Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

PERUNDANGAN ACUAN

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan

2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, dan perubahannya.

3. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

4. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

5. Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah

6. Permendagri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (berlaku tanggal 20 Februari 2018)

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

PENDAHULUAN

Sumber: UU No. 30 Tahun 2014

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

PENDAHULUAN

FASILITASI: pembinaan secara

tertulis PHD pengaturan terhdp

teknik penyusunan dan materi

muatan.

Mengenal tindakan VERIFIKASI

untuk membandingkan hasil

fasilitasi sebelum diberikan NOREG.

Mengenal tindakan KLARIFIKASI

terhadap perda untuk mengetahui

kesesuaian dengan larangan perda.

Mekanisme Pembatalan Perkada

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

HAL MENDASAR DALAM PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2018

Penyusunan dan penetapan

Propemperda mempertimbangkan

realisasi Propemperda dengan

Perda yang ditetapkan setiap

tahun.

Menghapus salah satu syarat

Raperda yang diajukan di luar

propemperda yakni Perda akibat

pembatalan oleh Mendagri untuk

perda provinsi dan oleh gubernur

sebagai wakil Pemerintah Pusat

untuk perda kabupaten/kota.

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

HAL MENDASAR DALAM PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2018

Adanya penambahan

keikutsertaan perangkat daerah

yang melaksanakan fungsi

penelitian dan pengembangan dlm

penyelarasan Naskah Akademik.

Terdapat penambahan pada

mekanisme penyusunan

Raperda prakarsa DPRD sbb:

• Dapat diajukan oleh anggota

DPRD, komisi, gabungan

komisi, atau Bapemperda

berdasarkan Propemperda.

• DPRD dapat membentuk

Pansus.

• Pansus memiliki masa kerja 1

tahun.

• Apabila 1 tahun Pansus tidak

dapat menyelesaikan

penyusunan raperda,

dilanjutkan oleh

Bapemperda.

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

HAL MENDASAR DALAM PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2018

• Dalam hal Kepala Daerah

berhalangan sementara atau

berhalangan tetap sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan,

pembahasan rancangan Perda

dilakukan oleh Pelaksana Tugas,

Pelaksana Harian, Penjabat

Sementara atau Penjabat Kepala

Daerah.

• Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian,

Penjabat Sementara atau Penjabat

Kepala Daerah dalam melakukan

pembahasan Perda inisiasi baru,

harus mendapatkan persetujuan

tertulis dari Menteri.

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

HAL MENDASAR DALAM PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2018

Pengaturan pembahasan rancangan

Perda apabila Kepala Daerah

berhalangan :

2. Berita acara pembicaraan

tingkat I bagi Fasilitasi

rancangan Perda.

Fasilitasi rancangan perda,

rancangan perkada dan rancangan

peraturan DPRD bersifat wajib.

Fasilitasi terhadap rancangan Perda

dilakukan setelah pembicaraan

tingkat I selesai dilakukan, dan

dibuktikan dengan Berita Acara.

Surat permohonan Fasilitasi

dilengkapi:

1. dokumen rancangan Perda,

rancangan Perkada, dan/atau

rancangan peraturan DPRD

dalam bentuk hardcopy dan

softcopy (dengan format pdf);

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

HAL MENDASAR DALAM PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2018

Keputusan Mendagri tentang

Hasil Evaluasi Raperda atau

Keputusan Gubernur tentang

Hasil Evaluasi Raperda.

Permohonan pemberian Noreg

rancangan Perda jenis fasilitasi

dilengkapi:

1. surat hasil Fasilitasi;

2. hardcopy dan softcopy

rancangan Perda dalam bentuk

pdf yang telah diparaf

koordinasi oleh kepala biro

hukum/bag hk di halaman; dan

3. keputusan DPRD tentang

persetujuan bersama antara

pemerintah daerah dan DPRD.

Untuk permohonan pemberian

Noreg rancangan Perda jenis

evaluasi selain persyaratan angka 2

dan 3 di atas juga disertai denganBiro Hukum Setda

Prov. Sulteng

HAL MENDASAR DALAM PERMENDAGRI NO. 120 TAHUN 2018

PENYUSUNAN PEMBAHASAN PENETAPANPENGUN-

DANGANPENYEBAR-

LUASAN

5432 61

PERENCANAAN

By: Salam Lamangkau

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

TAHAPAN PENYUSUNAN PHD

TAHAPAN

KRUSIAL

1. perintah PerUU lebih

tinggi

2. rencana pembangunan

daerah

3. penyelenggaraan OTDA

& tugas pembantuan;

4. aspirasi masyarakat

daerah

1. akibat putusan MA

2. APBD

(untuk Kab/Kota) selain di

atas ditambah dengan:

1. Penataan kecamatan

2. Penataan desa

PENYUSUNAN

PROPEMPERDA

PERENCANAAN RAPERDA

KUMULATIF TERBUKA

PERENCANAAN PENYUSUNAN

RAPERDA DI LUAR

PROPEMPERDA

1. mengatasi keadaan luar

biasa, keadaaan konflik,

atau bencana alam

2. menindaklanjuti kerja sama

dengan pihak lain

3. mengatasi keadaan tertentu

lainnya yang memastikan

adanya urgensi atas suatu

Raperda yang dapat

disetujui bersama oleh alat

kelengkapan Bapemperda &

Biro Hukum/Bag Hukum

4. perintah dari ketentuan Per-

UU yg lebih tinggi setelah

Propemperda ditetapkan

1. INSTRUMEN PENGANGGARAN

2. INSTRUMEN PENYUSUNAN & PEMBAHASAN

3. INSTRUMEN PEMERIKSAAN KEUANGAN ???

1 TAHUNSEBELUM PENETAPAN PERDA APBD Sebelum dan sesudah penetapan

perda APBD ??? (tidak diatur)

1 2 3

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

NORMA PERENCANAAN RAPERDA

URUSAN

PEMERINTAHAN

(UP)

ABSOLUT

(KEWENANG

AN PUSAT)

KONKUREN

(PEMBAGIAN

UP ANTAR

PUSAT/PROV/

KAB/KOTA)

DASAR

PELAKSANAA

N OTDA DAN

DESENTRALISA

SI

PEMERINTAHAN UMUM

(KEWENANGAN PRESIDEN

SEBAGAI KEPALA

PEMERINTAHAN) PANCASILA, UUD

1945, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN NKRI,

SEMUA URUSAN YG BUKAN KEWENANGAN

DAERAH DAN TIDAK INSTANSI VERTIKAL

1. POLITIK LN;

2. PERTAHANAN;

3. KEAMANAN;

4. YUSTISI;

5. MONETER & FISKAL;

6. AGAMA.

DILAKSANAKAN SENDIRI ATAU DILIMPAHKAN

WEWENANG KE INSTANSI VERTIKAL DAERAH

ATAU GUBERNUR (ASAS DEKONSENTRASI)

UP

WAJIBPELAYANAN DASAR

NON PELAYANAN

DASAR

1. PENDIDIKAN;

2. KESEHATAN;

3. PEK.UMUM DAN TATA RUANG

4. PERUM.RAKYAT DAN

KWS.PEMUKIMAN;

5. KETENTRAMAN, KETIBUM,

PERLINDUNGAN MASY.;

6. SOSIAL.

1. TENAGA KERJA;

2. PEMB.PEREMPUAN &

ANAK;

3. PANGAN;

4. PERTANAHAN;

5. LH;

6. ADMIN.KEPENDUDUKAN &

CAT.SIPIL;

7. PEMBERDAYAAN MASY

&DESA;

8. PENGENDALIAN

PENDUDUK & KB;

9. PERHUBUNGAN;

10. KOMUNIKASI &

INFORMATIKA;

