laporan tahunan komisi informasi prov jatim tahun 2015

Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur Tahun 2015


KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI KOMISI INFORMASI






















































Kalau bersih,

kenapa takut terbuka?

Bukalah Informasi

Publik agar tak ada

salah persepsi


Diterbitkan oleh:

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

2015

Penyusun:

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN KOMISI INFORMASI PROVINSI

JAWA TIMUR 2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Bandilan no 2-4, Waru - Sidoarjo

Telp & Fax : 031 8546945

Website: kip.jatimprov.go.id; Email: [email protected]

mailto:[email protected]


Visi dan Misi

VISI

Menjadi lembaga mandiri, kredibel, profesional dalam mewujudkan budaya transparansi informasi di Jawa Timur

MISI

1. Edukasi Publik dan Badan Publik

2. Mendorong terlaksananya layanan informasi yang berkualitas pada Badan Publik

3. Peningkatan kinerja dan kualitas SDM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

4. Optimalisasi Komisi Informasi sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

iii


Program dan Sasaran Strategis

• Edukasi & diseminasi badan publik dan masyarakat secara menyeluruh

• Pelaksanaan Monev

• Penanganan Sengketa

iv


Daftar Isi

Visi dan Misi iii

Program dan Sasaran Strategis iv

Daftar Isi v

PENGANTAR :

Salam Transparansi vii

SEKILAS KI JATIM 1

PROFIL PIMPINAN 3

STRUKTUR ORGANISASI KI PROV JATIM 5

KI JATIM GOES TO CAMPUS 7

SOSIALISASI MONEV PPID 19

PPID AWARD & HASIL MONEV PPID 21

SOSIALISASI MEDIA 31

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI (PSI) 33

PPID 39

KEUANGAN 45

LAMPIRAN 49

v


Salam Transparansi

Syukur Alhamdulillah, tahun 2015 sudah terlewati. Banyak kegiatan dan

program yang telah dilakukan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur

selama setahun kemarin. Serangkaian kegiatan dan program itu pun tetap

dalam kerangka tugas dan fungsi KI sebagai amanat Undang Undang No. 14

tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan sejumlah

peraturan terkait, yakni penyelesaian sengketa informasi publik, menjalankan

UU KIP dan menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik.

Laporan tahunan KI

Provinsi Jawa Timur ini

bukan sekadar 'rekaman'

perjalanan lembaga ini

sejak awal hingga kahir

tahun 2015, namun juga

sebuah bentuk

pertanggungjawaban

kinerja kepada publik di

provinsi Jawa Timur.

Sebagai lembaga negara

yang dibentuk

berdasarkan mandat UU

KIP, KI Jatim memiliki

tanggungjawab

mengawal implementasi

UU KIP untuk

mewujudkan transparansi

KETTY TRI SETYORINI Ketua KI Prov Jatim

vii


atau keterbukaan informasi. Karenanya,

memasuki tahun 2016 ini, KI Jawa Timur akan segera meluncurkan Petunjuk

Teknis Standar Layanan Informasi Publik (Juknis SLIP) untuk Pemerintahan

Desa/Kelurahan, lembaga pendidikan/sekolah, dan lembaga layanan

kesehatan.

KI Jawa Timur juga terus berupaya untuk meningkatkan peran strategisnya,

khususnya di tiga sektor itu (sektor pemerintahan desa/kelurahan, sektor

pendidikan dan sektor kesehatan) di seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur.

Regulasi tentang keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam

membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance). Dengan regulasi itu, diharapkan segera terwujud pemerintahan

yang transparan, dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan negara

dan pemerintahan sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan

serta evaluasinya. Eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik

dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan

memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki

badan-badan publik, di tingkat pusat, daerah maupun badan-badan publik lain

seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan.

Harapan kami, semoga laporan ini, dengan segala kekurangannya, akan

memberi inspirasi dan langkah-langkah baru yang bermakna, tidak hanya

dalam hal keterbukaan atau transparansi informasi publik, melainkan juga

dalam gagasan dan tindakan lain untuk kemajuan dan kesejahteraan

masyarakat di provinsi Jawa Timur yang kita cintai.

Surabaya, 31 Desember 2015

ttd

KETTY TRI SETYORINI

viii

viii


Sekilas KI Jatim

Keterbukaan informasi sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni

transparansi. Secara komprehensif Undang-undang nomor 14 tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur mengenai kewajiban

badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan

pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada

masyarakat.

PEMBENTUKAN KOMISI INFORMASI

Komisi Informasi (KI) pun dibentuk sebagai lembaga mandiri yang berfungsi

menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk

teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi

publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Mediasi adalah

penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan

mediator Komisi Informasi. Sedangkan ajudikasi nonlitigasi adalah proses

penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh

Komisi Informasi.

Pembentukan KI diawali dengan penetapan keanggotaan Komisi Informasi

Pusat (KI Pusat) dengan Keputusan Presiden No 48/P tahun 2009 tertanggal 2

Juni 2009 setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon

oleh DPR RI. KI Pusat beranggotakan 7 komisioner, dengan dua orang dari

unsur Pemerintah dan lima dari unsur masyarakat (media massa, kampus, dan

LSM).

Menurut pasal 24 UU KIP, selain KI Pusat yang berkedudukan di Ibu Kota

Negara, wajib dibentuk Komisi Informasi Provinsi (KI Provinsi) yang

berkedudukan di ibu kota provinsi dan bila diperlukan dapat dibentuk Komisi

1


Informasi Kabupaten /Kota (KI Kab/Kota) berkedudukan di ibu kota Kabupaten/

kota dan masing-masing beranggotakan 5 orang yang mencerminkan unsur

pemerintah dan unsur masyarakat.

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur periode 2010-2014 terbentuk setelah

Komisi A DPRD Jatim, Selasa (20/4/2010), memilih lima anggota komisi

anggota komisioner. Kelima anggota KIP Jatim periode 2010-2014 yang terpilih

setelah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan itu adalah Imadoeddin, Daan

Rachmad Tanod, Djoko Tetuko Abdul Latif, Nurul Amalia, dan Didik

Prasetiyono. Kelimanya mewakili unsur pemerintah, pers, akademisi, lembaga

swadaya masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat. Mereka berhasil

menyisihkan 14 calon lainnya yang mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di

Komisi A DPRD Jatim. (antara/www.komisiinformasi.go.id)

Memasuki periode kedua, periode 2014-2018, anggota komisioner diisi oleh

wajah-wajah baru. Lima anggota komisioner tersebut adalah Isrowi Farida,

Ketty Tri Setyorini, Zulaikha, Mahbub Junaidi dan Wahyu Kuncoro. Mereka

dilantik Gubernur tanggal 19 Agustus 2014.

2


Zulakha lahir di Jogjakarta, 12 Januari 1967.

Menjadi pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi

Unitomo Surabaya hingga terpilih menjadi

Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa

Timur. Pengalaman Zulaikha berorganisasi

diantaranya adalah menjadi bendahara

LPSDM Cafe Tani Mandiri, sekretaris

Lembaga Pemberdayaan Perempuan, Ketua

Harian Ikatan Wanita Unitomo, Sekretaris

Pusat Studi Wanita Unitomo, Manager area

Jatim Komunitas langsungenak.com dll.

PROFIL PIMPINAN

Ketty Tri Setyorini

Zulaikha

Isrowi Farida, M.Si

Isrowi lahir di Madiun, 10 Juli 1958. Menjadi

abdi negara sebagai pegawai negeri sipil

(PNS) di Kanwil Departemen Penerangan

Provinsi Jawa Timur sejak tahun

1981. Isrowi merupakan perwakilan dari

unsur pemerintah yang menjadi anggota

Komisi Informasi Prov Jatim jilid II.

Sebelumnya, ibu yang satu ini aktif di Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa

Timur. Selain itu, ibu yang akrab dipanggil

Bu Rowi ini, aktif di Pramuka sejak tahun

1974 hingga sekarang.

KETTY TRI SETYORINI Bidang Kelembagaan

ZULAIKHA Bidang PSI

ISROWI FARIDA, M. Si Bidang ASE

Isrowi Farida, M. Si

Ketty lahir di Tulungagung 19 Januari 1969.

Pendidikan terakhir Ketty S2 Magister Sains.

Sebelum dilantik menjadi anggota Komisi

Informasi Provinsi Jawa Timur, dia aktif di

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Jember. Menjadi anggota KPU di Kabupaten

Jember sejak 2003-2009 dan menjadi Ketua

KPU Kabupaten Jember tahun 2009-2014.

3


Wahyu Kuncoro, SIP, MIP, M.Si

Wahyu kelahiran Surabaya 15 Mei 1973. Sebelum menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Wahyu dikenal sebagai penggiat organisasi, pernah menjadi pengurus KNPI Jatim, Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim dan aktif di Karang Taruna Kota Surabaya. Selain itu Wahyu juga pernah menjadi dosen. Selama ini aktif menjadi kolumnis di berbagai media.

Mahbub Junaidi

Mahbub lahir di Situbondo, 28 Agustus 1976. Pendidikan terakhirnya S1 Fakultas Sastra Inggris Universitas Jember (Unej). Sebelum menjadi anggota Komisi Informasi Prov Jatim, Mahbub, demikian dia biasa dipanggil, aktif sebagai pengajar bahasa inggris STAIN – Jember dan jurnalis TEMPO. Sejak mahasiswa, Mahbub sudah aktif di beberapa organisasi mahasiswa diantaranya di lembaga pers mahasiswa dan Senat Mahasiswa Fakultas Sastra Unej.

WAHYU KUNCORO Bidang ASE

MAHBUB JUNAIDI Bidang PSI

4


STRUKTUR ORGANISASI

KI PROV JATIM

1. Komisioner

2. Sekretariat

Ketua

Ketty Tri Setyorini

(Bidang Kelembagaan)

Wakil

Zulaikha

(Bidang PSI)

Anggota

Isrowi Farida

(Bidang ASE)

Anggota

Wahyu Kuncoro

(Bidang ASE)

Anggota

Mahbub Junaidi

(Bidang PSI)

5


PROGRAM KEGIATAN KI JATIM TAHUN 2015

NO NAMA KEGIATAN BULAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Fasilitasi Bidang PSI

v

v

v

v

v

v

2 FGD

v

3 PPID Award

v

4 Rapat Monev

v

5 Bloking kolom

v

6 Forkomsos

v v v

v v v

7 Interaktif TV v v v

v

v

v

8 Interaktif Radio

v v v v

v

v

9 ILM TV v

v

v

v

v

v

10 ILM Radio

v v v

v

v

v

11 ILM Cetak

v

v

v

v v

v

12 FIA

v

13 Buku Tahunan

v

6

Lam

piran

2 | D

aftar Sengk

eta


KI JATIM GOES TO CAMPUS

1. Forkomsos UU KIP di Universitas Jember

Forkomsos UU KIP di Universitas Jember

7


Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) melaksanakan acara "KI Jatim

Goes to Campus", Kamis, 19 Maret 2015 di Universitas Jember (Unej). Ketty Tri

Setyorini, ketua KI Jatim mengatakan, acara tersebut dilakukan adalah salah

satu dari program kerja divisi Edukasi, Sosialisi dan Advokasi (ESA) KI Jatim.

"Acara ini akan dilakukan di enam perguruan tinggi di Jawa Timur selama tahun

2015 ini, dan hari ini dimulai dari Universitas Jember (Unej),"kata dia.

Ketty menambahkan, KI Jatim Goes to Campus itu dilakukan sebagai bentuk

sosialisasi Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik (UU KIP) di lingkungan akademis (kampus). Hasil monitoring dan

evaluasi yang dilakukan KI Jatim tahun 2014, menunjukkan fakta bahwa

pengenalan UU KIP di lingkungan kampus tergolong masih minim. "Bahkan

masih banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta yang belum memahami

eksistensinya bahwa mereka adalah badan publik, dan memiliki kewajiban

sesuai amanat UU KIP,"kata dia.

Mohammad Hasan, rektor Universitas Jember mengaku senang dan

menyambut baik acara KI Jatim Goes to Campus itu. Menurutnya, kampus

sebagai lingkungan akademis sudah seharusnya membuka diri kepada publik.

"Mandat dalam UU KIP itu juga akan menjadi salah satu kontrol bagi kami

sebagai badan publik dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang

ada,"katanya.

Mahasiswa, kata Hasan, sebagai 'agent of change' juga wajib tahu dan paham

tentang UU KIP itu. Selain sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan,

mahasiswa juga harus mampu menjadi pelopor transparansi atau keterbukaan

informasi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban badan publik dan menjadi

sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan. "Sebagai agen perubahan,

suara mahasiswa sangat diharapkan oleh publik atau masyarakat. UU KIP ini

salah satu sarana melakukan kontrol sekaligus penyadaran publik akan hak-

hak mereka akan informasi publik,"ujar dia.

8


Acara KI Jatim Goes to Campus yang digelar di lantai III kantor pusat Unej itu

berlangsung meriah. Dalam sesi tanya jawab dan diskusi, acara yang diikuti

100 mahasiswa itu bertambah gayeng. Sejumlah mahasiswa nampak antusias

mengajukan pertanyaan dan pengalaman dalam mengakses informasi publik di

lingkungan kampus maupun di beberapa instansi pemerintah. Mahasiswa dari

beragam fakultas dan program studi di Universitas Jember itu mengakui,

mereka kini benar-benar memahami wawasan dan pengetahuan tentang

keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang Undang No. 14 tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Terutama tentang hak untuk tahu

informasi publik, yang dijamin oleh undang undang,'ujar Bayu, seorang

mahasiswa Fakultas Pertanian Unej.

2. Forkomsos UU KIP di Universitas Airlangga

Forkomsos UU KIP di Universitas Airlangga

9


Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) melanjutkan kegiatan KI Goes

to Campus di Universitas Airlangga (UNAIR) (24/04). Sebagaimana kegiatan

sebelumnya, yang dilakukan di Universitas Jember, KI Jatim menggelar Forum

Komunikasi dan Sosialisasi (Forkomsos) UU No 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) bagi mahasiswa UNAIR.

Ketua KI Jatim, Ketty Tri Setyorini menyampaikan, melalui KI Goes to Campus

ini, KI Jatim ingin mendorong peran aktif mahasiswa dalam pemerintahan

demokratis dengan memanfaatkan keterbukaan informasi. Keterbukaan

informasi merupakan sarana untuk pengawasan publik terhadap

penyelenggaraan negara yang baik.

Direktur Kemahasiswaan UNAIR, Drs. Eko Supeno, M.Si menyambut baik KI

Jatim Goes to Campus Menurutnya, mahasiswa sebagai generasi muda

mempunyai tanggungjawab moral untuk menyampaikan kebaikan termasuk

keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Tampil sebagai narasumber dalam Forkomsos kali ini, komisioner KI Jatim

Zulakha dan Mahbub Junaidi dan selaku moderator Wahyu Kuncoro. Pada sesi

pertama, Zulaikha menyampaikan paparan mengenai Permohonan Informasi ke

Badan Publik. Setiap warga negara baik sebagai perorangan, kelompok atau

badan hukum, dapat memohon informasi ke Badan Publik. Badan Publik

berkewajiban mengumumkan informasi publik dan melayani permohonan

informasi publik.

