laporan 2017 kinerja - kinerjaku.kkp.go.idkinerjaku.kkp.go.id/2018/dok/lkj/lkjkkp2017.pdf · tabel....

LAPORANKINERJAKementerian Kelautan dan Perikanan

2017

Kementerian Kelautandan Perikanan

DAFTAR ISI

Halaman KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR RINGKASAN EKSEKUTIF

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1.1 1.2 Maksud dan Tujuan 1.2 1.3 Tugas dan Fungsi 1.2 1.4 Sumber Daya Manusia Aparatur 1.6 1.5 Potensi dan Permasalahan 1.9 1.6 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja 1.12 II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019 2.1 2.2 Penetapan Kinerja KKP Tahun 2017 2.5 III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Analisis Capaian Kinerja 3.3. Kinerja Anggaran

3.1 3.3

3.77 IV. PENUTUP 4.1

LAPORAN KINERJA KKP TAHUN 2017

DAFTAR TABEL

No. JUDUL TABEL HAL Tabel. 1.1. Komposisi Jabatan Fungsional 8

Tabel. 2.1. Penetapan Kinerja KKP Tahun 2017 5

Tabel. 2.2. Perubahan Sasaran Strategis (SS) 8

Tabel. 2.3. Perubahan Indikator Kinerja 9

Tabel. 2.4. Perubahan IKU 7 11 Tabel. 3.1. NPSS KKP tahun 2015 - 2017 3.1

Tabel. 3.2. Capaian IKU KKP Tahun 2017 3.3

Tabel. 3.3. Kinerja IKMKP Tahun 2016 - 2017 3.4

Tabel. 3.4. Sebaran Kelompok yang Meningkat Kelasnya 3.11

Tabel. 3.5. Berbagai Jenis Bantuan untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah dan Petambak Garam Tahun 2015 - 2017

3.12

Tabel. 3.6. Capaian Pertumbuhan PDB Perikanan sampai Triwulan 3 Tahun 2017.

3.15

Tabel. 3.7. Capaian Persentase Kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

3.18

Tabel. 3.8. Capaian Indikator Kinerja Pembentuk IKU Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.18

Tabel. 3.9. Capaian Kemandirian SKPT Tahun 2017 3.25

Tabel. 3.10. Hasil Penilaian Kemandirian di 12 lokasi SKPT Tahun 2017 3.25

Tabel. 3.11. Kemajuan di 12 SKPT Tahun 2017 3.26

Tabel. 3.12. Capaian Presentase Pengelolaan Wilayah KP yang berkelanjutan

3.31

Tabel. 3.13. Indikator Kinerja Pembentuk Nilai Pengelolaan Wilayah KP Yang Berkelanjutan

3.32

Tabel. 3.14. Penilaian E-KKP3K di 30 kawasan Konservasi perairan tahun 2017

3.34

Tabel. 3.15. Jumlah Luas Kawasan Konservasi selama Tahun 2015 - 2017 3.37

Tabel. 3.16. Jumlah Luas Kawasan Konservasi Perairan 2017 3.38 Tabel. 3.17. Capaian Nilai Peningkatan Ekonopmi KP 3.39

Tabel. 3.18. Indikator Turunan IKU Peningkatan KP Tahun 2017 3.39 Tabel. 3.19. Capaian NIlai Investasi Hasil KP 3.40 Tabel. 3.20. Jumlah kredit yang disalurkan bidang KP Tahun 2017 3.41 Tabel. 3.21. Nilai kesesuaian Bantuan Pemerintah 3.42 Tabel. 3.22. Capaian Produksi Perikanan 3.42 Tabel. 3.23. Perkembangan produksi perikanan tahun 2015 – 2017 3.42 Tabel. 3.24. Capaian Produksi Garam Rakyat 3.45 Tabel. 3.25. Daerah Pproduksi Garam Rakyat Tahun 2017 3.45 Tabel. 3.26. Sebaran Penyaluran Bantuan Sarpras Untuk PUGaR Tahun

2017 3.46


Tabel. 3.27. Capaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan 3.47 Tabel. 3.28. Capaian Konsumsi Ikan 3.50 Tabel. 3.29. Capaian Persentase peningkatan PNBP dari Sektor KP Tahun

2017 3.52

Tabel. 3.30. Capaian Indeks efektifitas kebijakan pemerintah 3,53 Tabel. 3.31. Capaian Efektifitas Tata Kelola Pemanfaatan SDKP yang Adil,

Berdaya Saing dan Berkelanjutan 3.54

Tabel. 3.32. Indikator Pembentuk Kinerja Efektifitas Tata Kelola SDKP 3.54 Tabel. 3.33. Jumlah Peserta Didik yang Meningkat Kompetensinya Tahun

2017 3.55

Tabel. 3.34. Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang disidik secara akuntabel dan tepat waktu

3.61

Tabel. 3.35. Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Per Jenis Tahun 2015 – 2017

3.40

Tabel. 3.36. Penilaian pengawasan sistem perkarantinaan mutu KHP 3.63 Tabel. 3.37. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan di Wilayah perbatasan 3.63 Tabel. 3.38. Capaian Indikator Indeks Kompetensi dan Integritas KKP 3.65

Tabel. 3.39. Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

3.67

Tabel. 3.40. Nilai Kinerja Anggaran KKP 3.73 Tabel. 3.41. Level Maturitas 3.75 Tabel. 3.42. Level Maturitas SPIP Tahun 2017 3.76 Tabel. 3.43. Opini BPK atas Laporan Keuangan KKP 3.76 Tabel. 3.44. Pagu dan Realisasi Anggaran KKP Tahun 2015 - 2017 3.77 Tabel. 3.45. Relisasi anggaran KKP per Unit Eselon I Tahun 2017 3.78


DAFTAR GAMBAR

No. Judul Gambar Hal.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi KKP 1.6 Gambar 1.2. Keragaan SDM KKP 2017 1.7 Gambar 1.3. Keragaan SDM KKP Menurut Pendidikan Tahun 2017 1.7 Gambar 1.4. Keragaan SDM KKP Menurut Golongan dan Unit Kerja 1.8 Gambar 2.2. Pilar Pembangunan Kelautan dan Perikanan 2.2 Gambar 2.3. Peta Strategi KKP 2015-2019 2.3 Gambar 3.1. Dashbord NPSS KKP Tahun 2017 3.1 Gambar 3.2. NPSS KKP Tahun 2017 3.2 Gambar 3.3. Grafik Nilai Tukar Tiga Tahun Terakhir 3.6 Gambar 3.4. NTN Per Provinsi 2015 - 2017 3.7 Gambar 3.5. Perkembangan NTN per bulan Tahun 2015-2017 3.7 Gambar 3.6. NTPi Per Provinsi sampai Desember 2017 (sumber BPS) 3.8 Gambar 3.7. NTPi dan NTUPi Tahun 2017 (Sumber BPS) 3.9 Gambar 3.8. Perkembangan Pertumbuhan PDB Perikanan 2015-2017

Dibandingkan dengan Pertanian dan Nasional 3.16

Gambar 3.9. Perkembangan Pertumbuhan PDB Perikanan 2016-2017 (triwulanan dan jumlah/tahunan)

3.16

Gambar 3.10. Pembangunan SKPT dan Dukungan Tol Laut 3.23 Gambar 3.11. Produksi Perikanan Tahun 2015 – 2017 3.43 Gambar 3.12. Nilai Ekspor Berdasarkan Komoditas Utama 3.48 Gambar 3.13. Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan 3.48 Gambar 3.14. Perkembangan Angka Konsumsi Ikan 2015-2017 (kg/kapita) 3.50 Gambar 3.15. Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Berdasarkan Provinsi 3.51 Gambar 3.16. Realisasi PNBP bidang KP tahun 2015 - 2017 3.52 Gambar 3.17. Capaian Indeks Kompetensi dan Integritas KKP per aspek

tahun 2017 3.65

Gambar 3.18. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran KKP Thn 2015 - 2017 3.74


RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Seluruh kebijakan yang ditempuh selama tahun 2017 merupakan lanjutan dari kebijakan tahun 2016 dengan berbagai perbaikan dalam rangka pelaksanaan 3 pilar misi pembangunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019, yakni Kedaulatan (Sovereignty), Keberlanjutan (Sustainability), dan Kesejahteraan (Prosperity). KKP telah menetapkan peta strategis tahun 2017 dengan 10 Sasaran Strategis (SS) dan 21 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan metode Balanced Scorecard yang terdiri dari 4 perspective yakni: (1) stakeholders perspective; (2) customer perspective; (3) internal process perspective; (5) learning and growth perspective.

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1. Dari 21 IKU telah ditetapkan, terdapat 10 IKU (48%) yang pencapaiannya melebihi

target (capaian >100%), dan 11 IKU (52%) yang belum dapat mencapai target (capaian <100%).

2. Uraian IKU yang capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan (capaian >100%) adalah: (1) Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP, (2). Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) tingkat kemandirian SKPT, (4) persentase peningkatan ekonomi KP, (5) indeks efektivitas kebijakan pemerintah, (6) Persentase penyelesaian tindak pidana KP dan tepat waktu, (7) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan, (8) Indeks kompetensi dan integritas, (9) Level maturitas SPIP, dan (10) Nilai kinerja anggaran KKP.

3. Uraian IKU yang capaiannya belum sesuai target (capaian <100%) adalah: a. Capaian 80% - <100%: (1) Persentase pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan,

(2) Konsumsi ikan per kapita per tahun, (3) Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan, (4) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar, dan (5) Nilai reformasi birokrasi KKP.

b. Capaian <80%: (1) Produksi perikanan, (2) Produksi garam nasional, (3) Nilai ekspor hasil perikanan, (4) Pertumbuhan PDB Perikanan, (5) Nilai PNBP dari sektor KP, dan (6) Opini BPK atas laporan keuangan KKP.

Kinerja keuangan KKP tahun 2017 dilaksanakan melalui pelaksanaan 9 program dalam APBN KKP Tahun 2017. Pagu alokasi anggaran berdasarkan DIPA tahun 2017 adalah Rp 9,14 triliun. Nilai kinerja anggaran KKP tahun 2017 per tanggal 19 Februari 2018 adalah sebesar 86,71 (baik). Sedangkan realisasi penyerapannya sebesar Rp 6,11 triliun (66,88%).

Berbagai kebijakan, program dan kegiatan KKP tahun 2017 telah dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi stakeholders kelautan dan perikanan. Permasalahan yang dihadapi dan menyebabkan belum tercapainya target beberapa IKU akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

BAB 1

PENDAHULUAN


2017

BAB 1 - 1


BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Sejak dilantik pada 20 Oktober 2014, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kita harus bekerja sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera dan memunggungi selat dan teluk. Ini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga jalesveva jayamahe, di laut justru kita jaya. Laut adalah Masa Depan Bangsa. Guna mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa, KKP dalam Rencana Strategis 2015-2019 menerjemahkan dalam 3 pilar misi utama yaitu Misi Kedaulatan, Misi Keberlanjutan dan Misi Kesejahteraan. Ketiga pilar ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Misi Kesejahteraan tidak akan tercapai apabila mengabaikan kedaulatan dan keberlanjutan.

1. Kedaulatan (Sovereignty); mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Keberlanjutan (Sustainability); mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Ketiga pilar misi tersebut dijabarkan dalam Renstra KKP melalui pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC) yang terdiri dari 4 perspektif, yakni (1) stakeholders prespective menjabarkan misi kesejahteraan; (2) customer perspective menjabarkan misi keberlanjutan dan misi kedaulatan; (3) internal process perspective menjabarkan apa yang dilakukan organisasi; dan (4) learning and growth perspective merupakan input yang dapat mendukung terlaksanakanya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019 dengan tema “ Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan antar Wilayah“. KKP dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 telah menterjemahkannya dalam berbagai program dan kegiatan, yang dilengkapi dengan target pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2017 terdapat 21 IKU (Indikator Kinerja Utama) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian dalam pembangunan kelautan dan perikanan. Untuk mencapai indikator-indikator tersebut, KKP melaksanakan 9

BAB 1 - 2


(sembilan) program pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh 9 Unit Kerja Eselon I di lingkup KKP. Untuk memastikan keseluruhan program dan kegiatan pembangunan KP tersebut dapat terlaksana sesuai dengan rencana target waktu, kuantitas, kualitas dan sasarannya, telah disepakati perjanjian yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Menteri dengan Eselon I dan diturunkan secara berjenjang sampai tingkat individu pegawai, dan telah ditetapkan sampai tingkat daerah (provinsi). Capaian kinerja tersebut kemudian dilaporkan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, bahwa setiap Kementerian/Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) KKP tahun 2017 merupakan salah satu bentuk media informasi atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran KKP. Adapun tujuan penyusunan LKj KKP Tahun 2017 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran KKP selama tahun 2017. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi perbaikan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. 1.3. Tugas dan Fungsi KKP Tugas KKP sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah membantu Presiden RI dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut KKP menyelenggarakan fungsinya:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

BAB 1 - 3


3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan ruang laut,pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

4. Pelaksanaan riset di bidang kelautan dan perikanan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;

5. Pelaksanaan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan;

6. Pelaksanaan pengembangan kawasan sentra kelautan dan perikanan terpadu;

7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan

10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penataan Organisasi KKP Dalam upaya penajaman dan penguatan tugas dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah dilakukan penggabungan dua fungsi pendukung organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi fungsi penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan dan fungsi pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan yang semula diwadahi dalam dua wadah yang terpisah yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan menjadi Badan Riset dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Alasan penggabungan tersebut untuk memperpendek rantai proses dan mensinergikan hasil-hasil penelitian dengan upaya implementasi secara langsung kepada masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan produktivitas dan kompetensi, pengembangan aplikasi teknologi yang bersumber pada hasil litbang sebagai bahan ajar atau modul latihan, serta memberikan penyuluhan terhadap peningkatan kualitas masyarakat kelautan dan perikanan sebagai faktor penyebab kemiskinan yaitu kurangnya akses permodalan, pasar dan teknologi, perlindungan sosial budaya, rendahnya kualitas lingkungan serta lemahnya kelembagaan nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan, masyarakat petambak garam rakyat, dan masyarakat pesisir lainnya berdasarkan hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata

BAB 1 - 4


kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pengaturan kembali tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Perpres tersebut, telah ditetapkan Permen KP Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dimana terdapat penataan organisasi, yakni menggabungkan 2 Badan (BPSDM dan Balitbang KP) menjadi BRSDMKP dan menghilangkan 1 SAM, yakni Staf Ahli Menteri Kebijakan Publik. Tugas dan fungsinya 9 unit Eselon I dan Staf Ahli Menteri adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal (Setjen) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal dan bertugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan KKP. Susunan organisasi Setjen terdiri dari: Biro Perencanaan; Biro Sumber Daya Manusia dan Aparatur; Biro Hukum dan Organisasi; Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat; Biro Keuangan; Biro Umum; Pusat Data, Statistik dan Informasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Susunan organisasi Ditjen PRL terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Perencanaan Ruang Laut; Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Direktorat Jasa Kelautan; Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung oleh 8 UPT (Unit Pelaksana Teknis).

3. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Susunan organisasi Ditjen PT terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan; Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Direktorat Pelabuhan Perikanan; Direktorat Perizinan dan Kenelayanan; dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 23 Unit Pelaksana Teknis (UPT).

4. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (Ditjen PB) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya. Susunan organisasi Ditjen PB terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan; Direktorat Perbenihan; Direktorat Pakan dan Obat Ikan; Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya; Kelompok Jabatan Fungsional, serta didukung oleh 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT)

BAB 1 - 5


5. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDS), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Susunan organisasi Ditjen PDS terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Logistik; Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu; Direktorat Pemasaran; Direktorat Usaha dan Investasi; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung oleh 1 UPT.

6. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Susunan organisasi Ditjen PSDKP terdiri dari: Sekretariat Direktorat Jenderal; Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada; Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; Direktorat Penanganan Pelanggaran; Kelompok Jabatan Fungsional dan didukung oleh 14 UPT.

7. Inspektorat Jenderal (Itjen), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal dan bertugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KKP. Susunan organisasi Itjen terdiri dari: Sekretariat Inspektorat Jenderal; Inspektorat I; Inspektorat II; Inspektorat III; Inspektorat IV; Inspektorat V; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

8. Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KP (BRSDM), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertugas menyelenggarakan riset di bidang kelautan dan perikanan, dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Susunan organisasi BRSDMKP terdiri dari: Sekretariat Badan; Pusat Riset Kelautan; Pusat Riset Perikanan; Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan; Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung oleh 38 UPT

9. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan. Susunan organisasi BKIPM terdiri dari: Sekretariat Badan; Pusat Karantina Ikan; Pusat Pengendalian Mutu; Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan; dan Kelompok Jabatan Fungsional serta didukung dengan 47 UPT.

10. Staf Ahli Menteri adalah unsur pembantu dalam memberikan telaahan, pertimbangan, dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Susunan organisasi Staf Ahli Menteri terdiri dari: a) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya; b) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antarlembaga; dan c) Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut.

BAB 1 - 6


Struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Permen KP No. 6 Tahun 2017 seperti pada gambar berikut:

Gambar 1.1. Struktur Organisasi KKP

Penataan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017 merupakan bentuk komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dengan merampingkan struktur organisasi sejumlah 160 (seratus enam puluh) jabatan struktural dengan rincian 2 (dua) eselon I, 9 (sembilan) eselon II, 46 (empat puluh enam) eselon III, dan 103 (seratus tiga) eselon IV, sehingga saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai 638 (enam ratus tiga puluh delapan) jabatan struktural dari semula 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) jabatan struktural.

1.4. Sumber Daya Manusia KKP

Jumlah pegawai KKP (Pusat dan UPT) sampai dengan 8 Januari 2018 adalah 13.567 orang, yang terdiri dari laki-laki 9.327 orang atau 68,75% dan perempuan 4.240 orang atau 31,25%. Pegawai KKP tersebut tersebar pada 9 Unit Kerja Eselon I dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Setjen 593 orang, Itjen 196 orang, Ditjen PT 1.351 orang, Ditjen PB 1.443, Ditjen PRL 549 orang, Ditjen PDS

BAB 1 - 7


389 orang, Ditjen PSDKP 1.063 orang, BRSDMP 6210 orang, dan BKIPM 1.773 orang. Data tersebut berdasarkan data terbaru termasuk data penyuluh daerah yang beralih ke pusat sebanyak 3.182 orang sesuai amanah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 403/MEN-SJ/KP.431/XII/2017 tentang Pemindahan Penyuluh Perikanan PNS. Keragaan SDM KKP tahun 2017 berdasarkan jumlah pegawai per unit kerja seperti pada diagram berikut:

Gambar 1.2. Keragaan SDM KKP 2017

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi SDM KKP adalah sebagai berikut: S-3 sebanyak 194 orang (1,43%); S2 sebanyak 2.081 orang (15,33%); S1/D4 sebanyak 6.429 orang (47,39%); SM/D3 sebanyak 1.584 orang (11,68%); D2/D1 sebanyak 13 org (0,1%) dan di SLTA dan di bawah SLTA sebanyak 3.266 (24,07%).

Gambar 1.3. Keragaan SDM KKP Menurut Pendidikan Tahun 2017

Sedangkan keragaan SDM KKP tahun 2017 menurut golongan adalah sebagai berikut: Golongan IV sebanyak 1.787 orang; Golongan III sebanyak 8.805 orang; Golongan II sebanyak 2.829 orang dan Golongan I sebanyak 132 orang. Keragaan SDM KKP menurut golongan kepangkatan dan unit kerja Eselon I seperti pada diagram berikut:

593196 1.351 1.443

549

1,063

3896210

1.773

SETJEN

ITJEN

DJPT

DJPB

DJPRL

DJPSDKP

DJPDSPKP

BRSDMPKP

BKIPM

1.43% 15.33%

47.39%11.68%

0.1%24.07%

S3 S2 S1/D4 SM/D3 D2/D1 SLTA & < SLTA

BAB 1 - 8


Gambar 1.4. Keragaan SDM KKP Menurut Golongan dan Unit Kerja

SDM KKP yang menduduki jabatan fungsional sampai tahun 2017 berjumlah 6.992 orang atau sekitar 51,59% dari seluruh SDM KKP, dengan komposisi per unit Eselon I sebagai berikut.

Tabel 1. Komposisi Jabatan Fungsional

Unit Kerja Eselon I Jumlah SDMA

Jumlah Jabatan Fungsional % (Jabfung)

SETJEN 593 47 7,92 ITJEN 196 102 52,04 DJPT 1.351 150 11,10 DJPB 1.443 703 48,71 DJPRL 549 1 0,18 DJPSDKP 1.063 208 19,56 DJPDS 389 66 16,96 BRSDMP 6.210 4594 73,98 BKIPM 1.773 1.121 63.22 Total 13.567 6992 51,59

Jumlah jabatan fungsional di BRSDM meningkat karena beralihnya penyuluh daerah ke pusat sebanyak 3.182 orang sesuai amanah UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 403/MEN-SJ/KP.431/XII/2017 tentang Pemindahan Penyuluh Perikanan PNS. 1.5. Potensi dan Permasalahan Pembangunan KP

A. Potensi Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau. Pada 30th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) dan 11th Conference on the Standardization of Geographical Names (UNCSGN) yang berlangsung pada tanggal 7-18 Agustus 2017 di New York, Amerika Serikat, delegasi

132

2829

8805

1787

0500

10001500200025003000350040004500500055006000650070007500800085009000

GOL. I GOL. II GOL. III GOL. IV

jum

lah

pega

wai

BAB 1 - 9


Indonesia telah melaporkan hasil verifikasi pulau sebanyak 2590, sehingga data pulau-pulau bernama di Indonesia yang sudah bernama dan terdaftar sejumlah 16.056 pulau. Luas perairan laut 5,8 juta km2 (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km2, luas perairan kepulauan 2,95 juta km2, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,55 juta km2). Secara geo-politik Indonesia memiliki peran yang sangat strategis karena berada diantara benua Asia dan Australia, serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global (the global supply chain system) yang menghubungkan kawasan Asia-Pasifik dengan Australia. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan (ZEEI) (Kepmen KP No. 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPP NRI). Luas terumbu karang yang dimiliki Indonesia saat ini yang sudah terpetakan mencapai 25.000 km2 (BIG, 2013). Namun, terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,30%, kondisi baik 27,18%, cukup baik 37,25%, dan kurang baik sebesar 30,45% (LIPI, 2012). Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Sumber daya ikan di laut meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan subsektor kelautan yang masih dapat digarap secara optimal. Sementara itu potensi luas areal budidaya air tawar saat ini tercatat 2.830.540 ha, termasuk potensi di perairan umum daratan (sungai dan danau), dengan tingkat pemanfaatan 302.130 ha (10,7%). Potensi luas areal budidaya air payau 2.964.331 ha dengan tingkat pemanfaatan 650.509 ha (21,9%). Potensi luas areal budidaya laut saat ini tercatat 12.123.383 ha, dengan tingkat pemanfaatan 325.825 ha (2,7%). Potensi luas areal budidaya rumput laut saat ini tercatat 1,1 juta ha atau 9% dari seluruh luas kawasan potensial budidaya laut yang sebesar 12.123.383 ha. Adapun tingkat pemanfaatannya diperkirakan baru mencapai 25%. Adapun jenis rumput laut yang dimiliki Indonesia tercatat 555 jenis rumput laut.

B. Permasalahan Bidang kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap

BAB 1 - 10


interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Berdasarkan Data Sensus Pertanian yang dipublikasikan oleh BPS menunjukkan adanya penurunan jumlah Rumah Tangga Perikanan dari 1,6 juta (Sensus Pertanian 2003) menjadi 800 ribu (Sensus Pertanian 2013). Hal ini merupakan indikasi lebih menariknya usaha di sektor lain dibandingkan dengan usaha di sektor kelautan dan perikanan. Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala overfishing. Selain itu, praktik-praktik Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) seperti pencurian ikan dan transshipment di tengah laut, penyelundupan benih lobster, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan termasuk pengeboman ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal perikanan asing (KIA). Hal tersebut telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Ancaman IUU Fishing dipicu kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia belum memadai. IUU Fishing juga merupakan global crime, tidak saja tindak pidana perikanan tetapi menyangkut perbudakan, perdagangan manusia, penyelundupan hewan, narkoba dan lain-lain. Masalah perbatasan laut merupakan salah satu kendala dalam pengawasan sumber daya perikanan dan kelautan di wilayah perairan Indonesia. Beberapa perbatasan wilayah dengan negara tetangga belum diselesaikan. Hal ini menjadikan kasus perikanan di wilayah perbatasan belum bisa tuntas. Dalam pengembangan perikanan budidaya, masih dihadapkan pada permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (baru 5 provinsi yang menyelesaikan RZWP3K: Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, NTB, dan NTT). Permasalahan pengembangan perikanan budidaya juga dihadapkan dengan masih terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul, kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit serta masih tingginya harga pakan. Rendahnya produktivitas perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha perikanan budidaya adalah skala kecil/tradisional, dengan keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar serta adanya pencemaran yang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

BAB 1 - 11


Aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, baik yang berada di daratan, wilayah pesisir, maupun lautan, tidak dapat terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, seperti kenaikan muka air laut yang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan sebagian wilayah/lahan budidaya di wilayah pesisir, intrusi air laut ke daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah pesisir juga memiliki potensi kerusakan pesisir berupa kerusakan ekosistem, abrasi, sedimentasi, pencemaran dan permasalahan keterbatasan lahan.

Permasalahan terkait masih rendahnya produktivitas dan daya saing usaha kelautan dan perikanan yang disebabkan antara lain oleh belum optimalnya integrasi sistem produksi di hulu dan hilir, masih terbatasnya penyediaan sarana dan prasarana serta masih tingginya biaya logistik. Selain itu dampak dari globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong semakin meningkatnya arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap hambatan tarif (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar negara. Keadaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara mitra dagang seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Sebagai anggota World Trade Organization (WTO) Indonesia berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “Agreement of The Application of Sanitary and Phytosanitari Measure” (perjanjian SPS) yang memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis guna melindungi kesehatan manusia, hewan, ikan dan tumbuhan. Konsep perjanjian Sanitary and Phytosanitary (SPS) merupakan instrumen pengendali perdagangan internasional berupa hambatan teknis (technical barrier to trade)/hambatan non tariff (non tariff barrier). Aspek sangat mendasar yang mempengaruhi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas SDM dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yang bergantung pada kegiatan usaha kelautan dan perikanan sangat besar, namun pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi dan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah kepulauan.

Dalam rangka pengembangan usaha dan investasi, permasalahan utama yang dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya. Dalam kaitan ini, nelayan/pembudidaya ikan masih mengalami kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

BAB 1 - 12


1.6. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKj KKP Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi,

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;

2. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis KKP 2015-2019 dan penetapan kinerja tahun 2017;

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan KKP tahun 2017;

4. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja KKP dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA


2017

BAB 2 - 1


BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Renstra KKP tahun 2015-2019 ditetapkan melalui Permen KP nomor 45 tahun 2015 tentang Perubahan Permen KP nomor 25 tahun 2015 tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019. Setelah adanya penataan organisasi dan review perubahan renstra, telah diterbitkan Permen KP nomor 63/PERMENKP/2017 tentang Rencana Strategis 2015 - 2019.

2.1. Rencana Strategis KKP 2015 -2019

Kedaulatan (Sovereignty): mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Keberlanjutan (Sustainability): mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Kesejahteraan (Prosperity): mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan

Ketiga hal di atas dilakukan secara bertanggung jawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang MANDIRI, MAJU, KUAT dan BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL

VISI

MISI

BAB 2 - 2


Rencana Strategis KKP 2015 -2019

Gambar 2.1. Pilar Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis

Dalam penyusunan sasaran strategis, KKP menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective, sebagai berikut:

KESEJAHTERAAN (Prosperity)

V I S I Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan yang MANDIRI,

MAJU DAN BERBASIS KEPENTINGAN NASIONAL

M I S I

KEDAULATAN (Sovereignty)

KEBERLANJUTAN (Sustainability)

1. Meningkatkan Pengawasan

pengelolaan SDKP

6. Mengembangkan kapasitas SDM & pemberdayaan

masyarakat

2.Mengembangkan sistem perkarantinaan

ikan, pengendalian mutu keamanan hasil

perikanan & keamanan hayati ikan

4. Meningkatkan keberlanjutan usaha

perikanan tangkap dan budidaya

7. Meningkatkan inovasi Iptek kelautan

& perikanan 5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik

hasil kelautan & perikanan

3.Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut,

konservasi & keanekaragaman hayati

laut

BAB 2 - 3


Gambar 2.2. Peta Strategi KKP 2015-2019 1. Stakeholders Prespective

Terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis, yaitu (SS-1) terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP, dengan indikator kinerja: a) Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan b) Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan

2. Customer Perspective

Terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis, yaitu : Sasaran strategis kedua (SS-2) terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP, dengan indikator kinerja: a) Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku. b) Tingkat Kemandirian SKPT.

