kantor pengadilan negeri sumedang kelas i b · 2021. 1. 25. · laporan pelaksanaan kegiatan...

KANTOR PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B

Jl. Raya Sumedang-Cirebon km. 04 No. 52

Telp. 0261 201315 Fax. 0261 2101465 Sumedang-45353

website : www.pn-sumedang.go.id email : [email protected]

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN (TAHUN 2020) PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B opentbs1

ii

DAFTAR ISI LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI SUMEDANG KELAS I B TAHUN 2020

PENGANTAR ............................................................................................................. i

DAFTAR ISI ................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

BAB II A. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Sumedang ................................. 11

Keadaan Perkara Tingkat Pertama ...................................................... 11

Keadaan Perkara Banding ................................................................... 11

Keadaan Perkara Kasasi ..................................................................... 11

Keadaan Perkara Peninjauan Kembali ................................................ 11

B. Penyelesaian Perkara ............................................................................ 13

Jumlah Sisa Perkara Yang diputus ...................................................... 13

Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu ........................................ 13

Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,

Kasasi, dan PK .................................................................................... 13

Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi .............................. 14

Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi ............................ 14

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi Iso Pengadilan) ......................... 15

Posbakum (Satker Yang Mendapat Alokasi dan Realisasi Anggaran ... 15

Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu ..................................................... 15

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) .................................... 15

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA .......................................................................... 16

Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan ............ 18

Mutasi .................................................................................................. 18

Promosi ............................................................................................... 19

Pensiun ................................................................................................ 19

Diklat (Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti diklat) ........................ 19

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,

DAN TEKNOLOGI INFORMASI ................................................................. 21

A. Pengelolaan Keuangan ............................................................................ 21

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ........................................................ 22

C. Pengelolaan Teknologi Informasi ............................................................. 27

Implementasi e-court di lingkungan Pengadilan Negeri Sumedang ...... 27

Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Negeri Sumedang ........ 27

iii

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK ......................................................... 30

Akreditasi Penjaminan Mutu ................................................................ 30

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ................................................ 31

Inovasi Pelayanan Publik ..................................................................... 33

BAB VI PENGAWASAN .............................................................................................. 38

Internal ................................................................................................ 38

Evaluasi ............................................................................................... 39

BAB VII PENUTUP ..................................................................................................... 40

Kesimpulan .......................................................................................... 40

Rekomendasi ....................................................................................... 40

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B Tahun 2020 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijaksanaan Umum Peradilan

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum

yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 3 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung dimana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis

yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah

Mahkamah Agung . perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban

tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan Keppres No. 21

tahun 2004, Pengadilan Negeri Sumedang yang merupakan Pengadilan Tingkat pertama

memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih

besar terhadap tata cara dan pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan, karena

bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara,

kepegawaian, keuangan, umum dan lain-lain, tetapi juga akan mempengaruhi kelancaran

penyelenggaraan peradilan itu sendiri.

Pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang

telah dilakukan adalah dengan di sahkannya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan–

ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Sehubungan dengan hal tersebut telah pula di

ubah Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun

2004 tentang Mahkamah Agung. Begitu pun Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang

Peradilan Umum yang merupakan salah satu Undang-undang yang mengatur lingkungan

peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, telah pula diubah dengan Undang-

undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2

tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Selain adanya pembentukan dan perubahan undang-undang, disamping itu pula

sekarang ini sedang gencar-gencarnya dilakukan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah

Agung RI dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya. Dengan adanya Reformasi

Birokrasi tersebut, maka telah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2016

tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamaha Agung dan Badan Peradilan di

Bawahnya, Peraturan Mahkamah Agung No. 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan


Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya, dan

Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

(Whistleblowing System) di MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta

komitmen integritas sesuai dengan Maklumat KMA No. 1/2017 tentang Pengawasan dan

Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Dengan adanya Reformasi Birokrasi tersebut, maka Pengadilan Negeri Sumedang

telah berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, baik dengan menegakkan disiplin kerja,

maupun dengan meningkatkan kualitas institusi Lembaga Peradilan/Pengadilan Negeri

Sumedang yang agung serta dengan meningkatkan kualitas pelayanan hukum secara

optimal dan meningkatkan profesionalitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) aparatur pada

Pengadilan Negeri Sumedang.

Terkait hal tersebut di atas administrasi pengadilan dapat dibedakan menurut

jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan

administrasi kesekretariatan.

Penyelenggaraan administrasi di bidang Justisial maupun Non-Justisial di

Pengadilan Negeri Sumedang selalu meningkat di setiap tahunnya, hal mana dapat dilihat

dalam rincian Tugas Kepaniteraan dan Kesekretariatan.

B. VISI DAN MISI

Visi Pengadilan Negeri Sumedang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yakni :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG YANG AGUNG”

Misi Pengadilan Negeri Sumedang :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sumedang ;

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan ;

3. Meningkatkan Kualitas dan Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sumedang ;

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Pengadilan Negeri Sumedang.

C. MOTTO PENGADILAN NEGERI SUMEDANG

PENGADILAN NEGERI SUMEDANG memilik motto TAHU dari singkatan “Tangguh,

Akuntabel, Humanis, Unggul”

D. RENCANA DAN STRATEGIS

Mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Mahkamah Agung RI telah

mencanangkan Rencana Strategis 5 tahunan yang berarti tahun 2020 merupakan tahun

pertama dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI

yang meliputi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.


SKEMA PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA

D.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri

Sumedang menetapkan tujuan organisasi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kemandirian Pengadilan Negeri Sumedang;

2. Terwujudnya Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatnya Kualitas dan Kepemimpinan Pengadilan Negeri Sumedang

4. Meningkatnya Kredibilitas dan Transparansi Badan Pengadilan Negeri Sumedang.

D.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sumedang menetapkan

sasaran strategis sebagai berikut :

NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA

1. Terwujudnya proses

peradilan yang pasti,

transparansi dan akuntabel

1. Persentase sisa perkara (perdata dan pidana) yang di selesaikan

2. Persentase perkara (perdata dan pidana) yang diselesaikan tepat waktu

3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK)

4. Persentase perkara pidana anak yang di selesaikan dengan diversi

5. Index kepuasan pencari keadilan

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

1. Persentase salinan putusan perkara (perdata dan pidana) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

2. Persentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi 3. Persentase berkas perkara yang di mohonkan Banding,

Kasasi, dan PK yang di ajukan secara lengkap dan tepat waktu

PLAN

1. Menyusun Renstra, terdiri dari : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (berikut indikator kinerja sasaran) serta strategi cara mencapai tujuan dan sasaran (Kebijakan dan Program)

2. Menyusun Rencana Kerja Tahunan, terdiri dari : Sasaran dan Indikator sasaran (berikut target), program, kegiatan dan indikator kegiatan (berikut target)

DO Melaksanakan dan memantau/ mengukur kinerja capaian kinerja program/kegiatan

CHEK Mengevaluasi keberhasilan / kegagalan dalam pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran organisasi

ACTION Perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumberdaya manusia, akuntabilitas dan pelayanan public


NO. SASARAN INDIKATOR KINERJA

4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat

miskin dan terpinggirkan

1. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan 2. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung

pengadilan 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang

mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap putusan pengadilan

1. Persentase putusan perkara perdata yang di tindak lanjuti

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG TAHUN 2020

NO. KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

KINERJA

Penjelasan Penanggung

Jawab

Sumber

data

1. Terwujudnya

proses peradilan

yang pasti,

transparansi dan

akuntabel

1. Persentase sisa perkara (perdata dan pidana) yang di selesaikan

1. Perbandingan dari Jumlah Sisa Perkara yang di selesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus di selesaikan

Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2. Persentase perkara (perdata dan pidana) yang diselesaikan tepat waktu

2. Perbandingan dari jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada

Hakim dan Panitera


3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK)

3. Perbandingan dari jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara

Hakim dan Panitera


4. Persentase perkara pidana anak yang di selesaikan dengan diversi

4. Perbandingan Jumlah Perkara pidana anak ang diselesaikan secara diversi dengan jumlah perkara pidana anak

Hakim dan Panitera


5. Index kepuasan pencari keadilan

5. Nilai IKM dan IPK sesuai dengan Permen PN RB nomor 14 Tahun 2017

Panitera dan Sekretaris


2. Peningkatan efektifitas

1. Persentase salinan putusan perkara (perdata

1. Perbandingan dari jumlah isi putusan yang diterima tepat

Hakim dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan


NO. KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

KINERJA


Jawab

Sumber

data

pengelolaan penyelesaian perkara

dan pidana) yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

waktu dengan jumlah putusan

Tahunan

2. Persentase perkara yang di selesaikan melalui mediasi

2. Perbandingan dari Jumlah perkara yang di selesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi

Hakim mediator dan Panitera


3. Persentase berkas perkara yang di mohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang di ajukan secara lengkap dan tepat waktu

3. Perbandingan dari jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan pk secara lengkap dengan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK

Panitera dan Panitera Muda


4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus

4. Perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat (tipikor) yang diupload dalam website dengan Jumlah Pekara (tipikor) yang di putus.

Hakim, Panitera dan Sekretaris


3. Meningkatnya akses peradilan

bagi masyarakat

miskin dan

terpinggirkan

1. Persentase perkara prodeo yang di selesaikan

1. Perbandingan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo



2. Persentase perkara yang di selesaikan di luar gedung pengadilan

2. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan



3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

3. Perbandingan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan




NO. KINERJA

UTAMA

INDIKATOR

KINERJA


Jawab

Sumber

data

tertentu

4. Meningkatnya Kepatuhan

terhadap putusan

pengadilan

1. Persentase putusan perkara perdata yang di tindak lanjuti

1. Perbandingan jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dengan jumlah putusan perkara yang sudah BHT

Hakim dan Panitera


E. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Sumedang

Pengadilan Negeri Sumedang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi

Bandung yang berada di Kabupaten Sumedang dengan Jumlah Kecamatan sebanyak 26

Kecamatan yang terdiri dari :


No Kecamatan No Kecamatan

1 Kecamatan Sumedang Selatan

- Kelurahan/Desa Baginda

- Kelurahan/Desa Ciherang

- Kelurahan/Desa Cipancar

- Kelurahan/Desa Citengah

- Kelurahan/Desa Gunasari

- Kelurahan/Desa Kotakulon

- Kelurahan/Desa Margamekar

- Kelurahan/Desa Regol Wetan

- Kelurahan/Desa Sukagalih

- Kelurahan/Desa Pasanggrahan

- Kelurahan/Desa Sukajaya

- Kelurahan/Desa Cipameungpeuk

2 Kecamatan Sumedang Utara

- Kelurahan/Desa Girimukti

- Kelurahan/Desa Jatihurip

- Kelurahan/Desa Jatimulya

- Kelurahan/Desa Kebonjati

- Kelurahan/Desa Margamukti

- Kelurahan/Desa Mekarjaya

- Kelurahan/Desa Padasuka

- Kelurahan/Desa Mulyasari

- Kelurahan/Desa Rancamulya

- Kelurahan/Desa Talun

- Kelurahan/Desa Kotakaler

- Kelurahan/Desa Situ

- Kelurahan/Desa Sirnamulya

3 Kecamatan Tanjungsari

- Kelurahan/Desa Cijambu - Kelurahan/Desa Cinanjung - Kelurahan/Desa Gudang - Kelurahan/Desa Gunungmanik - Kelurahan/Desa Jatisari - Kelurahan/Desa Kadakajaya - Kelurahan/Desa Kutamandiri - Kelurahan/Desa Marga Jaya - Kelurahan/Desa Margaluyu - Kelurahan/Desa Pasigaran - Kelurahan/Desa Raharja - Kelurahan/Desa Tanjungsari

4 Kecamatan Jatinangor

- Kelurahan/Desa Cibeusi - Kelurahan/Desa Cikeruh - Kelurahan/Desa Cilayung - Kelurahan/Desa Cileles - Kelurahan/Desa Cinta Mulya - Kelurahan/Desa Cipacing - Kelurahan/Desa Cisempur - Kelurahan/Desa Hegarmanah - Kelurahan/Desa Jatimukti - Kelurahan/Desa Jatiroke - Kelurahan/Desa Mekargalih - Kelurahan/Desa Sayang

5 Kecamatan Rancakalong

- Kelurahan/Desa Cibunar - Kelurahan/Desa Cibungur - Kelurahan/Desa Nagarawangi - Kelurahan/Desa Pamekaran - Kelurahan/Desa Pangadegan - Kelurahan/Desa Pasir Biru - Kelurahan/Desa Rancakalong - Kelurahan/Desa Sukahayu - Kelurahan/Desa Sukamaju - Kelurahan/Desa Sukasirnarasa

6 Kecamatan Tanjungkerta

- Kelurahan/Desa Banyuasih - Kelurahan/Desa Boros - Kelurahan/Desa Cigentur - Kelurahan/Desa Cipanas

- Kelurahan/Desa Gunturmekar - Kelurahan/Desa Kertaharja - Kelurahan/Desa Kertamekar - Kelurahan/Desa Mulyamekar - Kelurahan/Desa Sukamantri - Kelurahan/Desa Tanjungmekar - Kelurahan/Desa Tanjungmulya

7 Kecamatan Buahdua

- Kelurahan/Desa Bojongloa - Kelurahan/Desa Buahdua - Kelurahan/Desa Ciawitali - Kelurahan/Desa Cibitung

8 Kecamatan Paseh

- Kelurahan/Desa Bongkok - Kelurahan/Desa Cijambe

- Kelurahan/Desa Citepok


- Kelurahan/Desa Cikurubuk - Kelurahan/Desa Cilangkap - Kelurahan/Desa Citaleus - Kelurahan/Desa Gendereh - Kelurahan/Desa Hariang - Kelurahan/Desa Karangbungur - Kelurahan/Desa Mekarmukti - Kelurahan/Desa Nagrak - Kelurahan/Desa Panyindangan - Kelurahan/Desa Sekarwangi

- Kelurahan/Desa Haurkuning - Kelurahan/Desa Legok Kaler - Kelurahan/Desa Legok Kidul - Kelurahan/Desa Padanaan - Kelurahan/Desa Paseh Kaler - Kelurahan/Desa Paseh Kidul - Kelurahan/Desa Pasireungit

9 Kecamatan Tomo

- Kelurahan/Desa Bugel - Kelurahan/Desa Cicarimanah - Kelurahan/Desa Cipeles - Kelurahan/Desa Darmawangi - Kelurahan/Desa Jembarwangi - Kelurahan/Desa Karyamukti - Kelurahan/Desa Marongge - Kelurahan/Desa Tolengas - Kelurahan/Desa Tomo

10 Kecamatan Pamulihan

- Kelurahan/Desa Cigendel - Kelurahan/Desa Cijeruk

- Kelurahan/Desa Cilembu - Kelurahan/Desa Cimarias - Kelurahan/Desa Cinanggerang - Kelurahan/Desa Ciptasari - Kelurahan/Desa Citali - Kelurahan/Desa Haurngombong - Kelurahan/Desa Mekarbakti - Kelurahan/Desa Pamulihan - Kelurahan/Desa Sukawangi

11 Kecamatan Wado

- Kelurahan/Desa Cikareo Selatan - Kelurahan/Desa Cikareo Utara - Kelurahan/Desa Cilengkrang - Kelurahan/Desa Cimungkal - Kelurahan/Desa Cisurat - Kelurahan/Desa Ganjaresik - Kelurahan/Desa Mulyajaya - Kelurahan/Desa Padajaya - Kelurahan/Desa Sukajadi - Kelurahan/Desa Sukapura - Kelurahan/Desa Wado

12 Kecamatan Darmaraja

- Kelurahan/Desa Cibogo - Kelurahan/Desa Cieunteung - Kelurahan/Desa Cikeusi - Kelurahan/Desa Cipaku - Kelurahan/Desa Cipeuteuy - Kelurahan/Desa Darmajaya - Kelurahan/Desa Darmaraja - Kelurahan/Desa Jatibungur - Kelurahan/Desa Karang Pakuan - Kelurahan/Desa Leuwihideung - Kelurahan/Desa Neglasari - Kelurahan/Desa Paku Alam - Kelurahan/Desa Ranggon - Kelurahan/Desa Sukamenak - Kelurahan/Desa Sukaratu - Kelurahan/Desa Tarunajaya

13 Kecamatan Situraja

- Kelurahan/Desa Ambit - Kelurahan/Desa Bangbayang - Kelurahan/Desa Cijati - Kelurahan/Desa Cijeler - Kelurahan/Desa Cikadu - Kelurahan/Desa Jatimekar - Kelurahan/Desa Kaduwulung - Kelurahan/Desa Karangheuleut - Kelurahan/Desa Malaka - Kelurahan/Desa Mekarmulya

14 Kecamatan Cimalaka

- Kelurahan/Desa Cibeureum Kulon - Kelurahan/Desa Cibeureum Wetan - Kelurahan/Desa Cikole - Kelurahan/Desa Cimalaka - Kelurahan/Desa Cimuja - Kelurahan/Desa Citimun - Kelurahan/Desa Galudra - Kelurahan/Desa Licin


- Kelurahan/Desa Situraja - Kelurahan/Desa Situraja Utara - Kelurahan/Desa Sukatali - Kelurahan/Desa Wanakerta

- Kelurahan/Desa Mandalaherang - Kelurahan/Desa Naluk - Kelurahan/Desa Nyalindung - Kelurahan/Desa Padasari - Kelurahan/Desa Serang - Kelurahan/Desa Trunamanggala

15 Kecamatan Cibugel

- Kelurahan/Desa Buana Mekar - Kelurahan/Desa Cibugel - Kelurahan/Desa Cipasang - Kelurahan/Desa Jaya Mekar - Kelurahan/Desa Jayamandiri - Kelurahan/Desa Sukaraja - Kelurahan/Desa Tamansari

16 Kecamatan Ujungjaya

- Kelurahan/Desa Cibuluh - Kelurahan/Desa Cipelang - Kelurahan/Desa Kebon Cau - Kelurahan/Desa Kudangwangi - Kelurahan/Desa Palabuan - Kelurahan/Desa Palasari - Kelurahan/Desa Sakurjaya - Kelurahan/Desa Sukamulya - Kelurahan/Desa Ujungjaya

17 Kecamatan Conggeang

- Kelurahan/Desa Babakan Asem - Kelurahan/Desa Cacaban - Kelurahan/Desa Cibeureuyeuh - Kelurahan/Desa Cibubuan - Kelurahan/Desa Cipamekar - Kelurahan/Desa Conggeang Kulon - Kelurahan/Desa Conggeang Wetan - Kelurahan/Desa Jambu - Kelurahan/Desa Karanglayung - Kelurahan/Desa Narimbang - Kelurahan/Desa Padaasih - Kelurahan/Desa Ungkal

18 Kecamatan Cimanggung

- Kelurahan/Desa Cihanjuang - Kelurahan/Desa Cikahuripan - Kelurahan/Desa Cimanggung - Kelurahan/Desa Mangunarga - Kelurahan/Desa Pasirnunjang - Kelurahan/Desa Sawahdadap - Kelurahan/Desa Sindanggalih - Kelurahan/Desa Sindangpakuon - Kelurahan/Desa Sindulang - Kelurahan/Desa Sukadana - Kelurahan/Desa Tegalmanggung

19 Kecamatan Surian

- Kelurahan/Desa Pamekarsari - Kelurahan/Desa Ranggasari - Kelurahan/Desa Suriamendal - Kelurahan/Desa Suriamukti - Kelurahan/Desa Surian - Kelurahan/Desa Tanjung - Kelurahan/Desa Wanajaya - Kelurahan/Desa Wanasari

