapat dilihat sebagai berikut :

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Meningkatnya penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang diselesaikan

b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- CT

- CG


- Lainya

d. Persentase perkara yang diselesaikan:

- CT

- CG

- Lainya

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 6 bulan

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu lebih dari 6 bulan

Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

- Banding

- Kasasi

- Peninjauan Kembali

Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan

tepat waktu, tempat dan para pihak

d. Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat

e. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

f. Persentase responden yang puas terhadap proses

peradilan

Peningkatan aksesibilitas

masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan

cara sidang keliling

Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara

perdata yang berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

C. Rencana Kinerja Tahun 2014

No

Sasaran

Indikator Kinerja Utama

Target

1. Peningkatan penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang

diselesaikan

b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan:

- CT

- CG

- LAINNYA

c. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka

50%

90%

90%

100%



d. Persentase perkara yang



100%

100%

2. Peningkatan aksesibilitas

putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum:

- Verzet

- Banding

- Kasasi


100%

99%

100%

100%

3. Peningkatan efektifitas


perkara

a. Persentase berkas perkara

yang diajukan kasasi yang


b. Persentase berkas perkara

yang diajukan PK yang


c. Persentase berkas yang

diregister dan siap


d. Persentase penyampaian relaas

pemberitahuan isi putusan

tepat waktu, tempat dan para

pihak

e. Persentase penyitaan tepat

waktu dan tempat

f. Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara

g. Persentase responden yang

puas terhadap proses peradilan

100%

100%

100%

100%

100%

-

100%


masyarakat terhadap

peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara

sidang keliling

100%

100%

5. Peningkatan kualitas SDM a. Prosentase pegawai yang lulus

diklat teknis

b. Prosentase pegawai yang lulus

diklat non yudisial

100%

100%

6. Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi

atas putusan perkara perdata

tertentu yang berkekuatan hukum

tetap yang ditindaklanjuti

100%


7. Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

b. Persentase temuan hasil

pemeriksaan internal/eksternal

yang ditindaklanjuti.

100%

100%

D. Penetapan Kinerja Tahun 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan

kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai

wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran Pengadilan Agama Banggai, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Banggai, sebagai berikut:

Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Agama Banggai

No

Kinerja Utama

Indikator Kinerja

Target

1. Meningkatnya penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang berhasil

dengan perdamaian

10%

b. Persentase sisa perkara yang

diselesaikan

- CT

- CG

- Lainya

100%

100%

100%

c. Persentase perkara yang

diselesaikan

- CT

- CG

- Lainya

90%

95%

95%


diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 5 bulan

100%

e. Persentase perkara yang

diselesaikan dalam jangka waktu

lebih dari 5 bulan

0%

2. Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim




- Verzet

- Banding

- Kasasi


-

1%

-

-

3. Peningkatan efektifitas


perkara

a. Persentase berkas yang diajukan

kasasi dan PK yang disampaikan

secara lengkap

-

b. Persentase berkas yang diregister

dan siap didistribusikan ke Majelis

100%

c. Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak.

100%

d. Prosentase penyitaan tepat waktu

dan tempat

-

e. Ratio Majelis Hakim terhadap

perkara

100%

f. Persentase responden yang puas

terhadap proses peradilan

-


masyarakat terhadap peradilan

(acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang

diselesaikan

100%

b. Persentase perkara yang dapat

diselesaikan dengan cara sidang

keliling

100%

5. Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilan.

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

-

6. Meningkatnya kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan masyarakat

yang ditindaklanjuti

-


pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

100%


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang

tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah

proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu

metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk

memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen

untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2014, dilakukan

dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian

terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam Tahun 2014 ini. Rincian tingkat

capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

1. Meningkatnya

penyelesaian

perkara

a. Persentase mediasi yang

diselesaikan

166 59 35,54%

b. Persentase mediasi yang

menjadi perdamaian

59 4 6,77

c. Persentase sisa perkara

yang diselesaikan

- CT

- CG

- Lainya

12

2

10

-

12

2

10

-

100%

100%

100%

-


diselesaikan

- CT

- CG

- Lainya

58

99

9

52

85

9

89,65%

85,85%

100%

e. Persentase perkara yang



166 147 88,55%


f. Persentase perkara yang



0 0 0

2. Peningkatan

aksepbilitas

putusan Hakim



- Banding

- Kasasi


1

-

-

1

-

-

100%

-

-

Peningkatan

efektifitas

pengelolaan

penyelesaian

perkara

a. Persentase berkas yang

diajukan kasasi dan PK

yang disampaikan secara

lengkap

- - -

b. Persentase berkas yang

diregister dan siap


166 166 100%

c. Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas

putusan tepat waktu, tempat

dan para pihak.

166 166 100%

d. Prosentase penyitaan tepat

waktu dan tempat

- - -

e. Ratio Majelis Hakim

terhadap perkara

166 166 100%

f. Persentase responden yang

puas terhadap proses

peradilan

- - -

4. Peningkatan

aksesibilitas

masyarakat

terhadap

peradilan (acces

to justice)

a. Persentase perkara prodeo

yang diselesaikan

b. Persentase perkara yang

dapat diselesaikan dengan

cara sidang keliling

5. Meningkatnya

kepatuhan

terhadap

putusan

pengadilan.

Persentase permohonan

eksekusi atas putusan perkara

perdata yang berkekuatan

hukum tetap yang

ditindaklanjuti

6. Meningkatnya

kualitas

pengawasan

a. Persentase pengaduan

masyarakat yang

ditindaklanjuti

- - -


pemeriksaan eksternal yang

ditindaklanjuti.

4 4 100%


B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Banggai Tahun 2014 mengacu pada indikator

kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah

ditetapkan. Pada akhir Tahun 2013, Pengadilan Agama Banggai. telah melaksanakan seluruh

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang

ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1. Meningkatnya Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran

Target

Realisasi

Capaian

%

a. Persentase mediasi yang diselesaikan 166 59 35,54%

b. Persentase mediasi yang menjadi akta

perdamaian

59 4 6,77%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

- CT

- CG

- Lainya

2

10

-

2

10

-

100%

100%

-

d. Persentase perkara yang diselesaikan:

- CT

- CG

- Lainya

56

100

10

51

86

10

91,07%

86%

100%

e. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

166 147 85,55%

f. Persentase perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

- - -

� Persentase Mediasi Yang Menjadi Perdamaian

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tentang Mediasi perkara

gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan Agama harus melalui proses mediasi agar

perkara yang didaftarkannya dapat diselesaikan diluar persidangan.

Pada Tahun 2014 pengadilan Agama Banggai menerima gugatan perkara perdata

sebanyak 166 perkara dari jumlah gugatan perkara perdata tersebut bila para pihak hadir

maka diupayakan dengan jalan mediasi, dan perkara yang dapat dilaksanakan mediasi 59

perkara dan yang menjadi perdamaian hanya 4 perkara. Hal ini dikarenakan perkara

gugatan perdata yang masuk hanya sebagian kecil yang dapat diselesaikan secara mediasi

dan menjadi perdamaian kedua belah pihak.


Adapun hal-hal yang membuat penyelesaian secara mediasi tidak tercapai, sebagai

berikut:

1. Bahwa semua perkara yang masuk telah melalui proses Perdamaian di tingkat desa dan

KUA Kecamatan

2. Bahwa salah satu pihak berkeras untuk didamaikan walaupun pihak lain masih ingin

didamaikan

3. Bahwa alasan untuk berperkara karena tidak ada keharmonisan.

Sebagai bahan perbandingan perkara gugatan perdata yang menjadi perdamaian

sebagai berikut:

Perkara Capaian Tahun

2014 2013 2012

Mediasi 4 3 1

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada

perkara gugatan perdata yang menjadi perdamaian dari capaian tahun 2012 dengan capai

tahun 2012 sebanyak 1 % dan capai tahun 2013 sebanyak 6,81 % dengan capaian Tahun

2014 sebanyak 6,77%.

� Persentase sisa perkara yang diselesaikan:

• Perkara yang masuk tahun 2012 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut

merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya, penyebab

adanya sisa perkara karena adanya perkara yang masuk pada bulan Desember 2012

dan baru disidangkan pada Tahun 2013, sedangkan yang masuk di bawah bulan

desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam tahapan, replik,

duplik, pembuktian/saksi.

Sisa perkara gugatan perdata Tahun 2013 sebanyak 10 perkara dan pada Tahun

2014 diselesaikan seluruhnya sebanyak 10 Perkara sehingga capaiannya 100%.

Penyelesaian perkara Tahun 2013 yang diselesaikan pada Tahun 2014

mencapai target yang ditetapkan yaitu 100 % menunjukan bahwa sistem kerja yang

berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Banggai telah berjalan dengan baik dan

lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai pada tahun

berikutnya.


Sebagai bahan perbandingan persentase sisa perkara gugatan perdata yang

diselesaikan, sebagai berikut :

Perkara

Tahun

2012

Capaian %

2013

Capaian %

2014

Capaian %

Sisa Perkara

- CT

- CG

- Lainya

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja

pada sisa perkara yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan capaian tahun

2012 sebanyak 100% dan capai tahun 2013 sebanyak 100% dengan capaian Tahun

2014 sebanyak 100 %.

• Persentase perkara yang diselesaikan:

- Perkara Cerai Talak

Perkara cerai talak yang masuk pada Tahun 2014 sebanyak 46 perkara, diselesaikan

sebanyak 44 perkara dan sisa 2 perkara capaiannya 95,65%.

Keadaan Perkara Gugatan Perdata di Pengadilan Agama Banggai Cerai Talak

Tahun 2014

No Bulan Sisa Awal

Bulan Masuk Putus

Sisa Akhir

Bulan

1. Januari 2 7 1 8

2. Pebruari 8 8 3 13

3. Maret 13 7 6 14

4. April 14 6 6 14

5. Mei 14 3 5 12

6. Juni 12 4 5 11

7. Juli 11 1 5 7

8. Agustus 8 4 5 7

9. September 7 7 5 9

10. Oktober 9 3 3 9

11. Nopember 9 6 5 10

12. Desember 10 0 5 5

Jumlah 2 56 53 5

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara

yang masuk akhir Tahun 2013 dan baru disidangkan pada Tahun 2013, sedangkan yang


masuk di bawah bulan desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih dalam

tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan Panitera

Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan.

