KEWENANGAN DAN PERYARATAN REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL

MENURUT PERPRES 122 TAHUN 2012, dan PERMEN KP No. 17 Tahun 2013

DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU- PULAU KECIL

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kriteria, Prinsip Dasar dan Mekanisme Perizinan

Dalam Pelaksanaan Reklamasi Wilayah Perairan

Oleh :

Direktur Pesisir dan Lautan

Kecamatan Pesisir 12 mil laut

Sumber: Dietrich G. Bengen

2/12/2014 3 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU- PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pasal 1 ayat 2 Wilayah pesisir adalah

daerah peralihan antara ekosistem darat dan

laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat

dan laut

Pasal 1 ayat 7 Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan yang

meliputi perairan sejauh 12 ( dua belas ) mil laut

diukur dari garis pantai , perairan yang

menghubungkan pantai dan pulau pulau ,

estuari , teluk , perairan dangkal , rawa payau ,

dan laguna .

Definisi Pesisir dalam UU No. 27 tahun 2007

KOMPLEKSITAS KEGIATAN WILAYAH PESISIR

Keterbatasan lahan untuk

pengembangan kawasan dan

pembangunan (industri,

pemukiman, dll)

Pesisir rawan bencana perlu

lahan yang digunakan untuk

greenbelt / pelindung pantai

Pesisir rusak karena erosi, abrasi

dsb: perlu direhabilitasi

dengan reklamasi

2/12/2014 5 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU- PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Perlindungan dataran

rendah pesisir

Mengatasi Land

Subsidence

Mengatasi kenaikan

paras muka air lau t

Mereklaim / mengisi lahan yang hilang

2/12/2014 6 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU- PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

tidak perlu takut merubah lingkungan (melakukan reklamasi ), asalkan tidak merusak lingkungan dan merugikan

masyarakat

Reklamasi sebagai alternatif mendapatkan lahan untuk berbagai peruntukan sehingga lahan pertanian yang subur dan kawasan resapan air hujan tidak dikorbankan oleh kebutuhan pemekaran kota

Reklamasi harus mengikuti peraturan yang ada (UU Wilayah Pesisir, Perpres , Pedoman Umum Reklamasi, Pedoman Teknis Reklamasi)

Reklamasi dapat dilaksanakan bila dampak negatif dapat dieliminir atau dihilangkan.

Untuk menghindari kerusakan bangunan yang akan dibangun di atas lahan reklamasi , pelaksanaan reklamasi harus memenuhi syarat - syarat teknis reklamasi

Sumber : Nizam , 2013

2/12/2014 7 DIREKTORAT JENDERAL KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU- PULAU KECIL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN