sambutan kemendagri pada musrenbag prov jambi tahun 2017

23
P ADA MUS RENBANG RKP D PROVINSI JAMBI TAHUN 201 7 Jambi, 19 April 2016 KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Disampaikan oleh: MENTERI DALAM NEGERI TJAHJO KUMOLO

Upload: panembahan-senopati-sudarmanto

Post on 21-Apr-2017

266 views

Category:

Government & Nonprofit


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

PADA MUSRENBANG RKPD

PROVINSI JAMBI

TAHUN 2017

Jambi, 19 April 2016

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan oleh:MENTERI DALAM NEGERI

TJAHJO KUMOLO

Page 2: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017
Page 3: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

Kesejahteraan Masyarakat

ARTI PENTING FORUM MUSRENBANG RKPD TAHUN 2017

penajaman, penyelarasan, &

klarifikasi

Rancangan RKPDTahun 2017

(Program dan Kegiatan Pemda Tahun 2017)

Kesepakatan

Partisipasi seluruh

pemangku kepentingan

landasan PEMDA melaksanakan

pembangunan daerah

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Page 4: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI RKPD

Pasal 263 ayat (4) UU 23/2014 ttg Pemda

“RKPD merupakan penjabarandari RPJMD”

rancangan kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan

Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu

1 (satu) tahun”

memuat

Prog & keg dan pemanfaatan keuda dlm upaya peningkatan pelayanan,pemberdayaan masyarakat & pembangunan di daerah

Substansial

• menjadi landasan penyusunan kebijakan penganggaran sesuai dgn UU 17/2003 ttg Keuangan Negara

• Setelah dibahas bersama seluruh pemangku kepentingan, menjadilandasan penyusunan R-APBD Tahun 2017

• DPRD, KDH, Kepala PD & seluruh pemangku kepentingan, wajib menjagakonsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta mengendalikan & mengawasi pelaksanaannya

Formal

• memuat arahan utk peningkatan kinerja pemda yg menjadi tanggungjawab Kepala PD dlm melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing.

• Penjabaran lebih lanjut RKPD kedalam Renja-PD harus mengutamakan pd kepentingan publik, agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiranpemda dalam memenuhi kebutuhan layanan dasar & mendorong peningkatan daya saing daerah

Operasional

Faktual

instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat RKPD memuat tolok ukur kinerja kepala daerah dalam merealisasikan program sesuai dengan visi dan misi KDH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Page 5: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

PENETAPAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

Penetapan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jambi

RPJPD : Sudah

RPJMD : Sudah

RKPD : tepat waktu

100%

RPJPD

Sudah Belum

91%

9%

RPJMD

Sudah Belum

64%

36%

RKPD

TEPAT WAKTU TERLAMBAT

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Page 6: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

PENYELARASAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAHDENGAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2017

peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan; tersedianya

perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial,

serta mendukung pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air serta

semangat bela Negara

Pembangunan manusia

upaya mendukung terwujudnya kedaulatan

pangan, kedaulatan energidan ketenagalistrikan,

kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri

Pembangunan sektor unggulan

• peningkatan pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran sertaantarkawasan

• mengurangi kesenjangan pembangunan dimasing-masing wilayah

Pemerataan pembangunan antarwilayah

3 Dimensi Pembangunan dan

NAWACITA JOKOWI-JK

RPJMN 2015-2019

RPJMDJAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Page 7: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019

Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri danberkepribadian berlandaskan gotong royong

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjagakedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi,dengan mengamanakan sumberdaya maritime, danmencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negarakepulauan

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dandemokratis berlandaskan negara hukum

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif danmemperkuat jati diri sebagai negara maritime

4. Muwujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,maju dan sejahtera

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing

6. Mewujudkan Indoensia menjadi negara maritim yangmandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalamkebudayaan

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenapbangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warganegara

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih,efektif, demokratis dan terpercaya

Membangun Indonesia dari pinggiran denganmemperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangkanegara kesatuan

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukanreformasi sistem dan penegakan hukum yang bebaskorupsi, bermartabat dan terpercaya

Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakatIndonesia

Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing dipasar internasional

Mewujudkan kemandirian ekonomi denganmenggerakkan sector-sktor strategis ekonomi domestik

Melakukan revolusi karakter bangsa

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasisocial Indonesia

1

PRIORITAS (NAWA CITA)

MISI

VISI

Page 8: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

Konektivitas wilayah, yang menitikberatkan pada keterkaitan (konektivitas)wilayah memiliki fungsi yang sangat penting, khususnya sebagai katalisatordalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Kedaulatan Pangan, yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasarmanusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusiayang berkualitas.

Energi, yang memfokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar energi listrik,dalam tahun 2015 – 2019 direncanakan akan dibangun pembangkit listrik gunameningkatkan kemandirian energi.