Sebagai bahan perbandingan persentase perkara gugatan perdata yang

diselesaikan, sebagai berikut:

B

e

berdasarkan data tersebut di atas adanya peningkatan akuntabilitas kinerja pada

persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan

capai tahun 2012 sebanyak 91,48% dan capaian tahun 2013 sebanyak 95,65% dengan

capaian Tahun 2014 sebanyak 91,07 %.

- Perkara Cerai Gugat

Perkara cerai gugat yang masuk pada Tahun 2013 sebanyak 96 perkara, diselesaikan

sebanyak 75 perkara sedangkan perkara yang dicabut untuk cerai gugat sebanyak 11

Perkara dan sisa 10 perkara capaiannya 86,67%.

Keadaan Perkara Gugatan Perdata Di Pengadilan Agama Banggai Cerai Gugat

Tahun 2013

No Bulan Sisa Bulan

Ini Masuk Putus

Sisa Akhir

Bulan

1. Januari 10 12 7 15

2. Pebruari 15 12 10 17

3. Maret 17 14 11 20

4. April 20 5 9 16

5 Mei 16 7 6 17

6 Juni 17 7 6 18

7 Juli 18 3 6 15

8 Agustus 15 5 7 13

9 September 13 10 11 12

10 Oktober 12 7 8 11

11 Nopember 11 10 5 16

12 Desember 16 8 10 14

Jumlah 10 100 96 14

Adapun penyebab belum tercapainya target sasaran ini karena banyak perkara

yang masuk akhir Tahun 2014 dan baru disidangkan pada Tahun 2015, sedangkan

Perkara

2012 2013 2014

masuk Selesai Capaian

% Masuk selesai

Capaian

% Masuk Selesai

Capaian

%

Cerai

talak

47 43 91,48 46 44 95,65 56 51 91,07


yang masuk di bawah bulan Desember masih dalam taraf pemeriksaan ada yang masih

dalam tahapan, replik, duplik,pembuktian/saksi serta jumlah Majelis Hakim dan

Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus

diselesaikan.


diselesaikan, sebagai berikut:

B

e


pada jumlah perkara, yang diselesaikan terjadi penurunan persentase perkara gugatan

perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2013 sebanyak

97,72 % dan capai tahun 2012 dengan capaian sebanyak 95,74 Tahun 2014 sebanyak

89,58 %.

- Penyelesaian Perkara Lainnya

Perkara Lainnya yang masuk pada Tahun 2014 sebanyak 9 perkara, diselesaikan

sebanyak 9 perkara dan sisa 0 perkara capaiannya 100%.

Keadaan Perkara Gugatan Perdata Di Pengadilan Agama Banggai Lainya

Tahun 2014

No Bulan Masuk Putus Sisa

1. Januari 1 - 1

2. Pebruari - 1 0

3. Maret - - -

4. April 1 - 1

5 Mei 1 - 2

6 Juni 1 1 2

7 Juli 1 - 3

8 Agustus - 1 2

9 September 1 2 1

10 Oktober 3 1 3

11 Nopember 1 2 1

12 Desember - 2 -

Jumlah 10 10 0

Perkara

2012 2013 2014

masuk selesai Capaian

% Masuk selesai

Capaian

% Masuk Selesai

Capaian

%

Cerai

Gugat

96 86 89,58 96 75 78,12 100 86 86


Adapun tercapainya target sasaran ini karena tidak banyak perkara yang masuk

Tahun 2014 dan Perkaranyapun perkara perkara yang seder hana dan masuknya bukan

pada akhir Tahun 2014, sedangkan yang masuk di bawah bulan Desember serta

jumlah Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sedikit dibandingkan dengan jumlah

perkara yang harus diselesaikan berbanding tak seimbang sehingga panitera siding

harus bekerja ekstra dalam menyelsaikan tugas.


diselesaikan, Perkara lainya sebagai berikut:

B

e


persentase perkara gugatan perdata yang diselesaikan dari capaian tahun 2011 dengan

capai tahun 2012 sebanyak 100% dan capaian tahun 2013 sebanyak 100% dengan capaian

Tahun 2014 sebanyak 100 %.

� Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan.

Berdasarkan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara harus diputus

dan diselesaikan dalam waktu lima bulan, dengan ada batas waktu dalam penyelesaian

perkara yaitu maksimal 5 bulan setelah perkara diterima apabila lebih dari 5 bulan maka

perkara tersebut dianggap perkara sisa.

Keadaan Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu

maksimal 5 bulan


1. Januari 20 - 20

2. Pebruari 20 10 30

3. Maret 21 17 34

4. April 12 15 31

5 Mei 11 11 31

6 Juni 12 12 31

7 Juli 5 11 25

8 Agustus 9 12 22

9 September 18 18 22

10 Oktober 13 12 23

Perkara

2011 2012 2013

Masuk selesai Capaian

% Masuk selesai

Capaian

% masuk Selesai

Capaian

%

Lainnya

4 4 100 5 5 100 9 9 100


11 Nopember 17 12 28

12 Desember 8 17 19

Jumlah 166 147 19

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa perkara yang diselesaikan dalam

jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 146 perkara dan yang tidak dapat diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 5 bulan sebanyak 19 capaianya 88,48%.

Hal ini dikarenakan :

1. Agama Banggai menerima perkara yang sederhana

2. Agama Banggai menerima perkara kurang lebih 100-200 setiap tahun

3. Bahwa masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai adalah

masyarakat Pesisir Pantai dan Kepulauan.