Pada sesi berikutnya, Mahbub menyampaikan materi tentang permohonan

sengketa informasi publik. Permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi

dapat dilakukan apabila; tidak puas dengan jawaban atasan PPID, tidak

ditanggapinya keberatan, atau karena dikenakan biaya yang tidak wajar untuk

mendapat salinan informasi. Permohonan sengketa informasi ke Komisi

Informasi Provinsi Jawa Timur, saat ini dapat dilakukan melalui website. Di

website kip.jatimprov.go.id telah disediakan Sistem Informasi Penyelesaian

Sengketa Informasi (SIPSI).

10


Pada sesi akhir, mahasiswa berkesempatan menyampaikan pertanyaan atau

berdialog dengan narasumber.

3. Forkomsos UU KIP di Universitas Brawijaya

Forkomsos UU KIP di Universitas Brawijaya

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI Jatim) kembali menggelar Forum

Komunikasi dan Sosialisasi (Forkomsos) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik, di Universitas Brawijaya (UB) 11 Mei

2015. Forkomsos yang diikuti oleh sekitar 100 mahasiswa UB ini merupakan

lanjutan program KI Jatim Goes to Campus tahun 2015 yang sebelumnya

digelar di Universitas Jember dan Universitas Airlangga.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Prof. Dr. Bambang Supriyono dalam

sambutannya menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi itu sangat penting,

akan tetapi tidak boleh mengabaikan aspek etika. “Mudah-mudaha sosialisasi

11


Undang-Undang ini bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan magang atau pun

research,” kata Bambang.

Materi acara Forkomsos kali ini disampaikan oleh 2 orang narasumber yaitu

Ketty Tri Setyorini (Ketua KI Jatim) dan Dr. Mohammad Nuh, M.Si (Dosen

Fakultas Ilmu Administrasi UB) dengan Moderator Zulaikha (Wakil Ketua KI

Jatim). Tampil pertama, Dr Mohammad Nuh, menyampaikan materi tentang

tuntutan Keterbukaan Informasi yang berkembang di Indonesi dan di

Universitas Brawijaya. Menurut Nuh, pada tahun 2014, Universitas Brawijaya

mendapat penghargaan Juara 2 Keterbukaan Informasi di tingkat PTN dari KI

Pusat. “Namun tidak membanggakan karena peserta yang dinilai cuma 12 PTN

yang melakukan self assesment,” kata Nuh.

Masih menurut Nuh, keterbukaan informasi sudah dicanangkan pemerintah era

Presiden Susilo bambang Yudoyono, 20 September 2011 dengan membentuk

sekretariat Open Government Indonesia (OGI). Dimana dengan OGI ini,

pemerintahan terbuka seluas-luasnya. Namun demikian sampai saat ini

Keterbukaan itu belum sampai ke bawah. “Namanya pemerintahan Indonesia

itu tidak hanya pusat, tapi terdiri dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan

sampai Desa, demikian jelas Nuh.

Materi selanjutnya, disampaikan oleh Ketty Tri Setyorini, mengenai proses

permohonan informasi dan sengketa informasi ke Komisi Informasi.

Permohonan informasi harul mengikuti prosedur yang diatur dalam Unngan-

Undang dan PERKI 1 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Pemohon informasi dapat mengajukan permohonan informasi baik sebagai

perseorangan, kelompok masyarakat ataupun Badan Hukum. Setelah

mengajukan permohonan, apabila tidak puas dengan tanggapan ataupun tidak

ditanggapi sama sekali, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada

atasan PPID. Setelah keberatan, apabila tidak ditanggapai atau tidak puas

dengan tanggapan atasan PPID, maka pemohon dapat mengajukan sengketa

informasi ke Komisi Informasi dengan menyertakan bukti permohonan,

keberatan dan tanda terimanya.

12


4. Forkomsos UU KIP di Universitas Merdeka Madiun

Forkomsos UU KIP di Universitas Merdeka Madiun

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI JATIM) bekerjasama dengan

Universitas Merdeka (UNMER) Madiun mengadakan Forum Komunikasi dan

Sosialisasi (Forkomsos) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (25/08) bertempat di Universitas Merdeka

Madiun. Forkomsos ini merupakan rangkaian acara KI JATIM Goes to Campus

2015 yang di adakan di berbagai Perguruan Tinggi di Jawa Timur.

Hadir dalam forkomsos kali ini, Rektor UNMER Madiun Dr. Ir. Rahmanta

Setiahadi, MP., Dekan Fakultas Hukum UNMER Moch. Juli Pudjiono, SH.

M.Hum, dan sejumlah perwakilan dari beberapa perguruan tinggi di Madiun

seperti Politeknik dan Widya Mandala Madiun. Sementara, dari KI JATIM

dihadiri oleh Ketua KI JATIM Ketty Tri Setyorini, Wakil Ketua Zulaikha, dan

Anggota Mahbub Junaidi, Wahyu Kuncoro dan Isrowi Farida.

13


Ketua KI Jatim, Ketty dalam sambutannya, menyampaikan tujuan Forkomsos di

Madiun adalah untuk meningkatkan peran aktif mahasiswa dan masyarakat

dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Komisi Informasi Provinsi

Jawa Timur perlu melibatkan berbagai pihak terutama sivitas akedemika, untuk

meningkatkan pemahaman tentang keterbukaan informasi. “Untuk itu, Komisi

Informasi Provinsi Jawa Timur melaksanakan Forum Komunikasi dan

Sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dari kampus

ke kampus”, paparnya.

Dalam Sambutan Rektor UNMER Madiun Dr. Ir. Rahmanta Setiahadi, MP

menyampaikan bahwa kerjasama Forkomsos ini didasari semangat bersama

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang

menjunjung nilai-nilai demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia di bidang

informasi.

Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disampaiakan oleh 2

narasumber yaitu Dosen UNMER Madiun Mudji Rahardjo, SH. MSi dan

Komisioner KI JATIM Mahbub Junaidi. Mudji menyampaikan materi mengenai

keterbukaan informasi publik. “Badan Publik mempunyai kewajiban untuk

membuka informasi publik, yaitu informasi berkala, setiap saat dan serta

merta,” jelasnya.

Sementara itu Mahbub Junaidi, menyampaikan mekanisme permohonan

informasi dan sengketa informasi. “Misal ada cowok menanyakan status cewek.

Si cewek menjawab saya belum siap menikah, masih kuliah mas. Nah kalau

cowok ini tidak puas maka, dia kemudian bertanya kepada orang tua si cewek.

Demikian kira-kira persoalan informasi publik ini, kalau tidak puas dengan

PPID-nya, kita tanya ke Atasan PPID nya,” jelas Mahbub yang disambut tawa

peserta sosialisasi.

Dipandu moderator Ketty Tri Setyorini, acara forkomsos ini memberi

kesempatan tanya jawab bagi peserta. Berikut beberapa pertanyaan yang

diajukan peserta:

14


5. Forkomsos UU KIP di STAIN Kediri

Forkomsos UU KIP di STAIN Kediri

Apa sih tugas Komisi Informasi dan apa bedanya dengan Kominfo? Demikian

pertanyaan sederhana, yang menggambarkan masyarakat yang masih belum

faham tentang UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pertanyaan tersebut muncul dalam Forum Komunikasi dan Sosialisasi

(Forkomsos) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (UU KIP) hasil kerjasama Komisi Informasi Provinsi Jawa

Timur dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri di Aula

STAIN Kediri pada Rabu (30/09).

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Ketty Tri Setyorini, menjelaskan,

kendatipun UU KIP sudah berjalan 5 tahun, namun masyarakat masih perlu

mendapat sosialisasi agar masyarakat dapat memanfaatkan keterbukaan

informasi yang telah dijamin Undang-Undang dan berpartisipasi dalam

pengambilan kebijakan Badan Publik. Sebelumnya, Forkomsos UU KIP, telah

dilakukan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur (KI JATIM) di beberapa

15


kampus di Jawa Timur sejak awal 2015 antara lain di Universitas Jember,

Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Merdeka Madiun.

“Terakhir, Forkomsos kita pilih di STAIN Kediri,” ungkap Ketty.

Lebih jauh, Ketty menjelaskan, melalui Forkomsos tersebut, masyarakat

diharapkan dapat memanfaatkan UU KIP. Masyarakat dapat menggunakan

haknya untuk mengakses informasi. Semua informasi bersifat terbuka, kecuali

yang tertutup. Lho kok? Maksudnya, informasi tertutup atau informasi

dikecualikan sifatnya terbatas dan harus didasarkan pertimbangan hukum.

Badan Publik tidak bisa lagi menutup-nutupi informasi karena sekarang sudah

era demokrasi.

Narasumber Forkomsos kali ini yaitu : 1. Dr. Nur Chamid, MM Ketua STAIN

Kediri, dan 2. Dra. Isrowi Farida, MSi, Anggota Komisioner, dengan

dimoderatori Mahbub Junaidi, Anggota Komisioner. Narasumber pertama, Nur

Chamid, menjelaskan tentang keterbukaan informasi di lingkungan STAIN

Kediri. STAIN Kediri termasuk Badan Publik yang punya kewajiban untuk

memberikan layanan informasi publik.

“Salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi mainstream dalam

penyelenggaraan perguruan tinggi adalah konsep good university governance.

Konsep ini sebenarnya merupakan turunan dari konsep tata kepemerintahan

yang lebih umum, yaitu good governance,” jelas Chamid.

Narasumber kedua, Isrowi Farida menjelaskan proses Penyelesaian Sengketa

Informasi di Komisi Informasi. Tugas Komisi Informasi adalah menyelesaikan

sengketa informasi melalui Mediasi atau Ajudikasi. “Apa bedanya Komisi

Informasi dengan Kominfo? Kalau Komisi Informasi menyelesaikan sengketa

informasi, sedangkan Kominfo menyelenggarakan urusan komunikasi dan

informatika,” jelas Isrowi menjawab petanyaan salah satu peserta dalam sesi

diskusi.

Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dalam menjalankan tugasnya untuk

menyelesaikan sengketa informasi, tahun 2015 telah menerima permohonan

sengketa informasi sebanyak 122 kasus. Dengan rincian penanganan kasus

16


hingga akhir September 2015, Putusan Mediasi 6 kasus, putusan Ajudikasi 43

kasus, diproses 20 kasus, belum diproses 47 kasus dan dicabut 6 kasus.

Acara Forkomsos yang diikuti oleh 100 lebih peserta yang berasal dari berbagai

jurusan di STAIN Kediri, berjalan cukup menarik, karena peserta tampak aktif

dalam sesi tanya jawab hingga berakhir sekitar pokul 13.00 WIB.

17


SOSIALISASI MONEV PPID

Salah satu amanat Undang Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (UUKIP) adalah tentang penunjukan dan kinerja Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID. PPID adalah pejabat yang

bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan,

dan/atau pelayanan informasi di badan publik. UU KIP serta peraturan Komisi

19


Informasi Nomor 1 tahun 2010 juga menyatakan secara tegas bahwa

penunjukan PPID di setiap badan publik untuk mewujudkan pelayanan

informasi yang cepat, tepat dan sederhana.

Guna mengetahui tingkat kepatuhan dan perkembangan PPID dalam

melaksanakan amanah UUKIP, Komisi Informasi Prov Jatim (KI Jatim), akan

menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PPID. Monev PPID

tersebut merupakan kewenangan Komisi Informasi untuk melakukan evaluasi

pelaksanaan layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 37

Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik (Perki SLIP).

Monev PPID meliputi administrasi PPID, layanan informasi dan penyajian

informasi publik melalui website. Kelengkapan administrasi menyangkut SK

PPID, Struktur, DIP, Administrasi PPID dan Atasan PPID. Layanan informasi

meliputi SOP, sarana pra sarana, dan Pemenuhan Permohonan Informasi.

Sedangkan penyajian informasi di website yaitu informasi yang diatur dalam

pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Perki No 1 Tahun 2010 tentang Standar

Layanan Informasi tentang Informasi. Semua penilaian tersebut dilakukan

dengan instrumen monitoring dan evaluasi yang jelas serta bisa

dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan tim perumus dan penilai dari

beragam profesi.

NO TAHAPAN WAKTU

1 Pemantauan website 8 – 18 September 2015

2 Rekapitulasi hasil pemantauan website 21 – 23 September

2015

3 Penyampaian hasil sementara 28 – 30 September

2015

4 Layanan masa sanggah 1 – 9 Oktober 2015

5 Rekapitulasi akhir 12 – 13 Oktober 2015

6 Visitasi 20 Okt – 13 Nop 2015

7 Rekapitulasi 16 – 20 November 2015

8 PPID Award (Pengumuman hasil) Desember 2015

20


PPID AWARD & HASIL MONEV PPID

Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur kembali menyelenggarakan

acara PPID Award 2015, senin, 14 Desember 2015. Acara tersebut dilakukan di

studio JTV, kompleks Graha Pena-Surabaya.

21


Ketua KI Jatim, Ketty Tri Setyorini mengatakan, acara tahunan itu dilakukan

berdasarkan UU KIP dan Perki 1 tashun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik. "Pasal 37 Perki 1/ 2010 memberi kewenangan kepada KI

untuk melakukan evaluasi layanan informasi publik oleh badan publik,"kata dia.

Ketty menambahkan, ajang PPID Award itu dilakukan untuk memicu

semangat dan kesungguhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) dalam menjalankan amanat Undang Undang No.14 tahun 2008 tentang

keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Pasalnya, kata dia, walaupun sampai saat ini PPID sudah terbentuk di

seluruh 0Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim

serta 38 Kabupaten-Kota, namun kualitas kinerjanya masih harus ditingkatkan.

"Ini tidak semata kompetisi, namun juga ikhtiar untuk peningkatan kualitas

kinerja dalam hal keterbukaan informasi publik,"katanya.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Dr. Sukardi mengatakan,

keterbukaan informasi publik adalah kebutuhan bagi semua badan publik.

Keterbukaan atau transparansi, kata dia, mau tak mau harus dijalankan sebagai

wujud peningkatan layanan publik secara umum bagi masyarakat.

"Keterbukaan informasi kepada publik adalah indikator layanan publik

yang baik,"katanya.