ISU-ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN NASIONAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Page 9: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

1. Pembangunan bersifat holistic komprehensif memperhatikan seluruh dimensi terkait

2. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidakmenyebabkan justru menjadi masyarakat yang lemah

3. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar

4. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem

5. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan

NORMA POKOK KABINET KERJA

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

1. REVOLUSI MENTAL2. PENDIDIKAN3. KESEHATAN4. PERUMAHAN

Nawa cita5

Nawa Cita8 & 9

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

1. Kedaulatan pangan2. Kedaulatan energy dan

ketenagalistrikan3. Kemaritiman dan kelautan4. Pariwisata dan Industri

Nawa Cita6 & 7

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

1. Antar kelompok pendapatan2. Antar wilayah: a. Desa, b. perbatasan, c.

tertinggal, d. perkotaanNawa Cita 3

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

KONDISI PERLU

Kepastian danPenegakan hukum

Keamanan danketertiban

Politik dan DemokrasiTata kelola dan

reformasi birokrasi

Nawa Cita 4 Nawa Cita 1 Nawa Cita 9 Nawa Cita 2

Page 10: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

TARGET MAKRO PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019

SUMBER; BAPPENAS

Page 11: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PULAU SUMATERA

Mendorong percepatan dan perluasan pembangunan wilayahpulau Sumatera dengan menekankan keunggulan dan potensidaerah, melalui: (1) pengembangan hilirisasi komoditas batubara, serta Pengembangan industry berbasis komoditas kelapasawit ,karet, bauksit, timah dan kaolin, (2) Penyediaaninfrastruktur wilayah, dan (3) Peningkatan SDM, ilmu danteknologi secara terus menerus

1. Salah satu pintu gerbang Indonesia dalamperdagangan internasional.

2. Lumbung energy nasional termasukpengembangan energy terbarukan biomas

3. pengembangan hilirisasi komoditas batu bara

4. Industri berbasis kelapa sawit, karet, timah,bauksit dan kaolin

5. Percepatan pembangunan ekonomi berbasismaritime melalui pengembangan industryperikanan, wisata bahari, industryperkebunan, dan industry pertambangan

TUJUAN

TEMA PEMBANGUNAN SUMATERA

BUKU III RPJMN 2015-2019

Page 12: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Page 13: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA

PERTUMBUHAN EKONOMI

PENGANGGURAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BUKU III RPJMN 2015-2019

Page 14: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA

Revolusi mental

Pembangunan Pendidikan

Pembangunan Kesehatan

Pembangunan Perumahandan Permukiman

DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

Kedaulatan Pangan

Kedaulatan Energi danketenagalistikan

Pariwisata

Kemaritiman dan Kelautan

Kawasan Industri danKawasan Ekonomi Khusus

(KEK)

DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

Pemerataan Antarkelompok Pendapatan

Perbatasan Negara danDaerah Tertinggal

Pembangunan Pedesaandan Perkotaan

Pembangunan KonektifitasNasional

KONDISI PERLU

Stabilitas keamanan danketertiban

Konsolidasi demokrasi danefektifitas diplomasi

Kepastian dan penegakanhukum

Reformasi birokrasi

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP 2017

Page 15: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

ARAH KEBIJAKAN RKP 2017

Memacu pembangunaninfrastruktur dan ekonomiuntuk meningkatkankesempatan kerja, mengurangikemiskinan dan kesenjanganantar wilayah

1. ANGGARAN HARUS BERORIENTASIMANFAAT UNTUK RAKYAT DANBERORIENTASI PADA PRIORITASUNTUK MENCAPAI TUJUANPEMBANGUNAN NASIONAL

3. MEMANGKAS PROGRAM YANGNOMENKLATURNYA TIDAK JELASDAN TIDAK ADA MANFAATNYABAGI RAKYAT

1. Holistik-Tematik:

2. Integratif; dan

3. Spasial

2. KEBIJAKAN ANGGARAN TIDAKDIDASARKAN PADA MONEYFOLLOW FUNCTION, TETAPI PADAMONEY FOLLOW PROGRAMPRIORITAS. TIDAK PERLU SEMUATUGAS DAN FUNGSI (TUSI)DIBIAYAI SECARA MERATA

TEMA RKP 2017

PENDEKATAN

KEBIJAKAN ANGGARAN

Page 16: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PRIORITAS NASIONAL SEKTOR UNGGULAN TERKAIT PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA

PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN

KEDAULATAN PANGAN

PARIWISATA

KEMARITIMAN DAN

KELAUTAN

KEDAULATAN ENERGI DAN

KETENAGALISTRIKAN

KAWASAN INDUSTRI

DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

KAWASAN SUMATERA

Page 17: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

POTENSI WILAYAH SUMATERA

PERTANIAN

PERKEBUNAN

PERTAMBANGAN

INDUSTRI

KEHUTANAN

BUKU III RPJMN

2015-2019

POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA

Produksi padi tahun 2013: 16,74 jutaton, jagung: 3.985.308 ton, kopi:492.670 ton, the 22.550 ton.

