.

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

Disampaikan oleh:

DR. SUHAJAR DIANTORO M.SI

STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN

“PERCEPATAN KEB IJAKAN REFORMASI B IROKRAS I

DI L INGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN

PEMERINTAH DAERAH DALAM MENDUKUNG NAWA C ITA JOKOWI -JK”

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

Indonesia menganut faham Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Hukum. Pertemuan keduanya melahirkan sistem demokrasi konstitusional.

Dasarnya UUD 1945 Alenia IV, dan dipertegas pasal 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang.

Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat tercapainya tujuan bernegara:

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Memajukan kesejahteraan umum

Mencerdaskan kehidupan bangsa

Ikut melaksanakan ketertiban dunia

1

2

3

4

Sejak runtuhnya rezim orde baru, Indonesia mencanangkan reformasi disegala bidang, salah satu yang menjadi konsen kita bersama ialah

reformasi dalam penataan kewenangan urusan pemerintahan antara pusat dan daerah

Konsep tersebut kemudian kita kenal dengan otonomi daerah

Semua negara dewasa ini agaknya akan berhadapan dengan keharusan untuk memenuhi kebutuhan akan desentralisasi, tuntutan ini didasarkan

atas alasan administrasi praktis. Fungsi-fungsi negara modern mensyaratkan kebutuhan desentralisasi pada tingkat lokal.

(Brian C. Smith)

REFORMASI

4

5

PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN, PELAYANAN

KESEHATAN; TERSEDIANYA PERUMAHAN LAYAK HUNI

BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN

JAMINAN SOSIAL, SERTA MENDUKUNG PEMBENTUKAN

MENTAL/KARAKTER BANGSA, BUDI PEKERTI, NILAI-

NILAI PATRIOTISME DAN CINTA TANAH AIR SERTA

SEMANGAT BELA NEGARA

PEMBANGUNAN

MANUSIA

UPAYA MENDUKUNG

TERWUJUDNYA KEDAULATAN

PANGAN, KEDAULATAN ENERGI

DAN KETENAGALISTRIKAN,

KEMARITIMAN DAN KELAUTAN,

SERTA PARIWISATA DAN INDUSTRI

PEMBANGUNAN

SEKTOR UNGGULAN

• PENINGKATAN PEMERATAAN PENDAPATAN

ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT, ANTAR

WILAYAH, ANTAR DESA DAN PINGGIRAN

SERTA ANTAR KAWASAN

• MENGURANGI KESENJANGAN

PEMBANGUNAN DIMASING-MASING

WILAYAH

PEMERATAAN

PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH

3 DIMENSI PEMBANGUNAN JOKOWI-JK

DALAM RPJMN 2015-2019

Nawa Cita

Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidakpada pemerintah daerah. Pemerintah pusat

mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagiankeuasaannya kepada daerah otonomi berdasarkan

hak otonomi (Negara kesatuan dengan sistemdesentralisasi), tetapi pada tahap akhir kekuasaan

tertinggitetap di tangan pemerintah pusat.

(Miriam Budiardjo:2008)

Pr ins ip Otonomi da lam Negara Kesatuan

Ciri Negara Kesatuan yang Desentralistik

Yang Disentralisasikan Hanya Kewenangan Eksekutif

Daerah Tidak Mempunyai Kewenangan Legislatif Dan Yudikatif

Kedaulatan Ada Di Negara Tidak Ada Shared Soverignity

Daerah Tidak Mempunyai Kedaulatan

DPRD hanya memiliki

kewenangan pembentukan Perda

Hanya Ada Satu Lembaga Legislatif

(DPR) Dan Satu Lembaga Yudikatif

(MA)

Pemegang & Tanggung Jawab Akhir Pemerintahan Di Tangan Pemerintah Pusat

Negara Dapat Membentuk Dan Menghapus Daerah Dengan UU

Hubungan Pusat Dan Daerah Bersifat Hierarkis

Daerah Menyelenggarakan Pemerintahan Berdasarkan Kebijakan Pemerintah Pusat

7

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

KEPEMIMPINAN KDH & DPRD

KAPASITAS PEMERINTAHAN

DAERAH

PARTISIPASI DAN KONTROL MASYARAKAT

KUNCI SUKSES PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI

• MENINGKATKAN KUALITAS DAN

MEMPER-CEPAT DEMOKRATISASI DI DAERAH

• MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMERINTAHAN

• MEMPERPENDEK RENTANG PELAYANAN PADA MASYARAKAT.

• MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN YANG LEBIH RESPONSIF DAN AKUNTABEL

TUJUAN OTONOMI

DAERAH

ADMINIS-TRASI

POLITIK

TUJUAN OTDA

FUNGSI PEMERINTAHAN

Deregulasi

Debirokratisasi

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

YANG BAIK

I N O V AS I DAE RAH

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemda dapatmelakukan inovasi yang inisiatifnya dapat berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD,aparatur sipil negara, perangkat daerah, dan anggota masyarakat.

1. PENINGKATAN EFISIENSI;

2. PERBAIKAN EFEKTIVITAS;

3. PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN;

4. TIDAK ADA KONFLIK KEPENTINGAN;

5. BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN UMUM;

6. DILAKUKAN SECARA TERBUKA; DAN

7. DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN HASILNYA TIDAK UNTUK KEPENTINGAN DIRI SENDIRI.

PRINSIP-PRINSIP

DALAM HAL PELAKSANAAN INOVASI

YANG TELAH MENJADI KEBIJAKAN

PEMERINTAH DAERAH DAN INOVASI

TERSEBUT TIDAK MENCAPAI SASARAN

YANG TELAH DITETAPKAN, APARATUR

SIPIL NEGARA TIDAK DAPAT DIPIDANA.

PERLINDUNGAN

Kepala Daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepadaMenteri Dalam Negeri yg paling sedikit melaporkan cara melakukan inovasi,dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang dicapai. 12

MENGOPTIMALKAN SINERGITAS ANTARA 3 (TIGA) DIMENSI PEMBANGUNAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23/2014 TTG PEMDA

PAKET KEBIJAKAN

PP 18 TAHUN 2016:1. Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran2. ntegrasi Kelembagaan, Sistem Merit

dan Perbaikan Pelayanan Publikmenuju Dynamic Government

3. Mempertegas fungsi Dinas dan Badan4. KDH dapat menyesuaikan besaran

Perangkat Daerah5. Efisiensi (15-25%)

DEBIROKRATISASIDEREGULASI

PAKET KEBIJAKAN

Pembatalan Perda

1

Perda & Perkada dilarangbertentangan dengan peraturan per-uu-an yang lebih tinggi, kepentingan

umum, dan/atau kesusilaan

2 Bertentangan dengan kepentinganumum

diskriminasiterhadap suku,

agama dankepercayaan,

ras, antar-golongan, dan

gender.

Terganggunyakegiatan

ekonomi untukmeningkatkankesejahteraan

masyarakat

terganggunyaketenteramandan ketertiban

umum

terganggunyaakses terhadap

pelayananpublik

terganggunyakerukunan

antar wargamasyarakat

STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL

16

1. Makro : KerangkaRegulasi Nasional

UU Kementerian NegaraUU Pelayanan PublikUU Aparatur Sipil NegaraUU Administrasi PemerintahanRUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah

9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi

1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS3. Pengembangan Sistem Seleksi dan

Promosi Secara Terbuka4. Peningkatan Profesionalisasi PNS5. Pengembangan Sistem Pemerintahan

Elektronik yang terintegrasi6. Peningkatan Pelayanan Publik7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas

Kinerja Aparatur8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur

2. Mikro : Program/kegiatan pd tingkatInstansi (K/L danPemda)

Organisasi

Sumber Daya Manusia

Tata Laksana

REFORMASIBIROKRASI

(UU 23/2014)

1

2

3

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

REFORMASI BIROKRASI ORGANISASI

PERANGKAT

DAERAH

ADIBENTUK TIPOLOGI DINAS ATAU BADAN DAERAHSESUAI DENGAN BESARANNYA BEBAN KERJA AGARTERBENTUK PERANGKAT DAERAH YANG TEPATFUNGSI DAN TEPAT STRUKTUR

PEMBENTUKAN PERANGKAT DRH HARUSDIDASARKAN PADA URUSAN PEMERINTAHAN YGMENJADI KEWENANGAN DRH DGNMEMPERHATIKAN KEBUTUHAN & KEMAMPUANDRH

REFORMASI BIROKRASI SUMBER DAYA MANUSIA

PEGAWAI APARATUR SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH, HARUS MEMENUHI PERSYARATAN

KOMPETENSI:

TEKNIS MANAJERIALSOSIAL

KULTURAL

Selain memenuhi kompetensi tersebut, jugaharus memenuhi kompetensi pemerintahan.

REFORMASI BIROKRASI TATA LAKSANA

KDH diwajibkan memberikan pelayanan publik berdasarkanstandar pelayanan;

Pemda diberikan kewenangan untuk menyederhanakan jenis danprosedur pelayanan dalam rangka mempercepat danmempermudah pelayanan kepada masyarakat;

KDH wajib memberikan pelayanan perizinan dengan membentukunit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Daerah diarahkan untuk menerapkan teknologi informasi dalampenyelenggaraan pelayanan publik;

Pemerintah Pusat dapat mengambil alih kewenangan pelayananpublik yang menjadi urusan pemerintah daerah apabila terdapatpelanggaran terhadap standar pelayanan yang dilakukan olehpemerintah daerah sehingga menghambat rakyat untukmemperoleh pelayanan.

P E R B AI K AN P E N GAT UR AN P E L AY AN AN P UB L I K DAL AM UU 23 2014

DASAR PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

(PP 18/2016 )

1. Adanya Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

2. Besarnya Intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;

3. Efisiensi4. Efektivitas5. Pembagian habis tugas;6. Rentang Kendali7. Tata kerja yang jelas8. Fleksibilitas.

2

2016

2017

1. Penataan Urusan Pemerintahan

4. Revolusi Mental Birokrasi dan Percepatan

Penerapan Sistem Merit di Daerah

1. Penataan Jabatan

2. Revolusi Mental Birokrasi

3. Penyusunan Kualifikasi Pegawai ASN

4. Penyusunan Standar Kompetensi Pegawai ASN

5. Penyusunan Sistem Uji & Sertifikasi Kompetensi6. Penyusunan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai ASN7. Penyempurnaan Sistem Remunerasi Berbasis

Kompetensi

1. Penyelesaian Revisi PP Perangkat Daerah

2. Pelaksanaan Penataan Kelembagaan OPD

3. Pengembangan Sistem Inovasi Pemerintahan Daerah

4. Otomatisasi dan Standarisasi Proses kerja Pemerintahan Daerah

5. Penataan Jabatan (Restructuring & Rightsizing) termasuk

Pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK)

secara terintegrasi

6. Standarisasi dan Otomatisasi Ketatalaksanaan dan proses layanan

Pemerintahan

7. Pengembangan Knowledge Management

1. Pemetaan Urusan Pemerintahan

2. Pengembangan Instrumen Penataan Urusan

Pemerintahan Berbasis TI

3. Penyelesaian Peraturan Pelaksanaan Terkait Penataan Urusan Pemerintahan

1. Penyusunan Standar Pelayanan

Berbasis Urusan Pemerintahan

2. Penyusunan Maklumat Pelayanan

(Citizen’s Charter)

3. Perbaikan sistem layanan

pengaduan dan tindak lanjutnya

4. Penilaian kinerja layanan yang

akuntabel dan partisipatif

Akselerasi

Inisiasi2. Penataan KelembagaanPerangkat Daerah

3. Penataan Manajemen Pelayanan Pemda

1

3

4

PENATAAN JABATAN DAN KOMPETENSI

Fungsi Pegawai ASN:1. pelaksana kebijakan publik;2. pelayan publik; dan3. perekat dan pemersatu bangsa

Peran Pegawai ASN:Sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunannasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme

Dukungan Wilson TerhadapNetralitas Birokrasi

Dalam konteks modern, konsep netralitas birokrasi dikemukakan oleh Thomas Woodrow Wilson (mantan Presiden AS ke-28) pada akhir abad ke 19 yang membedakan Politik dan Administrasi, dimana Birokrasi bertugas melaksanakan kebijakan politik yang harus bebas dari kepentingan politik(Gov is political and administration)

Konsep Wilson ini dikembangkan oleh ilmuwan politik seperti Franks J. Goodnow (1900) dan Leonald D. White (1926), dengan tegas memisahkan Fungsi Politik dan Fungsi Administrasi. Fungsi Politik terkait perumusan kebijakan, dan fungsi administrasi birokrasi yaitu melaksanakan kebijakan.

UU Nomor 5 Tahun 2014Tentang Aparatur Sipil Negara

1. Berdasarkan pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asaspenyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “netralitas”. AsasNetralitas ini berarti bahwa setiap ASN tidak berpihak dari segala bentukpengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

2. Berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, menyatakan bahwa PNS diberhentikandengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partaipolitik.

3. Berdasarkan ketentuan pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) sebagaimana telahdilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan MakamahKonstitusi Nomor 41/PUU-XIII/2014 tanggal 6 juli 2015 sehingga dimaknai,“PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/WakilGubernur, Bupati /Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib mengundurkandiri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon pesertaPemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/WakilWalikota. PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksihukuman disiplin.

Larang bagi ASN di UU Pilkada

Jika ASN ingin menjadi peserta Pilkadamengundurkan diri

• Pasal 7 ayat (2) Huruf t

• Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta KepalaDesa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.

Calon KDH tidak boleh melibatkan ASN dalam kampanye

• Pasal 70 ayat (1)

• Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a) pejabat badan usaha miliknegara/badan usaha milik daerah; b) Aparatur Sipil Negara anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c) Kepala Desa atau sebutan lain/Lurahdan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan

Tidak boleh mengambil keputusan yang menguntungkan Paslon KDH

• Pasal 71 ayat (1)

• Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

UU Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU

1. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan ASNanggota Kepolisian Negara RI dan anggota Tentara Nasional Indonesia.

2. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkanKepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

3. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1), menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat ASN,anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusandan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

4. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2), menyatakan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atauWakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam)bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecualimendapat persetujan tertulis dari Menteri.

5. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3), menyatakan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atauWakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dankegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendirimaupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calonsampai dengan pasangan calon terpilih.

6. Berdasarkan Pasal 71 ayat (4), menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga Untuk Pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang PembinaanJiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

1. Berdasarkan Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindarikonflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yangmengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politikpraktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal :

a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lainsebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calonKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah denganatau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar dan sejenisnya) atau menyebarluaskangambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon KepalaDaerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media onlinemaupun media sosial.

f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikutisimbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

• Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa terhadap pelanggaran tersebut pada angka 1 dikenakan sanskimoral.

• Berdasarkan Pasal 16, menyatakan bahwa atas rekomendasi Mejelis Kode Etik (MKE) PNS yang melakukanpelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administrasif sesuai denganperaturan perundang-undangan.

• Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa sanski hukuman disiplin ringanmanupun disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.

Dalam hal PNS yang diduga melakukanpelanggaran kode etik sebagaimana

dimaksud pada angka 1 adalah PNS selainSekretaris Daerah, pembentukan Majelis

Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan olehPejabat Pembina Kepegawaian Instansi PNS

yang bersangkutan.

Dalam hal PNS yang diduga melakukanpelanggaran kode etik sebagaimana

dimaksud pada angka 6 adalah SekretarisDaerah Kabupaten/Kota, pembentukan

Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksadilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil

Pemerintah Pusat.

Dalam hal PNS yang diduga melakukanpelanggaran kode etik sebagaimana

dimaksud pada angka 1 adalah SekretarisDaerah Provinsi, pembentukan Majelis Kode

Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan olehMenteri Dalam Negeri.

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

DALAM PELAKSANAAN PILKADA

PP NO. 53 TAHUN 2010

TENTANG DISPILIN PNS

LARANGAN BAGI PNS

(PASAL 4 ANGKA 15)

a. Terlibat dalam kegiatan kampanye;

b. Menggunakan fasilitas yang terkait

dengan jabatan dalam kegiatan

kampanye;

c. Membuat keputusan dan/atau

tindakan yang menguntungkan

atau merugikan salah satu

pasangan calon;

d. Mengadakan kegiatan yang meng-

arah kepada keberpihakan ter-

hadap pasangan calon yang

menjadi peserta Pilkada.

PELANGGARAN BERAT

(PASAL 13 ANGKA 13)

MEMBERIKAN DUKUNGAN

KEPADA PASANGAN CALON

Sanksi Pelanggaran Berat

(Pasal 7 Angka 4):

1. Penurunan pangkat setingkat

lebih rendah selama tiga tahun;

2. Pemindahan dalam rangka

penurunan jabatan setingkat

lebih rendah;

3. Pembebasan dari jabatan;

4. Pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri;

5. Pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai PNS.

30

ROADMAP PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Pelembagaan

Sistem Merit

Pemda yang Dinamis, Responsif, Berkinerja

Unggul & Berdaya Saing

2020

Birokrasi yang Tepat Fungsi & Right Sizing

2016

2017

2018

2019

Inisiasi

Akselerasi

Internalisasi

Pembaharuan

Mindset (RMB)

ROAD MAP

Birokrasi yang Kompeten

Birokrasi yang Efektif & Efisien

Birokrasi yang Berintegritas & Akuntabel

Birokrasi yang Sejahtera, & Pelayanan

Publik Berkualitas Unggul

Tercapainya Tujuan Reformasi Birokrasi

32

Nama : Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si

Tempat/Tgl Lahir : Sei Ungar Kepuluan Riau, 02 mei 1964

Jabatan Sekarang : Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang

Pemerintahan

NIP : 19640502.198702.1.005

Pangkat/Gol. : Pembina Utama, IV/e

Riwayat Pendidikan

APDN Riau 1987

S1 Ilmu Sosial Politik IIP Jakarta 1990

S2 Universitas Airlangga Surabaya 2003

S3 Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan,

PPs Universitas Padjadjaran Bandung 2011

33

Riwayat pekerjaan:

1. Staf Protokol Gub Riau 1987-1988

2. Staf Biro Kepegawaian Prov. Riau, 1990

3. Sekwilcam Karimun, Kab.Kepulauan Riau, Prov. Riau, 1991-1993

4. Camat Serasan Kab.Kepulauan Riau, Prov. Riau, 1993-1996

5. Camat Kundur Kab.Kepulauan Riau, Prov. Riau 1996-1999

6. Camat Karimum, Kab.Kepulauan Riau, Prov. Riau, 1999-2000

7. Kadispenda Kab.Karimun, Prov.Riau 2000-2004

8. Kepala Bappeda Kab.Karimun, Prov. Kepulauan Riau , 2004-2007

9. Kepala Badan Kepegawaian Prov. Kepulauan Riau, 2007-2008

10. Kepala Bappeda Prov.Kepulauan Riau, 2008-2010

11. Sekretaris Daerah Prov.Kepulauan Riau, 2010-2013

12. Rektor IPDN, 2013-201513. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, 2015 (Juli 2015 s/d Saat Ini)

14. Penjabat Gubernur Bengkulu (2 Desember 2015-15 Februari 2016)

Organisasi:

1. Ketua Yayasan pendidikan Prov.Kepulauan Riau, 2007-2012 (sampai

penegrian universitas maritim raja ali haji)

2. Ketua Kwarda Prov. Kepulauan Riau, 2010 - 2014

3. Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prov.Kepulauan

Riau, 2010-2014

4. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan

(IKAPTK) Prov.Kepulauan Riau.

5. Wakil Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI),

Sejak 2016 s/d Saat Ini