Dalam ajang PPID Award 2015, KI Jatim memberikan penghargaan kepada

10 PPID Kabupaten, 5 Kota dan 10 SKPD Pemprov Jatim. Selain itu, beberapa

PPID badan publik juga diberikan penghargaan khusus. Berikut adalah PPID

yang menjadi nominator danpenerima penghargaan PPID Award 2015:

A. KATEGORI KABUPATEN TERBAIK

NO KAB NILAI

1 Kabupaten Blitar 174.83

2 Kabupaten Bojonegoro 173

22


3 Kabupaten Ngawi 151.2

4 Kabupaten Mojokerto 145.33

5 Kabupaten Lamongan 136.66

6 Kabupaten Sampang 128.58

7 Kabupaten Banyuwangi 102

8 Kabupaten Malang 94.16

9 Kabupaten Tuban 93

10 Kabupaten Pamekasan 86.41

B. KATEGORI KOTA

NO KOTA NILAI

1 Kota Blitar 188.25

2 Kota Malang 172.25

3 Kota Probolinggo 161.21

23


4 Kota Mojokerto 133.58

5 Kota Pasuruan 102.16

6 Kota Madiun 94.75

7 Kota Batu 78.66

8 Kota Kediri 71

C. KATEGORI SKPPD

NO SKPD NILAI

1 Inspektorat 206.16

2 Badan Penanggulangan

Bencana Daerah 186.08

3 RSUD Syaiful Anwar 179.5

4 Bakorwil Madiun 159.91

5 Dinas Kesehatan 159.41

6 Dinas Koperasi dan UMKM 152.58

7 Kantor Perwakilan 152.33

24


8 RSUD Dr. Soetomo 149.91

9 Dinas Kepemudaan dan

Keolahragaan 138.25

10 Dinas Pendidikan 136.83

D. KATEGORI TRANSPARANSI ANGGARAN TERBAIK KABUPATEN: 1. KABUPATEN TUBAN ........................................... (PEMENANG)

2. KABUPATEN SAMPANG ..................................... (NOMINATOR)

KOTA: 1. KOTA SURABAYA ............................................... (PEMENANG)

2. KOTA MALANG .................................................... (NOMINATOR)

SKPD: 1. INSPEKTORAT .................................................... (PEMENANG)

2. SAIFUL ANWAR .................................................. (NOMINATOR)

E. KATEGORI MEJA LAYANAN TERBAIK

KABUPATEN: 1. KABUPATEN BLITAR .......................................... (PEMENANG)

2. KABUPATEN BOJONEGORO ............................. (NOMINATOR)

25


KOTA: 1. KOTA MALANG .................................................... (PEMENANG)

2. KOTA BLITAR ...................................................... (NOMINATOR)

SKPD : 1. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

(PEMENANG)

2. DINAS KESEHATAN ............................................ (NOMINATOR)

F. KATEGORI TERINOVASI

KAB/KOTA: 1. KABUPATEN BOJONEGORO ............................. (PEMENANG)


SKPD: 1. DINAS PENDIDIKAN ............................................ (PEMENANG)

2. KOPERASI ........................................................... (NOMINATOR)

G. KATEGORI LAPORAN TAHUNAN TERBAIK 1. KABUPATEN BOJONEGORO ............................. (PEMENANG)


H. PENGHARGAAN KHUSUS - KATEGORI PELOPOR PPID : DINAS KOMINFO JATIM

- KATEGORI BAKORWIL TERBAIK : BAKORWIL MADIUN

26


HASIL MONEV

IMPLEMENTASI UU KIP

Komisi Informasi Prov Jatim melakukan monitoring dan evaluasi (Monev)

terhadap Badan Publik dalam implementasi Undang-Undang No 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan

Kabupaten/Kota se Jawa Timur dan SKPD Provinsi Jawa Timur, pada Oktober

2015, melalui pemantauan website, meja layanan informasi serta penilaian

persepsi Badan Publik. Penilaian persepsi dilakukan melalui kuisioner

sebagaimamana Lampiran 1 yang dikirimkan melalui email PPID. Berikut ini

hasil Monev Implementasi UU KIP:

IMPLEMENTASI UU KIP DI TINGKAT KAB/KOTA

27


IMP

LE

ME

NT

AS

I U

U K

IP D

I T

ING

KA

T S

KP

D P

RO

VIN

SI

28


CAPAIAN MEJA LAYANAN INFORMASI

CAPAIAN SITUS RESMI BADAN PUBLIK

29


CAPAIAN SITUS RESMI BADAN PUBLIK

30


SOSIALISASI MEDIA

31


Interaktif TV

- Dialog Interaktif di SBO TV 26 Januari 2015

- Dialog Interaktif di JTV 23 Pebruari 2015

- Dialog Interaktif di SBO TV 23 Maret 2015

- Dialog Interaktif di Malang TV 20 Agustus 2015

Interaktif Radio

- Dialog Interaktif di Radio SAS FM

20 Pebruari 2015

- Dialog Interaktif di RRI 26 Maret

2015

- Dialog Interaktif di Radio Elang

Bayu Swara 23 April 2015

- Dialog Interaktif di Radio Bahana

Ngawi 29 Mei 2015

- Dialog Interaktif di Radio

Prameswara 11 Agustus 2015

ILM

- ILM di SBO TV 26 Januari 2015

- ILM di Harian Bangsa 25 Pebruari 2015

- ILM di RRI 23 Maret 2015

- ILM di SBO TV 23 Maret 2015

- ILM di Harian Bhirawa 29-30 April

- ILM di Harian Berita Metro 23-24 Juni 2015

32


PENYELESAIAN

SENGKETA INFORMASI (PSI)

SENGKETA INFORMASI 2015

KASUS MASUK : 152

Belum diproses : 69

Sedang Diproses : 15

Putusan (Mediasi) : 7

Putusan (Ajudikasi) : 8

Dilimpahkan : 0

Dicabut : 12

Dihentikan : 41

Sidang Digelar : 208 kali Persidangan

Kehadiran Pemohon : 173 kali (83,17%)

Kehadiran Termohon : 156 kali (75,00%)

33


Materi sengketa informasi pada tahun 2015 yang ditangani Komisi Informasi

Provinsi Jawa Timur, dapat dikelompokkan beberapa jenis yaitu Anggaran

(39%), Pendidikan (8%), Pengadaan Barang & Jasa (6%), Lingkungan (1%),

Tanah (6%) dan Lain-lain (40%).

Daftar sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur

tahun 2015 terlampir (Lampiran 2).

ANGGARAN39%

PENDIDIKAN8%

PENGADAAN BARANG & JASA

6%

LINGKUNGAN1%

TANAH6%

LAIN-LAIN40%

TREN MATERI SENGKETA TAHUN 2015

34


Suasana Pembukaan Sidang

Suasana Sidang Pemeriksaan Awal

35


Suasana Sidang Ajudikasi ketika dilaksanakan di daerah (Kab. Pamekasan)

Suasana Mediasi ketika dilaksanakan di daerah (Kabupaten Pamekasan)

36


Suasana Sidang Sengketa Informasi terkait Tanah di Ruang Sidang KI

Suasana Pemeriksaan Legal Standing Pemohon & Termohon.

37


Suasana Mediasi di Ruang Mediasi di Kantor K.I. Jatim

Suasana Pengunjung Sidang saat menyaksikan Sidang terkait Instansinya

38


PPID

Gambaran Umum

Sebagai sebuah lembaga negara lembaga negara penunjang (state

auxiliary body) yang dibentuk berdasarkan mandat UU No. 14 tahun 2008

tentang KIP, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, adalah Badan Publik.

Karenanya, lembaga ini juga wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi

dan Dokumentasi (PPID).

PPID Komisi Informasi Prov Jatim (KI Jatim) mulai bentuk dan dilantik sejak

tahun 2010. Saat itu, struktur PPID hanya terdiri dari seorang PPID, Meja

Layanan dan Atasan PPID. Hal itu dikarenakan, staf KI Jatim yang hanya

berjumlah 3 orang.

Pada tahun 2011, PPID mulai dilengkapi struktur yang lebih lengkap. Hal

itu dimungkinkan karena KI Jatim mendapat tambahan staf sebanyak 6 orang,

sehingga total staf menjadi 11 orang. Struktur PPID mulai dilengkapi dengan

bidang dokumentasi/klasifikasi, bidang penyeselesaiang sengketa dan bidang

publikasi. Sejak tahun 2011, KI Jatim telah meluncurkan website

kip.jatimprov.go.id sebagai media edukasi dan sosialisasi.

39


Pada tahun 2014 KI Jatim menetapkan Standar Operesional Prosedur

Layanan Informasi dengan Nomor 01/SOP/KI-Prov.Jatim/V/2014 yang

mengatur tugas dan tanggung jawab PPID. SOP ini diantaranya mengatur fase

penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), Fase Penerimaan Permohonan

Informasi Publik, Fase Fase Penerimaan Atas Pernyataan Keberatan dan

Sengketa Informasi.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pelayanan

informasi publik, KI Jatim bekerja sama dengan AIPD maupun PATTIRO,

mengadakan pelatihan PPID bagi staf KI Jatim. Pelatihan pertama pada 18-19

Agustus 2014 mengenai mekanime layanan informasi dan penyusunan Daftar

Informasi Publik (DIP). Pelatihan kedua, dilaksakan pada tanggal 14-16

Nopember 2014 dengan materi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa

Informasi (SIPSI) dan Sistem Informasi Publik (SIP).

Pelaksanaan Pelayanan Informasi

1. Sarana Prasarana

Sarana prasarana PPID KI Jatim selama ini bergabung dengan bagian

kesekretariatan. Sarana Prasara yang tersedia antara lain, meja layanan, telpon

dan komputer, papan pengumuman.

2. Sumber Daya Manusia

Mengingat staf KI Jatim yang terbatas, struktur KI Jatim dibentuk dengan

sederhana. Berikut ini susunan staf PPID KI Jatim :

1. Atasan PPID : Ketua KI

2. PPID : Supriyanto

3. Sekretaris : Ayu Saulina

40


4. Klasifikasi & Sengketa : Dwi Susila W

5. Dok & Publikasi : Dwi Waluyo, Rahmad Hartono

6. Meja Layanan : Anjaina & Sielfia

3. Anggaran Pelayanan Informasi

PPID KI Jatim, sejak tahun 2010 hingga tahun 2015, belum mendapat

alokasi anggaran khusus PPID.

1. Jumlah permohonan Informasi Publik

- Datang Langsung : 53 pemohon

- Surat/email : 3 permohonan

- Telp : 19 permohonan

Total : 75 permohonan

41


2. Waktu memenuhi permohonan

- Langsung : 72

- 10+7 Hari Kerja : 3

- > 10+7 Hari Kerja : 0

3. Jumlah permohonan dikabulkan

- Seluruhnya : 75

- Sebagian : 0

4. jumlah permohonan ditolak Ditolak : 0

Kendala

Pelayanan informasi publik di KI Jatim telah diupayakan seoptimal

mungkin, namun demikian masih terdapat beberapa kendala baik internal

maupun eksternal.

Kendala internal yang dihadapi KI Jatim yaitu jumlah staf yang terbatas

sehingga terjadi rangkap tugas dan tanggung jawab. Hal ini menyebabkan

pelayanan informasi tidak terfokus. Selain itu, sarana prasarana juga masih

tergabung dengan sarana prasarana bidang penyelesaian sengketa maupun

kesekretariatan.

Sedangkan kendalan eksternal yang dihadapi PPID KI Jatim adalah

adanya pemohon informasi yang mengajukan permohonan dalam jumlah besar

dan berulang-ulang.

Rekomendasi

Untuk menghadapi kendala atau tantangan sebagaimana disebutkan di

atas, KI Jatim merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas petugas PPID

42


2. Pelayanan informasi dilakukan oleh petugas yang fokus menangani

PPID

2. Perlu ada anggaran khusus dalam layanan informasi dan sarana

prasarana PPID yang memadai

3. Perlu edukasi ke masyarakat sebagai pemohon atau pengguna

informasi

43


KEUANGAN

Anggaran 2.244.500.000,-

Realisasi 2.175.197.765,- (96,91 %)

Sisa 69.302.235,- (3,09 %)

45

97%


LA

PO

RA

N R

EALI

SASI

AN

GG

AR

AN

20

15

KO

MIS

I IN

FOR

MA

SI P

RO

VIN

SI J

AW

A T

IMU

R

46


LA

PO

RA

N R

EALI

SASI

AN

GG

AR

AN

20

15

KO

MIS

I IN

FOR

MA

SI P

RO

VIN

SI J

AW

A T

IMU

R

47


LA

PO

RA

N R

EALI

SASI

AN

GG

AR

AN

20

15

KO

MIS

I IN

FOR

MA

SI P

RO

VIN

SI J

AW

A T

IMU

R

48


Kuesioner Penilaian Persepsi Penyediaan Layanan Informasi Publik

Identitas Kuesioner :

Nama PPID : .................................................

Lama Menjabat sebagai PPID : ................................................

Lembaga : ...............................................

1 Menurut anda jika masyarakat

mengetahui tentang segala informasi

publik yang dimiliki badan publik,

apakah hal ini akan mendukung kerja

lembaga anda ?

a. Sangat setuju

b. Setuju

c. Netral

d. Tidak setuju

e. Sangat tidak setuju

Jelaskan alasan saudara

...........................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

2 Jika ada seorang pemohon Warga Negara

Indonesia atau LSM mengajukan

permohonan informasi yang sudah jelas

merupakan informasi terbuka kepada

Saudara namun saudara tidak mengetahui

latar belakang mereka, tidak mengetahui

latar belakang organisasinya dengan baik,

informasi tersebut akan digunakan untuk

apa sebenarnya. Apakah saudara akan

tetap memberikan informasi tersebut ?

a. Menolak

memberikan

b. Tetap memberikan

c. Memberikan

dengan syarat

..............................

..............................

..............................

.............................

(jelaskan)


...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

3 Apakah sebagai PPID anda masih

memiliki kekhawatiran bahwa Pemohon

Informasi akan menyalahgunakan

a. Iya

b. Tidak

c. Tidak tahu


...........................................................................................

...........................................................................................

Lam

piran

2 | D

aftar Sengk

eta


informasi publik yang ia dapat untuk

kepentingan pribadi yang akan

merugikan orang lain atau lembaga anda

?

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

4 Menurut anda apakah semua informasi

publik yang diminta oleh pemohon harus

dimintakan persetujuan dari pimpinan

badan publik ?

a. Semua

memerlukan

persetujuan

b. Tidak semua

memerlukan

persetujuan

c. Tidak tahu


...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

5 Menurut anda apakah kewajiban yang

dibebankan oleh Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik terlalu

berat bagi lembaga anda ?

a. Sangat setuju

b. Setuju

c. Tidak tahu

d. Tidak setuju



...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

6 Apakah anda merasa terancam dengan

ancaman denda 5.000.000 dan kurungan

1 tahun bagai badan publik yang dengan

sengaja tidak menyediakan informasi

publik berdasar UU ini ?

a. Sangat terancam

b. Terancam

c. Tidak tahu

d. Biasa saja

e. Sangat tidak

terancam


...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

7 Menurut anda apakah tugas PPID terlalu

berat bagi anda ?

a. Sangat setuju

b. Setuju

c. Tidak tahu

d. Tidak setuju



...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Lam

piran

2 | D

aftar Sengk

eta


...........................................................................................

...........................................................................................

8 Menurut anda apakah anggaran ke PPID

an / penyediaan layanan informasi publik

di kantor anda sudah mencukupi ?

Berapa anggaran penyediaan layanan

informasi publik di kantor anda dalam

satu tahun

...................................................................

...................................................................

....

a. Sangat mencukupi

b. Cukup

c. Tidak tahu

d. Tidak cukup

e. Sangat kurang


...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

9 Menurut anda apakah masing-masing

bidang/bagian/satuan kerja/Unit

Kerja/Unit Pelaksana Teknis dll di

lembaga anda sudah sangat kooperatif

dalam membangtu anda menyediakan

layanan informasi publik ?

a. Sangat kooperatif

b. Kooperatif

c. Tidak tahu

d. Tidak kooperatif

e. Sangat tidak

kooperatif


...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

10 Sebutkan kendala yang anda hadapi

dalam menyediakan informasi publik

selama ini ?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

11 Jelaskan dukungan apa saja yang anda

butuhkan untuk menunjang pelaksanaan

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Lam

piran

2 | D

aftar Sengk

eta


tugas ke PPID an yang anda emban ? ..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

12 Menurut anda berapa lama waktu ideal

untuk menyiapkan sistem dokumentasi

informasi publik yang baik berdasar

ketentuan UU Keterbukaan Informasi

Publik ?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Keterangan :

1. Kuesioner ini diisi oleh PPID atau pejabat yang melayani layanan informasi publik di badan publik;

2. Kuesioner ini tidak memperngaruhi penilaian terhadap layanan informasi publik;

3. Kirim kembali kuesioner ini melalui email : [email protected]

Lam

piran

2 | D

aftar Sengk

eta


DAFTAR SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2015

No. PEMOHON TERMOHON INFORMASI YANG DIMINTA

1 MOH. SIDIQ KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP

1. Informasi mengenai terbentuknya Komisi Informasi Kabupaten Sumenep beserta dokumen atau informasi penduk

2. ngnya (termasuk informasi mengenai waktu

2. Informasi mengenai jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima oleh Komisi Informasi Kabupaten Sumenep (dimohonkan pula beserta nama-nama perseorangan maupun lembaga secara lengkap yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Kabupaten Sumenep;

3. Informasi mengenai jumlah permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang telah diajukan dan diterima oleh Komisi Informasi Kabupaten Sumenep, baik yang masih dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik, maupun karena permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dicabut oleh Pemohon sendiri (apabila ada) atau di atas dasar putusan Komisi Informasi Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan jumlah sengketa informasi publik yang telah diputus oleh Komisi Informasi Kabupaten Sumenep (dimohonkan beserta informasi mengenai waktu putusan sengketa informasi publik dijatuhkan dan waktu pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang telah diajukan kalau memang ada permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang dicatat oleh Pemohonnya sendiri);

2 SURABAYA CORUPTION WATCH

KANTOR WILAYAH BPN PROV. JATIM

1. Informasi tentang Pergantian Kepemilikan Hak Milik Nomor 367 Desa Kemiri, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto

3 BINHAUDI PT. PJB (PEMBANGKIT JAWA BALI) PAITON

1. Surat Edaran/Pengumuman Lelang

2. Dokumen Lelang

3. Diskripsi Proses Pelaksanaan Lelang


4. Pengumuman Pemenang Lelang

4 LSM PRAKSI PT. PLN AREA PAMEKASAN

1. Buku Pedoman pengadaan barang dan jasa untuk PT. PLN atau aslinya.

2. Daftar pengadaan barang dan jasa pada PT. PLN APJ Pamekasan tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.

3. Salinan dokumen kontrak pada pekerjaan LISDES (Listrik masuk desa yang bersumber dari dana APBN) Tahun 2012, 2013 dan 2014

4. Daftar penerimaan program LISDES tahun 2012, 2013 dan 2014. (by name, by addres)

5. Daftar nama dan alamat rekanan dan asosiasi yang menjadi mitra PLN APJ Area Pamekasan.

6. Daftar pemohon pemasangan baru yang masuk ke PLN dan jumlah pembagiannya kepada rekanan atau asosiasi yang menjadi mitra PLN Tahun 2012, 2013 dan 2014. Dasar hukumnya/aturan dalam pembagian tersebut.

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Sesuai Surat Edaran Komisi Informasi No. 1 Tahun 2011 poin 1, 6, 7, 8 dan 9.

5 LSM PRAKSI KANTOR IMIGRASI KELAS III PAMEKASAN

1. Daftar pengadaan barang dan jasa pada Kantor Imigrasi Kelas III Pamekasan tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.

2. Daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Sesuai Edaran Komisi Informasi No. 1 Tahun 2011 poin 1, 6, 7,8 dan 9

3. Proses pembuatan paspor dan besarnya serta waktu penyelesaiannya dan dasar hukumnya.

6 FAHRUS SHALEH DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PAMEKASAN

1. Salinan/Copy DPA dan perubahannya untuk tahun anggaran 2012 dan 2013 beserta dokumen laporan ralisasinya.

2. Salinan/Copy dokumen anggaran DBHCT dan DAK yang diterima dan dikelola institusi saudara untuk tahun 2012 dan 2013 beserta dokumen laporan realisasi program dan


kebijakan yang dibiayai melalui anggaran tersebut.

3. Daftar nama program dan kegiatan yang dibiayai dari dan DBHCT dan DAK tahun anggaran 2012 dan 2013 termasuk besaran anggaran yang dibagikan berikut alamat

7 MUNTOMO PERTAMINA UNIT PEMBEKALAN DAN PEMASARAN DALAM NEGERI V

1. Surat ASLI pengunduran diri sebagai pengelola pengusaha SPBU 54.0725 atas nama SABARBUDI ALI SANTOSA

2. Tanda terima asli pengiriman surat perihal : Pemutusan hubungan kerja tertanggal 02 Pebruari 2001 yang telah ditandatangani Bapak SUMARSONO sebagai pimpinan Unit Pembekalan dan Pemasaran dalam Negeri V Pertamina.

8 WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI)

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MALANG

1. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan atas nama M. NAJIB SALIM ATAMIMI dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, sebagaimana surat izin pertambangan rakyat yang dikeluarkan Pemkab. Malang No. 180/0009/IPR/421.302/2012 tanggal 12 Juli 2012

2. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Izin Lingkungan atas nama KRESNA DEWANATA PHROKSAKH dalam kegiatan usaha tambang pasir besi di wilayah Pantai Wonogoro, Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang, sebagaimana surat izin pertambangan rakyat yang dikeluarkan Pemkab. Malang No. 180/0008/IPR/421.302/2012 tanggal 12 Juli 2012.

9 ABU TARAM BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG KABUPATEN PAMEKASAN

1. Informasi & Fotocopy Salinan Surat AJB No. 335/Mjn/VII/1990

10 LSM PRAKSI BAPEMAS DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PAMEKASAN

1. Buku pedoman pengadaan barang dan jasa untuk BPJS Kesehatan atau salinanya.

2. Daftar pengadaan barang dan jasa pada BPJS Kesehatan Pamekasan tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015

3. Salinan dokumen kontrak pada pekerjaan pengadaan Outsourcing tahun 2012, 2013 dan


2014.

4. Jumlah penerimaan BPJS Kesehatan Pamekasan dan pengeluarannya tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014.

5. Daftar poliklinik dan rumah sakit pemerintah dan swasta yang berkerjasama dengan BPJS Kesehatan cabang pamekasan di kabupaten pamekasan, sampang, sumenep

6. Proses pengklaiman/pembayaran pasien BPJS Kesehatan karena selama ini pembayaran yang ada tidak rincian atau kuitansi resmi.

7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

11 H. I’AM HOLIL BAPEMAS DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Keamanan Pelaksanaan PILKADES.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran dari Program Pelantikan Kepala Desa, Program Peningkatan Kebudayaan Masyarakat Pedesaan dan Program BOP PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi TA 2013.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran dari Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Pengembangan dan Penataan Pasar Desa dan Program Pembangunan Jaringan Listrik (PLMD).

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran dari Program PNPM MANDIRI PERDESAAN dan PNPM Generasi TA 2014.

12 H. I’AM HOLIL Kec. Pakong , Kab. Pamekasan

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Bantuan Guru Ngaji by name by address TA 2012-2013-2014. Dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembangunan Rumah Dinas (Pagar) dan Program Pelayanan Administrasi Kecamatan.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran.


4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pendampingan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penguatan Wilayah dan Program Koordinasi, konsultasi pelaksanaan PILKADES.

13 H. I’AM HOLIL DINAS PERTANIAN KAB PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program peningkatan kesejahteraan petani dan pendampingan kegiatan Program Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) serta Program Bantuan bibit bawang merah kepada 30 desa/kelurahan by name dan by address TA 2013-2014.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program Water Resources dan Irrigation Sector Management Program (WISMP) di Kabupaten Pamekasan dan program Evaluasi dan Verifikasi kelompok tani/Gapoktan.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pengadaan alat dan mesin pertanian (Hend Traktor, Hand Prayer, dan penggilingan padi, dan program peningkatan pemasaran dan promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dan program peningkatan mutu intensifikasi padi.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program penyediaan prasarana produksi pertanian (Pembuatan jalan usaha tani di 13 desa/kelurahan) (DAK) dan program pengembangan/rehab jaringan irigasi trasierdi 39 desa/kelurahan) (DAK).

14 H. I’AM HOLIL Kec. Kadur, Kab. Pamekasan

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur dan Program Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembinaan Program Pendampingan Anggaran Dana Desa (ADD).

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembinaan kearsipan/industri kecil, LINMAS, Aparatur pemerintah desa dan Program Peringatan hari


besar Nasional dan slam.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Bantuan Hibah untuk guru ngaji by name and by addres TA 2012-2013-2014

15 H. I’AM HOLIL DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Bansos/Hibah Untuk Semua PKBM dan Lembaga Sosial terkait Program KF dari Pemprov . Jatim TA 2012-2013-2014 by name by address .

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari penerima BSM by name by address TA 2012-2013-2014 dari seluruh lembaga sekolah.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pendidikan non formal TA 2012-2013-2014.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program bantuan social untuk insentif guru madrasah diniyah (BK Provinsi) TA 2012-2013-2014.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan kualitas pendidikan sisiwa TA 2012-2013-2014.

16. BASUKI Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Jombang

1. Siapa-siapa/CV/PT apa saja yang ditunjuk langsung dalam pengadaan proyek-proyek di Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Jombang.

2. Pertimbangan/alasan-alasan atas penunjukkan langsung itu, jenis proyek dan besar anggarannya.

3.Mekanisme pengadaan jasa melalui penunjukan langsung yang berlaku di Dinas PU Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Jombang.

17 BINHAUDI/ PROBOLINGGO CORRUPTION WATCH

Dinas Pendidikan Kab. Probolinggo

1. Informasi tentang penerima bantuan siswa miskin secara rinci per sekolah di Kabupaten Probolinggo dari tahun 2013 sampai 2014.

2. Informasi penerima bantuan operasional sekolah secara rinci per sekolah di Kabupaten Probolinggo dari tahun 2013 sampai 2014.

18 BINHAUDI/ Dinas Pendapatan 1. Informasi tentang pendapatan dan pengelolaan parkir belangganan sepeda motor dan


PROBOLINGGO CORRUPTION WATCH

Daerah Kab. Probolinggo

mobil selama tahun 2013 dan 2014 beserta rinciannya setiap tahun.

2. Informasi tentang pendapatan dan pengelolaan iklan/papan reklame pada tahun 2013 dan 2014

19 BINHAUDI/ PROBOLINGGO CORRUPTION WATCH

PU Cipta Karya Kab. Probolinggo

1. Informasi tentang penerima bantuan bedah rumah/rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2014 lengkap dengan rincian anggaran per rumah.

20 ACH. ZAINAL WS Pemda Kabupaten Pamekasan

1. DPA Tahun Anggaran 2014 Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan.

2. Penanggung jawab dari setiap program kegiatan Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan.

3. Titik Lokasi Program Kegiatan Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan.

4. Realisasi fisik dan keuangan dari setiap program kegiatan Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan.

5. SPJ dari setiap program kegiatan Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan.

6. Verifikasi DPA Tahun anggaran 2015 Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan.

21 H. I’AM HOLIL DPRD Kabupaten Pamekasan

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung serta Belanja Pegawai.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengadaan Seragam dan program dana shering, Reses.


1. DPA Tahun Anggaran 2014 Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan RSUD Dr. H. Slamet Martodirjo.


2. Penanggung jawab dari tiap-tiap program kegiatan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan RSUD Dr. H. Slamet Martodirjo.

3. Titik Lokasi Program Kegiatan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan RSUD Dr. H. Slamet Martodirjo.

4. Realisasi fisik dan keuangan dari setiap program kegiatan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan RSUD Dr. H. Slamet Martodirjo.

5. SPJ dari tiap-tiap program kegiatan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan RSUD Dr. H. Slamet Martodirjo.

6. DPA Tahun Anggaran 2015 Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan RSUD Dr. H. Slamet Martodirjo.


1. DPA Tahun Anggaran 2014 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.

2. Penanggung Jawab dari tiap-tiap program kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.

3. Titik Lokasi Kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.

4. Realisasi fisik dan keuangan dari tiap-tiap program kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.

5. SPJ dari tiap-tiap program kegiatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.

6. DPA Tahun Anggaran 2015 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.

24 H. I’AM HOLIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN


2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Penataan Administrasi Kependudukan.


PAMEKASAN 3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penunjang Pencetakan Kartu Keluarga dan Program Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penunjang Elektronik KTP (e-KTP) dan Program Pengadaan Banko Dokumen Kependudukan dan Blanko Akta Capil.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendukung Pelaksanaan Penerapan e-KTP dan Program Pemutakhiran Data Kependudukan Kabupaten Pamekasan.

25 SAMPAN PEMERINTAHAN DESA KEBAKALAN KABUPATEN SIDOARJO

1. Informasi/Salinan data mengenai tanah gogol milik Alm. Bapak Cokro

26 ACH. ZAINAL WS Kementerian Agama (KEMENAG) Kabupaten Pamekasan

1. Nama-nama peserta Sertifikasi bagi Guru Ra/Madrasah Dalam Jabatan Tahun 2012 se-Kabupaten Pamekasan.

2. Nama-nama peserta yang lulus Sertifikasi bagi Guru Ra/Madrasah Dalam Jabatan Tahun 2012 se-Kabupaten Pamekasan.

3. Salinan hardcopy & softcopy Semua Persyaratan dari tiap-tiap peserta Sertifikat bagi Guru Ra/Madrasah dalam Jabatan Tahun 2012 se-Kabupaten Pamekasan.

4. Penanggung jawab di tiap-tiap tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

27 H. I’AM HOLIL Pemda Kabupaten Pamekasan

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Belanja tidak langsung TA 2013-2014

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Bunga Bangsa TA 2013-2014.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Tujuh Janji Politik Bupati dan Wabup.

28 H. I’AM HOLIL Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Pembangunan Gedung Klinik UMKM (BK) (DPAL).


Pamekasan 2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Program Penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB).

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Fasilitasi Promosi Produk UMKM TK. Nasional/Regional/Lokal (BK Propinsi) dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi).

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Magang Pengelolaan Koperasi (BK Propinsi) dan Program Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pementauan KSP/USP Oleh KPKS dan Program Penyuluhan Pembentukan Koperasi Bagi Kelompok.

29 H. I’AM HOLIL Dinas Kehutanan dan Perkebunan

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembuatan Sumur Resapan (DAK), Pembangunan Hutan Rakyat (DAK) dan Program Rehabilitasi Hutan Manggrove (DAK).

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengkayaan Vegetatif (DAK) dan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelatihan Pengolahan Buah Kelapa dan Program Pembuatan Embung (DAK).

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penanaman Tebu dan Program DBHCT 2013-2014.

30 H. I’AM HOLIL RSUD Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan

1. Rencana dan Laporan Realiasasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendukung Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLUD), Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Rumah Dinas/Kebersihan (BLUD).

