Penggusuran Dilakukan Jika Rusun Sudah AdaPosted by sak on March 21, 20161 Comment

Ilustrasi: Rusun Jatinegara

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan pihaknya tidak akan menggusur warga yang dianggap menduduki tanah negara apabila belum ada rumah susun (rusun) yang tersedia. Termasuk juga warga di kolong tol Wiyoto Wiyono, Penjaringan, Jakarta Utara.“Kami selalu sediakan rusun, kalau tidak ada rusun pasti tidak kami tertibkan dulu. Kalau kamu katakan, rusun itu tidak enak, ya itu relatif, kita bisa berdebat,” ujar Basuki di Balai Kota, Senin (21/3).Padahal di rusun, katanya, mereka yang tinggal hanya perlu membayar Rp 5.000 per hari untuk biaya perawatan rumah atau Rp 150.000 per bulan. Sebab apabila ada kerusakan, misalnya pintu, cat, jendela, dan lainnya dilakukan oleh Pemprov DKI.Selain itu, anak-anak yang sekolah selain mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga mendapat angkutan bus sekolah gratis untuk antar-jemput dari rusun. Warga juga mendapat tempat usaha sehingga bisa berdagang di rusun tersebut.“Kami kasih modal, kalau bayarnya bagus (modalnya) Rp 5 juta sampai rp 10 juta. Ada dokter juga tungguin di situ. 5.000 penghuni rusun ada satu dokter, satu bidan, satu perawat nerawat kamu. Kamu sudah kayak servis apartemen di Grand Indonesia tuh,” katanya.Seperti diketahui warga yang tinggal di kolong tol Wiyoto Wiyono, Penjaringan tidak bersedia ditertibkan dan direlokasi ke rusun. Mereka sempat melayangkan aksi protes kepada Pemprov DKI. Saat ini, penertiban di kawasan tersebut juga sudah dilakukan.

http://ahok.org/berita/news/penggusuran-dilakukan-jika-rusun-sudah-ada/

Alasan Basuki Ingin Pembayaran Rusun Harus Lewat BankPosted by sak on September 4, 20147 Comments

Ahok.Org – Sistem transaksi pembayaran sewa rumah susun melalui bank banyak manfaatnya. Dengan menggunakan kartu rusun itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap bisa mencegah praktik jual beli rusun.“Kalau ada oknum nakal, dia bisa saja bilang, ‘sudah, kasih saya saja dikit, enggak usah tagih’ sehingga itu jadi alasan enggak bayar kan. attau kalau ada yang nakal dia bilang unit rusunnya sudah lunas, dia bayar Rp 150 ribu per bulan, ternyata dia sewain RP 5 juta ke orang-orang,” ungkap Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatab, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2014).Alasan kedua, kata Ahok, untuk mencegah praktik jual beli rusun. Jika ada yang mencoba menyewakan kembali atau menjual unit rusunnya maka akan langsung terbaca dari transaksi perbankannya.Ahok juga ingin membuat kartu pembayaran rusun yang juga memuat nama dan foto penyewa. Dengan begitu, saat ada pemeriksaan atau sidak akan mudah terbaca jika ada penyewa yang tidak sepatutnya.“Nah dengan adanya sistem bank seperti ini, tidak ada lagi orang yang tidak bayar karena langsung dibayar,” ujarnya.“Jadi syaratnya Anda punya rumah susun, KTP harus beralamat rusun, dan kamu harus punya pembayaran sistem ini. Kita lagi kejar akhir tahun beres semua nih karena tahun depan Bank DKI sudah akan konsentrasi (membuat kartu autodebet) bagi PKL,” lanjut Ahok. 

Desain Rusun Tak Ada Parkir MobilPosted by sak on February 9, 20162 Comments

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan rumah susun (rusun) di Ibukota memang didesain tidak dilengkapi dengan parkir mobil. Sebab rusun memang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.“Kami kan memang rancang rusun nggak buat parkir mobil,” ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/2).Semula rusun diperuntukan bagi warga yang berpenghasilan maksimal Rp 2 juta, kemudian ditingkatkan menjadi Rp 5 juta. “Ini memang untuk masyarakat berpenghasilan dibawah Rp 5 juta,” katanya.Menurut Basuki, rusun yang ada sekarang memang diminati oleh menengah ke atas. Sebab rusun dibangun hingga 16 lantai dan dilengkapi dengan lift.“Justru kalau dizinkan parkir mobil itu yang menggoda. Kalau pakai lift orang yang menengah ke atas suka kan tinggal. Yang nggak pakai lift saja suka,” tuturnya.Basuki menegaskan lebih baik menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) di rusun, dibandingkan dengan parkir mobil. Dengan demikian bisa digunakan untuk tempat interaksi warga yang bermukim di rusun tersebut.“Saya juga nggak mau membangun rusun ada ruangan parkir mobil, rugi. Lebih baik bikin taman, buat anak-anak bemain atau buat pelatihan-pelatihan,” tandasnya. [Beritajakarta]-

Basuki Razia Penghuni Rusun BermobilGubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan merazia penghuni rumah susun (rusun) bermobil. Jika kedapatan, pihaknya akan mengusir penghuni rusun tersebut. Rusun hanya diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.“Kami akan usir, makanya dilakukan razia seperti ini supaya bisa ketahuan,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/2).Basuki mengatakan pihaknya sengaja tidak menyediakan lahan parkir di rusun. Tujuannya, agar pemilik mobil tidak betah tinggal di rusun. Menurutnya, jika rusun dilengkapi parkir mobil, berpotensi masyarakat kelas menengah menyogok oknum rusun.

“Kalau ada parkir mobil, kelas menangah tergoda untuk nyogok, nyewa. Nah dengan melakukan razia kami harapkan kelas menengah betul-betul nggak nyaman. Sama kayak apartemen di Jakarta, kalau nggak ada parkir mobil kan kurang laku. Nah sama konsepnya,” tandasnya.

Basuki: Kalau Lengkap Nggak Mungkin DiusirPosted by sak on November 17, 20156 Comments

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan pihaknya tidak akan mengusir warga dari rumah susun (rusun) tanpa alasan yang jelas. Pemprov DKI Jakarta hanya mengusir warga yang tidak mengikuti ketentuan untuk bisa tinggal di rusun.“Secara logika kalau dia bayar lancar, lengkap, nggak mungkin diusir. Ada kemungkinan dia nyewain ke orang,” ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/11).Basuki mengaku untuk mengajak warga pindah ke rusun, dirinya sudah kesulitan. Sehingga jika tidak ada alasan yang jelas, tidak mungkin dilakukan pengusiran. “Kami bangun rusun untuk masyarakat, masa kami mengusir dia. Kami setengah mati membantu masyarakat supaya punya KTP, punya bank sesuai alamat rusun, kalau dia udah lengkap mana mungkin kita usir,” ucapnya.Namun Basuki menegaskan, jika ada warga yang sengaja menyewakan rusun, maka tidak ada ampun. Karena untuk tinggal di rusun warga hanya dikenakan biaya sebesar Rp 150 ribu perbulan. Sementara jika disewakan uang yang diperoleh akan lebih banyak.“Itu pasti dalam razia, dia tidak ada di lokasi. Malah di lokasi, begitu kami periksa, dia nyewain ke orang itu minimal sebulan bisa Rp 750 ribu sampai Rp 2 juta. Jadi ambil untung disitu. Makanya begitu razia ketemu yang tinggalnya orang model kos ya kami usir,” tandas Basuki.Seperti diketahui, penghuni Rusun Muara Baru diusir paksa karena tidak bisa menunjukkan dokumen kepemilikan unit rusun kepada petugas. Penghuni yang bernama Nurhayati seorang nenek empat cucu, mengaku punya persyaratan lengkap dan rutin membayar tagihan Rusunawa. Tapi, satu persyaratan yang tak dimilikinya itu, Surat Perjanjian Sewa. 

Basuki Siapkan Konsep Pembangunan Rusun TerpaduPosted by sak on October 12, 20150 Comment

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku sudah menyiapkan konsep pembangunan rusun terpadu di sejumlah pasar tradisional di Ibukota.Dikatakan Basuki, konsep rusun terpadu disiapkan, untuk mengatasi keterbatasan lahan di Ibukota. Selain itu, juga menyediakan hunian murah bagi warga Jakarta.“Memang sudah kita rencanakan dan desain di atas pasar itu ada rusun terpadu. Pengalaman kita kalau pasar tradisional dibikin empat lantai, lantai tiga dan empat itu sepi karena orang naiknya malas,” ujar Basuki di Balai Kota, Senin (12/10).Dengan adanya rusun di atas pasar, sambung Ahok, juga bisa membuat pasar menjadi lebih ramai pengunjung. Hal ini mencontoh dari pembangunan apartemen terpadu oleh swasta. “Nah kalau kita bikin rusun di atasnya kayak mal atau superblock terus pakai lift  jadi lantai lima pun mau dagang masih bisa,” kataya.Ditambahkan Ahok, rusun terpadu ini juga bisa untuk menampung pedagang kaki lima (PKL) yang berada disekitar lokasi. Rencananya, pembangunan rusun terpadu ini akan dilakukan mulai 2016 mendatang.