STAK

EHO

LDER

S PE

RSPE

CTIV

E CU

STOM

ERRS

PE

RSPE

CTIV

E IN

TERN

AL P

ROCE

SS

PERS

PECT

IVE

LEAR

N &

GRO

WTH

PE

RSPE

CTIV

E

HUMAN CAPITAL INFORMATION CAPITAL

ORGANIZATION CAPITAL

SS 7. Terwujudnya

ASN KKP yang kompeten,

profesional dan berkepribadian

SS 8. Tersedianya manajemen

pengetahuan yang handal dan mudah diakses

SS 9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi

pada layanan prima

FINANCIAL CAPITAL

SS 6. Terselenggaranya pengendalian dan

pengawasan SDKP secara profesional dan

partisipatif

SS 5. Terselenggaranya tata

kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing

dan berkelanjutan

SS 4. Tersedianya

kebijakan pembangunan yang

efektif

PERUMUSAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

PENGAWASAN KEBIJAKAN

SS 10. Terkelolanya

anggaran pembangunan

secara efisien & akuntabel

SS 1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan

masyarakat KP

SS 2. Terwujudnya kedaulatan dalam

pengelolaan SDKP

SS 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang

partisipatif bertanggungjawab, dan berkelanjutan

Kesejahteraaan

Kedaulatan Keberlanjutan

BAB 2 - 4


Sasaran strategis ketiga (SS-3) Terwujudnya pengelolaan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja: a) Persentase pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan. b) Persentase peningkatan ekonomi KP (%). c) Produksi perikanan. d) Produksi garam Nasionalt. e) Nilai ekspor hasil perikanan. f) Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun). g) Nilai PNBP dari sektor KP.

3. Internal Process Perspective Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP. Terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis, yakni : a) Sasaran strategis keempat (SS-4) tersedianya kebijakan pembangunan KP

yang efektif, dengan indikator kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah. b) Sasaran strategis kelima (SS-5) Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil dan Berdaya saing, dengan indikator kinerja Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan.

c) Sasaran strategis keenam (SS-6) terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang partisipatif, dengan indikator kinerja: 1) Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat

waktu. 2) Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan.

4. Learning and Growth Perspective

Sebagai input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yakni: a) Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni terwujudnya Aparatur Sipil Negara

(ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas, dengan indikatornya Indeks kompetensi dan integritas.

b) Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni tersedianya manajemen pengetahuan yang handal, dan mudah diakses, dengan indikator kinerja persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

c) Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima, dengan indikator kinerja nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP.

d) Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntable, dengan indikator kinerja: a) Nilai Kinerja Anggaran KKP. b) Level maturitas SPIP. c) Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP.

BAB 2 - 5


2.2. Penetapan Kinerja KKP Tahun 2017

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, dan merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan Kinerja KKP tahun 2017, secara rinci sebagai berikut:

Tabel. 2.1. Penetapan Kinerja KKP Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Thn 2017

Stakeholder Perspective 1

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP

1 Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP 54, 04 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 8,00

Customer Perspective 2

Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP

3 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)

76,00

4 Tingkat Kemandirian SKPT*) 3 3 Terwujudnya pengelolaan SDKP

yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

5 Persentase Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan (%)

59,47

6 Persentase peningkatan ekonomi KP (%) 60 7 Produksi perikanan (juta ton) 29,46 8 Produksi garam rakyat (juta ton) 3,80 9 Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) 7,62 10 Konsumsi ikan (kg/kap/thn) 47,12 11 Nilai PNBP dari sektor KP (Rp. Miiar) 1.017

Internal Process Perspective 4 Tersedianya Kebijakan

Pembangunan KP yang Efektif 12 Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 7,70

5 Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil dan Berdaya saing

13 Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

69,88

6

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif

14 Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%)

87,00

15 Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)

74,00

Learning and Growth Perspective 7 Terwujudnya Aparatur Sipil

Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas

16 Indeks kompetensi dan integritas 80,00

8 Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses

17 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

65,00

BAB 2 - 6


Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Thn 2017

9 Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

18 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP A (80)

10

Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel

19 Tingkat maturalisasi SPIP *) 2,00 20 Nilai kinerja anggaran KKP Baik (83) 21 Opini atas Laporan Keuangan KKP WTP (5)

Untuk mencapai kinerja KKP tahun 2017 tersebut, rencana kerja

dilakukan melalui 9 program pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Ruang Laut

Tujuan program adalah mewujudkan tertatanya dan dimanfaatkannya wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari, dengan sasaran peningkatan persentase pendayagunaan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut; Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan; Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; Perencanaan Ruang Laut; dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PRL

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; Pengelolaan Pelabuhan Perikanan; Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan; Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap.

3. Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tujuan program adalah meningkatnya produk olahan hasil

perikanan yang bernilai tambah, nilai produk hasil perikanan nonkonsumsi, rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional, nilai ekspor hasil perikanan, dan nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan sasaran peningkatan produk perikanan prima yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan; Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan; Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan; Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan; Pengujian

BAB 2 - 7


Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDSPKP.

4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Pengelolaan Perbenihan Ikan; Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan ; Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan; Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Budidaya.

5. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan Tujuan program adalah meningkatnya ketaatan dan ketertiban

dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sasaran perairan Indonesia bebas IUU Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah: Pemantauan dan Operasi Armada; Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan; Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP.

6. Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Tujuan program ini adalah menyiapkan ilmu, pengetahuan dan teknologi sebagai basis kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran termanfaatkannya Iptek hasil riset oleh para pemangku kepentingan, serta meningkatkan kualitas SDM kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Pendidikan Kelautan dan Perikanan, Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, Riset Perikanan, Riset Kelautan; dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BRSDMPKP.

7. Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil

Perikanan Tujuan program adalah lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi

sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan sasaran yaitu meningkatnya lalu lintas hasil perikanan yang memenuhi sistem jaminan kesehatan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk mencapai tujuan dan

BAB 2 - 8


sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, Standarisasi Sistem dan Kepatuhan dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM.

8. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP

Tujuan program adalah meningkatkan pengendalian akuntabiltas kinerja pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran program meningkatnya prosentase capaian kinerja pembangunan KP. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP; Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP; Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP; Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP; Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada Unit Kerja Mitra Inspektorat V dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KKP.

9. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

KKP Tujuan program adalah meningkatkan pembinaan dan koordinasi

penyelenggaraan pembangunan kelautan dan perikanan dengan sasaran meningkatnya kesesuaian pelaksanaan dukungan manajerial. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP; Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur; Pengelolaan Keuangan KKP; Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Pelaporan KKP; Pengelolaan Administrasi dan Pelayanan Penunjang Pelaksanaan Tugas KKP; Pengelolaan Kerja Sama KP dan Hubungan Masyarakat; Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP dan Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan.

Terdapat penyesuaian sasaran strategis dan indikator

pembentuk/turunan di tahun 2017, yang dilakukan dalam rangka review Renstra, sebagaimana berikut :

A. Perubahan Sasaran Strategis KKP tahun 2017

Tabel 2.2. Perubahan Sasaran Strategis

SEMULA MENJADI

SS3 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

SS3 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang bertanggung jawab dan berkelanjutan

SS5 Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan

SS5 Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil dan Berdaya saing

BAB 2 - 9


dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

SS7 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian

SS7 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas

B. Perubahan Indikator Kinerja tahun 2017

Tabel 2.3. Perubahan Indikator Kinerja INDIKATOR KINERJA YANG MENGALAMI PERUBAHAN

SEMULA MENJADI

SS3 Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

IK4 Jumlah Pulau-pulau kecil yang mandiri

IK4 Tingkat kemandirian SKPT

IK5 Persentase pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan

IK5 Persentase pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan

- Jumlah WPP yang terpetakan potensi sumberdaya KP untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan

- Jumlah wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan kawasan Pengelolaan Perikanan Perairan Umum Daratan (KPP PUD) yang terpetakan potensi/sumber daya Kelautan dan Perikanan untuk Pengembangan Ekonomi Kelautan yang berkelanjutan

- Penyakit Ikan Karantina yang dicegah penyebarannya di wilayah RI

IK6 Persentase peningkatan ekonomi KP

IK 6 Persentase peningkatan ekonomi KP

- Nilai Investasi PT - Nilai Investasi hasil KP - Nilai Investasi PB - Nilai Investasi Hasil KP

- Jumlah Kredit yang disalurkan

Perikanan Tangkap - Nilai pembiayaan usaha hasil Kelautan

dan Perikanan dari lembaga keuangan bank dan non bank - Jumlah Kredit yang disalurkan

Perikanan Budidaya - Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah

IK11 Persentase peningkatan PNBP IK11 Nilai PNBP dari sektor KP SS5 Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan

berkelanjutan IK13 Efektiivtas tata kelola pemanfaatan

SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

IK13 Efektiivtas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

- Jumlah hasil litbang KP yang terekomendasi untuk masyarakat dan/atau industri

dihapus

- Sertifikat Pembudidaya CBIB, dihapus - Sertifikat SKP (pengolah) - Sertifikat SKP - Sertifikat CKIB (unit karantina

ikan) - Jumlah unit usaha perikanan yang

memenuhi persyaratan eksport (unit) - Sertifikat CPIB/cara perbenihan - Jumlah laut ZEE dan Laut lepas yang

terkelola SDI nya - Jumlah resolusi dan CMM

RFMO yang di implementasikan - Jumlah inisiasi pembentukan kelembagaan

pengelolaan perikanan - Jumlah Rancangan Standar

Nasional Indonesia (SNI) dan dihapus

BAB 2 - 10


INDIKATOR KINERJA YANG MENGALAMI PERUBAHAN

SEMULA MENJADI

SS3 Sasaran Strategis Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan

sertifikasi dari inovasi alat penangkap standar dan sertifikasi dari inovasi kapal perikanan, alat penangkap ikan dan alat bantu penangkap ikan yang dihasilkan (buah)

- IK19 Level Maturitas SPIP

Perubahan indikator kinerja utama dan indikator pendukungnya pada

tahun 2017 disebabkan karena adanya :

1. Upaya meningkatkan kualitas Indikator Kinerja menjadi lebih SMART, bersifat outcome, mudah untuk diukur dan relevan dengan tugas dan fungsi KKP.

2. Adanya perubahan program prioritas dan sasaran organisasi KKP sehingga mengakibatkan perubahan strategi organisasi.

3. Adanya restrukturisasi organisasi di KKP sehingga mengakibatkan perubahan program, kegiatan dan anggaran.

C. Penjelasan Perubahan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target IKU KKP tahun 2017

Perubahan pada nomenklatur SS 3 dan SS 5 dalam Perjanjian Kinerja KKP tahun 2017 dilakukan sebagai upaya penyederhanaan kalimat dan menghindari adanya kalimat berulang dalam peta strategis KKP. Kata “Partisipatif” dihilangkan dari SS 3 karena telah disebutkan pada SS 6 sedangkan kata “Berkelanjutan” dihilangkan dari SS 5 karena telah disebutkan pada SS3.

Namun, berdasarkan reviu atas Renstra tahun 2015-2019, disepakati bahwa perubahan ini berpotensi mengurangi makna dari sasaran strategis dimaksud, sehingga nomenklatur SS 3 dan SS 5 akan dikembalikan seperti semula pada PK tahun 2018, sesuai dengan dokumen Revisi Renstra tahun 2017-2019 (Permen KP no. 63 tahun 2017).

Pada nomenklatur SS 7 dilakukan perubahan terhadap kata “berkepribadian” menjadi “berintegritas”, untuk meningkatkan relevansi SS dimaksud. Kata “kepribadian” bersifat normatif dan tidak dapat diukur, sedangkan “integritas” dapat diukur melalui asesment dan kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan (LHKPN/LHKSN), sebagaimana telah tergambar dalam IKU pendukung dan cara perhitungannya.

Sepanjang tahun 2017 tidak dilakukan revisi atas target IKU level 0 dan IKU pembentuknya. IKU dan target level 0 masih sesuai dengan hasil trilatteral

BAB 2 - 11


meeting dan Rencana Kerja KKP 2017, kecuali untuk pendukung IKU 7: Produksi Perikanan:

Tabel. 2.4. Perubahan IKU 7

Indikator Kinerja Rencana Kerja 2017

Perjanjian Kinerja 2017

IKU 7 Produksi Perikanan (Juta ton) 29,46 29,46

- Produksi Perikanan Tangkap (Juta ton) 6,67 8,81

- Produksi Perikanan Budidaya (Juta ton) 22,79 22,79

Perbedaan target IKU Produksi Perikanan Tangkap pada Rencana Kerja

dan Perjanjian Kinerja, disebabkan karena pada saat penyusunan Perjanjian Kinerja, DJPT sebagai penanggung jawab IKU melihat adanya potensi peningkatan produksi sektor Perikanan tangkap, akibat: 1) Meningkatnya kelimpahan sumber daya ikan di perairan laut sebagai dampak moratorium izin kapal eks asing dan 2) Perbaikan pencatatan hasil tangkapan ikan di Perairan Umum Daratan dan Pelabuhan Perikanan. Walaupun begitu, target level 0 KKP tidak berubah karena menyesuaikan dengan Rencana Kerja KKP 2017.

Sehubungan dengan adanya APBN perubahan dan self-blocking terhadap pendanaan APBN KKP Tahun 2017, terdapat perubahan target dari beberapa indikator kinerja level 1 tahun 2017 yang akan dijelaskan pada LKj masing-masing Level 1.

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA


2017

III-1


BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja organisasi kementerian merupakan kinerja secara

kolektif dari seluruh Unit Kerja Eselon I KKP. Dengan didasarkan atas perjanjian kinerja seluruh level lingkup KKP, telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja secara berkala, dengan menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), capaian kinerja KKP tahun 2017 seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.1. Dashbord Nilai NPSS KKP Tahun 2017

NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara keseluruhan. NPSS KKP selama tiga tahun dari tahun 2015 - 2017 seperti berikut. Tabel 3.1. NPSS KKP Tahun 2015 - 2017

Kinerja Tahun Kenaikan

2015 ke 2016 (%)

Kenaikan 2016 ke 2017 (%)

rata2/Thn 2015 2016 2017

NPSS 110,84 100,27 98,41 -9.54 -1.85 - 5.72 1. Stakeholders

Perspective 119,79 101,07 88,88 -15.63 - 13,47 -13,84

2. Costumer Perspective 97,99 95,20 101,22 -2.85 6,55 1,66 3. Internal Perspective 120,00 111,59 110,32 -7.01 - 1.14 - 4.07 4. Learning and Growth 105,59 103,44 93,17 -2.04 -9,93 - 5,98

III-2


Gambar 3.2. NPSS KKP Tahun 2017

NPSS tahun 2017 sebesar 98,36% capaiannya lebih rendah dibandingkan NPSS tahun 2016 yang besarnya 100,27%, yang disebabkan terdapat dua perspective yang dibawah 100%, yakni stakeholders dan learning and growth. Nilai perspective ini terbentuk dari agregasi realisasi kinerja indikator-indikator turunannya atau pembentuknya dibandingkan terhadap angka target dalam satu tahun. Namun demikian jika ditelusuri beberapa Indikator Kinerja Utama KKP mengalami kecenderungan positif/kenaikan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya, hal ini akan dijelaskan dalam uraian analisis berikutnya.

Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing Sasaran Strategis KKP Tahun 2017 dapat seperti pada tabel berikut:

III-3


Tabel 3.2. Capaian Kinerja KKP Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Capaia Kinerja Tahun 2017 Target Realisasi %

Stakeholders Perspective 1. Terwujudnya kesejahteraan

masyarakat KP 1. Indeks Kesejahteraan Masyarakat KP 54,04 55,86 103,37 2. Pertumbuhan PDB Perikanan (%) 8,00 5,95 74,38

Customer Perspective 2. Terwujudnya kedaulatan

dalam pengelolaan SDKP 3. Persentase kepatuhan (compliance)

pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)

76,00 93,57 123,12

4. Tingkat Kemandirian SKPT 3 3,67 122,22 3. Terwujudnya pengelolaan

SDKP yang partisipatif, bertanggungjawab, dan berkelanjutan

5. Persentase Pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan 59,47 60,03 100,94

6. Persentase peningkatan ekonomi KP (%) 60 129,35 215,58 7. Produksi perikanan (juta ton) 29,46 24,15 81,98 8. Produksi garam Nasional (juta ton) 3,80 1,11 29,21 9. Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar) 7,62 4,51* 53,67 10. Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) 47,12 47,34 100,47 11. Nilai PNBP dari sektor KP (Rp. Miliar) 1.017,00 683,85 67,24

Internal Process Perspective 4. Tersedianya kebijakan

pembangunan KP yang efektif

12. Indeks efektivitas kebijakan pemerintah 7,7 8,22 106,75

5. Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan

13. Efektivitas tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (%)

69,88 85,25 121,99

6. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif

14. Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu (%) 87 92,02 105,77

15. Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%) 74 75,95 102,64

Learning and Growth Perspective 7. Terwujudnya Aparatur Sipil

Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas

16. Indeks kompetensi dan integritas (%) 80 87,17 108,96

8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses

17. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

65 60,76 93,48

9. Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima

18. Nilai Reformasi Birokrasi KKP A (80,00) BB (78,74) 98,73

10. Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel

19. Nilai kinerja anggaran KKP 85 86,71 104,47 20. Level Maturitas SPIP 2 3 150,00 21. Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan

KKP WTP (5) TMP 20,00

* data sementara, 3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja kementerian tiap Sasaran Strategis untuk setiap

perspektif dilakukan untuk menjelaskan kendala dan bentuk dukungan kesuksesanya sesuai pernyataan klaim kinerja, yaitu sebagai berikut.

III-4


A. STAKEHOLDERS PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS) 1 : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat KP, memiliki

dua IKU (Indikator Kinerja Utama), yakni IKM (Indeks Kesejahteraan Masyarakat) KP dan Pertumbuhan PDB Perikanan. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan adalah sebesar-besarnya untuk kepentingan kemakmuran rakyat, dalam kaitan ini KKP senantiasa memberikan perhatian penuh terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

1. IKU 1 - Indeks Kesejahteraan Masyarakat

Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP)

adalah salah satu ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan yang akan diukur dengan menggunakan 2 (dua) variabel pokok yakni ekonomi dan sosial. IKMKP selama tiga tahun dari 2015 sampai 2017 terus meningkat yaitu di tahun 2015 nilainya 49,88 kemudian di tahun 2016 nilainya sebesar 54 dan di tahun 2017 nilainya sebesar 55,86 atau mencapai 103,37% dari target 54,04 dan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2016 naik sekitar 3,37%.

Tabel 3.3. Tabel Kinerja IKMKP Tahun 2016 - 2017

SS - 1 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

IKU - 1 Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (IKMKP)

Realisasi 2016

2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019

Target Realisasi % Capaian Target % Capaian 2017-2019

54,00 54,04 55,86 103,37 3,37 51,00 109,53

Perhitungan IKMKP di atas didasarkan pada sembilan indikator pembentuk

yang terdiri dari lima indikator berdimensi sosial yaitu: 1).Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan tangkap, 2). Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha perikanan budidaya,3). Jumlah penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pemasaran perikanan, 4). Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh dan 5). Jumlah kelompok yang disuluh mendukung tata kelola pemanfaatan sumberdaya KP yang berdaya saing dan berkelanjutan, dan empat indikator berdimensi ekonomi yaitu: 1). Nilai Tukar Nelayan, 2). Nilai Tukar Pembudidaya Ikan, 3). Nilai Tukar Pengolah, dan

III-5


4). Proporsi pengeluaran pangan terhadap total pendapatan. Berdasarkan data BPS dan data yang diolah KKP capaian indikator kinerja pembentuk berdimensi ekonomi adalah sebagai berikut :

Dimensi Ekonomi Nilai Tukar

Nilai Tukar diperoleh dari perbandingan indeks harga hasil produksi yang dijual oleh nelayan/pembudidaya ikan/pengolah/petambak garam (It) terhadap indeks harga biaya operasional produksi nelayan/pembudidaya ikan/pengolah/petambak garam (Ib). Nilai Tukar menunjukkan kemampuan daya tukar dari produk perikanan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi, juga dapat digunakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan/pengolah/petambak garam. Nilai tukar dirumuskan jika lebih dari 100, berarti nelayan memperoleh pendapatan lebih besar dari pengeluarannya, dan sebaliknya, apabila Nilai Tukar kurang dari 100, maka artinya pengeluaran nelayan untuk biaya rumah tangga dan produksi, lebih besar dari uang yang diperoleh dari menjual ikannya. Semakin tinggi Nilai Tukar, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan/pembudidaya ikan/pengolah/petambak garam, oleh sebab itu Nilai Tukar bisa dipergunakan sebagai indikator dini tingkat kesejahteraan nelayan/pembudidaya/ pengolah/petambak garam.

Apabila dilihat dari capaiannya di tahun 2017, maka capaian Nilai Tukar di atas angka 100 dan telah melampaui target tahun 2017 adalah untuk nelayan, pengolah dan petambak garam, sedangkan pembudidaya ikan masih di bawah angka 100 dan masih belum mencapai target tahun 2017, yang antara lain disebabkan harga pakan yang merupakan komponen utama dalam biaya produksi (60-70%) masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan masih perlu diberikan bantuan pemerintah atau stimulan ekonomi utamanya untuk mengurangi ongkos produksi dan meningkatkan jumlah produksi dengan harga jual yang menguntungkan atau meningkatkan efisiensi, yang pada ujungnya akan meningkatkan daya beli pembudidaya ikan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar antara lain adalah hasil produksi perikanan dalam waktu berjalan, harga komoditi produksi perikanan yang dihasilkan pada waktu berjalan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk memproduksi komoditi perikanan, harga barang/jasa konsumsi untuk memproduksi produk/komoditas perikanan, pengeluaran/ongkos yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari, serta faktor harga ikan yang tidak mudah dikontrol dan dipengaruhi oleh situasi pasar.

III-6


Gambar 3.3. Grafik Nilai Tukar Tiga Tahun Terakhir

1) NTN

Sebagai perbandingan selama tiga tahun terakhir dalam grafik Nilai Tukar Usaha Nelayan mengalami kenaikan tertinggi diantara NTN, NTPi, NTP, NTUPi dan NTUP, hal ini menunjukkan selama ini bidang usaha perikanan tangkap memberikan hasil cukup menguntungkan.

NTN adalah alat ukur kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima oleh nelayan dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan. Angka capaian NTN diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang diolah oleh KKP dan dilaporkan secara berkala setiap bulannya.

Realisasi NTN selama tiga tahun terakhir dari tahun 2015 – 2017 terus mengalami kenaikan pada tahun 2015 nilai NTN sebesar 106,14, pada tahun 2016 naik menjadi 108,24 dan di tahun 2017 realisasinya sebesar 109,86 atau 100,79% dari target 109,00 dengan rata-rata kenaikannya sebesar 1,74% per tahun. Jika dibandingkan dengan target NTN sampai akhir RPJMN tahun 2019 sebesar 113, posisi capaian tahun 2017 sudah mencapai 95,79%. Untuk realisasi NTN dari tahun 2015 ke 2016 naik 1,98%, dari tahun 2016 ke tahun 2017 sekitar 1,50%, realisasi NTN ini menunjukan bahwa indeks harga yang diterima nelayan (harga jual ikan) masih lebih besar dibandingkan dengan indeks harga yang dibayarkan (harga kebutuhan pokok).

2015 2016 2017

III-7


Gambar 3.4. NTN Per Provinsi 2015 - 2017

Gambar 3.5. Perkembangan NTN per bulan Tahun 2015-2017

Keberhasilan pencapaian target NTN merupakan dampak dari kenaikan pendapatan nelayan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah dan nilai produksi perikanan tangkap. Disaat yang bersamaan, biaya yang harus dibayarkan oleh nelayan cenderung stabil sepanjang tahun, dimana untuk komponen barang produksi dan penambahan barang modal dapat ditekan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung kemudahan akses nelayan terhadap BBM, air/es dan pasar, dan juga tingkat inflasi berpengaruh terhadap meningkatnya capaian NTN.

105.48

106.72 106.20

105.18 105.28 105.89

107.00 106.89 106.60 106.56 106.12 105.80

106.69 107.37

106.67 107.37 107.61

108.42 108.89 109.07 109.23 108.88 109.07

109.58

109.85 110.38 110.02 109.85 110.18

111.01 111.21 111.53 111.68 111.75 112.18 112.51

100.00

101.00

102.00

103.00

104.00

105.00

106.00

107.00

108.00

109.00

110.00

111.00

112.00

113.00

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

NTN

perbandingan NTN per bulan tahun 2015, 2016 dan 2017

Thn 2015 Thn 2016 Thn 2017

80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00

100.00 102.00 104.00 106.00 108.00 110.00 112.00 114.00 116.00 118.00 120.00 122.00

Ace

h

Sum

ut

Sum

bar

R i

a u

J a

m b

i

Sum

sel

Ben

gkul

u

Lam

pung

Kep

. Bab

el

Kep

. Ria

u

DKI

Jak

arta

Jab

ar

Jat

eng

D.I.

Y

Jat

im

Ban

ten

B a

l i

NTB

NTT

Kal

bar

Kal

teng

Kal

sel

Kal

tim

Sul

ut

Sul

teng

Sul

sel

Sul

tra

Gor

onta

lo

Sul

bar

Mal

uku

Mal

ut

Pap

ua…

Pap

ua

NA

SIO

NA

L

NTN

NTN tahun 2015 -2017 per provinsi Thn 2015Thn 2016Thn 2017

NTN 100

III-8


2) NTPi

Berdasarkan hasil pemantauan harga di 33 provinsi di Indonesia oleh BPS, rata-rata NTPi dari bulan Januari – Desember 2017 sebesar 99,08 atau telah tercapai 96,67% dari target tahunan serta 96,20% dari target akhir RPJMN sebesar 103. Selama tahun 2017 ini, NTPi mengalami tren kenaikan dan mencapai nilai tertingginya pada bulan Desember 2017 sebesar 99,65. Tren naiknya NTPi disebabkan naiknya indeks pendapatan pembudidaya. Sedangkan NTPi selama tiga tahun terakhir menunjukan hasil yang fluktuatif dengan, dari tahun 2016 ke 2017 NTPi mengalami kenaikan 0,13%.

Sampai dengan bulan Desember 2017, sebanyak 9 (sembilan) provinsi yang memiliki rata-rata NTPi di atas 100, antara lain: Sumatera Barat (109,16), Kepulauan Riau (106,51), Riau (106,02), Maluku Utara (104,20), Maluku (102,63), Jawa Timur (102,20), Kalimantan Selatan (102,15), DI Yogyakarta (100,80) dan Jawa Barat (100,62) seperti tergambar pada peta di bawah ini.

Gambar 3.6. NTPi Per Provinsi sampai Desember 2017 (sumber BPS)

Sementara itu jika kita lihat dari Nilai Tukar Usaha Budidaya Ikan (NTUPi)

yang merupakan rasio indeks yang diterima pembudidaya dibagi indeks biaya produksi, maka pembudidaya sudah mengalami surplus karena menurut data dari BPS rata rata NTUPi dari bulan Januari – Desember 2017 mencapai 110,23.

Selama tahun 2017 pertumbuhan NTPi sebesar 0,12 dengan nilai NTPi tertinggi pada bulan Desember 2017 dan terendah pada bulan Januari. Hal ini semakin menegaskan bahwa NTPi terus naik dengan perubahan dari Januari s.d Desember 1,29 poin. Kenaikan harga komoditas ikan hasil budidaya air tawar dan komoditas ikan hasil budidaya air payau sebagai penyumbang kenaikan indek yang diterima pembudidaya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan bantuan pemerintah sektor perikanan budidaya yang lebih menekankan pada budidaya tawar dan payau tepat sehingga NTPi terus mengalami kenaikan.

Sementara itu jika kita lihat dari Nilai Tukar Usaha Budidaya Ikan (NTUPi) yang merupakan rasio indeks yang diterima pembudidaya dibagi indeks biaya

III-9


produksi, maka pembudidaya sudah mengalami surplus karena menurut data dari BPS rata rata NTUPi dari bulan Januari – Desember 2017 mencapai 110,23. Nilai Tukar Usaha Budidaya Ikan yang berada di atas 100 menunjukkan bahwa usaha budidaya memiliki margin keuntungan yang bagus bagi pelaku pembudidaya ikan.

Pemicu kenaikan ini disebabkan kebijakan bantuan berupa pakan mandiri, biofok lele, bantuan minapadi, bantuan sarana produksi perikanan budidaya (Bansarpras), bantuan prasarana dan kebijaklainnya yang meningkatkan harga jual ikan budidaya dan menekan biaya produksi perikanan budidaya.

Sampai dengan bulan Desember tahun 2017 nilai NTUPi setiap provinsi berada di atas 100 kecuali provinsi Sulawesi Tengah dengan rata-rata NTUPi selama tahun 2017 sebesar 96,05 dan Kalimantan Utara yang belum dilakukan perhitungan, berada di bawah 100 seperti tergambar pada peta berikut ini:

NTPi dan NTUPi selama Januari – Desember tahun 2017 mengalami kenaikan sebagaimana pada grafik. Tidak tercapainya NTPi kemungkinan dikarenakan biaya konsumsi rumahtangga yang masih tinggi sehingga menyebabkan NTPi di bawah 100.

