MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 262 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PERAIRAN PELABUHAN
TALANG DUKU DAN PELABUHAN MUARA SABAK PROVINSI JAMBI
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Perairan Pelabuhan Talang Duku telah
ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas III
melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KP 22 Tahun 1990 tentang Penetapan Kelas
Perairan Wajib Pandu;
b. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 22 Tahun 1990 tentang Penetapan
Kelas Perairan Wajib Pandu belum mengakomodir
titik koordinat naik turun Petugas Pandu (Pilot
Boarding Ground) ;
c. bahwa perairan Pelabuhan Muara Sabak telah
ditetapkan sebagai Perairan Pandu Luar Biasa
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Nomor PP.304/ 1/ 17/DJPL-15
tentang Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa
Pada Terminal Untuk Kepentingan Sendiri
Petrochina Marine Terminal, di Provinsi Jambi;
d. bahwa dalam rangka menjamin aspek keselamatan
dan keamanan pelayaran, kelancaran terkait
peningkatan kepadatan lalu lintas kapal serta
berdasarkan hasil penelitian, evaluasi dan
verifikasi terhadap kondisi alur-pelayaran wilayah
- 2 -
perairan Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan
Muara Sabak Provinsi Jambi, telah memenuhi
kriteria faktor di luar kapal dan faktor kapal yang
mempengaruhi keselamatan berlayar untuk
ditetapkan sebagai perairan wajib pandu Kelas I;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan
huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib
Pandu Kelas I Perairan Pelabuhan Talang Duku
dan Pelabuhan Muara Sabak Provinsi Jambi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010
tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010
tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan
- 3 -
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010
tentang Perlindungan Lingkungan Maritim
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25
Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-
Pelayaran;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 629) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 36 tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran
dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93
Tahun 2014 tentang Sarana Bantu dan Prasarana
Pemanduan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2033);
- 4 -
Memperhatikan
Menetapkan
PERTAMA
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57
Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan
Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 390);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor
AL.328/5/10/DJPL/2019 tanggal 4 November 2019
perihal Usulan Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I
di Pelabuhan Talang Duku dan Pelabuhan Muara
Sabak Provinsi Jambi;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I
PERAIRAN PELABUHAN TALANG DUKU DAN
PELABUHAN MUARA SABAK PROVINSI JAMBI.
Menetapkan Perairan Pelabuhan Talang Duku dan
Pelabuhan Muara Sabak Provinsi Jambi sebagai
Perairan Wajib Pandu Kelas I, dengan batas titik-titik
koordinat geografis sebagai berikut:
T itikA : 01°-00,-00"LS / 103°-48'-40"BT ditarik garis
lurus menuju Titik B;
Titik B : 00°-54'-50" LS /103°-47'-00" BT ditarik garis
lurus menuju Titik C;
Titik C : 00°-46'-50" LS /103°-49'-00" BT ditarik garis
lurus menuju Titik D;
Titik D : 00°-46’-50" LS /104°-00'-00" BT ditarik garis
lurus menuju Titik E;
Titik E : 00°-50'-00" LS /104°-09'-50" BT ditarik garis
lurus menuju Titik F;
Titik F : 00°-57’-00" LS /104°-09’-50" BT ditarik garis
lurus menuju Titik G;
- 5 -
KEDUA
Titik G : 00°-57'-00" LS /104°-00'-00" BT ditarik garis
lurus menuju Titik H;
Titik H : 00°-54'-50" LS /103°-51’-00" BT ditarik garis
lurus menuju Titik I;
Titik I : 00°-55'-00" LS / 103°-48'-10" BT ditarik garis
lurus menuju Titik J;
Titik J : 01°-00'-00" LS /103°-49’-70" BT ditarik garis
yang menyusuri Sungai Tungkal dan kembali
lagi menuju Titik A;
Lokasi Naik/Turun Petugas Pandu (Pilot Boarding
Ground) pada titik kooordinat:
Titik A : 00°-54'-211" LS / 103°- 47’- 485” BT;
Titik B : 00°-54'-102" LU / 104°- 05’- 571” BT.