Produksi kelapa sawit:18.895.449 ton, karet65% produksi nasional,memiliki 14% lahankaret nasional

Mencakup batu bara, minyakbumi, gas bumi, bijih timah,bauksit dan kaolin

Mencakup industrypengolahan

Mencakup swakamarga satwa, cagaralam, taman nasional,tahura, wisata alam,kawasan hutanlindung, dan kawasanhutan produksi

Page 18: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Page 19: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

PENGALIHAN P3D

1. Pengelolaan pendidikan menengah

2. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B

3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara

4. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi

5. Pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan

6. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi

7. Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan

8. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB)

9. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan

10. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional

11. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu,

pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang,

daerah terpencil dan perdesaan.

Urusan pemerintahan yang mengalami perubahan kewenangan antar level pemerintahan

Merujuk pada pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, serah terima P3D sebagai akibat dari perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun setelah UU 23/2014 diundangkan

PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH

MENGALIHKAN URUSAN PEMERINTAHAN MENCAKUP

MENCAKUP PERSONEL, PENDANAAN, SARANA DAN PRASARANA, SERTA

DOKUMEN (P3D

PEMDA YANG MENERIMA PENGALIHAN KEWENANGAN

MERENCANAKAN DALAM RPJMD DAN RKPD, SERTA MENGANGGARKAN

DALAM APBD

Telah diterbitkan SE mendagri Nomor 120/253/SJ tentang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah

Tindak Lanjut Pengalihan P3D

Page 20: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

(1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah

memprioritaskan pelaksanaan Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar.

(2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan

Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar berpedoman pada standar

pelayanan minimal yang ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat.

Pasal 18 UU 23/2014

a. pendidikan;

b. kesehatan;

c. pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. perumahan rakyat dan kawasan

permukiman;

e. ketenteraman, ketertiban umum, dan

pelindungan masyarakat; dan

f. sosial.

Urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang pelaksanaannya mengacu pada SPM

Akan segera ditetapkan Peraturan pemerintah tentang Standar pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Mengatur tentang jenis dan mutu layanan dasar yang berhak diterima oleh setiap warga negara

Page 21: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

1. Perlu penyerasian pada aspek perencanaan antara pusat dan daerah;

2. Petunjuk teknis DAK diharapkan memuat arahan kegiatan untuk pemanfaatan dengan menu terbuka;

3. Perlunya pembenahan percepatan pembentukan ULP dan peningkatan kualitas SDM ULP;

4. Sesuai dengan amanat UU 23/2014 Ps. 295 ayat (2), Daerah segera memfasilitasi pembentukan badan hukum organisasi masyarakat calon penerima hibah DAK sesuai dengan juknis masing-masing DAK;

5. Memantapkan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK secara terpadu;

6. Meningkatkan kepatuhan daerah dalam menyampaikan pelaporan DAK perbidang dengan mengembangkan e-monev secara terpadu; dan

7. Untuk DAK Infrastruktur Publik Daerah perlu adanya kesepakatan pengambil kebijakan dipusat tentang menu-menu bidang/subbidang DAK yang dapat didanai dari DAK IPD.

Alokasi DAK (Dalam Jutaan)

DAK FISIK ALOKASI

DAK REGULER 55,094,258.67

DAK IPD 27,538,632.33

DAK AFFIRMASI 2,820,675.00

ISU STRATEGIS

Page 22: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

Lanjutan

Hutan, sebagian besar wilayah indonesia memiliki hutan yang rentan dengan kondisikebakaran hutan sehingga hal ini menjadi fokus pemerintah pusat maupun pemerintahdaerah. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah preventif dengan keamanan hutandan mendekteksi titik api yang berpotensi kebakaran hutan.

Kemaritiman, potensi di bidang kemaritiman, seperti pertambangan baikmigas maupun non-migas, kekayaan cadangan minyak bumi, gas, batubara,serta cadangan bijih besi terbesar di Indonesia, harus didukung denganinfrastruktur yang memadai.

Wilayah Perbatasan, yang memfokuskan pada sasaran pengembanganwilayah terkait kawasan perbatasan adalah mewujudkan halaman depanNegara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman.

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

Page 23: Sambutan Kemendagri pada Musrenbag Prov Jambi Tahun 2017

2323

SUMATERAKALIMANTAN

JAVA

IRIAN JAYA

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA