outline -...

16/02/2017

1

1 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai


Direktorat Penindakan dan Penyidikan

PENGAWASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL



OUTLINE

Kontribusi Penerimaan Cukai

Data Penindakan Cukai Hasil Tembakau

Inisiatif Strategis dan Quick Win

IKU Pengawasan peredaran BKC Ilegal

Tindak Lanjut Penindakan

Penguatan Pemberantasan Cukai Ilegal

16/02/2017

2






Kontribusi Penerimaan Cukai



KONTRIBUSI KEPABEANAN DAN CUKAI DALAM PENERIMAAN NEGARA

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

Penerimaan Perpajakan 11.9 11.9 11.3 11.2 10.0

Kontribusi DJP 7.9 7.9 7.7 8.2 7.3

Kontribusi DJBC (Total) 4.0 3.9 3.7 3.0 2.7

• Cukai + PPN HT 1.3 1.4 1.3 1.5 1.1

• BM + BK 0.6 0.5 0.4 0.2 0.3

• PDRI 2.1 2.0 2.0 1.3 1.3

Tahun 2012 2013 2014 2015 2016

Bea Masuk dan Bea Keluar 5.1 4.4 3.8 2.0 2.8

Cukai 9.7 10.1 10.3 11.7 11.2

PPN HT 1.6 1.6 1.5 1.7 0.0

PDRI 17.0 16.9 16.9 11.6 12.9

Total 33.3 33.0 32.6 26.9 27.0

Kontribusi Penerimaan Perpajakan terhadap PDB Tahun 2012 – 2016 (%)

Kontribusi penerimaan Kepabeanan dan Cukai terhadap penerimaan Perpajakan Tahun 2012 – 2016 (%)

Sumber: SPAN, LKPP diolah, Dit PPS

16/02/2017

3



KONTRIBUSI PENERIMAAN CUKAI HASIL TEMBAKAUPERIODE 2011 S.D. 2016

PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN DJBC

TAHUN 2016

Ket: Kontribusi Penerimaan Cukai terhadap Total Penerimaan DJBC Meningkat dari Tahun ke Tahun

Sumber: LKPP, diolah






Data Penindakan

16/02/2017

4



PENINDAKAN HASIL TEMBAKAU PERIODE 2013 S.D. 2016

JUMLAH PENINDAKAN NILAI BARANG HASIL PENINDAKAN

(Juta Rp)

sumber : app.penindakan.net

JUMLAH BARANG HASIL PENINDAKAN

(Batang)



PERSENTASE PENYELESAIAN SBP

Catatan:• ± 38% data pada aplikasi app.penindakan.net

tidak dilakukan update tindak lanjut• ± 50,6% penyelesaian BHP dengan BDN/BMN• ± 1,24% penyelesaian BHP dilakukan Penyidikan

Sumber: app.penindakan.net

TAHUN MMEA HT

2014 6 23

2015 15 24

2016 22 20

16/02/2017

5



TREND JUMLAH PENINDAKAN HASIL TEMBAKAU TAHUN 2016

172

194

255

180 172

178

122

180

290

194

257

180

-

50

100

150

200

250

300

350

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember



TINGKAT PELANGGARAN ROKOK ILEGAL BERDASARKAN SURVEY UGM 2010 - 2016

1,77%3,41%

4,54% 5,49%3,51%

1,52%

1,25%1,17%

1,42%

1,58%0,47%

0,57%

1,03%

1,25%

1,95%

1,00%

0,46%

1,69%

2,04%

1,16%

1,43%

2,35%

3,30%

3,99%

3,92%

2010 2012 2014 2016* 2016**

Salah Personalisasi Salah Peruntukan Bekas Palsu Polos

Sumber data :Survey Cukai Rokok Ilegal 2010, 2012, 2014(PSEKP UGM), 2016 (P2EB, perkiraan), diolah

12,14%16.112 pack

14,19%

11,74%21.078 pack

8,38%22.163 pack

6,14%20.886 pack

GAP/ Extra Effort 2,06%

↑2,24%

↑3,36%↑0,39%

* Proyeksi tingkat pelanggaran cukai SIGARET ilegal 2016 oleh Dit Cukai**Berdasarkan data survey cukai SIGARET ilegal 2016