11. KOPERASI DAN UMKM;

12. PENANAMAN MODAL;

13. KEPEMUDAAN & OLAH

RAGA;

14. STATISTIK;

15. PERSANDIAN;

16. KEBUDAYAAN;

17. PERPUSTAKAAN;

18. KEARSIPAN

1. KELAUTAN & PERIKANAN

2. PARIWISATA

3. PERTANIAN

4. KEHUTANAN

5. ESDM6. PERDAGANGAN

7. PERINDUSTRIAN

8. TRANSMIGRASI

PRINSIP

AKUNTABILITAS,

EFISIENSI,

EKSTERNALITAS,

KEPENTINGAN

STRATEGIS

NASIONAL

UP KEWENANGAN PUSAT

UP KEWENANGAN PROVINSI

UP KEWENANGAN KAB/KOTA

UU NO.23

TH.2014

PEMERINTAH

AN DAERAH

KETERKAITAN

KETERKAITAN

UP

PILIHAN

Biro Hukum Setda

Prov. SultengURUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN SEBAGAI MUATAN OTONOMI DAERAH

PENYUSUNAN

PERENCANAAN

PEMBAHASAN PENETAPANPENGUN-

DANGAN

PENYEBAR-

LUASAN

543 6

PERENCANAAN

1 2

PENYUSUNAN

IDEALNYA

Program

Pembentukan

Peraturan

Daerah (PROPEMPERDA)

Di Lingkungan

DPRD BAPEMPERDA

Di Lingkungan

PEMDABIRO/BAGIAN HUKUM

Prakarsa DPRD(Pengusul)

Prakarsa Pemda(Perangkat Daerah)

PROPEMPERDA

PROVINSI/

KABUPATEN/

KOTA

PENGKAJIAN KELAYAKAN

MUATAN RAPERDA

(P. 236 UU 23)

P

E

R

D

A

A

P

B

D

Ditetapkan masing-

masing: JULI

Ditetapkan bulan

AGUSTUS

1

1.1

1.2

Tata cara penyusunan:

PERATURAN TATIB DPRD

Tata Cara Penyusunan :

PERKADA

KEPUTUSAN DPRD

(FORMAT PROPEMPEDA +

LATAR BELAKANG)PENGAJUAN: MEI

PROSES:MEI - JUNI

PENGAJUAN : MEI

PARIPURNA DPRD

Biro Hukum Setda

Prov. SultengTATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

DELEGASI PEMBENTUKAN PERDA TTG TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Permendagri 120/2018

Permendagri 80/2015

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

CATATAN IMPLEMENTASI PADA TAHAPAN PERENCANAAN

1

3

Perencanaan Penyusunan Perda

belum sinkron dengan Dokumen

perencanaan daerah (RPJPD/

RJMD/ RKPD)

2 Penetapan Propemperda tidak

tepat waktu sehingga tidak

sinkron dengan penganggaran

Penetapan jumlah judul

Propemperda setiap tahun

yang tidak rasional dengan

kapasitas penyelesaian

pembahasan

PEMDA & Perangkat

Daerah

DPRD

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

CATATAN IMPLEMENTASI PADA TAHAPAN PERENCANAAN

4

5 Masih lemahnya hasil pengkajian

kelayakan suatu materi muatan

Perda untuk ditetapkan menjadi

Propemperda sehingga terjadi

kasus pembahasan Raperda yg

tidak dapat dilanjutkan menjadi

Perda

Terdapat perencanaan penyusunan

Raperda di Luar Propemperda yang

materinya tidak sesuai dengan

syarat Raperda di Luar

Propemperda

PEMDA & Perangkat

Daerah

DPRD

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

NORMA DALAM TAHAPAN PENYUSUNAN & PEMBAHASAN PHD

ISI PENJELASAN/KETERANGAN/NA

Penyusun Raperda adalah

Pemrakarsa

Koordinasi penyusunan Raperda

adalah Biro/Bag Hk dan

Bapemperda DPRD (menyangkut

pengharmonisasian, pembulatan

dan pemantapan konsep).

