kata pengantar - pn-cibinong.go.idpn-cibinong.go.id/images/buat-web-baru/lkjip2017/lkjip2018.pdf ·...

i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

atas berkat rahmat dan karunia Nya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2018, yang

memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA selama kurun waktu 1 (satu) tahun 2018. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjlP) ini merupakan penyajian informasi sekaligus

pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA kepada

publik atas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri

Cibinong tahun 2018 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jo Peraturan Presiden

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

serta DIKTUM KETIGA Inpres Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen

Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang

dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2018 ini disusun dengan

tujuan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun

sebagai perumusan kebijaksanaan untuk menetapkan langkah-langkah program

kerja pada tahun berikutnya, serta untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa

Pengadilan Negeri Cibinong mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk

melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output

maupun outcome dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan

akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

dalam mewujudkan Visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan

Negeri Cibinong yang Agung”.

ii

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP)

Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2018 ini, kami mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran dalam

pembahasan dan penyusunan LKjlP Tahun 2018, semoga dapat bermanfaat dalam

mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan

berorientasi kepada hasil bagi kemajuan penegakkan hukum di Indonesia, dan di

wilayah Kabupaten Bogor pada khususnya.

Cibinong, Januari 2019

Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

LENDRIATY JANIS, S.H., M.H.

NIP. 19610905 198903 2 001

iii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA Tahun Anggaran 2018 adalah Laporan yang memuat perkembangan dan

pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Cibinong dalam satu

tahun terakhir, yakni tahun 2018. Laporan ini merupakan penyajian informasi

sekaligus pelaksanaan pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong

sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama, juga sekaligus

dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik

Indonesia No. 7 tahun 1999 tentang laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, selanjutnya LKjlP tersebut secara operasionalnya di atur oleh Surat

Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 10 Tahun 2010 tertanggal 23 Nopember 2010 yang kemudian

ditindaklanjuti dengan surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat No.

W11.U/4652/OT.01.1/XI/2018 jo Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No.

1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tanggal 12 November 2018 perihal pada pokok surat.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA pada tahun 2018 berupaya

meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk mengimplementasikan

keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara bertahap informasi yang

disajikan kepada masyarakat semakin lengkap mencakup putusan pengadilan.

Penyajian informasi yang menggunakan medium website dan Sistem Informasi

Penelusuran Perkara yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal

dengan nama Sistem Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0-5

Keterbukaan informasi pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi

dan akuntabilitas publik lembaga peradilan.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menetapkan 6 (Enam) sasaran

strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2015-2019. Keenam sasaran

strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 16 indikator kinerja

dan 21 target kinerja.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri tahun 2018 merupakan pencapaian

atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Cibinong

iv

tahun 2015-2019 yang di telah dilakukan reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2018, dilakukan dengan cara

membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan

selama tahun 2018 dan pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Cibinong yang

sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari

berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi

perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Capaian

kinerja pada tahun 2018 secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Pengadilan

Negeri Cibinong adalah sebesar 89,55%.

Berikut adalah rincian pencapain masing-masing indikator tiap sasaran

strategis dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun Anggaran 2018

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

1. Meningkatnya penyelesaian perkara

a. Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi

92% 80,69% 87,70%

b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan)

10% 1,90% 19%

c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata

100% 100%

100% 98,41%

100% 98,41%

d. Persentase perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata

95% 75%

99,87% 83,17%

105,12% 110,89%

e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata

100% 75%

99,99% 97,41%

99,99% 129,88%

2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding: - Pidana - Perdata

85% 85%

93,03% 82,17%

109,45% 96,67%

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Pidana - Perdata

100% 100%

85,18% 64%

85,18% 64%

v

b. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100% 99,91% 99,91%

c. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu.

100% 100% 100%

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 66,67% 66,67%

b. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan 100% 100% 100%

5. Melanjutkan Cita-Cita Modernisasi Pengadilan

a. Persentase Putusan Perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan

100% 66,02% 66,02%

b. Persentase Perkara yang di input kedalam Aplikasi SIPP yang lengkap

100% 81,73% 81,73%

6. Meningkatnya kualitas pengawasan

a. Persentase laporan hakim pengawas Bidang yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

b. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

c. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100%

Semua keberhasilan yang telah dicapai ini tidak membuat Pengadilan

Negeri Cibinong berpuas diri, namun juga menjadi cambuk agar Pengadilan Negeri

Cibinong dapat mempertahankan dengan terus meningkatkan layanan publik dan

kinerjanya di masa yang akan datang.

vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i

RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................................................. iii

DAFTAR ISI ......................................................................................................................... vi

DAFTAR LAMPIRAN ......................................................................................................... vii

DAFTAR TABEL ................................................................................................................. viii

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................................. ix

DAFTAR GRAFIK ............................................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ........................................................................................... 1

B. Tugas Pokok dan Fungsi ......................................................................... 2

C. Struktur Organisasi .................................................................................. 3

D. Sistematika Penyajian ............................................................................ 6

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019 .............................................................. 7

1. Visi dan Misi ........................................................................................ 8

2. Tujuan dan Sasaran Strategis ...................................................... 9

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok ........................................ 10

B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

Tahun 2018 ................................................................................................. 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 ...................................... 17

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017 ............................................... 19

C. Akuntabilitas Keuangan ......................................................................... 38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .................................................................................................. 40

B. Saran .............................................................................................................. 41

LAMPIRAN

vii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA;

2. Indikator Kinerja Utama;

3. Matrik Review Rencana Strategis Kinerja Tahun 2015 – 2019;

4. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2019;

5. Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2018;

6. SK Tim Penyusun LKjlP Tahun 2017;

7. Pernyataan Telah Direview;

8. Dokumentasi Rapat Penyusunan LKjIP;

viii

DAFTAR TABEL

Tabel Keterangan Hal

1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong 12 2 Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A

Tahun Anggaran 2018 13

3 Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A Tahun Anggaran 2018

15

4 Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A Tahun Anggaran 2018

17

5 Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara 21 6 Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 1 21 7 Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 1 22 8 Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 1 23 9 Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 1 24

10 Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2018 24 11 Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong

Tahun 2018 25

12 Indikator Kinerja Utama “e” Sasaran 1 26 13 Sasaran 2 : Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim 28 14 Sasaran 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara 29

15 Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 3 29 16 Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 3 31 17 Sasaran 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap

pengadilan 31

18 Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 4 32 19 Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 3 33 21 Sasaran 5 : Melanjutkan Cita-cita Modernisasi Pengadilan 34 22 Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 5 34 23 Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 5 34 24 Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan 36 25 Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 6 36 26 Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 6 37 27 Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 6 37 28 DIPA Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A TA. 2018 38 29 PAGU dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A TA. 2018 39

ix

DAFTAR GAMBAR

Gambar Keterangan Hal

1 Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas 1A Sampai dengan 31 Desember 2018