Tiga Penjual Rusun Muara Baru DitangkapPosted by sak on September 11, 20150 Comment

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyebutkan telah menangkap tiga orang yang menjual rumah susun (rusun) Muara Baru, Jakarta Utara. Temuannya tersebut juga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.“Kita dan polisi sudah tangkap tiga orang yang jual rusun,” kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/9).Basuki menegaskan, tak segan-segan menindak penghuni yang menjual rusun. Agar bisa melacak rusun yang dijual, secara rutin akan dilakukan pemeriksaan. Karena setiap penghuni rusun diwajibkan memiliki KTP sesuai alamat rusun, serta rekening Bank DKI.Sementara terkait dengan air bersih, saat ini masih sedang dalam pengerjaan perbaikan. Warga juga sudah mengetahui adanya perbaikan air bersih di Rusun Muara Baru.  

Antisipasi Permainan Oknum, DKI Luncurkan Sistem Informasi Rusunawa (video)Posted by sak on December 8, 20151 Comment

Ahok – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI meluncurkan sistem informasi rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Sistem ini terintegrasi dengan laman jakarta.go.id.Dalam peluncurannya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap sistem ini dapat meminimalkan kemungkinan permainan yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil (PNS) DKI maupun penghuni.“Masyarakat selalu merasa unit rusun itu diperjualbelikan. Melalui sistem ini, kemungkinan oknum PNS bermain juga berkurang, kami kontrol bersama,” kata Basuki saat meluncurkan sistem tersebut, di Balai Kota, Selasa (8/12/2015).Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang membuat sistem ini. Hanya pegawai Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI serta pejabat terkait yang memiliki password untuk mengakses rusunawa.jakarta.go.id.Melalui sistem itu, dapat diketahui data penghuni lengkap dengan nomor Kartu Keluarga (KK) serta alamat sesuai rusun. Jika ada data yang tidak sesuai, maka penghuni tersebut bisa langsung dikeluarkan.Sistem ini juga terintegrasi dengan data-data yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI. Data yang terdapat di dalam sistem ini diupdate secara realtime.Tak hanya itu, sistem ini juga dapat mengetahui ketersediaan serta lokasi rusun, usia penghuni, sebaran profesi penghuni, sebaran surat teguran, hingga status pembayaran retribusi penghuni.Sistem ini juga mendata apakah penghuni tersebut belum membayar, menunggak, atau sudah membayar retribusi unit rusun.“Saya minta daftar tunggu atau waiting list calon penghuni bisa dilihat warga ya. Jadi warga bisa mengawasi ini, minimal ada data siapa warga yang menghuni di sini,” kata Basuki.Meski demikian, belum semua rusun terintegrasi dengan sistem ini. Baru sebanyak 4 dari total 22 rusun yang telah terinteegrrasi.Rusun-rusun itu adalah Rusun Kapuk Muara, Jakarta Utara; Cakung, Jakarta Timur; Cipinang Muara, Jakarta Timur; dan Tambora, Jakarta Barat.

Integrasi 22 rusun ditargetkan rampung pada tahun 2016 mendatang.