Penyusun Perkada adalah

Perangkat Daerah Pemrakarsa

Koordinasi penyusunan Perkada

adalah Biro/Bag Hk (menyangkut

harmonisasi dan sinkronisasi).

ISI Penjelasan/Ket/NA

Biro/Bag.Hukum menyelaraskan

Sistematika & materi muatan

Naskah Akademik

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

PENDEKATAN PEMBIAYAAN PEMBENTUKAN RAPERDA KAB/KOTA

ITEM POKOK PEMBIAYAAN SUB PEMBIAYAAN

I. PENYUSUNAN NASKAH

AKADEMIK (NA)

1. Honorarium Tim Penyusun

2. FGD Konsumsi; Honor Narasumber; uang saku peserta;

ATK.

3. ATK (penggandaan NA net)

Atau

Secara PAKET pihak Ketiga

II. PENYUSUNAN RAPERDA 1. Honorarium Tim Penyusun

2. Biaya Rapat-rapat Tim Penyusun (Konsumsi, ATK)

3. Sosialisasi Raperda Konsumsi; Honor Narasumber;

Uang saku peserta; ATK; perjalanan dinas (sesuai lokasi

sosialisasi).

4. Konsultasi (jika diperlukan)

III. PEMBAHASAN RAPERDA DI

DPRD

1. Penggandaan (FC) Raperda Net :

2X Sidang paripurna

1 x pansus/Bapemperda

2. Pendampingan Konsultasi DPRD

IV. FASILITASI RAPERDA DI

PROVINSI

Perjalanan dinas dalam daerah (dalam volume terbatas)

PENYUSUNAN PEMBAHASAN PENETAPANPENGUN-

DANGANPENYEBAR-

LUASAN

5432 61

PERENCANAAN

Pembahasan Raperda di DPRD tunduk pada Peraturan TATIB DPRD

Tahapan Pembicaraan dalam Pembahasan Raperda di DPRD meliputi:

Pembicaraan Tingkat I. Pembicaraan Tingkat II (Pengambilan Persetujuan)

FASILITASI dilakukan terhadap Raperda selain Raperda Evaluasi.

FASILITASI dilakukan oleh Menteri utk Raperda Prov, dan

Gubernur utk Raperda Kab/Kota sebelum Pembicaraan Tingkat II

Raperda hasil FASILITASI (secara tertulis) diajukan ke Sidang

Paripurna DPRD utk memperoleh PERSETUJUAN BERSAMA.

FASILITASI

PEMBAHASAN

EVALUASI Raperda dilakukan setelah Raperda memperoleh

persetujuan bersama.

Prosedur EVALUASI dilakukan terhadap Raperda EVALUASI, oleh

Menteri utk Raperda Prov. & oleh Gub utk Raperda Kab/Kota.

Raperda EVALUASI meliputi Raperda: 1. APBD; 2. Tata Ruang;

3.RPJPD; 4. RPJMD; 5. Pajak Daerah; 6. Retribusi Daerah; 7.Rencana

Induk Perindustrian, 8.pembentukan, penghapusan, penggabungan,

dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan

menjadi Desa.

Perangkat Daerah: sebelum ditetapkan mendapat persetujuan.

EVALUASI

FASILITASI PERKADA

FASILITASI PERATURAN DPRD

EVALUASI PERKADA MENGENAI APBD

KLARIFIKASI

21

• Oleh Mendagri utk Pergub/Per DRPD Prov.

• Oleh GUB utk Perbup/Perwali/Pert DPRD

Kab/Kota

Biro Hukum Setda

Prov. SultengKEPATUHAN TERHADAP PROSEDUR PENYUSUNAN & PEMBAHASAN PHD

setelah

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

KONSEKUENSI KETIDAKPATUHAN

PERKADA dibatalkan apabila tidak

sesuai dengan:

a. hasil fasilitasi; atau

b. peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi, kepentingan umum

dan/atau kesusilaan.