5

x

DAFTAR GRAFIK

Grafik Keterangan Hal

1 Capaian Meningkatnya Penyelesaian Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi Tahun 2015 - 2018

22

2 Capaian Meningkatnya Mediasi yang berhasil damai Tahun 2015 - 2018

23

3 Capaian perkara yang diselesaikan Tahun 2018 26 4 Aksepsibilitas Putusan Hakim Tahun 2018 28

5 Berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang di sampaikan secara lengkap

30

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah

Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas

dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai

pelaksana tugas kekuasaan kehakiman. Kewajiban tersebut dijabarkan

dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara

tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk

mengkomunikasikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan

dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja

yang dicapainya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJlP) adalah

salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun oleh

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dan merupakan salah satu bentuk

manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu

tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKJlP), yaitu sebagai bahan evaluasi dari rangkaian

program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran dan juga sebagai

bahan acuan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain

itu Laporan Kinerja yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk

menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang

lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Program Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA diprioritaskan pada

program-Program yang terkait penyelesaian perkara dan peningkatan akses

publik terhadap pengadilan. Adapun program-program Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA yang disesuaikan dengan DIPA Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

memuat langkah-langkah yang berupa program-program untuk segera

dilaksanakan dalam tahun 2018 yang memiliki dampak besar untuk mencapai

visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Negeri Cibinong. Dalam penerapan perencanaan dan penganggaran yang

berbasis kinerja, maka perlu dilaksanakan peninjauan kembali program dan

kegiatannya melalui suatu proses evaluasi kinerja program dan kegiatan

terhadap sasaran dan target kinerja yang ditetapkan sehingga diharapkan

dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja, efektifitas pencapaian sasaran dan

efisiensi belanja dalam rangka penetapan anggaran yang berbasis kinerja.

B. Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Kewenangan Pengadilan Negeri Cibinong

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai salah satu

kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas

dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum, dimana dalam Pasal 50 undang-undang

tersebut menyatakan : “Pengadilan Negeri bertugas dan berwewenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara

perdata di tingkat pertama”. Selanjutnya dalam Pasal 52 ayat (1)

ditambahkan kewenangan Pengadilan dimana Pasal 52 ayat (1) tersebut

menyatakan : “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan

dan nasehat tentang hukum kekpada instansi pemerintah didaerahnya,

apabila diminta” dan ayat (2) nya menambahkan “ selain tugas dan

kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat diserahi

tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang”.

2. Fungsi Pengadilan Negeri Cibinong

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA antara

lain:

3

a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi

kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah

jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,

maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian,

dan pembangunan.

c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas

pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris,

Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah

jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan

sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum

kesekretariatan serta pembangunan.

d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat

tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya,

apabila diminta.

e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi

peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan).

f. Fungsi Lainnya :

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat

dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan,

sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan

Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang

Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan

Mahkamah Agung RI No. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992. Bahwa

4

setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil

Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan

bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Ketua

Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan

Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para

pejabat, menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi

kesempatan bagi semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan

pengetahuan. Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola

(managerial skill) yang meliputi rencana kerja (programming), pelaksanaan

(actuating), aturan pelaksanaan (organizing) dan mengawasi pelaksanaannya

(controlling).

Badan Peradilan merupakan pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya

sesuai dengan kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan

berdasarkan peraturan Perundang-Undangan.

Para Hakim merupakan Pejabat Negara Fungsional yang dalam

Struktur Organisasi langsung bertanggungjawab kepada Ketua dan Wakil

Ketua. Para hakim memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas

kekuasaan kehakiman yang mandiri di Wilayah hukumnya dalam menerima,

memeriksa dan memutus perkara.

Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Cibinong. Wakil Panitera berkewenangan membantu Panitera dalam

melaksanakan tugas di bidang Kepaniteraan dan mengkoordinir tugas-tugas

Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.

Sedangkan Sekretaris berkewenangan membantu Sekretaris dalam

melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum (sekretariat) dan

mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, Kepala

Sub Bagian Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi dan Pelaporan.

5

Dalam Struktur Organisasi tergambar adanya kelompok kerja jabatan

fungsional yakni jabatan Panitera Pengganti dan Jabatan Jurusita / Jurusita

pengganti yang dalam pelaksanaan tugasnya langsung bertanggungjawab

kepada Panitera/Sekretaris.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.

Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sampai dengan 31 Desember 2018

6

D. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : pada bagian ini menjelaskan tentang latar

belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja : pada bagian ini dijelaskan mengenai

rencana strategis 2015-2019 dan Rencana Kinerja Tahun 2019

serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun

2018.

BAB III Akuntabilitas Kinerja : Pada bagian ini disajikan pengukuran

kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan

analisis akuntabilitas kinerja (pencapaian sasaran organisasi

dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran

kinerja).

BAB IV Penutup : mengemukakan tujuan secara umum tentang

keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama

yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas

IA serta strategi pemecahan masalah. Kemudian disampaikan

pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Lampiran Pada bagian ini dilampirkan dokumen-dokumen pendukung

penyusunan Laporan Akuntabilitas Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA Tahun Anggaran 2018.

7

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2015-2019

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai

barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan

baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai.

Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan

menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai

dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya

pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada

(para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan

karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk

menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi

masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak

kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih

terbatas.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2015 –

2019 merupakan komitmen bersama seluruh Pegawai Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang

terencana dan terprogram serta sistematis melalui penataan, penertiban,

perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan

peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk mencapai efektivas

dan efesiensi dalam kurun waktu 5 tahun, yakni dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2019.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dibuat untuk

memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok

ukur kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang telah diselaraskan

dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang juga telah

disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan

dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025

8

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sehingga

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan Dokumen

yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari

Pengadilan Negeri Cibinong.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Cibinong

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok

dan fungsi Pengadilan Negeri Cibinong. Visi merupakan gambaran

mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau

bahkan tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan

dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara

konsisten, tetap eksis, antisipatif, inofatif dan needed (dibutuhkan) oleh

masyarakat-stkeholder/justitiabelen.