Sebagai bahan perbandingan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka

waktu maksimal 5 bulan, sebagai berikut:

Perkara

Tahun

2012

Capaian %

2013

Capaian %

2014

Capaian %

Perkara kurang 5 bulan

93,93

91,83

88,48


perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan yang diselesaikan dari

capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2012 sebanyak 93,93 % dan capai tahun 2013

dengan capaian sebanyak 91,83 Tahun 2014 sebanyak 88,48 %.

� Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan.

Keadaan Perkara Yang Diselesaikan Dalam Jangka Waktu

Lebih Dari 5 Bulan


1. Januari - - -

2. Pebruari - - -

3. Maret - - -

4. April - - -

5. Mei - - -

6. Juni - - -


7. Juli - - -

8. Agustus - - -

9. September - - -

10. Oktober - - -

11. Nopember - - -

12. Dessember - - -

Jumlah - - -

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan sebanyak 0 perkara dan capaianya 0 %.

Hal ini dikarenakan :



3. Bahwa masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai adalah

masyarakat Pesisir Pantai dan Kepulauan sehingga keinginan untuk mendukung

bejalannya persidangan agar cepat selesai.

Sebagai bahan perbandingan Persentase yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5

bulan, sebagai berikut:

Perkara

Tahun

2011

Capaian %

2012

Capaian %

2013

Capaian %

Perkara lebih dari 5 bulan

0

0

0


perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang diselesaikan dari

capaian tahun 2012 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0 % dan capai tahun 2013 dengan

capaian sebanyak 0 % Tahun 2014 sebanyak 0 %.

Sasaran 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

No

Sasaran

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

(%)

2. Peningkatan

aksebilitas

putusan Hakim

Persentase perkara

yang tidak

mengajukan upaya

hukum:

- Banding

- Kasasi

1 %

0 %

1%

0%

100%

0%


-Peninjauan Kembali 0 % 0% 0%

� Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

� Banding.

• Pada Tahun 2014 jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama 165 dan

diputus sebanyak 146 perkara, terdiri dari:

- Perkara gugatan Cerai talak yang diputus sebanyak 100 perkara.

- Perkara cerai gugat yang diputus sebanyak 56 perkara

- Perkara lainnya yang diputus sebanyak 9 perkara

Dan yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 1% perkara dan yang

tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 99% perkara.

Adapun hal - hal yang tidak mengajukan upaya hukum sebagai berikut:



3. Bahwa masyarakat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai

adalah masyarakat Pesisir Pantai dan Kepulauan

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum

banding sebagai berikut:

Perkara

Tahun

2012

Capaian %

2013

Capaian %

2014

Capaian %

Perkara Banding

Nihil

Nihil

1


pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun

2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0 % dan capai tahun 2013 dengan capaian

Tahun 2014 sebanyak 1 %

� Kasasi



- Perkara gugatan Cerai talak yang diputus sebanyak 56 perkara.


- Perkara lainnya yang diputus sebanyak 9 perkara


dan yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 0% perkara dan yang tidak

mengajukan upaya hukum sebanyak 100% perkara.


1. Pengadilan Agama Banggai menerima perkara yang sederhana

2. Pengadilan Agama Banggai menerima perkara kurang lebih 100-200 setiap tahun


adalah masyarakat Pesisir Pantai dan Kepulauan.

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Kasasi sebagai berikut:

Perkara

Tahun

2012

Capaian %

2013

Capaian %

2014

Capaian %

Perkara Kasasi

Nihil

Nihil

Nihil


pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dari capaian tahun

2011 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0 % dan capai tahun 2013 dengan capaian

Tahun 2014 sebanyak 0 %

� Peninjauan Kembali



- Perkara gugatan cerai talak yang diputus sebanyak 56 perkara.


- Perkara lainnya yang diputus sebanyak 9 perkaya

dan yang mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali sebanyak 0% perkara

dan yang tidak mengajukan upaya hukum sebanyak 100% perkara.





adalah masyarakat Pesisir Pantai dan Kepulauan

Sebagai bahan perbandingan putusan perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Penijauan kembali sebagai berikut:


Perkara

Tahun

2012

Capaian %

2013

Capaian %

2014

Capaian %

Perkara Peninjauan

kembali

Nihil

Nihil

Nihil


pada putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dari capaian tahun

2012 dengan capai tahun 2012 sebanyak 0 % dan capai tahun 2013 sebanyak 0%

dengan capaian Tahun 2014 sebanyak 0 %

C. Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran

Pencapaian Sasaran Aspek Keuangan.

1. Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )

Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang

dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs,

outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator;

menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja

kegiatan, menghitung rencana dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya.

Pada Tahun 2014 Satuan Kerja Pengadilan Agama Banggai mempunyai 2 (dua)

Program Kegiatan dalam DIPA 01 dan 3 Program kegiatan pada DIPA 04 semuanya sudah

direalisasikan.

Berdasarkan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014 maka dapat

diuraikan sebagai berikut :

a. Pembayaran Gaji /Honor/Tunjangan, terselengaranya operasional dan pemeliharaan

perkantoran kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana tingkat

capaian kelompok indikator input 98,90%, output 100%, dan outcome 100%.


b. Pelaksananaan tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada Mahkamah Agung dan

peradilan dibawahnya. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian

rencana tingkat capaian kelompok indikator input 99,72%, output 99,72% dan outcome

99,72%.

c. Pelaksanaan Program Perkara Prodeo dan Sidang Keliling untuk menjangkau segenap

lapisan masyarakat. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan pencapaian rencana

tingkat capaian kelompok indikator input 92,34%, output 92,34% dan outcome

92,34%.