Gambar 3.7. NTPi dan NTUPi Tahun 2017 (Sumber BPS)

Kendala dalam pencapaian NTPi diantaranya adalah perhitungan NTPi

belum mengakomodir nilai usaha dari pembudidaya ikan hias, benih dan tambak udang dan sampel yang diambil untuk penyusunan NTPi belum menjangkau seluruh kabupaten/kota. Faktor eksternal yang juga mempengaruhi adalah naiknya harga kebutuhan pokok sebagai memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam pencapaian NTPi. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk peningkatan upaya penyediaan pakan murah dan terjangkau serta berkualitas sesuai dengan jenis komoditas yang dikembangkan melalui perekayasaan teknologi.

Rencana aksi untuk peningkatan NTPi diantaranya adalah : (i) pengembangan pakan mandiri melalui penyediaan bahan baku, uji laboratorium, penyediaan mesin pellet, pengembangan laboratorium nutrisi pakan, dan pembinaan ke pembudidaya dan memperbanyak percontohan untuk budidaya

98.36 98.52 98.60 98.78 98.58 99.26 99.17 99.41 99.62 99.52 99.53 99.65

109.51 109.83 109.84 109.58 109.71 110.61 110.57 110.59 110.54 110.25 110.51 111.26

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Perkembangan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Usaha Budidaya Ikan (NTUPi) 2017

NTPi NTUPi

III-10


pakan mandiri seperti cacing darah, cacing sutra dan azolla yang diharapkan dapat mengurangi biaya penggunaan pakan; (ii) pengembangan teknologi biofloc untuk menekan Food Convertion Ratio/FCR guna meningkatkan efisiensi pakan dan produktivitas perikanan budidaya; (iii) pengembangan mariculture untuk peningkatan/pengalihan ke budidaya rumput laut yang rendah input produksi, diantaranya melalui pengembangan sentra kebun bibit; dan (iv) melakukan koordinasi dengan BPS untuk memperluas wilayah survei agar semua kegiatan usaha budidaya bisa terwakili.

3) NTPHP

NTPHP menunjukkan daya tukar dari produk olahan ikan dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun biaya yang dikeluarkan untuk pengolahan ikan. Pada tahun 2017, nilai capaian NTPHP sebesar 102,67 atau mencapai 100,17% dari target yang ditetapkan yaitu 102,5.

Apabila dibandingkan dengan nilai capaian tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 0,28%, sedangkan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2019) mencapai 99,20%. Pertumbuhan NTPHP yang terus meningkat menunjukkan adanya peningkatan.

Tercapainya NTPHP disebabkan indeks harga hasil olahan ikan mengalami peningkatan sementara indeks harga kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan usaha mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah antara berujud gudang penyimpanan dingin dan alat transportasi berpendingin telah berhasil menjadi stimulan ekonomi sehingga konektivitas produksi hulu dan hilir lebih kuat, efisiensi biaya produksi dan membantu mempertahankan kualitas bahan baku dan produk akhir sehingga harga produk akhir menjadi lebih tinggi.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memperoleh dan meningkatkan capaian NTPHP selama tahun 2017 antara lain:

a. Peningkatan nilai pembiayaan usaha hasil kelautan dan perikanan dari lembaga keuangan (bank dan non bank). Pada tahun 2017 ditargetkan nilai pembiayaan usaha hasil KP mencapai Rp 3 triliun. Realisasi kredit sampai dengan September 2017 mencapai Rp 7,03 triliun dengan jumlah debitur baru sebanyak 73.457 debitur, naik 244% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar Rp 2,88 triliun. Pertumbuhan kredit yang positif ini menunjukan bahwa kepercayaan industri jasa keuangan kepada sektor kelautan dan perikanan semakin meningkat.

b. Pengadaan kendaraan roda 4 dan 6 berpendingin sejumlah 82 unit dan telah diserahkan kepada kelompak usaha perikanan dan koperasi perikanan di beberapa wilayah, yang digunakan untuk mendistribusikan ikan dari hulu sampai hilir sehingga kontinueitas dan supplai ikan bagi unit pengolah ikan dan konsumen terjamin dan harga relatif stabil.

c. Fasilitasi 225 Unit sarana dan prasarana pengolahan hasil kelautan dan perikanan yang dibangun dan dimanfaatkan berupa chest freezer, sarana

III-11


peralatan pengolahan dan ICS (integreted Cold Storage), sehingga para pengolah yang mendapatkan fasilitas tersebut dapat meningkatkan jumlah produksi yang mengakibatkan naiknya pendapatan para pengolah hasil perikanan.

d. Pembinaan cara pengolahan dan penangan ikan yang baik dan benar di Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan, berdampak pada kualitas mutu produk menjadi lebih baik hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya 2107 SKP (Sertifikat Kelayakan Pengolahan) untuk Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan.

e. bantuan Ice Flake Machine kapasitas 1,5 ton di tahun 2016-2017 sehingga kualitas ikan tetap terjaga, dampaknya adalah harga ikan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.

4) Proporsi pengeluaran pangan terhadap total pendapatan Indikator digunakan untuk melihat seberapa besar pengeluaran untuk

pangan yang dibayarkan oleh penduduk dibandingkan pengeluaran non pangan dari total pendapatannya. Prinsipnya apabila rasio pengeluaran pangan lebih kecil dari pada pengeluaran non pangan maka masyarakat lebih sejahtera. Dimensi Sosial Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Usaha Yang Meningkat Kelasnya

Capaian indikator jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang meningkat kelasnya dari jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh pada Tahun 2017 dari kelas pemula ke Madya maupun kelas madya ke utama targetnya sebanyak 1.000 kelompok, dimana capaiannya sebanyak 1.000 kelompok (100,00%). Nilai ini diperoleh dari kelompok yang sudah dinilai pada tahun berjalan (tahun 2017). Capaian 1.000 Kelompok itu terdiri dari 997 kelompok meningkat dari pemula ke madya, dan 3 kelompok dari madya ke utama. Adapun sebaran kelompok yang meningkat kelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Sebaran Kelompok yang Meningkat Kelasnya di Tahun 2017

No Provinsi

Peningkatan Kelas Kelompok Pemula

Ke Madya

Madya Ke

Utama Jum. No Provinsi

Pemula Ke

Madya

Madya Ke

Utama Jum.

1 Aceh 17 17 17 Papua 6 6 2 Sumut 47 47 18 Jambi 21 21 3 Sumbar 28 28 19 Sumsel 37 37 4 Riau 11 11 20 Lampung 28 28 5 Jateng 104 104 21 Kep. Babel 14 14 6 DIY 13 13 22 Bengkulu 19 19 7 Kalbar 10 10 23 Banten 4 4 8 Kaltim 6 6 24 Jabar 99 99 9 Jatim 86 1 87 25 Sulsel 87 87 10 Kalsel 47 47 26 Sultra 39 39 11 Kaltara 11 11 27 Sulbar 4 4 12 Sulut 67 67 28 Bali 52 52

III-12


No Provinsi

Peningkatan Kelas Kelompok Pemula

Ke Madya

Madya Ke

Utama Jum. No Provinsi

Pemula Ke

Madya

Madya Ke

Utama Jum.

13 Sulteng 13 1 14 29 NTB 45 45 14 Gorontalo 24 24 30 NTT 9 9 15 Maluku 22 22 31 Kalteng 17 17 16 Maluku Utara 10 1 11 Jumlah 997 3 1.000

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian untuk indikator ini

mengalami penurunan capaian sebanyak 5.321 orang (penurunan sebesar 84,18%) dikarenakan adanya penurunan target pada bidang penyuluhan pada tahun ini. Selain itu, penurunan ini disebabkan oleh perbedaan cara perhitungan dengan tahun sebelumnya, dimana untuk capaian tahun lalu menghitung dengan mengakumulasi capaian pada tahun-tahun sebelumnya sedangkan untuk tahun 2017 cara perhitungannya dengan melihat kelompok yang meningkat kelasnya pada tahun berjalan. Dalam Renstra BRSDM (Badan Riset dan Sumberdaya Manusia) KKP memiliki target sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1.200 orang. Maka dari itu, BRSDM harus meningkatkan capaian sebanyak 200 orang. Untuk itu perlu inisiatif strategis yang secara langsung dapat meningkatkan target tersebut. Diperlukan upaya untuk mencapai 16,66% sisa target yang harus dicapai.

Capaian kinerja ini diperoleh oleh keberhasilan dan berfungsinya para penyuluh yang ada didaerah dalam melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha. Upaya–upaya yang sudah dilakukan oleh BRSDM untuk tercapainya target kinerja tersebut diantaranya:

a. Penyusunan dan sosialisasi berupa pertemuan maupun menggunakan media online dan penyebaran materi melalui cyber extension KP.

b. Penyusunan Juknis Dekonsentrasi Penyuluhan KP yang menegaskan target peningkatan kelas kelompok dengan mekanisme untuk mencapai tujuan target dimaksud baik melalui pembinaan kepada pengelola dekonsentrasi penyuluhan terkait target pengembangan kelas kelompok pada saat konsultasi atau koordinasi dengan daerah maupun saat berkunjung ke kantor BRSDM.

c. Pembinaan terhadap penyuluh pusat dan daerah untuk melaksanakan kegiatan pendampingan pengembangan kelas kelompok.

Pencapaian IKMKP yang diukur melalui capaian indikator pembentuknya

tidak lepas dari adanya kegiatan prioritas yang dilaksanakan KKP pada tahun 2015-2017, diantaranya penyaluran bantuan pemerintah berujud sarana dan prasarana yang diberikan ke masyarakat dalam bentuk sarana/alat produksi, benih, pakan, ketrampilan dan lainnya. Seluruh bantuan pemerintah tersebut, didukung keberhasilannya dengan adanya peran penyuluh, baik penyuluh PNS, penyuluh bantu, maupun penyuluh swasta, sehingga terjadi penumbuhan kelas pada kelompok pelaku utama/usaha. Penyuluhan dilakukan baik melalui bimbingan teknis, sekolah lapang di unit-unit pelatihan yang dimiliki KKP diseluruh Indonesia, juga dilakukan melalui cyber extention yang telah dimiliki

III-13


KKP. Disamping itu, juga dilakukan fasilitasi pembentukan koperasi dan kerjasama dengan BUMN dalam rangka aksesibilitas pendanaan CSR.

Secara garis besar jenis bantuan dari KKP yang telah diserahkan kepada masyarakat selama tahun 2015 - 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5. Berbagai Jenis Bantuan untuk Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah

dan Petambak Garam Tahun 2015 - 2017

Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

1. Kapal < 10 GT , 1 unit 1. Alat Tangkap, 5021 paket 1. Alat Tangkap , 7255 paket 2. Kapal 10-20 GT, 57 unit 2. Asuransi Nelayan, 409,498 orang 2. Asuransi Nelayan , 500.000 paket 3. Kapal 20-30 GT, 62 unit 3. Kapal < 10 GT, 556 unit 3. Kapal < 10 GT , 601 unit 4. Kapal > 30 GT, 35 unit 4. Kapal 10-20 GT , 180 unit 4. Kapal 10-20 GT, 148 unit 5. Sarpras penangkapan, 4.566 paket 5. Kapal 20-30 GT , 18 (30GT) unit 5. Kapal 20-30 GT, 6 unit (30 GT) 6. Pembenahan fasilitas lingkungan &

Balai SKM, 695 paket 6. Benih , 181,97 juta ekor 6. TPI Higienis, 20 lokasi

7. Bengkel bergerak, 99 unit 7. Budidaya Kekerangan , 60 paket. 7. Benih 165,5 juta ekor

8. Jeti mini & sarana tambat labuh, 22 unit

8. Bantuan Sarana Budidaya Pada Kelompok Pembudidaya Ikan, 710 paket

8. Bantuan sarana prasarana Budidaya, 802 paket

9. PUMM Perikanan Tangkap (Bantuan Sarana Penangkapan ikan, 605 paket

9. Bantuan sarana prasaran Rumput Laut , 539 paket

9. Bantuan sarana prasaran Rumput Laut, 120 paket

10. Bioflok, 24 paket 10. Bioflok , 24 oaket 10. Bioflok, 204 paket 11. Keramba Jaring Apung, 258 paket 11. Minapadi , 100 paket 11. Minapadi, 195 paket 12. Excavator, 34 unit 12. Keramba Jaring Apung, 202 paket 12. Keramba jaring apung, 604 paket 13. GERPARI (Gerakan Pakan

Mandiri) – bahan baku, 378 paket 13. Excavator , 39 unit 13. Excavator, 72 unit

14. Kebun Bibit Rumput Laut, 22 unit 14. GERPARI (Gerakan Pakan Mandiri) – bahan baku, 84 pket

14. Alih Usaha Ex-Penangkap Benih Lobster, 2.246 paket

15. PITAP (Pengelolaan Tambak Irigasi Partisipatif), 146 unit

15. Gerakan Pakan Mandiri (mesin), 88 unit 15. Asuransi Budidaya, 3.300 hektar

16. Cold Storage/ABF, 50 unit 16. Kebun Bibit Rumput Laut, 1850 unit 16. GERPARI (Gerakan Pakan Mandiri) – bahan baku, 213 paket

17. Ice Flake Machine skala kecil (1,5 ton), 13 unit 17. Integrated Cold Storage , 15 unit 17. Revitalisasi Kawasan, 16 lokasi

18. Sentra Pengolahan Hasil Perikanan, 40 lokasi

18. Ice Flake Machine skala kecil (1,5 ton), 100 unit 18. Restocking, 0,174,063 ekor

19. Peralatan Tepung Ikan, 12 unit 19. Ice Flake Machine kapasitas 10 ton, 13 unit 19. Integrated Cold Storage,8 unit

20. Pusat Pemasaran dan Distribusi Ikan (PPDI)/Pusat Pemasaran dan Promosi Hasil Perikanan (P3H), 69 lokasi

20. Pabrik tepung ikan, 2 unit 20. Cold Storage/ABF, 6 unit

21. Dermaga Apung 21. Wisata Bahari , 15 paket 21. Ice Flake Machine skala kecil (1,5 ton), 175 unit

22. Struktur Hybrid 22. Sabuk Pantai , 10.000 meter 22. Chest Freezer, 150 unit

23. Sabuk Pantai 23. Usaha Garam Rakyat, 30 paket 23. Kendaraan berpendingin roda 6, 61 unit

24. Penanaman Mangrove di Pantura Jawa

24. Perlengkapan Personil Pokmaswas dan HP , 683 paket

24. Kendaraan berpendingin roda 4, 23 unit

25. Penanaman vegetasi pantai di Jawa dan Luar Jawa 25. Sekolah Lapang, 153 orang 25. Sarana pemasaran, 23 unit

26. Sentra Kuliner, 6 lokasi 26. Bantuan Pendidikan Tinggi, 10 orang 26. Sarana pengolahan, 20 paket 27. Peralatan pengolahan dan

pemasaran, 800 paket 27. Bantuan Pendidikan Menengah, 75

orang 27. Bantuan sarana usaha ekonomi

produktif, 28 paket

28. Pengembangan usaha masyarakat pesisir, 90 paket

28. Bantuan sarana prasarana Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK), 811 paket

29. Dermaga apung, 11 unit 29. Dermaga Apung, 4 unit 30. Struktur Hybrid, 2,6 km 30. Wisata Bahari, 5 paket 31. Sabuk pantai, 14,16 km 31. Concrete Breakwater, 5 lokasi

Penanaman Mangrove di Pantura Jawa, 10 paket 32. Struktur Hybrid, 5 lokasi

III-14


Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017

Penanaman vegetasi pantai di Jawa dan Luar Jawa, 19 paket 33. Sabuk Pantai, 3 paket

Bantuan Sarana Prasarana Sentra Bisnis Perikanan Berbasis Pulau-Pulau Kecil :

34. Pengolah Sampah, 19 paket

x Kapal Operasional P2K2PT, 5 unit 35. Usaha Garam Rakyat, 79 paket

x Rehab desalinasi air bersih, 5 unit 36. Konservasi, 30 paket

x Rehab SPDN di lokasi P2K2PT, 1 unit

37. Galeri BMKT dan Warehouse, 2 lokasi

x Sarana tracking mangrove, 3 unit 38. Revitalisasi Tambak, 11 lokasi

x Sarana air minum, 15 unit 39. KJA lepas pantai, 2 lokasi x Sarana pengembangan

ekonomi produktif, 32 unit 40. Sentra kuliner, 6 unit

Usaha Garam Rakyat : 41. Revitalisasi Pasar Ikan Bersih, 2 unit

x Gudang pengumpul, 100 unit 42. Pasar ikan bersih, 3 unit x Jaringan irigasi, 5,3 km x Jalan produksi, 2,9 km x Paket Usaha Garam Rakyat,

44 paket x Geoisolator, 8,5 juta m² x Motor 3 roda, 104 unit

32. Perlengkapan Personil Pokmaswas dan HP, 149 paket

33. Perlengkapan Personil Pokmaswas dalam rangka Adibhakti Mina Bahari (Pusat), 6 paket

34. Sarana dan Prasarana P2MKP, 3 paket

2. IKU 2 – Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sasaran Strategis Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan. Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan. Pertumbuhan ekonomi sektor perikanan merupakan perubahan PDB (atas dasar harga konstan) sektor perikanan dari satu periode ke periode berikutnya (dalam persen). PDB Perikanan tersebut hanya didasarkan pada sektor primer yang mencakup perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2017 adalah sebesar 5,95% atau meningkat 15,53% apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDB tahun 2016 yang besarnya 5,15%. Realisasi pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2017 belum melampaui target yang ditetapkan yakni sebesar 8,50% atau hanya tercapai 70% dari target. Apabila dibandingkan dengan target Renstra KKP tahun 2019 sebesar 12%, maka pencapaian baru mencapai 49,58%.

III-15


Tabel 3.6. Capaian Pertumbuhan PDB Perikanan Tahun 2017

SS-1 Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan

IKU - 2 Pertumbuhan PDB Perikanan (%)

2016 2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019

Realisasi Target Realisasi * % Capaian Target % Capaian 2017-2019

5,15 8,50 5,95 70,00 15,53 12,00 49,58

x Angka sementara (Sumber : BPS)

Belum tercapainya target tahun 2017 antara lain disebabkan melambatnya laju pertumbuhan produksi perikanan pada tahun 2017, terutama perikanan budidaya yang antara lain dikarenakan faktor cuaca yang ekstrim. Disamping itu, investasi untuk penangkapan ikan yang telah dibuka 100% untuk penanaman modal dalam negeri untuk menggenjot produksi perikanan masih belum maksimal terjadi pada tahun 2017. Sementara itu, Pemerintah telah berupaya melakukan pemberian bantuan kapal penangkap ikan pada para koperasi nelayan, bantuan permodalan usaha penangkapan, memberikan izin pengalihan ke fishing ground baru yang masih memiliki potensi yang besar khusus bagi kapal-kapal eks cantrang di Pantura Jawa. Disamping itu, di bidang perikanan budidaya juga dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi perikanan melalui pemberian paket bantuan sarana usaha budidaya dan perbaikan kawasan budidaya baik tawar maupun tawar. Gerakan Pakan Mandiri juga dilakukan secara intensif dalam rangka mengurangi biaya produksi sehingga lebih efisien.

Apabila dibandingkan dengan sub sektor lain dalam kelompok pertanian yang besarnya 3,81%, dan dibandingkan dengan nasional yang besarnya 5,67, maka pertumbuhan PDB Perikanan masih berada di atas rata-rata.

Nilai PDB Perikanan selama periode tahun 2015-2017 juga menunjukkan peningkatan (berdasarhan data harga konstan), yang menunjukkan economic size yang semakin membesar dari tahun ke tahun.

III-16


x Angka sementara - Sumber : BPS

Gambar 3.8. Perkembangan Pertumbuhan PDB Perikanan 2015-2017 Dibandingkan dengan Pertanian dan Nasional

Selanjutnya apabila dibandingkan triwulanan dalam periode 2016-2017 dapat diketahui bahwa perkembangan pertumbuhan PDB Perikanan tahun 2017 lebih baik dari pada tahun 2016.

x Angka sementara - Sumber : BPS

Gambar 3.9. Perkembangan Pertumbuhan PDB Perikanan 2016-2017 (triwulanan dan jumlah/tahunan)

Rencana aksi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan

pertumbuhan PDB Perikanan antara lain melalui peningkatan produksi

204,017 214,523 227,279

7.89

5.155.95

190000

195000

200000

205000

210000

215000

220000

225000

230000

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

2015 2016 2017 *

Pertu

mbu

han

PDB

(%)

Nilai PDB Perikanan (Rp. Miliar) Perikanan Pertanian Nasional

7.03

5.56 5.64

2.62

5.15

7.08

6.39 6.

85

3.60

5.95

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

Tw 1 Tw 2 Tw 3 Tw 4 Jumlah

2016 2017

III-17


perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, perbaikan iklim investasi terutama investasi yang berkaitan dengan peningkatan produksi, dan perbaikan supply chain dari hulu sampai hilir. Disamping itu, tetap akan dilakukan kegiatan Bantuan Pemerintah untuk penyediaan sarana dan prasarana usaha bagi stakeholders perikanan.

B. CUSTOMER PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS – 2) : Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP

Kedaulatan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan

sebagai salah satu pilar dari misi kementerian yang harus diwujudkan sesuai dengan Nawa Cita Presiden, untuk itu KKP bersama intansi terkait mempunyai tugas untuk mengawal perwujudan kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Selama tiga tahun 2015 – 2017 sudah banyak program dan kegiatan di KKP yang sudah dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran ini melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan serta membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan berbasis di pulau-pulau kecil (PPK). Untuk mengukur kadar keberhasilan misi ini digunakan dua indikator, yaitu: (i) Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, dan (ii) Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT), untuk tahun 2017 terdapat 12 (duabelas) lokasi yang ditargetkan selesai.

3. IKU - 3: Persentase Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha KP

terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku

Pada tahun 2016 realisasi indikator Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha KP terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku mencapai 79,70% dari target sebesar 73% sedangkan capaian di tahun 2015 sebelumnya mencapai angka 82,91%. Pada tahun 2017 telah melampaui target, yakni realisasinya mencapai 93,57% dari target sebesar 76 atau mencapai 123,12%. Capaian kinerja kepatuhan pelaku usaha KP di tahun 2017, mengalami peningkatan sebesar 13,87% jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2016, kemudian jika dibandingkan dengan target di akhir RPJMN tahun 2019 menunjukkan bahwa target kepatuhan memungkinkan untuk dicapai.

III-18


Tabel 3.7. Capaian Persentase Kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

SS - 2 Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan SDKP

IKU - 3 Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (%)

Realisai 2016

2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019


79,70 76 93,57 123,12 19,77 87 109,72

Indikator Kinerja pembentuk dari IKU tersebut di atas adalah :

1. Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan (Bobot 15%);

2. Persentase ketaatan unit usaha Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 50%)

3. Persentase ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan (Bobot 20%)

4. Persentase Ketaatan Pemanfaatan; WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 15%)

Tabel 3.8. Capaian Indikator Kinerja Pembentuk IKU Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

No. Indikator Kinerja Pembentuk Realisasi 2016 (%)

2017

Target (%) Realisasi (%) %

1 Persentase ketaatan Pelaku Usaha Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan 69,78 86,62% 93,22% 107,62

2 Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K (Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

91,07 57,50% 91,42% 120,00

3 Persentase Ketaatan Kapal Perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan

96,07 96.79% 98,79% 102,07

4 Persentase ketaatan kapal perikanan terhadap ketentuan sistem pemantauan kapal perikanan

61,50 85.00% 89,91% 105,78

III-19


Uraian terhadap capaian indikator kinerja pembentuk adalah sebagai berikut : 1) Ketaatan Pelaku Perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku Capaian IKU “Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Perikanan Berdasarkan

Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku” tahun 2017 telah tercapai sebesar 93,22% dari target 86,82% (Persen capaian 107,02%). Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 91,07%, terjadi peningkatan sebesar 2,15%. Pencapaian kinerja diperoleh dari agregasi 4 sub IKU pengawasan sumber daya perikanan yaitu : 1)Persentase ketaatan unit usaha Penangkapan Ikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) . Persentase ketaatan Unit Usaha Pengolahan Hasil perikanan berdasarkan perundangan yang berlaku. 3) Persentase ketaatan importasi ikan sesuai ketentuan yang berlaku. Distribusi ikan yangdan 4). Persentase ketaatan Unit Usaha Budidaya perikanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian masing-masing kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian kinerja tersebut, sebagai berikut:

a. Pengawasan Kapal Perikanan di Pelabuhan Berdasarkan hasil Pengawasan Kapal Perikanan di Pelabuhan, sepanjang tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan kapal perikanan sebanyak 26.648 kapal perikanan. Dari sejumlah kapal yang diperiksa tersebut, sebanyak 25.380 kapal perikanan dan 1.268 kapal perikanan tidak laik operasional. Dibandingkan dengan tahun 2016, kapal perikanan yang diperiksa mengalami kenaikan sebesar 14,16% atau sebanyak 3.773 kapal dari 22.875 kapal. Hal ini menunjukkan peningkatan kepatuhan kapal perikanan.

b. Pengawasan Unit Pengolahan Ikan Sepanjang tahun 2017, telah dilakukan pengawasan terhadap UPI sebanyak 508 UPI yang terdiri dari skala kecil sebanyak 272 UPI skala kecil dan 236 UPI skala besar. Dari UPI terperiksa sejumlah tersebut, sebanyak 468 UPI yang terdiri dari skala kecil sebanyak 251 UPI dan skala besar sebanyak 217, telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya.

c. Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan Pada tahun 2017 telah dilakukan pengawasan terhadap 466 unit usaha yang terdiri dari domestik sebanyak 267 unit usaha dan ekspor sebanyak 199 unit usaha. Dari sejumlah tersebut, sebanyak 456 unit usaha terdiri dari 257 unit usaha domestik dan 199 unit usaha ekspor, telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya.

d. Pengawasan Usaha Budidaya Perikanan Pencapaian tersebut diperoleh dari Pengawasan terhadap unit usaha budidaya terhadap 470 unit usaha budidaya yang terdiri dari 123 unit usaha budidaya peruntukan perairan umum dan air tawar serta 347 unit usaha budidaya peruntukan air laut dan air payau. Dari sejumlah tersebut, 412 unit

III-20


usaha budidaya telah sesuai ketentuan peraturan perundangan dalam melaksanakan kegiatannya.

2) Persentase ketaatan pemanfaatan WP3KPersentase ketaatan pemanfaatan WP3K Persentase ketaatan pemanfaatan WP3K(Kawasan konservasi, reklamasi, pasir laut, PPK, wisata bahari, BMKT, usaha garam) dan ruang laut (KSN dan KSNT) terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahun 2017 telah tercapai sebesar 91,42% dari target sebesar 57,50%. Capaian tersebut meningkat cukup signifikan sebesar 29,92% dari tahun 2016 (61,50%). Peningkatan capaian kinerja pada tahun 2017 disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Adanya kegiatan sosialisasi pemanfaatan sumber daya kelautan di 34 provinsi melalui mekanisme Dekonsentrasi pada tahun 2016. Kegiatan tersebut melibatkan instansi terkait (TNI AL, POLAIR, Dinas KP Kab/kota/Prov, Dinas LHK, KKP) dan stakeholder terkait (LSM, Nelayan, masyarakat pesisir, POKMASWAS).

b. Adanya kegiatan Bimbingan Teknis Bidang Pengawasan pemanfaatan SDK di 4 lokasi (Batam, Surabaya, Makassar, Mataram) Tahun 2017. Kegiatan tersebut melibatkan instansi terkait (TNI AL, POLAIR, Dinas KP Kab/kota/Prov, Dinas LHK, KKP) dan stakeholder terkait (LSM, Nelayan, masyarakat pesisir, POKMASWAS).

c. Adanya kegiatan Kampanye “Stop Destructive Fishing” di Kapoposang-Sulawesi Selatan tahun 2017.

d. Tersedianya petunjuk teknis pengawasan kelautan yang diterbitkan pada tahun 2017, yaitu: � Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 3 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

� Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 4 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya;

� Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 5 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

� Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan Akibat Kegiatan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

� Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 11 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan di Kawasan Konservasi Perairan;

� Kelembagaan UPT pengawasan SDKP tahun 2017, penambahan signifikan sebanyak 14 UPT pengawasan yang awalnya hanya 5 UPT Pengawasan;

� Kegiatan Supervisi pengawasan yang dilaksanakan sebagai upaya koordinasi dan sosialisasi Juknis pengawasan pemanfaatan SDK;

III-21


� Semakin meningkatnya peran POKMASWAS dalam membantu pengawasan.

Kegiatan utama yang dilaksanakan tahun 2017 untuk mendukung pencapaian kinerja ini yaitu: Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional, Pengawasan pencemaran perairan, Pengawasan terumbu karang dan mangrove. Pengawasan kawasan konservasi, Pengawasan Kegiatan Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi yang Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang Berlaku, Pengawasan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Ramah Lingkungan dan Tidak Melakukan Perusakan Lingkungan, Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau, Pengawasan Pemanfaatan terhadap Pasir Laut, Pengawasan Barang Berharga Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT).