TARGET 2018

6 %

16/02/2017

6



TOP 10 MERK YANG DITINDAK BERDASARKAN

JUMLAH SBP dan Survey UGM

Sumber: app.penindakan.net dan Survey Sigaret Ilegal UGM diolah



ACTION PLAN PENGAWASAN BKC HT

Mendorong sosialisasi massif, nasional dan terkoordinasi terkait BKC HT Illegal

Penindakan secara terpadu, mentargetkan sumber (pabrik) dan penerapan pasal TPPU dalam penyidikan

Pengawasan Peredaran BKC HT Ilegal Menjadi Faktor Dalam Pengukuran Pencapaian Kinerja (IKU)

Usulan Mandatory Registrasi Mesin dalam ketentuan NPPBKC

Usulan perubahan mekanisme pemesanan PC sesuai Profil Pengusaha BKC dan Produsksi untuk menekan pelanggaran.

Pada Jangka Panjang diharapkan adanya penerapan IT Inventory bagi pengusaha BKC.

16/02/2017

7






Inisiatif Strategis dan Quick Win



KONSEPSI REFORMASI

Inisiatif Strategis1.Pengendaliaan titik rawan integritas2.Revitalisasi budaya organisasi3.Peningkatan profesionalisme4.Penyempurnaan sistem reward dan

punishment

Quick Win1.Piloting pengendalian titik

rawan integritas

2.Single Identity (NIK,

NPWP & KTP)

3.Join Operation DJBC-DJP

(penutupan/blokir

perusahaan)

4.Piloting Otomasi

Penutupan Manifest

5.Automated Monitoring

Tools (filtering transaksi

tidak wajar)

6.Rekam LHP fisik via

HP/tablet(pelabuhan &

kawasan Berikat)

7.Otomasi pemblokiran ijin

pabrik rokok ilegal

8.Piloting revitalisasi peran

audit & sinergi antar unit

Pusat dan Vertikal

9.Penutupan Gudang

Berikat yg tidak patuh

10.Penambahan

perusahaan berstatus

comply (MITA & AEO)

5.Join program DJBC-DJP6.Intensifikasi & ekstensifikasi Penerimaan7.Integrasi Proses Bisnis & Utilisasi Dbase

8. Pemberian dukungan IKM 9. Pemberian insentif dan penerapan

sistem fasilitasi tepat sasaran10.Penyederhanaan perizinan fasilitas11.Penguatan Peran & Citra Fas. Kepab.

12. Pengembangan otomasi pelayanan13. Pengembangan Sistem Kepatuhan

Pengguna Jasa yg terintegrasi14. Percepatan Pely Impor & Ekspor untuk

Perbaikan Dwelling Time & EODB15. Revitalisasi peran DJBC di Perbatasan

16. Revitalisasi Pengawasan Kepabeanan17. Revitalisasi Pengawasan Narkotika18. Revitalisasi pengawasan peredaran BKC19. Revitalisasi peran & sinergi ktr vertikal

20. Standardisasi sarana prasarana21. Penganggaran yg kredibel, akuntabel, 22. Penyempurnaan sistem kom. publik23. Review kebijakan & UU

Tema

E.Penguatan

Pengawasan

F.Modernisasi

Kelembagaan & Peraturan

Kepercayaan publik yg tinggi:• Perdagangan legal• Bebas Pungli/korupsi• Kepuasan pguna jasa

Institusi yg kredibel & akuntabel:• Penerimaan optimal• Pengawasan efektif• Fasilitasi tepat sasaran• Pelayanan prima

KONDISI YG DIHARAPKAN

Kepercayaan publik masih rendah:• Perdagangan illegal• Pungli/korupsi• Keluhan/pengaduan

Implementasi peran DJBC blm optimal:• Penerimaan• Pengawasan• Fasilitasi• Pelayanan

KONDISI SAAT INI

A.Penguatan

Integritas & Budaya Organisasi

B.Optimalisasi Penerimaan

C.Perluasan Fasilitasi

D.Percepatan Pelayanan

PRINSIP

DASAR

• Simplifikasi & Efisiensi

• Transparansi & Akuntabilitas

• Sistemik & Terukur

• Digitalisasi Proses

• Manj Kinerja & Manj Resiko

16/02/2017

8



OTOMASI PEMBLOKIRAN IJIN PABRIK ROKOK ILEGAL (SE DALAM PROSES)

Tindakan berupa tidak melayani pemesanan pita cukai dan pembekuan NPPBKC berdasarkan rekomendasi kantor pusat DJBC/KWBC/KPU BC/KPPBC yang melakukan penindakan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan dan menambah efek jera bagi pelaku pelanggaran di bidang cukai, mengurangi peredaran hasil tembakau ilegal serta dalam rangka mengamankan hak-hak keuangan negara

Penindakan di bidang cukai hasil tembakau dengan jenis pelanggaran salah personalisasi.






IKU Pengawasan Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal

16/02/2017

9



IKU PENGAWASAN BKC HT ILEGAL

• Penegakan hukum yang efektif yang salah satunya diukur berdasarkan indikator waktu penyelesaian.

Sasaran Strategis

• Monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, Sosialisasi dan/atau Penindakan terhadap hasil tembakau ilegal.

Indikator

•3 unsur -> Pelaksanaan Operasi (Sosialisasi, Monitoring, Penindakan), Operasi Penindakan dan Penindakan dengan Tindak Lanjut

•Target ditentukan Kantor Pusat DJBC dengan mempertimbangkan beberapa data seperti (Prevalensi merokok per Provinsi dari Data Riskesdas 2013, Jumlah penduduk per Provinsi dari Sensus Penduduk 2010, Perbandingan jumlah rural-urban/pedesaan-perkotaan per Provinsi dari Peraturan Kepala BPS nomor 37 tahun 2010, Pengeluaran per Kapita per Provinsi dari usenas 2016, Jumlah penindakan BKC HT 2016 per Kanwil DJBC dan Data Sebaran Pegawai)

Formula






Tindak Lanjut Penindakan dan Barang Kena Cukai Hasil Tegahan

16/02/2017

10



PROSES PENERIMAAN PERKARA

PENELITIAN PENDAHULUAN Kelengkapan Berkas penindakan Kejelasan Jenis, waktu, tempat,

pelaku pelanggaran Ada BHP, dokumen terkait, saksi, pelaku Keterkaitan alat bukti, BB, pelaku

PROSES PENANGANAN PERKARA

T

BHP

UNIT PENINDAKAN

LPF

LP

LPP

LAP DUGAAN PIDANA LAINNYA

• Hasil Lit/Riksa Unit Lain • Pengembangan Sidik• Tertangkap Tangan

PELANGGARAN

?

Y

T

PENYIDIKANPENELITIAN

SPLIT SPTPLK

SPDP

Surat Pengembalian

Surat Pengembalian

PERKARA DITERIMA(Terbit LP-1 & SBP atas Lap

dugaan pid lainnya)

BDN BENDA SITAAN

PELANGGAR TIDAK DIKENAL



14 H BMN

Dimusnahkan

Penetapan Peruntukan lebih lanjut

BKC (Pasal 2 ayat (1) huruf a, b dan c)

Busuk, Bau atau Berbahaya.

BKC (Pasal 2 ayat (1) huruf d) Barang lain

ALUR

KPPBC/KWBC/P2(Pencatatan BMN)KPKN/KWKN/Dirjen KN

Daftar BMN + perkiraan nilai BMN

+ Usulan

Penetapan

Dimusnahkan

Penetapan Lain

Panghapusan dari Buku Daftar BMN

Penilaian

Panghapusan di Buku Daftar BMN

Pelaksanaan

B

D

N

Barang dan/atau Sarkut dirampas bds putusan hakim

BKC dr Pemilik tdk Diketahui

BKC & BL dr Pelanggar tdk dikenal

PENGELOLAAN BMN BKC SESUAI PMK-39/PMK.04/2014

16/02/2017

11



TANTANGAN PENYELESAIAN BHP

Jangka waktu penyelesaian BHP

Biaya penanganan BHP

IKU Penyelesaian BHP






Penguatan Pengawasan dan Pemberantasan BKC HT Ilegal

16/02/2017

12



INSENTIF CUKAI

• Dasar :

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 144/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan PemanfaatanInsentif Atas Pencapaian Kinerja di Bidang Cukai

• Insentif di Bidang Cukai

Insentif adalah apresiasi yang diberikan kepada DirektoratJenderal Bea dan Cukai atas capaian kinerja di bidang cukaiberupa alokasi anggaran yang ditetapkan melalui AnggaranPendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukkan sebagaitambahan imbalan bagi pegawai Direktorat Jenderal Bea danCukai.