Untuk lebih jelas akan diuraikan melalui matrik pengukuran kinerja kegiatan tahun

2013

Tabel Pengukuran Kinerja Kegiatan

No. Sasaran

Kinerja

Indikator

Kinerja Target Anggaran Realisasi

Capaia

n

1. Peningkatan

Penyelesaian

Administrasi

Perkara dan

Sidang Keliling

a. Prosentase

Peningkatan

penyelesaian

perkara

b. Penyelesaian

administrasi

perkara

c. Sidang Keliling

d. Prosentase

perkara yang

belum

diselesaikan

166

perkara/

100%

166

perkara

2 Lokasi

9 perkara

18.780,000

-

17.500.000

147 Perkara

147 perkara

17.170.000

91,83 %

13,36%

98,11%

8,1%

2. Peningkatan

Tertib

Administrasi

Perkara

a. Jumlah berkas

perkara yang

diterima,

disidangkan

b. Berkas Perkara

yang diputus

dan yang

diminutasi

166

Perkara

166

berkas

147 Perkara

147 perkara

91,55

3. Peningkatan

Kualitas SDM

a. Prosentase

pegawai yang

mengikuti

Diklat Bintek

tehnik yudisial

5 Peg

Anggaran

PTA


b. Prosentase

Pegawai yang

mengikuti

Diklat/bintek

non yudisial

6 peg

Anggaran

PTA

4. Peningkatan

kwalitas

Pengawasan

a. Prosentase

Pengawasan

Regular

Terhadap

Pelaksanaan

Tupoksi Satker

b. Proses temuan

yang ditindak

lanjuti

100%

4

-

-

4

-

100%

5. Peningkatan

Aksessibilitas

Masyarakat

Terhadap

Peradilan

(acces to

justice)

Prosentase proses

penyelesaian

perkara yang

dapat

dipublikasikan

100%

(147

perkara)

6. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Peradilan

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Peradilan

- - - -

Pada dasarnya setiap tahun anggaran Pengadilan Agama Banggai selalu

melaksanakan program-program pokok dan sasaran kinerja kegiatan yang tertuang dalam 2

(dua) DIPA Pengadilan Agama Banggai Nomor : 005-01.2.652123/2013, atau disebut

DIPA 01 tanggal 05 Desember 2012, dengan total pagu sebesar Rp. 2.456.198.000. -

Sedangkan dalam pagu 04 dengan Nomor DIPA : 005-04.2.652123/2012, tanggal 5

Desember 2013 Pengadilan Agama Banggai mendapat dana Rp. 18.780.000 dengan

realisasi sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini :


Tabel DIPA 01

N

o Program Uraian

Indikator

Kinerja Rencana Realisasi Capaian Ket

1.

Program Dukungan

Manajemen dan

Pelaksanaan

Tugas Teknis

Lainnya

Mahkamah Agung

1. Pembayaran

Gaji dan

Tunjangan

- Input

Dana yang

tersedia

1,502,880,000 1,486,020,904 98,90%

- Output

Pembayaran

Gaji dan

Tunjangan

Pegawai

12 2,268,173,465

- Outcome

Kesejahteraan

Pegawai

100 % 98,90% 98,90%

- Benefits

Kinerja

semakin

meningkat

100% 98,90% 98,90%

- Impact

Tugas

diselesaikan

dengan baik

100% 98,90% 98,90%

2. Perawatan

Gedung

Kantor

- Input

Dana yang

tersedia

17,900,000 17,900,000 100.00%

- Output

Terlaksananya

Perawatan

Gedung dan

Halaman

Kantor

925

- Outcome

Gedung dan

Halaman

Kantor

Terawat

dengan Baik

100

- Benefits

Kenyamanan

Dalam Bekerja

100

- Impacts

Pelayanan

pada

Masyarakat

Meningkat

100

3. Pemeliha-

raan

Peralatan

- Input

Dana yang

Tersedia

39,150,000 39,148.500, 100.00%


Kantor

- Output

Terpenuhinya

Perawatan

Peralatan

Kantor

- Outcome

Terpakainya

Kembali

Peralatan

Kantor yang

Rusak

100.00%

- Benefits

Kegiatan

kantor lancar

100.00%

- Impacts

Kinerja

Meningkat

100.00%

4. Pemeliha-

raan

Kendaraan

Dinas Roda 4

- Input

Dana yang

tersedia

18,000,000 18,000,000 100%

- Output

Terlaksananya

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas Roda 4

1

- Outcome

Terawatnya

Kendaraan

Dinas Roda 4

100%

- Benefits

Kelancaran

Aktifitas Kerja

100%

- Impacts

Kinerja

Meningkat

100%

5. Pemeliha-

raan

Kendaraan

Dinas Roda 2

- Input

Dana yang

Tersedia

9,600,000 9,600,000 100.00%

- Output

Terlaksananya

Pemeliharaan

Kendaraan

Dinas Roda 2

3

- Outcome

Terawatnya

Kendaraan

Dinas Roda 2

100.00%

- Benefits

Kelancaran

Aktifitas Kerja

100.00%

- Impacts

Kinerja

Meningkat

100.00%

6. Langganan

Daya dan

Jasa

- Input

Dana yang

Tersedia

13,800,000 12,866,661 93,23%


- Output

Terlaksananya

Langanan

Daya dan Jasa

12 bln

- Outcome

Terlaksananya

Langanan

Daya dan Jasa

100%

- Benefits

Terbayarnya

Langanan

Daya dan Jasa

100%

- Impacts

Kinerja

Meningkat

100%

7. Pengiriman

Surat-surat

Dinas

- Input

Dana yang

Tersedia

3,000,000 2,999,390 99,98%

- Output

Terlaksananya

Pengiriman

Surat-surat

Dinas

100.00%

- Outcome

Terlaksananya

Pengiriman

Surat-surat

Dinas

100.00%

- Benefits

Kelancaran

aktifitas kerja

- Impacts

Kinerja

Meningkat

100.00%

8. belanja

barang non

operasional

- Input

Dana yang

tersedia

131,174,000 131,174,000 100%

- Output

Terlaksana-

nya

Operasional

Perkantoran

dan Pimpinan

12

- Outcome

Terpenuhinya

Operasinal

Perkantoran

dan Pimpinan

100.00%

- Benefits

Kelancaran

Aktifitas Kerja

100.00%

- Impacts

Kinerja

Meningkat

100.00%

- Perjalanan

Konsultasi

ke Tingkat

- Input

Dana yang

Tersedia

73,064,000 73,060,000 100%


Banding

- Output

Terlaksana-

nya Perjalanan

Konsultasi ke

Tingkat

Banding

12 Bln

- Outcome

Terpenuhinya

Perjalanan

Konsultasi ke

Tingkat

Banding

100.00%

- Benefits

Kelancaran

Aktifitas Kerja

100.00%

- Impacts

Kinerja

Meningkat

100.00%

- Biaya

Perjalanan

Bendahara

ke KPPN

Luwuk

- Input

Dana yang

Tersedia

11,400,000 14,400,000 100.00%

- Output

Terlaksana-

nya

Operasional

Perkantoran

dan Pimpinan

12

- Outcome

Terpenuhinya

Operasional

Perkantoran

dan Pimpinan

100.00%

- Benefits

Kelancaran

aktifitas kerja

100.00%

- Impacts

Kinerja

Meningkat

100.00%

Tabel DIPA 04

No

Sasaran Kinerja

Indikator Kinerja

Target

Anggaran

Realisasi

Capaian

1 2 3 4 5 6 7


1. Terselesaikannya

Penyelesaian Perkara

yang Sederhana Tepat

Waktu, Transparan dan

Akuntabel di lingkungan

Peradilan Agama

1. Belanja barang

operasional lainnya

2. Terlaksananya

Sidang Keliling.

3. Perkara prodeo

230.000

17,500,000

5 perkara

,230,000

17,170,000

1.050,000

0%

98.11%

16,29%

-

-

-

2. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Pengukuran Pencapaian Sasaran meliputi; menetapkan indikator sasaran;menetapkan

rencana tingkat capaian (target);mengetahui realisasi indikator sasaran;menghitung rencana

dan realisasi untuk mendapatkan prosentasenya. Pada Tahun 2014 Pengadilan Agama Banggai

menetapkan 2(dua) sasaran. Dalam DIPA 01 Dua sasaran tersebut telah direalisasikan dan

memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar ,99,06%.

Berdasarkan Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran Tahun 2013 maka dapat

dilaporkan sebagai berikut :

a. Tersedianya dukungan manajemen dan Tugas teknis dalam penyelengaraan fungsi

peradilan, Sasaran tersebut dilaksanakan dengan pencapaian tingkat capaian 99.06 %.

b. Tersedianya saraana dan prasarana yang mendukung penyelengaraan

peradilan/penyelengaraan peradilan berbasis teknologi. Sasaran tersebut dilaksanakan

dengan pencapaian tingkat capaian .99,06%.

Dan pada DIPA 04 dengan 3 (tiga) sasaran pokok. Dua sasaran tersebut telah

direalisasikan dan memperoleh pencapaian rencana tingkat capaian (target) sebesar

109,52%


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pencapaian kinerja tidak dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan

pencapaian indikator sasaran, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja program lain.

Satu program dapat ditujukan untuk pencapaian sasaran lebih dari satu, demikian juga

sebaliknya satu sasaran dapat dicapai oleh lebih dari satu program.

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap program pada Pengadilan Agama Banggai

menggambarkan pencapaian yang baik. Kendala dan hambatan yang terjadi dalam

pelaksanaan kegiatan sebagian kecil masih berupa belum terselesaikannya keluaran ditahun

berjalan.

Apabila dilihat dari permasalahan penyusunan lakip, maka dibandingkan antara matrik

pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran dengan tabel keuangan

terlihat kurang sinerginya perencanaan dan penganggaran dengan penjabaran kegiatan

program yang tertuang dalam renstra, sehingga terdapat kesulitan dalam pemetaan program

dan kegiatan dengan pengalokasian keuangan. Permasalahan lain berupa renstra yang belum

memuat semua kegiatan dan indikatornya pun perlu direvisi sehubungan dengan adanya

kegiatan-kegiatan lain. Namun secara umum hambatan dan kendala yang ada sudah dapat

diatasi.