Visi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA mengacu pada Visi

Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan

sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan

terwujud dengan baik. Untuk itu, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

telah menetapkan Misi Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai

berikut :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Cibinong;

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan;

c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Cibinong;

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri

Cibinong;

Untuk mewujudkan cetak biru Mahkamah Agung RI tersebut,

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berkomitmen untuk

mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban

9

dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari

keadilan atas Pelayanan Hukum dengan mengutamakan nilai-nilai

Kemandirian, Integritas, Kejujuran, Akuntabilitas, Responsibilitas,

Keterbukaan, Profesionalisme, Perlakuan yang Sama kepada Semua

Pencari Keadilan, serta Menjaga Kewibawaan dan Kehormatan Institusi

melalui :

a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu Berkelanjutan;

b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;

c. Penyelesaian Perkara Dengan Cepat, Tepat Waktu, Dan Biaya Ringan;

d. Pemberian Informasi Kepada Pencari Keadilan;

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan

para pencari keadilan atas Pelayanan Hukum, maka Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA mempunyai motto, yaitu :

“SIMPATIK : Sinergi, Integritas, Mandiri, Profesional Akuntabel

Transparan Inovatif, Kompeten.”

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

a. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis adalah sesuatu yang akan dicapai atau

dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan

tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi

Pengadilan.

Adapun Tujuan Strategis yang terdapat dalam Renstra

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Kelas IA 2015-2019 yang hendak

dicapai adalah sebagai berikut:

1) Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari

keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan

kepuasannya terpenuhi;

2) Meningkatkan Acces to Justice bagi seluruh masyarakat sehingga

seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan

pengadilan.

10

3) Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA sehingga kepercayaan publik terhadap

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dapat ditingkatkan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu

sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima

tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran

strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

adalah sebagai berikut :

1) Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari

keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan

kepuasannya terpenuhi;

2) Meningkatkan Acces To Justice bagi seluruh masyarakat sehingga

seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan

pengadilan.

3) Meningkatkan Kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA sehingga kepercayaan publik terhadap

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dapat ditingkatkan.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal

penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas

masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam pelaksanaan Program

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1) Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata tepat waktu;

2) Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata;

3) Penelitian berkas perkara banding, Kasasi, PK dan Grasi

disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;

4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang

tepat waktu;

11

5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian Perkara dan

putusan perkara;

6) Penyelesaian perkara perdata gugatan dan permohonan secara

prodeo;

7) Pelaksanaan sidang keliling (sidang diluar Pengadilan).

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran

strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan

mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang

dilaksanakan dalam program ini adalah :

1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;

2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;

3) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa;

4) Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian;

5) Pembinaan administrasi pengelolaan keuangan;

6) Pembinaan dan konsultasi;

7) Penyelenggaraan perpustakaan/kearsipan/dokumen;

8) Penyelenggaraan poliklinik/obat-obatan.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam

penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah

pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat

banding dan tingkat pertama. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan

dalam program ini adalah :

1) Merencanakan RKAKL sesuai dengan kebutuhan nyata


2) Mempersiapkan data dukung untuk mendukung usulan

pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan.

3) Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan DIPA

12

4) Adapun usulan kegiatan yang perlu dilaksanakan diantaranya :

a) Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi;

b) Pengadaan Fasilitas Perkantoran;

d. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Cibinong

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas

keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan

tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan

sebagai berikut : Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak

ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan.

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Cibinong

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

1. Meningkatnya

penyelesaian perkara a. Persentase Perkara Gugatan yang

dilakukan Mediasi b. Persentase mediasi yang berhasil damai

(dengan Akta perdamaian ataupun dicabut karena damai diluar Pengadilan)





Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

- Pidana - Perdata


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

c. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

d. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu.

4. Peningkatan aksesibilitas

a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

13

e. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun

2018

Dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

tahun 2015-2019, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah

menetapkan 6 Sasaran strategis yang akan dicapai. Selanjutnya,

Sasaran Strategis itu akan diukur dengan menggunakan Indikator

Kinerja utama dengan target capaian yang sudah ditentukan.

Rencana Kinerja Tahun 2018 ini disusun berdasarkan

PermenPAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator

Kinerja Utama yang telah dibuat. Berikut Rencana Kinerja Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2018.

Tabel 2.

Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun Anggaran 2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET



92%


10%


100% 100%


90% 79%

masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

b. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan








14


95% 75%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Pidana - Perdata

88% 88%



100%


100%


100%



100%

b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan.

100%

c. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan 100%



100%


100%



100%


100%


100%

B. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2018.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2018,

merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018.

Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2018, tidak terlepas dari Rencana

Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2015-2019.

Dengan telah direviu Renstra 2015-2019 dan reviu Indikator Kinerja

Utama Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang terakhir disusun, maka

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2018

diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut

tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2018 :

15

Tabel 3. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

Tahun Anggaran 2018

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET



92%


10%


100% 100%


90% 79%


95% 75%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Pidana - Perdata

88% 88%



100%


100%


100%



100%

b. Persentase Sidang Keliling Terpadu yang dilaksanakan.

100%

c. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan

100%



100%


100%



100%


100%


100%

16

Jumlah Anggaran kegiatan periode TA 2018:

• Dipa 01 Nomor : SP DIPA-005.1.2.613519/2018 sebesar

Rp.10.567.834.000,-

• Dipa 03 Nomor : SP. DIPA-005.3.2.613520/2018 sebesar

Rp.473.750.000,-

17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

A. Pengukuran Kinerja Tahun 2018

Berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2018, Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang akan

dicapai dengan menggunakan 16 Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya

dilakukan pengukuran Capaian terhadap Indikator Kinerja Utama tersebut

dengan membandingkan Realisasi yang di dapat di tahun 2018 dengan target

tahun 2018 yang telah ditetapkan. Adapun hasil Pengukuran Tingkat Capaian

Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 4.

Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA Tahun Anggaran 2018

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

CAPAIAN



92% 80,69% 87,70%


10% 1,90% 19%


100% 100%

100% 98,41%

100% 98,41%


95% 75%

99,87% 83,17%

105,12% 110,89%


100% 75%

99,99% 97,41%

99,99% 129,88%


Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding: - Pidana - Perdata

85% 85%

93,03% 82,17%

109,45% 96,67%

18


a. Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Pidana - Perdata

100% 100%

85,18% 64%

85,18% 64%


100% 99,91% 99,91%

c. Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/ penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu.

100% 100% 100%


a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 100% 66,67% 66,67%

b. Persentase Jam layanan pos bakum yang dilaksanakan

100% 100% 100%



100%

66,02%

66,02%


100% 81,73% 81,73%



100% 100% 100%


100% 100% 100%


100% 100% 100%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa

dalam tahun 2018 secara umum Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik yang dapat ditunjukkan

dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang

telah ditetapkan di tahun 2018. Namun demikian disisi lain masih terdapat

sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan,

tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Hal ini dikarenakan volume perkara

yang ada pada Pegadilan Negeri Cibinong Kelas IA cukup banyak, tidak

19

seimbang dengan jumlah Hakim, dan tenaga teknis lainnya serta Ruang Sidang

yang hanya terdiri 4 ruangan. Untuk hal ini Pengadilan Negeri Cibinong Kelas

IA telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2018 ini

untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Rencana

Kinerja Tahunan dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

2015-2019 secara berkesinambungan.

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Salah satu isu strategis yang dihadapi Mahkamah Agung RI yang juga

dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tingkat Banding dan Tingkat Pertama yaitu

adanya tunggakan perkara. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah

memiliki sistem yang dapat mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan

tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan,

akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara yang

lebih baik. Pada tahun 2018, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah

melakukan upaya-upaya yang terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan

perkara ini, diantaranya dengan melakukan :

1. Tindakan monitoring secara berkala dan berjenjang yang dilakukan setiap

satu bulan sekali oleh unsur Pimpinan Pengadilan Negeri Cibinong Kelas

IA dengan mendata Perkara-Perkara mana yang belum minutasi dan

menanyakan kendalanya serta memberikan solusi terhadap kendala yang

dihadapi majelis hakim dan Panitera Pengganti serta menanyakan kapan

penyelesaiannya.

2. Memberikan reward kepada Panitera Pengganti yang berhasil

menyelesaikan minutasi perkaranya dalam hitungan 0-1 hari, sehingga

menambah semangat bagi Panitera Pengganti lain untuk menyelesaikan

tunggakan perkara dengan cepat.

3. Terus mengingatkan kepada Majelis Hakim bahwa Ketua Majelis

bertanggungjawab untuk memonitor minutasi perkaranya.

4. Mendukung Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Bandung dalam

penyelesaian Perkara dengan pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah

Agung tentang penyertaan dokumen elektronik sebagai kelengkapan

berkas perkara Banding, kasasi/peninjauan kembali.

20

5. Meningkatkan kemampuan Panitera Pengganti, Jurusita dan Jurusita

Pengganti dengan mengadakan sosialisai yang berhubungan dengan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

6. Meningkatkan kemampuan Hakim dan Panitera Pengganti dengan

mengikutkan Hakim dan Panitera Pengganti dalam Pendidikan dan

Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI.

7. Meningkatkan kesinambungan pengisian data pada Sistem Informasi

Penelusuran Perkara melalui Monitoring Implementasi SIPP sehingga

Ketua serta Panitera dapat memonitor perkembangan suatu perkara.

Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA merupakan salah satu sasaran strategis untuk mewujudkan visi dan

misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA 2020-

2024 dengan hasil capaian seperti yang telah dijelaskan pada tabel diatas.

Berikut analisis pencapaian sasaran utama Pengadilan Negeri Cibinong Kelas

IA Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis “ Meningkatnya Penyelesaian Perkara”

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan

efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas

IA dalam penyelesaian perkara. Peningkatan penyelesaian perkara di

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA merupakan sasaran strategis untuk

mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Renstra Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA 2015-2019 direalisasikan dengan menggunakan

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator kinerja

utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi

5 (Lima) indikator yang diwujudkan dengan kegiatan. Pencapaian target

indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018 dapat digambarkan dalam

tabel sebagai berikut :

21

Tabel 5. Sasaran 1 : Meningkatnya Penyelesaian Perkara

No. Indikator Kinerja Utama Target 2018

Realisasi 2018

Capaian 2018

a Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi

92% 80,69% 87,70%

b Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai diluar Pengadilan)

10% 1,90% 19%

c Persentase sisa perkara yang diselesaikan - Pidana - Perdata

100% 100%

100%

98,41%

100%

98,41% d Persentase perkara yang diselesaikan

- Pidana - Perdata

95% 75%

99,87% 83,17%

105,12% 110,89%

e Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan - Pidana - Perdata

100% 75%

99,99% 97,41%

99,99% 129,88%

Adapun analisis Sasaran 1 dan ke-5 Indikator kinerja utama adalah

sebagai berikut :

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 1


Realisasi 2018

Capaian 2018


92% 80,69% 87,70%

Penentapan Indikator ini untuk melihat keberhasilan dan

komitmen Majelis Hakim untuk melaksanakan Mediasi disetiap Perkara

Perdata yang ditanganinya. Ditahun 2018, Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA menargetkan 92% dari semua Perkara Gugatan yang masuk

dilakukan mediasi. Pada tahun 2018 pelaporan Mediasi yang tercatat

dalam buku Register Mediasi yang masuk mencapai 80,69%. Hal ini

berarti cakupan indikator ini adalah sebesar 87,70% dari Target yang

telah ditetapkan.

22

Grafik 1. Capaian Meningkatnya Penyelesaian Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi Tahun 2015-2018

Tabel 7. Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 1


Realisasi 2018

Capaian 2018

b. Persentase mediasi yang berhasil damai (dengan Akta perdamaian ataupun di cabut karena damai diluar Pengadilan)

10% 1,90% 19%

Penetapan indikator ini untuk melihat keberhasilan mediasi

yang telah dilakukan oleh majelis hakim. Keberhasilan Mediasi memang

dipengaruhi oleh banyak hal termasuk kompleksitas perkara serta

keinginan dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan perkara

dengan mediasi, akan tetapi Kemampuan dan kecakapan hakim untuk

mendamaikan masing-masing pihak merupakan faktor yang penting juga.

Untuk itu peningkatan kemampuan hakim dalam melakukan mediasi

masih terus harus dilakukan.

Ditahun 2018, dari 280 Perkara yang dilakukan Mediasi, yang

berhasil damai baik dengan akta perdamaian sebanyak 5 perkara, tidak

berhasil 122 perkara dan sampai 31 Desember 2018 masih ada 18 perkara

yang masih dalam proses mediasi. Seperti telah dijelaskan sebelumnya,

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA ditahun 2018 ini telah menetapkan

target mediasi yang menjadi akta perdamaian sebesar 10% dari seluruh

perkara yang dilakukan mediasi dengan realisasi yang berhasil mediasi

2015 72,70

2016 99,70

2017 97,00

2018 81,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

Tahun

Persentase Perkara Gugatan yang dilakukan Mediasi Tahun 2015-2018

23

sebesar 1,9%, yang berarti capaian indikator ini tercapai sebesar 19% dari

target yang telah ditetapkan.

Grafik 2. Capaian Meningkatnya Mediasi yang berhasil damai

Tahun 2015-2018

Tabel 8.

Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 1


Realisasi 2018

Capaian 2018


100% 100%

100%

98,41%

100%

98,41%

Penetapan indikator ini untuk melihat apakah ada perkara yang

dalam tahun 2018 masih belum diselesaikan. Indikator ini penting untuk

menilai apakah ada perkara yang memang belum selesai melebihi jangka

waktu satu tahun, sehingga dapat dicari tahu penyebab lamanya perkara

tersebut diselesaikan serta dapat dicarikan solusi penyelesaiannya.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA menargetkan bahwa seluruh

sisa perkara yang masuk di tahun 2017 harus sudah selesai di akhir tahun

2018. Menurut data yang ada sisa perkara perdata tahun 2017 dan masih

berjalan pada tahun 2018 sebanyak 170 perkara pidana dan 189 perkara

untuk perkara perdata. Untuk perkara pidana, seluruh perkara sisa tahun

2017 yang berjumlah 170 perkara, telah berhasil diselesaikan ditahun

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

Tahun

3,60 4,00

6,76

1,90

Persentase Mediasi yang Berhasil Damai Tahun 2015-2018

24

2018 (100%). Sedangkan dari 189 Perkara Perdata tahun 2017, telah

berhasil diselesaikan sebanyak 183 perkara. (98,41%).

Tabel 9.

Indikator Kinerja Utama “d” Sasaran 1


Realisasi 2018

Capaian 2018


95% 75%

99,87% 83,17%

105,12% 110,89%

Penetapan indikator ini untuk melihat kemampuan Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA menyelesaikan berkas perkara. Dalam lampiran

Indikator Kinerja Utama dijelaskan bahwa indikator ini dihitung dengan

membandingkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan di tahun 2018

dibagi dengan jumlah perkara yang ditangani (sisa tahun 2017 ditambah

perkara yang masuk di tahun 2018)

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA menargetkan dapat

menyelesaikan 95% dari seluruh Perkara Pidana yang ditangani ditahun

2018 dan 99,87%. Untuk perkara perdata, Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas Ia menargetkan dapat menyelesaikan 75% dari seluruh perkara

perdata yang masuk. Dari keseluruhan perkara perdata yang masuk, maka

Pengadilan Negeri Cibinong berhasil menyelesaikan 83,17% perkara.

Berdasarkan data yang ada, total Perkara yang ditangani oleh Pengadilan

Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Penyelesaian Perkara Perdata Tahun 2018

No Jenis

Perkara Sisa

2017 Diterima

2018 Dicabut

2018 Putus 2018

Minutasi 2018

Belum Minutasi

Sisa 2018

(masih berjalan)

<14 hr >14 hr

1. Perkara Perdata Gugatan

148 341 30 329 347 9 1 158

2. Perkara Perdata Permohonan

41 593 38 598 606 0 0 37

Total 189 934 68 927 954 9 1 195

25

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa :

a. Total Perkara Perdata yang ditangani selama Tahun 2018 sebanyak

1.123 perkara, dan perkara yang diputus adalah sebanyak 934

perkara, dan 195 sisa perkara yang masih berjalan di akhir tahun

2018.

b. Dari 1.123 perkara perdata yang ditangani, telah berhasil diselesaikan

sebanyak 934 Perkara. Hal ini berarti tingkat penyelesaian perkara

perdata Tahun 2018 mencapai 83,17%.

c. Untuk perhitungan program penyelesaian perkara, dari 934 Perkara

Perdata yang telah diputus, 954 diantaranya telah berhasil minutasi.

Terdapat 45 perkara yang sudah putus pada akhir tahun 2017 dan

diminutasi pada tahun 2018 sehingga jumlah perkara yang berhasil

diminutasi lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perkara yang

telah putus.

Tabel 11.

Penyelesaian Perkara Pidana Pengadilan Negeri Cibinong Tahun 2018

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA :

a. Total Perkara Pidana yang ditangani selama Tahun 2018 sebanyak

75.478 perkara, yang terdiri dari 170 perkara sisa tahun 2017 dan

75.308 perkara baru Tahun 2018.

b. Dari 75.478 perkara pidana yang ditangani, telah berhasil

diselesaikan sebanyak 75.327 perkara. Hal ini berarti tingkat

No Jenis Perkara Sisa

2017 Diterima

2018 Putus 2018

Minutasi 2018

Minutasi Sisa 2018 <14 hr >14 hr

Perkara Pidana 1 - Biasa/Khusus

(diluar perkara anak) 168 787 804 804 2 16 151

2 - Perkara Anak 2 38 40 40 - - 0 3 - Singkat - - - - - - - 4 - Lalulintas - 74.186 74.186 74.186 - - - 5 - Tindak Pidana

Ringan - 288 288 288 - - -

6 - Pra Peradilan - 9 9 9 - - - Total 170 75.308 75.327 75.327 2 16 151

26

penyelesaian perkara pidana Tahun 2018 mencapai 99.87%. Namun

bila dihitung tanpa perkara pelanggaran lalu lintas, Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA telah berhasil menyelesaikan 1.122 Perkara dari

1.292 yang ditangani atau mencapai 86,84%. Terdapat 170 perkara

yang belum dapat diputus dikarenakan sebagian besar dari perkara

tersebut diterima pada akhir bulan November dan Desember 2018.

c. Untuk program tunggakan minutasi, dari 75.327 Perkara Pidana yang

telah diputus, 75.327 perkara telah berhasil minutasi (100%).

d. Sisa Perkara Pidana Tahun 2018 yang masih berjalan sampai akhir

tahun 2018 sebanyak 151 Perkara.

Grafik 3. Capaian perkara yang diselesaikan Tahun 2018

Tabel 12.

Indikator Kinerja Utama “e” Sasaran 1


Realisasi 2018

Capaian 2018


100% 75%

100% 97,41%

100% 129,88%

Salah satu indikator yang ditetapkan untuk mengukur

keberhasilan dan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dalam

memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat pencari keadilan

0102030405060708090

100

Pidana Perdata

2018 99,87 83,1

2017 99,83 85,85

2016 78 87,3

2015 89,6 74,8

99,83

85,8578

87,389,6

74,8

Capaian perkara yang diselesaikan Tahun 2018

27

adalah Seberapa besar persentase perkara yang bisa diselesaikan kurang

dari 5 Bulan. Idealnya semakin cepat perkara dapat diselesaikan semakin

baik layanan yang diberikan, sehingga para pencari keadilan dapat segera

menerima putusan hakim dengan cepat.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menargetkan bahwa

semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

dapat diselesaikan kurang dari 5 bulan, untuk tahun 2018, perkara pidana

ditargetkan 100% dari keseluruhan perkara yang masuk dan untuk

perkara perdata 75%. Berdasarkan data yang masuk, Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA di tahun 2018 menangani 1.292 Perkara Pidana dan

putus di tahun 2018 sebanyak 1.122 perkara. Dari 1.122 perkara Pidana

yang putus tersebut, ditangani tidak lebih dari 5 bulan.

Dari 934 Perkara Perdata yang diselesaikan oleh Pengadilan

Negeri Cibinong, terdapat 24 Perkara yang penyelesaiannya lebih dari 5

bulan. Dengan demikian Realisasi Target indikator penyelesaian perkara

perdata kurang dari 5 bulan tercapai sebesar 97,41%. Hal ini berarti

capaian target untuk perkara perdata mencapai 129,88% yang telah

ditargetkan.

