IMPLEMENTASI ATURAN JINAYAH NARKOBA MENURUT AKTA 234

AKTA PENAGIH DADAH, AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 DI

MALAYSIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta,

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh :

SHAIDAH BINTI OTHMAN

NIM : 109045200017

KONSENTRASI SIYASAH SYAR’IYYAH

PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1433 H / 2011 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (S1) di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Jakarta: 12 JULI 2011 M

MUHARRAM 1432 H

SHAIDAH BINTI OTHMAN

iv

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ………………………………………………………………i

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………...iv

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………….…1

A. Latar Belakang Masalah……………………………………………….….1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah…………………………………..…5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian…………………………………………....5

D. Review Studi Terdahulu…………………………………......……………6

E. Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan………………………………...8

F. Sistematika Penulisan……………………………………………………10

BAB II PANDANGAN ISLAM TERHADAP NARKOBA……….………….12

A. Pengertian Narkoba Dan Sanksinya……………….………………….…12

B. Kategori Tindak Pidana Dalam Islam……………………………………14

C. Dalil Yang Di Qiaskan Dengan Pengharaman…………………………. 17

D. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Narkoba………………...……...23

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG HIERARKI MAHKAMAH

SIVIL DI MALAYSI…………………………………………..………29

v

A. Keadaan Geografi……………………………………………….……..29

B. Situasi Politik…………………………………………………………..32

C. Keadaan Ekonomi…………………………………………...…………33

D. Hirarki Mahkamah Sivil ……………………...……………………….34

E. Wewenang Mahkamah Sivil …………………………………………..37

BAB IV IMPLEMENTASI ATURAN JINAYAH NARKOBA ….…………...43

A. Tujuan Dan Matlamat Akta…………………………………….…..….43

B. Sanksi Pidana Jinayah Narkoba …………...…………………….…….44

C. Pelaksanaan Akta 234 Akta Penagih Dadah di Mahkamah Sivil

malaysia.....................................................................................................47

D. Efek Jera Daripada Implementasi Hukuman……………….…….……50

BAB V PENUTUP………………………………………………………………..57

A. Kesimpulan……………………………………...……………………..57

B. Saran …………………………………………………….…………….59

DAFTAR PUSTAKA……………………………………….………………..…….60

i

`

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur

penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan

semua yang telah dianugerahkan-Nya kepada penulis. Selawat dan salam semoga

senantiasa dilimpahkan kepada pembawa risalah Allah SWT, Nabi Muhammad

SAW, keluarga dan para sahabatnya, yang telah menunjukkan jalan hidayah dan

pembuka ilmu pengetahuan dengan agama Islam.

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI ATURAN JINAYAH

NARKOBA MENURUT AKTA 234 AKTA DADAH BERBAHAYA 1952 DI

MALAYSIA” penulis susun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan

untuk mencapai Gelar Sarjana Syariah (SSY), jurusan Siyasah Syari’yyah, Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih

banyak kekurangan dan kelemahan yang dimiliki penulis. Namun berkat

bantuan dan dorongan dari semua pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat

diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih secara khusus yang

sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA, MM. Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan kewenangan yang

ii

ii

dimiliki telah memberikan kepercayaan kepada penulisan untuk menyusun

skripsi ini.

3. Bapak Dr. Asmawi, M.Ag. dan Bapak Afwan Faizin, MA selaku PJS ketua, dan

seketaris jirusan Jinayah Siyasah yang banyak memberi motivasi dan dukungan

kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Prof. Dr. Abduh Malik selaku dosen pembimbing penulis yang penuh kesabaran

dalam memberi masukan dan saran, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan

baik. Semoga apa yang telah diajarkan mendapat balasan dari Allah SWT.

5. Kepada seluruh Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum, seluruh staf dan

karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, Perpustakaan Utama, dan Perpustakaan

Fakultas Syariah dan Hukum, akademik Pusat, dan Rektorat UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

6. Teristimewa buat tatapan ayahanda dan Ibunda Othman bin Abdullah dan Wan

Embok binti Wan Abdullah yang telah mendidik dan tidak putus-putus memberi

semangat kepada penulis,dan tidak lupa juga kepada nenda, kekandaku, kakak

ipar dan ponakanku tersayang , Adik-adik yang disayangi Apih, Dayah, Iwan,

Wati, Na, Danial dan Alim serta seluruh keluarga tercinta. Terima kasih atas

segala doa dan kesabarannya atas jerih payah dan pengorbanan yang tak

terhingga serta senantiasa memberikan semangat tanpa jemu hingga anakanda

dapat menyelesaikan pengkajian. Jasa kalian tetap dalam ingatan tidak ada yang

dapat dipersembahkan sebagai balasan melainkan hanya sebuah kejayaan.

iii

iii

7. Warga Kudqi yang telah memberikan tempat belajar terutama Dato Tuan Guru

Haji Harun Taib, Rektor Ust. Mahmood Sulaiman, Ust Soud Said, Ust. Nik

Mohd Nor, YB. Ust. Mohd Nor Hamzah, Ust. Rizki Ilyas, Ustadzah Zaitun,

Ust. Kamaruzaman, Ust. Sya’ri Zulkarnain, Ust. Asmadi, Ust. Khalil, dan

seluruh Ustad dan Ustadzah juga pelajar Kudqi yang tidak dapat penulis

sebutkan disini.

8. Teman-teman sahabat seperjuangan, saudari Suhaida, Eman, Najihah, Sa,

Aminah. Mayah, Jane, Zue, Ijah, N, Sabri, Madan dan Juga tidak dilupakan

teman-teman lain dari Malaysia angkatan 2009/2010 dan angkatan 2010/2011

yang tidak tersebut namanya.

Akhirnya penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang

lebih baik dari semua yang telah mereka berikan dan lakukan untuk penulis

khususnya kepada semua pihak pada umumnya. Penulis menyampaikan harapan yang

begitu besar agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan

pembaca sekalian. Dan semoga Allah menjadikan penulisan skripsi ini sebagai suatu

amalan yang baik di sisi-Nya.

Jakarta: 26 MEI 2011 M

01 Jamadil Akhir 1432 H

Penulis

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah narkoba ( narkotika dan obat-obatan berbahaya) mungkin sudah setua

umur manusia. Dalam bentuknya yang masih agak sederhana, narkoba telah lama

dikonsumsi manusia. Semakin lama, para pemakai narkoba makin meluas di berbagi

belahan dunia. Jenis-jenis narkoba makin banyak dan canggih. Di abad mutakhir ini,

tampaknya tidak ada Negara yang sama sekali terlepas dari masalah narkoba.1

Dulu, narkoba hanya dipakai secara terbatas oleh beberapa komunitas manusia

di berbagai Negara. Tapi kini, narkoba telah menyebar dalam spectrum mutakhir,

narkoba telah menjadi masalah bagi umat manusia di berbagai belahan bumi.

Narkoba yang bisa mengobrak-obrik nalar yang cerah, merusak jiwa dan raga, tak

pelak bisa mengancam hari depan manusia.2

Narkoba dan obat terlarang sejenisnya, kian hari makin banyak penikmatnya

meski mereka tahu risikonya dan harus mengeluarkan biaya yang tidak murah untuk

memperolehnya.bahkan bila tidak ada uang di tangan,pelaku akan melakukan tindak

kriminalitas. Pemakaian ubat-ubat terlarang ini bisa merusak syaraf secara permanen

1 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba dan Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi dan

Melawan, h. 15.

2 Ibid., h. 7.

2

hingga seperti orang gila, bahkan timbul halusinasi sehingga timbul dorongan rasa

ingin bunuh diri. Para pencandu pun biasanya sulit dinasihati.3

Bahaya mengonsumsi minuman keras dan atau mengonsumsi obat-obat

terlarang disamping merusak akal juga melemahkan kondisi fisik manusia. Oleh

karena itu, akhir-akhir ini kampanye antinarkoba di seluruh tanah air khususnyadi

kota-kota besar digerakkan oleh pihak pemerintah. Di antara dampak negatif yang

disebabkan penggunaan obat-obat terlarang adalah dari segi ekonomi. Seperti

diketahui para pecandu miras dan narkoba membuat pemakaianya kecanduan. Untuk

memenuhi kebutuhan, yakni mengonsumsinya diperlukan uang yang banyak

mengingat harga barangnya yang sangat mahal untuk setiap butirnya. Di samping dari

segi ekonomi bahaya langsung yang dirasakan langsung atau tidak langsung, yaitu

para pemakainya kerap kali melakukan tindak pelanggaran criminal seperti

perkelahian, penodongan, dan lain-lain. Kerap kali (mengonsumsi) obat-obat

terlarang terlebih dahulu, termasuk pula perlecehan seksual dan masih banyak lagi

dampak negative yang ditimbulkan akibat perbuatan tercela dimaksud.4

Penyalahgunaan narkoba adalah satu-satunya masalah sosial paling rumit

yang sedang dihadapi negara Malaysia. Bermula tahun 1970-an sehingga kini,

keadaan masalah narkoba masih kurang menampakkan perubahan yang

memberangsangkan. Sebagai sebuah rantau yang dikatakan banyak menerima

3 NIKAH, Majalah Keluarga Islami, Bebaskan Keluarga Dari Jerat Narkoba, 2008, h. 5.

4 Zainuddin Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika,

2008, Cet Kedua, h. 117.

3

perubahan serta pembangunan, rantau Asia Pasifik termasuk Malaysia turut

mengalami pelbagai gejala sosial berkait dengan penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba pula berkait rapat dengan bermacam-macam penyakit sosial

lain seperti pelacuran, keganasan, jenayah, AIDS dan HIV. Perkara inilah yang

menggugat dan memudaratkan keadaan sesebuah negara sama ada dari segi ekonomi,

sosiobudaya, politik ataupun keselamatan.5

Masalah penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba di Malaysia telah tiba

ketahap yang serius. Ia telah dianggap sebagai ancaman utama Negara atau musuh

No. 1 mengalahkan ancaman komunis yang telah meletakkan senjata. Kalau dahulu

dia dianggap masalah sosial tetapi sekarang ia sudah menjadi masalah keselamatan.

Ia dianggap sebagai ancaman Negara yang utama karena jumlah pecandu

narkoba telah menjadi terlalu ramai. Ia dianggarkan seramai satu juta orang termasuk

yang tidak berdaftar. Jumlah uang Negara yang terlibat pada setiap tahun dalam usaha

pemulihan dan perawatan perobatan. Kos untuk membina institusi-institusi pemulihan

dan kos tenaga kerja yang hilang terlalu tinggi dan ia semakin meningkat

Sebagai bukti bahwa masalah narkoba ini semakin meruncing, kerajaan telah

menubuhkan Jawatan Kuasa Khas Kabinet untuk memerangi gejala ini dengan

beberapa buah kementerian dan agensi kerajaan. Ini sebagai tambahan kepada usaha

5 http://www.ukm.my/geografia/images/upload/4.2010-1-Rokiah-melayu-2.pdf di

akses pada 20 mei 2011.

4

Majlis Dadah6 Kebangsaan, Agensi Dadah Kebangsaan, PEMADAM (Persatuan

Mencegah Dadah Malaysia) dan sebagainya yang nyata tidak mampu menangani

masalah ini secara berkesan.

Sehubungan dengan itu, tahun 2003 telah diisytiharkan sebagai Tahun

Memerangi Dadah Habis-habisan dan tahun 2015 sebagai Tahun Dadah Sifar.

Diantara sekian banyak gejala sosial dan penyakit masyarakat, ramai orang fokus

pada penyalahgunaan dan pencandu narkoba kerena orang yang terlibat dengan

narkoba sudah dianggap tidak berguna lagi. Kalau bapak professor pun yang pecandu

narkoba, dia sudah tidak boleh dipakai lagi. Sebab itu masyarakat dan kerajaan sangat

mengambil berat tentang masalah narkoba ini.7

Berbagai akta dikeluarkan untuk menangani masalah narkoba di Malaysia,

dengan menjatuhkan hukuman yang agak drastik termasuklah hukuman gantung

sampai mati bagi pengedar. Dan kerajaan menubuhkan berbagai-bagai Akta,

antaranya adalah Akta Dadah Berbahaya (Perlucutan Harta) 1988, Akta Dadah

Berbahaya 1985 (Undang-undang Langkah Pencegahan Khas) Akta Penagih Dadah

(Rawtan dan Pemulihan) 1983 dan sebagainya. Oleh karena itu penulis terdorong

untuk menganalisa dengan lebih mendalam lagi melalui penelitian skripsi dengan

judul, Implementasi Aturan Jinayah Narkoba Menurut Akta 234 Akta Penagih

Dadah, Akta Dadah Berbahaya 1952 Di Malaysia.

6 Dadah samaarti Narkoba.

7 Mejar (B) Abu Dzarin Taharem, Menangani Penyalahgunaan dan Penagihan Dadah

Menurut Islam, Selangor, Ikhwan, 2004, h. 2.

5

A. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Agar pembatasan dalam skripsi ini tidak meluas, karena pembahasan dalam

akta dadah berbahaya 1985 di Malaysia sangat luas sekali, maka penulis hanya batasi

dalam Akta 234, tentang Penagih Dadah di dalam Akta Dadah Berbahaya tahun 1952.

Kemudian permasalahan dapat dirumuskan berkaitan dengan akta 234, tentang

Penagih Dadah (pecandu narkoba).

2. Perumusan Masalah

Selanjutnya rumusan masalah tersebut dapat diperinci menjadi:

1. Bagaimana aturan tentang narkoba di Malaysia?

2. Bagaimana pelaksanaan akta 234 di Malaysia?

3. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dalam penerapan akta 234?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan masalah-maslah yang telah dijelaskan diatas, maka

penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas

masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut:

1. Untuk memperjelas apa itu pengertian Narkoba dalam akta 1952 tentang

dadah berbahaya

2. Untuk mengetahui sanksi menurut islam keatas pelaku kesalahan Narkoba

6

3. Untuk memperjelaskan penerapan sanksi yang dikenakan keatas pesalah

narkoba menurut akta 234 tentang penagih dadah dalam undang-undang di

Malaysia.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kepada umum tentang bahaya narkoba yang boleh

merosakkan nilai sosial dalam masyarakat dan juga kesehatan khususnya di

Malaysia dan di Indonesia umumnya.

2. Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan kepada masyarakat dalam

memberi pemahaman Implementasi aturan jenayah narkoba menurut Akta 234

Akta Penagih dadah, Akta Dadah Berbahaya 1952 di Malaysia.

3. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan

sekaligus pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum Islam.

C. Review Studi Terdahulu

Dalam kajian pustaka ini penulis mendata dan membaca beberapa penelitian

dengan bahasan pokok yang berkaitan dengan Narkoba dan hukum yang berkaitan

dengan bahasan ini, yaitu antara lain:

No Nama/ Judul dan

Tahun

Keterangan Perbedaan

1 Abu Dzarin Taharem, Buku ini menjelaskan Perbedaan yang

7

Menangani

Penyalahgunaan Dan

Penagihan Dadah

Menurut Islam, 2004

bahwa masalah narkoba ini

semakin meruncing,

kerajaan telah menubuhkan

Jawatan Kuasa Khas

Kabinet untuk memerangi

gejala ini dengan beberapa

buah kementerian dan

agensi kerajaan. Ini sebagai

tambahan kepada usaha

Majlis Dadah Kebangsaan,

Agensi Dadah Kebangsaan,

PEMADAM (Persatuan

Mencegah Dadah

Malaysia) dan sebagainya

yang nyata tidak mampu

menangani masalah ini

secara berkesan.

dibahas oleh penulis

amatlah berbeda,

karena penulis

membahas mengenai

Implementasi aturan

jenayah narkoba

menurut akta 234 akta

penagih dadah di

Malaysia.

2 M. Arief Hakim,

bahaya narkoba-

alkohol: cara islam

Penulis menjelaskan tentang

situasi pengedaran narboba

di Indonisia yang mendapat

Buku penulisan M.

Arif Hakim

menceritakan tentang

8

mengatasi,

mencegah, melawan.

Tahun 2004

bantuan dari aparat yang

ingin mencari penghasilan

tambahan, serta mejelaskan

jenis-jenis narkoba secara

terperinci.

situasi pengedaran

narkoba di Indonesia,

amat berbeda dengan

skripsi yang akan

ditulis adalah tentang

undang-undang bagi

pesalah narkoba di

Malaysia.

D. Metode Penelitian Dan Teknik Penulisan

Untuk memperoleh sesuatu hasil yang maksimal dari suatu karangan ilmiah,

maka penggunaan metode pengumpulan data yang diperlukan untuk penulisan

tersebut akan memegang peranan yang sangat penting. Hal ini yang sangat

mempengaruhi sampai tidaknya isi penulisan kepada tujuan yang ingin dicapai.

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Penelitian keperpustakaan ( Library Research)

penelitian dan kajian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan

menelaah dan menelusuri berbagai literatur, karena memang pada

dasarnya sumber data yang hendak digali lebih terfokus pada studi

9

pustaka yang membahaskan tentang narkoba, antaranya adalah

karangan M Arief Hakim Bahaya Narkoba Dan Alkohol Cara Islam

Mencegah, Mengatasi Dan Melawan tahun 2004, Mejar (B) Abu

Dzarin Taharem Menangani Penyalahgunaan Dan Penagihan dadah

Menurut Islam tahun 2004 dan buku-buku yang relevansinya dengan

judul.

2. Jenis Data

a) Data Primer berupa Akta 234 Akta Penagih Dadah Akta Dadah

Berbahaya 1952 di Malaysia.

b) Data Sekunder merupakan sumber pendukung dari sumber primer

yang berasal dari data kepustakaan, seperti buku-buku terutama yang

membahas tentang narkoba dan lain-lain data yang ada relevansinya

dengan judul skrisi ini.

c) Data Tertier berupa kamus, jurnal dan artikel.

3. Teknis Analisis Data

Untuk pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi atau bahan

tertulis. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif , yaitu

menganalisis data yang telah dikumpulkan yang berisi informasi, pendapat

dan konsep, serta analisis hukum yang bersifat yuridis, normative yang

menggambarkan tentang mahkamah sivil dan undang-undang Narkoba di

Malaysia.

10

4. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang

diterbitkan oleh FSH UIN Jakarta tahun 2007.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi atas lima bab bahasan, dengan

perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yaag berisi latar belakang masalah, batasan dan

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka,

metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tentang pandangan islam tentang narkoba yang meliputi pengertian

dan sanksinya dalam islam, serta dalil yang diqiaskan dengan

hukuman dan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba menurut

pandangan islam.

Bab III Gambaran umum tentang hirarki mahkamah sivil di Malaysia yang

menjelaskan demografi malaysia, situasi politik, keadaan ekonomi,

serta hirarki dan wewenang mahkamah sivil di Malaysia.

11

Bab IV Tentang implementasi aturan jenayah narkoba menurut akta 234 akta

penagih dadah yang meliputi pelaksanaan akta,tujuan matlamat akta,

dan sanksi pidana jenayah narkoba di Malaysia.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

12

BAB II

PANDANGAN ISLAM TERHADAP NARKOBA

A. Pengertian Narkoba Dan Sanksinya

Narkoba ditakrifkan sebagai sebarang bahan asli atau tiruan yang boleh

mengubah cara badan dan otak (fikiran) kita berfungsi dan bekerja. Ia adalah bahan

kimia psikoaktif yang memberi kesan yang paling ketara ke atas sistem saraf pusat

(otak dan saraf tunjang) . ia boleh membawa kepada pegantungan (kecanduan) fizikal

dan psikologikal dan mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan dan fungsi sosial

seseorang.

Narkoba asli seperti candu, heroin dan ganja datang daripada tumbuhan-

tumbuhan seperti pokok ganja dan pokok popi. Narkoba tiruan atau dinamakan juga

narkoba sintetik seperti sabu-sabu dan ekstasi diciptakan dimakmal. Narkoba sintetik

mempunyai kesan yang sama dengan narkoba asli.1

Narkoba : satu istilah pelbagai kegunaan, dalam ilmu perubatan ia merujuk

kepada mana-mana bahan yang berpotensi mencegah atau menyembuhkan penyakit

atau meningkatkan keupayaan fizikal atau mental. Dan dalam farmakologi merujuk

kepada mana-mana agen kimia yang merubah proses biokimia atau fisiologi tisu.

Dalam penggunaan umum, istilah ini biasanya merujuk secara khususnya kepada

narkoba psikoaktif, dan lazimnya yang lebih tepat lagi kepada narkoba haram, yang

1

Mejar (B) Abu Dzar, Menangani Penyalahgunaan Dan Penagihan Dadah Menurut Islam,

Minda Ikhwan, 2004. h. 23.

13

mana terdapat penggunaan yang selain perubatan sebagai tambahan kepada mana-

mana penggunaan perubatan.2

Narkoba itu disingkirkan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif

lainnya. Apabila narkotik dan psikotropika itu bila digunakan dengan baik dan benar

sebetulnya banyak manfaatnya. Misalnya dalam ilmu kedokteran sebagai anestesi dan

penenang pasien. Tetapi dalam perjalanan waktu narkoba disalahgunakan oleh orang-

orang yang tidak bertanggungjawab.

Narkotik dibagi dalam tiga kelompok yaitu narkotik golongan I, golongan itu

termasuk narkotik yang paling berbahaya karena daya adiktifnya sangat tinggi,

golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apa pun, kecuali untuk

penelitian dan ilmu pengetahuan. Yang termasuk narkotik golongan I adalah ganja,

heroin, kokain, putaw, dan opium.

Narkotik golongan II, golongan ini termasuk narkotik yang memiliki daya

adiktif sangat tinggi tetapi sangat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Yang

termasuk golongan II yaitu betamodal, benzetidin, dan pestidin. Narkotik golongan

III, golongan ini memiliki daya adiktif yang ringan tetapi dapat bermanfaat untuk

pengobatan dan penelitian serta untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Yang

termasuk narkotik golongan III yaitu asetihidrotema dan dihidrokodemia.3

2 Publishers SDN BHD Malaysia, Pengurusan Isu AlKohol Dan Dadah DiTempat kerja, h. 5.

3 Sunarno, Narkoba Bahaya Dan Upaya Pencegahan, h. 11.

14

B. Kategori Tindak Pidana dalam Islam

Di antara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang

ditinjau dari segi hukumnya. Jarimah ditinjau dari segi hukumnya terbagi kepada tiga

bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diat, dan jarimah ta’zir.

1.Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Pengertian

hukuman had, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah

انحذ انعقثخ انقذرح حقب هلل تعبن

Artinya : “Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara‟

dan merupakan had Allah”.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa ciri khas jarimah hudud adalah

berikut:

a. Hukumnya tertentu dan terbatas, dalam arti hukum tersebut telah

ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas maksimal dan minimal.

b. Hukum tersebut merupakan hak Allah semata-mata. Atau kalau ada hak

manusia di samping hak Allah maka hak Allah lebih dominan.

Oleh karena hukuman had itu merupakan hak Allah maka hukuman tersebut

tidak bisa digugurkan oleh perseorangan ( orang yang menjadi korban atau keluarga).

Atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ada tujuh macam,

yaitu

a) Jarimah zina,

15

b) Jarimah qadzaf,

c) Jarimah syurb al-khamr,

d) Jarimah pencurian,

e) Jarimah hirabah,

f) Jarimah riddah, dan

g) Jarimah penbrotakan (Al-Bagyu).

2. Jarimah Qishash dan Diat

Jarimah qishash dan diat adalh jarimah yang diancam dengan hukuman

qishash atau diat. Baik qishash atau kedu-duanya adaalh hukuman yang sudah

ditentukan oleh syara’. Perbedaanya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman

had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat merupakan

hak manusia (hak individu). Pengertian qishash, sebagaimana yang dikemukan oleh

Muhammad Abu Zahrah:

انسباح ثي انجريخ انعقثخ

Artinya: “Persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukum”.

Jarimah qishash dan diat ini ada dua macam, yaitu pembunuhan dan

penganiayaan. Namun apabila diperluas, jumlahnya ada lima macam, yaitu:

a) Pembunuhan sengaja,

b) Pembunuhan menyerupai sengaja,

c) Pembunuhan karena kesalahan,

16

d) Penganiayaan sengaja,

e) Penganiayaan tidak sengaja.

3.Jarimah ta’zir

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir.

Pengertian ta’zir menurut bahasa adalah ta’dib, artinya memberi pelajaran. Menurut

Al-Mawadi adalah:

انتعزير تأديت عه رة نى تشرع فيب انحذد

Artinya: “ta‟zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum

ditentukan hukumanya oleh syara‟”.