3) Ketaatan kapal perikanan yang mampu diperiksa di laut terhadap peraturan perundang-undangan.

IKU ini telah tercapai sebesar 98,79% dari target sebesar 96,79%, capaian tahun 2017 (98,79%) dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (96,07%) terjadi peningkatan sebesar 2,72%, yang disebabkan pelanggaran oleh KIA (Kapal Ikan asing), adapun tingkat ketaatan KII (Kapal Ikan Indonesia) meningkat dari 98,91% menjadi 99,42. Ketaatan Kapal diperoleh dari kapal yang taat atau sesuai ketentuan dalam melaksanakan kegiatan penangkapan ikan dibagi dengan kapal yang mampu diperiksa di laut oleh kapal pengawas perikanan KKP. Kapal yang dihitung adalah kapal dengan kebangsaan Indonesia (KII).

Selama tahun 2017 Kapal Pengawas Perikanan telah berhasil memeriksa sejumlah 3.636 KII, dari total kapal yang diperiksa tersebut sebanyak 3.589 kapal telah sesuai ketentuan, sedangkan 47 kapal yang dinyatakan melanggar peraturan perundangan di bidang perikanan sehingga dilakukan proses lebih lanjut oleh aparat (adhock). Berdasarkan data hasil operasi Kapal Pengawas Perikanan selama periode tahun 201 Berdasarkan data hasil operasi Kapal Pengawas Perikanan selama periode tahun 2017 tersebut, perbandingan jumlah kapal perikanan yang ditangkap terhadap jumlah kapal yang diperiksa 1,29%. Rendahnya tingkat persentase pelanggaran tersebut, menunjukkan meningkatnya tingkat kepatuhan kapal perikanan Indonesia dalam melaksanakan penangkapan ikan di WPP NRI.

4) Ketaatan Kapal Perikanan terhadap Ketentuan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (%)

Telah tercapai sebesar 94,9% dari target sebesar 85%. Capaian tersebut merupakan capaian rata-rata kepatuhan berdasarkan hasil pemantauan selama periode Januari-Desember 2017, yang diperoleh dari jumlah kapal perikanan yang taat dibagi dengan kapal yang wajib memasang transmitter. Capaian tahun 2017 (112%) dibandingkan dengan capaian tahun 2016 (69,78%), terjadi

III-22


peningkatan sebesar 42,22%. Meningkatnya tingkat capaian dari tahun sebelumnya, dikarenakan beberapa hal sebagai berikut :

a. Meningkatnya kesadaran pengusaha kapal perikanan untuk memasang dan mengaktifkan transmiter SPKP. Hal ini ditunjukkan dengan telah diterbitkan 4.559 dokumen SKAT dengan rincian 1.036 dokumen untuk kapal perikanan baru dan 3.523 dokumen untuk kapal perikanan yang sebelumnya sudah memiliki SKAT (perpanjangan). Jumlah ini meningkat jika dibandingkan jumlah SKAT yang diterbitkan pada Tahun 2016 sejumlah 3.342 dokumen dengan rincian 2.923 perpanjangan dan 403 permohonan dari kapal perikanan baru;

b. Pelaksanaan sanksi berupa surat peringatan, pembekuan, dan pencabutan SKAT sesuai dengan aturan dalam Permen KP No.42/2015. Pelaksanaan ini berdampak pada kepatuhan pengusaha kapal perikanan untuk selalu mengaktifkan transmiter SPKP baik saat docking ataupun beroperasi. Saat pemilik kapal mendapatkan surat pembekuan atau pencabutan SKAT, maka secara otomatis Surat Laik Operasi (SLO) tidak dapat dikeluarkan oleh pengawas perikanan tanpa adanya klarifikasi dari pemilik terkait alasan kapal tidak dapat terpantau;

c. Adanya analisis indikasi pelanggaran kapal perikanan berdasarkan data SPKP sebagai salah satu instrumen untuk pengawasan terhadap kegiatan kapal perikanan. Pada tahun 2017 diterbitkan 1.043 indikasi pelanggaran dimana mayoritas merupakan pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan (DPI) baik laut lepas (492 indikasi) atau di WPPNRI (438 indikasi). Hasil indikasi ini kemudian disampaikan kepada Direktorat PPSDP untuk kemudian dilakukan tindakan selanjutnya. Dengan adanya analisis indikasi pelanggaran ini pemilik kapal akan lebih mematuhi terhadap peraturan baik SPKP maupun peraturan terkait usaha perikanan lainnya.

4. IKU - 4 : Kemandirian SKPT (Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu)

Pembentukan SKPT adalah sebagai upaya pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang ada melalui pengembangan sentra bisnis kelautan dan perikanan berbasis pulau-pulau kecil sehingga diharapkan dapat menciptakan peluang investasi, meningkatkan produksi perikanan tangkap, meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya di pulau-pulau kecil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil, dengan tetap mengedepankan kelestarian (sustain) dan menjaga keanekaragaman hayati. Untuk itu SKPT dibangun dengan konsep pembangunan berbasis pulau-pulau kecil dengan prinsip: integrasi, efisiensi, kualitas dan akselerasi tinggi. Program pembangunan SKPT juga sebagai upaya dalam membantu daerah perbatasan dan terluar untuk membangun kemandirian, kedaulatan bangsa serta menjaga teritorial wilayah perbatasan secara detail dan terperinci sesuai dengan Nawacita ke-3 yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-

III-23


daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Kriteria pemilihan lokasi SKPT antara lain:

a. Merupakan pulau-pulau kecil terluar atau Kabupaten atau Kota yang memiliki PPKT dan/atau daerah perbatasan atau Kawasan Strategis Nasional.

b. Mempunyai komoditas unggulan sektor kelautan dan perikanan yang berpeluang untuk dikembangkan.

c. Terdapat ketergantungan masyarakat akan sumber daya kelautan dan perikanan sangat tinggi.

d. Adanya dukungan dan komitmen pemerintah daerah. e. Memiliki SDM di bidang kelautan dan perikanan. f. Telah tersedia sarana dan prasarana di bidang kelautan dan perikanan.

Gambar 3.10. Pembangunan SKPT dan Dukungan Tol Laut

Disamping itu ditetapkan pula strategi pembangunan kawasan kelautan

dan perikanan terintegrasi di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan yakni:

a. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan

perikanan secara terintegrasi untuk menopang usaha ekonomi nelayan dan pembudidaya yang bersifat tradisional dan konvensional dapat berkembang menjadi bisnis kelautan dan perikanan yang berskala ekonomi dan berorientasi pasar.

b. Penguatan SDM dan kelembagaan agar kapasitas dan kompetensi nelayan lebih baik, sehingga produktivitas produk dan hasil pengolahan perikanan meningkatkan. Selain itu, mendorong bisnis perikanan menggunakan sistem dan model bisnis yang lebih modern melalui korporasi, sehingga manfaat diperoleh dalam jumlah yang lebih besar.

III-24


c. Pengembangan kemitraan untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan rantai produksi dari bisnis kelautan dan perikanan nelayan dan pembudidaya, mulai hulu hingga hilir melalui kemitraan dengan pelaku usaha dan stakeholder terkait.

d. Pendampingan untuk memberikan pembinaan, asistensi dan supervisi pelaksanaan bisnis kelautan dan perikanan rakyat di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan. Pendampingan dilakukan dengan menempatkan tenaga pendamping/fasilitator yang bertugas memberikan pembinaan bagi nelayan dan pembudidaya serta kelembagaannya, sehingga nelayan dan pembudidaya memiliki kapasitas yang baik dalam hal manajemen dan teknis terkait bisnis kelautan dan perikanan yang dikembangkan, serta kelembagaan usaha menjadi efektif.

Atas dasar kriteria dan konsepsi SKPT tersebut dalam pelaksanaannya

harus dilakukan penilaian untuk evaluasi tingkat kemandirian yang diformulasikan dari kelengkapan sarana prasarana yang dibangun, pegelolaannya sarana prasarana yang terbangun, kelembagaan pengelolanya sampai pada pemanfaatan yang sifatnya outcome. Kemandirian SKPT diukur dengan nilai skor 0,25 (kurang), 0,5 (cukup), 0,75 (baik), 1 (sangat baik) kemudian dirumuskan menjadi pra-mandiri 1, pra-mandiri 2, pra-mandiri 3, pra-mandiri 4 dan tertinggi mandiri dan kemudian dianalisa dengan skala linked diukur dalam kurun waktu setahun sekali.

Sampai dengan tahun 2016 telah diselesaikan 15 lokasi pulau yang menjadi lokasi pembangunan SKPT, yang sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 5 pulau dan direncanakan sampai dengan 2019 sebanyak 25 pulau. Selama tahun 2015 Program SKPT telah dilaksanakan di 5 lokasi yaitu (1) Tahuna, (2) Simelue, (3) Natuna, (4) Merauke, (5) Saumlaki. Selanjutnya pada tahun 2016 dikembangkan lagi 10 lokasi SKPT. Dari 10 SKPT tersebut, SKPT Tahuna telah berhasil melakukan ekspor ke Korea Selatan dan SKPT Timika telah berhasil melakukan ekspor kepiting ke Singapura dan Malaysia. Terdapat 4 lokasi dari 15 lokasi SKPT yang dikembangkan pada tahun 2016, yang proses bisnisnya sudah mulai berjalan yaitu : (1) Tahuna, (2) Simelue, (3) Timika, dan (4) Merauke.

Dalam pelaksanaan SKPT Tahun 2017 Menteri Kelautan dan Perikanan menugaskan pelaksanaan Pembangunan SKPT kepada unit Eselon I. Dengan terbitnya Peraturan MKP No. 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 40/PERMEN-KP/2017 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan. Dalam PERMEN tersebut Pasal 2 disebutkan bahwa MKP menugaskan unit Eselon I untuk melaksanakan Pembangunan di 13 lokasi SKPT di bidang pengelolaan ruang laut, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan/atau penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, dengan rincian sebagai berikut:

III-25


a. Dirjen Pengelolaan Ruang Laut sebagai penanggung jawab di Pulau Moa Kab. MBD (Maluku), Pulau Morotai Kab. Pulau Morotai (Maluku Utara), Talaud Kab. Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara), Kab. Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat)

b. Dirjen Perikanan Tangkap sebagai penanggung jawab di Natuna Kab. Natuna (Kepulauan Riau), Merauka Kab. Merauke (Papua), Saumlaki Kab. MTB (Maluku), Sebatik, Kabupaten Nunukan, (Kalimantan Utara)

c. Dirjen Perikanan Budidaya sebagai penanggung jawab di Rote Kab. Rote Ndao (NTT), Kota Sabang (Aceh), Kabupaten Sumba Timur (NTT)

d. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai penanggung jawab di Timika Kab. Mimika (Papua) dan Biak Kab. Biak Numfor (Papua)

Kegiatan yang telah dilaksanakan di PSKPT Tahun 2017 awalnya hanya

di 12 lokasi namun kemudian bertambah 1 lokasi baru yaitu Pulau Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku yang telah ditetapkan dalam Peraturan MKP No. 42/PERMEN-KP/2017. Dalam rangka persiapan kegiatan tahun 2018 kegiatan di 12 lokasi PSKPT prioritas Tahun 2017 hampir sama dengan kegiatan Tahun 2016 dengan perbaikan dan pengembangan berdasarkan best practise pelaksanakan PSKPT tahun 2015 dan 2016. Capaian tingkat kemandirian SKPT tahun 2017 sebagai berikut.

Tabel 3.9. Kemandirian SKPT SS - 2 Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP

IKU - 4 Nilai Kemandirian SKPT (Indeks)

Realisasi 2016

2017 Kenaikan

2016-2017 (%)

2019


Belum diukur 3 3,67 122,22 - 25 Lokasi 60

Nilai kemandirian SKPT tersebut didapatkan dari agregasi nilai mandiri SKPT di masing-masing lokasi, perkembangan SKPT di 12 lokasi seperti uraian berikut.

Tabel 3.10. Hasil Penilaian 12 lokasi SKPT Tahun 2017

No. Lokasi SKPT Realisasi Nilai Kriteria/Aspek Nilai

Rata2 Tingkat Kemandirian Fisik Produksi & Ekonomi lembaga Sosial &

Lingkungan

1. Biak 0,68 0,54 0,53 0,70 0,61 Pra Mandiri 3 (Terbangun)

2. Mimika 0,50 0,94 0,68 0,42 0,64 Pra Mandiri 3 (Terbangun)

3. Merauke 0,92 0,65 0,71 0,75 0,76 Pra Mandiri 4 4. Rote Ndao 0,41 0,25 0,57 0,42 0,41 Pra Mandiri 2 5. Saumlaki 0,89 0,50 0,82 0,79 0,75 Pra Mandiri 4

III-26


No. Lokasi SKPT Realisasi Nilai Kriteria/Aspek Nilai

Rata2 Tingkat Kemandirian Fisik Produksi & Ekonomi lembaga Sosial &

Lingkungan 6. Morotai 0,83 0,55 0,89 0,79 0,77 Mandiri 4 (Terkelola)

7. Talaud 0,75 0,30 0,71 0,67 0,61 Pra Mandiri 3 (Terbangun)

8. Nunukan/Sebatik 0,77 0,25 0,64 0,75 0,60 Pra mandiri 3 (Terbangun)

9. Natuna 0,85 0,75 0,96 0,67 0,81 Pra Mandiri 4 10. Sabang 0,76 0,25 0,43 0,38 0,45 Pra Mandiri 2

11. Mentawai 0,81 0,50 0,86 0,83 0,75 Pra Mandiri 4 (Terkelola)

12. Sumba Timur 0,93 0,45 0,54 0,50 0,60 Pra mandiri 3

SKPT Mimika dan SKPT Biak Numfor berstatus Pra Mandiri 3 (Terbangun). Capaian tersebut telah setara dengan 100% jika dibandingkan dengan target tahun 2017.

Tabel 3.11. Kemajuan di 12 SKPT Tahun 2017

No. SKPT Kemajuan Pembangunan SKPT

Tahun 2016 Tahun 2017 1. Biak Numfor � Ice flake machine skala kecil,

Penyusunan Masterplan dan Bussiness Plan Perikanan,Sekretariat,Tim Pendamping PSKPT, Sarana dan Prasana (1 orang manager lapangan, kantor, kendaraan operasional, peralatan kantor, operasional), Balai pertemuan nelayan pada fasilitas penunjang, Alat Penangkap Ika,Gillnet permukaan PA Mono ø 0,40 mm mesh size 4 inch 500 meter/14 pis,Sarana Budidaya Rumput Laut,Sarana Budidaya Ikan Nila,Pembangunan Kantor dan Mess Operator Satker PSDKP Biak,Asuransi nelayan.

� Kapal,Pekerjaan drainase, Jalan di dalam lokasi, IPAL, Sarana air bersih, Pos jaga, Gedung genset & panel LVMDP, Pekerjaan gardu PLN dan R. Trafo, termasuk ME,Pangkalan Pendaratan Ikan, Chest freezer, 388 unit, Cool Box , 603 unit, Ice Flake Machine 1,5 ton Integrated Cold Storage 200 ton, Kendaraan roda 4, Kendaraan roda 6 Berpendingin.

2. Mentawai � 5 unit kapal ikan 10 GT,8 unit kapal ikan 5 GT,10 paket KJA, 33 unit sarana produksi budidaya ikan laut, 10.000 benih ikan kerapu, 1 unit kendaraan bak terbuka roda 4, Perbaikan sarana BBIP Sikakap,1 paket sekolah lapang, Penyusunan Master Plan dan Bisnis Plan

� Bantuan 15 unit kapal 5 GT,Pondasi Portable Ice storage,Air Bersih Melalui Pipanisasi di BBIP Sikakap (1.200 meter)1 paket, Sistem Air Tawar di PPP Sikakap, Bak Pendederan, 42 unit, Benih Kerapu Tahap1, LTS di PPP dan BBIP Sikakap (@ 8 titik), Alat Tangkap (Gillnet) 15 unit Fasilitas Kebersihan (di PPP dan BBIP Sikakap), Genset 30 KVA (BBIP Sikakap), 2 unit, KJA Indukan dan Percontohan 2 unit, Pakan dan Obat-obatan, 1 paket,Instalasi Jaringan Listrik PLN BBIP Sikakap, 1 paket, Coolbox 50 Liter (172 unit) dan 1 Ton (5 unit), Kendaraan Pickup

III-27



Tahun 2016 Tahun 2017 Roda 4 (PPP Sikakap), Tempat Genset (4 M x 3 M), 1 paket Pompa Air Laut dan Instalasi (BBIP Sikakap), 1 paket Benih yang diserahkan ke masyarakat sebanyak 32.000 ekor Speedboat (BBIP Sikakap), 1 unit, Alat Pembersih Jaring untuk Kelompok Eksisting, 18 unit, Indukan Kerapu (untuk BBIP), 1 paket, Sertifikasi Kapal 5 GT sebanyak 1 paket, Review Masterplan SKPT Mentawai, 1 paket, Penyusunan DED SKPT Mentawai, 1 paket

3. Merauke � 1 paket ICS sekala besar, 1 paket Ice flake machine skala kecil, 1 unit kendaraan Bak Terbuka Roda 4, 17 unit Kapal 5 GT, 32 unit Kapal 10 GT, 154 unit alat tangkap gillnet,1.000 orang asuransi nelayan, 40 paket sarana budidaya air tawar, 1 unit Ekskavator, 5 paket minapadi (benih, pakan), 6 paket sarpras budidaya, 1 unit speedboat pengawasan (12 m), Pembangunan gedung Layanan Pengujian Karantina Ikan, Pelatihan Masyarakat (210 org), Penyuluh Bantu Perikanan (10 org), Sekolah lapang

� Pembangunan Integrated Cold Storage 200 Ton, Pembangunan Dermaga, Tempat Pemasaran/Pelelangan Ikan (TPI) Higienis, Ice Flake machine (IFM) dan Penyediaan Air , Pembangunan Kios Perbekalan Melaut, Pemasangan Lampu Penerangan dan Penambahan Daya Listrik, Pengadaan Lampu LED (7 Unit) dan pengadaan kabel 1 paket , Pengadaan kabel, lampu LED (3 unit), lampu sorot (1 unit),

4. Mimika � Alat tangkap gillnet 35 unit, Rawai dasar 4 unit; Sarana budidaya tawar 21 okt; Single Cold Storage 1 unit; IFM 1,5 ton 1 unit

� Perencana Teknis Single Cold Storage 200 Ton (perencana = 100.000, penunjang = 23.360), Ice Flake Machine 10 Ton (perencana = 50.000, fisik bangunan = 4.838.787, penunjang = 30.460), Rencana Detail Pengembangan Zona Inti SKPT (kontrak = 900.000, penunjang = 404.190), Penyusunan Dokumen Amdal

5. Morotai � 1 paket ICS sekala besar, 2 paket IFM skala kecil, 1 unit kedaraan 2 dan roda 6, 230 unit kapal 5 GT, 10 unit kapal 10 GT, 10 unt kapal 20 GT, 2 unit kapal 30 GT, 9 unit gillnet dasar, 24 unit rawai dasar, 197 unit hand line, 22 unit pool in line, 1000 jiwa asuransi nelayan, 9 paket sarana produksi RL, Penyusunan Masrterplan dan Bisnis plan perikanan, Pelatihan

� Kapal Penangkapan Ikan < 3 GT beserta mesin Yamaha 15 PK, Kapal Penangkapan Ikan 5 GT beserta mesin Yanmar 35 HP, 12 unit, Sertifikasi Kelayakan Kapal Penangkapan Ikan < 3 GT (Lebih kecil atau sama dengan 3 GT) 90 unit , Sertifikasi kelayakan Kapal Penangkapan Ikan 5 GT, 12 unit, Alat Tangkap Handline (Kapal 3 GT), 90 unit , Alat Tangkap Rawai Dasar (Kapal 5 GT), 12 unit, Mobil Berpendingin Roda 4, sebanyak 2 unit , Motor Roda 3, sebanyak 2 unit , Cool

III-28



Tahun 2016 Tahun 2017 Box (e catalog), 1 paket , Review Masterplan, Kajian Lingkungan dan DED Pembangunan SKPT Morotai, 1 paket

6. Natuna � 1 paket ICS sekala besar, 1 paket ICS skala besar, 1 unit kend.roda2 & 6 berpendingin, 5 paket Ice flake machine skala kecil, 1 paket Sarana pengolahan dan sisttem rantai dingin, 8 unit kapal < 5 GT, 63 unit kapal 5 GT, 14 unit kapal 10 GT, 6 unit kapal 20 GT, 3 unit kapal 30 GT, 85 unit alat penangkap (Gilllnet), 84 unit alat penangkap bubu (ikan dan rajungan), 4 unit alat tangkap pole and line, 2400 jiwa asuransi nelayan, 4 paket rumput laut, 1 unit Genset 2 kawasan kebun bibit RL30 paket Sarana Budidaya Rumput Laut, 4 Paket Percontohan Budidaya Rumput Laut, 16 unit para-para, 1 unit Speedboat Pengawasan SDKP, Pemb. Pusat Pengendalian di Lanal Ranai, Pembangunan Detention Center , Gedung Layanan Operasional, Tanah untuk gedung layanan operasional, Sarana Gedung Layanan Operasional

� Kapal 5 GT 50 unit, Kapal 10 GT 5 unit, Kapal 20 GT 5 unit , Alat tangkap Untuk Kapal 5 GT 50 unit , Alat tangkap untuk Kapal 10 GT 5 unit, Alat tangkap Untuk Kapal 20 GT 5 unit , Bangunan Sipil (Jalan kawasan, dermaga, drainase, trotoar, causeway dll) PP. Selat Lampa, 1 paket , Gedung dan Lanscape PP. Selat Lampa, 1 paket , Penyusunan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PP. Selat Lampa, 1 paket , Penyambungan Listrik Baru PP. Selat Lampa, 1 paket , Kendaraan roda 4, 2 unit , Truck mini crane, 1 unit , Kendaraan roda 3 pengangkut sampah, 1 unit, Peralatan Rantai Dingin (Coll Box dll), 1 unit, Sarana dan Prasarana Penunjang ICS (Pengadaan Mesin Pendingin Dan Pembuatan Sekat Ice Storage Di ICS PP. Selat Lampa) 1unit , Pembuatan Sertifikasi Kapal Bantuan SKPT Natuna 1 unit , Pengadaan Travo Listrik dan Instalasi Pendukungnya di PP. Selat Lampa.

7. Nunukan � 17 unit Kapal < 5 GT, 8 unit Kapal 10 GT, 2 unit Kapal 20 GT, 73 unit Alat Tangkap Gillnet, 3 kawasan kebun bibit rumput laut, 32 paket sarana budidaya rumput laut, Pengadaan Tanah di Wilker Nunukan (1.032 m2),1 unit Quarantine Mobil Unit, 2400 jiwa Asuransi nelayan, Penyusunan Masterplan dan Bussiness Plan Perikanan , 30 orang Pelatihan perawatan Mesin Penggerak Utama Kapal bagi nelayan, 10 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Kajian Identifikasi Potensi Pengembangan Marikultur di Nunukan, Kalimantan Utara, Analisis

� Trestle (700 x 7 m) dan Causeway (200 x 7 m), 1 paket, Pembangunan Sarana Perikanan Tangkap SKPT Sebatik, Integrated Cold Storage 50 ton, Genset 500 KVA, Pemasangan KWH meter dengan total daya 197 KVA, Kendaraan Roda 4, sebanyak 2 unit , kendaraan Roda 2

III-29



Tahun 2016 Tahun 2017 Karakteristik Dimensi Ekologi Untuk Menunjang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Nunukan.

8. Rote Ndao � 45 unit Kapal 5 GT, 10 unit Kapal Ikan 10 GT, 22 unit Alat Tangkap Gillnet, 2 kawasan Kebun Bibit Rumput Laut, 32 paket Sarana Prasarana Budidaya Rumput Laut, 15 paket Sarana Prasarana Budidaya Kerapu, 1 unit Kendaraan Angkut Bak Terbuka Sistem Rantai Dingin, Penyusunan Masterplan dan Bussiness Plan Perikanan, Penyusunan Basisdata Laut dan Pesisir di Pulau Rote (PP30-PD)

� Pekerjaan Pemancangan Tiang Beton, Coast Way dan Beton Dermaga, Pekerjaan Rumah Ikat, Pekerjaan Hatchery Indoor BBI Lewa, Pekerjaan Semenisasi Kolam Induk BBI Lewa, Pekerjaan Gudang RL 500 Ton, Pekerjaan Pagar, Ice flake mesin 1,5 ton

9. Sabang � Bantuan 30 unit Kapal 5 GT dan perlengkapan serta mesin kapal, Bantuan 30 unit Pancing untuk kapal 5 GT, Bangunan TPI dengan pallet penyimpanan (40 x 20 m), Pekerjaan jalan Masuk (10 X 70 meter), sebanyak 1 paket, Bantuan 1 paket KJA offshore terpadu, Pengadaan 1 paket. air survailence tool, Pengadaan 1 paket fish pump kakap, Pengadaan 300.000 Ekor Benih, Bantuan 43.000 Kg Pakan, 1 unit Ice Flake Machine 10 Ton, 1 paket Integrated coldstorage 100 ton (+ ABF dan tunnel), 1 paket Peralatan operasional ICS, Penyusunan 1 paket dokumen lingkungan DELH, Penyusunan 1 paket UKL/UPL KJA Offshore, Penyusunan Business Plan

III-30



Tahun 2016 Tahun 2017 10. Saumlaki � 17 unit Kapal < 5 GT,

Pembangunan Penataan Halaman Pos PSDKP Saumlaki, 1 unit Speedboat Pengawasan SDKP, Gedung Layanan Pengujian KIPM di SKIPM Kelas II Ambon (Saumlaki), Pengadaan tanah SKIPM Kelas II Ambon (Saumlaki), 32 unit Kapal 5 GT, 6 unit Kapal 10 GT, 1 unit kapal 30 GT, 72 unit Alat Tangkap Gillnet, 4 unit Alat Tangkap Rawai Dasar, 1000 jiwa Asuransi nelayan, 30 orang Pelatihan Penangkapan Ikan dengan Huhate (Pole and line) bagi nelayan, Dukungan biaya operasional Pelabuhan Perikanan UPTD, 30 orang Pelatihan dasar pengelolaan kawasan konservasi bagi masyarakat pesisir, 30 orang Pelatihan Perawatan Mesin Induk Kapal bagi nelayan, 30 orang Pelatihan pengoperasian alat tangkap Gill Net, 10 orang Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), Penyusunan Basis data Laut dan Pesisir di Tanimbar (PP30-PD).

� Pekerjaan Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Fasilitas Fungsional Pelabuhan, konsultan Perencana Pembangunan Gedung Fasilitas Fungsional Pelabuhan, Penyusunan DELH, Sekretariat di Saumlaki, promo saumlaki, FGD dengan Pemda MTB (Percepatan proses hibah).

11. Sumba Timur � Belum dimulai

� Bantuan 30 unit kapal < 5 GT (Kasko, Mesin dan Alat Tangkap), Bantuan 75 paket Sarana Kebun Bibit Rumput Laut, Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut sebanyak 100 paket., Pekerjaan Para-Para sebanyak 100 paket , Pekerjaan Lantai Jemur (50 x 60 m), 50 paket Pekerjaan Perahu Fiber , Pekerjaan Sumur Bor BBI Lewa, 1 paket Pengadaan Induk BBI Lewa, 1 paket Pakan Induk BBI Lewa, Bantuan 2 paket Sarana Budidaya Air Tawar, 4 unit Mobil Pick Up, 9 unit Coolbox , 30 paket Sertifikasi Kapal.

12. Talaud � 1 unit Integrated Cold Storage, 20 paket sarana prasarana budidaya, 20 unit alat penangkapan ikan, 491 nelayan mendapat Asuransi Nelayan, 2 unit Ice Flake Machine 1,5 ton, 1 unit kendaraan pengangkut ikan berpendingin, 1 unit kendaraan bak terbuka, Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Masterplan SKPT Talaud

� Bantuan 60 unit kapal 3 GT dan mesin 15 HP, Bantuan 60 unit alat penangkapan ikan, Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan, Genset 250 kVA, 1 unit kendaraan pengangkut ikan berpendingin, 2 Ice Flake Machine 1,5 ton.

III-31


Sasaran Strategis (SS – 3) : Terwujudnya pengelolaan SDKP yang Partisipatif, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

Sasaran startegis ini memiliki 7 Indikator Kinerja Utama yakni (i) Nilai

pengelolaan WPP berkelanjutan, (2) nilai ekonomi KP, (3) produksi perikanan, (4) produksi garam rakyat, (5) nilai ekspor hasil perikanan, (6) konsumsi ikan perkapita, dan (7) persentase PNBP dari sektor KP.