2016, DKI Bangun 22 Ribu Unit RusunPosted by sak on December 25, 20152 Comments

Ahok – Untuk mendukung program normalisasi sungai, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta terus membangun rumah susun (rusun) untuk tempat tinggal warga yang sebelumnya mendiami bantaran sungai.Tahun depan, rencananya akan dibangun sebanyak 22 ribu unit rumah susun yang tersebar di 31 titik lokasi. Adapun anggaran yang disiapkan yakni sebanyak Rp 3,1 triliun.Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Ika Lestari Aji mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016, alokasi untuk pembangunan rusun mencapai RP 3,1 trilun.“Tahun depan, kami membangun untuk persiapan 22 ribu unit rusun dengan 690 tower,” ujar Ika, saat dihubungi Beritajakarta.com, Jumat (25/12).Dia menambahkan lahan untuk pembangunan rusun-rusun tersebut telah siap. Pembangunan hanya menunggu proses lelang dengan sistem design and build. Empat lokasi lainnya akan dibangun di pasar tradisional seperti di Pasar Tanah Abang, Pasar Grogol, Pasar Kebon Melati, dan Pasar Serdang.Sementara itu, beberapa rusun masih dalam tahap pembangunan. Karena dilakukan secara multiyears atau tahun jamak, yang dimulai tahun ini.“Yang hampir selesai ada sekitar 2.443 unit. Itu mulai dibangun tahun ini dan target selesai pertengahan tahun depan,” ucap Ika.Setidaknya ada delapan lokasi yang hingga saat ini masih dalam tahap pembangunan, yakni di Rawa Buaya, Semper, Cakung Barat, Jatinegara Kaum, Rawa Bebek, Jalan KS Tubun, Jalan Raya Bekasi, dan Pinus Elok. Dari delapan lokasi tersebut bisa terbangun sebanyak 2.443 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari Rawa Bebek sebanyak empat blok, Rusun Bekasi Kilometer 2 sebanyak dua blok, Rusun Cakung Barat sebanyak tiga blok, KS tubun sebanyak dua tower, Jatinegara Kaum sebanyak tiga blok, Semper sebanyak satu tower, Rawa Buaya sebanyak dua tower, dan Pinus Elok sebanyak satu blok.Ika menyebut akan terus membangun rusun sesuai dengan arahan dari Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Fokus utama pembangunan rusun untuk memindahkan warga yang ada di bantaran sungai dan waduk. [Beritajakarta]-Pemprov DKI Relokasi 2.980 KK ke RusunProgram normalisasi sungai di Ibukota terus dijalankan Pemprov DKI Jakarta. Normalisasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi sungai sekaligus meminimalisir banjir.Agar program tersebut berjalan lancar, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan ribuan unit rusun untuk tempat tinggal warga yang sebelumnya menetap di bantaran kali. Dengan mendiami rusun, kehidupan warga juga menjadi lebih baik dan sehat.Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Ika Lestari Aji mengatakan, tahun ini, pihaknya berhasil merelokasi sebanyak 2.980 kepala keluarga (KK).“Kami sudah memindahkan ribuan kelapa keluarga ke rusun tahun ini, jumlahnya mencapai 2.980 kepala keluarga,” ujar Ika, Jumat (25/12).Dikatakan Ika, ribuan KK yang direlokasi itu terdiri dari 620 KK ke Rusun Daan Mogot, 520 KK ke Rusun Jatinegara Barat, 540 KK ke Rusun Tambora, 800 KK ke Rusun Muara Baru dan 500 KK ke rusun lainnya.“Yang 500 KK itu tersebar seperti di Rusun Marunda, Rusun Komarudin, dan Rusun Jatinegara Kaum,” katanya.Ditambahkan Ika, sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta, pihaknya akan terus membangun rusun untuk tempat tinggal warga yang sebelumnya mendiami bantaran kali.“Kami terus bangun rusun, tahun depan juga ada. Target utamanya untuk warga di bantaran sungai,” ucapnya.Meski begitu, sambung Ika, pihaknya mengakui masih menemui kendala dalam merelokasi warga dari bantaran kali ke rusun.Karenanya, berbagai upaya terus dilakukan salah satunya dengan menggandeng wali kota di lima wilayah kota untuk secara intens melakukan sosialisasi kepada warga.“Kendalanya memang memindahkan warga, tapi kami terus sosialisasikan kepada mereka,” tandas Ika.

Basuki Minta Penghuni Rusun Tak Sesuai Domisili DitertibkanPosted by sak on September 7, 20150 Comment

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), meminta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI untuk menangani penghuni rumah susun (Rusun) yang belum memiliki KTP sesuai domisili.“Dinas Perumahan saya minta tolong di-print outunit mana di rusun yang nggak ada KTP-nya. Tidak ada toleransi,” ujar Basuki, saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim), di Balai Kota DKI, Senin (7/9).Basuki mengatakan, selama ini banyak penghuni yang telah tinggal di rusunawa namun menolak dibuatkan KTP sesuai domisili rusun dengan berbagai alasan. Hal tersebut sengaja dilakukan para penghuni agar bisa mengalihkan unit rusun ke orang lain.“Coba dicek ke rusun. Keluarkan penghuni yang belum buat KTP,” tegasnya.Basuki pun menginstruksikan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Aji, agar mengawasi bawahannya yang masih bermain jual beli dan alih sewa unit di rusun. Jika ada yang terbukti, oknum pegawai yang mengurus unit rusun tersebut harus segera dipecat.