20 Kecamatan Jatinunggal

- Kelurahan/Desa Banjarsari - Kelurahan/Desa Cimanintin - Kelurahan/Desa Cipeundeuy - Kelurahan/Desa Kirisik - Kelurahan/Desa Pawenang - Kelurahan/Desa Sarimekar - Kelurahan/Desa Sirnasari - Kelurahan/Desa Sukamanah - Kelurahan/Desa Tarikolot

21 Kecamatan Sukasari

- Kelurahan/Desa Banyuresmi - Kelurahan/Desa Genteng - Kelurahan/Desa Mekarsari - Kelurahan/Desa Nanggerang - Kelurahan/Desa Sindangsari

22 Kecamatan Cisitu

- Kelurahan/Desa Cigintung - Kelurahan/Desa Cilopang - Kelurahan/Desa Cimarga - Kelurahan/Desa Cinangsi - Kelurahan/Desa Cisitu


- Kelurahan/Desa Sukarapih - Kelurahan/Desa Sukasari

- Kelurahan/Desa Linggajaya - Kelurahan/Desa Pajagan - Kelurahan/Desa Ranjeng - Kelurahan/Desa Situmekar - Kelurahan/Desa Sundamekar

23 Kecamatan Tanjungmedar

- Kelurahan/Desa Cikaramas - Kelurahan/Desa Jingkang - Kelurahan/Desa Kamal - Kelurahan/Desa Kertamukti - Kelurahan/Desa Sukamukti - Kelurahan/Desa Sukatani - Kelurahan/Desa Tanjungmedar - Kelurahan/Desa Tanjungwangi - Kelurahan/Desa Wargaluyu

24 Kecamatan Ganeas

- Kelurahan/Desa Cikondang - Kelurahan/Desa Cikoneng - Kelurahan/Desa Dayeuh Luhur - Kelurahan/Desa Ganeas - Kelurahan/Desa Sukaluyu - Kelurahan/Desa Sukawening - Kelurahan/Desa Tanjunghurip

25 Kecamatan Cisarua

- Kelurahan/Desa Bantarmara - Kelurahan/Desa Cimara - Kelurahan/Desa Cipandanwangi - Kelurahan/Desa Cisalak - Kelurahan/Desa Cisarua - Kelurahan/Desa Ciuyah - Kelurahan/Desa Kebonkalapa

26 Kecamatan Jatigede

- Kelurahan/Desa Cijeungjing - Kelurahan/Desa Cintajaya - Kelurahan/Desa Cipicung - Kelurahan/Desa Ciranggem - Kelurahan/Desa Cisampih - Kelurahan/Desa Jemah - Kelurahan/Desa Kadu - Kelurahan/Desa Kadujaya - Kelurahan/Desa Karedok - Kelurahan/Desa Lebaksiuh - Kelurahan/Desa Mekarasih - Kelurahan/Desa Sukakersa


BAB II A. KEADAAN PERKARA

Keadaan perkara 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 pada

Pengadilan Negeri Sumedang adalah sebagai berikut :

Perkara Pidana

No Jenis Perkara

Sisa

Tahun

2019

Masuk

Tahun

2020

Putus

Tahun

2020

Cabut

Tahun

2020

Sisa

Tahun

2020

1

2

3

4

5

6

Pidana Biasa

Pidana Singkat

Pidana Cepat/Ringan

Pidana Lalu lintas Jalan Raya

Pra Peradilan

Pidana Anak

40

0

0

0

0

4

193

0

9

8.528

1

6

218

0

9

8.528

1

10

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

Perkara Pidana Banding

Sisa Tahun 2019 : - perkara

Banding Tahun 2020 : 7 perkara

Telah di kirim : 3 perkara

Cabut : 3 perkara

Putus : 3 perkara

Sisa : 1 perkara

Perkara Pidana Kasasi

Sisa Tahun 2019 : 3 perkara

Kasasi Tahun 2020 : 3 perkara


Cabut : - perkara

Putus : 2 perkara

Sisa : 4 perkara

Perkara Pidana Peninjauan Kembali


PK Tahun 2020 : - perkara

Telah di kirim : - perkara

Cabut : - perkara

Putus : - perkara

Sisa : - perkara


Perkara Perdata

No Jenis Perkara

Sisa

Tahun

2019

Masuk

Tahun

2020

Putus

Tahun

2020

Dicabut

Tahun

2020

Sisa

Tahun

2020

1

2

3

4

5

Perdata Gugatan/Bantahan

Perdata Gugatan Sederhana

Perdata Permohonan

Perdata Permohonan

Konsinyasi

Perdata Permohonan

Eksekusi

5

0

0

5

2

34

45

98

32

9

27

30

90

36

1

5

1

7

1

1

7

14

1

0

9

Perkara Perdata Banding


Banding Tahun 2020 : 4 perkara


Cabut : - perkara

Putus : 2 perkara

Sisa : 1 perkara

Perkara Perdata Kasasi


Kasasi Tahun 2020 : 3 perkara


Cabut : - perkara

Putus : - perkara

Sisa : 1 perkara

Perkara Perdata Peninjauan Kembali


PK Tahun 2020 : 1 perkara


Cabut : - perkara

Putus : - perkara

Sisa : - perkara


B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara Yang di Putus Tahun 2020

No Jenis Perkara

Sisa

Tahun

2019

Putus

Tahun

2020

Cabut

Tahun

2020

Sisa

Tahun

2020

1 a. Pidana Biasa

b. Pidana Singkat

c. Pidana Cepat/Ringan

d. Pidana Lalu lintas Jalan Raya

e. Pra Peradilan

f. Pidana Anak

40

0

0

0

0

4

218

0

9

8.528

1

10

0

0

0

0

0

0

15

0

0

0

0

0

2 a. Perdata Gugatan/Bantahan

b. Perdata Gugatan Sederhana

c. Perdata Permohonan

d. Perdata Permohonan Konsinyasi

e. Perdata Permohonan Eksekusi

5

0

0

5

2

27

30

90

36

1

5

1

7

1

1

7

14

1

0

9

2. Jumlah Perkara Yang di Putus Tepat Waktu

No Jenis Perkara Sisa Tahun

2019

Masuk Tahun

2020

Putus Tahun

2020 Tepat

Waktu

1 a. Pidana Biasa

b. Pidana Singkat

c. Pidana Cepat/Ringan

d. Pidana Lalu lintas Jalan Raya

e. Pra Peradilan

f. Pidana Anak

40

0

0

0

0

0

193

0

9

8.528

1

6

218

0

9

8.528

1

10

Jumlah 40 8.737 8.766

2 a. Perdata Gugatan/Bantahan

b. Perdata Gugatan Sederhana

c. Perdata Permohonan

d. Perdata Permohonan Konsinyasi

e. Perdata Permohonan Eksekusi

5

0

0

5

2

34

45

98

37

2

31

31

97

0

9

Jumlah 12 216 168


3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

No Jenis Perkara Sisa

Tahun

2019

Masuk

Tahun

2020

Putus

Tahun

2020

Jumlah Perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum

Banding Kasasi PK

1 Pidana 40 8.737 8.766 8.759 8.763 8.766

2 Perdata 12 216 168 164 165 157

4. Jumlah Perkara Yang Berhasil Mediasi

No Jenis Perkara Jumlah Perkara Mediasi Berhasil Mediasi

1 Perdata 23 10

5. Jumlah Perkara Pidana Anak yang Berhasil Diversi

No Jenis Perkara Jumlah Perkara Pidana Anak Diversi Berhasil Diversi

1 Pidana Anak 0 0


C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (Sertifikasi ISO PENGADILAN)

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

APM atau Akreditasi Penjaminan Mutu Merupakan Serangkaian proses yang

saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data

mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program

peningkatan mutu secara berkelanjutan. Tujuan dari APM adalah untuk

mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia Yang Unggul/Prima

(Indonesia Court Performance Excellent –ICPE). Untuk mewujudkan hal

tersebut, Pengadilan Negeri Sumedang sendiri telah mendapatkan Sertifikat

Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

dengan nomor : TAPM.033/QMR/SERTIFIKAT/7/2017 pada bulan Juli 2017

dengan predikat “A” Excellent. Namun, setelah dilakukan audit surveillance oleh

tim Pengadilan Tinggi Bandung pada Bulan Agustus 2019, Dirjen Badan

Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada Bulan Januari 2020 memutuskan

memberikan predikat “C” kepada Pengadilan Negeri Sumedang. Dengan turun

nya predikat hasil akreditasi, Pengadilan Negeri Sumedang terus berbenah dan

memperbaiki kekurangan dalam surveillance sebelumnya sehingga pada bulan

Agustus 2020, setelah dilakukan surveillance kembali oleh Tim dari Pengadilan

Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Sumedang mendapat nilai 741 atau predikat

“A”.

2. Posbakum

Posbakum merupakan Pos Bantuan Hukum yang disediakan oleh Negara dan

ada di setiap pengadilan untuk para pencari keadilan dari masyarakat yang

kurang mampu. Di Kantor Pengadilan Negeri Sumedang untuk tahun anggaran

2020 mendapat Rp. 31.200.000 dengan penyerapan anggaran 100%

3. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Selama Tahun 2020, pada Pengadilan Negeri Sumedang tidak terdapat melayani

proses pelaksanaan Sidang Keliling (zitting plat)

4. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Selama Tahun 20120, pada Pengadilan Negeri Sumedang tidak terdapat perkara

Prodeo (pembebasan biaya perkara)


BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

Keadaan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Kantor Pengadilan

Negeri Sumedang mulai dari Ketua, Wakil, Hakim dan Pegawai pada periode 2 Januari

2020 sampai 31 Desember 2020 adalah 39 orang dan tenaga PPNPN 9 orang

Matrik Sumber Daya yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumedang

No Nama Jabatan Keterangan

1 Pengadilan Negeri Sumedang

Ketua Flowerry Yulidas, S.H., M.H

Wakil Ketua

Hakim 1. Arri Djami, S.H.,M.H 2. Happy T. Sulistiyono, S.H.,M.H 3. Josca Jane Ririhena, S.H.,M.H 4. Leo Mampe Hasugian, S.H 5. Rio Nazar, S.H., M.H. 6. Noema Dia Anggraini, S.H.,M.H

Panitera Hadi Riyanto, S.H

Panmud Perdata Rian Aburisman, S.H.

Panmud Hukum Elih Sopiyan, S.H.

Panmud Pidana Ade Suherman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti 1. Ahmad Syafei 2. Suparja 3. Sukiran, S.H. 4. Dede Jamhur, S.H 5. I’ah Robiah 6. Nana Sukardi 7. Enceng Agus Wiharja, S.H 8. Windi Adam, S.IP 9. M. Iwan Gunawan 10. Ade Sajidin, S.H. 11. Hadi Hadratulloh, S.H. 12. Dora Rubiyanti, S.H. 13. Ariyeni Fitri, S.H.,M.H. 14. Lisnawati Pakpahan, S.H 15. Seravina Apriliany, S.H.

Juru Sita 1. Ute Tuningsih 2. Nana 3. Imas Maryati 4. Dudi Hermawan

Juru Sita Pengganti 1. Dadang Sapuloh

Sekretaris R. Syuman Auliaurohman, S.H.,M.H

Kasubbag Umum dan Keuangan

Cucum Sumiati


Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Edi Kurniadi, S.Sy

Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan

Deden M. Ramdan, S.H.

Staf Yuli Ariani, A.md Nur Prista Alshabira, S.Psi Rahmilinda Uzlifatul. A. C, S.H Kurnianingsih, A.md

PPNPN Jaja Ja’i Rahmat Hidayat Iyan Sujana Deny Romansyah, S.Kom Taufik Ramdan Isnaedi, S.T M. Jafar Himawan Agus Hermanto Syarifudin Wilan S. H

- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Berikut jumlah Pegawai Teknis pada Pengadilan Negeri Sumedang :

1. Ketua : 1 orang

2. Wakil Ketua : - orang

3. Hakim : 6 orang

4. Panitera : 1 orang

5. Panitera Muda : 3 orang

6. Panitera Pengganti : 15 orang

7. Jurusita : 4 orang

8. Jurusita Pengganti : 1 orang

Sedangkan untuk Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial adalah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sekretaris

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan

Tata Laksana

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi

Informasi, dan Pelaporan

Staf

PPNPN

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 1 orang

: 4 orang

: 9 orang


Berdasarkan Pendidikan, Pegawai Kantor Pengadilan Negeri Sumedang terdiri dari :

Magister (S2) : 10 orang

Sarjana (S1) : 16 orang

Program Diploma (D3) : 2 orang

SLTA : 11 orang

SLTP : - orang

Dan berdasarkan golongan terdiri :

1. Golongan IV : 3 orang

2. Golongan III : 33 orang

3. Golongan II : 3 orang

4. Golongan I : - orang

B. MUTASI, PROMOSI, PENSIUN DAN DIKLAT

MUTASI

Berikut daftar pegawai yang mutasi baik itu mutasi masuk ataupun mutasi keluar

pada Pengadilan Negeri Sumedang periode 2 Januari 2020 sampai 31

Desember 2020

1. SUDIRA, S.H., M.H Jabatan Semula Ketua PN Sumedang Kelas I B Mutasi

Keluar ke PN Tegal Kelas I A sebagai Hakim. TMT Tanggal 09-03-2020

2. ADE SUHERMAN, S.H., M.H. Jabatan Semula Panitera Muda Pidana PN

Sumedang Kelas I B Mutasi Masuk ke PN Sumedang Kelas I B sebagai

Panitera Muda Pidana. TMT Tanggal 13-03-2020

3. VIVI MEIKE TAMPI, S.H., M.H Jabatan Semula Hakim PN Sumedang Kelas I

B Mutasi keluar ke PN Sragen Kelas I A sebagai Hakim. TMT. Tanggal 30-

03-2020

4. LEO MAMPE HASUGIAN, S.H. Jabatan Semula Hakim Pengadilan Negeri

Pelaihari Mutasi Masuk Ke PN Sumedang Kelas I B sebagai Hakim. TMT.

Tanggal 16-03-2020.

5. RIO NAZAR, S.H., M.H. Jabatan Semula Hakim Pengadilan Negeri Muara

Enim Mutasi Masuk Ke PN Sumedang Kelas I B sebagai Hakim. TMT.

Tanggal 17-03-2020.

6. GIT GIT GARNITA, S.H. Jabatan semula Panitera Muda Pidana PN

Sumedang Kelas I B Mutasi keluar ke PN Garut Kelas I B sebagai Panitera

Muda Pidana. TMT. Tanggal 13-03-2020

7. TOFAN HUSMA PATTIMURA, S.H. Jabatan semula Hakim PN Sumedang

Kelas I B mendapat promosi sebagai Hakim PN Tanjungpinang Kelas I A

TMT, Tanggal 02-11-2020


8. YETININGSIH, S.H., M.H Jabatan semula Staf Kepaniteraan Perdata PN

Sumedang Kelas I B mutasi keluar ke PN Purwakarta Kelas I B sebagai

Panitera Pengganti. TMT. Tanggal 18-12-2020

PROMOSI

Berikut daftar pegawai yang pindah dengan promosi pada Pengadilan Negeri

Sumedang periode 2 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020

1. FLOWERRY YULIDAS, S.H., M.H. Jabatan semula Wakil Ketua pada

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B mendapat promosi sebagai Ketua

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B. TMT, Tanggal 09-03-2020

2. RIAN ABURISMAN, S.H. Jabatan semula Panitera Muda Hukum pada

Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B mendapat promosi sebagai

Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Sumedang. TMT, Tanggal

25-02-2020

3. ELIH SOPIYAN, S.H. Jabatan semula Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Sumedang Kelas I B mendapat promosi sebagai Panitera Muda

Hukum pada Pengadilan Negeri Sumedang. TMT, Tanggal 25-02-2020

4. IMAS MARYATI Jabatan semula Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri Sumedang Kelas I B mendapat promosi sebagai Jurusita pada

Pengadilan Negeri Sumedang. TMT, Tanggal 25-02-2020

5. DUDI HERMAWAN., Jabatan semula Jurusita Pengganti pada Pengadilan

Negeri Sumedang Kelas I B mendapat promosi sebagai Jurusita pada

Pengadilan Negeri Sumedang. TMT, Tanggal 01-12-2020

PENSIUN

Berikut daftar pegawai yang telah menjalani masa pensiun pada Pengadilan

Negeri Sumedang periode 2 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020

1. DALWIDIS AKBAR Jabatan Panitera Pengganti Pada PN Sumedang Kelas I

B. TMT Tanggal 01-09-2020

DIKLAT

Berikut daftar pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan selam

tahun 2020 baik diklat teknis maupun diklat non teknis :

No Nama Jenis Pelatihan Waktu Tempat

A. Hakim

1 Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Pelatihan Leader As Coach

6 April sampai dengan 1 Mei 2020

Pelatihan Online

2 Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Pelatihan Analisis SWOT

6 sampai dengan 8 Oktober 2020

Pelatihan Online

3 Josca Jane Ririhena, S.H., English 3 sampai Pelatihan


M.H. Effective Presentation (EEP) Gel. III

dengan 11 Agustus 2020

Online

B. Pejabat Struktural, Fungsional dan staf

1 Hadi Riyanto, S.H. Pelatihan Manajemen Risiko

6 Mei sampai degnan 7 Juni 2020

Pelatihan Online

2 R. Syuman Auliaurohman, S.H., M.H.

Pelatihan English Effective Presentation (EEP) Gel. III

16 sampai dengan 24 Juni 2020

Pelatihan Online

3 Edi Kurniadi, S.Sy Bimtek Kepegawaian

4 sampai dengan 6 November 2020

Bandung

4 Cucum Sumiati Bimtek Umum dan Keuangan

11 sampai dengan 13 November

Bandung

5 Deden M. Ramdan, S.H., M.H.

Bimtek Program dan Anggaran


Bandung

6 Hadi Hadratulloh, S.H Pelatihan English Effective Presentation (EEP) Gel. III


Pelatihan Online

7 Ariyeni Fitri, S.H., M.H. Pelatihan English Effective Presentation (EEP) Gel. III


Pelatihan Online

8 Seravina Apriliany, S.H., M.H.

Pelatihan English Effective Presentation (EEP) Gel. III


Pelatihan Online

9 Yuli Ariyani, A.Md Diklat Digital Learning Manajemen Keuangan Negara


Pelatihan Online

10 Nur Prista Alshabira, S.Psi Bimtek Kepegawaian


Bandung

11 Kurnianingsih, A.Md Bimtek Umum dan Keuangan

11 sampai dengan 13 November

Bandung

12 Rahmilinda U.A.C, S.H. Pelatihan English Effective Presentation (EEP) Gel. III


Pelatihan Online


BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASANA, DAN

TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

DIPA BUA No. SP DIPA-005.01.2.097521/2020 BULAN DESEMBER 2020

1. Pelaksanaan Pengelolaan anggaran rutin bulan ini sebagai berikut :

Pagu dalam DIPA BUA sebesar

Realisasi sampai bulan lalu ......................................................

Realisasi bulan DESEMBER 2020........................................

Realisasi sampai bulan ini ........................................................

Sisa Pagu ..................................................................................

Rp. 6.323.436.000,- Rp. 5.692.230.197,- Rp. 457.063.257,- Rp. 6.149.293.454,- Rp 174.142.546,-

2. Penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) ( BUA ) BULAN DESEMBER 2020

Penerimaan s/d bulan lalu .....................................................