5. IKU – 5 : Nilai Pengelolaan Wilayah KP yang berkelanjutan

Indikator pengelolaan wilayah KP berkelanjutan sebagai salah satu alat

ukur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah perairan kelautan dan perikanan yang lestari dan bisa berkelanjutan (sustain). Dipilih enam indikator sebagai parameternya dan cara perhitungannya diperoleh dari agregasi keenam kinerja indikator pembentuknya yang terdiri dari nilai: (1) Jumlah WPP yang terpetakan potensi sumberdaya KP untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan, (2) Jumlah kawasan konservasi perairan,pesisir, dan pulau-pulau kecil yang meningkat efektifitas pengelolaannya, (3) Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali, (4) Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan, dan (5) Luas kawasan konservasi perairan, (6) Penyakit Ikan karantina yang dicegah penyebarannya di wilayah RI. Konsistensi pengelolaan wilayah KP secara baik ditunjukan dengan nilai pengelolaan wilayah KP yang berkelanjutan selama tiga tahun terakhir terus meningkat dimulai tahun 2015 realisasi 33%, kemudian di tahun 2016 realisasi 44,60% dan di tahun 2017 realisasinya sebesar 60,03% dari target 59,47% atau mencapai 100,94%, atau kenaikan rata-rata 34,87% per tahun. Realisasi tahun 2017 jika dibandingkan dengan target sampai akhir RPJMN sebesar 65%, berarti sudah tercapai sekitar 92,35%.

Tabel 3.12. Capaian Presentase Pengelolaan Wilayah KP yang berkelanjutan

SS - 3 Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang Partisipatif, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

IKU - 5 Persentase Pengelolaan Wilayah KP yang Berkelanjutan

Realisasi 2016

2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019


44,60 59,47 60,03 100,94 32,89 65 92,35

Angka capaian Nilai Pengelolaan Wilayah KP yang berkelanjutan tersebut

keenam indikator kinerja pembentuknya sudah sesuai dengan target harapan kementerian, yakni dengan rincian sebagai berikut.

III-32


Tabel 3.13. Indikator Kinerja Pembentuk Nilai Pengelolaan Wilayah KP Yang Berkelanjutan

Indikator Kinerja Pembentuk Realisasi 2016

2017

Target Realisasi % Capaian

1. Jumlah WPP yang terpetakan potensi sumberdaya KP untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan (WPP)

4 3 3 100,00

2. Jumlah kawasan konservasi perairan,pesisir, dan pulau-pulau kecil yang meningkat efektifitas pengelolaannya (kawasan)

28 30 30 100,00

3. Jumlah kawasan pesisir rusak yang pulih kembali (kawasan) 37 23 25 108,7

4. Jumlah WPP yang dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan (WPP) 4 11 11 100,00

5. Luas kawasan konservasi (Juta Ha) 17,90 18,60 19,14 102,90 6. Penyakit Ikan karantina yang dicegah

penyebarannya di wilayah RI (%) 100 100 100 100,00

Capaian indikator kinerja pembentuknya adalah sebagai berikut: 1) Jumlah WPP yang terpetakan potensi sumberdaya KP untuk pengembangan

ekonomi kelautan yang berkelanjutan

Pada tahun 2017 IKU jumlah WPP yang terpetakan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara terintegrasi untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan target 3 WPP dengan capaian sebesar 3 WPP (100%), diperoleh dari data WPP yang terpetakan pada WPP 711, 713 dan 715.

Ruang lingkup pemetaan potensi sumberdaya KP untuk pengembangan ekonomi kelautan yang berkelanjutan antara lain : Kajian potensi dan rekomendasi pengelolaan sumberdaya perikanan tangkap yang lestari dan berkelanjutan; rekomendasi dan kajian potensi sumberdaya kelautan untuk marikultur (kegiatan budidaya yang dilakukan baik perairan terbuka/open ocean maupun tambak yang menggunakan air laut); teknologi pengawasan, pemantauan dan perlindungan sumber daya Kelautan; pemetaan karakteristik dinamika laut mendukung pengelolaan sumberdaya KP yang lestari; teknologi pasca panen dan informasi tingkat losses; kajian peran arus lintas indonesia (Arlindo) terhadap perubahan iklim dan kaitannya dengan indeks kesehatan laut (OHI/ocean health indeks) dan Model Kebijakan sosial ekonomi pembangunan sektor KP.

2) Jumlah kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang

meningkat efektifitas pengelolaannya

Indikator ini adalah mengukur upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan sumber

III-33


daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (UU 27/2007, PP 60/2009), yang diukur melalui Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (E-KKP3K). E-KKP3K merupakan suatu panduan baku/standar untuk mengevaluasi capaian pengelolaan berkelanjutan suatu kawasan konservasi perairan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil Nomor KEP.44/KP3K/2012.

Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan Konservasi Perairan yang Meningkat Kualitas Pengelolaan Efektifnya merupakan IKU lanjutan dari tahun sebelumnya. Pengukuran target dilakukan dengan menghitung banyaknya kawasan konservasi perairan nasional/daerah yang meningkat pengelolaan efektifnya berdasarkan penilaian E-KKP3K berupa level pengelolaan kawasan konservasi merah, kuning, hijau, biru, dan emas. Ukuran keberhasilan berupa peningkatan minimal 1 tingkat pengelolaan efektif dari level tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016, realisasi sebesar 28 kawasan penilaian efektifitas pengelolaan dilakukan terhadap kawasan konservasi perairan daerah dan kawasan konservasi perairan nasional, yaitu: KKPD Alor, Sukabumi, Nusa Penida, Kei, Sabang, Batang, Raja Ampat, TWP Pieh, TWP Anambas, TWP Gili Matra, TWP Padaido, TWP Kapoposang, TWP Laut Banda, SAP Aru Tenggara, SAP Raja Ampat, SAP Waigeo Barat, TNT Laut Sawu.

Pada tahun 2017 ini, targetnya sebesar 30 kawasan, realisasi pada tahun ini 30 kawasan atau sesuai target sebesar 100%. Penilaian efektifitas pengelolaan dilakukan terhadap kawasan konservasi perairan daerah dan kawasan konservasi perairan nasional, yaitu: KKPD Alor, Sukabumi, Nusa Penida, Kei, Sabang, Batang, Raja Ampat, TWP Pieh, TWP Anambas, TWP Gili Matra, TWP Padaido, TWP Kapoposang, TWP Laut Banda, SAP Aru Tenggara, SAP Raja Ampat, SAP Waigeo Barat, TNT Laut Sawu.

III-34


Tabel 3.14. Penilaian E-KKP3K di 30 Kawasan Konservasi Perairan Tahun 2017

NAMA KAWASAN NAMA KAWASAN

1. Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang

16. Kawasan Konservasi Perairan Kei Kab Maluku Tenggara

2. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Nias Utara

17. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K) Taman Pulau Kecil-yamdena Kab maluku tenggara barat

3. Kawasan Konservasi Laut Daerah Kep. Mentawai (lokasi Desa Saibi Samukop,Saliguma dan desa Katurai

18. Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat: (ayau-asia,teluk mayalibit, selat dampier, wayag-sayang-piay, misool selatan; 1 SML)-raja ampat

4. Taman Wisata Perairan Gugusan Pulau-pulau Momparang dan Laut Sekitarnya (Belitung Timur)

19. Kawasan Konservasi Perairan Daerah Tambrauw

5. Kawasan Konservasi laut Daerah Bintan 20. Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Biak Numfor

6. KKPD Batam 21. TNP laut Sawu dan Sekitarnya 7. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (KKP3K) Kabupaten Sukabumi dengan status Taman Pesisir

22. TWP Kepualauan Anambas

8. Kawasan Konservasi Taman Pesisir Ujungnegoro - Batang

23. SAP Kepulauan Aru Tenggara

9. Kawasan Konservasi Perairan Nusa Penida-Klungkung

24. SAP Kepulauan Raja Ampat

10. Taman Wisata Perairan Gili Sulat dan Lawang- Kab Lombok Timur

25. SAP Kepulauan Waigeo sebelah barat

11. Taman Wisata Perairan Gili Tangkong, Gili Nanggu dan Gili Sundak- Lombok Barat

26. TWP Kapoposang

12. Kawasan Konservasi Laut Daerah Selat Pantar-Alor

27. TWP Pulau Padaido

13. Kawasan Konservasi Perairan Laut Kabupaten Sikka

28. TWP Gili Ayer, Gili Meno, Gili Trawangan

14. Kawasan Konservasi Taman Pesisir dan Taman Pulau Kecil Kepulauan Derawan dan Perairan sekitarnya - berau

29. TWP Laut Banda

15. Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan 30. TWP Pulau Pieh

Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja antara lain : Pemasangan titik referensi di TNP Laut Sawu dan SAP Raja Ampat; Konsultasi Publik penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan Zonasi Taman Pulau Kecil Kepulautan Tatoarang, TNP Natuna, TP Banggari dan TPL Maluku Tenggara; Rapat koordinasi CTi-CFF Pokja Kawasan Konservasi Perairan; pembahasan percepatan pengalihan P3D, Pembahasan revisi UU m 5 tahun 1990; peningkatan kapasitas SDM pengelola KKP; bimbingan teknis SDM pengelola KKP; penyusunan NSPK terkait pengelolaan efektif KKP;

3) Jumlah kawasan pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PPK) rusak yang pulih kembali

IKU jumlah kawasan pesisir dan PPK rusak yang pulih kembali, adalah akumulasi luasan kawasan dari 1). Jumlah Kawasan Pesisir dan PPK yang Meningkat Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim,

III-35


2).Jumlah Kawasan di Pesisir dan PPK/Pantura Jawa yang direhabilitasi dan, 3). Jumlah Kawasan Pesisir dan PPK yang Direstorasi.

Pada tahun 2015 jumlah kawasan pesisir yang rusak pulih kembali terealisasi sebesar 55 Kawasan, di tahun 2016 target awal sebesar 55 kawasan tetapi dikarenakan efisiensi target berubah menjadi 37 kawasan dan teralisasi 100%.

Pada tahun 2017 jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali realisasinya 25 dari target 23 kawasan atau capaiannya 108,7%. Pada tahun 2017 target IKU Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali adalah 25 kawasan yang terdiri atas: 16 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim, 4 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/Pantai Utara Jawa yang direhabilitasi melalui penanaman 900 ribu batang mangrove, dan 1 kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direstorasi, 4 kawasan pelaksanaan sekolah pantai di Pangandaran, indramayu, Sabang dan Merauke. Target jumlah kawasan rusak yang pulih kembali pada tahun 2017 lebih kecil dibandingkan target dan capaian tahun 2016 sejumlah 37 kawasan.

4) Jumlah Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Ketangguhannya terhadap Bencana dan Dampak Perubahan Iklim, kegiatannya meliputi: a. Sabuk Pantai: (1) Kab. Karawang, Jawa Barat sepanjang 3300 meter dan (2)

Kab. Kotawaringin Timur, Prov Kalimantan Tengah sepanjang 420 meter. Untuk sabuk pantai tahun 2017 melebihi target yang ditetapkan tahun 2016 yakni 15 km dengan capaian tambahan di tahun 2017 sepanjang 3720 meter.

b. Struktur Hybrid: (1) Kab. Serang, Banten sepanjang 2240 meter; (2) Kab, Cirebon, Jabar sepanjang 1850 meter; (3) Kab. Demak, Jateng sepanjang 3500 meter, (4) Kab. Rembang, Jawa Tengan sepanjang 1100 meter; (5) Kab. Gresik, Jawa Timur sepanjang 1200 meter. Untuk Struktur Hybrid penambahan di 2017 sepanjang 9890 meter.

c. Struktur Concrete: (1) Kab. Mempawah, Kalbar sepanjang 30 meter; (2) Kab. Pangandaran, Jabar sepanjang 180 meter; (3) Kab. Aceh Barat, Aceh sepanjang 145 meter; (4) Kab. Pati, Jawa Tengah sepanjang 240 meter; (5) Kab. Padang Pariaman, Sumbar sepanjang 120 meter. Untuk struktur concrete di 2017 sepanjang 715 meter.

d. 4 lokasi sekolah pantai : Terdapat kegiatan tambahan berupa Sekolah Pantai di 4 lokasi yakni 1) Sabang, 2) Pangandaran, 3) Indramayu, 4) Merauke yang berisi materi penyadaran lingkungan kepada generasi muda berupa implementasi 4A (amati, analisa, ajarkan dan aksi) dan tindakan aksi berupa penanaman mangrove, bersih pantai, dan transplantasi karang.

e. 5 lokasi belum dapat dilaksanakan meliputi: Sabuk Pantai: (1) Kab. Bengkalis-Riau; Struktur Hybrid: (2) Kab. Meranti-Riau; Struktur Concrete: (3) Kab. Banyuasin- Sumsel, (4) Kab. Nunukan-Kaltara, (5) Kab. Lamongan-Jatim. Hal ini disebabkan oleh hasil perencanaan yang perlu ditelaah lebih lanjut.

f. Kendala yang dihadapi selama tahun 2017 meliputi: (i) Penggabungan 2 satker menjadi satu, (ii) Terlambatnya perencanaan, (iii) Gagal lelang.

III-36


5) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil/pantai utara Jawa yang direhabilitasi, kegiatannya melalui: a. Penanaman 900 ribu batang mangrove, target ini secara jumlah batang tidak

tercapai namun jumlah kawasan mencapai 9 kawasan sehingga melebihi target. Jumlah capaian kawasannya 1) Pulau Lusi, Sidoarjo, 2) Pulau Ngenang, Batam, 3) Pantai Desa Pabean Ilir, Kec. Pasekan, Kab. Indramayu, 4) Sungai Kupah Kab. Kuburaya Kalbar, 5) Desa Lembar Selatan Kab. Lombok Barat, NTB, 6) Pantai Lamtebu, Kel. Bira, Kota Makasar, Sulsel, 7) Pantai Lirang Pulau Lembeh, Bitung, Sulawesi Utara, 8) Desa Teluk Awur, Kab. Jepara, Jawa Tengah, 9) Pulau Maratua dan Pulau Derawan di Kab. Berau, Kalimantan Utara.

b. Rehabilitasi diarahkan agar menggunakan dana CSR maupun pihak ketiga lainnya maka sesuai dengan amanat tersebut, untuk penanaman mangrove di Pulau Ngenang, Batam dilakukan melalui kerjasama dengan pihak BUMN PT. Pertamina Trans Continental melalui program Coorperate Social Responsibility (CSR); Badan Pengelola Lumpur Sidoarjo (BPLS) untuk Pulau Lusi yang tumbuh mengelilingi pulau; dengan Pemda Kabupaten/Kota dan International Fund for Agriculture Development (IFAD) di Kuburaya, Lombok Barat, Kota Makasar dan Bitung, dan dengan kelompok masyarakat di Indramayu. Hasil penanaman (1) Indramayu sebanyak 52.000 bibit mangrove, (2) CSR Pertamina Trans Continental (anak Perusahaan PT. Pertamina Tbk) sebanyak 10.000 bibit mangrove di Pulau Ngenang, Batam, Prov. Kepulauan Riau, dan (3) Universitas Diponegoro di Teluk Awur, Jepara, Jawa Tengah sebanyak 1.500 bibit.

c. Kendala di tahun 2017 terkait jumlah batang mangrove yang ditanam dikarenakan untuk penanaman mangrove arahannya dilakukan melalui kerjasama dengan CSR dimana belum banyak pihak swasta dengan CSR yang menaruh perhatian pada penanaman mangrove, jikalau adapun seperti PT. Pertamina Trans continental jumlahnya batang mangrove yang ditanam tidak signifikan besar jumlahnya (tidak mencapai ratusan ribu batang).

6) Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direstorasi. Sebuah kawasan pembangunan Pusat Restorasi Pembelajaran Mangrove dan Pesisir (PRPM) telah dilaksanakan 100% di Pulau Lusi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Lokasi pemulihan ekosistem mangrove yang dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, dan wisata melalui pembangunan sarana/prasarana pendukung (tracking mangrove, gardu pandang, pusat bibit, dan lain-lain).

7) Jumlah WPP yang Dikelola sesuai Rencana Pengelolaan Perikanan. Indikator ini merupakan indikator yang mengukur kesesuaian antara Wilayah

Pengelolaan Perikanan (WPP) yang telah dilakukan pengelolaan berdasarkan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) yang telah disusun dan ditetapkan untuk masing – masing Wilayah Pengelolaan Perikanan. Asumsi jumlah WPP dikelola sesuai RPP adalah: (1) Jumlah RPP yang telah ditetapkan melalui Peraturan atau Menteri Kelautan dan Perikanan serta (2) Persentase rencana aksi yang telah

III-37


diimplementasikan sesuai dengan dokumen RPP WPPNRI lebih dari 75 % (>75%). Pengukuran dan pelaporan indikator ini dilakukan secara berkala setiap tiga bulan atau pertriwulan tahun 2017. Jumlah WPP yang menjadi target akan dikelola tahun 2017 adalah sebanyak 11 (sebelas) WPP atau tercapai 100% berarti sampai dengan tahun 2017 seluruh WPP telah terkelola.

Implementasi rencana aksi dalam setiap RPP WPPNRI mengacu pada tujuan RPP WPPNRI yang terdiri atas 3 (tiga) kelompok utama, yakni:

- Mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan habitatnya secara berkelanjutan;

- Meningkatnya manfaat ekonomi dari perikanan berkelanjutan untuk menjamin kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan; dan

- Partisipasi aktif dan kepatuhan pemangku kepentingan dalam rangka memberantas kegiatan IUU Fishing.

8) Luas Kawasan Konservasi (juta ha) Jumlah luas kawasan konservasi perairan adalah inventarisasi dan

menjumlahkan luas kawasan konservasi baru yang telah dicadangkan melalui SK Kepala Daerah/ SK Menteri dan menambahkan luasan kawasan konservasi tersebut ke dalam data base capaian kumulatif kawasan konservasi perairan yang ada dalam data base kawasan konservasi perairan. Sehingga penghitungannya dilakukan dengan menjumlahkan luas kawasan konservasi tahun 2016 dan luas kawasan konservasi baru pada tahun 2017. Target luas kawasan konservasi pada tahun 2017 sejumlah 18,6 juta ha dan target tahun 2019 adalah 20 juta ha, target luas kawasan konservasi mengalami peningkatan setiap tahunnya dibandingkan target tahun 2015 (16,5 juta ha) dan tahun 2016 (17,9 juta ha), dengan realisasi sebesar 19.11 juta ha atau sebesar 102,90% dari target di tahun 2017.

Tabel 3.15. Jumlah Luas Kawasan Konservasi Selama Tahun 2015 – 2017

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Persentase

Jumlah Luas Kawasan Konservasi (juta Ha)

2015 16.5 17.3 104% 2016 17.9 18.6 103% 2017 18.6 19.14 102%

Pencapaian kinerja ini merupakan akumulasi luas kawasan Konservasi dari tahun sebelumnya di tambahkan dengan penambahan luas kawasan Konservasi perairan yang dicadangkan pada tahun 2017 sebesar 1.179.342 ha. Penambahan kawasan yang dicadangkan berada pada Provinsi Sulut, Sulteng, Kalbar, Bali, Sumbar dan Sulbar. Berikut tabel kawasan Konservasi perairan di Indonesia hingga tahun 2017:

III-38


Tabel 3.16. Luas Kawasan Konservasi Perairan sampai tahun 2017 No Kawasan Konservasi Jumlah

Kawasan Luas (Ha)

A Dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 32 4,694,947.55

1 Taman Nasional Laut 7 4,043,541.30 2 Taman Wisata Alam Laut 14 491,248.00 3 Suaka Margasatwa Laut 5 5,678.25 4 Cagar Alam Laut 6 154,480.00

B Dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah 140 14,449,746.73

5 Taman Nasional Perairan 1 3,355,352.82 6 Suaka Alam Perairan 3 445,630.00 7 Taman Wisata Perairan 6 1,541,040.20 8 Kawasan Konservasi Daerah 130 9,107,723.71

Jumlah Total 172 19,144,694.28

Kegiatan pendukung keberhasilan pencapaian target 2017 adalah

Identifikasi Potensi Calon Kawasan Konservasi Perairan dan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan mengoptimalkan kerjasama dengan stakeholders terkait seperti akademisi, NGO, masyarakat, pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan luasan kawasan Konservasi perairan di Indonesia untuk mencapai target 20 Juta Ha.

9) Penyakit Ikan karantina yang dicegah penyebarannya di wilayah RI Upaya pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK di Indonesia didasarkan

pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Kepmen KP Nomor 80/2015 dan Kepmen KP Nomor 58/2016. Berdasarkan Keputusan Menteri tersebut, terdapat 13 jenis Penyakit Ikan Karantina yang tersebar di 141 lokasi. Indikator penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya ke wilayah RI diukur dengan membandingkan jumlah lokasi sebaran HPIK yang baru dan jumlah total lokasi sebaran HPIK berdasarkan Kepmen KP No.58/2016 dan Kepmen KP Nomor 80/2015.

Berdasarkan hasil kegiatan dan pemantauan sebaran HPIK yang dilakukan oleh UPT KIPM di seluruh Indonesia, realisasi penyakit ikan yang dicegah penyebarannya adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa setiap komoditas perikanan yang dilalullintaskan telah dilakukan pemeriksaan/uji laboratorium terhadap ancaman HPIK sesuai dengan arah yang dituju.

6. IKU – 6 : Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Nilai peningkatan ekonomi kelautan dan perikanan diformulasikan dari tiga

parameter yaitu penambahan jumlah nominal investasi di sektor kelautan dan perikanan, jumlah kredit yang disalurkan serta tingkat kesesuaian bantuan pemerintah yang diberikan kepada kelompok penerima bantuan.

III-39


Capaian IKU Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan selama tahun 2015 sampai 2017 mengalami fluktuatif, tahun 2015 yang capaiannya 72 pada tahun 2016 sebesar 54,31 dan pada tahun 2017 capaiannya sebesar 129,35 atau tercapai 215,58% dari target. Apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang capaiannya mencapai 54,31, maka capaian tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 75,04%. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 yang besarnya 100, maka capaian tahun 2017 sudah mencapai 129,35%. Data capaian IKU ini selama tiga tahun terakhir 2015 – 2017 sebagai berikut.

Tabel 3.17. Capaian Nilai Peningkatan Ekonomi KP

Sasaran Strategis - 3

Terwujudnya pengelolaan SDKP yang Partisipatif, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

IKU - 6 Nilai peningkatan ekonomi KP (%)

Realisasi 2016

2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019


54,31 60,00 129,35 215,58 75,04 100 129,35

Pada tahun 2016 Indikator kinerja utama ini memiliki 5 (lima) indikator

kinerja pembentuk, yaitu: (1) nilai investasi perikanan tangkap, (2) nilai investasi perikanan budidaya, (3) nilai inventasi hasil kelautan dan perikanan, (4) jumlah kredit yang disalurkan perikanan tangkap, dan (5) jumlah kredit yang disalurkan perikanan budidaya. Pada tahun 2017 terjadi perubahan komposisi indikator pembentuknya yang lebih sederhana menjadi hanya tiga indikator pembentuk yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.18. Indikator Turunan IKU Peningkatan Ekonomi KP Tahun 2017

**) Data Sementara sampai TW3

Capaian indikator kinerja pembentuknya adalah sebagai berikut : 1) Nilai Investasi Perikanan

Nilai Investasi Hasil KP terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan kredit investasi. Penanaman Modal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk

Indikator Kinerja Pembentuk 2017


1. Nilai investasi hasil KP (Rp Triliun) 5,94 4,03** 67,85

2. Nilai Pembiayaan Usaha Hasil KP dari lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank 3 11,27 375,67

3. Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah (%) 80 90,18 88,71

III-40


melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Kredit investasi adalah kredit jangka menengah/panjang yang diberikan kepada (calon) debitur untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan dan tanah untuk pabrik, yang pelunasannya dari hasil usaha dengan barang-barang modal yang dibiayai.

Tabel 3.19. Capaian Nilai Investasi Hasil Kelautan dan Perikanan

Tahun Nilai (Rp Juta)

Kredit Investasi PMDN PMA Total

2016 1.785.103,85 1.371.376,60 1.107.577,60 4.264.058,05

2017* 1.711.733,35 935.176,40 1.382.201,70 4.828.085,61

Keterangan : * Sampai dengan Desember 2017 Sumber: BKPM dan OJK, diolah Ditjen PDS-KKP

Pada tahun 2017, nilai investasi hasil kelautan dan perikanan ditargetkan

sebesar Rp 5,94 triliun, sampai dengan bulan Desember 2017 telah tercapai Rp4,83 triliun atau 81,32% dari target tahun 2017. Kontribusi kredit investasi sangat dominan apabila dibandingkan dengan PMA dan PMDN, yakni mencapai 57,97% pada tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan target Renstra KKP tahun 2019 sebesar Rp6,69 triliun maka realisasi ini baru mencapai 72,29%.

Indonesia merupakan negara yang menarik bagi investor asing, hal ini ditunjang oleh inflasi yang relatif terkendali dan nilai rupiah yang relatif stabil. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2015 tentang kriteria pemberian fasilitas pajak penghasilan di bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu pada sektor kelautan dan perikanan, diharapkan dapat menarik investor untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan di Indonesia. Investasi yang masuk harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam, menjaga ekosistem, keberlangsungan stok ikan dan selaras dengan berbagai kebijakan pemerintah.

Sejumlah kendala yang menghambat investasi sektor kelautan dan perikanan antara lain perbankan masih enggan dalam mengucurkan permodalan untuk usaha perikanan karena dianggap berisiko tinggi antara lain infrastruktur perikanan yang minim, seperti sarana air bersih, gudang pendingin, dan listrik. Selain itu investor DN belum memanfaatkan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 secara optimal khususnya peluang investasi di bidang usaha penangkapan ikan.

2) Nilai Pembiayaan Usaha Hasil KP dari lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank Indikator kinerja ini menunjukkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh

lembaga perbankan dan non perbankan kepada UMKM hasil kelautan dan perikanan. Penyaluran permodalan dari Perbankan berupa Kredit Usaha Rakyat

III-41


(KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) dan skim kredit komersil lainnya, dan non perbankan berupa pegadaian dan LBPD. Adapun teknik menghitung capaian indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan seluruh penyaluran usaha baik dengan skema perbankan maupun non perbankan.

Tabel 3.20. Jumlah Kredit yang Disalurkan Bidang KP Tahun 2017

(Rp.Triliun)

Indikator Kinerja

Realisasi 2017 2019 Pertumbuhan (%)

2015 2016 Target Realisasi % Target 2017/2019 (%)

2015-2016

2016-2017

Jum. Kredit disalurkan Bidang KP

0,32 2,88 3,00 11,27 *** 375,67 3,63 310,47 800 144,10

Keterangan : * Target, ** sementara, (Data diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang kemudian diolah lagi)

Pada tahun 2017 ditargetkan jumlah kredit yang disalurkan bidang

kelautan dan perikanan Rp 3 triliun. Realisasi kredit mencapai Rp 11,27 triliun dengan jumlah debitur baru sebanyak 73.457 debitur, naik 244% apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar Rp 2,88 triliun. Apabila dibandingkan dengan target Renstra KKP Tahun 2019 sebesar Rp 3,63 triliun maka pencapaian triwulan tahun 2017 sudah mencapai 310,47%.

Pertumbuhan kredit yang positif ini menunjukan bahwa kepercayaan industri jasa keuangan kepada sektor kelautan dan perikanan semakin meningkat, hal ini juga diantaranya disebabkan oleh inisiatif kegiatan strategis yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu penguatan akses permodalan melalui kerjasama OJK (Program JARING/Jangkau, Sinergi dan Guideline) dan Perluasan KUR serta Forum Binis dan Investasi dengan stakeholders setiap bulan.

3) Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Nilai kesesuaian bantuan pemerintah dihitung dengan mengukur realisasi

bantuan KKP kepada masyarakat/pemda/BUMN/D, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi secara populasi berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman (bantuan sarana dan prasarana, asuransi nelayan, biaya operasional serta rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan). Pengukuran tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengadaan bantuan pemerintah di tahun 2017 terhadap kesesuaian: 1) kebutuhan, adalah segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat kelautan dan perikanan untuk meningkatkan produksi, pendapatan dalam rangka kesejahteraan masyarakat KP ; 2) sasaran, adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 3) sarana dan prasarana, meliputi seluruh fasilitas baik fisik maupun non fisik yang sengaja dibangun oleh pemerintah atau perorangan untuk mendukung terlaksananya kegiatan bantuan pemerintah; dan 4) pelaporan, berisikan kesesuaian antara bukti/dokumen pertanggungjawaban

III-42


hasil dari suatu pengendalian kegiatan dan yang dilaporkan oleh masing-masing Eselon I.

Tabel 3.21. Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah

Indikator Kinerja Target Capaian %

Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah: 80 90,18 112,73 - Ditjen. Perikanan Tangkap 80 90,49 113,11 - Ditjen. Perikanan Budidaya 80 88,28 110,35 - Ditjen. Pengelolaan Ruang Laut 80 83,33 104,16 - Ditjen. Peningkatan Daya Saing. 80 90,20 112,75

7. IKU – 7 : Produksi Perikanan

Produksi Perikanan merupakan penjumlahan dari produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap. Perikanan budidaya yaitu jumlah hasil produksi perikanan budidaya yang meliputi; perikanan tawar, payau, dan laut (termasuk rumput laut), sedangkan produksi Perikanan Tangkap adalah jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap yang terdiri dari laut dan perairan umum di seluruh provinsi di Indonesia. Jumlah produksi perikanan pada tahun 2017 realisasinya sebesar 24,15 juta ton dari target 29,46 juta ton atau mencapai 81,98%, sedangkan produksi perikanan di tahun 2016 sebesar 23,26 juta.