B. SARAN

Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana

yang dialokasikan untuk Kegiatan Pokok belum berimbang dengan hasil yang diharapkan

sehingga hasil yang maksimal belum terwujud.

Masih adanya Pagu Anggaran kegiatan yang belum terpenenuhi tidak sesuai dengan

usulan sehingga Pagu Anggaran kegiatan tersebut belum sesuai dengan tupoksi yang ada di

Pengadilan Agama Banggai.

Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara alokasi dana untuk

kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan

dapat terwujud.


Pagu Anggaran kegiatan yang besar dapat dialihkan untuk Pagu Anggaran kegiatan

yang masih kurang sehingga Pagu Anggaran kegiatan dengan realisasinya dapat berimbang

dan maksimal.


LAMPIRAN-LAMPIRAN



3. Matriks Renstra 2015-2019

4. RKT 2012, 2013 & 2014

5. PKT 2013

6. SK Tim Penyusun LAKIP

7. Lampiran-lampiran lainnya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN

PENANGGUNG

JAWAB

SUMBER DATA



Jml Perkara yang dimediasi X 100% Jml Perkara yang masuk Catatan : berdasarkan perma no.01/2008 perkara yang masuk harus melalui mediasi

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan laporan semester, dan Laporan Tahunan


Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian X 100% Jumlah perkara yang di mediasi

Hakim Mediasi Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - CT= - CG= - LAINNYA=

Jml sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan

Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris


d. Persentase perkara yang diselesaikan: - CT= - CG= - LAINNYA=

Jml perkara yang diselesaikan X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 6 bulanX 100% Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)



f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 6 bulan X 100% Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 bulan

Majelis Hakim Panitera/Sekretaris


2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

Jumlah putusan yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan

Majelis Hakim Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


a. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B

Panitera/Sekretaris Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap

Jml berkas perkara yang diajukan Kasasi dan PK yang lengkap X 100% Jumlah berkas yang diajukan Kasasi dan PK Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B


c. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

Jml berkas perkara yang didistribusikan ke MajelisX 100% Jml berkas perkara yang diterima


d. Persentase penyampaian relaas pemberitahuan isi putusan tepat waktu, tempat dan para pihak

Jml relas putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. X 100% Jml putusan

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


e. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat

Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat X 100% Jumlah permohonan penyitaan

Panitera/Sekretaris dan Juru Sita


f. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

Perbandingan jumlah perkara dengan jumlah Majelis Hakim



g. Persentase responden yang puas terhadap

Jml responden yang puas terhadap proses peradilan X 100% Jumlah responden yang disurvey

Ketua Pengadilan & Pan/Sek

Laporan hasil survey independen

proses peradilan 4. Peningkatan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)


Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan X 100% Jumlah perkara prodeo



b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling

Jumlah perkara yang diselesaikan dilokasi sidang keliling X 100% Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling




Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Jml permohonan eksekusi perkara perdata tertentu yang ditindaklanjuti X 100% Jml permohonan eksekusi perkara perdata Catatan : Perkara tertentu : -warisan -gono-gini -Eksekusi anak




a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

Jml pengaduan yang ditindaklanjuti X 100% Jumlah pengaduan yang diterima Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis



b. Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/eksternal yang ditindaklanjuti.

Jumlah temuan internal/eksternal yang ditindaklanjuti X100% Jumlah temuan eksternal



MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015 - 2019.

Visi : “MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA BANGGAI SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN TINGKAT PERTAMA YANG AGUNG”

Misi :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

3. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Tujuan Sasaran

Uraian Indikator Target 2014

Uraian INDIKATOR

KINERJA TARGET KINERJA

Program Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019

Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK

Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. Persentase

mediasi yang diselesaikan.


c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - cerai talak - .CG - Lainnya


100%

5%

100 100 100

100%

8%

100 100 100

100%

9%

100 100 100

100%.

10%

100 100. 100

100%

12%

100. 100. 100

Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan Publik percaya bahwa Pengadilan Agama ................ dapat memenuhi butir 1 dan 2

Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

diselesaikan: - CT. - CG. - Lainnya

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - PK

a. Persentase

berkas yang diajukan kasasi dan PK yang

90 % 97% 100%

100% - X X X X

93% 98% 100%

100% - X X X X

96%. 99%. 100%

100% - X X X X

........

97%. 99%

100.%

100% - X X X X

98% 99%

100.%

100% - X X X X

Peningkatan aksesibilitas masyarakat

disampaikan secara lengkap.

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara.

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak (prosentase akta cerai yang diserahkan penggugat/pemohon).

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu dan tempat.

X

100%

2 Majelis

100% X

X

100%

2 Majelis

100% X

X

........

100%

3 Majelis

100% X

X

100%

3 Majelis

100% X

X

100%

3 Majelis

100% X

terhadap peradilan (acces to justice) Peningkatan penyelesaian perkara. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Meningkatnya kualitas pengawasan.

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling.

c. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan.

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti. a. Persentase

100%

4 L X X

X

100%

4 L X X

........

100%

4 L X X

........

100%

4 L . X X .

........