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dan


Program Pengadaan Alat-alat Kesehatan/Kedokteran di Ruang ICU dan BDRS (DAK)

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembangunan Ruang Rawat Inap Maternal Kelas III (DAK) (DPAL) dan Program Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit (BLUD) (DPAL).

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah Rumah Sakit (BLUD) dan Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program DBHCT TA 2013-2014.

31 ACH SUHAIRI DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari masing-masing kegiatan/program

2. Surat Perintah Kerja (SPK) dari masing-masing kegiatan

3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) TA 2015.

4. SPJ/Laporan keuangan dari masing-masing kegiatan/program

32 ABD RAHEM BURHANUDDIN

PEMDA KABUPATEN PAMEKASAN – PT. AUMM

1. Akta Notaris dan SK Menteri Hukum dan HAM dan SK pengangkatan setiap pegawai dilingkungan PT. Tersebut:

2. Daftar pengadaan barang dan jasa tahun 2013, 2014 dan 2015 yang bersumber dari APBN dan APBD dan Penanggung jawab dari setiap pengadaan barang dan jasa (PA, KPA, PPK, PPTK, Panitia, pengawas dan penerima barang) tahun 2013, 2014:

3. Jumlah bantuan dana hibah baik dari swasta atau pemerintah dan dasar hukumnya selama tahun 2012, 2013 dan 2014:

4. Spesifikasi (SPEK) pada setiap pengadaan barang dan jasa tahun 2013, 2014:

5. Titik lokasi kegiatan, bukti penerimaan barang dan jasa dan dokumen berupa foto pengadaan barang dan jasa:

6. SPJ/Laporan keungan dari masing-masing kegiatan/program

33 ABD RAHEM PEMDA KABUPATEN PAMEKASAN – PU

1. Daftar pengadaan barang dan jasa tahun 2013, 2014 dan 2015;


BURHANUDDIN CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

2. Penanggung jawab dari setiap pengadaan barang dan jasa (PA, KPA, PPK, PPTK, Panitia, pengawas dan penerima barang) tahun 2013, 2014;

3. Spesifikasi (SPEK) pada setiap pengadaan barang dan jasa tahun 2013, 2014;

4. Titik lokasi kegiatan, bukti penerimaan barang dan jasa dan dokumen berupa foto pengadaan barang dan jasa.


PEMDA KABUPATEN PAMEKASAN – Dinas Perindustrian dan Perdagangan






PEMDA KABUPATEN PAMEKASAN - RSUD DR. SLAMET MARTODIRDJO





36 H. I’AM HOLIL DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN SUMENEP

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program rehabilitasi DAM dan saluran irigasi angon-angon.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pembangunan embung air di desa aeng merak kecamatan batu putih.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pengerukan sungai kali sokra, kali marengan, sungai arjasa pulau kangean dan pembuatan tanggul.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembuatan tangkis laut.



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pelayanan administrasi perkantoran dan Program rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program peningkatan kesiagaan dan partisipasi masyarakat dalam tanggap darurat dan program pendukung administrasi pelayanan perkantoran.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pengadaan kendaraan dinas dan program pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional serta program fasilitasi penanggunlangan bencana kekeringan

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pencegahan dini penanggulangan korban bencana alam dan program operasional penanggulangan bencana di Pamekasan.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program penanganan bencana kekeringan dan program pendampingan PNBP serta program sosialisasi pencegahan bencana dan tanggap darurat daerah rawan bencana.

38 H. I’AM HOLIL BAKESBANGPOL DAN LINMAS KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendidikan Politik Masyarakat dan bantuan hibah untuk semua partai politik 2013-2014.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Serap Aspirasi Forum LSM dan Program Kelancaran PEMILU Gubernur.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pencegahan Dini Terhadap Permasalahan Masyarakat dan Program Penunjang Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Program Lokakarya Peningkatan Nilai-nilai Pancasila Bagi Siswa-siswi SMA Negeri/Swasta.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program kegiatan penunjang bantuan partai politik dan program bantuan penerima hibah bagi semua organisasi masyarakat dan pemuda TA 2013-2014.


39 H. I’AM HOLIL BAGIAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Sosialisasi Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Program Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Kab. Pamekasan.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penyusunan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Program Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Tahun Anggaran 2013-2014.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Operasi e-Procurement Sistem (LPSE) dan Program Operasional Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Operasional Up Dating Data Website Pembangunan (Pamekasankab.go.id) dan Program Operasional SIM Pelaporan.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penyusunan Dokumen Administrasi Kegiatan Program DAK TA 2013 dan Program Pengendalian Pelaksana Kegiatan Tahun 2013 Serta semua dokumen lelang dari semua pekerjaan proyek TA 2013-2014.

40 H. I’AM HOLIL BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program biaya operasional islamin centre DPA-L dan Biaya operasional Islamic centre.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program pembinaan peserta MTQ tingkat kabupaten dan program pengiriman peserta MTQ, pawai taaruf dan pamiran.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program isbat dan nikah missal dan program dialog rutin berkala ulama dan umara dalam rangka konsolidasi pembangunan daerah.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pelaksanaan kegiatan jumat bersih bersepeda dan program pelaksanaan halal bihalal dan silaturrahim dengan para tokoh perantauan asal pamekasan.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program bantuan hibah masjid, mosholla dan batuan sosial kegiatan organisasi pemuda, mahasiswa, masyarakat, lembaga


dan program pendampingan bantuan raskin.


BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN PAMEKASAN





42 PURWANTO DWI SAPUTRO

RSUD DR. SLAMET MARTODIRDJO KABUPATEN PAMEKASAN

1. Salinan SPJ Perjalanan Dinas tahun 2013-2014 termasuk di dalamnya bukti pembayaran atau kuitansi;

2. Salinan Surat Perjanjian Kerja (Dokumen Kontrak) untuk seluruh kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dan tahun anggaran 2014 beserta dokumen pendukungnya;

3. Salinan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait dengan pengelolaan anggaran tahun 2013 dan 2014.

43 MADURA CORRUPTION WATCH

MADRASAH ALIYAH SALAFIYAH SYAFIIYAH

1. Apakah saudara Muhlis dengan nomor induk 2107 pernah menempuh pendidikannya di MA Salafiyah Syafiiyah? Buktikan dengan data!

2. Data Madrasah Slafiyah Syafiiyah, yang meliputi:

a. Data Profil Lembaga, Tahun berdiri, dan Tahun terdaftar?

b. Data Statistik siswa dari tahun berdiri sampai Tahun 1995

c. Data nilai Akreditasi dan Tahun Akreditasi Lembaga

3. Data siswa angkatan tahun pelajaran 1993/1994, yang meliputi:

a. Data Daftar siswa, Absensi dan Nomor Induk siswa yang lulus pada tahun ajaran 1993/1994

b. Data Raport Saudara Muhlis dari kelas 1 Aliyah sampai kelas 3 Aliyah


c. Nomor register Ijasah saudara Muhlis yang dikeluarkan pada Tahun 1994.

44 LUQMAN HAKIM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASURUAN

1. Daftar Madrasah/Lembaga Diniyah (Ula, Wustho) disertai dengan jumlah siswa/siswi dan Jumlah Guru (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA siswa) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat Madrasah, diseluruh wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan (Sebagaimana contoh terlampir).

2. Daftar Pondok Pesantren disertai dengan Jumlah Santriwan/Santriwati dan Jumlah Ustadz/Ustadzah (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA santri) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat pondok pesantren, diseluruh wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan (Sebagaimana contoh terlampir).

45 LUQMAN HAKIM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONDOWOSO

1. Daftar Madrasah/Lembaga Diniyah (Ula, Wustho) disertai dengan jumlah siswa/siswi dan Jumlah Guru (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA siswa) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat Madrasah, diseluruh wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso (Sebagaimana contoh terlampir).

2. Daftar Pondok Pesantren disertai dengan Jumlah Santriwan/Santriwati dan Jumlah Ustadz/Ustadzah (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA santri) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat pondok pesantren, diseluruh wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso (Sebagaimana contoh terlampir).

46 LUQMAN HAKIM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER

1. Daftar Madrasah/Lembaga Diniyah (Ula, Wustho) disertai dengan jumlah siswa/siswi dan Jumlah Guru (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA siswa) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat Madrasah, diseluruh wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Jember (Sebagaimana contoh terlampir).

2. Daftar Pondok Pesantren disertai dengan Jumlah Santriwan/Santriwati dan Jumlah Ustadz/Ustadzah (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA santri) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat pondok pesantren, diseluruh wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Jember (Sebagaimana contoh terlampir).

47 LUQMAN HAKIM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN

1. Daftar Madrasah/Lembaga Diniyah (Ula, Wustho) disertai dengan jumlah siswa/siswi dan Jumlah Guru (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA siswa) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat Madrasah, diseluruh wilayah kerja Kementerian


SITUBONDO Agama Kabupaten Situbondo (Sebagaimana contoh terlampir).

2. Daftar Pondok Pesantren disertai dengan Jumlah Santriwan/Santriwati dan Jumlah Ustadz/Ustadzah (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA santri) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat pondok pesantren, diseluruh wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Situbondo (Sebagaimana contoh terlampir).

48 LUQMAN HAKIM KEMENTERIAN AGAMA KOTA PROBOLINGGO

1. Daftar Madrasah/Lembaga Diniyah (Ula, Wustho) disertai dengan jumlah siswa/siswi dan Jumlah Guru (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA siswa) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat Madrasah, diseluruh wilayah kerja Kementerian Agama Kota Probolinggo (Sebagaimana contoh terlampir).

2. Daftar Pondok Pesantren disertai dengan Jumlah Santriwan/Santriwati dan Jumlah Ustadz/Ustadzah (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA santri) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat pondok pesantren, diseluruh wilayah kerja Kementerian Agama Kota Probolinggo (Sebagaimana contoh terlampir).

49 LUQMAN HAKIM KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUMAJANG

1. Daftar Madrasah/Lembaga Diniyah (Ula, Wustho) disertai dengan jumlah siswa/siswi dan Jumlah Guru (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA siswa) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat Madrasah, diseluruh wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Lumajang (Sebagaimana contoh terlampir).

2. Daftar Pondok Pesantren disertai dengan Jumlah Santriwan/Santriwati dan Jumlah Ustadz/Ustadzah (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA santri) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat pondok pesantren, diseluruh wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Lumajang (Sebagaimana contoh terlampir).

50 LUQMAN HAKIM KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN

1. Daftar Madrasah/Lembaga Diniyah (Ula, Wustho) disertai dengan jumlah siswa/siswi dan Jumlah Guru (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA siswa) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat Madrasah, diseluruh wilayah kerja Kementerian Agama Kota Pasuruan (Sebagaimana contoh terlampir).

2. Daftar Pondok Pesantren disertai dengan Jumlah Santriwan/Santriwati dan Jumlah Ustadz/Ustadzah (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA santri) tahun ajaran 2010, 2011, 2012 dan 2013 lengkap dengan alamat pondok pesantren, diseluruh wilayah kerja


Kementerian Agama Kota Pasuruan (Sebagaimana contoh terlampir).

51 H. I’AM HOLIL Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sumenep

1. Rencanan dan Laporan Realisasi Anggaran SPJ dari Semua Program Peningkatan Jalan dan Program Pemeliharaan Berkala Jalan.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran SPJ dari Program pembangunan jalan lingkar lapangan terbang trunojoyo dan pemutakhiran dan pengembangan data base jalan dan jembatan.

52 HAMID PEMERINTAHAN DESA BULUJARAN KIDUL KECAMATAN TEGALSIWALAN KABUPATEN PROBOLINGGO

1. Permohonan Copy SPJ ADD (Anggaran Dana Desa) Tahun 2014.

2. Permohonan Copy SPJ PNPM Mandiri Tahun 2014.

3. Permohonan Copy Keputusan Desa Tahun 2014.

53 H. I’AM HOLIL Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pamekasan

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Review penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SKPD) Thn. 2013-2018 (PAK) dan Program penyusunan rencana aksi daerah (RAD) Kabupaten layak anak (PAK)

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi perkotaan Pasean dan Batu Marmar dan program master plan pengembangan objek wisata talang siring (PAK).

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pengembangan kota-kota menengah dan besar dan program profit produk unggulan.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Master Plan pengembangan rumah sakit umum daerah (RSUD) Dr. H. Slamet Martodirjo (PAK).

6. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi percepatan pembangunan daerah dan program penyusunan RAD Kab. Pamekasan dalam mendukung Mellenium Development Goals (MDGs).


54 H. I’AM HOLIL KECAMATAN PAMEKASAN KABUPATEN PAMEKASAN


2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program peningkatan saranadan prasarana aparatur dan Program rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program pelayanan administrasi Kecamatan dan Program pendampingan Anggaran Dana Desa (ADD).

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembinaan kearsipan/industry kecil, LINMAS, Aparatur pemerintah desa dan Program Peringatan hari besar Nasional dan slam.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari data Program Bantuan Hibah untuk guru ngaji dan data penerima raskin dari seluruh desa dan kelurahan by name and by addres TA 2012-2013-2014.

55 H. I’AM HOLIL DINAS PU CIPTA KARYA & TATA RUANG KABUPATEN SUMENEP

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pengadaan sarana air minum (Fippam Telaga Bening) di desa pancor, desa lebbeng timur-prnacak dan desa tamidung

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pembangunan trotoar koridor jalan Dr. Cipto dan jalan arya wiraraja

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program penyusunan RDTR PZ PWP Kota Kalianget, gapura, talango, rubaru dan manding.

56 LUQMAN HAKIM DINAS PENDIDIKAN KOTA PROBOLINGGO

1. Daftar Madrasah/Lembaga Diniyah (Ula, Wustho) disertai dengan jumlah siswa/siswi dan Jumlah Guru (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA siswa) tahun ajaran 2014 lengkap dengan alamat Madrasah, diseluruh wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Probolinggo

2. Daftar Pondok Pesantren disertai dengan Jumlah Santriwan/Santriwati dan Jumlah Ustadzah (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA santri) tahun ajaaran 2014 lengkap dengan alamat pondok pesantren, diseluruh wilayah kerja Dinas Pendidikan Kota Probolinggo.


57 LUQMAN HAKIM DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

1. Daftar Madrasah/Lembaga Diniyah (Ula, Wustho) disertai dengan jumlah siswa/siswi dan Jumlah Guru (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA siswa) tahun ajaran 2014 lengkap dengan alamat Madrasah, diseluruh wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

2. Daftar Pondok Pesantren disertai dengan jumlah Santriwan/Santriwati dan Jumlah Ustadz/Ustadzah (yang terdaftar sebagai penerima BOSDA santri) tahun ajaran 2014 lengkap dengan alamat pondok pesantren, diseluruh wilayah kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

58 H. I’AM HOLIL DINAS KESEHATAN KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program pengadaan obat generic untuk PUSKESMAS dan jaringannya (DAK)

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program pengadaan obat-obatan dan perbekalan kesehatan dan program upaya kesehatan masyarkat.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program perbaikan gizi masyarakat dan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan ibu dan anak.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pasukan kuning dan pemulung pamekasan sehat (PAMUNGKAS) dan program pelayanan kesehatan (Tim Kesehatan ke pedesaan)

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dan program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

6. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program operasional pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji di puskesmas Tahnun 2014 dan pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

59 H. I’AM HOLIL BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan program pengadaan grobak sampah.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program pembangunan TPS sekolah (DAK) dan program pembangunan rumah atap pengolah sampah (DAK).