2. Peningkatan aksepilitas putusan Hakim

Sasaran “Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim dibuat untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelesaian perkara di Pengadilan

Negeri Cibinong. Dengan Kualitas putusan yang baik dan memenuhi rasa

keadilan maka para pencari keadilan akan puas dengan putusan hakim di

pengadilan tingkat pertama dan tidak akan banyak para pihak yang

melakukan upaya hukum banding dan kasasi. Dengan sasaran

peningkatan aksepbilitas putusan hakim ini dengan sendirinya akan

mempercepat penyelesaian perkara yang menumpuk di Pengadilan

tingkat banding dan di Mahkamah Agung. Peningkatan Aksepbilitas

Putusan Hakim ini dinilai dengan indikator kinerja Persentase perkara

yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan

Kembali di Pengadilan Negeri Cibinong. Berikut tabel Sasaran 2

“Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

28

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA telah menetapkan target

persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum banding sebesar

85%, dari total putusan yang dihasilkan.

Tabel 13.

Sasaran 2 : Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim


Realisasi 2018

Capaian 2018

2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding : - Pidana - Perdata

85% 85%

93,03% 82,17%

109,45% 96,67%

Seperti telah diketahui, jumlah produk hakim berupa putusan

ditahun 2018 putusan 1.323 putusan perkara perdata ( 325 perkara

Perdata Gugatan, 998 perkara permohonan). Perkara Pidana 75.327

putusan (804 pidana biasa, 40 pidana anak, 74.186 perkara lalu lintas, 288

tindak pidana ringan, 9 pra peradilan).

Grafik 4. Aksepbilitas Putusan Hakim Tahun 2018

Dari data tersebut diatas, realisasi target untuk persentase

perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding tercapai

sebesar : 93,03% dari total putusan, dan realisasi target untuk presentase

perkara perdata yang mengajukan upaya hukum Banding sebesar 82,17%.

Hal ini berarti capaian perkara pidana yang tidak mengajukan upaya

hukum Banding mencapai 109,45% dari 85% target yang sebelumnya

93

7

82

180

20

40

60

80

100

Tidak Upay a Hukum

Aksepbilitas Putusan Hakim

Pidana Perdata

29

telah ditetapkan. Sedangkan untuk perkara perdata capaian yang tidak

mengajukan upaya hukum Banding 96,67%.


Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatakan efektivitas

pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Cibinong.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan

sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator yang diwujudkan dengan

kegiatan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018

dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 14.

Sasaran 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara


Realisasi 2018

Capaian 2018

a Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Pidana - Perdata

100% 100%

85,18% 64%

85,18% 64%

b Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak.

100%

99,91%

99,91%

c Persentase penyelesaian permohonan izin penyitaan/penggeledahan yang dilaksanakan tepat waktu.

100%

100%

100%

Adapun analisis Sasaran 1 dan ke-3 Indikator kinerja utama

adalah sebagai berikut:

Tabel 15.

Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 3


Realisasi 2018

Capaian 2018

a. Persentase berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap - Pidana - Perdata

100% 100%

85,18% 64%

85,18% 64%

Berkas perkara yang mengajukan Banding, Kasasi dan PK terdiri

dari beberapa bundel yang harus dilengkapi sebelum dikirim ke

Mahkamah Agung RI. Salah satu bukti atau ciri Pengelolaan perkara yang

30

baik adalah selain pengiriman berkas tepat waktu juga kelengkapan data

dalam Bundel A dan B tersebut yang harus dilampirkan harus lengkap.

Pengukuran Indikator ini dimaksudkan untuk menilai tingkat ketelitian

dan kecermatan bagian Kasasi dan Peninjauan Kembali baik di bagian

Pidana dan Perdata dalam pengiriman berkas perkara yang mengajukan

Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.

Jumlah perkara pidana yang mengajukan Kasasi dan PK yang

masuk pada tahun 2018 adalah sebanyak 27 berkas dan dikirimkan secara

lengkap ke Mahkamah Agung RI 23 berkas. Untuk perkara perdata

terdapat 75 berkas perkara yang mengajukan Kasasi dan PK dan yang

dikirim ke Mahkamah Agung RI sebanyak 53 berkas.

Grafik 5. Berkas yang diajukan Kasasi dan PK

yang disampaikan secara lengkap

Sehingga dapat disimpulkan Persentase berkas perkara pidana

yang diajukan upaya hukum Kasasi dan PK yang disampaikan secara

lengkap adalah sebesar 85,18% dan berkas perkara perdata yang diajukan

Kasasi dan PK adalah sebesar 64%. Berkas.

0

20

40

60

80

Masuk 2018 Kirim ke MA

Berkas yang diajukan Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap

Pidana Perdata

31

Tabel 16. Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 3


Realisasi 2018

Capaian 2018


100%

100%

100%

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA selama tahun 2018 telah

melaksanakan penyitaan sebanyak 1.491 kali. Penyitaan yang baik adalah

penyitaan yang dilakukan tepat waktu dan tepat tempat. Dari 1.491

penyitaan yang telah dilakukan, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

berhasil melaksanakan keseluruhan penyitaan tersebut dengan tepat

waktu dan tepat tempat, sehingga terealisasi 100% dengan capaian terget

sebesar 100%.

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to

justice)

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini

berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di

pengadilan, terdiri dari:

a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;

b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan

c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Namun untuk Tahun Anggaran 2018, Pengadilan Negeri Cibinong

Kelas IA tidak melakukan sidang diluar pengadilan dikarenakan tidak ada

anggaran DIPA yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI.

Tabel 17.

Sasaran 4 : Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan


Realisasi 2018

Capaian 2018

a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

100% 66,67% 66,67%

b Persentase jam layanan Posbakum yang dilaksanakan.

100% 100% 100%

32

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara

prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Setiap orang

atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat

mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, yang dibuktikan

dengan: Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa

benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau

Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin

(KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras

Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan

Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen

lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data

terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang

berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang

ketersediaan anggaran di Pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama,

tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang

di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan.

Selama Tahun Anggaran 2018, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas

IA menerima perkara dengan layanan pembebasan biaya perkara

sebanyak 3 perkara. Namun sampai tanggal 31 Desember 2018

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA berhasil menyelesaikan 2 perkara

dengan layanan pembebasan biaya perkara.

Tabel 18.