100%

4 L X X

pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

X

100%

RENCANA KINERJA TAHUNAN


TAHUN 2014

No

Sasaran


Target

1. Peningkatan penyelesaian perkara


b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - CT - CG - LAINNYA

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan

50%

90% 90%

100%

100%

100% 2. Peningkatan aksesibilitas

putusan Hakim Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Verzet - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali

100% 99%

100% 100%








g. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

100%

100%

100%

100%

100% -


masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)



100%

100% 5. Peningkatan kualitas

SDM a. Prosentase pegawai yang

lulus diklat teknis b. Prosentase pegawai yang

lulus diklat non yudisial

100%

100%



Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata tertentu berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

Meningkatnya kualitas a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti


Banggai, 2


Drs. Anis Ismail NIP. 19550522


yang berkekuatan hukum tetap yang

100% ersentase pengaduan

masyarakat yang

ersentase temuan hasil

eksternal yang

100%

100%

2 Januari 2015


Drs. Anis Ismail 19550522 198103 1 007

RENCANA KINERJA TAHUNAN

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANGGAI

TAHUN ANGGARAN 2016

No

Sasaran


Target


a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - CT - CG - Lainnya


d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan

50%

90% 90%

100%

100%



100% 99%

100% 100%









100%

100%

100%

100%

100% -





100%





100%

100%







Banggai, 2


Drs. Anis Ismail NIP. 19550522



100% ersentase pengaduan

masyarakat yang


eksternal yang

100%

100%

2 Januari 2015


Drs. Anis Ismail 19550522 198103 1 007

PENETAPAN KINERJA

UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA BANGGAI

TAHUN ANGGARAN 2015

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target


a. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian.

b. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - CT - CG - Lainnya


d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih 5 bulan

50%

90% 90%

100%

100%



100% 99%

100% 100%









100%

100%

100%

100%

100% -





100%





100%

100%



Jumlah Anggaran Kegiatan Rp.

Ketua Pengadilan Agama

Drs. Anis Ismail NIP. 19550522 198103





Jumlah Anggaran Kegiatan Rp.

Banggai,

Ketua Pengadilan Agama Banggai Panitera/

Arsu Laadi, SH198103 1 007 NIP.19591110 198103 1 007



100% pengaduan

masyarakat yang


eksternal yang

100%

100%

Banggai, 2 Januari 2015

Panitera/Sekretaris

Arsu Laadi, SH NIP.19591110 198103 1 007

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI Nomor: W19-A8/553/KP.04.5/12/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TEAM KERJA LAPORAN AKUNTABILITAS

PENGADILAN AGAMA BANGGAI TAHUN 2014

Menimbang : 1. Bahwa untuk menciptakan kelancaran dan ketertiban kerja dalam pelaksanaan

penyusunan dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2014, maka dipandang perlu dibentuk Team yang melaksanakan tugas

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pengadilan

Agama Banggai Tahun 2014.

2. Bahwa Peagwai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini

dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanaklan tugas tersebut pada

point 1. diatas.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No.43 Tahun 1999

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

2. Undang-Undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 2004

tentang Mahkamah Agung RI.

3. Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo.

Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

4. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1949 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP).

5. Surat Edaran Mentri Pendayagunaaan Aparatur Negara (MENPAN) No.

SE/31/M.PAN/12/2004.

Memperhatikan: Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 355A/SEK/KU.01/11/2014 Tanggal

28 Nopember 2014 tentang Penyampaian LAKIP Tahun 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai tentang Team Kerja Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.

Pertama : Menunjuk mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dalam lampiran Surat

Keputusan ini.

Kedua : Tugas dan Kewajiban Team adalah :

1. Menyiapkan data dan Hal-hal yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.

2. Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan

melaporkan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Banggai

Pada Tanggal : 26 Desember 2014


Drs. ANIS ISMAIL NIP. 19550522 198103 1 007

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta

2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta

3. Kepala Biro Kepegawaian MA RI di Jakarta

4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu di Palu

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Nomor : W19-A8/553/KP.04.5/12/2014

Tanggal : 26 Desember 2014

NO NAMA PANGKAT,

GOL/RUANG

JABATAN

DALAM

DINAS

KET

1 2 3 4 5

1. Samsudin Djaki, SH

Nip. 19800429 200704 1 001

Penata Muda Tingkat I, III/b Hakim

2. Sabrin, S.Ag.

Nip. 19731005.200212.1.005

Penata, III/c Wasek

3. Dra. Aisyah

Nip. 19621115.199203.2.002

Penata Tingkat I, III/d Wapan

4. Maswati Masruni, S.H.

Nip. 19800528.200312.2.004

Penata, III/c PanMud Hukum

5. Ahmad Shabri Zunnurain, S.H

Nip. 19860417.200604.1.004

Penata Muda, III/a Kaur Keuangan

6. Muhammad Saleh, S.H.I

Nip. 19811215.200904.1.007

Penata Muda Tingkat I, III/b Kaur Umum

7. Rudi Hartono, S.H.I

Nip. 19820508.200912.1.001

Penata Muda Tingkat I, III/b Jurusita Pengganti

8. Mohammad Fadhil

Nip. 19780807.200912.1.002

Pengatur Muda Tingkat I, II/b Jurusita Pengganti

9. Aguslin

Nip. 19840814.200604.1.003

Pengatur Muda, II/a Jurusita Pengganti

Ketua,

Drs. ANIS ISMAIL NIP. 19550522 198103 1 007

laporan akuntabilitas kinerja · 2020. 6. 10. · kepala urusan umum = 1 orang kepala urusan...

Documents