Kenapa Basuki Tidak Mau Bangun Rusunami Lagi?Posted by sak on April 30, 20155 Comments

Ilustrasi Rusunawa

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak mau lagi membangun rumah susun milik (rusunami) dan lebih ingin memperbanyak membangun rumah susun sewa (rusunawa) di Ibu Kota.“Sekarang rusunami hanya dibangun oleh Perumnas, kami tidak mau rusunami tapi maunya rusunawa. Supaya kami bisa kontrol pemiliknya jadi dia tidak bisa over sewa,” ujar Basuki d Balai Kota, Kamis (30/4).Dengan demikian, kata Basuki, para penghuni rusun nantinya adalah benar-benar orang yang tidak memiliki rumah. Keengganan Basuki membangun rusunami juga karena berbagai masalah muncul di rusunami tersebut. Mulai dari penyewaan ke pihak ketiga hingga yang baru-baru ini terjadi adalah dugaan praktek prostitusi.Contoh yang paling kentara dan mendapat sorotan adalah rusunami yang berkonsep apartemen, Kalibata City. Pihaknya pun sudah melakukan pendataan di sana dan ternyata ditemukan bahwa belasan ribu unit rusunami tidak memiliki subsidi.“Yang subsidi hanya 6.000-an unit. Makanya saya bilang tidak suka rusunami, karena saya tidak bisa menganggu (mengontrol) mereka lagi. Tapi kalau kita sewa kan bisa diusir,” ujarnya. 

Penghuni Rusun Langsung Dibuatkan KTPPosted by sak on March 6, 20142 Comments

Ahok.Org – Kasus jual beli penggunaan unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang masih terjadi di Jakarta menjadi pelajaran berharga bagi Pemprov DKI Jakarta. Agar kasus ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang dan untuk menekan calo, Pemprov DKI Jakarta segera membentuk rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) di sejumlah rusunawa di ibu kota. Bahkan, penghuni rusunawa nantinya langsung dibuatkan kartu tanda penduduk (KTP) sesuai unit yang dihuni.“Begitu mereka menghuni unit, berdasarkan surat perjanjian (SP) dengan UPT  (unit pelaksana teknis) rusunawa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  langsung membuatkan KTP buat warga sesuai hunian yang dihuni,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta di Balaikota, Kamis (6/3).Ia mengatakan, pendataan calon penghuni tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya praktik alih sewa rusunawa yang saat ini kembali marak terjadi. “Kita akan bentuk sistem satu tower rusunawa menjadi satu RT, delapan tower menjadi satu RW. Jadi, tidak boleh lagi ada sistem `numpang` bikin KTP di alamat lain,” ujarnya.Ia mengungkapkan, kepengurusan RT dan RW akan dibentuk di sejumlah rusunawa yang dibangun oleh Pemprov DKI di antaranya Marunda, Muara Baru, Pinus Elok, dan lain-lain“Saya punya 2 alat untuk mengontrol semua yang pindah ke rusun. Kalau ada yang minta pindah domisili dari rusun, kita tidak akan kasih mudah. Harus di-review dulu. Tapi begitu pindah, unit rusunnya langsung kembali kepada Pemprov DKI,” ungkapnya.Mantan Bupati Belitung Timur ini menargetkan, pendataan calon penghuni rusunawa di ibu kota dapat terealisasi pada bulan depan. “Saya sudah minta Dinas Dukcapil menyelesaikan pendataan secepatnya. Bulan depan saya sudah mau cek,” ungkapnya.Khusus bagi warga penghuni bantaran kali yang tidak memiliki KTP, tambah Basuki, Pemprov DKI akan mengumpulkan data berupa kesaksian warga sekitar yang menerangkan calon penghuni rusun sudah menghuni bantaran kali minimal  15 tahun.“Nanti ada formulir pernyataan kalau tetangganya sudah kenal dia 15 tahun baru kita kasih KTP. Jadi jangan sampai ada satupun warga negara yang kehilangan identitas. Kalau kamu nipu, penjara kamu,” tegasnya.

“Jangan Ada Lagi Kawasan Kumuh di DKI, Semua Tinggal di Rusun”Posted by sak on November 27, 20134 Comments

Ahok.Org – Rencana panjang Pemprov DKI Jakarta adalah menghapuskan kawasan kumuh. Sebagian masyarakat yang masih tinggal di bantaran kali atau waduk, harus pindah ke rumah susun.“Kita mau dorong semua orang tinggal di rusun, tak ada kawasan kumuh lagi, tapi bertahap,” kata Wagub DKI Basuki Tjahaja Purnama.Hal ini diungkapkan Ahok saat bicara di acara Konferensi Infid bertema ‘Pembangunan untuk Semua’ di Hotel Royal Kuningan, Setiabudi, Jaksel, Rabu (27/11/2013). Untuk mewujudkan itu, Pemprov DKI akan membangun 1.000 tower rumah susun.“Kami akan pindahkan orang-orang yang tinggal di pinggiran waduk, jadi kalau sungai dan waduk hari ini bermasalah, karena tak ada rumah susun, jadi ini masalah,” kata Ahok.Khusus di waduk Pluit, proses normalisasi saat ini baru dilakukan 20 persen. Penyebabnya, rumah susun yang tersedia baru bisa menampung untuk jumlah warga sebanyak itu.“Sekarang saya ambil keputusan sisi kiri dulu saya sikat, karena rumah susun tersedia di Marunda,” tegasnya.Karena itu, Ahok tak terima ketika memindahkan warga disebut pelanggaran HAM. Sebab, para warga tersebut tinggal di tanah milik negara.“Saya bilang, terus dia bilang saya PKI, saya bukan PKI, itu otak komunis, mereka duduki tanah orang minta ganti rugi,” tegasnya.“Terserah saya dibilang kejam, ini administrasi keadilan sosial,” sambungnya lagi. 

Rusun Pemprov Diincar karena Apartemen MahalPosted by sak on March 6, 20145 Comments

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menduga, banyaknya warga kelas menengah atas menempati rumah susun milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena harga apartemen terlalu mahal. Belum lagi biaya pelayanan yang minimal mencapai Rp 1 juta per bulan.Hal itu dikatakannya menanggapi laporan sejumlah penghuni ilegal rusun Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur, membayar Rp 80 juta kepada pengelola sehingga bisa yang bisa mendapatkan unit rusun.“Sekarang harga apartemen di Jakarta paling murah Rp 300-500 juta. Belum lagi biaya service charge paling murah sebulan Rp 1 juta. Dibandingkan rusun pemerintah yang sudah disubsidi, jelas jauh. Rusun kita cuma ratusan ribu, ya jelas lebih mau rusun kita,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (6/5/2014).Selain itu, pria yang akrab disapa Ahok ini menduga, rusun nantinya akan dimodifikasi oleh warga penghuni ilegal dengan membuat tampilan layaknya apartemen. Misalnya dengan memasang pendingin ruangan, dan hiasan dinding. “Pasang AC 1 PK, pasang wallpaper, jadi itu apartemen,” ucapnya.Sebelumnya, Basuki mengaku tak akan memproses laporan sejumlah warga penghuni ilegal rusun yang yang terancam diusir pada akhir pekan ini. Padahal, mereka mengaku telah membayar uang sebesar Rp 80 juta kepada oknum pengelola rusun.Menurut Basuki, hal itu dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada warga menengah ke atas agar tidak mencoba-coba menempati rusun yang peruntukannya ditujukan untuk warga bantaran kali dan waduk itu.Basuki juga mengaku tak akan menindak jika ada anak buahnya yang terlibat. Namun ia mempersilakan kepada warga yang menjadi korban penipuan, jika ingin membawanya ke ranah hukum.“Biarin mereka yang tuntut. Jangan nyuruh gue, enak aja, susahnya nyari gua. Waktu enak, diam-diam. Padahal saya sudah suruh jangan beli rusun,” ujarnya.

Basuki: Kita Akan Bangun Rusun Tanpa ParkiranPosted by sak on April 11, 20131 Comment

Ahok.Org – Pemprov DKI Jakarta berencana membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan konsep non-parking. Artinya, rusun-rusun itu tidak akan lagi menyediakan lahan parkir.Wacana itu dilontarkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk mencegah penghuni rusun yang memiliki kendaraan pribadi. “Kalau ada perusahaan yang mau jual tanah mereka, kita akan bangun rusun yang tidak ada parkiran mobil dan parkiran motor,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (11/4/2013).Ia mengharapkan, melalui konsep itu juga akan membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kemudian, masyarakat beralih memakai transportasi umum.Dengan itu, maka juga dapat mengatasi kemacetan Ibu Kota. Pria yang akrab disapa Ahok itu beranggapan, salah satu penyebab kemacetan adalah banyaknya lahan parkir yang tersedia di Jakarta yang dapat memicu keinginan masyarakat memiliki kendaraan pribadi.Basuki menjelaskan Pemprov DKI telah memiliki lahan di Daan Mogot, Jakarta Barat, yang dipersiapkan untuk pembangunan delapan blok rusun. Rusun itu rencananya dibangun berdekatan dengan stasiun kereta api dan halte bus. Sehingga akan memudahkan masyarakat untuk menjangkau transportasi massal.Sedangkan lahan untuk pembangunan rusun di Rawa Bebek, pembangunannya diserahkan kepada Kementerian Perumahan Rakyat.“Makanya kita akan bangun delapan blok di Daan Mogot dan sudah kita siapkan DED (detail engineering design). Ada kereta api untuk jalan kereta api di Kampung Duri sama halte busnya,” ujar mantan Bupati Belitung Timur itu

Ini Syarat Baru Calon Penghuni Rusunawa Jakarta"Yang mau masuk ke rusun harus dites dulu"

Selasa, 7 Juli 2015 | 17:54 WIB

Oleh : Bayu Adi Wicaksono, Rebecca Reifi Georgina

Rumah susun sewa rusunawa di Daan Mogot Jakarta (ANTARA FOTO/Vitalis Yogi Trisna)

VIVA.co.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan peraturan baru di lingkungan

rumah susun sederhana sewa (Rusunawana). Peraturan itu berkaitan dengan kesehatan

warga penghuni rusunawa itu.

Nantinya, semua orang yang akan tinggal menempati unit yang ada di rusunawa wajib

menjalani tes kesehatan terlebih dahulu.

"Yang mau masuk ke rusun harus dites dulu kesehatannya sama Dinas Kesehatan untuk

tahu status kesehatannya,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, saat

membuka Rakerda Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta, Selasa 7 Juli 2015.

Tes kesehatan yang akan dilakukan termasuk dengan pemeriksaan HIV/AIDS. Ahok

menegaskan, pemeriksaan tes kesehatan dan virus HIV/AIDS tersebut dilakukan untuk

menjaga lingkungan rusun di Jakarta terbebas dari penyakit-penyakit yang berindikasi

mematikan.

"Kita mau tes HIV/AIDS itu ada, kalau anda juga terbukti tidak memberikan vaksin kepada

anak maka izin untuk masuk sekolah tidak akan diberikan," kata Ahok. (ren)

Ahok Izinkan Warga Luar Jakarta Tinggal di Rusunawa TerpaduLalu Rahadian, CNN Indonesia

Jumat, 26/06/2015 11:26 WIB

Suasana rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di Jakarta, Selasa (24/2). Pemprov DKI Jakarta menargetkan pembangunan rusunawa sebanyak 50 ribu unit pada tahun 2105 guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyatakan, rumah susun sewa (rusunawa) yang akan dibangun terintegrasi dengan 12 pasar tradisional diperuntukan bagi warga kurang mampu. Tak perlu membayar sewa, penghuninya nanti cukup membayar iuran pemeliharaan lingkungan.

Pembangunan rusunawan terintegrasi pasar ini dilakukan untuk membantu warga ibu kota yang belum punya rumah. Tingginya harga rumah dan tanah di ibukota membuat banyak warga Jakarta yang belum punya hunian tetap. 

"Mereka yang tersingkir karena mau sewa apartemen

Pilihan Redaksi Ahok akan Bangun 12 Rusunawa Terintegrasi

Pasar Tahun Depan Ahok Targetkan Rusunawa Terpadu Kampung

Bandan Selesai 2020 12 Pasar Terpadu Rusunawa di Jakarta Dibangun

Tahun Depan Ahok Mulai Bangun 21 Ribu Rusunawa Agustus

Mendatang

mahal, mau kost keluarga enak nggak? Makanya kami mau menyediakan, di atas pasar-pasar kami, apartemen yang tidak disewakan dan hanya membayar iuran pemeliharaan lingkungan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (26/6).

Tapi bukan hanya warga yang punya KTP Jakarta, mereka yang berasal dari sekitar Jakarta namun bekerja di Jakarta juga diperkenankan Ahok tinggal di rusunawa itu. (Baca juga: Djarot: Rumah Susun jadi Prioritas Pembangunan Jakarta 2017)

"Dengan begitu warga bisa hemat tidak perlu kredit mobil, tidak habiskan bensin, mengurangi macet, dan kehidupan keluarga akan lebih baik," kata Ahok.

Pasar tradisional yang ada saat ini akan direnovasi dan dipadu dengan rusunawa sekelas apartemen. 12 pasar tersebut adalah Pasar Rumput, Pasar Sunter, Pasar Minggu, Pasar Serdang, Pasar Blok G Tanah Abang, Pasar Sindang, Pasar Sukapura, Pasar Jelambar Polri, Pasar Lontar Kebon Melati, Pasar Cempaka Putih, Pasar Jembatan Besi, dan Pasar Grogol. (Baca juga: Ahok Siapkan 7000 Unit Rusunawa untuk Pekerja)

Dalam pembangunan apartemen terintegrasi pasar tersebut, Pemprov DKI Jakarta tidak akan menjadi penanggung jawab tunggal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga diketahui memiliki niat membangun apartemen di dua lokasi pasar tradisional di Jakarta. (sur)

Rumah Susun Sederhana Sewa atau Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah dan status penguasaannya sewa.

Rusunanawa milik Pemda Jakarta dapat disewakan kepada masyarakat terprogram dan masyarakat tidak terprogram (umum) yang ber KTP Jakarta. Masyarakat terprogram merupakan masyarakat yang terkena :

a. program pembangunan untuk kepentingan umum;b. bencana alam;c. penertiban ruang kota; dan/ataud. kondisi lain yang sejenis.

Masyarakat terprogram yang dapat menjadi calon penghuni rusunawa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah dan Kartu Keluarga (KK) Daerah;b. memiliki penghasilan dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan;c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);d. sudah menikah dibuktikan dengan surat nikah atau dokumen yang dipersamakan;e. tidak memiliki tempat tinggal milik sendiri dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat;f. sanggup membayar biaya sewa rusunawa, biaya Iistrik, biaya air dan/atau biaya lainnya yang ditetapkan oleh Kepala UPRS dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan.

Apabila masyarakat terprogram tidak dapat memenuhi persyaratan seperti di atas tetap dapat menjadi calon penghuni rusunawa setelah mendapatkan rekomendasi dari Lurah setempat.

Sedangkan Masyarakat tidak terprogram/umum harus memenuhi kategori sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rusunawa.

Baik masyarakat terprogram dan masyarakat umum yang memenuhi persyaratan untuk menghuni rusunawa harus menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan pengelola.

Daftar RUSUNAWA yang disewakan:JAKARTA PUSAT

1. Rusunawa  Karang Anyar

2. Rusunawa  Jati Rawa Sari

JAKARTA UTARA

1. Rusunawa  Flat Pluit

2. Rusunawa  Penjaringan

3. Rusunawa  Muara Angke II

4. Rusunawa  Muara Angke III

5. Rusunawa  Suka Pura

6. Rusunawa  Kapuk Muara

7. Rusunawa  Cilincing I

8. Rusunawa  Cilincing II

9. Rusunawa  Sindang

10. Rusunawa  Marunda

JAKARTA BARAT

1. Rusunawa  Bulak Wadon I

2. Rusunawa  Bulak Wadon II

3. Rusunawa  Bulak Wadon II

4. Rusunawa  Cengkareng

5. Rusunawa  Cengkareng

6. Rusunawa  Tambora I

7. Rusunawa  Tambora II

8. Rusunawa  Tambora IIi B

9. Rusunawa  Tambora III C

10. Rusunawa  Tambora IV

11. Rusunawa  Cengkareng (Budha Tzuchi).

12. Rusunawa  Pegadungan

13. Rusunawa Daan Mogot

JAKARTA TIMUR

1. Rusunawa  Pulo Mas

2. Rusunawa  Cipinang Besar Utara

3. Rusunawa  Pondok Bambu 

4. Rusunawa  Cipinang Muara

5. Rusunawa  Pulo Jahe

6. Rusunawa  Pik Pulo Gadung

7. Rusunawa  Tipar Cakung

8. Rusunawa  Pinus Elok

9. Rusunawa  Cakung Barat

10. Rusunawa  Cipinang Besar Selatan

11. Rusunawa  Komarudin

12. Rusunawa  Pulo Gebang / Wika

Daftar Tarif Sewa Rusunawa

http://4.bp.blogspot.com/-hwzMshtBHak/VnLTr2aBzyI/AAAAAAAAEBk/GYmcP3NnWqk/s1600/Tarif%2BSewa%2BRusunawa%2BJakarta.png