Tabel 3.22. Capaian Produksi Perikanan

SS - 3 Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang Partisipatif, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

IKU - 7 Produksi Perikanan (juta ton)

Realisasi 2016

2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019


23,26 29,46 24,15 81,98 3,85 40,89 59,06

Tabel 3.23. Perkembangan Produksi Perikanan Tahun 2015 – 2017

Komoditas Tahun Pertumbuhan (%)

2015 2016 2017 2015-2016

2016-2017

2015-2017

Perikanan Indonesia 22,342,854 23,255,224 24,150,994 4.08 3.85 3.97

Perikanan Tangkap 6,677,802 6,580,191 6,933,293 -1.46 5.37 1.95 Perikanan Tangkap-Laut 6,204,668 6,115,469 6,455,721 -1.44 5.56 2.06

Udang 278,625 585,279 301,916 110.06 -48.41 30.82

Tuna 255,452 273,336 314,034 7.00 14.89 10.95

III-43


Komoditas Tahun Pertumbuhan (%)

2015 2016 2017 2015-2016

2016-2017

2015-2017

Cakalang 415,060 440,812 408,308 6.20 -7.37 -0.58

Tongkol 524,387 476,233 546,383 -9.18 14.73 2.77

Lainnya 4,731,145 4,339,809 4,885,080 -8.27 12.56 2.15

Perikanan Tangkap-Umum 473,134 464,722 477,572 -1.78 2.77 0.49

Perikanan Budidaya 15,634,093 16,675,033 17,217,701 6.66 3.25 4.96

Ikan 4,364,751 5,043,447 6,401,749 15.55 26.93 21.24

Rumput Laut 11,269,342 11,631,586 10,815,952 3.21 -7.01 -1.90

Gambar 3.11. Produksi Perikanan Tahun 2015 – 2017 (ton)

1) Produksi Perikanan Tangkap

Capaian produksi perikanan tangkap tahun 2017 adalah sebesar 6,93 juta ton atau 78,57% dari target sebesar 8,82 juta ton. Apabila dibandingkan dengan capaian produksi perikanan tangkap tahun 2016 yang besarnya 6,58 juta ton terdapat kenaikan sebesar 5,32%. Capaian 2017 tersebut adalah sebesar 66,06% dari target 2019 sebesar 10,49 juta ton.

Belum tercapainya produksi perikanan tangkap dari target yang ditetapkan antara lain karena produksi perairan umum belum optimal, masih banyaknya armada penangkapan yang dalam proses pengukuran ulang, serta adanya musim paceklik atau cuaca buruk yang berkepanjangan.

2) Produksi Perikanan Budidaya

Capaian produksi perikanan budidaya tahun 2017 adalah sebesar 17,22 juta ton atau 75,53% dari target sebesar 22,80 juta ton. Apabila dibandingkan dengan capaian produksi perikanan budidaya tahun 2016 yang besarnya 16,68 juta ton terdapat kenaikan sebesar 3,24%. Capaian 2017 tersebut adalah sebesar 79,72% dari target 2019 sebesar 21,60 juta ton.

6,677,802 6,580,191 6,993,293

15,634,093 16,675,033 17,217,701

22,342,854 23,255,224 24,150,994

2015 2016 2017

Perikanan Tangkap Perikanan Budidaya Total

III-44


Belum tercapainya produksi perikanan budidaya dari target tahun 2017 antara lain disebabkan:

1. Perubahan cuaca yang masih ekstrem; 2. Terjadi banjir di beberapa daerah sentra produksi; 3. Masih terjadinya kematian massal, terutama di danau/waduk akibat

upwelling; 4. Masih banyaknya penyakit ice-ice pada budidaya rumput laut.

Upaya yang akan dilakukan untuk peningkatan produksi perikanan adalah:

1. Peningkatan sarana prasarana produksi perikanan melalui penyediaan kapal dan alat tangkap perikanan, bantuan benih, bioflok, mina padi, karamba jarring apung, ekskavator, pakan mandiri, pabrik tepung ikan, kebun bibit rumput laut.

2. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu yang terintegrasi di pulau-pulau kecil dan atau kawasan perbatasan.

3. Pembangunan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan darat. 4. Percepatan izin usaha perikanan. 5. Perbaikan pencatatan data produksi perikanan. 6. Mempermudah akses permodalan usaha kelautan dan perikanan melalui

perbankan dan LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan)

8. IKU – 8 : Produksi Garam Nasional Produksi Garam nasional diperoleh dari garam yang dihasilkan oleh

petambak garam rakyat dan PT. Garam selama panen garam atau musim produksi tahun 2017. Target tahun 2017 adalah 3,8 juta ton yang terdiri atas 3,2 juta ton garam rakyat dan 0,6 juta ton hasil dari PT. Garam. Pendataan jumlah produksi garam nasional berasal dari data produksi garam rakyat Kabupaten/Kota yang mendapatkan program PUGAR (15 Kabupaten/Kota), Non PUGAR (36 Kabupaten/Kota), dan PT. Garam. Metodologi Pendataan Garam disusun oleh KKP bersama BPS sedangkan Pengumpulan dan Validasi Data dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota. Karena cuaca di daerah - daerah penghasil garam terjadi musim kemarau yang pendek, maka hingga akhir masa produksi 2017 menghasilkan 1.111.394 ton (tercapai hanya 28,21% dari target), namun demikian apabila dibandingkan dengan produksi garam tahun 2016 yang hanya 0,12 juta ton, produksi garam tahun 2017 naik mencapai 825%, walaupun masih jauh dari produksi yang ditargetkan.

III-45


Tabel 3.24. Capaian Produksi Garam

SS - 3 Terwujudnya Pengelolaan SDKP yang Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan

IKU - 8 Produksi Garam Nasional (juta ton)

Realisasi 2016

2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019


0,12 3,80 1,11 29,21 825 4,50 24,67

Hasil produksi 1.111.394 ton terdiri dari produksi PUGAR 786.939 ton, Non PUGAR 129.831 ton dan PT. Garam 194.296 ton merupakan hasil sensus yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) di 51 kabupaten pada 10 provinsi. Jumlah produksi garam dari setiap kabupaten/kota adalah sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.25. Daerah Produksi Garam Rakyat Tahun 2017

Kabupaten Produksi Kabupaten Produksi Kabupaten Produksi

1. Aceh Timur 622 18. Lembata 2.334 36. Buleleng 4.572 2. Tuban 12.080 19. Cirebon 47.885 37. Palu 597 3. Kota Bima 671 20. Sumenep 126.662 38. Demak 40.304 4. Aceh Besar 414 22. Flores Timur 172 39. Lombok Barat 257 5. Lamongan 13.245 23. Indramayu 97.820 40. Selayar 113 6. Sumba

Timur 259 24. Pasuruan 2.731 41. Brebes 10.433

7. Pidie 7.764 25. Ende 411 42. Lombok Tengah 3.480 8. Gresik 3.646 26. Karawang 3.354 43. Jeneponto 5.664 9. Kupang 868 27. Kota Surabaya 17.687 44. Probolinggo 15.832

10. Bireuen 6.454 28. Manggarai 643 45. Lombok Timur 4.183 11. Bangkalan 3,352 29. Rembang 76.486 46. Takalar 4.872 12. TTU 224 30. Klungkung 9 47. Pasuruan 14.427 13. Aceh Utara 1.342 31. Rote Ndao 15 48. Sumbawa 2.029 14. Sampang 110.343 32. Pati 115.949 49. Pangkep 8.088 15. Alor 6 33. Karang Asem 358 50. Sidoarjo 11.989 16. Pidie Jaya 676 34. Nagekeo 1.373 51. Bima 80.4 70 17. Pamekasan 40.613 35. Jepara 12.579 Pohuwato 716

Total Produksi Garam: 1.111.394 ton

Capaian produksi garam rakyat KKP selama tahun 2017 didukung oleh:

� Pengembangan usaha garam rakyat (PUGAR) tahun 2017 melalui program integrasi lahan pergaraman, meskipun di beberapa daerah belum berproduksi optimal karena keterlambatan pengerjaan lahan. Hal ini berarti secara fisik lahan sudah terintegrasi dengan baik, hanya produksi garamnya belum mampu memenuhi target karena hujan mulai turun saat lahan selesai diintegrasikan.

� Integrasi lahan adalah kegiatan untuk mengkonsolidasikan /menggabungkan lahan dalam satu kesatuan proses produksi. Prinsip utama dalam konsep lahan integrasi adalah untuk mensinergikan kegiatan

III-46


produksi bahan baku, pengolahan dan pemasaran dalam satu rangkaian kegiatan besar dalam satu kawasan sehingga produksi bisa meningkat minimal dua kali lipat dibandingkan dengan dikerjakan masing-masing petambak, dengan catatan mulai produksi tidak terlambat.

� Pembuatan demonstrasi plot (demplot) garam di Kabupaten Indramayu, adalah salah satu teknologi pengolahan air laut menjadi garam dan produk sampingan lainnya. Air laut tidak hanya mengandung NaCl, tetapi juga terdiri dari puluhan senyawa kimia lainnya yang memiliki nilai jual tinggi. Pembuatan garam dengan sistem Bestekin diharapkan mampu menjawab tantangan akan kekurangan garam akibat anomali cuaca karena produksi garam memakan waktu yang cukup singkat. Mulai dari air tua yang disalurkan ke meja garam hingga panen memakan waktu kurang dari 1 hari apabila panas terik dengan kualitas garam yang sangat baik yaitu NaCl >95% atas dasar berat kering.

� Pengadaan sarana pendukung usaha garam rakyat yang disalurkan ke koperasi daerah-daerah sentra produksi garam, yang terdiri atas: (1). Excavator sebanyak 15 unit; (2). Truk pengangkut garam sebanyak 12 unit; (3). Motor roda 3 pengangkut garam sebanyak 46 unit; dan (4). Alat uji mutu garam sebanyak 6 unit.

Tabel 3.26. Sebaran Penyaluran Bantuan Sarpras Untuk PUGaR Tahun 2017

No Kabupaten Nama Koperasi Excavator Mini

Truk Pengangkut

Garam

Kendaraan Roda 3

Alat Uji

Mutu Garam

1 Cirebon Garam Rakyat Muara Djati 1 1 3 1 2 Indramayu Mina Garam Rejeki Agung 1 4 1 1

3 Brebes Mutiara Fajar Harapan 1 1 Garam Mutiara Bahari 1

4 Demak Garam Laut 1 1 3 5 Pati Mutiara Laut Mandiri 1 1 4 1

6 Rembang Guyup Rukun 1 1 1 Sari Makmur 1

7 Tuban Ronggolawe Makmur 1 1 3 8 Lamongan Garam Lamongan 1 3

9 Sampang Maju Bersama 1 Syirkah Mu’awanah 1

10 Pamekasan KUD. Karya Sakti 1 1 4 1

11 Sumenep Semangat Karya Muda 1 Sumber Asri Sejahtera 3

12 Pangkajene Kepulauan Mappatuwo 1 1 4 1

13 Jeneponto Utama 1 4 14 Bima Nusa Larity Jaya 1 1 4 1 15 Kupang Mitra Usaha Bipolo 1 1

9. IKU – 9 : Nilai Ekspor Hasil Perikanan (USD miliar) Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sasaran Strategis

Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan adalah Nilai Ekspor Hasil

III-47


Perikanan. Nilai Ekspor Hasil Perikanan merupakan jumlah komoditas produk perikanan dalam USD miliar, berdasarkan master HS (Harmonized System) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang dikelompokkan berdasarkan HS 8 digit sebanyak 480 HS. BPS hanya mengirimkan data ekspor 489 HS 8 digit, selanjutnya KKP mengelompokannya sendiri. Kelompok HS mencakup HS 2 digit : 01, 02, 03, 05, 12, 13, 15, 16, 19, 21, 23, 35, 41, 71, dan 96.

Capaian nilai ekspor hasil perikanan tahun 2017 adalah USD 4,51 miliar (data sementara BPS per Desember 2017), atau naik 8,18% dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang besarnya USD 4,17 miliar. Capaian tahun 2017 belum dapat memenuhi target sebesar USD 7,62 miliar atau hanya mencapai 59,19% dari target. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra KKP Tahun 2015-2019 (revisi pad atahun 2017), yang besarnya USD 5,5 miliar, maka capaian tahun 2017 telah mencapai 82% dari target 2019.

Tabel 3.27. Capaian Nilai Ekspor Hasil Perikanan 2017

SS-3 Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan

IKU - 9 Nilai Ekspor Hasil Perikanan

2016 2017 Kenaikan

2016-2017 (%)

2019


4,17 7.62 4,51 59,19 8,18 5,50 82,00

x Angka sementara (Sumber : BPS, diolah DJPDS)

Besarnya tantangan yang dihadapi dalam kinerja kepor hasil perikanan menyebabkan belum dapat tercapainya target pada tahun 2017. Beberapa hal diantaranya adalah :

1. Pemenuhan standar mutu produk untuk bahan baku ekspor masih dihadapkan pada kendala penerapan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan kontinuitas pasokan dibutuhkan Unit Pengolahan Ikan dengan ukuran, mutu, jumlah, dan waktu yang sesuai.

2. Masih tingginya biaya logistik dari sentra produksi atau Unit Pengolahan Ikan ke pelabuhan ekspor. Di samping itu, masih belum efisiennya penanganan logistik ikan menggunakan angkutan laut, dan masih dihadapkan kendala kekurangan Reefer Container.

3. Diplomasi penanganan hambatan ekspor melalui penurunan Tarif Bea masuk (TBM) ekspor ke negara tujuan utama seperti Uni Eropa dan Jepang belum mencapai hasil yang maksimal. Sebagai contoh, TBM produk perikanan ke Uni Eropa masih dikenakan 20% untuk udang olahan, 24% untuk tuna kaleng, 7,5% untuk rajungan, 12% untuk lobster, dan 8% untuk tilapia.

III-48


Namun demikian, meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan tahun 2016-2017 telah menunjukkan adanya perbaikan kinerja ekspor dari tahun-tahun sebelumnya. Apabila dianalisis berdasarkan komoditas, maka komoditas yang mengalami peningkatan nilai ekspor dari tahun 2016 ke tahun 2017 adalah Rajungan-Kepiting (27,81%), rumput laut (26,69%), Cumi-Sotong-Gurita (17,7%), Tuna Cakalang Tongkol (16,57%), dan udang (11,31%), sedangkan yang turun adalah ikan lainnya (-10,03%).

Gambar 3.12. Nilai Ekspor Berdasarkan Komoditas Utama

Selanjutnya apabila dilihat dari negara tujuan ekspor, kenaikan terbesar dalam periode 2016-2017 adalah ke Amerika Serikat (12,92%), Tiongkok (14,47%), Uni Eropa (9,69%), dan Jepang (7,81%), serta ASEAN (3,28%), sedangkan yang mengalami penurunan adalah untuk negara lainnya (-2,94%).

Gambar 3.13. Nilai Ekspor Berdasarkan Negara Tujuan

213 337 397

1,182 1,217 1,095

310 322 411 205 162 205

584 566 660

1,450 1,568

1,746

3,944 4,172

4,514

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2015 2016 2017

USD

juta

USD

juta

C-S-G Lainnya R-K RL T-T-C Udang Total

1,454 1,609 1,817

626 624

672 517

546 564 351

392 449

313 315

345 683 687

667 3,944 4,172

4,514

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2015 2016 2017

Nila

i (U

SD J

uta)

Nila

i (U

SD J

uta)

US Japan ASEAN Tiongkok UE Lainnya Total

III-49


Berdasarkan data UN Comtrade per 9 Agustus 2017 untuk 292 produk HS 6 digit 2012, dalam periode 2012-2016 trend neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia mengalami kenaikan tertinggi yakni mencapai 2,67%/tahun, sementara negara pesaing seperti Tiongkok hanya naik 0,6%/tahun, bahkan Thailand turun 15,14%/tahun, Vietnam turun 21,39%/tahun, dan Filipina turun 6,75%/tahun.

Upaya perbaikan kinerja ekspor yang telah dan akan terus dilakukan KKP antara lain adalah :

1. Pembangunan Sistem Rantai Dingin melalui penyediaan Cold Storage dan Integrated Cold Storage di sentra industri perikanan, serta Ice Flake Machine untuk menjaga kualitas mutu hasil tangkapan dan peningkatan nilai tambah.

2. Penyediaan kendaraan berpendingin, baik roda 6 maupun roda 4 serta kapal angkut untuk sarana angkutan produk perikanan dari sentra perikanan ke collecting point.

3. Pembangunan Semtra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di 12 pulau terluar sebagai gateway ekspor hasil perikanan.

4. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penyuluhan, dan kerjasama dengan lembaga terkait lain.

5. Peningkatan kepatuhan pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan/SHTI, Marine Mammals Protection Act, Seafood Import Monitoring Program/SIMP, dll).

6. Keikutsertaan dalam pameran internasional dan penguatan branding produk seafood Indonesia.

7. Bersama Kemenko Perkonomian, Kemenlu, Kemendag, dan Kemen Perindustrian mengusulkan penurunan Tarif Bea masuk (TBM) produk perikanan ke beberapa negara tujuan sebagai prioritas tertinggi (early harvest), yakni ke Jepang dalam kerangka General Review IJEPA, terutama produk yang masih dikenakan tarif normal (tuna, anchovy, sarden, makarel), dan ke Uni Eropa menjado 0% dan tanpa Tariff Rate Quota (TRQ) yang selama ini masih dikenakan sampai 20-24%.

8. Bersama Kemen BUMN melakukan sinergi dan harmonisasi cargo untuk menurunkan atau mengefisienkan biaya logistik, terutama dari wilayah Timur Indonesia.

10. IKU – 10 : Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun) Salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Sasaran Strategis

Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan adalah Angka Konsumsi Ikan (kg per kapita). Angka Konsumsi Ikan adalah merupakan jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestik. Dalam hal ini, KKP menghitung Angka Konsumsi Ikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS, dengan komponen yang dihitung mencakup konsumsi dalam rumah tangka (ikan dan udang segar/basah, ikan dan udang awetan, makanan jadi dan kelompok bumbu-bumbuan), konsumsi di luar rumah tangga (konsumsi di restoran, rumah

III-50


makan, hotel, lapas, rumah sakit, dan sekolah), dan konsumsi ikan olahan seperti baso ikan, nugget, somay, pempek, kerupuk ikan, dll.

Capaian Angka Konsumsi Ikan tahun 2017 adalah 47,34 kg/kapita, atau naik 7,74% dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yang besarnya 43,94 kg/kapita. Capaian tahun 2017 telah memenuhi target sebesar 47,12 kg/kapita atau mencapai 100,47% dari target. Apabila dibandingkan dengan target dalam Renstra KKP Tahun 2015-2019, yang besarnya 54,49 kg/kapita, maka capaian tahun 2017 telah mencapai 86,87% dari target 2019.

Tabel 3.28. Capaian Angka Konsumsi Ikan Tahun 2017

SS-3 Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab, dan Berkelanjutan

IKU - 9 Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)

2016 2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019


43,94 47,12 47,34 100,47 7,74 54,49 86,87

Angka sementara (Sumber : BPS, diolah DJPDS)

Tahun 2017 angka sementara (Sumber : BPS, diolah DJPDS)

Gambar 3.14. Perkembangan Angka Konsumsi Ikan 2015-2017 (kg/kapita)

Apabila dilihat trend selama periode 2012-2017, perbaikan Angka

Konsumsi Ikan di setiap provinsi menunjukkan ke arah tingkat konsumsi ikan yang tinggi atau > 31,4 kg/kapita.

Hal tersebut dikarenakan kegiatan promosi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dilakukan secara intersif setiap tahun. Gemarikan tersebut merupakan bagian dari Inpres 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Sehat (Germas), yang didukung oleh seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabutapen/Kota, melalui festival masak ikan, bazaar ikan, makan tambahan untuk anak sekolah, dll.

41.11

43.94

47.34

2015 2016 2017

III-51


x Angka sementara (Sumber : BPS, diolah DJPDS)

Gambar 3.15. Perkembangan Angka Konsumsi Ikan Berdasarkan Provinsi

Apabila dilihat dari preferensi konsumen terhadap produk yang dikonsumsi

pada tahun 2017, ikan segar menempati porsi paling diminati masyarakat yakni mencapai 76%, selanjutnya Kelompok Ikan dalam Makanan Jadi (KIMJ) sebesar 19%, dan sisanya ikan asin diawetkan sebesar 15%.

Upaya yang telah dan terus akan dilakukan untuk meningkatkan Angka Konsumsi Ikan adalah :

1. Penyediaan produk perikanan yang bermutu melalui pembinaan dan sertifikasi pada Unit Pengolahan Ikan.

2. Pelaksanaan Gemarikan secara masif disinergikan dengan pelaksanaan Germas, terutama di provinsi yang Angka Konsumsi Ikan-nya masih rendah.

3. Pembangunan sentra kuliner dan Psara Ikan Bersih bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk pemanfaatannya.

4. Pembangunan Pasar Ikan Modern di kota-kota besar untuk mendekatkan produk ikan ke masyarakat, dengan menyediaan produk yang memiliki standar mutu dan higienis. Pada tahun 2017, untuk pertama kalinya pemerintah memulai membamgun Pasar Ikan Modern di kawasan Muara Baru Jakarta, yang akan dilajutkan pada tahun 2018, juga di Bandung dan Palembang.

11. IKU – 11 : Nilai PNBP dari Sektor KP (%) PNBP sektor KP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat sektor KP

yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan. Peningkatan PNBP dari sektor perikanan diantaranya ditentukan dari PNBP Sumber Daya Alam yang berasal dari perizinan usaha perikanan tangkap, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Realisasi PNBP tahun 2017 meningkat tajam dibandingkan dengan tahun 2016. Capaian persentase peningkatan PNBP tahun 2016 mencapai 67,24%, mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 42,28%. Peningkatan PNBP ini terutama diperoleh dari PNBP Sumber Daya Alam yakni dari Pungutan

KEPULAUAN BANGKA-BELITUNG

KALIMANTAN TIMUR

PAPUA

PAPUA BARAT

MALUKU

MALUKU UTARA

NTB NTT

KALIMANTAN UTARASULAWESI

UTARA

YOGYAKARTA

BALI

GORONTALOSULAWESI

TENGAH

SULAWESI BARAT

SULAWESI SELATAN SULAWESI

TENGGARA

KALIMANTAN SELATAN

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

ACEH

SUMATERA UTARA

RIAU

SUMATERA BARAT

KEPULAUAN RIAU

JAMBI

SUMATERA SELATAN

LAMPUNGBENGKULU

BANTEN

KALIMANTAN BARAT

JAWA BARAT

KALIMANTAN TENGAH

JAKARTA

Ikan segarIkan asin diawetkanKIMJ (Kelompok Ikan dalam Makanan Jadi)

PREFEREN SI KON SU MEN (%) KON SU MSI IKAN (Kg/ kapita set ara ikan ut uh segar) PRODU K YAN G DIKON SU MSI

Ceramah

SeminarKIE

PMTASTalkshow

Iklan Layanan

Pameran, Festival, Lomba

IMPLEMENTASI PROGRAM CO-OWNERSHIP KOORDINASI & SINERGI

34 Provinsi233 Kab/Kota

113 Kecamatan

#IKANITUENAK

KON SU MSI IKAN , 2012 - 2017* (Kg/ kapita)

Sumber : Data SUSENAS * angka target

* angka targetTCT segar

KIMJLele-Pat in-Gabus

Kembung

BandengMujair/Nila

Udang-CumiTeri

TCT asin

Kembung asin

Konsumsi sedang 20 - 31,4 Kg/Kap

Konsumsi t inggi > 31,4 Kg/Kap

Konsumsi rendah < 20 Kg/Kap

Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

Capaian 2012 - 2016

Target 2017

III-52


Pengusahaan Perikanan (PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP). Disamping itu, terdapat peningkatan yang besar pada PNBP karantina ikan pada tahun 2016 karena kewenangan penerbitan Health Certificate (HC) sudah dilaihkan ke pusat.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendorong pencapaian PNBP antara lain adalah (1) penataan perizinan usaha perikanan tangkap, (2) pelaksanaan gerai perizinan usaha di 31 lokasi selama tahun 2016, (3) peningkatan sarana dan prasarana di UPT KKP dalam rangka pelayanan publik.

Tabel 3.29. Capaian Persentase peningkatan PNBP dari Sektor KP

SS - 3 Terwujudnya pengelolaan SDKP yang Partisipatif, Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan

IKU - 11 Nilai PNBP dari sektor KP (Rp miliar)

Realisasi 2016 (Rp. Milliar)

2017 (Rp. Milliar) Kenaikan 2016-2017

(%)

2019 (Rp. Milliar)


480,64 1.017,00 683,85 67,24 42,28 796,95 85,81

Gambar 3.16. Realisasi PNBP bidang KP tahun 2015 – 2017

C. INTERNAL PERSPECTIVE

Sasaran Strategis (SS – 4) : Tersedianya Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis ini adalah Indeks

efektifitas kebijakan pemerintah.

Rp.137,10 M

Rp.480,64 M

Rp.683,31 M

- 50.00

100.00 150.00 200.00 250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00 600.00 650.00

Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017

Rp.

Mili

ar

Realisasi PNBP Sektor KP Tahun 2015 - 2017

Realisasi PNBP

Selama tiga tahun terakhir 2015 – 2017 penerimaan PNBP dari sektor kelautan dan perikanan terus meningkat dengan kenaikan dari tahun 2015 ke 2016 naik 250,58% dari tahun 2016 ke 2017 naik 42,28%.

III-53


12. IKU – 12 : Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Indeks ini adalah suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang

diterbitkan oleh KKP dapat diterima oleh stakeholders KP, serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan tersebut. Penilaian IKU dilakukan melalui survei terhadap stakeholder/customer/kelompok sasaran. Target tahun 2017 untuk indeks efektifitas kebijakan pemerintah adalah sebesar 7,7 dan tercapai 8,22 atau 106,75 dari target. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 7,67, maka realisasi tahun 2017 naik sebesar 7,17%. Dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 8, capaian realisasi tahun 2017 sudah mencapai 106,75%.

Tabel 3.30. Capaian Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah SS - 4 Tersedianya Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Partisipatif

IKU - 12 Indeks Efektifitas Kebijakan Pemerintah (indeks 1-10)

Realisasi 2016

2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019


7,67 7,7 8,22 106,75 7,17 8 102,75

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mencapai nilai indeks efektifitas

kebijakan pemerintah antara lain melibatkan stakeholders dalam proses penyusunan kebijakan, melakukan sosialisasi intensif kepada seluruh stakeholders di daerah, menyusun policy brief atas kebijakan yang telah diambil dan mengevaluasi dampak dari kebijakan tersebut untuk dilakukan penyempurnaan lebih lanjut. Di samping itu, digunakan fasilitas media sosial untuk menyerap aspirasi stakeholders. Sasaran Strategis (SS – 5) : Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan SDKP yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis ini adalah Efektifitas

Tata kelola pemanfaatan SDKP berdaya saing dan berkelanjutan.

13. IKU – 13 : Efektifitas Tata kelola pemanfaatan SDKP berdaya saing

dan berkelanjutan Target tahun 2017 untuk Efektifitas Tata kelola pemanfaatan SDKP

berdaya saing dan berkelanjutan sebesar 69,88% dan telah terealisasi sebesar 85,25% atau mencapai 121,99 dari target. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang besarnya 78,20, terjadi kenaikan sebesar 9,03%.

III-54


Sedangkan apabila dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 95, capaian tahun 2017 sudah mencapai 89,74%.

Tabel 3.31. Capaian Efektifitas Tata Kelola Pemanfaatan SDKP yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

SS - 5 Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan SDKP yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

IKU - 13 Efektifitas Tata kelola Pemanfaatan SDKP Berdaya Saing dan Berkelanjutan (%)

Realisasi 2016

2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019


78,20 69.88 85,25 121,99 9,03 95 89,74

IKU ini memiliki 9 IKU pembentuk sebagai berikut:

Tabel 3.32. Indikator Pembentuk Kinerja Efektifitas Tata Kelola SDKP

No Indikator Pembentuk Realisasi 2016

2017


1. Utilitas UPI (Unit Pengolahan Ikan) (%) 66,8 60 57 95

2. Jumlah SDM KP yang terdidik, dilatih, disuluh dan diberdayakan untuk mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan (orang)

572.250 387.888 393.158 101,36

3. Jumlah rekomendasi dan inovasi Litbang yang diusulkan untuk menjadi bahan kebijakan (rekomendasi)

21 20 22 110

4. Sertifikat HACCP (Hazaard Analytical Critical Control Point) (unit) 2.037 2.100 2.452 116,76

5. Sertifikat SKP (Sertifikasi Kelayakan Pengolahan) (unit) 1.933 1500 2107 140,47

6. Jumlah Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor (unit) 864 885 1001 113,11

7. Jumlah laut ZEE dan Laut Lepas yang terkeloa SDI nya - 4 7 175,00

8. Jumlah Lokasi kawasan laut, wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau masterplan, businessplan, yang ditetapkan menjadi peraturan perundangan (kawasan)

46 7 7 100

9. Jumlah pembentukan kelembagaan pengelolaan WPP (wilayah) Belum ada 11 11 100

III-55


1) Pengukuran Utilitas UPI merupakan satu kegiatan pemantauan terhadap tingkat produksi unit pengolahan ikan yang dibandingkan dengan kapasitas produksi (kapasitas terpasang) pada unit pengolahan ikan dalam kurun satu tahun. Pada tahun 2017, nilai capaian utilitas UPI sebesar 57% atau 95% terhadap target sebesar 60%. Capaian ini mengalami penurunan 14,67% dibanding tahun 2016. Hal tersebut antara lain karena beberapa UPI tidak mendapatkan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan (mutu, ukuran, dan waktu) serta kemitraan antara pihak UPI dan nelayan belum berjalan optimal.