Tidak diberikan Nomor Register Perda

apabila hasil verifikasi tidak sesuai

dengan hasil fasilitasi/evaluasi

Hasil klarifikasi terhadap Perda

Fasilitasi/Evaluasi dapat berupa

Rekomendasi perubahan perda atau

pencabutan perda.

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

PERMASALAHAN DALAM EVALUASI DAN FASILITASI PHD

Permasalahan kuantitas SDM yang

kompeten di bidang perancangan

peraturan perundang.

Volume permintaan Evaluasi khususnya

Fasilitasi Perda/Perkada besar tidak

proporsional dengan limit waktu yang

ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan.

Permasalahan kualitas Raperda/

Perkada yang diajukan untuk difasilitasi

masih rendah.

Permasalahan dukungan pendanaan.

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

KRITISI TEKNIK PENYUSUNAN PADA FAKTA FASILITASI RAPERDA & PERKADA

1

2

Rumusan Konsiderans Raperda bukan

delegasi yang belum menggambarkan

unsur filosofis, sosilogis dan yuridis.

(Lampiran II angka 19 UU 12/2011)

Rumusan Konsiderans Perkada bukan

delegasi yang tidak menggambarkan

materi muatan Perkada sesuai Pasal

246 UU 23/2014.

Beberapa kritisi terkait teknik penyusunan

Raperda/Perkada yang ditemukan pada

rapat-rapat Evaluasi/Fasilitasi tahun 2018,

yang perlu diperbaiki pada masa

mendatang sbb:

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

KRITISI TEKNIK PENYUSUNAN PADA FAKTA FASILITASI RAPERDA & PERKADA

3

4

Mengingat Raperda belum konsisten

dengan Lampiran II angka 28, 39 dan

angka 40 UU 12/2011.

Tepat

Waktu &

Terukur

Bagian Ketentuan Umum:

4.1. Kesalahan urutan pengertian/

definisi (Lampiran II angka 109 UU

12/2011).

4.2. Pendefinisian dalam perbup/

perwali pelaksanaan perda

(Lampiran II angka 106 UU

12/2011)

4.3. Penulisan kata atau istilah yg sudah

didefinisikan tidak konsisten dalam

norma yg diatur, dalam penjelasan

maupun dalam lampiran

(Lampiran II angka 108 dan angka

243 huruf d dan g UU 12/2011)

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

KRITISI TEKNIK PENYUSUNAN PADA FAKTA FASILITASI RAPERDA & PERKADA

5

6

Tidak sesuai jenis, hierarki dan materi

muatan (Pasal 5 huruf c UU 12/2011).

Tepat

Waktu &

Terukur

Tentang Pendelegasian:

6.1. Syarat pendelegasian wewenang

(Lampiran II angka 200 UU

12/2011).

6.2. Larangan delegasi blanko dalam

pendelegasian kewenangan

mengatur (Lampiran II angka 210

UU 12/2011).

6.3. Tata cara delegasi (Lampiran II

angka 201, 202, 203, 204, 205, 206

208, 209, 215, dan angka 216 UU

12/2011).

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

KRITISI TEKNIK PENYUSUNAN PADA FAKTA FASILITASI RAPERDA & PERKADA

7

8

Cara merumuskan ketentuan pidana

(Lampiran II angka 112, 113, 114, 118,

121, 122, & angka 124 UU 12/2011)

Penggunaan kata “wajib” dan kata

“harus.” (Lampiran II angka 122 &

angka 268 dan angka 269 UU 12/2011)

Norma final.9

Biro Hukum Setda

Prov. Sulteng

PENYEBARLUASAN

Pasal 125

Perda, Perkada, dan

peraturan DPRD dimuat

dalam Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum.

(Sumber: Permendagri 120/2018)

PERKEMBANGAN JDIH KAB/KOTA PER APRIL 2019

www.jdih.sultengprov.go.id