Realisasi 2018

Capaian 2018

a Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

100% 66,67% 66,67%

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA pada Tahun Anggaran 2018

mendapat alokasi anggaran untuk pelayanan Pos Bantuan Hukum dalam

DIPA 03 sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan jutaa empat ratus

ribu rupiah). Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014

33

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak

Mampu di Pengadilan jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum Nomor : 52/DJU/SK/HK.006/5/Tahun 2014 Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014 tentang

Halaman 11 dari 34 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan jo. DIPA 03 Tahun Anggaran 2018

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, maka implementasi yang telah

dilakukan antara lain adalah berupa sosialisasi melalui media elektronik

yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yaitu www.pn-

cibinong.go.id, e-posbakum yaitu dan juga melalui papan informasi di

dinding Kantor serta memberikan informasi kepada masyarakat pencari

keadilan bahwa Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA memiliki Pos

Bantuan Hukum secara cuma-cuma yang dapat diakses oleh setiap warga

yang membutuhkan advis, informasi, konsultasi serta pembuatan

dokumen-dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

Selain melaksanakan Tugas Pokok “menerima, memeriksa dan

menyelesaikan perkara yang diterimanya”, terdapat juga tugas-tugas lain

yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cibinong, diantaranya kegiatan

Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum yang bekerja sama dengan YLBH

Nurussyafaah Indonesia dan Pos Bantuan Hukum ADIN Cibinong. Dari

data yang masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, YLBH

Nurussyafaah Indonesia dan Pos Bantuan Hukum ADIN Cibinong telah

memberikan 480 jam layanan konsultasi dan pendampingan hukum bagi

masyarakat kurang mampu.

Tabel 19.

Indikator Kinerja Utama “b” Sasaran 4


Realisasi 2018

Capaian 2018

b Persentase jam layanan Posbakum yang dilaksanakan.

100% 100% 100%

http://www.pn-cibinong.go.id/

http://www.pn-cibinong.go.id/

34

5. Melanjutkan Cita-cita Modernisasi Pengadilan.

Produk hukum dari Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah

berupa putusan dan penetapan hakim. Putusan hakim tidaklah

bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan apabila tidak dapat

dijalankan. Untuk itu Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA membuat

sasaran “meningkatnya Kepatuhan Terahadap Putusan Pengadilan” yang

diantaranya dapat diukur dengan indikator kinerja “Persentase

permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan

hukum tetap yang ditindaklanjuti”. Pencapaian target indikator kinerja

sasaran ini pada tahun 2018 dapat digambarkan dalam tabel sebagai

berikut :

Tabel 21.

Sasaran 5 : Melanjutkan Cita-cita Modernisasi Pengadilan


Realisasi 2018

Capaian 2018

a Persentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan.

100% 66,02% 66,02%

b Persentase perkara yang diinput ke dalam aplikasi SIPP yang lengkap

100% 81,73% 81,73%

Tabel 22.



Realisasi 2018

Capaian 2018

a Persentase putusan perkara yang dapat dipublikasikan melalui Aplikasi Direktori Putusan.

100% 66,02% 66,02%

Direktori putusan merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh

Mahkamah Agung RI dengan tujuan agar putusan dapat terpublikasi dan

masyarakat dapat melihatnya dengan mudah. Seluruh pengadilan telah

memiliki username masing-masing untuk dapat menginputkan putusan

kedalam Direktori Putusan.



Realisasi 2018

Capaian 2018

b Persentase perkara yang diinput kedalam aplikasi SIPP yang lengkap

100% 81,73% 81,73%

35

Penginputan Data Perkara kedalam Aplikasi Sistem Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Cibinong terus

berjalan dan berkembang menuju arah yang lebih baik, pada 31 Desember

2018 prosentase jumlah pendaftaran perkara baik itu perkara pidana

maupun perkara perdata yang dilakukan secara manual dengan yang

diinputkan kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

mencapai 81,73%.

Dalam penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

di Pengadilan Negeri Cibinong tentunya juga masih memiliki beberapa

kelemahan, dimana faktor-faktor yang menghambat tersebut diantaranya

sebagai berikut :

a. Banyaknya kesibukan persidangan dari beberapa Pengguna Utama

(Panitera Pengganti dan Staf Kepaniteraan Pidana dan Perdata) untuk

menginputkan data kedalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara

(SIPP) terutama pada bagian penetapan, perpanjang penahanan,

pengunduran jadwal sidang, tuntutan, pembelaan, putusan, mediasi,

dan tanggal minutasi.

b. Harus dilakukan re-route dan mapping jaringan pada Kantor

Pengadilan Negeri Cibinong dikarenakan renovasi gedung sehingga

mengakibatkan akses penginputan Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP) mengalami kesulitan.

6. Meningkatnya Kualitas Pengawasan

Sasaran ini dibuat untuk didapatnya kualitas pengawasan yang

baik. Pengawasan diperlukan agar semuanya dapat berjalan sesuai

dengan peraturan dan Standar Operational Prosedur yang berlaku.

Sasaran ini dapat diukur dengan 2 (dua) Indikator utama yaitu Persentase

pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti dan Persentase temuan hasil

pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. Berikut tabel capaian dari

sasaran ini :

36

Tabel 24. Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan


Realisasi 2018

Capaian 2018


100%

100% 100%

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100%

c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Tabel 25. Indikator Kinerja Utama “a” Sasaran 6


Realisasi 2018

Capaian 2018


100%

100% 100%

Dalam rangka meningkatkan fungsi Pengawasan Internal,

Pengadilan Negeri Cibinong telah melakukan langkah-langkah sebagai

berikut :

1. Menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong

tentang penunjukan Hakim Pengawas Bidang yang disesuaikan

dengan kebutuhan yakni dengan menambah beberapa bidang

pengawasan agar pengawasan yang dilakukan lebih efektif dan

terarah.

2. Secara Rutin telah dilaksanakan rapat bulanan yang membahas antara

lain:

a. Monitoring dan Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan

dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai

rekomendasi dan tindak lanjut.

b. Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta

informasi penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah

Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain

yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai

Pengadilan Negeri Cibinong

c. Laporan minutasi perkara termasuk pengecekan pelaksanaan

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori

putusan

37

3. Secara berkala dilakukan rapat Khusus Hakim, Pejabat Struktural,

Panitera Pengganti serta rapat khusus Jurusita/Jurusita Pengganti

dan Honorer untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh

masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya

serta mencari solusi pemecahannya.

4. Secara berkala melakukan pemeriksaan/peninjauan langsung tentang

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian apakah

dalam pelaksanaanya sudah sesuai SOP.

5. Pengawasan kedisiplinan. Setiap hari dilakukan pengecekan rutin

terhadap absensi Hakim dan Pegawai. Pimpinan akan memberikan

teguran secara lisan kepada para Hakim dan Pegawai yang melanggar

ketentuan jam kerja. Hasil rekap absensi setiap bulan diawasi dan

dinilai oleh pimpinan dalam hal ini oleh Wakil Ketua Pengadilan

Negeri Cibinong selaku Koordinator Pengawasan dan oleh Panitera

dan Sekretaris.