: Lokasi perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA digambarkan dalam Peta Laut
Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.
KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan
pembinaan dan pengawasan teknis terhadap
pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. Lampiran Nomor 33 Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KP 22 Tahun 1990 tentang
Penetapan Kelas Perairan Wajib Pandu;
b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Laut Nomor PP 304/1/17/DJPL-15 tentang
Penetapan Perairan Pandu Luar Biasa pada
Terminal Untuk Kepentingan Sendiri PT Petrochina
Marine Terminal di Provinsi Jambi;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 6 -
KELIMA Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: BUDI KARYA SUMADI
1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal
Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;
7. Gubernur Jambi;
8. Wali Ko ta Muaro Jambi;
9. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III
Talang Duku;
10. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV
Muara Sabak;
11. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Palembang.
LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIANOMOR KM 262 TAHUN 2019TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDUKELAS I PERAIRAN PELABUHAN TALANG DUKUDAN PELABUHAN MUARA SABAK PROVINSIJAMBI
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PERAIRAN PELABUHAN TALANG DUKU DAN PELABUHAN MUARA SABAK PROVINSI JAMBI
tMMUtilfl V. M.2IU CmMiIW . sft Mwf mtètrto»
MM h t v w MU
KEOALAMAN DSEBl/T DENGAN METHR 41
■ U v M ItO tM 'l 41
l'BONESA
SUMATERA • PANTAITIMURPliLAU-PULAU R1AU
DANPULAU-PULAU LINGGA
LEM BAR IIsoaui:»i«iflrînrs)
^ k»* i» te. «I»i w**v.4, . fr-rnk*» iÜA *«*••****** W . .
# *r*V *r *MIKH r w — » }* «. MU em «nat r*4 « • * * «y * * * * *r*
••A*énee* *W W *I «tow-,«N #»U * * » M hu Ktopéim OmMpA «*•»>■'*(J HIUSMMN** ÎNSSSflMUMJHM HïÀVt *> ««# * * ’.d*
Lkunato vU wii/Ji* toi** *
UlM h*«. K« v i \u* MMIUIMWTrÿ .iWllMHilWlu i<M*M (•«fMU/Nkft!
PETA LAUT INDONESIA NOMOR: 41
SIMBOL KETERANGAN
(D
T itikA : 01°-00’-00"LS / 103°-48'-40"BT ditarik garis lurus
menuju Titik B;
Titik B : 00°-54’-50" LS / 103°-47’-00" BT ditarik garis lurus
menuju Titik C;
Titik C : 00o-46’-50" LS / 103°-49’-00" BT ditarik garis lurus
menuju Titik D;
Titik D : 00°-46’-50" LS / 104°-00'-00" BT ditarik garis lurus
menuju Titik E;
Titik E : 00o-50'-00" LS / 104°-09'-50" BT ditarik garis lurus
menuju Titik F;
Titik F : 00°-57’-00" LS / 104°-09’-50" BT ditarik garis lurus
menuju Titik G;
Titik G : 00°-57'-00" LS / 104°-00'-00" BT ditarik garis lurus
menuju Titik H;
Titik H : 00°-54'-50" LS / 103°-51'-00" BT ditarik garis lurus
menuju Titik I;
Titik I : 00°-55'-00" LU / 103°-48'-10" BT ditarik garis lurus
menuju Titik J;
Titik J : 01°-00'-00" LU / 103°-49'-70" BT ditarik garis yang
menyusuri Sungai Tungkal dan kembali lagi menuju
Titik A.
Lokasi naik dan turun Petugas Pandu (Pilot Boarding Ground)
sebagai berikut:
Titik A : 03°-14'-30"LU / 117°-52'-10"BT;
Titik B : 03°-27'-30"LU / 117°-24'-12"BT.
dengan aslinya
O HUKUM,
HERPRIARSONO
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI