kementerian koordinator 1_0.pdftabel 2. visi dan misi kemenko pmk 2015-2019 tabel 3. tujuan dan...

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

LAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Deputi Bidang Koordinasi

Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-

Nya, sehingga Laporan Kinerja (LAKIP) Kedeputian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial Dan Dampak

Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2018 dapat

tersusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada

Kedeputian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial Dan Dampak Bencana pada Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun

2018. Laporan Kinerja ini disusun untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam proses pencapaian kinerja, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial Dan Dampak Bencana

yang mempunyai tugas membantu menteri untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan

pengendalian urusan Kedeputian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Bidang Koordinasi

Kerawanan Sosial Dan Dampak Bencana berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja dalam

Perjanjian Kinerja 2018 Deputi.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kedeputian Bidang

Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan tahun 2018, diucapkan banyak terima kasih, semoga Iaporan ini dapat

bermanfaat untuk kemajuan kita bersama.

Jakarta, Januari 2018

Deputi Bidang Koordinasi

Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana,

Sonny Harry B Harmadi

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar vi

Ringkasan Eksekutif

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1

2

D. Komposisi SDM di Kedeputian 1 Kemenko PMK 4

E. Sistematika Penyajian 4

BAB II PERENCANAAN KINERJA 5

A. Renstra Kemenko PMK 2015 – 2019 5

B. Renstra Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

2015 – 2019

5

C. Perjanjian Kinerja Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

A. Pengukuran Kinerja 18

B. Capaian Kinerja 20

1. Sasaran Strategis I 22

2. Sasaran Strategis II 33

3. Sasaran Strategis III 39

C. Realisasi Anggaran 40

BAB IV PENUTUP 43

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Pegawai di Kedeputian 1 Kemenko PMK 4

Tabel 2. Visi dan Misi Kemenko PMK 2015-2019

Tabel 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Kedeputian 1 Kemenko PMK

5

6

Tabel 4. Perjanjian Kerja Kedeputian 1 Kemenko PMK Tahun 2018 12

Tabel 5. Rencana Aksi Triwulan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak

Bencana Tahun 2018

14

Tabel 6. Pengukuran Capaian Rencana Aksi 19

Tabel 7. Hasil Survey berupa Indeks Kepuasan Stakeholders (IKS) Tahun 2018 21

Tabel 8. Sasaran Strategis 1 (Indikator Kinerja, Target dan Realisasi) 22

Tabel 9. Sasaran Strategis 2 (Indikator Kinerja, Target dan Realisasi) 33

Tabel 10. Sasaran Strategis 3 (Indikator Kinerja, Target dan Realisasi)

Tabel 11. Realisasi Anggaran Tahun 2018 pada Kedeputian 1 Kemenko PMK

39

41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi 1 Kemenko PMK 3

Gambar 2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 10

Gambar 3. Menko PMK Puan Maharani memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM)

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di NTB 05 Oktober

2018

24

Gambar 4. Menko PMK memimpin langsung Rakor Percepatan Penangangan Gempa NTB di

Kantor Gubernur NTB

25

Gambar 5. RTM Percepatan Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi – NTB di kantor

Kemenko PMK

26

Gambar 6. Keppres No. 24 Tahun 2018 tentang Satgas PB di NTB dan Sulteng 26

Gambar 7. Infografis data bencana alam Tsunami Selat Sunda 28

Gambar 8. Rapat koordinasi penangananan konflik Maluku Utara di Kontor Gubernur

Maluku Utara pada tanggal 17 Desember 2018

32

Gambar 9. Rakor Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung Antisipasi / Pencegahan

Karhutla di Palembang

36

Gambar 10. Rapat koordinasi Pembahasan Perpres Sistem Nasional Peringatan Dini Multi

Ancaman Bencana

37

Gambar 11. Rapat koordinasi Percepatan Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi NTB 41

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun untuk menindaklanjuti

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana LAKIP merupakan wadah pertanggungjawaban instansi

pemerintah terhadap kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud nyata dalam rangka lebih meningkatkan

pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik (good governance) agar lebih berdaya guna, bersih dan

bertanggung jawab.

Capaian kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK

tahun 2018 mengacu pada sasaran strategis “Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan

Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan

pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan dan gotong royong”. Sasaran strategis tersebut diukur

dengan satu Indikator Kinerja, yaitu Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan

efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian

pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan

pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan dan gotong royong (Trimantap)

yang dirumuskan dalam 4 Rekomendasi Kebijakan. Pencapaian sasaran strategis merupakan target

kinerja tahunan yang harus diwujudkan dalam rangka menuju pemerintahan yang efektif, dan

ditetapkan dalam suatu “Perjanjian Kinerja Tahun 2018”.

Pencapaian sasaran strategis tersebut dilakukan Kedeputian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan

Dampak Bencana Kemenko PMK, secara umum, mengalami peningkatan, kecuali untuk indikator

kinerja Persentase Realisasi Anggaran. Dari analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, beberapa

kesimpulan Yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018, Kedeputian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

mengeluarkan 4 Rekomendasi Kebijakan mendukung kemantapan layanan (2 RK), kemantapan

pemberdayaan (1 RK) dan kemantapan gotong royong (1 RK) sesuai tupoksi.

2. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi

perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan Kerawanan Sosial dan

Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pelayanan 5,13 (target 5,08), pemberdayaan

5,18 (target 5,11) dan gotong royong 5,14 (target 5,05).

3. Hasil akuntabilitas pelaksanaan anggran melalui indikator nilai SAKIP A (75,01) dan Opini BPK WTP

(A)

Untuk meningkatkan kinerja Kedeputian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tahun 2019, beberapa

rencana tindaklanjut yang akan dilakukan antara Iain:

1. Penetapan Perjanjian Kinerja Kemenko PMK dilakukan pada awal tahun.

2. Konsistensi penerapan dan pelaksanaan sekaligus optimalisasi realisasi anggaran, yang diwujudkan

dalam penyusunan RKT (Rencana Kerja Tahunan), RKB (Rencana Kerja Bulanan), dan LKKB (Laporan

Kemajuan Kegiatan Bulanan). Termasuk juga penyelesaian SPJ (Surat Pertanggungjawaban)

mingguan dan LPK (Laporan Penyerapan Keuangan) bulanan.

3. Reviu Rencana Strategis 2015-2019 dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2015-2019

Kedeputian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diarahkan agar mampu mengakomodasi tantangan-tantangan baru seperti: pembinaan generasi muda, pemberdayaan keluarga, dan pemberdayaan perempuan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan membangun karakter serta jati diri bangsa melalui pelestarian kebudayaan Indonesia.

Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menetapkan Visi Kemenko PMK tahun 2015-2019 yaitu : “Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan tugas Kemenko PMK untuk membantu Presiden dalam mengkoordinasikan, menyinkronkan, mengendalikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di K/L terkait, secara substansi telah dibagi habis dalam struktur Kemenko PMK.

Khusus untuk Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Kemenko PMK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dibantu oleh 4 (empat) Asisten Deputi, yaitu Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana, Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana, dan Asisten Deputi Konflik Sosial. Pada masing Asisten Deputi dibantu Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang dan staf.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK yang dipercayakan atas penggunaan anggaran, maka Deputi berkewajiban menyusun laporan hasil capaian kinerjanya untuk Triwulan pertama ini, sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi I Kemenko PMK Tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kedeputian bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaaan anggaran dalam rangka mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Penyusunan Laporan ini ditujukan

untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan kinerja Kedeputian I Kemenko PMK Tahun 2018.

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

1. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Kementerian Koordinator Bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan sebagai tindak lanjut, di terbitkanlah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana.

Dalam melaksanakan tugas, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebudayaan;

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kebudayaan;

c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, museum sejarah, dan warisan budaya;

d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang pengembangan nilai budaya dan kreativitas;

e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan karakter bangsa;

f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang keolahragaan dan revolusi mental;

g. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan, pemuda, dan olah raga; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Pada pasal 70 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, disebutkan bahwa Susunan Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana terdiri atas:

a. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pengurangan risiko bencana serta memberikan dukungan administrasi kegiatan dan

tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana.

b. Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang tanggap cepat bencana.

c. Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang penanganan pasca bencana.

d. Asisten Deputi Konflik Sosial;

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang pencegahan konflik sosial.

2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

Gambar 1 : Struktur Organisasi Deputi 1

D. Komposisi SDM di Kedeputian 1 Kemenko PMK

Tabel 1 : Komposisi Pegawai di Kedeputian 1 Kemenko PMK

No. Jabatan Jumlah

Pegawai

1. Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

1

2 Asisten Deputi 4

3. Kepala Bidang 9

4. Kepala Sub Bidang 7

5. Pelaksana PNS 4

6. Pelaksana Non PNS 1

JUMLAH 26

E. Sistematika Penyajian

LAKIP ini menyampaikan capaian kinerja Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana selama Tahun 2018 sesuai dengan Rencana Strategis Kemenko PMK tahun 2015-2019. Analisis Capaian Kinerja diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi, dan identifikasi sejumlah celah kinerja sebagai perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian LAKIP Kedeputian I Kemenko PMK tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif, memaparkan secara singkat capaian Kedeputian I Kemenko PMK sesuai sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2018;

2. BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penyusunan laporan, maksud dan tujuan, tugas, fungsi, dan struktur organisasi, serta sumber daya manusia;

3. BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang Renstra Kemenko PMK 2015-2019, Renstra Deputi I Kemenko PMK 2015-2019 yang telah di reviu serta Perjanjian Kinerja Deputi I Kemenko PMK Tahun 2018;

4. BAB III Akuntabilitas Kinerja, berisi uraian tentang pengendalian, pengukuran, dan sistem akuntabilitas kinerja, capaian kinerja, dan realisasi anggaran termasuk di dalamnya menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan dan upaya tindak lanjutnya;

5. BAB IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dan upaya perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan dan perjanjian kinerja lingkup Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.

A. Renstra Kemenko PMK 2015 – 2019

Rencana Strategis Kemenko PMK tahun 2015–2019, disusun mengacu kepada arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015-2019. Renstra Kemenko PMK mencerminkan upaya peningkatan dan optimalisasi peran Kemenko PMK sesuai Perpres 9 tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Manusia dan Kebudayaan. Dengan demikian Kemenko PMK yang memiliki bisnis utama koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan budang PMK, akan melaksanakan mandat sebagaimana tercantum pada RPJMN 2015-2019. Penyelenggaran bisnis utama tersebut dapat diindikasikan pencapaiannya melalui 3 mantap yaitu : mantap pelayanan, mantap pemberdayan, dan mantap kegotongroyongan.

B. Renstra Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana 2015 – 2019

1. Visi dan Misi Kemenko PMK

Visi Kemenko PMK tahun 2015-2019 adalah “Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Kemenko PMK menetapkan misi sebagai berikut:

a. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan; dan

b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

Keterkaitan pernyataan Visi dan Misi Kemenko PMK 2015-2019 digambarkan pada Tabel 2.

Tabel 2 : Visi dan Misi Kemenko PMK 2015-2019

VISI MISI

Menjadi Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berdasarkan Gotong Royong.

1. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan.

2. Tujuan dan Sasaran Kerja Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

a. Tujuan

Tujuan Kemenko PMK ditetapkan untuk memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan misi Kemenko PMK. Sedangkan Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenko PMK sebagai gambaran atas sesuatu yang ingin dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenko PMK. Hal tersebut dilakukan dalam upaya pencapaian visi dan misi kemenko PMK dalam rumusan spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Tabel 3 : Tujuan dan Sasaran Strategis Kedeputian 1 Kemenko PMK

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS

T1 Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi peru-musan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kerawanan sosial dan dampak bencana

SS1 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar

1. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar

2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

SS2 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana untuk mendukung

1. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pemberdayaan

TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

STRATEGIS

kemantapan pemberdayaan

2. Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

SS3 Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana untuk mendukung kemantapan gotong royong

1. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong

2. Jumlah RK yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

b. Sasaran Kerja

Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dan dapat diukur tingkat keberhasilannya, maka perlu ditetapkan ukuran keberhasilannya yang berupa Indikator Kerja Utama pada lingkup Deputi I sebagai berikut :

1) Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar.

2) Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana.

3) Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan dalam mendukung kemantapan pemberdayaan.

4) Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana.

5) Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan gotong royong.

6) Jumlah RK Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana.

3. Arah dan Kebijakan Strategi Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

Sesuai BAB IV pasal 67 s/d 118 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana menyelenggarakan fungsi :

a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;

b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;

c. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dibidang pengurangan risiko bencana;

d. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dibidang penanganan tanggap cepat;

e. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dibidang pemulihan pasca bencana;

f. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan dibidang penanganan konflik sosial;

g. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan UU 24 tahun 2007 pasal 33 terdiri atas 3 tahapan meliputi :

a. Prabencana

b. Saat tanggap darurat dan

c. Pasca bencana

Pada kondisi normal (pra bencana) tetap waspada dengan mengantisipaso potensi terjadinya bencana. Pada tahapan pra bencana dilakukan kegiatan manajemen risiko bencana meliputi kegiatan diantaranya :

Kesiapsiagaan

Peringatan dini dan

Mitigasi bencana

Pada kondisi keadaan darurat bencana, penyelenggaraan dengan manajemen kedaruratan dengan mengaktivasi sistem yang sudah disiapkan terpadu meliputi :

Pengkajian secara cepat dan tepat pada lokasi

Penentuan status keadaan darurat

Penyelamatan dan evakuasi

Pemenuhan kebutuhan dasar

Perlindungan terhadap kelompok rentan

Pemulihan sarpras vital

Pada kondisi rehabilitasi dan rekonstruksi, penyelenggaraan dengan manajemen pemulihan untuk segera melakukan kegiatan pemulihan dan penguatan korban bencana alam meliputi :

Perbaikan lingkungan daerah bencana

Perbaikan prasarana dan sarana umum

Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat

Pemulihan sosial psikologis

Pelayanan kesehatan

Rekonsiliasi dan resolusi konflik

Pemulihan sosial dan ekonomi budaya

Pemulihan keamanan dan ketertiban

Pemulihan fungsi pemerintahan

Pemulihan fungsi pelayanan publik

Penanggulangan dampak bencana harus dapat diselesaikan secepat dan sebaik mungkin, sehingga tidak menimbulkan kerawanan sosial dan permasalahan baru. Bencana sosial dapat diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia seperti ketidakpuasan dalam pelayanan dasar, konflik antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror. Dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan modernitas mendorong berbagai isu baru muncul di masyarakat yang kerap bertolakbelakang dengan kebudayaan lokal yang juga dapat menyebabkan konflik sosial.

Tahun 2018-2019 merupakan periode tahun politik yang memicu segmentasi di masyarakat yang cenderung menampilkan perbedaan demi menonjolkan kelompoknya dibanding kelompok lain hal ini jelas memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Untuk menuntaskan penanganan korban bencana secara komperhensif diperlukan sinergi dengan program penanggulangan bencana lainnya dan adanya sinergi yang lebih erat dengan berbagai instansi (Kemenko Polhukam, BIN, BNPT, Kemensos, Kemendes PDTT, TNI, K/L terkait lainnya).

Terkait dengan tanggap terhadap bencana dan kerawanan social yang terjadi di masyarakat melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menugaskan Deputi I bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana untuk melakukan tugas peningkatan kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar, kemantapan pemberdayaan dan kemantapan gotong royong isu kerawanan social dan dampak bencana yang dibantu oleh 4 (empat) orang Asisten Deputi :

a. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana;

b. Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana;

c. Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana

d. Asisten Deputi Konflik Sosial

Gambar 2 : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Tugas dan fungsi masing-masing Asisten Deputi adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan yang terkait dengan isu di bidang masing-masing dan khusus Asdep Pengurangan Resiko Bencana diberi tugas tambahan untuk melakukan dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana.

b. Dalam melaksanakan tugas tersebut, masing-masing Asisten Deputi menyelenggarakan fungsi:

1) Penyiapan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang yang menjadi tanggung jawabnya;

2) Penyiapan sinkonisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang yang menjadi tanggung jawabnya;

3) Penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu di bidang yang menjadi tanggung jawabnya;

4) Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya;

5) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang yang menjadi tanggung jawabnya

6) Khusus Asdep Pengurangan Resiko Bencana diberikan tambahan fungsi pemberian dukungan administrasi kegiatan dan tata kelola di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana; Ekspedisi NKRI dan GNRM dalam Penguatan Gerakan Pengurangan Risiko Bencana Melalui Komunitas

C. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Tahun 2018

1. Perjanjian Kinerja Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Tahun 2018

Berikut ini adalah Perjanian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial Dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018 :

Unit Eselon 1 : Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

Periode /Tahun : 2018

Tabel 4 : Perjanjian Kerja Kedeputian 1 Kemenko PMK Tahun 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir

(1) (2) (3)

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana untuk mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar

5,08 (Skala 6)

Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

2

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana untuk mendukung kemantapan pemberdayaan

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pemberdayaan

5,11

(Skala 6)

Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

1

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana untuk mendukung kemantapan gotong royong

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan gotong royong

5,05

(Skala 6)

Jumlah RK Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

1

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir

(1) (2) (3)

Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK

Nilai SAKIP A

(75,01)

Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

WTP

Program Anggaran (Rp)

Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana 20.425.000.000,-

2. Rencana Aksi Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Tahun 2018

Dalam rangka monitoring pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Tahun 2018, perlu ditetapkan rencana aksi sebagaimana diperlihatkan pada Tabel dibawah. Dalam rencana aksi tersebut terdapat target kinerja antara yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring terhadap pencapaian target kinerja sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. Pada Laporan Kinerja Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Tahun 2018 ini, akan disampaikan pencapaian kinerja selama tahun 2018.

Tabel 5 : Rencana Aksi Triwulanan Deputi Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kemenko PMK Tahun 2018

No Indikator Kinerja Definisi

Indikator Target Akhir

Rincian Target Akhir

Rencana Aksi

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

1 Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar yang dihasilkan selama 1 tahun anggaran

5,08

(Skala 6)

Hasil Indeks Kepuasan Pemangku

Kepentingan atas efektifitas dan

efisiensi sinkronisasi perumusan,

penetapan, dan pelaksanaan

serta pengendalian pelaksanaan

kebijakan Kerawanan Sosial dan

Dampak Bencana dalam

mendukung kemantapan

pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar yang dihasilkan setiap triwulan


Kepentingan atas efektifitas

dan efisiensi sinkronisasi perumusan,



kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak

Bencana dalam mendukung kemantapan

pelayanan dasar dan pemenuhan

kebutuhan dasar selama

triwulan I










triwulan II










triwulan III









kebutuhan dasar selama triwulan IV




Rencana Aksi


2 Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pemberdayaan

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pemberdayaan yang dihasilkan selama 1 tahun anggaran

5,11

(Skala 6)







Dampak Bencana dalam


pemberdayaan yang dihasilkan selama 1 tahun anggaran setiap

triwulan








pemberdayaan yang dihasilkan selama triwulan

I









II









III









IV

3 Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan

5,05

(Skala 6)









Rencana Aksi


efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong

atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa dalam mendukung kemantapan gotong royong yang dihasilkan






Dampak Bencana yang diarahkan

pada pembangunan

karakter bangsa dalam


gotong royong yang dihasilkan selama 1 tahun anggaran setiap

triwulan






Bencana yang diarahkan pada pembangunan



gotong royong yang dihasilkan selama triwulan

I










II










III










IV




Rencana Aksi


selama 1 tahun anggaran

LAKIP Kedeputian Bidang Koodinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2018 18

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat ukur untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran kinerja yang dinyatakan dengan persen realisasi dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian dan target yang telah ditetapkan yang dirumuskan melalui persamaan sebagai berikut:

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 =𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡𝑥100%

Dengan membandingkan antara capaian dan target, maka dapat diketahui prosentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama (IKU). Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang.

Pengukuran IKU Kemenko PMK yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja dengan menggunakan satuan ukur masing-masing, yaitu:

1. Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam prosentase diukur berdasarkan nilai tertimbang antara output yang dibagi dengan kuantitas subyek yang menjadi sasaran program/kegiatan, misalnya jumlah kementerian/lembaga yang dikoordinasikan Kemenko PMK;

2. Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan indeks diambil dari data primer, misalkan data hasil survei eksternal yang dilakukan mitra Kemenko PMK;

3. Pengukuran IKU yang dinyatakan dalam satuan angka atau predikat diambil berdasarkan hasil evaluasi penilaian oleh Kementerian/Lembaga lain, misalnya hasil penilaian SAKIP, RB, dan opini BPK;

4. IKU yang dinyatakan dalam satuan prosentase, maka pengukurannya dilakukan berdasarkan realisasi jumlah capaian Kementerian/Lembaga atas sasaran strategis yang dilaksanakan.


Tabel 6 : Pengukuran Capaian Rencana Aksi

Unit Organisasi eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

Periode / Tahun : 2018

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Akhir Capaian Realisasi

%

(1) (2) (3) (4) (5)


A. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar

5,08 (Skala 6)

5,13 101

B. Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

2 2 100

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian

A. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan

5,11

(Skala 6)

5,18 101



%

(1) (2) (3) (4) (5)

pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana untuk mendukung kemantapan pemberdayaan

pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pemberdayaan

B. Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

1 1 100

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Penanganan Pasca Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong

A. Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong

5,05

(Skala 6)

5,14 102

B. Jumlah RK yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong di Bidang

1 1 100



%

(1) (2) (3) (4) (5)

Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan anggaran pada Kemenko PMK

Nilai SAKIP A

(75,01)

A 100

Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Anggaran pada Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

WTP A 100

B. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Deputi I Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja yang sudah ditetapkan dan capaian realisasinya pada setiap indikator kinerja utama (IKU).

Hasil Survey berupa Indeks Kepuasan Stakeholders (IKS) Tahun 2018 terhadap pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian mendukung program/Trimantap Kedeputian bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, yaitu IKS-L (untuk Mantap Pelayanan, IKS-B (untuk Mantap Pemberdayaan), IKS-K (untuk Mantap Gotong Rorong). Adapun target dan capaian IKS-L, IKS-B, dan IKS-K sebagai berikut :

Tabel 7 : Hasil Survey berupa Indeks Kepuasan Stakeholders (IKS) Tahun 2018

NO

IKS TRIMANTAP TAHUN 2018

DEPUTI BIDANG KOORDINASI KERAWANAN SOSIAL DAN DAMPAK BENCANA

UNIT IKS-L IKS-B IKS-K

Target Capaian Target Capaian Target Capaian

1 Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

5,08 5,13 5,11 5,18 5,05 5,14

2 Asdep Pengurangan Risiko Bencana

5,08 5,04 5,11 5,19 5,05 5,12


3 Asdep Tanggap Cepat Bencana

5,08 5,14 5,11 5,13 5,05 5,10

4 Asdep Penanganan Pasca Bencana

5,08 5,17 5,11 5,22 5,05 5,15

5 Asdep Konflik Sosial 5,08 5,18 5,11 5,19 5,05 5,19

Pada tahun 2018 pengukuran kinerja Kemenko PMK dilakukan melalui 3 (tiga) sasaran strategis (SS). Penjelasan capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Deputi bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 (SS1) :


Tabel 8 : Sasaran Strategis 1 (Indikator Kinerja, Target dan Realisasi)

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

REALISASI %

REALISASI

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar

5,08

(Skala 6) 5,13 101

Jumlah Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

2 2 100

INDIKATOR KINERJA A

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan


pelayanan dasar dan pemenuhan kebutuhan dasar sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 5,08 menjadi 5,13.

INDIKATOR KINERJA B

Output Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pelayanan Dasar dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana pada Tahun 2018 ada 2 output yaitu :

A. Percepatan Penanganan Bencana Alam

Secara umum, tren bencana meningkat selama satu dekade terakhir, dan didominasi oleh bencana hidrometerologis. Kejadian bencana tahun 2018, wilayah Indonesia diterpa 2.572 bencana alam. Jumlah ini jauh di bawah bencana 2017 yang tercatat 2.862, namun dampak yang ditimbulkan akibat bencana pada 2018 sangat besar. Kejadian bencana 2018, jumlah korban meninggal dan hilang mencapai 4.231 orang sedangkan pada 2017 menelan korban jiwa 378 orang. Selain itu, jumlah korban luka-luka, mengungsi, rumah rusak akibat bencana juga meningkat pada 2018 menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar.