2) Jumlah SDM KP yang dididik, dilatih, disuluh dan diberdayakan telah mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2017 (387.888 orang) dengan capaian sebesar 393.158 orang (102,19%). Hal ini diperoleh dari data jumlah peserta didik yang kompeten, jumlah SDM KP yang dilatih dan jumlah kelompok yang disuluh. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian untuk indikator Jumlah SDM KP yang dididik, dilatih, disuluh dan diberdayakan ini mengalami penurunan capaian sebanyak 271.490 orang (40,85%) dikarenakan perubahan target pada perjanjian kinerja sesuai dengan perubahan/dinamika anggaran BRSDM. Adapun perbandingan capaian dengan tahun sebelumnya dapat dilihat seperti grafik berikut ini.

Untuk bidang Pendidikan KP, dapat dilihat keragaan jumlah peserta didik pada tahun 2017 sebanyak 7.541 peserta didik dengan rincian sebagaimana gambar berikut ini.

Tabel 3.33. Jumlah Peserta Didik yang Meningkat Kompetensinya Tahun 2017

No Satuan Pendidikan

Juml. Peserta Didik Th

Pelajaran 2017/2018



Pelajaran 2017/2018

1 STP JAKARTA 1,179 11 POLTEK KP BONE 174

2 POLTEK KP KARAWANG 150 12 POLTEK KP

SORONG 320

3 POLTEK KP PANGANDARAN 75 13 SUPM LADONG 398

4 POLTEK KP JEMBRANA 75 14 SUPM PARIAMAN 469

5 POLTEK KP DUMAI 75 15 SUPM KOTAAGUNG 431

6 AK WAKATOBI 50 16 SUPM TEGAL 553

7 STP JURLUHKAN BOGOR 312 17 SUPM

PONTIANAK 471

8 POLTEK KP SIDOARJO 437 18 SUPM BONE 506

9 POLTEK KP KUPANG 150 19 SUPM WAIHERU 540

10 POLTEK KP BITUNG 419 20 SUPM SORONG 501 21 SUPM KUPANG 256

III-56




Pelajaran 2017/2018



Pelajaran 2017/2018

JUMLAH 7.541

Realisasi jumlah kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang mendukung tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sebanyak 385.617 orang dari target 382.070 orang atau tercapai 100,93%, dengan rincian pelatihan masyarakat 6.290 orang, pelatihan aparatur 2090 orang, pelatihan Enumerator dan Validator 3810 orang, pelatihan dengan sumber dana PNBP 3427 orang dan pelaku utama/usaha yang disuluh 370.000 orang.

Faktor keberhasilan pencapaian target serta kenaikan jumlah peserta didik yang kompeten selama tahun 2017 diantaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan KP dan penambahan kapasitas peserta didik di satuan pendidikan KP (Politeknik KP Pangandaran, Politeknik KP Dumai, dan Politeknik KP Jembrana, dan Akademi Komunitas Wakatobi)

Untuk bidang penyuluhan, kendala dalam pencapaian kinerja antara lain: 1) jumlah kelompok di lapangan (daerah) tidak selalu stabil. Terkadang karena adanya dukungan program tertentu jumlah kelompok yang dibentuk dan menjadi sasaran penyuluhan bertambah, namun adakalanya kelompok yang terbentuk tersebut tidak bertahan, dan 2) Pelaku utama/usaha yang sudah mapan biasanya sudah tidak mau bergabung dalam kelompok pelaku utama/usaha perikanan karena berpendapat sudah berkemampuan untuk mengembangkan usaha sendiri. Ditunjang pula dalam mendapatkan modal berdasarkan akses perbankan harus menggunakan jaminan pribadi.

Sedangkan untuk bidang pelatihan terdapat beberapa kendala, antara lain:

� Jumlah peserta latih di daerah tidak sesuai dengan persyaratan peserta latih.

� SDM tenaga pelatih banyak yang belum memiliki sertifikasi kompetensi, � Masih banyak Kurikulum dan modul belum sesuai dengan standar.

3) Jumlah rekomendasi dan/atau inovasi riset yang diusulkan untuk dijadikan

bahan kebijakan IKU Jumlah rekomendasi dan/atau inovasi riset yang diusulkan untuk

dijadikan bahan kebijakan ini bertujuan untuk gambaran kontribusi BRSDM dalam memberikan masukan atau rumusan kebijakan berbasis ilmiah untuk pengelolaan sumberdaya KP yang lestari dan berkelanjutan. Hasil litbang KP (berupa rekomendasi, bahan kebijakan/informasi terapan, policy brief, naskah akademik) yang disampaikan oleh Kepala Badan dan / atau Kepala Pusat (tembusan Kepala Badan) kepada stakeholder (MKP, Eselon I KKP, Pemda, K/L lain) melalui dokumen penyampaian resmi (Surat, Memorandum, Nota Dinas).

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Jumlah rekomendasi dan/atau inovasi riset yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan sebanyak 22 dari

III-57


target 20 atau melebihi target (110,00%). Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, capaian untuk indikator ini mengalami kenaikan sebanyak 2 rekomendasi (naik 9%) dikarenakan banyaknya lokasi validasi data, banyaknya kejadian yang perlu ditangani dengan quick response yang dilakukan para peneliti bidang perikanan dan kelautan.

IKU rekomendasi dan inovasi litbang yang diusulkan untuk dijadikan bahan kebijakan dari hasil rekomendasi akan dimanfaatkan eselon I lain atau stakeholder lainnya. Rekomendasi dan inovasi litbang yang diusulkan berupa data informasi, model riset, policy brief hingga naskah akademis rekomendasi kebijakan. Rekomendasi yang diterima digunakan sebagai acuan maupun referesi pedoman maupun penyusunan kegiatan yang akan datang. Rekomendasi yang telah dihasilkan dan dimanfaatkan ini juga tidak lepas dari pemantauan dan evaluasi kebijakannya setiap semesternya.

4) HACCP

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan pangan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya.

HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan untuk konsumsi manusia. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan (in process inspection) dapat dilakukan sehingga tindakan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan.

Sertifikat penerapan HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh Unit Pengolahan Ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Indikator sertifikat penerapan sistem jaminan mutu (sertifikat HACCP) di Unit Pengolahan Ikan diukur dengan menghitung jumlah realisasi sertifikat HACCP yang diterbitkan pada tahun berjalan.

Pada tahun 2017, BKIPM telah melaksanakan pelayanan sertifikasi HACCP produk perikanan sebanyak 2.452 sertifikat HACCP 731 UPI. Realisasi ini mencapai 116,76% dari taget 2.100. jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 2.037, capaian ini meningkat 20%.

5) Pada tahun 2017, capaian indikator jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan sebanyak 2.107 SKP. Capaian ini setara dengan 140,47% dari target tahun 2017 yakni 1.500 SKP atau 110,89% terhadap target tahun 2019 yakni 1.900 SKP.

III-58


Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) unit pengolahan ikan merupakan persyaratan dasar satu unit pengolahan ikan. SKP merupakan bukti bahwa UPI tersebut sudah layak di bidang keamanan pangan untuk melakukan proses produksi. Realisasi SKP Tahun 2017 sebesar 2.107 atau tercapai 140,47% dari target sebesar 1.500.

Kenaikan jumlah SKP yang diterbitkan di Tahun 2017 dikarenakan program kegiatan di Direktorat Jenderal PDS, dan pembinaan Pra-SKP oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi telah berhasil mendukung dan meningkatkan capaian penerbitan SKP sehingga jauh melampaui target yang telah ditentukan.

Kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian kinerja tersebut di atas adalah penerbitan Peraturan Dirjen PDSPKP No.24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemeringkatan SKP dan Perdirjen PDSPKP No.25 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Kegiatan yang rutin dilaksanakan dalam rangka pelayanan publik, melalui operasionalisasi pelayanan SKP dan pembinaan UPI dalam memperoleh SKP. Pelayanan penerbitan SKP baik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ataupun online untuk meningkatkan pelayanan SKP yang lebih mudah, cepat, efektif, dan efisien. Selain itu juga adanya koordinasi antara sekretariat penerbitan SKP pusat dan Sekretariat SKP daerah berjalan dengan baik dan juga pembinaan yang dilakukan oleh pembina mutu daerah dengan menggunakan anggaran APBD berjalan dengan baik. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala seperti sebagian besar UPI skala UMKM belum mampu memenuhi persyaratan SKP dan jumlah pembina mutu di daerah masih kurang.

6) Unit Usaha Perikanan yang memenuhi persyaratan ekspor merupakan unit usaha yang telah menerapkan prinsip-prinsip HACCP dan CKIB. Pada unit usaha yang menerapkan prinsip HACCP dilakukan verifikasi terhadap pelaksanaan SSOP/GMP dan penerapan HACCP minimal satu kali dalam setahun. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa UPI tersebut secara konsisten menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sebagaimana diamanatkan pada Permen KP No.19/2010. Sedangkan unit usaha yang menerapkan prinsip CKIB adalah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan (UUPI) yang telah melaksanakan manajemen kesehatan ikan berdasarkan standar biosekuriti untuk menjamin ikan bebas dari HPIK/HPI. Indikator UUPI yang memenuhi persyaratan ekspor diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah bersertifikasi HACCP dan unit usaha pembudidayaan ikan yang bersertifikasi CKIB. Realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2017 mencapai 1001 unit dari target 885 atau sebesar 113,11%. Angka realisasi tahun ini terdiri dari realisasi UPI yang bersertifikasi HACCP sejumlah 731 unit dan UUPI yang telah disertifikasi CKIB sejumlah 270 unit.

7) Untuk mencapai Jumlah Laut ZEE dan laut Lepas yang terkelola SDInya dilakukan rencana akasi (i) Penyusunan Harvest Strategy (HS) untuk Pemanfaatan Alokasi Tuna di perairan kepulauan WPPNRI 713, 714 dan & 715.

III-59


(ii) Analisis Supply Chain /Rantai Pasok Tuna Sirip Biru Selatan (Southern Bluefin Tuna/SBT) Indonesia

Indikator ini merupakan perbandingan jumlah kapal yang terdaftar di RFMOs dengan jumlah kapal yang masuk dalam IUU Vessel list RFMOs. Indikator ini menunjukkan :

a. Peningkatan kepatuhan kapal dalam pemanfaatan Sumber Daya Tuna di Wilayah Pengelolaan RFMOs. Perhitungan dengan membandingan jumlah kapal yang terdaftar di RFMOs dengan jumlah kapal yang masuk dalam IUU Vessel list RFMOs

b. Peran aktif Indonesia sebagai anggota RFMOs. Perhitungan dengan membandingkan jumlah organisasi yang Indonesia menjadi anggotanya dengan jumlah pertemuan yang diikuti Indonesia

c. Pelaksanaan Rencana Aksi Kepmen No. 107 tahun 2016. Perhitungan dengan membandingkan jumlah rencana aksi Direktorat Pengelolan Sumber Daya Ikan dengan jumlah laporan.

Pengukuran indikator ini dilakukan setiap triwulan dan sampai dengan

akhir tahun 2017 terealisasi tujuh WPP (175%) dari target sebanyak 4 (empat) WPP. Ketujuh WPP yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. WPP 572, mencakup perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda;

b. WPP 573, mencakup perairan Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor bagian Barat;

c. WPP 713, mencakup perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali;

d. WPP 714 mencakup perairan Teluk Tolo dan Laut Banda; e. WPP 715 mencakup perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera,

Laut Seram dan Teluk Berau; f. WPP 716, mencakup wilayah Laut Sulawesi sebelah utara Pulau

Halmahera; g. WPP 717, mencakup wilayah perairan Teluk Cenderawasih dan Samudera

Pasifik. Adapun kegiatan yang mendukung dalah sebagai berikut :

a. Pendaftaran kapal ke RFMO. b. Pemanfaatan Kuota Tuna Sirip Biru Selatan /SBT Indonesia melalui Catch

Documentation Scheme (CDS) mencapai 6.02 ton 601.720 kg atau 7.134 ekor.

c. Rapat IOTC Compliance Questionnaire dan penyusunan Report of Implementation for 2017.

d. Pertemuan Tahunan IOTC 2017 di Yogyakarta. e. Pertemuan Internasional 11th Meeting of the Compliance Committee

CCSBT and annual Meeting of the CCSBT 2017 di Yogyakarta

III-60


8) Jumlah lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau master plan dan business plan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan merupakan banyaknya Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan/atau Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memiliki dokumen rencana zonasi dan/atau masterplan dan business plan. KSN dan KSNT meliputi kawasan laut, selat, teluk antar wilayah, dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

Indikator kinerja ini diukur melalui penghitungan jumlah lokasi KSN/KSNT kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi dan/atau master plan dan business plan yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundangan. Indikator ini di tahun 2017 mengalami perubahan dalam pencapaian target, dimana kawasan selat, teluk dan antar wilayah tidak masuk indikator pendukung pencapaian dalam IKU ini, sedang yang mendukung pencapaian IKU ini adalah penyusunan rencana zonasi/masterplan di KSN, KSNT dan lokasi SKPT.

Capaian tahun 2017 adalah direalisir 7 lokasi atau (100%) dari target. Beberapa hal telah dilakukan dalam tahap-tahap kegiatan penyusunan rencana zonasi/master plan/business plan untuk lokasi KSN/KSNT yang meliputi: (1) Sabang, (2) Sumba Timur, (3) Pulau Senoa, (4) Pulau Sambit, (5) Pulau Maratua, (6) Kawasan Batam-Bintan-Karimun (BBK), dan (7) Kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi-Cianjur (Jabodetabekjur).

Indikator ini tahun 2017 realisasi telah sesuai target diantaranya melalui:

a. Masterplan SKPT Sabang dan Sumba Timur sudah selesai dan diserahkan ke Ditjen Perikanan Budidaya pada tanggal 22 Juni 2017.

b. Penyusunan Rencana Zonasi KSNT di Pulau Maratua dan Sambit sudah tersusun Dokumen Rencana zonasi KSNT dan draft permen-nya .

c. Penyusunan Rencana Zonasi di KSN sudah tersusun dokumen perencanaannya.

9) Indikator jumlah pembentukan kelembagaan pengelolaan WPP adalah

mengukur pembentukan lembaga pengelola yang dibentuk untuk mengelola 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan berdasarkan RPP yang telah ditetapkan. Adapun capaian indikator jumlah pembentukan kelembagaan pengelolaan WPP tahun 2017 telah tercapai 550% dari target 2 WPP. Sedangkan indikator ini belum bisa dIbandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2017.

Sasaran Strategis (SS – 6) : Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP yang Profesional dan Partisipatif

III-61


Dalam mengendalikan dan mengawasi SDKP di wilayah Indonesia, KKP melalui PPNS perikanan mempunyai kewenangan menindak para pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan mulai dari penyidikan sampai dengan penyelesaian perkara yang ditangani (P-21). Untuk mengukur Sasaran ini menggunakan dua IKU, yaitu (i) Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang akuntabel dan tepat waktu; dan (ii) Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan.

14. IKU – 14 : Persentase Penyelesaian Tindak Pidana KP yang Akuntabel dan

Tepat Waktu

Capaian IKU ini pada tahun 2017 adalah sebesar 92,02% atau 105,77% dari target sebesar 87%. Capaian tahun 2017 naik dibanding tahun 2016 (85,29%) sebesar 7,89% dikarenakan adanya peningkatan penyelesaian kasus yang di proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan. KKP melalui PPNS perikanan mempunyai kewenangan menindak para pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan mulai dari penyidikan sampai dengan penyelesaian perkara yang ditangani (P-21).

Nilai kinerja didapat dari jumlah kasus yang ditangani yang telah selesai proses penyidikannya yaitu telah P-21 dan ditindaklanjuti dengan Penyerahan Tahap II. Dalam hal ini, jumlah kasus yang dihitung adalah kasus yang ditangani oleh PPNS Perikanan yang ada di UPT/Satker Pengawasan SDKP maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota meliputi kasus pelanggaran dalam bidang penangkapan ikan, pemasaran ikan yang dilarang maupun bidang kelautan. Pada tahun 2017 terdapat 163 kasus yang ditindaklanjuti ke Proses Hukum, dari sejumlah tersebut sebanyak 150 kasus telah selesai (P21).

Tabel 3.34. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana KP yang Disidik secara Akuntabel dan Tepat Waktu

SS - 6 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP yang Profesional dan

Partisipatif.

IKU - 14 Persentase penyelesaian tindak pidana KP yang akuntabel dan tepat waktu

Realisasi 2016

2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019


85,29 87 92,02 105,77 7,89 83,30 110,47

Pencapaian target indikator kinerja ini dilakukan melalui kegiatan utama

penyelesaian tindak pidana perikanan dengan didukung oleh kegiatan penanganan pelanggaran lainnya, yaitu kegiatan penanganan barang bukti dan awak kapal, forum koordinasi, dan pembinaan PPNS Perikanan.

III-62


15. IKU – 15 : Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)

Berdasarkan data rencana induk pengelolaan perbatasan 2015-2019 dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), jumlah lokasi prioritas perbatasan ada sebanyak 42 lokasi di 13 provinsi. Lokasi tersebut adalah Aceh, Serdang Bedagai, Rokan Hilir, Bengakalis, Indragiri Hilir, Meranti, Dumai, Natuna, Anambas, Batam, Bintan, Karimun, Sangihe, Talaud, Aruk, Jagoi Babang, Sanggau, Sintang, Nanga Badau, Entikong, Kutai Barat, Malinau, Nunukan, Sebatik, Kupang, Wini, Atambua, Rote-Ndao, Alor, Motaain, Motamasin, Maluku Barat Daya, Saumlaki, Aru, Morotai, Sota, Boven Digoel, Peg. Bintang, Keerom, Skow, Supiori, dan Raja Ampat.

Dari jumlah perbatasan BNPP tersebut, pelaksanaan operasional dan pengawasan karantina ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan pada tahun 2017 di perbatasan hanya dapat dilakukan di 29 lokasi, yaitu Sabang, Simeuleu, Rokan Hilir, Bengkalis, Indragiri Hilir, Dumai, Natuna, Anambas, Batam, Bintan, Karimun, Aruk, Jagoi Babang, Nanga Badau, Entikong, Nunukan, Sebatik, Sangihe, Talaud, Atambua, Saumlaki, Motomasin, Mota’ain, Kupang, Wini, Morotai, Biak, Sota, Skow. Hal ini dikarenakan untuk wilayah perbatasan yang lainnya, BKIPM belum memiliki sarana-prasarana operasional. Selain itu, juga dilihat dari frekuensi lalulintas perikanan di wilayah tersebut.

Tabel 3.35. Capaian Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan

SS - 6 Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan SDKP yang Profesional dan Partisipatif

IKU - 15 Tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan (%)

Realisasi 2016

2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019


103.29 74 75,95 102.64 -26,47 87,00 87,30

Target indikator tingkat keberhasilan pengawasan di wilayah perbatasan pada tahun 2017 adalah sebesar 74%. Untuk menghitung capaian indikator ini, telah ditetapkan sebanyak 16 wilayah perbatasan pada tahun 2017, yaitu Sebatik, Nunukan, Aruk, Sota, Talaud, Morotai, Bengkalis, Dumai, Batam, Natuna, Motoain, Motomasin, Wini, Saumlaki, Simelue, dan Skow.

Rumus perhitungan indikator Tingkat Keberhasilan Pengawasan Di Wilayah Perbatasan dari rata-rata nilai kualitas pengawasan. Pada tahun 2017,

III-63


telah dilakukan verfikasi tingkat keberhasilan pengawasan di 13 lokasi titik perbatasan. Titik perbatasan tersebut adalah Sebatik, Nunukan, Aruk-Entikong, Sota, Talaud, Morotai, Bengkalis, Dumai, Motain, Motamasin, Wini, Saumlaki, Simelue-Aceh.

Hasil verifikasi keberhasilan wilayah perbatasan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.36. Penilaian Pengawasan Sistem Perkarantinaan Mutu KHP

No Lokasi Pengawasan (%)

Nilai Domas Dokel Ekspor Impor Koord Monev JPT/TT

1 Sebatik 90 90 70 - 80 80 11,76 70,29 2 Nunukan 90 90 40 - 80 80 50 71,67 3 Aruk - - - - 90 80 33,3 67,77 4 Sota - - 78 80 85 80 25 69,60 5 Talaud 90 90 - - 90 60 20 70,00 6 Morotai - 88 - - 80 83 30 70,25 7 Bengkalis 80 70 80 - 80 60 62,5 72,08 8 Dumai 90 70 60 - 80 85 22,2 67,87 9 Motoain - 80 90 - 70 70 40 70,00 10 Motamasin - 80 - - 70 70 40 65,00 11 Wini - 80 - - 70 70 40 65,00 12 Saumlaki - 80 - - 80 80 70 77,50 13 Tj Balai Karimun 90 80 80 - 90 80 33.3 75.56 14 Simeleu - 90 - - 80 50 100 80 15 Skow - - - 80 80 80 70 77.5

Tabel 3.37. Pemenuhan Fasilitas Pelayanan di Wilayah Perbatasan

No Lokasi Fasilitas

Pelayanan (%) Nilai No Lokasi Fasilitas

Pelayanan (%) Nilai Sarpras SDM Sarpras SDM

1 Sebatik 90 75 82,5 8 Dumai 80 60 70 2 Nunukan 85 70 77,5 9 Motoain 85 85 85 3 Aruk 78 80 79 10 Motamasin 75 75 75 4 Sota 90 85 87,5 11 Wini 85 75 80 5 Talaud 80 80 80 12 Saumlaki 85 80 82,5

6 Morotai 88 75 81,5 13 Tj Balai Karimun 90 75 82.5

7 Bengkalis 78 80 79 14 Simeleu 84 90 87 15 Skow 85 75 80

Sampai dengan Desember 2017, telah dilakukan evaluasi exit entry point

perbatasan sebanyak 15 Lokasi perbatasan yaitu Sebatik, Nunukan, Aru- Entikong, Sota Merauke,Talaud, Morotai, Bengkalis, Dumai, Motain,Motomasin, Wini, Saumlaki, Simeleu–Aceh, Sota-Merauke, Tanjung Balai Karimun dan Skow Jayapura dengan rata-rata hasil pengawasan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebesar 75.95%

Di dalam pelaksanaanya, terdapat permasalahan, yaitu:

III-64


a. Masih terdapat komoditas yang bersinggungan dalam perijinan impor antara BPOM dan Karantina Ikan sehingga perlu dilakukan penyederhanaan ketentuan impor;

b. Terbatasnya penyediaan tempat untuk fasilitas pemeriksaan karantina PLBN (pos lintas batas negara), khususnya sarana pemeriksaan fisik dan laboratorium;

c. Kebutuhan SDM di PLBN; d. Beberapa lokasi PLBN belum masuk dalam peraturan Men KP tentang

Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPIK.

Tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan–permasalahan di atas adalah berkoordinasi dengan BNPP untuk fasilitasi penyediaan ruang pemeriksaan karantina ,penyediaan alat laboratorium pengujian, akan dilakukan analisa beban kerja di PLBN, rotasi pegawai lingkup BKIPM memasukkan wilayah perbatasan tertentu ke dalam revisi Kepmen KP Nomor 64/MEN/2015 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media pembawa HPIK.

D. LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE Sasaran Strategis (SS – 7) : Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas. 16. IKU – 16 : Indeks Kompetensi dan Integritas

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis ini adalah Indeks Kompetensi dan Integritas. Tingkat kompetensi SDM KKP merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Integritas merupakan suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip, dan digunakan untuk menggambarkan kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Nilai Indeks Kompetensi dan Integritas diperoleh dari rata-rata nilai 4 (empat) variabel pembentuk, yaitu (1) Persentase nilai kompetensi dan integritas (diperoleh dari hasil uji asesment pegawai) dibanding standar (sesuai Kepmen No. 3A tahun 2014); (2) Persentase pencapaian output Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); (3) Persentase tingkat kehadiran pegawai, dari data finger print absen yang terintegrasi dengan Sekretariat Jenderal, dan (4) Persentase kepatuhan ASN dalam penyerahan LHKASN/LHKPN. Penilaian Indeks kompetensi dan integritas dilakukan terhadap ASN yang mengikuti asesment untuk pengisian Jabatan pimpinan tinggi utama, madya dan pratama KKP.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien. Sedangkan

III-65


integritas adalah keselarasan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan hati nurani (PermenKP nomor 31 Tahun 2016 tentang pembangunan integritas di lingkungan KKP).

Indikator ini merupakan agregat dari 4 variabel yaitu: (1). Hasil penilaian kompetensi/asesmen dari Asesor dengan jenis standar kompetensi dan standar jabatan yang dipersyaratkan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3A/KEPMEN-SJ/2014 (2). Persentase capaian output pegawai pada SKP (3). Persentase tingkat kehadiran pegawai (4). Persentase tingkat kepatuhan LHKASN/LHKPN.

Tingkat kompetensi SDM KKP diukur dari kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif dan efisien.

Tabel 3.38. Capaian Indikator Indeks Kompetensi dan Integritas KKP

SS - 7 Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas

IKU - 16 Indeks Kompetensi dan Integritas KKP (%)

Realisasi 2016

2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019


84,85 80,00 87,17 108,96 8,96 94 92,73

Realisasi tahun 2017 sebesar 87,17% (capaian 108,96% dari target),

dengan nilai per aspek sebagaimana tabel berikut.

Gambar 3.17. Capaian Indeks Kompetensi dan Integritas KKP per aspek tahun 2017

97.7290.24 84.11

76.62

Presensi SKP Assessment LHKPN

III-66


Nilai capaian masing-masing aspek diambil dari metode sampling kepada 659 pegawai yang mengikuti Assassment di tahun 2017. Beberapa upaya atas dukungan faktor-faktor dimaksud yaitu; 1) Uji Asesment untuk Eselon II, III, IV dan JFT/JFU, 2) Perbaikan sistem presensi melalui aplikasi SiKepo, 3) Penambahan titik lokasi mesin presensi dari jumlah 10 Fingerprint menjadi 15 yang telah terpasang di GMB I sampai GMB IV, 4) Telah terintegrasinya system fingerprint antar unit kerja eselon I terpusat di Biro Kepegawaian, 5) Telah dilakukan saresahan etika Birokrasi bagi Pejabat eselon I dan II KKP, 6) Penerapan “no SKP no Tukin” surat edaran Sekretaris Jenderal No. 721/SJ/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 tentang Pembayaran Tukin Secara Bulanan di Lingkungan KKP.

Capaian tahun 2017 yang sebesar 108,96% dengan realisasi indeks 87.17 masih dibawah capaian tahun 2016 yang sebesar 110,19% dengan realisasi indeks 84.85, karena untuk tahun ini target 80 lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya 77. Hal ini menunjukkan sudah berkurangnya gap kompetensi pada struktur pegawai di level bawah, maka masih perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi dengan sosialisasi peraturan-peraturan kepegawaian serta pelatihan terfokus pada aspek-aspek yang masih rendah. Sementara jika dibandingkan antara realisasi 2017 dengan target tahun 2019, sudah tercapai 92,73%.

Sasaran Strategis (SS – 8): Tersedianya manajemen pengetahuan (MP) yang handal dan mudah diakses

17. IKU – 17 : persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen

pengetahuan (MP) yang terstandar Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis ini adalah persentase

unit kerja yang menerapkan sistem MP yang terstandar. Sistem MP didefinisikan sebagai aktivitas-ktifvitas mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan utamanya kebijakan-kebijakan inovasi untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari untuk memberikan layanan kepada masyarakat pengguna, untuk menuju organisasi yang modern dan efisien.

Untuk mengukur kadar pelaksanaan MP di KKP yakni dengan Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem MP yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 1 dan 2 yang tergabung dan mendistribusikan informasinya dalam sistem informasi manajemen pengetahuan terpilih dibandingkan dengan seluruh unit kerja di KKP.

Pada tahun 2016 unit kerja yang menerapkan sistem MP yang terstandar terealisasi 60,92%, realisasi tahun 2015 mencapai 46,88%. Untuk realisasi tahun 2017 sebesar 60,76% dari target 65,00% atau tercapai 93,48% atau belum mencapai target yang ditetapkan.

III-67


Tabel 3.39. Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

SS - 8 Tersedianya Manajemen Pengetahuan (MP) yang Handal dan Mudah Diakses

IKU - 17 Persentase Unit Kerja yang menerapkan sistem MP yang terstandar (%)

Realisasi 2016

2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019


60,92 65,00 60,76 93,48 91,46 100 60,76

Persentase rata-rata dari realisasi aspek ketergabungan dan aspek

keaktifan pada setiap Eselon I lingkup KKP adalah sebagai berikut:

Beberapa upaya yang telah dilakukan antara lain dengan sosialisasi kepada unit kerja pengguna, pemberian contoh-contoh informasi yang dapat di-sharing, meningkatkan partisipasi user yang sudah tergabung. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian IKU penerapan Manajemen Pengetahuan antara lain:

a. Pengumpulan data user (email) dari masing-masing unit Eselon I dan II untuk pembuatan user aplikasi manajemen pengetahuan.

b. Optimalisasi penggunaan aplikasi manajemen pengetahun melalui : � Penyimpanan dokumen secara online � Polling dan penyampaian penghargaan � Sirkulasi Undangan secara online � Data umum pegawai berdasarkan struktur organisasi � Jadwal dan hasil kegiatan � Disposisi � Percakapan dan komunikasi

Sasaran Strategis (SS – 9) : Terwujudnya birokrasi KKP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima. 18. IKU – 18 : Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi KKP

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek: (a) kelembagaan atau organisasi; (b) ketatalaksanaan atau business process; dan (c) sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan

III-68


tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Indikator kinerja Utama pada sasaran strategis ini adalah Nilai Kinerja RB (Reformasi Birokrasi) KKP.

Nilai kinerja RB KKP diperoleh dari indeks RB hasil penilaian Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN & RB) terhadap 8 (delapan) Area Perubahan RB, yaitu: (1). manajemen perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur; birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi; (2). peraturan perundang-undangan; regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (3). organisasi; yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing); (4). tata laksana; sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prisip-prinsip good governance; (5). sdm aparatur; sdm aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera; (6). akuntabilitas; meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7). pengawasan; meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (8). pelayanan publik; pelayanan prima yang sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian Kemen. PAN dan RB pelaksanaan RB di KKP pada tahun 2015 nilai sebesar 70,51 kemudian pada tahun 2016 nilai meningkat mencapai 78,74 (BB). Pelaksanaan RB selama tahun 2017 lingkup KKP nilainya ditargetkan sebesar 80,00, direncanakan nilai RB baru akan ditetapkan sekitar bulan Maret 2018 sehingga nilai RB di KKP tahun 2017 untuk sementara mencantumkan nilai RB KKP di tahun 2016.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam mendukung indikator nilai kinerja reformasi birokrasi sesuai per area antara lain:

a. Manajemen Perubahan � Tim RB KKP telah dibentuk sesuai kebutuhan organisasi � Tim RB telah melakukan monev Rencana Kerja Roadmap RB KKP

2015-2019, dan telah ditindaklanjuti dengan revisi/penyempurnaan Rencana Aksi Road Map tahun 2017

� Road Map RB KKP 2015-2019 telah disusun dan diformalkan dan telah mencakup 8 Area Perubahan dan Quickwin

� Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim Asessor PMPRB � Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dengan melakukan reviu terhadap seluruh kertas kerja PMPRB Eselon I

� Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan

� Sudah terdapat penetapan Agent of Change secara formal sesuai ukuran organisasi tertuang dalam Kepmen KP No 11/Kepmen-KP/2016 tentang Penetapan Komite Integritas yang beranggotakan para pejabat eselon I dan II. Tunas integritas di KKP telah terbentuk sebanyak 196 orang (Pusat dan daerah) yang seluruhnya telah memperoleh pelatihan dari KPK

b. Peraturan Perundang-undangan

III-69


� Telah dilakukan revisi atas peraturan yang tidak sinkron sehingga terbit 7 Permen KP terkait perizinan dan investasi (No. 56 Tahun 2016, No. 71 Tahun 2016, No. 72 Tahun 2016, No. 73 Tahun 2016, dan No. 74 Tahun 2016), serta 75 tahun 2017, No 08 Tahun 2017

� Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang mensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf Koordinasi

� Telah dilakukan evaluasi sistem pengendalian penyusuanan per-UU-an serta evaluasi Proleg Tahun 2016 dan Tahun 2017.

c. Penguatan Kelembagaan � Telah dilakukan evaluasi terhadap:

- ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi - jenjang organisasi - kemungkinan duplikasi fungsi dan juga duplikasi Tugas dan

Fungsi antar Kementerian - kemungkinan adanya satuan organisasi yang berbeda tujuan

namun ditempatkan dalam satu kelompok - kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan

dihasilkan melalui Pemetaan struktur organisasi, tugas dan wewenang pelaksanaan mandat Peraturan perUndangan-Undangan dengan potret kondisi organisasi saat ini

- kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan

- kemampuan struktur organisasi dengan potret kondisi organisasi saat ini

� Hasil evaluasi yang tertuang dalam Laporan Evaluasi Organisasi KKP 2016, Naskah akademik telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Permen KP 06/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP sebagai pengganti PER.23/MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

� Telah dilakukan Pemetaan struktur organisasi sesuai tugas dan wewenang pelaksanaan mandat Peraturan perUndangan-Undangan potret kondisi organisasi saat ini

d. Penguatan Tata Laksana � Seluruh peta proses bisnis KKP dan Unit Eselon I telah dijabarkan

dalam SOP � Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis

dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya ditindaklanjuti. � Telah terdapat rencana pengembangan e-gov di KKP � Sistem One Data KKP, a.l. sudah dilakukan migrasi seluruh aplikasi e-

gov ke dalam data center KKP � Telah diimplementasikan e-Gov untuk peningkatan pelayanan

masyarakat yg terintegrasi dalam website KKP

III-70


� Telah diimplementasikan Aplikasi perijinan, sertifikasi dan transaksional online yang terintegrasi dengan website KKP

� Terdapat kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi public � Seluruh informasi publik dapat diakses melalui Website www.kkp.go.id

maupun media cetak/majalah lingkup KKP, serta website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

� Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala (semesteran).

e. SDM Aparatur � Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada

seluruh jabatan lingkup KKP � Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit

kerja � Terdapat dokumen proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun (2014-2019) � Formasi jabatan telah dihitung dan diformalkan pada seluruh unit

organisasi � Persyaratan administrasi dan kompetensi telah diinformasikan secara

jelas dan terbuka luas tidak diskriminatif dalam Pengumuman Pengadaan CPNS KKP Tahun 2017 melalui website

� Proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan dapat dipertanggungjawabkan dan hasil seleksi dapat diakses publik

� Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai dan rencana pengembangan kompetensi

� Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai KKP dan Monitoring dan evaluasinya berbasis kompetensi telah dilakukan

� Pengisian jabatan pimpinan tinggi lingkup KKP telah dilakukan melalui promosi terbuka secara nasional dan dilaksanaan dengan cara kompetitif dan penilaian dilakukan secara obyektif oleh Tim Pansel independen serta diumumkan secara online setiap tahapan seleksi

� Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai KKP melalui aplikasi online e-Pegawai khususnya Sasaran Kinerja Pegawai (e-SKP)

� Ukuran kinerja individu seluruh pegawai telah sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya dan pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan dalam bentuk pengisian e-SKP, sekaligus sebagai dasar pencairan Tunjangan kinerja bulanan dan pengembangan karir individu.

� Terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai lingkup KKP dan telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi dan dilakukan Monev pelaksanaannya berkala untuk pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasi (Pusat dan daerah)

� Terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan

III-71


� Terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan setiap pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian, misalnya untuk memantau proses kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengembangan diklat pegawai, dll.

f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja � Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan

Renstra dan pada saat penyusunan Penetapan Kinerja � Telah dilakukan pengukuran kapasitas SDM yang menangani

akuntabilitas kinerja melalui Bimtek/Sosialisasi/FGD/Pelatihan SAKIP/BSC, peningkatan kapasitas SDM seluruhnya dilaksanakan di unit kerja (mandiri)

� Pedoman Pengukuran Kinerja / Manual IKU masing-masing Eselon I dan KKP

� Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi dan terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh unit kerja

� Pemutakhiran data kinerja atas pelaksanaan Rencana Aksi Penetapan Kinerja dilakukan setiap bulan, input capaian IKU dalam sistem aplikasi di set up triwulan/sesuai periode waktu yang ditetapkan, namun pengumpulan data kinerjanya tetap bulanan

g. Pengawasan Intern � terdapat kebijakan dan telah dilakukan public campaign penanganan

gratifikasi untuk diimplementasika, dan pelaksanaannnya telah dilakukan evaluasi yang hasilnya telah ditindaklanjuti

� Telah terdapat peraturan tentang SPIP dilanjutkan dengan 1). penilaian risiko atas organisasi; 2).pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi yang diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dan 3). pemantauan pengendalian intern

� Telah disusun dan diimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti, telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat yang hasilnya telah ditindaklanjuti.

� Telah terdapat Whistle Blowing System, telah disosialisasikan, dan telah diimplementasikan

� Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System dan hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

� Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan yaitu telah dilakukan: sosialisasi, diimplementasikan, evaluasi yang hasilnya telah ditindaklanjuti

� Telah dilakukan pencanangan zona integritas yaitu telah dilakukan: ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas, pembangunan zona integritas, evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan.

III-72


� Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai “menuju WBK/WBBM”

� Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan dengan anggaran yang memadai yang difokuskan pada client dan audit berbasis risiko.

h. Pelayanan Publik � Terdapat kebijakan standar pelayanan yang telah dilakukan:

dimaklumatkan, dilengkapi SOP, reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, reviu dan perbaikan atas SOP, sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima).

� Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media � Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana

layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

� Seluruh pelayanan core bisnis KKP (30 jenis layanan) telah dilakukan terpadu melalui PTSP di GMB IV Lt 1 KKP

� untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu terdapat inovasi pelayanan, media pengaduan pelayanan, SOP pengaduan pelayanan, unit yang mengelola pengaduan pelayanan, tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan, evaluasi atas penanganan keluhan / masukan

� telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang hasilnya bisa diakses secara terbuka, tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

� Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan

Sasaran Strategis (SS – 10): Terkelolanya Anggaran Pembangunan Secara Efisien dan Akuntabel.

Terdapat tiga Indikator Kinerja Utama untuk sasaran strategis ini, yakni sebagai berikut:

19. IKU – 19 : Nilai Kinerja Anggaran KKP

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yg dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Nilai ini diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu.

Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L melalui pengukuran Aspek:

III-73


a. Penyerapan Anggaran (P), dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker.

b. Konsistensi (K) antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan.

c. Pencapaian Keluaran (PK), dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran.

d. Tingkat efisiensi (NE), dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran. Target Nilai Kinerja anggaran KKP tahun 2017 adalah sebesar 83 (baik)

dengan capaian nilai kinerja anggaran KKP tahun 2017 sebesar 86,71 atau tercapai 104,47% berdasarkan OM SMART per tanggal 19 Februari 2018, jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2016 yang besarnya 84,15 terjadi kenaikan sebesar yaitu 3,04%, kemudian dibandingkan dengan target 2019 sebesar 94,00 capaian tahun 2017 sudah mencapai 92,24%.

Tabel 3.40. Nilai Kinerja Anggaran KKP

SS - 10 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel.

IKU - 19 Nilai Kinerja Anggaran

Realisasi 2016 2017 Kenaikan

2016-2017 (%)

2019


84,15 86,71*) 86,71*) 104,47 2,83 94 92,24

*). Data SMART tanggal 19 Februari 2018

Perbadingan per aspek nilai kinerja anggaran KKP dari tahun 2015 – 2017 seperti pada gambar berikut.

III-74


Gambar 3.18. Perbandingan Nilai Kinerja Anggaran KKP Tahun 2015 - 2017

20. IKU – 20 : Level Maturitas SPIP Level Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) KKP

adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan KKP, IKU ini merupakan IKU baru yang tidak ada pada tahun 2016.

Maturitas disusun dalam rangka peningkatan pemahaman dan internalisasi terkait pengendalian rutin, pengendalian berkala dan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, seluruh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Satuan Kerja beserta seluruh pegawai wajib menyelenggarakan SPIP secara efektif di lingkungan kerjanya masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan menerapkan unsur-unsur :

� Lingkungan Pengendalian (Control Environment) � Penilaian Risiko (Risk Assessment) � Kegiatan Pengendalian (Control Activities) � Informasi dan komunikasi (Information dan Communication) � Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring) � Pemantauan rutin, berkala dan berbasis Manajemen Risiko.

Target Level Maturitas SPIP di Lingkungan KKP pada Tahun 2017 adalah

pada level 2 dimana hasil penilaian dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil penilaian yang telah dilakukan oleh BPKP terhadap implementasi SPI di lingkungan KKP sejak akhir 2016 - Maret 2017 menyatakan bahwa Level Maturitas SPIP di lingkungan KKP berada pada Level 3 atau terdefinisi, hal ini berarti bahwa target yang ditetapkan telah terlampaui.

Pencapaian level 3 atau terdefinisi atas tingkat implementasi SPI di lingkungan KKP berarti bahwa KKP telah melaksanakan praktik pengendalian

61.07

46.86

59.52

87.26

20.00

84.15

66.87 54.78 53.41

95.76

20.00

86.71

Penyerapan Konsitensi atasRPD awal

Konsitensi atasRPD revisi

PencapaanKeluaran

Efisiensi Nilai Kinerja

Nila

i Kin

erja

Thn 2016 Thn 2017

III-75


intern dan terdokumentasi dengan baik, namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Per Desember 2016, terdapat 3 K/L (diluar KKP) dan 6 Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota yang telah mencapai level 3 dan tidak ada yang melebihi level 3. Per Maret 2017 ini KKP telah masuk didalamnya, dan ini menunjukkan bahwa KKP telah cukup baik implementasi SPI-nya, namun demikian seperti karakteristik level 3, disebutkan bahwa evaluasi atas pengendalian intern masih lemah dalam hal dokumentasinya.

Tabel 3.41. Level Maturitas Level Tingkat Rentang Nilai Karakteristik SPIP

0 Belum Ada 0 < skor <1,0 K/L/Pemda sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern

1 Rintisan 1,0 ≤ skor < 2,0 Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi.

2 Berkembang 2,0 ≤ skor < 3,0 K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

3 Terdefinisi 3,0 ≤ skor < 4,0 K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

4 Terkelola dan Terukur

4,0 ≤ skor < 4,5 K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi.

5 Optimum 4,5 ≤ skor ≤ 5 K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

III-76


Tabel 3.42. Level Maturitas SPIP

SS - 10 Terkelolanya anggaran pembangunan secara efisien dan akuntabel

IKU - 20 Level Maturitas SPIP

Realisasi 2016

2017 Kenaikan 2016-2017

(%)

2019


- 2 3 150 - - -

21. IKU – 21 : Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Opini BPK-RI atas laporan keuangan adalah merupakan pernyataan

profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan. Hasil evaluasi BPK-RI atas laporan keuangan KKP tahun 2017 atas hasil evaluasi terhadap laporan keuangan KKP tahun 2016 adalah Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer).

Tabel 3.43. Opini atas Laporan Keuangan KKP

SS - 10 Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel

IKU – 21 Opini atas Laporan Keuangan KKP

2016 2017 (%)Kenaikan

2016-2017

2019

Target Realisasi % Target % Capaian 2017-2019

WTP WTP (5) TMP (disclaimer) 20 - WTP -

Penyebab terjadinya disclaimer dalam pengadaan bantuan kapal

perikanan tahun 2016 adalah proses administrasi, Berita Acara Serah Terima (BAST) kapal yang belum lengkap dan pencatatan keuangan yang belum akuntabel. Saat ini telah dilakukan upaya tindak lanjut untuk penyelesaiannya bersama tim dari Inspektorat Jenderal KKP dan BPK RI serta task force yang dibentuk Kementerian Keuangan.

Hal lain yang tidak diyakini kewajarannya adalah dokumen kepemilikan tanah di Jawa Timur seluar 469.970 m2 atas Perjanjian Ruislag No 51 Tahun 1998 Departemen Pertanian yang diputuskan BANI pada tahun 2009 harus ditindaklanjuti Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perjanjian ini tidak termasuk yang diserahkan oleh Departemen Pertanian sehingga hak untuk menerima pertukaran belum dapat dilaksanakan dan masih dalam tahap konfirmasi ke BPN tentang dokumen tanah. Terhadap permasalahan tersebut, KKP akan melakukan pertemuan dengan Ditjen Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan untuk mencari win-win solution.

III-77


Pengadaan tanah PPN Pelabuhan Ratu dari Pertamina yang disepakati dibayar bertahap pada tahun 2014 dinilai berlarut. Bukti kepemilikan atas tanah yang telah dibayar sebagian, belum dikuasai. Terhadap permasalahan tersebut, KKP telah melakukan pembahasan dengan Pertamina dan menyetujui untuk dilakukan penyetoran/pengembalian ke kas negara.

3.3. Kinerja Anggaran

APBN KKP tahun 2015 sampai 2017 digunakan untuk membiayai program

dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap eselon I lingkup KKP, baik yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat, Kantor Daerah (UPT), Dinas KP Provinsi (Dekonsentrasi), maupan Dinas KP Kabupaten (Tugas Pembantuan). Alokasi anggaran tahun 2017 digunakan untuk pembiayaan rutin (belanja pegawai dan operasional perkantoran) sebesar 25%, kegiatan pendukung 20%, belanja untuk stakeholder langsung dan tidak langsung (kegiatan prioritas) sebesar 55%. Perkembangan pagu dan realisasi KKP sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.44. Pagu dan Realisasi Anggaran KKP Tahun 2015 - 2017

Kinerja Tahun

2015 2016 2017 Pagu Awal (Rp) 6.726.015.251.000 13.801.192.731.000 9.299.605.431.000 Pagu APBNP (Rp) 10.667.773.520.000 10.614.735.547.000 9.138.308.737,000 Realisasi (Rp) 9.276.348.654 6.482.382.769.886 6.111.447.049.060 % Realisasi 86,96 61,07 66,88

Pada tahun 2017 KKP menindaklanjuti Intruksi Presiden No. 4 Tahun 2017

tanggal 22 Juni 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, dimana terdapat perubahan pagu alokasi anggaran berupa efisiensi belanja barang sebesar Rp 352 miliar. Selanjutnya terdapat APBN perubahan pada tahun 2017 dimana terjadi penurunan pagu penggunaan PNBP sebesar Rp 8 miliar, penambahan pagu hibah sebesar Rp 0,5 miliar serta penambahan belanja pegawai untuk penyuluh perikanan dan pengawas mutu sebesar Rp 198,3 miliar. Dengan demikian pagu akhir setelah APBNP KKP tahun 2017 adalah sebesar Rp 9.138.

Apabila dilihat dari realisasi anggaran tahun 2017, yang hanya mencapai 66,88% maka terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3,027 triliun. Sisa anggaran tersebut sebagian besar adalah karena adanya:

a. Partial Canceletion yang bersumber dari alokasi PHLN sesuai surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor B.141/MEN-KP/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Pelaksanaan Project COREMAP-CTI dan CCDP-IFAd, hasil Trilateral Meeting PHLN KKP tanggal 19 Mei 2017 serta telah ditandatanganinya Amandemen and

III-78


Restated Loan Agreement of COREMAP-CTI pada 19 Juni 2017 dimana Executing Agency kegiatan tersebut semula di KKP berpindah ke LIPI, dan surat an. Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri Keuangan (up. Direktur Jenderal Anggaran) Nomor B. 1274/SJ/RC.420/II2017 tanggal 15 November 2017 tentang Usulan Penyesuaian Pagu Anggaran PHLN KKP Tahun 2017 semula Rp. 536,2 miliar menjadi Rp. 39,24 miliar. Partial canceletion PHLN dimaksud dilakukan pada satker COREMAP-CTI dan CCDP IFAD.

b. Beberapa kegiatan pada 5 unit kerja Eselon I (DJPT, DJPB, DJ PRL, DJPDS dan BRSDMKP) sebesar Rp. 488,42 miliar yang merupakan kegiatan yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, kegiatan putus kontrak, dan kegiatan yang tidak dapat dibayarkan pada tahun 2017 (gagal bayar).

Dalam rangka peningkatan kualitas belanja di KKP dilakukan retreat secara rutin untuk refocusing/penajaman kegiatan prioritas dan refining anggaran sebagai self blocking. Self blocking dilakukan melalui efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat di luar kantor, pengurangan kegiatan pendukung yang tidak perlu, pengurangan honorarium tim dan kegiatan, penundaan kegiatan yang tidak mendesak atau dapat ditunda pada tahun berikutnya, pembatalan kegiatan yang dapat dibiayai melalui dana CSR atau dapat dikoordinasikan dengan instansi/K/L terkait lain, dan efisiensi harga satuan.

Realisasi anggaran terhadap pagu APBNP dan pagu self blocking per unit

kerja Eselon I sebagai berikut:

Tabel 3.45. Relisasi Anggaran KKP per Unit Eselon I Tahun 2017

Unit Kerja DIPA Awal (Rp)

Pagu APBN-P (Rp)

Pagu Tanpa PHLN (Rp)

Pagu Setelah Self Blocking (Rp) Realisasi (Rp)

% Realisasi

thdp APBNP

thdp Pasca

SB SETJEN 547.788.952 474.145.854.000 474.145.854.000 456.660.717.000 411.776.887.098 86,85 90,17 ITJEN 78.855.369 79.498.467.000 79.498.467.000 66.602.118.000 63.920.290.570 80,40 95,97

DJ PT 2.024.271.696 1.830.419.573.000 1.779.089.573.000 1.736.053.438.000 1.279.303.835.346 69,89 73,69 DJ PB 1.088.284.446 1.166.435.446.000 1.166.435.446.000 1.164.382.079.000 963.825.388.856 82,63 82,78

DJ PSDKP 855.375.357 855.375.357.000 855.375.357.000 593.647.473.000 564.181.406.766 65,96 95,04 DJ PDS 1.323.323.937 1.098.823.937.000 1.098.823.937.000 943.194.169.000 645.857.212.246 58,78 68,48

DJ PRL *) 1.006.994.473 1.023.197.473.000 538.327.473.000 1.022.747.473.000 443.990.124.178 43,39 43,41 BRSDM KP 1.853.510.951 2.037.040.194.000 2.037.040.194.000 1.550.151.128.000 1.184.140.295.974 58,13 76,39 BKIPM 521.200.250 573.230.954.000 573.230.954.000 573.230.954.000 554.451.608.026 96,72 96,72

JUMLAH 9.299.605.431 9.138.167.255.000 8.601.967.255.000 8.106.669.549.000 6.111.447.049.060 66,88 75,39

*) Realisasi bila dihitung tanpa PHLN menjadi 82,48 % Total KKP, realisasi tanpa PHLN adalah : 71,05 %

III-79


Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran diantaranya: Proses pengadaan barang dan jasa masih terjadi banyaknya gagal lelang sehingga menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan kontrak

a. Proses revisi DIPA untuk Satker yang mengalami cut off dan penggabungan organisasi akibat adanya penataan organisasi memerlukan waktu yang cukup lama.

b. Pengusulan kembali produk yang telah ada atau produk baru untuk masuk dalam e-catalog LKPP yang membutuhkan waktu;

c. Adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang disebabkan oleh kendala teknis di lapangan, seperti banjir, cuaca buruk, kesulitan tenaga kerja, dll;

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka percepatan realisasi anggaran

diantaranya dengan terbitnya Surat Edaran Sekretaris Jenderal KKP No. B.1171/SJ/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Langkah-Langkah Penyelesaian Pelaksanaan Anggaran Belanja KKP pada Akhir TA.2017 yang berisi :

a. Mempedomani Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir TA.2017;

b. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan prioritas/reguler, penyerapan anggaran dan capaian kinerjanya;

c. Melakukan identifikasi kebutuhan belanja gaji dan tunjangan lainnya guna menghindari adanya pagu minus;

d. Apabila terjadi pagu minus, segera melakukan revisi DIPA dengan berpedoman pada SE Sekjen KKP Nomor B.193/SJ/RC.420/II/2017 tentang Prosedur Usulan Revisi Anggaran di Lingkungan KKP TA.2017;

e. Meningkatkan ketertiban penyampaian data kontrak; f. Meminta surat kesanggupan dari penyedia barang/jasa untuk

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu; g. Meminta Letter of Credit (L/C) sebagai bukti pemesanan barang/jasa dari

luar negeri; h. Melakukan penyelesaian tagihan tepat waktu; i. Memastikan seluruh pekerjaan dibayarkan sesuai dengan % penyelesaian

fisiknya; j. Memastikan seluruh tunggakan pembayaran kegiatan tahun 2016 dapat

dibayarkan; k. Apabila dalam proses pembayaran terdapat kendala, agar melakukan

koordinasi dan konsultasi dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN mitra kerjanya;

l. Untuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.05/2015 tentang

III-80


Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan s.d akhir Tahun Anggaran;

m. Melakukan identifikasi kegiatan yang belum dapat diselesaikan 100% atau tidak dilaksanakan pekerjaan fisiknya pada tahun 2017 agar dapat dialokasikan anggarannya pada tahun 2018;

n. Memastikan seluruh kegiatan yang akan dilanjutkan pekerjaannya tahun 2018 telah mendapatkan persetujuan kontrak tahun jamak dan akan dialokasikan anggaran pada tahun 2018;

o. Melakukan pengendalian terhadap penyelesaian barang yang diserahkan kepada masyarakat atau Bantuan Pemerintah (BP) telah sesuai ketentuan dan dilengkapi dengan BAST;

p. Memastikan seluruh administrasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran belanja telah sesuai ketentuan;

q. Seluruh bagian monev Eselon I lingkup KKP dan Itjen turut melakukan pendampingan secara aktif terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran pada unit kerja/mitranya masing-masi

BAB 4

PENUTUP


2017

IV-1


BAB IV. PENUTUP

Dalam melaksanakan 3 pilar misi pembangunan kelautan dan perikanan yakni kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan melalui berbagai kebijakan yang telah ditempuh serta program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tahun 2017, KKP telah menunjukkan capaian kinerja yang terukur meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum mencapai sesuai target.

Beberapa IKU yang belum dapat mencapai target, lebih disebabkan adanya kendala teknis dan pengaruh faktor alam, serta kondisi perekonomian global. Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Dalam rangka peningkatan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, informasi capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja akan menjadi bahan perbaikan di tahun berikutnya. Untuk itu, rencana aksi yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, melalui : a. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, melalui

(i) Meningkatkan pelibatan seluruh pimpinan secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, (ii) Melakukan asesmen dan pengembangan kompetensi pegawai secara menyeluruh, (iii) Menjadikan penilaian kinerja individu dan capaian kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja kepada seluruh pegawai, dan (iv) Meningkatkan proses bisnis kegiatan utama sesuai dengan tugas dan fungsi, yang dijabarkan ke dalam SOP yang disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi.

b. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, melalui (i) Meningkatkan efektivitas evaluasi terhadap implementasi kebijakan whistle blowing system dan penanganan benturan kepentingan secara berkala, dan (ii) Meningkatkan budaya integritas.

c. Peningkatan kualitas pelayanan publik, melalui (i) penyajian secara transparan tindak lanjut pengelolaan pengaduan pelayanan dari masyarakat, serta (ii) menerapkan teknologi informasi dalam pelayanan secara menyeluruh.

2. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018, melalui penajaman program dengan mengedepankan aspek keberpihakan dan pemerataan antar wilayah dalam kerangka Indonesia Centris. Program prioritas tahun 2018 dilakukan dalam rangka (a) peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan, (b) penataan ruang laut dan konservasi, (c) reformasi tata kelola perikanan tangkap, (d) pengembangan usaha perikanan budidaya ramah lingkungan, (e) peningkatan mutu dan pengembangan sistem rantai dingin, (f) perluasan

IV-2


akses pasar, promosi, investasi dan permodalan usaha, (f) penguatan kapasitas SDM, dan (g) inovasi iptek. Disamping itu, KKP akan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Untuk itu, KKP akan terus melakukan peningkatan kualitas belanja APBN untuk kepentingan stakeholders kelautan dan perikanan, melalui beberapa kegiatan prioritas yang akan dilakukan pada tahun 2018, seperti (a) pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau kecil dan Kawasan Perbatasan (SKPT) untuk menjadi sentra pertumbuhan ekonomi baru (b) pembangunan dan modernisasi beberapa Sentra Perikanan yang telah ada, (c) peningkatan tata kelola Bantuan Pemerintah, (d) penguatan kapasitas SDM dan inovasi teknologi, dan (e) sinergi dengan K/L terkait, BUMN Perikanan dan BUMN terkait lainnya, serta pihak perbankan.

Laporan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tahun 2017

laporan 2017 kinerja - kinerjaku.kkp.go.idkinerjaku.kkp.go.id/2018/dok/lkj/lkjkkp2017.pdf · tabel....

Documents