Dari difinisi tersebut, dapat diketahui bahwa hukuman ta’zir adalah hukumna

yang belum ditetapkan oleh syara’, dan wewenang untuk menetapkanya diserahkan

kepada ulil amri. Ciri khas jarimah ta’zir adalah sebagai berikut:

a) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut

belum ditentukan oleh syara’ dan ada batas minimal dan maksimal.

b) Penentuan hukum tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).4

Hukuman takzir ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat

dikelompokkan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman takzir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid

(dera).

4 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Cet. Pertama, h. ix-

xii.

17

2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti

hukuman penjara dan pengasingan.

3. Hukuman takzir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/

perampasan harta, dan penghancuran barang.

4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi kemaslahatan

umum.5

C. Dalil Yang diqiaskan Dengan Pengharaman

Narkotika dan minuman keras telah lama dikenali umat manusia. Tapi

sebenarnya lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Untuk itu, hampir semua

agama besar melarang umat manusia untuk mengonsumsi narkotika dan minuman

keras (dalam bentuk yang lebih luas lagi adaalah narkoba).

Dalam wacana islam, ada beberapa Ayat Al-Quran yang melarang manusia

untuk mengonsumsi minuman keras dan hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih

mutkhir, minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianologikan

sebagai narkoba. waktu islam lahir dari terik padang pasir lewat nabi Muhammad, zat

berbahaya yang paling popular memang baru minuman keras (khamar). Dalam

perkembangan dunia islam, khamar kemudian bergesekan, bermetaformosa dan

beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian disebut narkotika

atau lebih luas lagi narkoba. 6

5 Ibid., h. 258.

6 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Dan Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan

Melawan, h. 87.

18

Narkotika menyebabkan banyak bahaya yang sangat parah, kerusakan yang

sangat dahsyat. Narkotika juga merusak tubuh, dan bahaya-bahaya lainnya. Fondasi

perundangan islam berdasarkan kepada kaidah “ menarik kemaslahatan dan menolak

kerusakan dan bahaya”. Dan ketika sangat penting bagi syariat yang hukum-hukunya

dibangun berdasarkan kaidah “ menjaga kemaslahatan dan menolak bahaya”, maka

syariat islam ini mengharamkan segala ,ateri atau zat yang bisa menimbulkan bahaya

atau sesuatu yang lebih buruk, baik zat tersebut dalam bentuk minuman, beku,

dimakan, bubuk, atau dihirup. Perundangan islam menyeru manusia untuk menjaga

tubuh dan akal, agar mereka layak dalam masyarakat. Maha benar Allah dengan

firmannya:

( ٢٢ :٨/ األفبل )

Artinya: “Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa paling buruk dalam

pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu (tidak mendengar dan memahami

kebenaran) yaitu orang-orang yang tidak mengerti”. QS. Al-Anfal(8): 22

Penggunaan zat narkotika adalah haram, karena mengamalkan kaidah syara’

yang termasuk kaidah penting dalam perundangan islam, dan menolak kerusakan

termasuk salah satu tujuan atau sasaran penting syariat untuk menjaga nyawa atau

jiwa manusia.7 Secara khususnya tidak terdapat hukum yang jelas sama ada di dalam

al-quran dan hadis Nabi S.A.W yang menyebut tentang narkoba. Namun yang

demikian,terdapat satu kaidah umum didalam Al-Quran dan hadis yang melarang

7 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, Jakarta, Amzah, 2009, Cet. Pertama, h.

113.

19

setiap individu muslim mendekati perkara-perkara yang mabuk dan mengkhayalkan.

Islam juga mewajibkan umatnya agar memelihara keselamatan diri, akal, harta,

keturunan, dan yang paling utama ialah agama.8 Hal ini dapat dilihat dari firman

Allah SAW:

(٢٩ : ٤/ انسبء )

Artinya: “Janganlah kamu membunuh diri mu, sesungguhnya Allah Maha

Penyayang kepada mu”. QS. An-Nisa (4):29

Firman Allah SAW lagi:

( ١٩٥: ٢/ انجقر )

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan (diri sendiri) kedalam kebinasaan

dengan tangan sendiri”. (QS. Al-Baqarah (2):195

Di sini jelaslah bahwa narkoba merupakan satu bahan yang memudaratkan

manusia. Ia boleh menyebabkan seseorang itu menjadi khayal, lupa kepada harga diri,

dan juga tanggungjawab terhadap agama. Narkoba juga boleh merosakkan kesihatan

serta melumpuhkan anggota badan. Bagi yang sudah berkeluarga sudah tentulah akan

menjejaskan kedamaian dan keharmonian rumah tangga. Tanggungjawab terhadap

anak-anak dan istri tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Akibatnya akan mendorong

seseorang itu melakukan jinayah. Kemudaratan ini akan terus menular dan menjadi

penyakit dalam masyarakat dan seterusnya akan melemahkan Negara.9

8 Muhammad Sabri Yusof, Che Bakar Che Mat, Penyalahgunaan Dan Pengedaran Dadah Di

Malaysia, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008, Edisi kedua, h. 94.

9 Ibid., h. 95.

20

Kemudaratan akibat penyalahangunaan narkoba ini bukan saja ditanggung

oleh individu yang terlibat saja malahan melibatkan masyarakat dan Negara, sehingga

kini tidak ada pakar perubatan yang berugama islam maupun yang selain islam yang

berpendapat bahwa penyalahgunaan narkoba tidak membawa kebaikan kepada

manusia dalam jangka waktu pendek maupun panjang.Melihat kepada keburukan

akibat narkoba jelaslah kepada kita bahwa narkoba adalah haram dari pandangan

islam. Hal ini bertepatan dengan ayat-ayat al-Quran hadis yang dinyatakan

sebelumnya. Pengharaman narkoba ini disepakati oleh para ulama islam sejak

zaman-berzaman yang mengkategorikanya sebagai al-khabiat, antaranya:

1. Dr. Yusof al-Qardhawi: Diharamkan semua bahan yang kini lebih dikenali

sebagai narkotik seperti ganja, marijuana, dan sebagainya yang sudah

dikenali kesannya terhadap akal dan pikiran.

2. Syaikhul islam ibnu Taimiyah: Narkoba itu haram karena termasuk dalam

istilah arak, bahkan ia lebih keji daripada arak karena ia boleh merosakkan

akal pikiran hingga melumpuhkan daya berpikir dan menjatuhkan

martabat manusia. Beliau juga pernah menyebut bahwa sesiapa yang

mengiakan narkoba itu sebagai suatu perkara yang halal maka dia adalah

kafir. Pandangan ini telah diiktiraf oleh pengikut ibnu Taimiyah daripada

mazhab Hambali.

3. Ibnu Qayyim al-Jauzi: Arak ialah semua benda yang memabukkan

sekalipun cecair maupun pepejal, diperah atau dimasak dan juga diproses

mengikut teknik meden.

21

4. Ibnu al-Baithar: Pengguna narkoba sekalipun sekedar satu dirham boleh

memabukkan maka apatah lagi apabila lebih dari itu yang membawa

seseorang keperingkat hilang pertimbangan akal, bahkan boleh membawa

mepada jinayah pembunuhan.10

5. Ibnu Hajar al-Haitamial- Makki: Penggunaan narkoba boleh membawa

bermacam-macam bahaya dan kerosakan dari sudut keagamaan dan

kemasyarakatan.

6. Jawatankuasa Fatwa, Majlis kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam,

Malaysia: “Sebarang penyalahgunaan termasuk penyalahangunaan

narkoba, hukum disisi syarak adalah haram, dan dengan itu adalah ditegah

sama sekali dan narkoba hanya boleh digunakan untuk tujuan perubatan

yang sah mengikut syarak”. Fatwa ini telah dipersetujui oleh Majlis Raja-

Raja dalam musyuaratnya yang ke-12 pada 24 Februari 1983.

7. Mufti Kerajaan Negeri Selangor Dato’ Ishak Baharom berpendapat bahwa

penglibatan dalam penyalahgunaan narkoba boleh dikategorikan sebagai

membunuh diri jika dilihat dari kesan yang berlaku terhadap penagih

narkoba yang terlibat. Perbuatan ini amat dilarang oleh islam.

Kebanyakan ulama menghukum pengharaman narkoba dengan

mengakategorikannya dengan hukum arak (al-Khamar) karena terdapat persamaan

illah pada kedua-duanya, iaitu memabukkan dan mengkhayalkan.

10 Ibid., h. 96.

22

Sayidina Umar r.a pernah menegaskan bahwa al-Khamar:

يب خبير انعقم

Artinya: “Iaitu apa saja yang dapat menutup aka”l.

Dengan sebab itu narkoba juga termasuk dalam al-Khamar karena ia boleh

menyebabkan hilangnya kewarasan akal seseorang yang menggunakannya. Bahkan

narkoba lebih bahaya daripada arak karena kesannya bukan hanya pada pikiran tetapi

juga pada anggota tubuh badan. Begitu juga akibat dari penyalahgunaan narkoba yang

bukan saja memberi kesan bukan sahaja terhadap individu yang terkait tetapi juga

tehadap keluarga, masyarakat, dan Negara. Banyak berlaku kejadian-kejadian yang

melibatkan pecandu dan pengedar narkoba. 11

Semua ilmuan telah bersaksi bahawa arak dan narkoba (narkotik) tidak ada

manfaatnya. Demikian juga dengan kesaksian para peminumnya dan pecandunya.

Ketika mereka ditanya, mereka pasti mengakui bahwa semua itu adalah racun dan

hanya menyebabkan penderitaan yang teramat pedih. Kita mengetahui bahwa tujuan

dari adanya syariat adalah untuk memelihara kemaslahatan hamba di dunia dan

akhirat. Kemaslahatan hamba tercermin dalam pencegahan terhadap kebinasaan dan

penganugerahan manfaat. Semua hal yang menyebabkan kebinasaan dan tidak

11 ibid., h. 97.

23

mendatangkan manfaat adalah haram. Narkoba (narkotik) diharamkan kerana

menyebabkan kebinasaan dan tidak mendatangkan manfaat.12

D. Tindak Pidana Yang Berkaitan dengan Narkoba

Di awal islam, meminum khamar adalah diperbolehkan, dan hal ini berlaku

sampai akhirnya khamar menjadikan peminumnya mabuk.13

Termasuk kategori

khamar adalah narkotika (obat bius) dari opium, ganja, dan berbagai macam racun

putih, yang mereka namakan heroin, kokain, dan lainnya, yang dibeli dari ratusan

juta dari kekayaan umat dan mengancam jutaan orang dengan kematian lambat atau

cepat, kematian fisik atau psikis. Umar pernah berkata di hadapan para sahabat:

“khamar adalah apa yang menutupi akal” yaitu yang membuatnya kacau dan

menghilangkan tabiat kesadarannya. Tidak ragu lagi bahwa narkotika (obat-obat

bius) ini menimbulkan hal tersebut pada akal dan mempengaruhi tubuh lebih parah

dari pengaruh minuman keras. Kalaupun tidak masuk dalam kategori khamar secara

nash (dalil tegas) niscaya telah masuk kedalamnya secara anologi, bahkan

sesungguhnya pengharamannya adalah lebih pantas.14

Adalah jelah bahwa narkoba

adalah suatu benda atau bahan yang diharamkan dalam islam. Namun demikian

terdapat ramai dalam kalangan umat islam yang terlibat dalam perkara yang tidak

bermanfaat tersebut.

12

Muhammad Bakar Ismail, al-Fiqih al-Wadhih, jilid 2, Jasmine Enterprise, Berlian Publications

SDN BHD, 2008, Cet Pertama, h. 422.

13

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, Jakarta, Amzah, 2009, Cet Pertama, h.

101.

14

Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Penerjemah Didin

Hafidhuddin,Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, Jakarta,Robbani Press, Cet Pertama

1995, h. 290.

24

Menurut islam apabila sesuatu itu diharamkan maka segala yang berkaitan

dengannya juga haram. Ia berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW dalam masalah

riba:

, شبذ, نع رسل اهلل صه اهلل عهي سهى اكم انرثب يؤكهخ: قبل, ع عجذ اهلل ث يسعد

(را اث يبج)كبتج

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas‟ud, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat orang

yang memakan riba, pemberi (kurirnya) orang yang makan riba, saksinya, dan

pencatatnya”.15

( HR. Ibn Majah)

Begitu juga dalam perkara yang menyentuh tentang arak yang dalam hal ini

Rasulullah SAW pernah bersabda:

, ثعيب: نعت انخر عه عشرح أج :قبل رسل ااهلل صه اهلل عهي سهى : ع اث عر قبل

, شبرثب, اكم ثب, انحنخ ٳني, حبيهب, يجئبعب, ثبئعب, يعتصرب, عبصرب

.سبقيب

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Rasulallah SAW bersabda, „Dilaknat

khamer atas sepuluh bagian, (yaitu): zatnya, perasannya, yang

memerasannya,penjualannya, barang yang dijualnya, yang membawanya, alat yang

membawanya, yang memakan hasil pengjualanya, peminumnya dan yang

menuangkannya”.16

Termasuk dinamakan khamar adalah sengala yang dapat membinasakan

manusia, meski nama dan cara penggunannya berlainan. Sabda rasullah SAW:

كم خر حراو , كم يسكر خر: قبل رسل اهلل صه اهلل عهي سهى : قبل , ع اث عر

15

Muhammad Nashiruddin Al- Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Penerjemah abd. Amaufid

Ihsan. M. Soban Rohman, Jakarta,Pustaka Azzam, Cet Kedua, 2007, h. 540.

16

Muhammad Nashiruddin Al Albani shahih Sunan Ibnu Majah hadis nomor 2741 Penerjemah

Iqbal, Mukhlis BM, Jakarta, Pustaka Azzam, Cet Pertama, 2007, h. 208.

25

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, „semua yang

memabukkan adalah khamer, dan semua khamer adalah haram”.17

Semua cara yang dipergunakan untuk memasukkan khamar ke dalam tubuh,

seperti suntikan, rokok atau melalui tablet-tablet asal memabukkan meski tidak

diminum melalui mulut, semuanya termasuk khamar sekalipun nama dan cara

mempergunakannya berlainan. Orang yang menggunakannya akan mendapat siksaan

dan laknat dari Allah.18

Atas alasan inilah islam bukan sahaja mengharamkan penyalahgunaan

narkoba tetapi juga megharamkan penanaman, pemprosesan, pengedaran, penjualan,

dan segala yang berkaitan dengannya. Apabila islam mengharamkan sesuatu maka

pengharaman tersebut merangkumi jumlah yang banyak dan sedikit. Dalam hal ini

adalah berdasarkan hadis nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

يب أسكر كثيرح فقهيه حراو : ا رسل اهلل صه اهلل عهي سهى قبل , ع عجذ اهلل ث عر

Artinya: “Dari Abdullah bin „Amru RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “sesuatu

yang keseluruhannya memabukkan,maka sedikitnya pun haram.” 19

Dalam undang-undang islam, apa saja kesalahan yang dilakukan, ia tidak

terkeluar dari kesalahan hudud, qisas, dan juga ta’zir. Dalam menetapkan hukuman

bagi kesalahan penyalahgunaan narkoba, terdapat ulama yang menyamakan

hukumannya dengan kesalahan meminum arak. Islam telah menetapkan hukuman

17

Ibid., h. 212. Hadis nomor 2751.

18

Ahmad Abdul Majid, Hakikat Hukum Alla, Surabaya, Mutiara Ilmu, 1995, Cet Pertama, h.

80.

19

Muhammad Nashiruddin Al Albani, shahih Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 2755

Penerjemah Iqbal, Mukhlis BM Jakarta, Pustaka Azzam, Cet Pertama, 2007, h. 213.

26

terhadap peminum arak adalah dijilid sebanyak 40 rotan. Kesalahan ini termasuk

dalam kesalahan hudud yang pernah yang pernah dijalankan pada zaman Nabi

Muhammad SAW. Sayidina Umar r.a. pernah menghukum sehingga 80 rotan.

Tambah 40 rotan yang dikenakan sayidina Umar r.a. adalah sebagai hukuman ta’zir.20

Menurut syaikhul islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Fiqh A‟la al-

Mazahib al-Arba‟ah, pengambilan narkoba dalam bentuk apa sekalipun seperti ganja,

marijuana, morfin, candu, dan penggunaanya dikenakan hukuman had sebagaiman

yang dikenakan kepada peminum arak. Bahkan ia lebih teruk dari peminum arak jika

dilihat dari mudharatnya narkoba tersebut kepada tubuh badan dan pikiran. Lebih

daripada itu menyebabkan mereka meninggalkan perkara yang difardukan termasuk

solat. Dr. Wahbah az-Zuhaili pula di dalam kitabnya Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu

menyebut bahwa penyalahgunaan narkoba walau dalam bentuk apa sekalipun akan

dikenakan hikuman ta’zir karena ia termasuk dalam kesalahan hudud.

Terdapat juga ulama’ mutakhir yang berpendapat bahwa pesalah narkoba

harus dihukum dengan hukuman ta’zir. Ta’zir merupakan satu kategori hukuman

yang tidak ditentukan bentuk hukumnya. Ia terletak pada kebijaksanaan pemerintah

dalam menentukan sesuatu tindakan yang perlu diambil. Dengan sebab itu tidak salah

20 Mohamad Sabri Yusof, Che Bakar Che Mat, Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah di

Malaysia, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008, Edisi Kedua h. 99.

27

sekiranya kerajaan menghukum bunuh penjinayah yang terlibat dengan narkoba

sekiranya dirasakan itu hukuman yang paling berkesan.21

Karena berdasarkan hadis:

, إرا شرة فبجهذ: ع يعبيخ ع انجي صه اهلل عهي سهى أ قبل في شبرة انحر

. ثى إرا شرة انراثعخ فبضرثا عق, ثى إرا شرة انثبنثخ فبجهذ, ثى إرا شرة فبجهذ

(أخرج أحذ انهفظ ن االرثعخ)

Artinya: “Dari Mu‟awiyah dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda tentang

(hukuman) orang yang minum khamr: “Apabila ia minum maka deralah ia.

Kemudian apabila ia minum lagi maka deralah ia. Kemudian ia minum untuk ketiga

kalinya maka deralah ia. Kemudian ia minum lagi untuk keempat kalinya maka

potonglah lehirnya (bunuhlah ia)”.

Dalam menetapkan suatu hukum, islam menghendaki agar hukum tersebut

dapat memenuhi maslahat seperti yang dimaksudkan dalam kaedah fiqih yang

berbunyi:

تصرف االيبو يط ثبنصهحخ

Artinya: “Tindankan seseorang pemimpin itu tertakluk kepada maslahat”.

Islam telah menetapkan hukuman terhadap peminum arak adalah dijilid

sebanyak 40 rotan. Kesalahan ini termasuk dalam kesalahan hudud yang pernah yang

pernah dijalankan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sayidina Umar r.a. pernah

menghukum sehingga 80 rotan. Tambah 40 rotan yang dikenakan sayidina Umar r.a.

adalah sebagai hukuman ta’zir.22

21 Ibid,, h. 100.

22 Mohamad Sabri Yusof, Che Bakar Che Mat Penyalahgunaan Dan Pengedaran Dadah Di

Malaysia (Dewan Bahasa Dan Pustaka Kuala Lumpur 2008) Edisi Kedua h.99

28

ثى جهذ أث ثكر أرثعي فهب كب عر , جهذ في انخرثبنجريذ انعبل : أ انجي صه اهلل عهي سهى

أر أ : يب تر في جهذ انخر؟ فقبل عجذانرح ث عف : قبل , دب انبس ي انريف انقر

فجهذ عر ثبي, جعهب كأخف انحذد

Artinya: “Sesungguhnya Nabi s.a.w merotan (sebat) dalam kes arak dengan

pelepah tamar dan sepatu, kemudian Abu Bakar ( di zaman pemerintahannya) juga

menyebat dengan 40 kali sebatan, di ketika pemerintahan Umar, beliau meminta

pandangan orang ramai dari kampong dan desa lalu berkata : Apa pandangan kamu

berkenaan sebatan bagi peminum arak?, lalu Abd Rahman Auf berkata : Aku

berpandangan kita menjadikannya hudud yang paling ringan (merujuk kepada sebatan

qazf), maka Umar membuat keputusan untuk menyebat dengan 80 kali sebatan” (

Riwayat Muslim dan Abu Daud)

Begitu juga dalam apa saja peraturan dan hukuman yang hendak

dilaksanakan, maka ia mestilah mengutamakan kebajikan orang ramai dari kebajikan

perorangan. Perlu diingatkan bahwa hukuman ta’zir ini hanya akan memenuhi kaedah

syarak apabila hukuman hudud dan qisas terlebih dahulu dilaksanakan. Tanpa

pelaksanaan hudud dan qisas, seseorang itu tidak boleh mendakwa dia menjalankan

undang-undang islam berdasarkan hukuman ta’zir. Hal ini disebabkan hukuman ta’zir

juga merupakan hukuman islam bagi kesalahan yang tidak memenuhi syarat untuk

dihukum dibawah hukuman hudud dan qisas. 23

23 Mohamad Sabri Yusof, Che Bakar Che Mat, Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah di

Malaysia Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008, Edisi Kedua, h. 99-101.

29

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG HIERARKI MAHKAMAH SIVIL DI

MALAYSIA

A. Keadaan Geografi

Malaysia, Negara merdeka di Asia Tenggara, terdiri dari bekas federasi

Malaya (Negara bagian dari Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan,

Pahang, Perak, Perlis, Selangor dan Terengganu) dan bekas jajahan inggris dan

Sarawak dan selatan Kalimatan (dulu Sabah). Wilayahnya terbentuk sabit hampir

1.600 (2.575 km) memanjang dari perbatasan Thailand sampai laut sulu.

Dataran Malaysia menjadi dua bagian terpisah yang lebih dari 250 mil (565

km) dari lau. Bagian baratnya (Malaysia) adalah bekas Federasi Malaya yang

menduduki separuh bagian utara semenanjung Malaya. Bagian Timur Malaysia terdiri

dari Sabah, Sarawak, menduduki sebagian selatan Pulau Kalimantan.1

Malaysia meliputi suatu kawasan seluas kira-kira 336,700 km. persegi, terdiri

daripada Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, yang dipisahkan oleh Laut

Cina Selatan yang luasnya 1,036 km. persegi. Semenanjung Malaysia meliputi

kawasan seluas 134,680 km. persegi, bersempadan dengan negeri Thailand di utara

1 Ajid Thohir, Studi Kawasan Dunia Islam, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, h. 337.

30

dan Singapura di selatan. Sementara Sabah dan Sarawak pula kira-kira 202:020 km

persegi bersempadan dengan wilayah Kalimantan, Indonesia.2

Sekitar 54% Penduduk Malaysia adalah Melayu dan China, sisanya adalah

orang-orang India, Pakistan, Seilon, orang-orang Eropa, Eurasia (Indo Asia dan

Eropa), Dayak, dan Suku Asli Kalimantan. Perpindahan orang melayu pertama

bergerak berasal dari China bagian utara, kemungkinan antara 2.500 dan 1.500 juta

abad lalu. Gerakan migrasi yang lain semacamnya mengjangkau cukup jauh hingga

ke Fasifik seperti ke Indonesia dan Nugini Baru. Orang-orang melayu adalah muslim

dan Islam adalah Agama Negara. Namun komunitas lain menikmati kebebasan

beragama di kawasan ini. Orang-orang China umumnya penganut Budha,

Konfusionis atau Tao, sementara mayoritas orang India adalah penganut Hindu.

Kebanyakan orang Indo Eropa adalah penganut Katholik Roma atau Protestan.

Orang-orang Dayak di Sarawak umumnya mengikut Animisme, walaupun sebaginnya

pindah ke kepercayaan lain.3

Melayu adalah bahasa Nasional mereka walaupun bahasa inggris lebih banyak

digunakan. Mayoritas orang China dan India belum sepenuhnya menggunakan.

Mayoritas orang China dan India belum sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu.

Pada umumnya penduduk telah celek huruf dan berada pada level tinggi di Negara-

negara di asia. Sekolah-sekolah gratis disediakan oleh pemerintah untuk orang-orang

2 Abdullah Jusuh, Pengenalan Tamadun Islam di Malaysia, Kuala Lumpur, Dewan Bahasa

dan Pustaka, 1989, h. iii.

3 Ajid Thohir, Studi Kawasan Dunia Islam, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, h. 346.

31

melayu sejak tahun 1880, sementara bagi anak-anak mereka untuk berapa tahun dari

semua ras mengikuti sekolah dasar pemerintah gratis, dan sejumlah sekolah teknik

serta sekolah-sekolah spesialisasi.4

B. Situasi Politik

Politik Malaysia terbentuk dari sejarah silam kegemilangan Melaka lagi.

Proses yang panjang ini telah membawa banyak perubahan dalam konteks

membentuk jati diri Negara ini serta kekebalannya mengharungi cabaran-cabaran

yang mendatang sehingga Malaysia hari ini mampu berdiri sama gagah dan sama

tinggi dengan Negara-negara lain di dunia. Nama Malaysia telah mengalami beberapa

perubahan adalah dalil bahwa keutuhan Negara ini telah menembusi lingkaran zaman,

bermula dari kesultanan Melayu Melaka kepada Semenanjung Tanah Melayu kepada

Malaysia hingga kepada namanya hari ini.5

Politik Malaysia sememangnya dikenali sebagai politik perkauman dari segi

wataknya. Perkauman boleh diartikan wujudnya masyarakat berbilang keturunan

yang menuntut hak masing-masing dan setiap kaum mempunyai wasilah politiknya

untuk mencapai maksud kaum masing-masing. Politik ini semakin ketara dengan

dasar British yang mengamalkan „divide and rule‟ dan setelah merdeka

berlatarbelakangkan penolakan Malayan Union oleh orang melayu, satu dasar

4 Ibid., h. 347.

5 Mujahid Yusof, Wajah Baru Politik Malaysia , Anbakri Publika SDN BHD, 2009, Cet

Pertama, H. 1.

32

penerimaan kerakyatan Kaum Cina dalam dasar jus soli telah membentuk masyarakat

Malaysia berbilang kaum.

Secara spontan keperluan partai politik yang memperjuangkan nasib kaum

masing-masing menonjol dan mewarnai landskap politik tanah air. Perkembangan ini

membawa kepada kesan politik dari sudut pembagian kawasan mengikut pengecaman

kaum pola pengundi, tinkah-laku ahli politik multiracial yang semakin popular

idealismenya di kalangan pengundi hari ini.6

Sistem politik di Negara ini mempunyai asal-usul yang bertitik tolak daripada

konflik perkauman. Orang melayu bersatu padu untuk membentuk UMNO sebagai

satu benteng pertahanan terhadap ancaman keatas kedaulatan Raja-Raja melayu dan

hak-hak orang melayu akibat penubuhan Malayan Union oleh penjajah British 1947,

dan langkah-langkah drastik yang diambil terhadap penempatan haram cina di zaman

darurat menyebabkan orang cina di Tanah Melayu membentuk MCA untuk menjaga

kepentingan bangsa cina dan memberi pelindungan kepada mereka. Manakala

Masyarakat India terlalu kecil bilangannya untuk membuat sebarang penentuan yang

berpengaruh. Namun begitu kaum India berjaya membentuk MIC untuk menjaga

kedudukan dan kepentingan India di Tanah Melayu. 7

Suasana politik global, kadar celik ilmu yang pantas serta maklumat-

maklumat yang pelbagai telah menguji sekali lagi pendekatan-pendekatan partai-

6 Ibid., h. 63.

7 Malaysia Kita Panduan dan Rujukan Untuk Peperiksaan AM Kerajaan, Internasional Law

Book Servies, h. 172.

33

partai politik yang beroperasi di Malaysia untuk terus survive. Hari ini suasana

politik perkauman sudah dinilai semula oleh partai perkauman sendiri. Antaranya

adalah MCA, MIC dan UMNO sendiri. Partai Islam Semalaysia (PAS) turut

menunjukkan minat untuk menjadikan dirinya sebagai sebuah partai politik

beridentitikan multiracial. Walaupun tapak untuk Pas berbuat demikian telah sedia

ada namun kesungguhan untuk membina atas tapak itu bagi menampakkan

identitinya sebagai multiracial di peringkat binaan. 8

C. Keadaan Ekonomi

Tahun 1998 merupakan tahun yang sukar dan penuh cabaran bagi Negara

Malaysia. Hampir satu dekad Malaysia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang

kukuh dan stabil. Namun pada pertengahan tahun 1997 suasana ekonomi Malaysia

bertukar menjadi gawat. Rakyat Malaysia menyaksikan kemerosotan keluaran dalam

negeri kasar (KDNK) sebanyak 2.8 peratus pada suku kedua tahun pertama 1998 dan

sebanyak 6.8 peratus pada suku kedua pada tahun 1998. Negara Malaysia menjadi

miskin disebabkan oleh krisis yang berterusan. Nilai Ringgit telah jatuh dengan ketara

terhadap Dollar Amerika. Dalam waktu yang sama Bursa Saham Kuala Lumpur

(BSKL) telah kehilangan dua pertiga permodalan pasaran sejak bermulanya krisis ini

pada Juni 1997. Jumlah permodalan yang lupus ini adalah setara dengan 186 peratus

KDNK 1998 atau nilai pendapatan Negara dalam tempoh dua tahun. Krisis ini

8 Mujahid Yusof, Wajah Baru Politik Malaysia , Anbakri Publika SDN BHD, 2009, Cet

Pertama, h. 66.

34

menyebabkan Malaysia kehilangan kedua-dua faktor , yaitu pendapatan dan

kekayaan.9

Standar kehidupan masyarakat Malaysia betul-betul didasarkan atas kekayaan

sumber daya alam seperti karet, timah, logam, kayu, kopra, dan kelapa sawit. Sejak

tahun 1877 pengembangan pohon karet menjadi produk utama Negara, setelah karet

adalah timah yang sangat besar memberi kontribusi bagi perdagangan Negara.

Pengembangan perkebunan kelapa sawit tampaknya baru berkembang pada tahun-

tahun belakangan ini. Hasil-hasil pertanian lain yang cukup signifikasi bagi ekonomi

masyarakat adalah beras, lada, teh, kopi, serta buah-buahan musinan.10

D. Hirarki Mahkamah Sivil

Keadilan merupakan satu tuntutan yang diperjuangkan yang diperjuangkan

oleh setiap bangsa dan umat yang bertamadun di dunia ini. Dalam usaha untuk

mencapai keadilan ini, perbagai falsafah dan undang-undang telah dicipta. Malah

undang-undang ini sentiasa dikaji dan diubah untuk disesuaikan dengan keadilan yang

dikehendaki. Bangsa yang bertamadun sering berlomba untuk memperbaiki dan

mengubah sistem keadilan bagi mengukuhkan lagi sistem pemerintahan mereka.11

Menurut al-Faruqi dalam kamus “Faruqi’s Law Dictionary”, beliau

mentakrifkan mahkamah sebagai satu badan kehakiman atau badan tempat merujuk

9 Malaysia Kita Panduan Dan Rujukan Untuk Peperiksaan AM Kerajaan, Internasional Law

Book Servies, h. 576.

10

Ajid Thohir, Studi Kawasan Dunia Islam, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, h. 346.

11

Mohd Nadzri HJ. Abdul Rahman , Penghinaan Mahkamah Undang-undang Sivil dan

Undang-undang Islam , Mahzum Book Services, h.1.

35

sesuatu pertikaian yang ditadbirkan oleh pemerintah di mana tugas untuk menegakkan

keadilan, melaksanakan undang-umdang dan mentafsirkannya, atau tempat

membicarakan kasus-kasus pertikaian dan masalah-masalah yang berkaitan dengan

undang-undang serta melaksanakan undang-undang.12

Dalam sistem kehakiman Malaysia, terdapat berbagai peringkat mahkamah

yang berfungsi untuk mentadbir keadilan. Mahkamah yang tertinggi adaalah

menbicarakan kasus-kasus mengenai perlembagaan dan bertindak sebagai Mahkamah

Rayuan. Kemudian diikuti pula oleh Mahkamah Tinggi yang terdapat di Malaysia

Barat dan Malaysia Timur

Mahkamah ini juga bertindak sebagai mahkamah rayuan dan membicarakan

sebarang kasus melainkan kasus-kasus yang berkaitan dengan perlembagaan. Akhir

sekali terdapat Mahkamah Rendah yang terdiri dari Mahkamah Seksyen, Mahkamah

Majistret Kelas Dua Dan Mahkamah Penghulu.

Terdapat juga Mahkamah yang membicarakan golongan tertentu, antaranya

ialah Mahkamah Syariah. Mahkamah ini hanya membicarakan kasus-kasus yang

berkaitan dengan agama dan orang-orang islam saja. Manakala Mahkamah Juvana

pula membicarakan pesalah anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun. Mahkamah-

mahkamah lain yang termasuk dalam kontaks ini ialah Mahkamah Tentera,

Mahkamah Bumiputera dan sebagainya yang hanya membicarakan soal-soal

12

Ibid., h. 3-4.

36

tertentu.13

Mahkamah-mahkamah di Malaysia terdiri daripada Mahkamah Penghulu,

Mahkamah Majistret, Mahkamah Sesyen, Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan,

Mahkamah Persekutuan, dan Mahkamah yang ditubuhkan untuk tujuan tertentu.14

Mahkamah sivil terdiri dari mahkamah tinggi dan mahkamah-mahkamah

rendah. Mahkamah Tinggi pula terdiri daripada Mahkamah Agung dan Mahkamah

Tinggi. Mahkamah ini ditubuhkan oleh perlembagaan persekutuan. Bidang kuasa

mahkamah-mahkamah ini diperuntukan dalam Akta Mahkamah Kehakiman 1962.

Mahkamah Rendah terdiri dari Mahkamah Sesyen dan Mahkamah

Majistret,bagi Malaysia barat terdapat satu lagi Mahkamah Rendah iaitu Mahkamah

Penghulu. Penubuhan dan bidang kuasa mahkamah-mahkamah ini diperuntukkan di

dalam Akta Mahkamah mahkamah Rendah 1948(disemak 1972)

Di Mahkamah Sivil, pemeriksaan dan keputusan mengenai undang-undang

atau fakta atau pertentangan,maksudnya pihak yang bertentangan datang ke

mahkamah dan bertanding dalam usaha mereka untuk membuktikan dengan hujah-

hujah dan keterangan yang sesuai tuduhan atau tuntutan mereka.15

13

Mohd Nadzri HJ. Mohamad, Penghinaan Mahkamah Undang-undang Sivil dan Undang-

undang Islam, Mahzum Book Services, h. 5-6.

14

A Vijayalakshmi V enugopal, Introduction To Law In Malaysia, 200, h. 365.

15

Ahmad Mohamed Ibrahim, Ahilemah Joned, Sistem Undang-undang di Malaysia, Dewan

Bahasa dan Pustaka, h. 245.

37

E. Wewenang Mahkamah Sivil

Setelah terbentuknya Malaysia pada tahun 1963, maka undang-undang Sivil

dan aturan jinayah telah diselaraskan antara negeri-negeri selat, negeri melayu

bersekutu, negeri melayu tidak bersekutu, sabah dan Sarawak. Tugas kehakiman

dalam Mahkamah Sivil wewenang sangat luas tidak terbatas kepada orang islam saja

bahkan merangkumi orang islam dan bukan islam yang boleh memutuskan banyak

perkara mengikut bidangkuasa yang ditetapkan oleh undang-undang dan akta

persekutuan dan juga berpandukan kepada common law inggeris.16

a. Mahkamah Tinggi

i) Mahkamah Tinggi

Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa penyeliaan dan pengubahan

keputusan semua Mahkamah Bawahan, serta juga bidang kuasa untuk membicarakan

semua rayuan daripada Mahkamah Bawahan, baik kes sivil mahupun kes jenayah.17

Dalam bidang kuasa asli adalah membicarakan semua kes jinayah dan sivil

dalam bidang kuasa Mahkamah Rendah. Di bidang kuasa rayuan yang menyankut

sivil ialah mendengar semua rayuan yang jumlah pertikaian atau nilai perkara pokok

lebih dari ringgit Malaysia lima ribu, dan mendegar semua rayuan jenayah melainkan

kesalahan boleh dihukum dengan denda tidak melebihi ringgit Malaysia dua puluh

16 Institut Kefahaman Islam Malaysia, Sistem Kehakiman Islam, Kuala Lumpur, Malindo

Printers SDN BHD, 2001, h. 132.

17

http://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Malaysia diakses pada 26 November 2010.

38

lima, tertuduh telah mengaku salah dan disabitkan melainkan mengenai kesalahan

atau berat hukumannya dan tertuduh telah dibebaskan melainkan ada kebenaran

bertulis dari pendakwa raya. Mahkamah Tinggi mempunyai kuasa menasihat

Mahakamah Rendah mengenai soal-soal perlembagaan. Dan yang terakhir mempuyai

kuasa menyemak dan kuasa lain,iaitu dalam keputusan jinayah sivil dan keputusan

badan separa kehakiman.

ii) Mahkamah agung

Bidang kuasa asli Mahkamah Agung merangkumi kes sivil dan jinayah tidak

terhad, soal kesahan undang-undang yang dilulus parlimen dan badan perundangan

negeri dan Badan Perundangan Negeri dan pertikain antara kerajaan negeri dan

persekutuan. Di bidang kuasa rayuan, mendengar rayuan yang berkaitan keputusan

Mahkamah Tinggi yang menjalankan bidang kuasa aslinya, rayuan orang yang

disabitkan, rayuan dari pendakwa raya, dan rayuan daripada orang yang tidak yang

tidak didapati bersalah. Dan dibidang kuasa menasihat, menasihat yang di-Pertuan

Agung mengenai peruntukan perlembagaan, dan menasihati Mahkamah Tinggi

mengenai kesan peruntukan perlembagaan. Dan dibidang kuasa menyemak dan kuasa

lain-lain, megulangkaji kes yang direzabkan untuk putusan Mahkamah Persekutuan

dan Mahkamah Tinggi bagi kes-kes selain perlembagaan dan mendengar dan

39

memutuskan soal-soal undang-undang yang dirujuk dibawah seksyen 66 dalam Akta

Mahkamah Kehakiman 1964.18

b. Mahkamah Rendah

i) Mahkamah Penghulu

Mahkamah Penghulu hanya wujud di Malaysia Barat. Mahkamah ini

mempunyai bidang kuasa kes-kes jinayah dan sivil. Penghulu boleh membicarakan

kes jika diberi kuasa dalam bentuk surat kuasa yang dikeluarkan oleh raja negeri yang

berkenaan.

Bidang kuasa sivilnya oleh Akta Mahkamah-mahkamah Rendah, 1948 yang

menurut seksyen 94, memperuntukkan seperti berikut:

Sebuah Mahkamah Penghulu boleh mendengar dan memutuskan suatu perkara sivil

dalam mana plaintif Penghulu boleh mendengar dan memutuskan suatu perkara sivil

dalam mana plaintif hendak menuntut bayaran hutang atau harga barang, dengan atau

tanpa bunga, yang tidak lebih daripada lima puluh ringgit dan semua pihak yang

terlibat adalah orang-orang bangsa Asia, bertutur dan memahami bahasa melayu.

Mahkamah Penghulu boleh menjatuhkan hukuman denda tidak lebih daripada

dua puluh lima ringgit. Jika suatu perintah yang sah yang di buat oleh Mahkamah

Penghulu tidak dipatuhi. Mahkamah itu boleh melaporkan kepada Mahkamah

Majistret, dan mahkamah majistret boleh menguatkuasakan perintah tersebut seolah-

18

Ahmad Mohamed Ibrahim, Ahilemah Joned, Sistem Undang-undang di Malaysia, Dewan

Bahasa dan Pustaka, h. 259-260.

40

olah perintah itu dibuat sendiri olehnya. Rayuan kepada Mahkamah Penghulu boleh

dibuat kepada Majistret kelas pertama.19

ii) Mahkamah Majistret

Mahkamah Majistret mempunyai bidang kuasa membicarakan kes-kes sivil

dan jenayah, mengeluarkan saman dan waran. Bidang kuasa Mahkamah Majistret

bergantung ke kepada samaada dia merupakan Majistret kelas Pertama atau Majistret

Kelas Kedua.

Bidang kuasa Majistret Kelas Pertama ialah membicarakan kesalan-kesalahan

yang hukumannya tidak lebih daripada sepuluh tahun pengjara atau denda saja, dan

kesalahan-kesalahan di bawah seksyen 392 dan 457 kanun keseksaan. Hukuman yang

berta sekali yang boleh dijatuhkan Majistret pada umumnya lima tahun penjara, denda

sepuluh ribu ringgit, dirotan 12 kali atau gabungan kedua-dua atau ketiga-tiga

hukuman tersebut.

Bidang kuasa Majistret Kelas Kedua ialah membicarakan kesalahan yang

maksimum 12 bulan penjara atau denda saja, Majistret Kelas Kedua di Malaysia

Barat boleh menjatuhi hukuman tidak melebihi tiga bulan penjara, denda 250

ringgit atau gabungan kedua-duanya. Manakala Majistret di Sabah dan Sarawak

boleh menjatuhkan hukuman tidak melebihi enam bulan penjara, denda seribu

ringgit atau gabungan kedua-duanya.20

19

Ibid., h. 261. 20

Ibid., h. 262.

41

iii) Mahkamah Sesyen

Mahkamah Sesyen mempunyai kuasa dalam kes-kes sivil dan jenayah.

Umumnya, Mahkamah ini membicarakan semua kesalahan selain kesalahan yang

boleh dihukum mati. Mahkamah Sesyen boleh pada umumnya menjatuhkan apa-apa

hukuman yang dibenarkan oleh undang-undang selain daripada hukuman mati.

Mahkamah ini juga boleh menjalamkan siasatan permulaan mengenai kesalahan-

kesalahan berat. Bidang kuasa sivil Mahkamah Sesyen ini ialah membicarakan kes-

kes yang melibatkan jumlah uang atau nilai pokok perkara tidak lebih daripada dua

puluh lima ribu ringgit atau dengan persetujuan pihak-pihak dalam kes, yang

melibatkan lebih dari nilai itu.

Akta Mahkamah Rendah,1948, memberikan kuasa penyeliaan kepada

Presiden Mahkamah Seksyen. Akta menetapkan bahwa Preseden Mahkamah

Seksyen boleh meminta dan memeriksa rekod sesuatu perbicaraan sivil di hadapan

mana-mana mahkamah yang lebih rendah daripada Mahkamah Sesyen untuk

memuaskan hatinya tentang sah atau tidak keputusn yang dibuat dan tentang betul

atau tidak cara perbicaraan itu dijalankan. Jika Presiden Mahkamah Seksyen itu

berpendapat bahwa keputusan mahkamah yang lebih rendah daripada itu tidak sah

atau tidak betul atau perbicaraannya tidak betul, dia hendaklah memghantar rekod

kepada mahkamah Tinggi berserta apa-apa jua cacatan yang dipikirkan patut.

Rayuan terhadap Mahkamah Sesyen dalam kes sivil dan jinayah boleh dibuat

42

kepada Mahkamah Tinggi sama seperti rayuan terhadap keputusan Mahkamah

Majistret. 21

21

Ibid., h. 268.

43

BAB IV

IMPLEMENTASI ATURAN JINAYAH NARKOBA

A. Tujuan Dan Matlamat Akta

Undang-undang bertulis terbahagi kepada dua kumpulan yaitu undang-undang

bertulis sebelum merdeka dan undang-undang selepas merdeka. Undang-undang

bertulis sebelum merdeka ialah undang-undang yang dibuat oleh badan perundangan

sebuah kerajaan, baik kerajaan negeri atau persekutuan dan kerajaan, sebelum Negara

mencapai kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.

Manakala undang-undang bertulis selepas merdeka secara umum ialah terbagi

kepada dua: yaitu undang-undang negeri-negeri dan Akta Parlemen. Terdapat banyak

jenis undang-undang bertulis sebelum merdeka karena undang-undang ini dibuat

badan-badan perundangan yang berbeda.

Akta adalah undang-undang yang dibuat oleh parlemen. Akta adalah undang-

undang yang digubal dan diluluskan oleh badan perundangan kerajaan persekutuan,

sama ada persekutuan yang dikenali sebagai persekutuan tanah Melayu 1957 ataupun

persekutuan Malaysia 1963, dikenali sebagai Akta. Akta yang dibuat oleh Parlemen

dikelaskan dalam kategori ini. 1

Akta diluluskan oleh Parlimen. Ia merupakan sumber utama undang-undang

karena semua keputusan hakim-hakim sepatutnya didasarkan atas Akta. Keputusan

1 Abu Bakar Abdullah, Ke Arah Pelaksanaan Undang-undang Islam di Malaysia : Masalah

dan Penyelesaiannya, Kuala Terengganu, Pustaka Damai, 1986, Cet Pertama, h. 200.

44

hakim yang bertentangan dengan peruntukan Akta boleh dirayukan sebagai keputusan

yang dibuat yang di luar kuasa hakim karena hakim-hakim ditugaskan untuk

menafsirkan Akta yang dibuat oleh Parlimen. Jikalau statut itu dianggap sebagai tidak

berpatutan, caranya adalah dengan akta pindaan, dan bukan dengan keputusan

mahkamah.2

Tujuan dan matlamat Akta Dadah Berbahaya 1952 adalah membuat

peruntukan selanjutnya yang lebih baik untuk mengawal pengimportan,

pengeksportan, pengilangan, penjualan, dan penggunaan candu dan beberapa bahan

dan narkoba berbahaya tertentu yang lain, membuat peruntukan khas berhubung

dengan bidangkuasa mahkamah terhadap kesalahan-kesalahan yang tertakluk

dibawahnya dan perbicaraan mahkamah dan maksud-maksud yang berkaitan

dengannya.3

B. Sanksi Pidana Jinayah Narkoba

Didalam akta dadah berbahaya 1952, yang telah diluluskan di parlemen

memuatkan tujuh bagian:

1. Bagian satu memuatkan takrif dan tafsiran, terdiri dari syeksen dua dan tiga.

2. Bagian dua memuatkan tentang pengawalan terhadap candu mentah, daun

koka, jerami popi dan ganja. Terdiri dari seksyen empat hingga tujuh

2 A Vijayalakshmi Venugopal , Introduction To Law In Malaysia, 2001, h. 345.

3 Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta 234Akta Penagih Dadah (Rawatan Pemulihan)

1983(Akta 283), Lembaga Penyelidikan Undang-undang , International Law Book Services, Selangor.

2009, h. 7.

45

3. Bagian tiga memuatkan tentang pengawalan terhadap candu masak, ganja dan

resen ganja. Terdiri dari syeksen lapan hingga sepuluh.

4. Bagian empat memuatkan tentang pengawalan terhadap narkoba berbahaya

tertentu. Terdiri dari syeksen 11 hingga 17.

5. Bagian lima memuatkan tentang pengawalan terhadap perdagangan luar.

Terdiri dari seksyen 18 hingga seksyen 25.

6. Bagian enam dimansuhkan

7. Bagian tujuh memuatkan tentang peruntukan Am dan sampingan. Terdiri dari

seksyen 26 hingga 50.

Didalam bagian tujuh yang memuatkan peruntukan am dan sampingan,

didalam seksyen-seksyen ada menyebutkan hukuman bagi pesalah narkoba .

hukumanya adalah seperti berikut:

SEKSYEN KESALAHAN/JENIS NARKOBA HUKUMAN 39B Pengedar narkoba

Menawar untuk mengedar

narkoba berbahaya

Melakukan atau menawar atau

melakukan sesuatu perbuatan

sebagai persediaan untuk atau

bagi pengedaran narkoba

berbahaya

Memiliki 15 gm atau lebih dan

heroin atau morfin

Memiliki 1000 gm atau lebih

candu masak atau mentah

Memiliki 40 gm kokain atau

lebih

Memiliki 200 gm atau lebih

ganja

Memiliki 2000 gm daun koka

Mati Mandatori

46

atau lebih

Memiliki 50 gm atau lebih

Amphetamine Type Stimulants (ATS)

contoh; syabu atau pil ecstasy 39(A)(2) Memiliki 5-15 gm heroin atau

morfin

Memiliki 250-1000 gm candu

Memiliki 50-200 gm ganja

Memiliki lebih 15-40 gm

kokain

Memiliki lebih 750 gm daun

koka

Memiliki 30-50 gm Amphetamine

Type Stimulants (ATS) contoh; syabu

atau pil ecstasy

Tidak kurang lima tahun

penjara atau dipenjara

seumur hidup dan

diwajibkan tidak kurang 10

rotan sebatan

39(A)(1) Memiliki 2-5 gm heroin atau

morfin

Memiliki 100-250 gm candu

Memiliki 20-50 gm ganja

Memiliki 5-15 gm kokain

Memiliki 250-750 gm daun

koka

Memiliki 5-30 gm Amphetamine Type

Stimulants (ATS) contoh; syabu atau

pil ecstasy

Tidak kurang dua tahun

penjara tetapi tidak lebih 5

tahun dan diwajibkan

sebatan rotan antara 3

hingga 9 kali

-sama-

6B Menanam atau mengusahakan pokok

ganja Penjara seumur hidup dan

diwajibkan sebatan rotan

tidak kurang 6 kali 6 Memiliki kurang daripada 5 gm candu

mentah atau daun koka atau pokok

popi atau biji ganja dari popi

Penjara tidak lebih 5 tahun

dan denda tidak lebih

RM20,000.00 9 Memiliki kurang 100 gm candu masak Penjara tidak lebih 5 tahun

dan denda tidak lebih

RM20,000.00 10 Alat-alat menghisap narkoba Penjara tidak lebih 5 tahun

dan denda tidak lebih

RM20,000.00 12(2) Memiliki kurang 2 gm heroin

atau morfin

Memiliki lain-lain narkoba

Penjara tidak lebih 5 tahun

dan denda tidak lebih

RM20,000.00

47

kurang daripada Sek.39(A)(1)

Pejawat awam yang bertugas di

penjara, pusah pemulihan, lokap polis

atau mana-mana tempat tahanan dan

memiliki narkoba di tempat tersebut 15(A Memasukkan narkoba (narkoba-

narkoba yang dijadualkan) ke dalam

badan

Penjara tidak kurang 2

tahun atau denda tidak

lebih RM5,000.00 15(B) Berada di dalam premis tempat hisap

narkoba Penjara tidak kurang 2

tahun atau denda tidak

lebih RM5,000.00

C. Pelaksanaan Akta 234 Akta Penagih Dadah Di Mahkamah Sivil

Malaysia

Penagih (pecandu) adalah orang yang pengambilan narkobanya atau tikah laku

pecanduannya menjadi bagian penting dalam kehidupannya sehari-hari, mengatasi

keperluan-keperluan hidup yang lain seperti makan, minum,tidur, bekeluarga dan

sebagainya.

Pengedaran narkoba termasuklah melakukan salah satu daripada perbuatan ini,

iaitu mengilang, mengimport, mengeksport, menyimpan, menyorok, membeli,

menjual, memberi, menerima, menyetor, mengendalikan, mengankut, membawa,

menghantar, mengirim, berusaha mendapatkanya, membekal atau mengedar sesuatu

48

dadah berbahaya atau dengan cara lain di bawah penguasaan Akta ini atau peraturan-

peraturan yang dibuat oleh akta ini.4

Daripada suatu kajian yang dijalankan dipendaftaran Mahkamah Tinggi dan

Mahkamah Persekutuan di Kuala Lumpur, di dapati bahawa daripada jumlah 38

pesalah yang dihadapkan ke Mahkamah Tinggi di Wilayah Persekuatuan Kuala

Lumpur dan di Selangor diantara tahun-tahun 1976 hingga 1981, hanya 11 orang

yang dijatuhkan hukuman mati dan hukuman mereka disahkan.

Pada tahun 1980, Raja Azlan Shah, Ketua Hakim Malaya ketika itu merasakan

bahwa sudah sampai masanya “para hakim tidak merasa takut dalam menjatuhkan

hukuman mati”. Dalam kasus Pendakwa raya lawan Ooi Leng Swee YL, defendan

telah ditangkap ketika sedang memproses Heroin dan didakwa dibawah seksyen

39B(1)(a) karena mengedar narkoba berbahya. Persoalan di hadapan Mahkamah

Persekutuan ialah sama ada hukuman hukuman penjara seumur hidup perlu

ditambah?. Suffian, ketua Hakim Negara (pada masa itu) didapati tidak mengambil

fakta bahwa pesalah tidak mempunyai sabitan sebelum ini dan telah mengaku salah

atas dakwaan sebaliknaya bersetuju dengan Raja Azlan Shah, ketua Hakim Melaya.

Yang Arif memutuskan bahwa:

“Dengan melihat kepada penigkatan yang berterusan dalam penyalahgunaan

narkoba dan kesalahn-kesalahan berkaitan dengannya. Maka sudah sampai masanya

4 Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta 234Akta Penagih Dadah (Rawatan Pemulihan)

1983(Akta 283), Lembaga Penyelidikan Undang-undang , International Law Book Services, Selangor.

2009, h. 12.

49

tindakan pencegahan yang lebih bertenaga dikemukakan sebagai peringatan kepada

para pengedar narkoba berbahaya, supaya mereka yang terlibat dalam perniagaan

jahat dan amat menguntungkan ini dapat dipujuk dan dipengaruhi untuk berhenti dan

bertaubat, mengetahui sekiranya mereka ditangkap, kemungkina besar terdapat

hanya satu dan satu saja hukuman bagi mereka, sepadan dengan kerosakan buruk

yang dilakukan oleh mereka kepada masyarakat”. Defendan dalam kasus ini telah

dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Persekutuan.5

Dalam seksyen 39A yang dipinda, setiap orang yang didapati bersalah

terhadap Akta ini, yang kesalahannya tidak membawa hukuman mati dan perkara

atas kesalahan ialah Heroin dan morfin seberat lima gram atau lebih atau opium siap

diproses atau opium mentah seberat 250 gram atau lebih, selain dikenakan hukuman

yang ditetapkan untuk kesalahan itu di bawah seksyen yang seseorang itu telah

didapati bersalah, dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau untuk suatu tempoh

yang tidak kurang daripada lima tahun, dan boleh juga dikenakan hukuman sebat

yang tidak kurang dari enam sebatan.

Perlu diingatkan di sini bahwa seksyen 3 Ordinan Keadilan Jinayah 1953

mendifinisikan penjara seumur hidup sebagai hanya penjara 20 tahun. Di samping

kebanyakan kes, walaupun sebelum pindaan 1983, mahkamah tidak tergamak untuk

menjatuhkan hukuman penjara maksimun yang dibenarkan. Dalam banyak kes

mahkamah hanya menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun dan mengarahkan pesalah

5 Mohamad Sabri Yusuf dan Che Mat Che Bakar, Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah

di Malaysi, Dewan bahasa dan pustaka, 2008, Edisi kedua, h. 86-87.

50

dibebaskan dengan jaminan bon atau tanpa penjamin di bawah seksyen 294 Kanun

Prosedur Jinayah6

Dalam memberantas narkoba memang tidak gampang karena terkait juga

dengan masalah ekonomi masyarakat. Masyarakat yang sulit mencari perkerjaan

(yang agak layak) seringkali mencari jalan pintas, menjual narkoba yang cukup

menggiurkan karena keuntungannya tergolong (cukup) tinggi. Salah satu kendala

utama dalam mengatasi bahaya narkoba adalah manuver aparat penegak hukum yang

masih setengah-setengah. Di suatu sisi, aparat hukum memburu-buru penyalahgunaan

narkoba dari golongan kelas teri dan kelas menengah. Tapi pada sisi lain, kadang atau

seringkali aparat penegak hukum dan elit politik sengaja melindungi bahkan

memelihara pebisnis atau Bandar atau produser atau mafia narkoba kelas atas, kelas

kakap, dan super kakap. Motifnya jelas adalah faktor ekonomi dan uang.7

D. Efek Jera Daripada Implementasi Hukuman.

Hukuman adalah suatu bentuk untuk mengajar manusia dari suatu kesalahan

atau kesilapan yang telah dilakukannya, begitu juga hukuman yang diadakan oleh

kerajaan Malaysia adalah untuk memberi pengajaran kepada pesalah dan orang lain

agar insaf dari kesilapan yang lalu dan tidak akan melakukan kesalahan.

Islam telah mengajar manusia tentang balasan dosa dan pahala atau syurga

dan neraka untuk mencegah mereka dari melakukan kejahatan dan menggalakkan

6 Ibid., h. 80-81.

7 M. Arief Hakim, Bahaya Narkoba Dan Alkohol Cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan Melawan,

Bandung, Komp. Cijambe Indah, Mei 2004, Cet Pertama, h. 82.

51

mereka memperbanyakkan kebaikan. Di kalangan manusia, terdapat segelintir yang

masih berterusan melakukan kejahatan tanpa menghiraukan balasan akhirat tadi.

Justeru itu undang-undang atau hukuman diperlukan untuk menghukum dan mengajar

manusia yang degil supaya tidak mengulangi perbuatan jinayah dan juga dapat

memberi pengajaran kepada seluruh masyarakat8

Di Malaysia hukuman yang paling berat yang boleh dijatuhkan dalam kes

jinayah ialah hukuman mati. Dalam kes-kes tertentu seperti pembunuhan, tidak ada

alternative selain daripada hukuman mati. Hukuman mati juga boleh dijatuhkan bagi

kesalahan dibawah Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960 dan Akta Dadah

Berbahaya 1952. Pengampunan boleh diberi oleh yang di-Pertuan Agung atau Sultan

atau yang Di Pertuan Negeri sesebuah Negeri dengan nasihat Lembaga

Pengampunan.

Selepas hukuman mati, hukuman yang kedua berat ialah hukuman penjara

seumur hidup. Dibawah keadilan jinayah 1953, hukuman yang disarankan ialah

untuk tempoh dua puluh lima tahun. Bagaimanpun, badan perundangan boleh dengan

nyata memperuntukkan bahawa hukuman seumur hidup hendaklah untuk tempoh

hayat seseorang .9

8 Hamidi bin Abdul Ghani, Jurnal KIAS, Kelantan, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail

Petra, 2004, h. 28.

9 Ahmad Mohamed Ibrahim, Ahilemah Joned , Sistem Undang-undang di Malaysia, Dewan

Bahasa dan Pustaka, h. 303.

52

Dan hukuman sebat juga merupakan salah satu bentuk hukuman dikenakan

keatas tindak pidana narkoba di Malaysia. Di kecualikan keatas perempuan, lelaki

yang dijatuhkan hukuman mati dan lelaki yang mahkamah berpendapat berumur

melebihi 50 tahun. Rotan yang digunakan untuk menyebat tidak boleh melebihi

ukuran 1 cm dan dalam kes berhubung dengan pesalah muda, sebatan itu hendaklah

dikenakan secara disiplin sekolah, iaitu dengan menggunakan rotan halus.10

Di Malaysia sejarah menunjukkan masalah penyalahgunaan narkoba dikesan

sebelum merdeka dan semakin berleluasa sejak 30 tahun lalu. Lebih membimbangkan

dan menyedihkan, pecandu narkoba mula menyerang wanita yang mana jika dulu

pembabitan kaum ini boleh dikira dengan jari, kini jumlah pecandu narkoba wanita

semakin bertambah tahun demi tahun. Statistik sejak Januari hingga Jun 2010

menunjukkan jumlah pecandu narkoba di seluruh negara adalah 12,079 orang dengan

8,984 pecandu baru dan 3,095 pecandu berulang, iaitu satu jumlah yang menakutkan.

Ini kerana setiap hari ada 17 kes pecandu berulang atau 515 kes sebulan. Bukan saja

golongan ini menjadi beban kepada masyarakat tetapi pengaruh mereka adalah sangat

buruk dan meluas.11

10

Mohamad Sabri Yusof, Che Bakar Che Mat, Penyalahgunaan dan Pengedaran Dadah di

Malaysia , Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008, Edisi Kedua, h. 81-82.

11

http://www.hmetro.com.my/articles/Menggigiltakdapatdadah/Article, diakses

pada10/2/2011 pada jam 11.40 malam.

53

Walau berbagai hukuman dikenakan keatas pelaku tindak pidana , terutama

untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana yang menyengsarakan

masyarakat, namun masalah ini terus berlanjutan dan bertambah dari hari kehari. Ini

karena Malaysia dalam melaksanakan hukuman belum mengikuti suruhan Allah:

( ٢٤:٢/ النور)

Artinya: Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh

sebagian orang-orang yang beriman. QS. An-Nur (24):2

Di samping itu, apabila diteliti lebih saksama dalam surah an-Nur ayat dua

tentang hukumkan zina, di sana disebutkan bahwa pelaksanaan hukuman jilid itu

harus disaksikan oleh sekelompok orang-orang mukmin. Ini mengandungi arti bahwa

di dalamnya terdapat unsur tasyhir atau maklumat (pengumuman) tentang kesalahan

pelaku zina. Atas dasar itu maka jumhur ulama untuk memasukkan tasyhir

(pengumumna kesalahan secara terbuka) sebagai salah satu jenis hukuman tak’zir.