Ada 3 bencana besar yang terparah sepanjang tahun 2018 yaitu bencana gempa bumi NTB bulan Juli, Gempa bumi, tsunami dan likuifaksi Sulawesi Tengah bulan September dan Erupsi Anak Gunung Krakatau dan tsunami di Selat Sunda (Banten dan Lampung) bulan Desember. Banyaknya jumlah korban dan kerusakan infrastruktur perlu cepat ditangani tidak hanya oleh pemerintah daerah tapi juga bantuan dari Kementerian dan Lembaga.

Penanggulangan dampak bencana harus dapat diselesaikan secepat dan sebaik mungkin, sehingga tidak menimbulkan kerawanan sosial dan permasalahan baru. Penting segera ditindaklanjuti agar tidak berdampak terhadap stabilitas sosial dan politik yang pada akhirnya dapat mengganggu Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan tahun 2015-2019. Kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan melalui koordinasi identifikasi permasalahan dan tantangan, masukan kebutuhan serta membangun komitmen bersama untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berimbang antara Pusat dan Daerah, bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Kegiatan manajemen bencana merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan pendekatan yang bersifat multi-disiplin.

Kegiatan manajemen bencana merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan pendekatan yang bersifat multi-disiplin. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan pun melingkup peraturan perundang-undangan lintas sektor. Dengan kalimat lain, sesungguhnya kegiatan manajemen bencana dilaksanakan oleh sektor-sektor, sedangkan kegiatan dari lembaga kebencanaan sebagian besar adalah mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh sektor.


1. Percepatan Penanganan Bencana Alam Gempa Bumi Prov. NTB

Dalam mendukung upaya penanganan pasca gempa di NTB, Kemenko PMK telah melakukan fungsinya yaitu melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian, diantaranya sebagai berikut :

1.1. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi – NTB

Rakor dipimpin oleh Menko PMK pada 5 Oktober 2018 dihadiri oleh Menristekdikti, Menteri PPPA, Menkominfo, Menteri PPN/Bappenas, , Panglima Komando Tugas Gabungan (Pankopgasgab) serta pejabat eselon 1 perwakilan dari Kementerian dan Lembaga terkait dalam penanganan bencana NTB.

Rakor menghasilkan beberapa keputusan yaitu :

BNPB telah menyusun rencana aksi rehab rekon pada akhir september 2018 dan pada bulan Oktober 2018 rencana aksi mulai dilaksanakan;

Akhir Desember 2018, ditargetkan selesai melakukan normalisasi fasilitas pendidikan, kesehatan, fasilitas gama dan penunjang perekonomian;

Maret 2019 perbaikan rumah masyarakat telah selesai dilaksanakan.

Gambar 3 : Menko PMK Puan Maharani memimpin Rapat Koordinasi

Tingkat Menteri (RTM) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Gempa Bumi di NTB 05 Oktober 2018


1.2. Pengecekan Langsung Penanganan Pasca Bencana NTB dan Gelar Rakor di NTB

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan peninjauan lokasi terdampak dan berdialog langsung dengan kelompok masyarakat, fasilitator, dan aplikator di Pengempel, Mataram 17 Oktober 2018. Langkah percepatan penangangan gempa NTB dilanjutkan dengan menggelar rakor di Kantor Gubernur NTB. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal TNI, Kapolri Tito, Kepala BNPB, Gubernur NTB , para bupati dan perwakilan pemda. Keputusan rakor adalah :

Penyederhanaan formulir yang berisi 17 persyaratan dalam satu lembar.

Percepatan terbentuknya Pokmas.

Untuk tahap 1 pencairan cukup dengan 1 lembar surat pernyataan/rekomendasi dilengkapi SK data penerima bantuan yang ditandatangani Bupati/Walikota

SK pembentukan Pokmas yang ditandatangani Kepala desa dan surat kuasa pendebetan rekening individu ke pokmas.

1.3. Rakor Tingkat Menteri Percepatan Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi – NTB

Bertempat di kantor Kemenko PMK tanggal 12 November, Menko PMK memimpin rakor dengan hasil beberapa keputusan :

Percepatan pembentukan pokmas

Peningkatan kapasitas produksi aplikator, dukungan pengusaha lokal, dan rekrutmen tambahan fasilitator

Gambar 4 : Menko PMK memimpin langsung Rakor Percepatan

Penangangan Gempa NTB di Kantor Gubernur NTB


Percepatan pencairan tahap 2 dan 3

Mempercepat revisi PP 21 dan PP 22/2008

Pemda mengeluarkan juknis sebagai turunan juklak BNPB

2. Penanganan Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi Sulawesi Tengah

Gempa berkekuatan magnitude 5.9 dan 7.4 SR dengan kedalaman 10 km tanggal 28 September 2018 di Sulawesi Tengah serta adanya pergeseran mendatar sesar (patahan) Palu Koro yang membelah Kota Palu dan juga diikuti dengan terjadinya runtuhan tebing pada palung di selat Sulawesi menyebabkan bencana gempa bumi, likuifaksi dan tsunami.

Status penanggulangan Bencana Sulawesi tengah saat ini masih dalam fase penanganan transisi darurat menuju pemulihan hingga 23 Februari 2019. Proses Pemulihan Sarana Pelayanan Publik telah berjalan baik pada semua daerah terdampak bencana sudah pulih 96 persen.

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI no 28 tahun 2018 tentang Satgas Penanggulangan Bencana di NTB, Sulteng dan wilayah lain yang terdampak, bahwa koordinasi penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat dilakukan oleh Menkopolhukam , yang disesuaikan dengan karakter di lapangan. Sesuai arahan Presiden, pada tahap ini Menkopolhukam

Gambar 5 : RTM Percepatan Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi – NTB di kantor Kemenko PMK

Gambar 6 : Keppres No. 24 Tahun

2018 tentang Satgas PB di NTB dan

Sulteng


ditugaskan mengkoordinasikan sesuai dengan kebutuhan lapangan uuntuk mengerahkan personel dan perangkat TNI, POLRI, dan Basarnas.

Meskipun begitu Kemenko PMK terus ikut mengkoordinasikan upaya penanggulangan dampak bencana. Peran Kemenko PMK dalam koordinasi penanggulangan dampak bencana di Palu dan Donggala fokus pada KSP penanganan pengungsian, dapur umum, ketersediaan bahan pangan, dan pelayanan kesehatan. Peran Kemenko dalam penanganan bencana Sulawesi Tengah sebagai berikut :

2.1. Rapat Koordinasi Posko Pendamping Nasional Penanggulangan Darurat Bencana Prov. Sulteng,

Rakor yang dilakukan di kota Palu 4 Oktober 2018 menghasilkan beberapa rekomendasi:

Aktifasi Posko Pendamping Nasional Penanggulangan Darurat Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi Prov. Sulteng

Terintegrasinya peran para pihak yang tergabung dalam kluster nasional dalam penanganan darurat bencana Gempa bumi, tsunami dan liquifaksi Sulteng Penetapan status darurat bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi Prov. Sulteng

Dukungan sumber daya nasional dalam penanggulangan Darurat Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi Prov. Sulteng

Mekanisme dan Prosedur pelibatan dukungan internasional dalam Penanggulangan Darurat Bencana Gempa Bumi, Tsunami dan Liquifaksi Prov. Sulteng.

2.2. Rapat Koordinasi dukungan NGO pembangunan Huntara di Sulteng,

Rakor yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK bersama NGO dana dunia usaha dalam pembangunan huntara dilakukan 19 Okt dan 11 Desember 2018 menghasilkan beberapa keputusan :

Arahan standar minimal pembangunan Huntara bagi korban bencana Prov. Sulteng

Pengerahan dukungan NGO dan Dunia Usaha untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar pengungs setelah menempati Huntara

Arahan konsep pengelolaan Huntara bukan sebagai produk tapi proses pemberdayaan untuk Bangkit.