6. Secara rutin dan berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara

pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.


No Indikator Kinerja Utama Target 2018

Realisasi 2018

Capaian 2018

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

100% 100% 100%

Tabel 27.

Indikator Kinerja Utama “c” Sasaran 6

No Indikator Kinerja Utama Target 2018

Realisasi 2018

Capaian 2018

c. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Berdasarkan data di buku pengaduan, terdapat 25 (dua puluh

lima) Pengaduan yang masuk ke buku register pengaduan Pengadilan

Negeri Cibinong. Keseluruhan dari Pengaduan tersebut telah

ditindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi kepada terlapor yang

kemudian memberikan balasan/penjelasan kepada para pelapor.

Dengan demikian realisasi dari persentase pengaduan masyarakat

38

yang ditindaklanjuti ditahun 2018 ini mencapai 100% yang berarti

capaian terhadap target mencapai 100%..

Selama tahun 2018, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

mendapatkan pembinaan dari

1. Pengawasan dan Pembinaan dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

2. Pengawasan dan Pembinaan Dirjen Badilum Mahakamah Agung RI.

3. Pengawasan dan Pembinaan dari Badan Pengawasan Mahkamah

Agung RI.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

Pengadilan Negeri Cibinong memiliki 2 DIPA (Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran) yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-005.1.2.613519/2018

dengan Pagu sebesar Rp. 10.567.834.000,- dan DIPA 03 (Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : DIPA-005.3.2.613520/2018

dengan PAGU sebesar Rp. 473.750.000,- Namun selama Tahun Anggaran

tersebut telah dilakukan 4 kali revisi untuk DIPA 01 (Badan Urusan

Administrasi Mahkamah Agung RI) dengan Nomor DIPA : SP DIPA-

005.1.2.613519/2018 dan 2 kali revisi DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum) dengan Nomor DIPA : DIPA-005.3.2.613520/2018.

Tabel 28.

DIPA Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA TA. 2018

No DIPA Jenis

Belanja Pagu

Realisasi s/d 31-12-2018

% Sisa

Anggaran 31-12-2018

%

1 Dipa 01 (BUA)

Belanja Pegawai (51)

8.913.011.000 8.233.615.521 92,38 679.395.479 92,38

Belanja Barang (52)

1.494.723.000 1.494.527.702 99.99 195.298 99,99

Belanja Modal (53)

220.100.000 220.090.000 100,00 10.000 100,00

2 Dipa 03 (Badilum)

Belanja Barang (52)

473.750.000 469.471.900 99,10 4.278.100 99,10

39

1. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan

ke kas negara untuk DIPA BUA sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

Rp. 3.138.750,- Yang berasal dari Pendapatan sewa tanah gedung dan

bangunan, Jasa Giro dan pengembalian Persekot gaji

2. Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil disetorkan

ke kas negara untuk DIPA Badilum sampai dengan 31 Desember 2018

adalah Rp. 91.990.300,- yang berasal dari Pendapatan uang meja (leges)

dan, Pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan

lainnya

Berikut PAGU dan Realisasi Anggaran DIPA 01 dan 03 Pada Pengadilan Negeri

Cibinong Tahun Anggaran 2018.

Tabel. 29. PAGU dan Realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA TA. 2018

No Uraian MAK PAGU (Rp.)

Realisasi Sisa Anggaran

Nilai (Rp) % Nilai (Rp)

%

1. Layanan Pos Bantuan Hukum

48.000.000 48.000.000 100 0 0

2. Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

421.800.000 420.862.900

99,7 937.100 0,03

3. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara

3.950.000 609.000 15,4 3.341.000 84,6

40

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) dari Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA merupakan suatu perwujudan Transparansi dan

Akuntabilitas dari lembaga Pengadilan Negeri Cibinong, kerena pada (LKjlP)

digambarkan capaian kinerja (Performance Result) Kantor Pengadilan Negeri

Cibinong Kelas IA selama tahun 2018.

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2018

merupakan pencapaian atas target kinerja dari Rencana Strategis (RENSTRA)

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA tahun 2015-2019 yang di telah dilakukan

reviu. Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas

IA tahun 2018, dilakukan dengan cara membandingkan antara target

pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan selama tahun 2018 dan

pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang sudah

terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari

berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan

administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan

pengawasan. Capaian kinerja pada tahun 2018 secara keseluruhan tingkat

capaian kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA adalah sebesar 89,55%.

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA pada tahun 2018 berupaya

meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi untuk

mengimplementasikan keterbukaan informasi publik di Pengadilan. Secara

bertahap informasi yang disajikan kepada masyarakat semakin lengkap

mencakup putusan pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan

medium website dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang

dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI yang dikenal dengan nama Sistem

Informasi Penulusuran Perkara (SIPP) versi 3.2.0-5. Keterbukaan informasi

pengadilan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

publik lembaga peradilan.

41

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

tahun 2018 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk

meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sebagai

Institusi pelayan keadilan yang berwibawa, mandiri dan hasil putusannya

lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA

akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling

mengisi dan bekerjasama dengan baik, serta melaksanakan pekerjaan dengan

lebih terprogram dan terencana dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2018 ini

diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan

dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja

(Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis

(Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. Saran

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga

pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi

bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya

terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi

Pengadilan Negeri Cibinong. Beberapa saran dengan harapan agar pencapaian

kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument

control yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan

dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA sesuai dengan

core bussines dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya

Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara yang diterima oleh


2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) sebagai akhir dari SAKIP

dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjlP)sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit baik Hakim,

42

Panitera, unit kepaniteraan, Kesekretariatan dan Jurusita di Pengadilan

Negeri Cibinong.

3. Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA harus dapat lebih mengoptimalkan

penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Rencana Kinerja

Tahunan, Penganggaran, Penetapan Kinerja dan (LKjlP) itu sendiri.

4. Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan Strategis

Tahun 2015-2019.

5. Capaian sasaran dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP)

Tahun 2018 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan

guna meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dimasa

yang akan datang.

6. Dalam tahun mendatang akan dipersiapkan pengumpulan dan

pengukuran data kinerja sehingga indikator keberhasilan yang diperoleh

dapat menggambarkan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat.

7. Agar implementasi SAKIP benar-benar efektif perlu segera direalisasikan

sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu

kesatuan, sehingga kinerja yang dibiayai oleh DIPA benar-benar terukur,

bermanfaat dan akuntabel.

kata pengantar - pn-cibinong.go.idpn-cibinong.go.id/images/buat-web-baru/lkjip2017/lkjip2018.pdf ·...

Documents