Dapat dipahami tujuan diadakanya hukuman tasyhir (pengumuman kejahatan)

adalah agar orang yang bersangkutan (pelaku) menjadi jera, dan agar orang lain tidak

melakukan perbuatan serupa. Jadi, sanksi ini mempunyai dayarepresif dan preventif.

Apabila tujuan sanksi tasyhir itu demikian maka cara-cara lain yang mengandung

makna pengumuman bahwa hukuman telah dilaksanakan juga bisa digunakan seperti

54

diumumkan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, antara

lain seperti penayangan gambar atau wajah penjahat di layar telivisi.12

Hukuman jilid (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat islam.

Untuk jarimah hudud, hanya ada beberapa jarimah yang dikenakan hukuman jilid,

seperti zina, qadzaf, dan minum khamar.13 Hukuman sebatan (cambuk), yang

dilaksanakan dipenjara-penjara di Malaysia kurang menepati hukum yang terdapat

dalam hukum Islam. Perbezaan yang paling ketara adalah cara sebatan yang

dilakukan, iaitu menyebat dengan sekuat hati mengikut undang-undang malaysia,

manakala bagi undang-undang Islam keadaan tidak diangkat habis. Dalam Islam

pelaksanaan hukuman rotan lebih kepada mendidik orang yang disebat. disamping itu

ia juga berkait dengan kesalahan dosa yang dilakukan oleh pesalah tersebut.14

Fuqaha berbeda pendapat dalam menentukan hukuman bagi pelaku peminum

khamar.

a. Dipukul dengan tongkat

b. Dipukul dengan pelepah kurma dan

c. Cukup dipukul dengan sandal atau dengan pakaian.15

12

Ahmad wardi muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Cet Kedua, h.

272-273. 13

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta,

Sinar Grafika, 2006, Cet Kedua, h. 158.

14

http://amkns.blogspot.com/2009_08_01_archive.html, diakses pada 10.2.2011.

15 Ahmad Abd. Majid, Hakikat Hukum Allah, Surabaya, Mutiara Ilmu , 1995/1415, Cet

Pertama, h. 76.

55

Sedangkan dalam Akta dadah berbahaya 1952 bilangan cambuk untuk

pengosumsi narkoba adalah tidak melebihi 10, sedangkan didalam islam had bagi

pengosumsi narkoba adalah di cambuk sebanyak 40 kali. Dan hukuman mati yang di

kenakan keatas pesalah pengedaran narkoba masih tidak memberi jera kepada

masyarakat. Karena hukuman dijalankan di Malaysia adalah didalam penjara, tidak

disaksikan oleh orang ramai. Ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui

bagaimana perjalanan hukuman cambuk keatas pesalah, masyarakat dan pesalah yang

telah menjalani hukuman tidak malu dan tidak takut untuk melakukan dan

mengulangi tindak pidana. karena mereka yang baru melakukan kesahan tidak

merasai dan melihat bagaimana hukuman cambuk itu dilakukan dan tidak ada kesan

dalam diri mereka samaada takut atau malu untuk melakukan kesalahan tersebut.

Sedangkan didalam islam hukuman tak’zir adalah untuk mendidik pesalah dan orang

lain agar takut untuk melakukan kesalahan yang sama.

Para ulama membolehkan hukuman mati sebagai tak’zir mengemukakan

alasan lain, diantara hadis yang memerintahkan hukuman mati bagi peminum khamar

untuk keempat kalinya. Hadis tersebut adalah:

, إذا شرب فاجلدوه: وعن معاوية عن النبي صلى اهلل عليو وسلم أنو قال في شارب الحمر

ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقو, ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه, ثم إذا شرب فاجلدوه

(أخرجو أحمد واللفظ لو واالربعة)

Artinya: Dari Mu’awiyah dari Nabi saw. Bahwa beliau bersabda tentang

(hukuman) orang yang minum khamr: “Apabila ia minum maka deralah ia.

Kemudian apabila ia minumlagi maka deralah ia. Kemudian ia minum untuk ketiga

56

kalinya maka deralah ia. Kemudian ia minum lagi untuk keempat kalinya maka

potonglah lehirnya (bunuhlah ia).16

Dengan melihat jenis hukuman yang telah dkenakan keatas pesalah narkoba di

Malaysia. Masih tidak memberi jera kepada masyarakat untuk tidak mengulangi

kesalah yang sama, karena hukuman yang dikenakan keatas pengusumsi narkoba

hanyalah penjara dan cambuk tidak lebih dari enam.

16

Ahmad Wardi Muslich Hukum Pidana Islam (Jakarta,Sinar Grafika 2005) Cet2 h. h.73

57

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Narkoba dapat memberikan kebaikan dan membawa keburukan kepada

manusia. Narkoba dapat menberikan manfaat kepada manusia jika

digunakan didalam bidang perubatan yang boleh mencegah dan

mengubati pelbagai penyakit serta meningkatkan keupayaan fizikal dan

mental. Narkoba juga dapat memberi keburukan kepada manusia jika

disalah gunakan untuk mendapat kinikmatan yang dapat merusakkan

sistem saraf dan imunisasi tubuh, dan menyebabkan perbagai penyakit

seperti HIV, yang sehingga sekarang belum ada ubat untuk

mengubatinya.

2. Kerajaan Malaysia dalam menegakkan keadilan dan menjaga keamanan

bagi seluruh rakyat Malaysia, kerajaan telah berusaha mewujudkan

berbagai peraturan untuk menjaga keamanan Negara dan warganegara

Malaysia. Narkoba merupakan salah satu masalah yang utama bagi

Malaysia, dengan itu kerajaan Malaysia telah membuat undang-undang

tentang narkoba,salah satu darinya adalah Akta 234 tentang penagih

narkoba yang sudah lama diluluskan yaitu pada tahun 1952.

58

3. Hukuman yang dikenakan keatas pesalah narkoba menurut islam

adalah hudud yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul yaitu hukuman

cambuk 40 kali dan hukuman mati bagi yang pesalah jinayah yang ke

empat kalinya dan ta’zir yaitu diserahkan kepada kebijakan pemerintah.

Adapun hukuman yang paling berat yang dikenakan keatas pesalah

narkoba menurut Akta 234 adalah hukum gantung sampai mati yang

dikenakan keatas pengedar narkoba. bagi mereka yang bersalah atas

pemilikan narkoba, hukuman yang paling berat penjara seumur hidup

atau penjara tidak kurang dari lima tahun beserta cambuk tidak kurang

dari sepuluh. Hukuman yang paling ringan adalah penjara untuk suatu

tempoh tidak kurang dari dua tahun dan tidak lebih dari lima tahun

beserta hukuman cambuk tiga dan tidak lebih dari Sembilan. Bagi

kesalahan bagi Akta ini dan tidak ada penalti yang khusus dikenakan

hukuman denda lima ribu ringgit atau penjara tidak lebih dari dua tahun

atau kedua-duanya sekali.

4. Kuasa untuk menentukan kesalahan seseorang di Malaysia diberikan

kepada mahkamah. Mahkamah sivil diMalaysia mempunyai wewenang

dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan orang islam dan selaian

islam, kasus-kasus yang berkaitan agama islam hanya di bicarakan di

mahkamah syariah, selain kasus yang berkaitan agama islam dibicaraka

dimahkamah sivil. Ini memberi wewenang mahkamah sivil lebih luas

berbanding mahkamah syariah.

59

B. Saran-saran

Berdasar perbahasan mengenai implementasi aturan jinayah narkoba

menurut Akta 234, Akta Dadah Berbahaya 1952 di Malaysia, jelaslah bahwa

undang-undang ini telah berlaku seluruh Malaysia, namun hukuman ini tidak

dapat mencegah kepada pihak yang terkait untuk tidak melakukan kesalahan,

karena hukuman yang ada di dalam Akta 234, Akta Dadah Berbahaya 1952 tidak

berlandaskan hukum islam. Ia boleh diubah mengikut keadaan. Walaupun

hukuman ini telah berjalan tetapi masih ramai yang mengulangi kesalahan yang

sama. Kerajaan haruslah memperbarui undang-undang yang sedia ada dan

mengenakan hukuman yang dapat memberi pengajaran dan keinsafan kepada

masyarakat.

60

DAFTAR PUSTAKA

.

Al-Quranul al-Karim

Abdul Rahman, Mohd Nadzri, Penghinaan Mahkamah Undang-undang Sivil Dan

Undang-undang islam ,Mahzum Book Services.

Abdullah, Abu Bakar, Ke Arah Pelaksanaan Undang-undang Islam Di Malaysia

:Masalah dan Penyelesaiannya, Kuala Terengganu, Pustaka Damai,

1986, Cet. Ke-1.

Abdul Ghani, Hamidi bin, Jurnal KIAS, Kelantan, Kolej Islam Antarabangsa Sultan

Ismail Petra, 2004.

…….. Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta 234. Lembaga Penyelidikan Undang-

undang International Law Book Services, Selangor, 2009.

Ali, Zainuddin, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia, Sinar

Grafika, 2008, Cet. Ke-2.

Arief, M Hakim. Bahaya Narkoba Dan Alkohol Cara Islam Mencegah, Megatasi Dan

Melawan, Jakarta, Bandung, 2004, Cet. Ke-1.

Hafidhuddin, Didin, Budiutomo Setiawan, Tamhid. Aunur Rofiq Shaleh, Robbani

Press, Jakarta, 1995, Cet. Ke-1.

Husain, Jauhar Ahmad Al-Mursi, Maqashid Syariah, Penerbit Amzah, Jakarta, 2009,

Cet. Ke-1.

Ibrahim, Ahmad Mohamed, Joned, Ahilemah, Sistem Undang-undang di Malaysia,

Dewan Bahasa Dan Pustaka.

61

Institut Kefahaman Islam Malaysia, Sistem Kehakiman Islam, Kuala Lumpur,

Malindo Printer SDN BHD, 2001.

Ismail, Muhammad Bakar, Al-Fiqih Al-Wadhih, Jilid 2, Jasmin Enterprise, Berlian

Publications SDN BHD, 2008,Cet. Ke-1.

Jusuh, Abdullah, Pengenalan Tamadun Islam Di Malaysia, Kuala Lumpur, Dewan

Bahasa Dan Pustaka, 1989.

…………. Malaysia Kita Panduan Dan Rujukan Untuk Peperiksaan AM,

Internasional Law Book Servies.

Majid, Ahmad Abdul, Hakikat Hukum Allah. Mitiara Ilmu, Surabaya, 1995, Cet. Ke-

1.

Musslich, Ahmad Wardi, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah,

Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Cet. Ke-2.

Muslich, Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Cet. Ke-

1.

………… Nikah Majalah Keluarga Islami, Bebaskan Keluarga Dari Jerat Narkoba.

……….... Publisher SDN BHD Malaysia, Pengurusan Isu Alkohol Dan Dadah Di

Tempat Kerja, 2008.

Yusof, Muhammad Sabri, Che Mat, Che Bakar, Penyalahgunaan Dan Pengedaran

Dadah Di Malaysia, Dewan Bahasa Dan Pustaka, Kuala Lumpur, 2008,

Edisi Ke-2.

Qardhawi, Yusuf, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Penerjemah:

Didin, Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid,

Robbani Press, Jakarta, 1995, Cet. Ke-1.

62

Sunarno, Narkoba Bahaya Dan Upaya Pencegahan, Penerbit PT Bengawan

IlmuAnggota IKAPI JL. Pleburan Semarang.

Taharem, Abu Dzarin, Menangani Penyalahgunaan Dan Penagihan Dadah Menurut

Islam, Selangor, Penerbitan Ikhwan, 2004.

Thohir, Ajid, Studi Kawasan Dunia Islam, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

Venugopal, A Vijayalakshimi, Introduction To Law In Malaysia,2001.

Yusof, Mujahid, Wajah Baru Politik Malaysia, Anbakri Publika SDN BHD, Mei

2009, Cet. Ke-1.

Website :

http://amkns.blogspot.com/2009_08_01_archive.html

http://www.hmetro.com.my/articles/Menggigiltakdapatdadah/Article

http://www.ukm.my/geografia/images/upload/4.2010-1-Rokiah-melayu-2.pdf

http://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Malaysia