3. Penanganan Bencana Tsunami Selat Sunda

Tsunami di Selat Sunda terjadi pada Sabtu Malam, 22 Desember 2018. Dampak bencana tsunami ini melanda daerah pesisir pantai barat Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, dan pantai selatan Provinsi Lampung meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran. Ketinggian tsunami bervariasi sehingga membuat kerusakan tiap wilayah berbeda- beda. Tinggi tsunami kemungkinan mencapai 5 meter.


Kemenko PMK langsung melakukan KSP penanganan dampak tsunami dan memastikan penanganannya bersama BNPB, Pemprov Banten, Pemkab Pandeglang, Pemkab Lampung Selatan dengan beberapa rekomendasi, diantaranya :

Aktifasi Posko Pendamping Nasional Penanggulangan Darurat Bencana Gempa Bumi, Tsunami Selat Sunda (Prov. Banten dan Lampung)

Penetapan status darurat bencana Gempa Bumi, Tsunami Selat Sunda (Prov. Banten dan Lampung)

Melaksanakan koordinasi dukungan sumber daya nasional dalam penanggulangan Darurat Bencana Gempa Bumi, Tsunami Selat Sunda (Prov. Banten dan Lampung)

Koordinasi penyelenggaraan penanganan penanggulangan darurat bencana Gempa Bumi, Tsunami Selat Sunda (Prov. Banten dan Lampung)

Terintegrasinya peran para pihak yang tergabung dalam kluster nasional dalam penanganan darurat bencana tsunami Selat Sunda di Banten dan Lampung

4. Penanggulangan darurat bencana dalam keadaan tertentu

Dalam konteks Kebencanaan, kualitas koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana, merupakan hal yang penting untuk mencapai keberhasilan dalam upaya penanggulangan bencana. Kegiatan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama, baik antara pemerintah-masyarakat maupun pemerintah-pemerintah. Sejauh ini beberapa K/L telah menerapkan kegiatan terkait penanggulangan bencana, namun masih dilakukan secara terpisah dan tidak terkoordinasi secara baik. Selain itu, sering kali ditemukan penanganan darurat bencana yang tidak responsip dan tidak tuntas, seperti:

Gambar 7 : Infografis data bencana alam Tsunami Selat Sunda


Ancaman bencana sudah maksimal dan sudah terjadi gelombang pengungsian serta sudah mengakibatkan jatuhnya korban namun status darurat bencana belum ditetapkan.

Status darurat bencana sudah dicabut sementara masih ada korban pengungsi yang membutuhkan penanganan darurat,

Guna menghindari jatuhnya korban dan kerugian yang lebih besar serta mencegah meluasnya dampak bencana yang ditimbulkan dibutuhkan suatu regulasi yang memungkinkan kemudahan akses dalam penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu. Disisi lain kapasitas penanggulangan bencana di daerah masih sangat rendah terutama dalam hal manajemen penanganan darurat bencana. Oleh sebab itu peran pendampingan pemerintah pusat dalam hal penguatan kelembagaan penaggulangan bencana masih sangat diperlukan. Untuk menyusun rekomendasi kebijakan penguatan kelembagaan dan regulasi dalam rangka mendukung mantap pelayanan tanggap cepat bencana, telah dilaksanakan kegiatan penanganan dampak erupsi G Agung.

Rakor tindak lanjut arahan Presiden pada Ratas Penanganan Dampak Erupsi G. Agung pada Sektor Pariwisata pada tanggal 22 Desember 2017 di Denpasar Bali yang dilaksanakan di Kemenko PMK pada tanggal 6 Januari 2018 sbb:

Capaian diterbitkannya Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan darurat bencana dalam keadaan tertentu

Tindaklanjut : Penyusunan petunjuk pelaksanaan Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan penanggulangan darurat bencana dalam keadaan tertentu.

Rekomendasi Percepatan Penanganan Bencana Alam (SS1-RK1) a. Penyederhanaan formulir yang berisi 17 persyaratan dalam satu lembar. b. Percepatan terbentuknya Pokmas. c. Peningkatan kapasitas produksi aplikator d. Rekrutmen tambahan fasilitator e. Percepatan pencairan tahap 2 dan 3 f. Mempercepat revisi PP 21 dan PP 22/2008 g. Pemda mengeluarkan juknis sebagai turunan juklak BNPB h. Aktifasi Posko Pendamping Nasional Penanggulangan Darurat Bencana Gempa Bumi,

Tsunami dan Liquifaksi Prov. Sulteng i. Aktifasi Posko Pendamping Nasional Penanggulangan Darurat Bencana Gempa Bumi,

Tsunami Selat Sunda (Prov. Banten dan Lampung) j. Penetapan status darurat bencana Gempa Bumi, Tsunami Selat Sunda (Prov. Banten

dan Lampung) k. Penyusunan petunjuk pelaksanaan Perpres No. 17 Tahun 2018 tentang

penyelenggaraan penanggulangan darurat bencana dalam keadaan tertentu.

B. Pencegahan Konflik di wilayah rawan dan paska konflik

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 Dalam rangka mencapai tujuan nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada tiga


masalah pokok, yakni: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Pemulihan pasca konflik sosial diselenggarakan melalui pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan penanganan residu konflik secara tuntas.

Untuk menyusun usulan rekomendasi kebijakan Pencegahan konflik dengan memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai dan membangun sistem peringatan dini konflik di wilayah rawan dan pasca konflik, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :

2. Pelayanan dan Kebutuhan Dasar bagi Korban Konflik Sosial 1.1. Capaian

Kebijakan K/L berkaitan pemenuhan kebutuhan dasar bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan pendataan korban konflik antara lain:

Kemendikbud diamanatkan oleh UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 32 untuk memberikan layanan khusus pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana sosial. Kelembagaan penanganan bencanapun telah dibentuk melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 / P / 2017 Tentang Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemensos melakukan pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan dan pelayanan psikososial korban konflik sosial ditegaskan dalam pasal 14 ayat (1) Permensos Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Konflik Sosial Bidang Sosial.

Kemenkes dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar bidang kesehatan korban bencana telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan.

Kemendagri melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah membentuk Tim Pendataan Penduduk Korban Bencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Permendagri Nomor : 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (korban bencana alam, bencana sosial).

1.2. Tindak Lanjut

Tindak lanjut dalam rangka pelayanan dan kebutuhan dasar bagi korban konflik sosial sebagai berikut :

Kementerian/Lembaga perlu membangun mekanisme pelaporan pelaksanaan penyelamatan dan perlindungan korban konflik sosial

Pelayanan dan Kebutuhan Dasar bagi Korban Terorisme

Perlu adanya SOP dalam penanganan korban terorisme

Adanya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial di Bidang Sosial. Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Korban Konflik Sosial dan Pengungsi.


1.3. Kendala

Saat ini belum ada SOP dalam penanganan korban terorisme yang menjelaskan peran masing-masing K/L

3. Penanganan Eks Pengungsi Timor Timur

2.1. Capaian

Jumlah bekas warga Provinsi Timor Timur di luar Provinsi NTT yang merasa belum menerima bantuan berdasarkan sebanyak 30.673 KK

Kompensasi dapat dilanjutkan dengan memperpanjang Perpres dan proses verifikasi lanjutan terhadap data yang masuk.

2.2. Tindak lanjut

Setkab menjelaskan bahwa Perpres Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pemberian Kompensasi bagi WNI Bekas Warga Provinsi Timor Timur di Luar Provinsi NTT telah berakhir di 31 Desember 2016.

2.3. Kendala

Kendala yang dihadapi Pemerintah masih adanya tuntutan Penggantian Aset oleh kelompok WNI Bekas Warga Timor-Timur termasuk KOKPIT. Gugatan tersebut diajukan oleh Imanuel Ndoen dan kawan-kawan

Masih adanya eks pengungsi Timor Timur yang datang ke Kemenko PMK untuk menanyakan tindak lanjut pemberian kompensasi WNI Eks Timor Timur

4. Penanganan Eks Pengungsi Maluku dan Maluku Utara

3.1. Capaian

Berdasarkan Relaas Pemberitahuan isi Putusan Makamah Agung RI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 1950K/PDT/2016 Jo.Nomor 318/Pdt.G.CLASS.ACTION/2011/PN.Pst tanggal 27 April 2018 Kemenko PMK telah dikeluarkan dari tuntutan untuk membayar ganti ruari terhadap Eks Pengungsi Maluku dan Maluku Utara

Pemerintah telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No.1950K/PDT/2016 Jo. No. 318/Pdt.G.ClassAction/2011/PN.Jkt.Pst yang menghukum para tergugat (Pemerintah Republik Indonesia) untuk membayar ganti rugi berupa uang Bahan Bangunan Rumah (BBR) sebesar Rp 15 juta dan uang tunai sebesar Rp 3,5 juta bagi 213.217 KK eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara

Kemenko PMK terkait dengan Peninjauan Kembali Putusan MA tersebut masih melakukan KSP untuk peninjauan kembali tersebut.

3.2. Tindak Lanjut

Rakor Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kasus Pengungsi Korban Konflik Maluku dan Rakor Pembahasan Laporan Komite Korban


Politik Timor Timur Rakor dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2018 di Kemendes PDTT, dihadiri oleh para tergugat, dipimpin Kepala Biro Hukum Kemendes PDTT, dan bertujuan mereview draft PK dari Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dengan hasil sebagai berikut : - Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjelaskan

bahwa kekalahan pemerintah dikarenakan tidak bisa memberi dalil dan bukti penyaluran dari Pemda kepada Masyarakat, jika bukti baru dapat ditemukan Pemda maka PK ini dapat diajukan.

- Pemda Maluku mengusulkan pembentukan tim bersama dan membutuhkan koordinasi yang intensif K/L dan Pemda.

- Kemenko PMK dapat memfasilitasi pertemuan K/L pada rapat selanjutnya sekalipun Kemenko PMK telah keluar dari gugatan.

- Kemenko PMK menyampaikan agar Kemensos mengambil peran koordinasi sebagaimana putusan kasasi Nomor : 1950 K/Pdt/2016.

Rakor Penanganan Pengungsi Maluku dan Maluku Utara di Maluku Utara. Rakor Membahas Putusan Mahkamah Agung RI

No.1950K/PDT/2016 Jo. No. 318/Pdt.G.ClassAction/2011/PN.Jkt.Pst yang menghukum para tergugat (Pemerintah Republik Indonesia) untuk membayar ganti rugi berupa uang Bahan Bangunan Rumah (BBR) sebesar Rp 15 juta dan uang tunai sebesar Rp 3,5 juta bagi 213.217 KK eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara

3.3. Kendala

Kurangnya arsip bantuan sosial yang pernah diberikan kepada pengungsi korban konflik Maluku dan Maluku Utara.

Rekomendasi Pencegahan Konflik di wilayah rawan dan paska konflik (SS1-RK2)

a. Penyusunan SOP dalam penanganan korban terorisme yang menjelaskan peran masing-masing K/L dalam melakukan penanganan terhadap korban terorisme

Gambar 8 : Rapat koordinasi penangananan konflik Maluku Utara di Kontor Gubernur Maluku Utara pada tanggal 17 Desember 2018


b. Berdasarkan rakor di Setkab pada tgl 9 Oktober2018, Sekretaris Kabinet menyampaikan bahwa tidak menyetujui penerbitan payung hukum baru (Surat Sekretaris Kabinet Nomor: B.514/Seskab/PMK/10/2018 tanggal 22 Oktober 2019)

c. K/L dan Pemda Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara secara bersama mengajukan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan MA


Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana untuk mendukung kemantapan pemberdayaan


INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

REALISASI %

REALISASI

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pemberdayaan

5,11 (skala 6) 5,18 101

Jumlah RK Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

1 1 100

INDIKATOR KINERJA A

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan pemberdayaan sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 5,11 menjadi 5,18.

INDIKATOR KINERJA B

Rekomendasi Kebijakan (RK) Mendukung Kemantapan Pemberdayaan di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana pada Tahun 2018. Tahapan kegiatan untuk pencapaian output rekomendasi kebijakan Pengurangan Risiko Bencana melalui Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana


Salah satu upaya mencapai sasaran, kebijakan dan strategi Nasional bidang Penanggulangan Bencana sesuai RPJMN 2015-2019 yaitu menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko bencana pada-pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi sebesar 30% sampai tahun 2019.

Kejadian bencana setiap tahunnya cenderung meningkat. Bencana Hidrometerologis seperti banjir, longsor, puting beliung mendominasi kejadian bencana sepanjang 2018, dari 2.572 (2018) kejadian bencana 96,9% bencana Hidro-meteorologi dan 3,1% bencana Geologi. Jenis-jenis bencana yang kerap melanda wilayah Indonesia dikelompokkan menjadi bencana Hidro-meteorologi (banjir, longsor, angin puting beliung, abrasi); bencana Geologi (gempa bumi, tsunami dan letusan gunung api) dan bencana Kebakaran lahan dan hutan serta pemukiman dan Gagal Teknologi dan Wabah

Penanggulangan Bencana merupakan tanggungjawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting sebagai unjung tombak utama dalam upaya pencegahan dan pengurangan risiko dan juga sebagai first rensponder apabila terjadi bencana untuk menggerakan SDM, Logistik dan peralatan. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat hadir sebagai pendukung dan memberikan pendampingan dalam memenuhi kebutuhan ekstrim.

Kendala utama penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dirasakan saat ini yaitu :

Penanggulangan bencana belum merupakan visi dan misi atau kebijakan politik di daerah sehingga Rencana Penanggulangan Bencana belum terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Daerah.

Perlu peningkatan peranan BPBD untuk berkerjasama dengan OPD terkait lainnya ditingkat provinsi/kabupaten/kota untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana menjadi isu strategis pembangunan didaerahnya.

Pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai pada APBD.

Penguatan dan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana merupakan indikator utama dalam pencapaian target penurunan Indeks Risiko Bencana. Pokok-pokok yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa “penanggulangan bencana dan kebakaran menjadi Urusan Wajib Daerah” harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut terkait dengan peningkatan kapasitas pemerintah.

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna pertengahan Oktober 2018, memerintahkan agar Kementerian dan Lembaga menyiapkan system peringatan dini dan SOP Penanggulangan Bencana. Tindak lanjut arahan Presiden ditegaskan oleh Menko PMK : segera melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pengurangan risiko bencana khusunya sistem peringatan dini multi ancaman, Inpres sistem sistem peringatan dini, dan akan dilakukan upaya percepatan melalui rakornis eselon I

Terkait peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana untuk mendukung kemantapan pemberdayaan (SS2), Kemenko PMK


mengkoordinasikan salah satu strategi menurunkan indeks risiko bencana yaitu KSP peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan penyiapan regulasi integrasi sistem peringatan dini.

KSP yang dilakukan oleh Deputi bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana telah melakukan :

1. Peningkatan pengarusutamaan PRB di daerah Telah dilaksanakan rapat koordinasi tingkat Provinsi di Jawa Tengah, DI

Yoyakarta, Banten, dan Jawa Barat dengan melibatkan BNPB, Kementerian PDTT, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Rekomendasi rakor pusat dan daerah yang dihadiri oleh perwakilan BPBD, Bappeda dan BPMD dari masing-masing kabupaten kota di propinsi tersebut diatas :

Pentingnya internalisasi PRB dalam rencana pembangunan yang berkelanjutan;

Peningkatan peran BPBD dengan penyiapan program dan anggaran penanggulangan bencana

Percepatan pencapaian SPM (mempedomani PP 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal) beserta turunannya dalam penanggulangan bencana terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

2. Antisipasi Karhutla pada event internasional Asian Games 2018 Asian Games XVIII diselenggarakan pada18 Agustus 2018 hingga 2

September 2018 di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi DKI Jakarta, diselenggarakan pada puncak musim kemarau terjadi di bulan Agustus hingga September 2018. Propinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu propinsi rawan bencana karhutla sehingga diperlukan peran seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk berpartisipasi meningkatkan kesiapsiagaan antisipasi kebakaran hutan dan lahan dalam rangka mensukseskanAsian Games XVIII di Palembang.

KSP pencegahan kebakaran hutan dan lahan mensukseskan Asian Games XVIII di Palembang yaitu telah dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi baik tingkat pusat maupun daerah yang dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sumatera Selatan.

Hasil dari KSP pencegahan kebakaran hutan dan lahan untuk mensukseskan Asian Games XVIII di Palembang antara lain :

a. Tersusun rencana operasi : “Penanganan Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Pada Event Asian Games XVIII di Palembang”.

b. Memperkuat Posko Darurat Bencana Asap akibat Karhutla. Aktifasi Pos Pendampingan Nasional (Pospenas) mulai tanggal 11 Agustus – 2 September


2018 yang berkedudukan di Posko Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap yang beranggotakan perwakilan K/L terkait.

c. Komitmen bekerjasama dan mekanisme pengerahan dukungan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota dibawah komando Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla Provinsi Sumsel.

d. Terbentuk jaring komunikasi berupa perluasan jaringan komunikasi radio, baik darat ke darat maupun udara ke darat dengan melibatkan stakeholder terkait diantaranya BNPB, TNI/Polri, Telkomsel, ORARI, RAPI, PT Sinar Mas dan lain-lain.

e. Kemudahan akses pada saat tanggap darurat bencana asap.

f. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan saat Siaga Darurat yaitu :

Upaya pembasahan lahan dengan memanfaatkan sumur bor, sekat kanal maupun dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

Optimalisasi patroli karhutla baik darat maupun udara dengan penambahan personil TNI/Polri, personil Manggala Agni, pelibatan perangkat desa serta pihak terkait lainnya.

Himbauan, maklumat dan sosialisasi agar menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.

3. Penyiapan regulasi intergrasi system peringatan dini multi ancaman bencana Kondisi eksisting saat ini banyak infrastruktur peralatan sistem

peringatan dini berbagai jenis bencana alam mengalami kerusakan dan tidak berfungsi secara optimal. Faktor dominan yang mempengaruhi kondisi tersebut diantaranya yaitu Kementerian/Lembaga pemangku sistem peringatan dini tidak terakomodir dalam renstra maupun penganggaran atau anggaran yang terlalu rendah untuk membangun, perawatan peralatan sitem peringatan dini. Perlu disapkan kebijakan untk memperkuat kesiapsiagaan bencana melalui Integrasi program Peningkatan Sistem Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana dari masing-masing lembaga terkait penanggulangan bencana

Pemangku Sistem Peringatan Dini di Indonesia tersebar di setiap kementerian/lembaga, antara lain :

a. Tsunami: BMKG, BPPT/ Ristek, BIG, LIPI

Gambar 9 : Rakor Peningkatan Kapasitas dalam rangka Mendukung

Antisipasi / Pencegahan Karhutla di Palembang


b. Banjir: PU PERA, BMKG, Lapan c. Letusan Gunung Api: ESDM d. Pergerakan Tanah: ESDM, Lapan e. Kekeringan: BMKG, Kem. Pertanian, Lapan f. Cuaca Ekstrim/ puting beliung: BMKG, Lapan g. Kebakaran Hutan: Kem. LHK, Lapan h. Gempa Bumi: BMKG, BPPT/ Ristek, LIPI i. Epidemik: Kemenkes j. Nuklir: Bapeten k. Teknologi Industri: Kemenrindag

Untuk menyusun usulan rekomendasi kebijakan peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana telah dilakukan KSP bersama BNPB, Setkab dan beberapa Kementerian Lembaga terkait penyiapan regulasi system peringatan dini multi acamanan bahaya telah dilakukan sejak Januari 2018 dengan prakarsa BNPB. Regulasi yang disiapkan pada awalnya adalah Perpres kemudian berubah menjadi Inpres dan pada triwulan IV berubah kembali menjadi Perpres.

Hasil koordinasi payung hukum untuk pengintegrasian Sistem Peringatan Dini yaitu :

a. Dasar hukum sistem peringatan dini sebelumnya sudah diatur dalam PP 21 tahun 2008 pasal 19;

b. Dasar regulasi melalui INPRES Penanggulangan Multi Bencana selain mengingatkan peran K/L juga menegaskan dan menguatkan pelaksanaan peran dan fungsi masing-masing kementerian/lembaga khususnya bidang penanggulangan kebencanaan;

c. Dasar regulasi PERPRES lebih menekankan pada pembentukan tim dan penekanan pada tata kerja dan integrase sistem yang akan dibangun

d. Regulasi yang akan dibuat harus mengintegrasikan Sistem Nasional Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana (SISNAS-Perdimana) yang sudah ada di K/L terkait

Gambar 10 : Rapat koordinasi Pembahasan Perpres Sistem

Nasional Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana


Hasil koordinasi penyiapan rancangan Perprea SINAS Perdimana sebagai berikut :

a. Peningkatan kapasitas K/L/D dan masyarakat khususnya melalui perumusan Peraturan Presiden tentang Sistem Nasional Peringatan Dini Multi Ancaman Bencana (SISNAS-Perdimana).

b. Perpres memuat integrasi sistem peringatan dini yang ada di K/L dan kejelasan peran K/L pada setiap tahapan di semua ancaman serta mekanisme koordinasi.

c. Ruang lingkup Perpres juga harus mengacu pada PP 21 tahun 2008 pasal 19 dengan pengembangan pada pengambilan tindakan downstream.

d. BNPB segera membuat izin prakarsa untuk penyusunan Perpres.

e. Pembentukan panitia antar kementerian akan diwakili oleh pejabat setingkat eselon 2 disetiap K/L terkait.

Rekomendasi Kebijakan (RK) Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan Masyarakat Dalam Pengurangan Risiko Bencana (SS2) a. Pentingnya internalisasi PRB dalam rencana pembangunan yang berkelanjutan; b. Peningkatan peran BPBD dengan penyiapan program dan anggaran penanggulangan

bencana c. Tersusun rencana operasi : “Penanganan Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran

Hutan dan Lahan Pada Event Asian Games XVIII di Palembang”.

d. Memperkuat Posko Darurat Bencana Asap akibat Karhutla. Aktifasi Pos Pendampingan Nasional (Pospenas) mulai tanggal 11 Agustus – 2 September 2018 yang berkedudukan di Posko Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap yang beranggotakan perwakilan K/L terkait.

e. Komitmen bekerjasama dan mekanisme pengerahan dukungan sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota dibawah komando Komandan Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap akibat Karhutla Provinsi Sumsel.

f. Upaya pembasahan lahan dengan memanfaatkan sumur bor, sekat kanal maupun dengan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC).

g. Optimalisasi patroli karhutla baik darat maupun udara dengan penambahan personil TNI/Polri, personil Manggala Agni, pelibatan perangkat desa serta pihak terkait lainnya.

h. Himbauan, maklumat dan sosialisasi agar menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.

i. Perpres memuat integrasi sistem peringatan dini yang ada di K/L dan kejelasan peran K/L pada setiap tahapan di semua ancaman serta mekanisme koordinasi.

j. Ruang lingkup Perpres juga harus mengacu pada PP 21 tahun 2008 pasal 19 dengan pengembangan pada pengambilan tindakan downstream.



Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong


INDIKATOR KINERJA TARGET

REALISASI REALISASI

% REALISASI

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana dalam mendukung kemantapan gotong royong

5,05 (skala 6) 5,14 102

Jumlah RK Mendukung Kemantapan Gotong Royong di Bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana

1 1 100

INDIKATOR KINERJA A

Indeks kepuasan Pemangku Kepentingan atas efektivitas dan efisiensi koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 5,05 menjadi 5,14.

INDIKATOR KINERJA B

Rekomendasi Kebijakan (RK) Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi NTB yang diarahkan pada pembangunan karakter bangsa untuk mendukung kemantapan gotong royong

Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB (sesuai dengan UU 24 tahun 2007 pasal 33), pada kondisi rehabilitasi dan rekonstruksi, penyelenggaraan dengan manajemen pemulihan untuk segera melakukan kegiatan pemulihan dan penguatan korban bencana alam meliputi :

• Perbaikan lingkungan daerah bencana

• Perbaikan prasarana dan sarana umum

• Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat


• Pemulihan sosial psikologis

• Pelayanan kesehatan

• Rekonsiliasi dan resolusi konflik

• Pemulihan sosial dan ekonomi budaya

Presiden memberikan arahan pentingnya percepatan pembangunan kembali rumah rusak melalui bantuan stimulan yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) BNPB sebesar Rp. 50 juta (Rusak Berat), Rp. 25 juta (Rusak Sedang), dan Rp. 10 juta (Rusak Ringan).

Telah diterbitkan Instruksi Presiden No 5 tahun 2018 pada tanggal 23 Agustus 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kab Lombok Utara, Kab Lombok Timur, Kab Lombok Tengah, Kota Mataram dan wilayah terdampak di Provinsi NTB

Tindak lanjut dari arahan Presiden, Kemenko PMK telah melakukan rapat koordinasi percepatan pembangunan kembali rumah pasca gempa NTB dengan K/L terkait dengan beberapa agenda rakor sebagai berikut :

1. Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi – NTB di Jakarta. (5 Oktober 2018)

2. Rapat Terbatas Tk. Es. I tentang Percepatan Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di Prov. NTB. Hasil rakor adalah penyederhanaan persyaratan pencairan dana bantuan stimulan rumah (16 Oktober 2018)

3. Rakor Tingkat Menteri tentang Percepatan Penanganan Rehab Rekon Pasca Bencana Gempa Bumi – NTB di Jakarta. (12 November 2018)

4. Rakornis Tk Eselon I tentang Percepatan Pembangunan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi di NTB di Jakarta. (23 Nov 2018)

5. Rapat Evaluasi Tk. Eseleon I tentang Percepatan Perbaikan Rumah Pasca Bencana Gempa Bumi Di NTB Dan Persiapan Bahan Rapat Intern Bersama Wakil Presiden RI (11 Desember 2018)

6. Rapat Terbatas tentang Percepatan Penanganan Bencana Gempa Bumi – NTB dengan Wapres RI. (12 Desember 2018)

7. Rapat Koordinasi Eselon II tentang Percepatan Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di NTB (Paparan Bangunan Rumah Model Risba). (13 Desember 2018)

8. Rapat Koordinasi dengan KADIN Indonesia Penanganan Pasca Bencana Gempa Bumi di NTB (Paparan Bangunan Rumah Model Risba) Tanggal 24 Desember 2018

Rekomendasi kebijakan penanganan pasca bencana gempa bumi NTB (SS3)

Hasil rekomendasi dari beberapa Rapat Koordinasi baik tingkat Eselon I dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri adalah : a. Percepatan pembentukan Pokmas dan Rekening Pokmas serta penambahan

fasilitator dan aplikator

b. Program percepatan pembangunan rumah di Provinsi NTB, berhasil kerjasama dengan pihak swasta (PT. Riway) untuk membangun 300 unit Rumah yang akan segera dibangun di : Kab. Lombok Utara (100 unit), Kab. Lombok Timur (100 unit),


Kab. Lombok Barat (50 unit) dan Kab. Sumbawa (50 unit). Rumah bantuan akan selesei dibangun dalam waktu 58 hari kerja dan direncanakan selesei awal Maret 2019 sebanyak 300 rumah tahan gempa

C. Realisasi Keuangan

Total pagu anggaran Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana tahun 2018 sebesar Rp. 20.425.000.000,- (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Desember 2018 terealisasi Rp. 10.664.452.928,- (Sepuluh Milyar Enam Ratus Enam Ratus Enam puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) yang digambarkan melalui tabel dan grafik berikut:

TABEL 11 : Realisasi Anggaran Tahun 2018 pada Kedeputian 1 Kemenko PMK

No Uraian PAGU (Rp)

Jumlah Realisasi (Rp)

% Sisa Anggaran

(Rp)

Usulan Rekomendasi Kebijakan

1.

Koordinasi Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana

2.200.000.000 1.858.184.640 84,46 341.815.360

2. Koordinasi Kebijakan Tanggap Cepat Bencana

2.000.000.000 1.842.994.215 92,14 157.005.785

3. Koordinasi 1.950.000.000 1.764.614.398 90,49 185.385.602

Gambar 11 : Rapat koordinasi Percepatan Penanganan Pasca Bencana Gempa

Bumi NTB


No Uraian PAGU (Rp)

Jumlah Realisasi (Rp)

% Sisa Anggaran

(Rp)

Usulan Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan Penanganan Pasca Bencana

4. Koordinasi Kebijakan Penanganan Konflik Sosial

2.275.000.000 1.716.740.687 75,46 558.259.313

Ad Hoc

1. Dokumen Program dan Administrasi Kegiatan

2.000.000.000 1.876.849.078 93,84 123.150.922

2. Pelaksanaan Ekspedisi NKRI

9.000.000.000 700.508.398 7,78 8.299.491.602

3. GN PRB Citarum Harum

1.000.000.000 904.561.512 90,45 95.438.488

JUMLAH 20.425.000.000 10.664.452.928 52,20 9.760.547.072

Realisasi anggaran tahun 2018 sebesar 52,20% sedangkan serapan tahun 2017 sebesar 82,22% atau menurun sebesar 35, 46%. Penurunan persentase serapan disebabkan karena beberapa hal, diantaranya:

1. Perencanaan kegiatan Ekspedisi NKRI rencananya akan dilakukan di 3 propinsi yaitu Sulawesi Utara, Sumatera Selatan dan Jawa Tengah. Program ini merupakan program gotong royong bersama beberapa Kementerian dan Lembaga. Terkait dengan lokus yang berjauhan, belum ada kesepakatan lokus kegiatan yang dapat didukung oleh para stake holder baik dukungan program dan waktu pelaksanaan yang pada akhirnya menyebabkan penundaan/pembatalan rencana kerja yang telah ditetapkan

2. Cashflow UP lambat.

Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka penyerapan anggaran di tahun mendatang agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan mengevaluasi perencanaan penyerapan anggaran;

2. Optimalisasi penggunaan anggaran melalui mekanisme revisi dari sisa dana kegiatan-kegiatan yang telah tercapai outputnya;

3. Ekspedisi NKRI perlu dilakukan pada 1 lokus atau beberapa lokus yang bersebelahan


BAB IV P E N U T U P

Setelah membandingkan antar perencanaan kinerja dengan akuntabilitas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, maka Laporan Kinerja Tahun 2018 dapat disimpulkan dan diberikan saran sebagai berikut : A. Kesimpulan

1. Secara umum pelaksanaan kegiatan Kedeputian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, namun ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan/ tertunda yang dikarenakan adanya beberapa kegiatan internal Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, baik terkait dengan rapat pimpinan maupun konsolidasi lingkup Kedeputian Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana.

2. Dalam rangka menyusun usulan rekomendasi kebijakan, sampai saat ini masih dilakukan rapat koordinasi dengan semua pihak untuk memformulasikannya secara efektif dan komprehensif, sehingga rekomendasi kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya dapat diimplementasikan.

3. Dari sisi realisasi anggaran selama Tahun belum berjalan sesuai dengan harapan karena kesediaan anggaran Uang Persediaan (TUP) dan adanya kegiatan yang masih tertunda, juga disebabkan masih belum ada kepastian penerapan kebijakan pengelolaan anggaran secara jelas dan pasti.

B. Saran

1. Diperlukan upaya penyusunan program dan kegiatan yang memberikan penguatan peningkatan KSP bidang Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana yang besinergitas dengan K/L, masyarakat, tokoh masyarakat, dunia usaha, organisasi masyarakat. Koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan terus ditingkatkan dan diperkuat mulai tahap perencanaan hingga impelentasi kebijakan dengan dukungan data dan informasi yang handal.

2. Seluruh Asisten Deputi perlu lebih mengefektifkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sehingga baik kegiatan maupun realisasi penyerapan anggaran dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan.

3. Perlunya melakukan peningkatan kinerja, kreativitas, inovasi, dan terobosan- terobosan dengan mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada, sehingga semua kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

kementerian koordinator 1_0.pdftabel 2. visi dan misi kemenko pmk 2015-2019 tabel 3. tujuan dan...

Documents