TIM KHUSUS PENGAWASAN CUKAI

Spesialisasi Pengawasan Cukai

Multi Disiplin Ilmu

Target Penindakan Signifikan

16/02/2017

13



NOTA KESEPAHAMAN KEMENKEU – TNI 2017

“Militer, parpol, elit, dan birokrat menjadi institusi penting menjadi pilar suatu negara,” Menkeu – Sri Mulyani Indrawati 16 Januari 2017, Rapat Pimpinan TNI

25



MOU KEMENKEU DENGAN POLRI 2012

16/02/2017

14



RPMK PENGGUNAAN SENJATA API DINAS

• Belum Ada SOP Penggunaan Senjata Api DJBC

• Rata-rata utilisasi senjata api DJBC sebesar 25,84% dari 2.500 Pucuk yang dimiliki DJBC.

• Belum ada RPMK Penggunaan Senjata Api DJBC sesuai amanat PP 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas DJBC

LATAR BELAKANG

• Potensi penurunan moril Petugas DJBC dalam menggunakan Senjata Api ketika menghadapi Tugas Beresiko Tinggi

• Munculnya Gugatan Hukum terhadap Penggunaan SenjataApi Oleh DJBC

IMPLIKASI

•Dalam Rangka memberikan kepastian hukum atas penggunaan Senjata Api Dinas telah disusun RPMK Penggunaan Senjata Api Dinas DJBC posisi draft di menunggu persetujuan Menteri Keuangan.

•Pelatihan Ketentuan Hukum dan Penggunaan Senjata Api DJBC

STRATEGI DIT P2



HARAPAN

• Tahun 2017 adalah tahun PENGAWASAN sehinggadiharapkan Kepatuhan Pengusaha BKC meningkat danperedaran BKC Illegal Khususnya HT Menurun menjadi 6%(Hasil Survey)

• Penerimaan Cukai yang di tetapkan APBN/APBNP 2017tercapai dan Pemerintah tetap memberikan Insentif Cukaidengan formula yang lebih baik sebagai penghargaan ataskinerja DJBC

• IKU Pengawasan Peredaran BKC HT diharapkan memberikandampak strategis dan merupakan tantangan yang dapatdicapai dengan kerja keras.

• Terhadap BHP BKC yang dikelola agar tidak disimpan dalamkurun waktu yang lama karena semakin tinggi biaya yangharus dikeluarkan.

16/02/2017

15






TERIMA KASIH



MOU KEMENKEU-TNI

16/02/2017

16



MOU KEMENKEU-POLRI



NOTES TANTANGAN PENYELESAIAN BHP

• Jangka waktu penyelesaian BHP

terhadap penyelesaian BHP yang berasal dari pelanggaran Cukai tidak terdapat temuan BPK, dan terdapat perbedaan jangka waktu penanganan BHP dalam hal ini BDN /BMN Cukai dengan Pabean.

Sinkronisasi peraturan BDN/BMN antara PMK 62 tahun 2011 tentangBDN/BMN Pabean dengan PMK 39 Tahun 2014 tentang penyelesaian BKC.

• Biaya penanganan BHP

Biaya yang muncul atas penanganan BHP BKC dapat dibebankanmenggunakan biaya DOKPPN (pemusnahan, pemindahan, lelang dll) danDIPA (dalam hal Benda Sitaan dan terdapat pada pos pembiayaan DIPA).

• IKU Penyelesaian BHP

Tahun 2014-2016 IKU penyelesaian BHP hanya terdapat di Eselon 4 dan 3Subdit Penyidikan sehingga tidak terdapat keseragaman penyelesaian BHP,saat ini (2017) IKU penyelesaian BHP dibebankan kepada KasubditPenyidikan dan Kantor Vertikal meliputi Kanwil dan KPU, diharapkan setelahadanya pembebanan IKU kepada kantor vertikal terdapat penyeragamanpenyelesaian BHP. IKU penyelesaian BHP adalah Persentase tindak lanjutpenyelesaian BHP.

outline -...

Documents