PERSPEKTIF HAM (HAK ASASI MANUSIA) DALAM SUDUT HUKUM

Anggota Kelompok 3

Duhriyanto21510501064 Zainal Ansori121510501187 Nur Wahyu H121710101045 Rahayu Nagura B121710101043 Nur Aliyah120210204099

HAMHak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

SEJARAH PERKEMBANGAN HAM DI DUNIA DAN DI INDONESIAPerang Dunia II mengakibatkan HAM tertindas, timbul suatu keinginan untuk merumuskan hak asasi manusia dalam naskah internasional. Usaha ini dikenal universal declaration of human right oleh persyarikatan bangsa-bangsa.Sebelumnya lahir naskah HAM diantaranya:Magna carta ( piagam agung ), Bill of right (undang-undang hak 1689), Declration des droits de Ihomme etdu citoyen (pernyataan hak-hak manusia warga negara 1789), Bill of right (undang-undang hak),

DI DUNIAMenurut Karel Vasak sejarahperkembangan HAM meliputi :1. Generasi Pertama2. Generasi Kedua3. Generasi Ketiga4. Generasi Keempat

Di IndonesiaPerjuangan HAM Indonesia adalah bentuk pertentangan kepentingan yang besar, dapat dikatakan sejak masuk bangsa asing dalam jangka waktu yang lama. Sehingga timbul berbagai perlawanan dari rakyat untuk mengusir penjajah.Sejarah Perkembangan HAM berdasarkan masaperiode meliputi:Masa Orde LamaMasa Orde BaruMasa Revormasi

Macam-macam HAM

Pelanggaran HAMPelanggaran HAM yaitu perbuatan orang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi / menghalangi / membatasi / mencabut HAMorang / kelompok orang yang dijamin oleh UU dan tidak mendapat / dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.

CONTOH KASUS PELANGGARAN HAMKasus Semanggi I dan II, Trisakti (Tahun 1998).Kasus Poso (Tahun 1998 ).Kasus Ahmadiyah (Tahun 2007 2008 ).Kasus Prita Mulyasari (Tahun 2010 2011 ).

CONTOH PELANGGARAN HAM DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARIDosen yang malas masuk kelas atau memberikan penjelasan suatu mata kuliah kepada mahasiswa merupakan pelanggaran HAM ringanPedagang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran HAM terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga sangat rentan terjadi kecelakaan.Orang tua memaksakan kehendak agar anaknya masuk pada suatu jurusan tertentu dalam kuliahnya merupakan pelanggaran HAM terhadap anak, sehingga seorang anak tidak bisa memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pembukaan UUD 1945 (alinea I)UUD 1945 pasal 28Kepres no 50 tahun 1993 (komnas HAM)UU no. 39 tahun 1999 tentang HAMUU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM

Agar HAM dapat ditegakan dalam berbagai kehidupan harus ada instrumen yang mengaturnya. Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM Indonesia telah memiliki setidak-tidaknya empat instrumen HAM, yakni:UUD 1945Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998Piagam HAM Indonesia Tahun 1998UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jenis-Jenis HAM yang dilindungi Perundang-UndanganPembukaan UUD 1945 alinea pertama berkenaan dengan martabat manusia dan keadilan; alinea kedua hak asasi bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya;alinea ketiga hak asasi bidang sosial budaya dan politik;dan alinea keempat hak asasi bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan hankam

Undang-Undang Dasar 1945Batang tubuh atau isi UUD 1945 sebelum amandemen HAM diatur dalam 7 pasal yaitu pasal 27,28,29,30,31,32,33 dan 34Setelah UUD 1945 di amandemen maka ada bagian khusus tentang HAM yaitu pada BAB XA (Pasal 28 A-J)

Adanya Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dan peradilan HAM patut dicatat sebagai perangkat kelembagaan dasar peningkatan upaya penghormatandan perlindungan HAM dengan peningkatan kelembagaan yang dapat dikaitkan langsung dengan upaya penegakan hukum.

Upaya peningkatan penghormatan dan perlindungan HAM ini memiliki dua pijakan penting, yaitu pijakan normatif berupa konstitusi dengan UU organiknya serta Komnas HAM dan peradilan HAM yang memungkinkan berbagai pelanggaran HAM dapat diproses sampai di pengadilan.

Dengan demikian, maka perlindungan HAM dapat diletakkan dalam kerangka supremasi hukum dengan cara:Menyempurnakan Produk-produk hukum, perundang-undangan tentang HAM.Melakukan inventarisasi, mengevaluasi dan mengkaji seluruh produk hukum, KUHP dan KUHAP, yang berlaku yang tidak sesuai dengan HAM.Mengembangkan kapasitas kelembagaan pada instansi-instansi peradilan dan instansi lainnya yang terkait dengan penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM.

Sosialisasi dan pemahaman tentang HAM itu sendiri, khususnya di kalangan pemerintahan, utamanya di kalangan instansi yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan masalah HAM. Kerjasama dengan kalangan di luar pemerintahan, terutama kalangan Ornop/LSM, akademisi/perguruan tinggi dan kalangan masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap penegakan hukum dan HAM Lebih merealisasikan pancasila dalam penegakan HAM

SEKIANTERIMAKASIH