3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dan program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dan program pengadaan peralatan uji kualitas udara ambient (DAK).

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembuatan IPAL tahu dan program pembuatan sumur resapan (DAK)

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari data Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam dan program pembuatan taman hijau.

6. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari data Program peningkatan dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dan program pembangunan pencegahan longsor sistem Eko-hidraulik rawan longsor (DAK).


PEMDA KOTA SURABAYA

1. Data Pemilik diskotik dan tempat karaoke se Kota Surabaya by name by address;

2. Data Ijin diskotik dan tempat karaoke se Kota Surabaya by name by address;

3. Apakah gedung atau bangunan yang menjadi asset Pemkot Surabaya boleh disewakan untuk usaha hiburan diskotik dan tempat karaoke?

4. Data berapa retribusi yang didapat oleh pemkot Surabaya dari tempat hiburan malam?

5. Jenis minuman apa saja yang boleh diperjual belikan di diskotik dan tempat karaoke Surabaya?

6. Apakah diskotik dan tempat karaoke diperbolehkan menjual ekstasi dan sejenisnya?

7. Data/Salinan Perda Kota Surabaya yang memuat ketentuan diskotik dan tempat karaoke buka jam berapa dan tutup pada jam berapa?

8. Apakah diperbolehkan tempat hiburan disktotik dan tempat karaoke menyediakan wanita penghibur untuk menemani tamu yang datang?

61. MOH. SIDIQ KOMISI INFORMASI KABUPATEN SUMENEP


62 SUDARMONO PEMDA KABUPATEN MOJOKERTO

Informasi atas tanah No. Leter C35 atas nama ARPIYAH b BAHROE seluas +/- 970 m2:

1. Leter C Buku Desa, Desa Ngares Kidul untuk atas nama ARPIYAH b BAHROE dari sisa tanah seluas 697 M2, masih atas nama ARPIYAH b BAHROE?

2. Jika sudah berpindah nama:

a. Siapa nama pemilik baru tersebut?

b. Berpindah ke No. Leter C berapa serta pindah ke No. Obyek Pajak berapa?

c. Berpindah tanggal, bulan dan tahun berapa?

d. Berpindah dengan cara apa?

e. Berapa luas tanah yang berpindah?


1. Nama-nama Guru, sekolah tempat mengajar/bertugas, beserta Alamat lengkap selaku penerima tunjangan Guru terpencil Tahun Anggaran 2011-2015 se-Kabupaten Pamekasan;

2. Besaran tunjangan yang diterima oleh masing-masing Guru terpencil Tahun Anggaran 2011-2015 se-Kabupaten Pamekasan;

3. Nama-nama sekolah yang masuk dalam kategori terpencil dari Tahun 2011-2015 se-Kabupaten Pamekasan;

4. Penanggung jawab dari program dimaksud di tingkat Kabupaten dan Kecamatan; dengan dasar-dasar.

64 H. I’AM HOLIL Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengadaan IUD kit untuk klinik KB (DAK) dan program pengadaan KIE Kit untuk penyuluh KB (DAK).

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dan program RAKERDA program PP dari KB.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Operasional perkumpulan keluarga berencana Indonesia dan program Keluarga Berencana


4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Insentif kader di desa/kelurahan dan program pelayanan kontrasepsi.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Makanan tambahan bagi anak sekolah (PMT-AS) (DAK) dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

65 H. I’AM HOLIL Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pamekasan

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Diklat teknis pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program Diklat akuntansi keuangan daerah dan Program pembinaan dan pengembangan aparatur.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program Pengadaan CPNSD Tahun 2014 (Formasi Umum) dan Program Pengadaan fasilitas cat (Computer Assisted Test) serta jumlah GTT, PTT, Tenaga Honorer by name by adress disemua instansi.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembinaan PNS menghadapi purna tugas dan Program Pendidikan kedinasan.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Diklat Pim IV dan Program Pengelolaan Administrasi kepangkatan dan gaji berkala pegawai.

66 ALFAN SYAH Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto

1. Ada dan tidaknya penduduk/warga Desa Jambuwok yang bernama Kadi P. Karidjo, sekaligus data-datanya

67 ALFAN SYAH Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto


2. Ada dan tidaknya pemilik tanah sawah gogol yang bernama Kadi P. Karidjo (beserta alamat jelas, silsilah keluarganya, keberadaannya serta ahli warisnya)

68 ALFAN SYAH Pemerintahan Desa Jambuwok Kabupaten Mojokerto


2. Ada dan tidaknya pemilik tanah sawah gogol yang bernama Kadi P. Karidjo (beserta alamat


jelas, silsilah keluarganya, keberadaannya serta ahli warisnya).

3. Riwayat Tanah Karsito Sarmo sampai sekarang dan sebab perubahannya. Kalau Leter C no. 83 atas nama Karsito Sarmo betul-betul berpindah tangan pada pihak lain.

4. Siapa Kadi P. Karidjo (pemilik tanah sawah gogol sesuai Leter C No. 419. Sekaligus riwayat tanah dan sebab-sebab perubahan secara hukum sehingga bisa menjadi nama Kadi P. Djemain)

5. Riwayat tanah dari Kadi P Djemain (Dasar perolehannya dan sebab-sebab perubahannya dari nama Kadi P. Karidjo {Leter C No. 419} menjadi P Djemain {Leter C No. 149})

69 H. I’AM HOLIL KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

1. Recana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) dan program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program analisis pola pangan harapan dan neraca bahan pangan dan program isi lumbung

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pengembangan kantin sekolah sehat dan program peningkatan pemasaran produksi pertanian dan perkebunan.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) drai Program pemberdayaan kelompok usaha pangan wilayah lahan kering dan program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pengembangan pangan local dan tradisional dan program pemasyarakatan teknologi MP ASI BUMIL dan BUSUI dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

70 H. I’AM HOLIL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penelitian dan pengembangan daerah dan program kaji terap miniature pengoperasian dan pengembangan sapi potong di Kab. Pamekasan.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program peningkatan produktifitas tanaman talas pada lahan pekarangan dan hutan Negara dengan sistim agroforesty di Kab. Pamekasan dan program penelitian terapan dan percontohan agro tecnopark wilayah pesisir


di Kabupaten Pamekasan.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pengadaan kendaraan dinas operasional (BAK) dan program kajian social ekonomi penjaja makanan keliling dan pemberdayaannya.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggarn (SPJ) dari Program forum diskusi issu-issu actual di Kabupaten Pamekasan dan program Diversifikasi produk rumput laut sebagai fotosintesis raw material, pangan dan kesehatan (BAK)

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Metode analisa nilai Ratio Chlorida Bicarbonat dalam mengatasi krisis air bersih (PAK) dan program penelitian dampak penambangan batu bata dolomet terhadap gerakan tanah (Mass Movement) (PAK)

71 H. I’AM HOLIL DINAS PETERNAKAN KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program operasional petugas RPH pelayanan kesehatan hewan dan program pembinaan dan pengawasan bahan pangan asal hewan.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program peningkatan produksi peternakan dan program fasilitasi pengingkatan produksi peternakan (PAK).

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan dan program gerakan minum susu.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pengolahan pakan ternak (PAK) dan program pembinaan kelompok tani dan penggemukan sapi.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program festifal ternak dan promosi hasil produk peternakan dan program pengembangan jalan produksi di wilayah peternakan (DAK).

6. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program renovasi/rehabilitasi balai penyuluhan pertanian (BPP) Kec. Pakong (DAK) dan program operasional pembinaan pengembangan usaha ternak (ruminansia, unggas).

72 H. I’AM HOLIL DINAS PERHUBUNGAN,

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah serta program


KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PAMEKASAN

penyelenggaraan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa dan program pengadaan Videotron.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dan program pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dan lampu penerangan jembatan.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pembangunan infrastruktur terminal barang (BK Propinsi) dan program pengerasan landasan parkir pasar 17 Agustus.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari data Program pengendalian dan pengamanan Lalu Lintas dan Program pengadaan Guard Rail (DAK), serta data tower seluruh operator.

6. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari data Program pengadaan dan pemasangan traffic light, marka jalan serta program peningkatan operasional retribusi parkir berlangganan jumlah dan gaji juru parkir.

73 H. I’AM HOLIL DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya dan Program Pemeliharaan sungai.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program rehabilitasi kontruksi jaringan irigasi berbasis padat karya (kemitraan) dan Program Pemeliharaan sungai (DPAL).

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Infrastruktur Irigasi (DAK Tambahan).

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendamping WISMP II dan Program Pengembangan sarana-prasarana infrastruktur pengairan (BK-Prov) (DAK).

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penataan kawasan sampada Afvour Jombang dan Kali Semajid (Paving dan Urukan Tanggul) (PAK)

74 H. I’AM HOLIL DINAS SOSIAL TENAGA KERJA

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengelolaan Ereal Pemakaman dan Program Rehab taman makam Pahlawan serta Program peningkatan


DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PAMEKASAN

kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) (PAK) serta Program pendataan PMKS dan RTLH.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program pendampingan kegiatan program pembinaan lingkungan sosial daerah (PLSD) dan Program Pendampingan, Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) (PAK) serta Program wilayah Transmigrasi.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Fasilitasi pengiriman guru tugas/ustadz ke daerah transmigrasi TA 2013-2014 dan Program Penjajakan kerjasama antar daerah (KSAD) dengan daerah transmigrasi serta Program Pemberangkatan calon transmigrasin, monitoring dan evaluasi transmigran.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari data Program Pembinaan lingkungan sosial dan Program Pemanduan, bimbingan usaha Pasca latihan menjahit serta program bantuan alat kesejahteraan, bantuan alat peningkatan produktifitas.

6. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari data Program Perluasan kesempatan kerja melalui bimbingan teknis bagi wirausaha baru (WUB) dan Program Pembangunan sarana BLK, kantor BLK (DBH Cukai) (DPAL) serta Program Pendampingan kegiatan Pembentukan wirausaha baru (PYEC), Bantuan stimulan modal bagi wirausaha baru (PYEC).

75 ALFAN SYAH PT. KAI DAOP VIII SURABAYA

1. Informasi tertulis mengenai lahan PT. KAI lintas Krian – Gempolkerep yang berada di Desa Watesari Balongbendo, mengenai status hak kepemilikan dan penguasaannya, status peruntukannya dan dasar hukum untuk penyewaannya.

2. Informasi tertulis mengenai lahan PT. KAI lintas Krian – Gempolkerep yang berada di Desa Watesari Balongbendo, apakah PT. KAI pernah merekomendasikan, mengijinkan untuk menyewakan lahan tersebut secara umum.


76 H. I’AM HOLIL DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan sarana dan prasarana olahraga dan program Pembangunan arena sirkuit.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembangunan gedung Sport Center tahap I dan II dan Program Fasilitasi pembinaan olahraga kepemudaan.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Seleksi PASKIBRAKA tingkat Kabupaten dan Provinsi dan Program Pekan Olahraga Pondok Pesantren JATIM.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengelolaan keragaman budaya dan Program Pekan Olahraga daerah JATIM (POPDA).

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Madura Art dan Fashion Festifal 2014 (PAK) dan Program Hari jadi Kabupaten Pamekasan.

77 H. I’AM HOLIL DINAS PENDAPATAN KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendukung pelayanan perkantoran dan program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dan Program Pembentukan Basic data SISMIOP dan SIG PBB.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program Cektak massal PBB dan Program Optimasiliasi dan Customisasi SIP PBB (Jadwal Ulang)

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Evaluasi Pendapatan Daerah dan Program Penatalaksanaan dan Verifikasi Ketetapan pajak.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari data Program Peningkatan Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dan Program Sosialisasi pajak dan retribusi daerah.

78 H. I’AM HOLIL BAGIAN HUMAS & PROTOKOL SETDA KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Rapat koordinasi unsur MUSPIDA dan Program peningkatan pendukung pelayanan sandi dan telekomunikasi.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Koordinasi pers dan Program pembuatan buku himpunan pidato bupati Pamekasan.


3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Interaktif dan jumpa pers Bupati dan Program pembuatan buku kliping.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peliputan dan pemberitaan melalui media cetak dan elektronik dan Program Pendukung kegiatan keprotokoleran kepala daerah / wakil kepala daerah.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembuatan buku dokumentasi foto kegiatan Pamekasan dan Program Jasa pemeliharaan alat komunikasi sandi dan telekomunikasi.

79 H. I’AM HOLIL BAGIAN UMUM SETDA KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan administrasi perkantoran dan program penyediaan makanan dan minuman, serta program rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Rencan dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dan Program Peningkatan pelayanan ketatausahaan pimpinan serta Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor dan Program Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional serta Program Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan rumah dinas.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dan rumah dinas dan Program Rehab kantor Bupati Pamekasan serta Program Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Koordinasi dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah lainnya dan Program Pendukung pelayanan administrasi kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah serta Program Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kepala daerah/wakil kepala daerah.

80 H. I’AM HOLIL CV. ARTARA SURABAYA

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Perencanaan Bangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan Tahap II tahap III


81 H. I’AM HOLIL CV. NANDHA GRAHA CONST

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Serta Dokumen Kontrak/Lelang (SPJ) dari Program Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan Tahap II

82 H. I’AM HOLIL CV. PAHALA DESA KARANG ANYAR PROPPO KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Serta Dokumen Kontrak/Lelang (SPJ) dari Program Pengadaan Benih Bawang Merah dan Program Pengadaan Pupuk ZK.

83 H. I’AM HOLIL PT. INNECO WIRA SAKTI HUTAMA

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Serta Dokumen Kontrak/Lelang (SPJ) dari Program Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan Tahap I.

84 H. I’AM HOLIL KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Pengadaan peralatan gedung kantor (PAK) serta Program pengadaan literatur konten Madura.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengadaan kursi dan meja pengunjung dan Program Pengadaan komputer untuk layanan internet pengunjung.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penyelamayan dan pelestarian dokumen /arsip daerah dan penyediaan buku kerja TA 2014.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, pembangunan daerah dan Program Pendukung Pelayanan Perpustakaan.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengembangan komunikasi, informasi, media massa dan pengadaan buku perpustakaan keliling (PAK) dan Program Pengadaan buku Perpustakaan Umum.

85 H. I’AM HOLIL INSPEKTORAT KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Program Pemeriksaan PKPT serta Program Pemeriksaan kasus.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan sistem pengawasan internal, pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH dan Program Pemeriksaan


Non PKPT serta Rapat Koordinasi pengeawasan, pemutakhiran data pengawasan.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendidikan dan Pelatihan formal dan Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa, aparatur pengawasan serta Program Pelaksanaan Ddiagnotic Assesment SKPD Kabupaten.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dan Program Konsultasi dan asistensi dokumen -dokumen pelaksanaan kegiatan perubahan APBD TA 2014, APBD TA 2015.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Asistensi Pengadaan barang dan jasa Kabupaten Pamekasan dan Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan.

86 ALFAN SYAH PEMERINTAHAN DESA CANDINEGORO, KECAMATAN WONOAYU, KABUPATEN SIDOARJO

1. Informasi dan salinan/copy data-data surat tanah sanggan/cuwilan yang berupa Leter C dan buku kretek Desa, yang dilegalisir.

2. Surat Keterangan Riwayat Tanah sanggan/cuwilan, sampai dengan kondisi yang ada sekarang.

87 H. I’AM HOLIL BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN SETDA KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelaksanaan kegiatan Jum’at bersih, sehat, bersepeda (BERSAPDA) dan Program pelaksanaan pembinaan Remaja Masjid aktif terbaik se Kab. Pamekasan dan Program Pelayanan sunatan massal.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelaksanaan senam dan pemberian pakaian olahraga kepada kelompok LANSIA dan Program pelaksaan kegiatan pelatihan pengembangan kepribadian organisasi wanita kab. Pamekasan.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Sosialisasi Penanggulangan AID dan Program Pelaksanaan peringatan hari Sumpah Pemuda.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelaksanaan Hari Kesaktian Pancasila dan Program Pelaksanaan peringatan hari olahraga Nasional.


5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelaksanaan peringatan Hari Kebangkiatan Nasional dan Program Pelaksanaan peringatan HUT ke 69 kemerdekaan Republik Indonesia.

88 H. I’AM HOLIL SATPOL PP KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayananan Administrasi Perkantoran dan Program Pen dukung pelayanan administrasi perkantoran serta Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengawasan dan pengendalian terhadap penegakan Peraturan Daerah dan Program Penegakan Perda dan SK Bupati.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembinaan dan Pelatihan SISKAMLING dan Program Partisipasi kegiatan kepamongprajaan.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Program Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

89 PENDETA JIMMY PEMERINTAHAN DESA BALONGBENDO, KECAMATAN BALONGBENDO, KABUPATEN SIDOARJO

Makam Kristen/Martha Murti

90 H. I’AM HOLIL PT. TATA ANALISA MULTIMULSYA SURAKARTA JAWA TENGAH

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran Serta Dokumen Kontrak (SPJ) dari Program Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Pamekasan Tahap II.

91 H. I’AM HOLIL DINAS 1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan Sarana dan


PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

Prasarana Aparatur dan Program Pemeliharaan rutin pasar serta Program Pembangunan sarana dan prasarana bantuan mesin teknologi es balok.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari program Pengembangan industri kecil dan menengah dan Program Fasilitasi Peralatan pemecah batu cor serta Program Fasilitasi Penguatan kapasitas kelembagaan IKM rokok.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelatihan design batik (PAK) dan Program Promosi produk unggulan daerah serta Program Revitalisasi pasar tradisional (DAK)(DPAL).

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penigkatan efesiensi perdagangan dalam negeri dan Program Revitalisasi Pasar tradisonal (DAK) serta Program perlindungan konsumen dan pengamanan

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan Budi Daya tembakau dan cengkeh dan Program Koordinasi, serap informasi, sosialisasi tentang kebutuhan tembakau serta Program Pengawasan dan Monitorig oleh aparatur dan LSM pada musim tembakau.

92 ARIEF NURYADIN, S.PD., SH, MM

PEMERINTAHAN DESA PLINTAHAN KECAMATAN PANDAAN KABUPATEN PASURUAN

1. Foto kopi Perdes (Peraturan Desa) yang mengatur tentang Pembangunan Pasar Wisata

2. Foto kopi MOU antara pemerintahan Desa Plintahan dengan PT. Soka Dharma Widya Persada, sebagai pihak ke-3 dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Wisata.

3. Foto kopi APBDesa tahun 2014-2015 dan APBDesa tahun 2013-2014.

93 H. I’AM HOLIL DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan Administrasi perkantoran dan Program Pendukung pelayanan administrasi perkantoran serta Program Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAK)

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan Program Pengadanan tanah pengganti tanah kas desa (TKD) untuk UPT Peramal dan Program Penyediaan bangunan POS pelayanan penyuluhan (DAK) serta Program Pendampingan pelayanan usaha dan pemberdayaan masyarakat.


3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Rehabilitasi vegetasi pantai dan Program Rehabilitasi jalan lingkungan di desa Branta Tinggi (DAK) serta Program Rehabilitasi jalan lingkungan di desa Tanjung (DAK)

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Program Penyediaan jalan produksi di sentra budidaya perikanan (DAK) serta Program Penyediaan jalan produksi di sentra budidaya perkanan (DAK) serta Program Normalisasi saluran tambak (DAK).

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengembangan perikanan tangkan Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan serta Program Pembangunan Los Pasar Ikan (DAK)

94 H. I’AM HOLIL BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penyusunan PERBUP TUPOKSI Waru dan Program Penyusunan PERBUP Pakaian dinas pejabat.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penyusunan PERBUP tentang tata kerja UPTD dan Program Perencanaan, monitoring dan evaluasi.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendampingan tata naskah dinas elektronik dan Program Pemibnaan Unit Pelayanan Percontohan.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengembangan budaya kerja dan Program BIMTEK dan pelaksanaan analisis jabatan.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penyusunan indikator kinerja dan Program Penyusunan penetapan kinerja serta Program penyusunan PERBUP standart minimal pelayanan.

95 H. I’AM HOLIL BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penyampaian Ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat (DBHC) dan Program Pembinaan dan penyuluhan hukum terpadu.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembuatan buku lembaran dan berita daerah TA 2013 dan Program Pembuatan buku himpunan keputusan dan intruksi Bupati dan Program Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.


3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Sosialisasi PERDA RT/RW Kab. Pamekasan dan Program perencanaan, Monitoring dan evaluasi.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendampingan pembentukan RAPERDA dan Program Penyusunan rencana kerja peraturan perundang-undangan.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Publikasi peraturan perundang-undangan dan Program Penangan kasus pengaduan di lingkungan daerah.

96 H. I’AM HOLIL PERUSAHAAN AIR MINUM DAERAH (PDAM) KABUPATEN PAMEKASAN

1. Data dari Tagihan/Pembayaran Rekening Pemakai/Pelanggan PDAM dari semua Instansi Pemerintah/Masyarakat dan Jumlah Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) & Honorer/Tenaga Harian Lepas (THL) di PDAM 2010-2015

2. Data dari semua Pemakai/Pelanggan PDAM dari Instansi Pemerintah/Masyarakat yang menunggak pembayaran dari Tahun 2010-2015

3. Data Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim 2010-2015

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penggalian semua sumur Bor baru, Perbaikan Pipa Sambungan Sumber Induk & Cabang di PDAM dan Pengadaan Pembelian Galon Air di PDAM 2010-2015

5. Laporan Biaya Tagihan/Pembayaran Tiap Bulan dari Telepon dan PLN Tahun 2010-2015

97 MOH. JALIL DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SAMPANG

Laporan pertanggung jawaban secara terperinci pada Program peningkatan peran serta kepemudaan, tahun anggaran 2013 yang meliputi:

1. Diklat dan pemantapan jiwa kepemimpinan

2. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan

98 SANDHY WIDJAYA SMPN 1 MAOSPATI KABUPATEN

1. Salinan dokumen/data rincian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) TA. 2010 s/d 2014


MAGETAN 2. Salinan dokumen/data rincian penggunaan DAK TA. 2010 s/d 2014

3. Surat pertanggung jawaban terkait pengelolaan dana BOS/BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TA. 2010 s/d 2014

4. Surat pertanggung jawaban terkait pengelolaan dana BOP/BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN TA. 2010 s/d 2014

99 SANDHY WIDJAYA SMKN 1 BENDO KABUPATEN MAGETAN

1. Salinan dokumen/data rincian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) TA. 2010 s/d 2014

2. Salinan dokumen/data rincian penggunaan DAK TA. 2010 s/d 2014

3. Surat pertanggung jawaban terkait pengelolaan dana BOS/BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TA. 2010 s/d 2014

4. Surat pertanggung jawaban terkait pengelolaan dana BOP/BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN TA. 2010 s/d 2014

100 WALHI PEMDA KOTA SURABAYA

1. Dokumen-dokumen Surat Keputusan yang menjadi dasar pengalihan fungsi Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Lakarsantri, Surabaya

2. Ijin melakukan usaha yang dimiliki PT. Ciputra Surya, Tbk di atas Lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Lakarsantri, Surabaya.

3. Dokumen-dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Ijin Lingkungan) atas PT Ciputra Surya. Tbk dalam melaksanakan usaha di atas lahan Waduk Sakti Sepat di Kelurahan Lidah Kulon, Lakarsantri, Surabaya


KOWLOON PALACE 1. Data Ijin dan masa berlakunya Tempat hiburan malam

2. Data Retribusi Pajak yang dibayar ke Pemkot dari Tahun 2010 sampai 2015

3. Jam berapa hiburan malam ini beroperasi (mulai dibuka sampai di Tutup)?

4. Berapa hari tempat hiburan tersebut di tutup di setiap bulan Ramadhan?

5. Apakah tempat hiburan malam yang dikelola ini menyediakan “wanita penghibur”?


6. Apakah Tempat Hiburan malam ini diperbolehkan menjual ekstasi dan atau minuman beralkohol?

7. Data salinan neraca pendapatan selama pertahun dari Tahun 2010 sampai tahun 2015


LCC NIGHT CLUB DAN KARAOKE

1. Data Ijin dan masa berlakunya Tempat hiburan malam








QEMI CLUB 1. Data Ijin dan masa berlakunya Tempat hiburan malam








NIGHTCLUB AND KARAOKE BAR

1. Data Ijin dan masa berlakunya Tempat hiburan malam









COLORS PUB 1. Data Ijin dan masa berlakunya Tempat hiburan malam








CLUB DELUXE 1. Data Ijin dan masa berlakunya Tempat hiburan malam







107 MADURA CORRUPTION

FOREPLAY CLUB 1. Data Ijin dan masa berlakunya Tempat hiburan malam


WATCH 2. Data Retribusi Pajak yang dibayar ke Pemkot dari Tahun 2010 sampai 2015







360 CLUB 1. Data Ijin dan masa berlakunya Tempat hiburan malam







109 H. I’AM HOLIL KECAMATAN PEGANTENAN KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Serta data Penerima Raskin, BLT, PKH By Name By Adress.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendukung Pelayanan administrasi perkantoran dan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Mengintensifkan penanganan pengaduan di masyarakat dan Program Pendukung penyelesaian sengketa serta Program Pembinaan Industri kecil (PAK)

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Administrasi Kecamatan dan Program Pembinaan Aparatur pemerintah desa serta Pembinaan Kelompok Tani (PAK)


5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga dan Program Penguatan wilayah serta Program Karang taruna (PAK)

110 H. I’AM HOLIL KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Perencanaan, monitoring dan evaluasi dan Program Pendukung pelayanan administrasi perkantoran Serta Penerima Raskin, BLT, PKH By Name By Adress.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan Program pembangunan gedung kantor.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengadaan meubeleur dan Program Pelayanan administrasi kecamatan.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendukung kegiatan pelaksanaan PHBN dan PHBI dan Program Pembinaan Pemuda dan Olah raga (PORKAB).

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Program Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/;operasional dan Program Pendampingan ADD TA 2014.

111 H. I’AM HOLIL KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Peningkatan sarana dan prasarana aparaturdan Program Pembangunan gedung kantor Serta data Penerima Raskin, BLT, PKH By Name By Adress.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan Administrasi kecamatan dan Program pendampingan ADD TA 2014 dan Program Pekan Olahraga Kabupaten (PORKAB).

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Fasilitas kelancaran Arus lalu lintas pasar dan program Pembuatan tempat parkir.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembinaan UKM dan Home industri dan Program Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendukung pelayanan administrasi perkantoran dan Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi.

112 H. I’AM HOLIL KECAMATAN GALI 1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan administrasi


KABUPATEN PAMEKASAN

perkantoran dan Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta data Penerima Raskin, BLT, PKH By Name By Adress.


3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendampingan Alokasi Dana Desa (PAK) dan Program Pembinaan Administrasi Desa (PAK)

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembinaan desa siaga dan Program Pekan Olahraga Kabupaten TA 2014 (PAK)

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembinaan Linmas dan Program Pendampingan kegiatan PHBN

113 H. I’AM HOLIL KECAMATAN BATUMARMAR KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ)dari Program Pelayanan administrasi perkantoran dan Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Serta data Penerima Raskin, BLT, PKH By Name By Adress.


3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dan Program Penguatan Wilayah.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan administras Kecamatan dan Program Pendampingan ADD TA 2014.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembinaan perangkat desa (PAK) dan Program Pendampingan kegiatan keagamaan (PAK).

114 H. I’AM HOLIL BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM SETDA KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Sosialisasi, Pemantauan dan evaluasi hemat listrik dan air dan Program Gerakan Tanam Pekarangan oleh perempuan di wilayah perkotaan.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penguatan Komisi pengawasan pupuk dan Pestisida (KPPP) dan Program Penyusunan rencana difinitif dan


kebutuhan kelompok (RDKK).

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembangunan PLTS terpusat dan PLTS tersebar dan Program Sosialisasi upaya penyelamatan sumber mata air.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Inventaris data dan Informasi tentang kawasan bentang alam karst di Pamekasan dan Program Pembangunan Instalasi Bio Gas sekala Rumah tangga.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Sosialisasi, intensifikasi dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.

115 H. I’AM HOLIL STAIN PAMEKASAN 1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pengadaan Peralatan Jaringan Listrik dan Program Pengadaan Meubelair Gedung Perpustakaan STAIN Pamekasan Serta Pengadaan AC Spilit Gedung Kantor Perpustakaan, Gedung Pascasarjana STAIN Pamekasan Tahun 2012.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran dari Program Pembangunan Wall Cimbing dan Program Pembangunan Parkir Kendaraan Dinas Serta Pengadaan Buku Pascasarjana S1 STAIN Pamekasan Tahun 2012-2015.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Renovasi Gedung Auditorium dan Program Pengadaan Buku Perpustakaan Serta Pengadaan Komputer, LCD, Upgrade CCTV STAIN Pamekasan Tahun 2012-2015.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembangunan Gedung Perpustakaan 3 Lantai 2012 dan Pembangunan Gedung Pascasarjana Serta Pembangunan Gedung Ruang Kuliah STAIN Pamekasan Tahun 2015.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pagar Gedung Pendidikan dan Program Perangkat Pengolah data Pemeliharaan Gedung Sekber Kemahasiswaan, Gedung Ruang Kuliah Serta Laporan Biaya Tagihan/Pembayaran Tiap Bulan dari Telefon, Air PDAM dan PLN Tahun 2012-2015.

116 H. I’AM HOLIL KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan administrasi perkantoran dan Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Serta data Penerima Raskin,


PAMEKASAN BLT, PKH By Name By Adress.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Mengintensifkan penanganan pengaduan di masyarakat dan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Mengintensifkan penanganan pengaduan di masyarakat dan Program Pendukung penyelesaian sengketa dan masalah di Masyarakat.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembinaan Aparatur Pemerintah desa dan Program pelayanan administrasi Kecamatan serta Program Pembinaan pemuda dan olah raga.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendampingan ADD TA 2014 dan Program Penguatan Wilayah serta Program Pendampingan penanganan kemacetan Lalu lintas pasar.

117 H. I’AM HOLIL KECAMATAN PASEAN KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan administrasi perkantoran dan Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Serta data Penerima Raskin, BLT, PKH By Name By Adress.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembangunan Kantor dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan adminstrasi Kecamatan dan Program Pendampingan ADD TA 2014.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan administrasi Kecamatan dan Program Pendampingan ADD TA 2014.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penguatan wilayah dan Program Pembinaan kelompok nalayan (PAK) serta Program Pendukung pelayanan program bunga bangsa (PAK).

118 H. I’AM HOLIL KECAMATAN WARU KABUPATEN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan administrasi perkantoran dan Program Perencanaan, Monitoring, Evaluasi Serta data Penerima Raskin,


PAMEKASAN BLT, PKH By Name By Adress.


3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program pengadaan PERALATAN GEDUNG KANTOR (PAK) dan Program Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasinal.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan administrasi Kecamatan dan Program Pendampingan ADD TA 2014.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Fasilitasi kelancaran arus lalu lintas pasar Waru dan Program Pembinaan dan Perangkat Administrasi Desa.

119 H. I’AM HOLIL KECAMATAN TLANAKAN KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan administrasi perkantoran dan Program Perencanaan, Monitoring Evaluasi Serta data Penerima Raskin, BLT, PKH By Name By Adress.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penunjang Pelayanan administrasi perkantoran dan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pembangunan Gedung Kantor dan Program Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional dan Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penyelesaian sengketa dan masalah di masyarakat dan Program Pelayanan administrasi Kecamatan.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendampingan ADD TA 2014 dan Program Pekan Olahraga kabupaten (PORKAB).

120 H. I’AM HOLIL KECAMATAN PROPPO KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pelayanan administrasi perkantoran dan Program Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Serta data Penerima Raskin, BLT, PKH By Name By Adress.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendukung Pelayanan


administrasi perkantoran dan Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan Program Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Penguatan Wilayah dan Program Pelayanan administrasi kecamatan.

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Program Pendampingan ADD TA 2014 dan Program Pekan Olah raga Kabupaten (PORKAB) serta Program Penyuluhan PBB (PAK).

121 H. I’AM HOLIL PRESIDEN MAHASISWA UNIVERSITAS MADURA KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) dari Semua Program Kegiatan Yang menggunakan Dana Hibah dari Kampus Unira dan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2012-2015.

122 H. I’AM HOLIL UNIVERSITAS MADURA KABUPATEN PAMEKASAN

1. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran (SPJ) Serta Dokumen Lelang dari Program Bantuan DANA HIBAH yang diperoleh oleh Universitas Madura Kab. Pamekasan Tahun Anggaran 2005-2015.

2. Daftar Seluruh Mahasiswa/i Penerima Beasiswa Serta Jumlah Nominalnya By Name Adress dari Seluruh Jurusan/Fakultas di Universitas Madura Tahun 2005-2015

3. Jumlah Pembayaran dari Tagihan Telfon, Listrik dan Gaji/Honor Tiap Dosen 2015-2015, Serta Jumlah Perolehan Denda dari Mahasiswa Yang Terlambat Bayar Uang Registrasi di Universitas Madura Tahun 2012-2015

123 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN JEMBER

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

1. Salinan dokumen kontrak Alat Peraga Kampanye.

2. Salinan dokumen kontrak Bahan Kampanye.

3. Salinan dokumen kontrak dengan Kantor Akuntan Publik.

4. Salinan dokumen kontrak Iklan Kampanye di Media Massa.


124 MARQUES HALAYA PU BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR

1. Alokasi dana APBD Jawa Timur Tahun 2013 untuk kegiatan pemeliharaan ringan dengan metode pelaksanaan swakelola di Dinas PU Bina Marga Jawa Timur pada 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di Dinas PU Bina Marga Jawa Timur.

2. Kontrak pekerjaan yang sudah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga ada penyimpangan dalam kegiatan pemeliharaan jalan dengan indikasi ketidaksesuaian nilai dan pembayaran pajak.

3. Nilai pajak yang seharusnya dibayarkan oleh UPT yang telah diuji petik oleh BPK dan yang sudah dibayarkan (disertai dengan bukti pembayaran pajak)

4. Bukti pengiriman volume hotmix yang seharusnya dikerjakan sesuai pembayaran pajak.

125 MOHAMMAD IBRAHIM

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR TBK

1. Informasi terkait data jumlah seluruh karyawan di Bank Jatim dan jumlah karyawan yang merupakan penyandang disabilitas di Bank Jatim.


PDAM KABUPATEN MALANG

1. Informasi terkait data jumlah seluruh karyawan di PDAM Kabupaten Malang dan jumlah karyawan penyandang disabilitas yang dipekerjakan di PDAM Kabupaten Malang


PT. JASA YASA KABUPATEN MALANG

1. Informasi terkait data jumlah seluruh karyawan di PD. Jasa Yasa Kabupaten Malang dan jumlah penyandang disabilitas yang dipekerjakan di PD. Jasa Yasa Kabupaten Malang.

128 SARI RISTYAWATI PEMDA KOTA PROBOLINGGO

1. Apakah penguasaan atas toko/bangunan yang ditempati pihak lain (SHM No. 3395, SHM No. 1033, SHM No. 3372, SHGB No. 565, SHGB No. 602 dan SHGB No. 313, SHGB No. 430, dan SHGB No. 708) tersebut berdasarkan adanya penerbitan Surat Keputusan Walikota Probolinggo tentang Pemakaian /Penghunian Terhadap Bangunan Ruangan/Tempat Toko Eks Papelrada.

2. Apakah Walikota Probolinggo telah menerbitkan surat keputusan tentang pemakaian / penghunian terhadap bangunan ruangan/tempat eks Papelrada tersebut.


129 ACH SUHAIRI KANTOR PERTANAHAN (BPN) PAMEKASAN

Data/Informasi/Salinan Copy Peta Tanah berikut Warkahnya terkait degan tanah Negara/Tanah Kas Desa (TKD) yang dimohon oleh perorangan atau badan hukum se Kabupaten Pamekasan.

130 MOH. JALIL RSUD KABUPATEN SAMPANG

1. Laporan pertanggung jawaban (SPJ) secara terperinci pada Program pengelolaan limbah padat RSUD Kab. Sampang, pada tahun anggaran 2013 s/d 2014.

131 TRIMOELJA D SOERJADI, SH & DR. H. KASTURI SUKIADI, SE

POLDA JATIM 1. Klarifikasi SP3 yang telah diterbitkan Polrestabes Surabaya dalam kasus penjarahan satwa liar KBS

2. Alasan dan Dasar Hukum diterbitkannya SP3 yang dimaksud

3. Salinan/Copy resmi SP3 yang dimaksud

132 ACH SUHAIRI DISHUBKOMINFO KABUPATEN PAMEKASAN

Data/Informasi/Salinan Copy Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dari masing-masing Desa se Kecamatan Batumarmar TA 2015 pada Camat Batumarmar Kabupaten Pamekasan selaku PPID Pembantu.


Data/Informasi/Salinan Copy Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDES) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) dari masing-masing Desa se Kecamatan Pegantenan TA 2015 pada Camat Pegantenan Kabupaten Pamekasan selaku PPID Pembantu


Data/Informasi/Salinan Copy Seluruh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) yang berasal dari ADD dan DD dari masing-masing Desa se Kecamatan Galis TA 2015, pada Camat Galis Kabupaten Pamekasan selaku PPID Pembantu


Data/Informasi/Salinan Copy Seluruh Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB-Desa) yang berasal dari ADD dan DD dari masing-masing Desa se Kecamatan Pademawu TA 2015, pada Camat Pademawu Kabupaten Pamekasan selaku PPID Pembantu.

136 LIYATI PEMERINTAHAN DESA TAMAN SARI

Keterangan Pencatatan Tanah Leter C No. 347, Persil 100, Kelas D1, Blok 16 seluas 0,140 Ha (1400 m2) atas nama Deli yang terletak di RT/RW: 004/005, Dusun Krajan Desa Taman Sari,


(WONOREJO, PASURUAN)

Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan.

137 M. AYUB KANWIL PERBENDAHARAAN, KEMENKEU, PROVINSI JAWA TIMUR

"Surat Keterangan:

1. Bahwa benar Zulaicha NIP 060074119 PNS Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Jawa Timur. Pada Tanggal 12 Juni 1998 sekitar pukul 13.00 siang hari kami keluarga menerima telepon dari kantor Zulaicha menggambarkan Zulaicha sakit. Sekitar pukul 15.00 Zulaicha diantar teman-teman kantornya pulang ke rumah dan turun mobil sampai masuk ke rumah Zulaicha digendong teman-teman kantornya katanya Zulaicha terjatuh di kantor."

2. Bahwa benar setelah itu Zulaicha dirawat koma 40 hari di Rumah Sakit dan sejak diantar teman-temanya pulang tanggal 12 juni 1998 sampai sekarang di surat waktu surat ini kami tulis dan kami tanda tangani tahun 2015 Zulaicha tidak pernah masuk kantor untuk bekerja Karena tidak mungkin melihat kondisi Zulaicha yang tidak bisa berjalan karena ada kecacatan kaki dan tangan kanannya, tidak bisa bicara dan tidak bisa berpikir normal seperti waktu sehat.

138 YUSAK SUPRAYITNO & SANDHI WIDJAYA

SMPN 3 KENDAL 1. Salinan dokumen/data rincian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) TA. 2010 s/d 2014


3. surat pertanggung jawaban terkait pengelolaan dana BOS/BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH TA. 2010 s/d 2014

4. surat pertanggung jawaban terkait pengelolaan dana BOP/BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN TA. 2010 s/d 2014


SMAN 1 KENDAL 1. Salinan dokumen/data rincian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) TA. 2010 s/d 2014



4. surat pertanggung jawaban terkait pengelolaan dana BOP/BANTUAN OPERASIONAL


PENDIDIKAN TA. 2010 s/d 2014


SMAN 1 KENDAL 1. Salinan dokumen/data rincian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) TA. 2010 s/d 2014





SMPN 2 JIWAN 1. Salinan dokumen/data rincian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) TA. 2010 s/d 2014





SMAN 1 JIWAN 1. Salinan dokumen/data rincian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) TA. 2010 s/d 2014




143 YUSAK SUPRAYITNO &

SMKN 1 JIWAN 1. Salinan dokumen/data rincian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) TA. 2010 s/d 2014


SANDHI WIDJAYA 2. Salinan dokumen/data rincian penggunaan DAK TA. 2010 s/d 2014




SMKN 2 KENDAL 1. Salinan dokumen/data rincian penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) TA. 2010 s/d 2014




145 H. I’AM HOLIL KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

1. Soft Copy RKA dan DPA dari semua program kegiatan serta dokumen dan data pendukungnya dari Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Program Pembangunan/Rehab berat, sedang dan ringan Ruang Kelas PAUD, MI/MIN, MTs/MTsN, MA/MAN dan Pembangunan Gedung Perpustakaan(PAK dan DAK)

2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Program Pendanaan yang diambil dari ongkos naik Haji mulai Pendaftaran, Keberangkatan dan kepulangan Jama’ah Haj serta Besaran Ongkos Naik Haji (ONH) yang dibebankan kepada Perorangan

3. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Program Data Perolehan Sertifikasi , Fungsional dan Insentif Semua Guru di bawah Kementerian agama, Data dari semua Guru yang telah membayar untuk memperoleh nomor register guru (NRG) serta bantuan Blok Gren seluruh Madrasah di bawah Kementerian Agama.

4. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari Program Subsidi untuk pengawas ruang ujian akhir madrasah Bertaraf Nasional (UAMBN) serta Program Ujian Kenaikan Kelas (UKK)


146 H. I’AM HOLIL UPT DINAS PU BINA MARGA JAWA TIMUR KABUPATEN PAMEKASAN

1. Soft Copy RKA, DPA, SPJ dan dokumen lelang/kontrak dari semua program perbaikan, peningkatan, pemeliharaan berkala serta pelebaran jalan Provinsi Jawa Timur di wilayah Madura beserta dokumen pendukungnya secara terperinci

147 H. I’AM HOLIL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET KABUPATEN PAMEKASAN

1. Soft Copy RKA dan DPA dari semua Program Kegiatan seluruh SKPD, Kepala Bagian, Sekretaris DPRD, Kantor Kecamatan BUMD dan Semua Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah serta Dokumen dan Data pendukungnya Tahun Anggaran 2013-2014.

2. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran dari Program Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.

3. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran dari Program lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

4. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran dari Program Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus

5. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran dari Program Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya dan dana penyesuaian & otonomi khusus

6. Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran dari Program Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah.

148 H. I’AM HOLIL DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN PAMEKASAN

1. SoftCopy RKA dan DPA dari semua program kegiatan serta dokumen dan data pendukungnya tahun anggaran 2013-2014

149 MUHALLI. MH DINAS CIPTA KARYA KABUPATEN SAMPANG

1. Salinan laporan harta kekayaan yang telah diperiksa dan diverifikasi oleh KPK dan telah diwajibkan untuk diumumkan sesuai dengan perintah Undang-Undang (Khusus Kepala Dinas dan Kabag/Kabid Cipta Karya Sampang)

2. Salinan realisasi pengelola keuangan TA 2014 yang bersumber dari APBDI, APBDII dan APBN


3. Salinan DPA APBDI, ABPBDII APBN 2015

4. Laporan Realisasi anggaran / SPJ pembelian tanah untuk pembangunan air minum yang dari sumber payung ketapang timur, baik yang berlokasi di Ketapang Timur tanah tersebut, maupun di kecamatan Robatal dan Kecamatan Karang penang.

5. Dan berapa dana penunjang/pembantu pembangunan air minum sumber payung ketapang timu, dari awal sampai selesai.

6. Dan laporan realisasi anggaran/SPJ poin 5

150 LSM JIHAT(JARING & INVESTIGASI KEJAHATAN APARAT)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

1. Surat Keterangan pemeriksaan kesehatan calon bupati dan wakil bupati yang dikeluarkan oleh ? tanggal, bulan dan tahun?

2. Salinan surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon bupati dan wakil bupati

151 ARIEF NURYADIN, S.PD., SH, MM

PEMERINTAHAN DESA SEBANI - KOTA PASURUAN

1. Fotocopy ABPDes tahun 2014-2015,

2. Fotocopy APBDes tahun 2013-2014,

152 SUTARJO, SH. MH & PARTNERS

PEMERINTAHAN DESA DRANCANG KECAMATAN MENGANTI

1. Asal-usul riwayat tanah berdasarkan catatan Buku Desa, apakah benar obyek tanah pada angka 1 yaitu tanah seluas 112 m2 yang terletak di Desa Drancang Kecamatan Meganti, Gresik, sebagaimana Daftar Mutasi Obyek dan Wajib Pajak yang dikeluarkan Kepala Desa Drancang sebelum tanggal 25 Mei 2006, adalah atas nama SUPARDI, alamat Gempol Kurung RT.08/RW.02 No.260 Kelurahan Gempol Kurung Kecamatan Menganti, Gresik terdaftar diregister Buku Desa?

laporan tahunan komisi informasi prov jatim tahun 2015

Documents