Rp 7.630.732,-

Penerimaan Bulan ini ............................................................. Rp 515.590,-

Jumlah Penerimaan ............................................................. Rp. 8.146.322,-

Setoran s/d bulan lalu.............................................................. Rp 7.630.732,-

Setoran bulan ini .................................................................... Rp 515.590,-

Jumlah setoran...................................................................... Rp. 8.146.322,-

Sisa pada akhir Bulan ini...................................................... Rp. 0

BELANJA PEGAWAI / GAJI BULAN DESEMBER 2020

Pagu dalam DIPA ................................................................. Rp. 4.838.919.000,-

Realisasi sampai dengan bulan lalu........................................... Rp. 4.339.479.812,-

Realisasi bulan ini ............................................................... Rp. 327.746.249,-

Realisasi sampai dengan bulan ini ........................................... Rp 4.667.226.061,-

Sisa Pagu ................................................................................. Rp. 171.692.939,-

BELANJA PEGAWAI / TUNJANGAN REMUNERASI

Penerimaan s/d bulan lalu ................................................... Rp. 2.708.476.314,-

Penerimaan bulan ini .............................................................. Rp . 272.051.369,-

Jumlah Penerimaan ......................................................... Rp 2.980.527.683,-

Sisa pada akhir bulan ini ........................................................ Rp. 0,-

BELANJA BARANG BULAN DESEMBER 2020

Pagu dalam DIPA ................................................................. Rp. 1.288.517.000,-

Realisasi sampai dengan bulan lalu........................................ Rp 1.157.347.284,-

Realisasi bulan DESEMBER 2020 ............................. Rp. 129.317.008,-

Realisasi sampai dengan bulan ini ......................................... Rp 1.286.664.292,-


Sisa Pagu .............................................................................. Rp. 1.852.708,-

BELANJA MODAL

Pagu dalam DIPA ................................................................. Rp. 196.000.000,-

Realisasi sampai dengan bulan lalu........................................ Rp. 195.403.101,-

Realisasi bulan DESEMBER 2020 ........................... Rp. 0,-

Realisasi sampai dengan bulan ini ......................................... Rp 195.403.101

Sisa Pagu .............................................................................. Rp. 596.899,-

1. DIPA BADILUM NO : SP DIPA-005.03.2.099069/2020

Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Rutin bulan ini sebagai berikut :

Pagu dalam DIPA BADILUM sebesar.................................. Rp. 155.800.000,-

Realisasi sampai dengan bulan lalu........................................ Rp 122.706.650,-

Realisasi bulan DESEMBER 2020 ............................ Rp 29.775.000,-

Realisasi sampai dengan bulan ini .........................................

Sisa Pagu …………………………………………………

Rp. 152.481.650,-

Rp. 3.318.350,-

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) ( Badilum )

Penerimaan s/d bulan lalu ……………………………………. Rp. 19.674.500,-

Penerimaan bulan ini ………………………………………….. Rp. 1.943.000,-

Jumlah penerimaan ……………………………………………. Rp. 21.617.500,-

Setoran s/d bulan lalu …………………………………………. Rp. 19.674.500,-

Setoran bulan ini ………………………………………………. Rp. 1.943.000,-

Jumlah setoran …………………………………………………. Rp. 21.617.500,-

Sisa pada akhir bulan ini ……………………………………… Rp. 0,-

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA SARANA DAN PRASARANA GEDUNG

Pengelolaan Surat Tahun 2020 a. Surat Masuk : 1.401 Surat b. Surat Keluar : 1.978 Surat

Inventaris Kantor a. Gedung Kantor

Gedung kantor Baru Alamat Kantor Luas Bangunan kantor Luas Tanah Status Kepemilikan Sertipikat Nomor dan A.n.

: : : : : :

Jalan Raya Sumedang - Cirebon Km 04 No. 52 Telepon (0261) 201315 dan Fax (0261) 210465. Website: www.pn-sumedang.go.id dan Email: info@ pn-sumedang.go.id 2.386 m2 ( 2 lantai ) 4.386 m2

Hak Pakai No 06 Desa Serang Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI

Alamat Kantor

:

Jalan Raya Sumedang - Cirebon Km 04 No. 52 Telepon (0261) 201315 dan Fax (0261)

http://www.pn-sumedang.go.id/http://www.pn-sumedang.go.id/


Luas Bangunan Ruang sidang anak Luas Tanah Status Kepemilikan Sertipikat Nomor dan A.n.

: : : : :

210465. Website: www.pn-sumedang.go.id dan Email : info@ pn-sumedang.go.id 84 m2 ( 2 lantai ) 1.379 m2 Hak Pakai No 5 Desa Serang Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI

Gedung Kantor Lama Alamat Kantor Lama Luas Bangunan Luas Tanah Status Kepemilikan Sertipikat Nomor dan A.n.

: Jl. Pangeran Geusan Ulun No. 42 Sumedang : 624 m2 ( 1 lantai ) : 1.230 m2 : Rumah Dinas (Mess) untuk para karyawan Pengadilan Negeri Sumedang. : No. 25 Regol wetan Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI

b. Rumah Dinas

No

Alamat Kondisi Luas/ m2 Penghuni Nomor Sertifikat a.n.

Tanah Bangunan

1 Jl. Piala No. 44A. Kel. Regolwetan Kab. Sumedang.

Baik 235 105 Ketua No. 3 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI

2 Ling Angkrek Teladan No. 09 Kel. Situ Kab. Sumedang.

Baik 305 78 Hakim No. 6 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI

3. Jl. Pangeran Kornel No. 303 Kel. Pasanggrahan Kab. Sumedang.

Rusak Ringan

200 85 Hakim No. 13 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI

4. Ling Angkrek Teladan Kel. Situ Kab. Sumedang.

Rusak Ringan

300 92 Hakim No. 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI


Baik 1000 48 Hakim No. 18 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI


Baik 48 Hakim No. 18 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI





9 Jalan Dano Kelurahan Kota Kaler Kab.

Rusak Ringan

280 99 Panitera No. 9 Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI

http://www.pn-sumedang.go.id/http://www.pn-sumedang.go.id/


Sumedang

c. Kendaran Dinas

No. Jenis/Merk Tahun No.Pol Kondisi Pengguna Asal Perolehan

1. Mitsubishi Pajero Sport

2019 Z 1559 A Baik Ketua Pinjam pakai dari pemda Kabupaten

2. NISAN X TRAIL 2.5 2 WD CVT ST A/T hitam 2013

2013 Z.1225.A Baik Wakil Ketua Pinjam pakai dari pemda Kabupaten

3. Toyota Kijang Standard KF 50

1994 Z 8060 A Baik Operasional Kantor

Hibah Pemda Sumedang

4. Toyota Kijang KF 83 Long Bensin

2003 Z 237 A Baik Pansek Dep Kehakiman RI.

5. Toyota/Mini bus 2009

2008

Z 5 A Baik

Sekretaris Pinjam pakai dari Pemda Kab Sumedang

6. Toyota Kijang Inova E Standard

2008 Z 45 A Baik ketua Mahkamah Agung RI.

7. Honda / NF 125 D ( Karisma )

2003 Z 2747 A Rusak Ringan

Panmud Perdata

Pembelian

8. Honda / NF 125 ( Karisma )

2004 Z 2906 A Rusak Berat

Ketua Pembelian

9. Honda / GLP 3 ( Mega Pro)

2005 Z 3832 A Baik Panmud Hukum

Pengadilan Tinggi Bandung

10. Honda / GLP 3 ( Mega Pro)

2006 Z 3831 A Baik Wapan Pengadilan Tinggi Bandung

11. Honda GL 160 D 2007 Z 3649 A Baik Kaur Kepegawaian

Pembelian

12. Suzuki/FL 125 RCD.SHOGUN

2008 Z 3724.A Baik Panmud Pidana

Pembelian

13. Honda / NF11A1CM/T/ BLADE

2009 Z 3829 A Baik Jurusita Pembelian

14. Honda GL 160 D 2009 Z 3830 A Baik Kepala Urusan Keuangan

Pembelian

15. Honda NF 12A1CFM/T

2011 Z.3174.B Baik Kepala Urusan Umum

Pembelian


d. Matrik Sarana dan Prasarana

Sarana/Prasarana

I Sarana/Prasarana Gedung

No Nama Jumlah Keterangan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17

18

19

20

21

22

Ruang Ketua 1

Ruang Wakil Ketua 1

Ruang Hakim 2

Ruang Panitera 1

Ruang Sekretaris 1

Ruang Sidang Umum 3

Ruang Kepaniteraan 6

Ruang Kesekretariatan 5

Ruang Tunggu Sidang 1

Ruang Arsip Hukum 2 Ruang Arsip Umum/Gudang 1

Ruang Bantuan Hukum 1

Ruang Gudang II 1

Ruang Brankas 1

Ruang Jaksa 1

Ruang Barang Bukti 1 Ruang Menyusui dan Kesehatan 1

Ruang Pengacara 1

Ruang Perpustakaan 1

Ruang Mediasi 1

Ruang Tunggu Piket 1

Toilet 11

II Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

A.C

Bangku Panjang Kayu

Brandkas

Kamera Digital

CCTV

CPU (Peralatan Personal Komputer)

Digital LED Running Text

Faximile

Filing Cabinet Besi

Focusing Screen/Layar LCD Projector

Internet

LCD Projector/Infocus

Kursi Besi/Metal

Kursi Kayu

Kursi Fiber Glas/Plastik

Jam Elektronik

Kipas Angin

Lap Top

Mesin Fotocopy

Lemari Besi/Metal

Lemari Kayu

Mesin Absensi

19

21

3

1

2

5

1

1

11

1

2

2

42

19

32

2

14

12

1

29

13

1

Set

2 line Telepon


23

24

Meja Kerja Kayu

Meja Rapat

49

7


25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

Meja Komputer

Meja Resepsionis

Mimbar/Podium

Meja Potong

Microphone/Wireless MIC

P.C Unit

Rak Besi

Rak Kayu

Papan Visual/Papan Nama

Sice

Partisi

Televisi

Professional Sound System

Uninterruptible Power Supply (UPS)

Telephone (PABX)

Pesawat Telephone

Printer (Peralatan Personal Komputer) Scanner (Peralatan Personal Komputer)

Server

Router

12

2

1

16

2

28

5

1

7

12

2

8

1

6

1

13

15

2

2

1

Telephon tiap ruangan

45 Rak Server 2

Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung

Kepaniteraan Tahun 2020

No Nama Peralatan Jumlah Asal

Perolehan Keterangan

1 Komputer PC 2 unit Pembelian DIPA (01)

e. Perpustakaan Pengadilan Negeri Sumedang

Jumlah Buku : 8.900 Eksemplar Buku Hukum : 4.263 Eksemplar Buku Sosiologi : 55 Eksemplar Buku Umum Penerimaan bulan ini

: 4.582 : -

Eksemplar Eksemplar

f. Pemeliharaan dan Pengamanan Kantor

Telah ditunjuk 4 orang Tenaga Satpam untuk Pengamanan / Jaga malam dan Siang, 2 orang Pengemudi dan 3 orang Tenaga Pramubakti untuk Kebersihan lingkungan kantor.


C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

- Implementasi e-court di Pengadilan Negeri Sumedang

Untuk mendorong para pencari keadilan mendaftarkan perkara melalui e-court,

Pengadilan Negeri Sumedang menyediakan sarana dan prasarana untuk

mendukung pelaksanaan e-court, diantaranya :

Pojok ecourt

Pojok e-court berfungsi sebagai

sarana untuk membantu para pencari

keadilan untuk mendaftarkan perkara

secara elektronik. Di pojok e-court

terdapat petugas dari pegawai

Pengadilan Negeri Sumedang untuk

membantu para pencari keadilan

dalam mendaftarkan perkara secara

elektronik. Untuk perkara yang

terdaftar di Aplikasi e-court Pengadilan Negeri Sumedang periode 2 Januari 2020

– 31 Desember 2020 sebanyak 98 perkara Perdata Permohonan, 45 perkara

perdata Gugatan Sederhana dan 34 Perdata Gugatan. Aplikasi e-court pada

Pengadilan Negeri Sumedang banyak di gunakan oleh pengguna lain di banding

pengguna terdaftar.

- Implementasi SIPP di Pengadilan Negeri Sumedang

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung,

Pengadilan Negeri Sumedang menempatkan pembenahan Teknologi Informasi


(TI) sebagai salah satu prioritas perubahan, yang diharapkan dapat memiliki

manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas,

kredibilitas dan transparansi keuangan dimana publikasi perkara dapat di akses

secara cepat (one day one publish) dengan menggunakan :

1. Website Pengadilan Negeri Sumedang

Website : http://pn-sumedang.go.id berisi profil, transparansi laporan,

kegiatan, berita pengadilan, info perkara dan pengumuman pada Pengadilan

Negeri Sumedang.

2. Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP

- Website : http://sipp.pn-sumedang.go.id

Untuk masyarakat umum dan pencari keadilan.

- Local pada ip. 193.165.70.123

Manajemen administrasi di internal Pengadilan Negeri Sumedang, di

jalankan oleh seluruh bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang

beserta Panitera Pengganti. Sampai saat ini Pengadilan Negeri

Sumedang telah menerapkan SIPP versi 401 dengan rasio penanganan

perkara 91% yang terintegrasi dengan SIPP Pengadilan Tinggi Bandung

maupun Mahkamah Agung. Selain terintegrasi dengan Pengadilan Tinggi

dan Mahkamah Agung versi 4.0.1 sudah mengakomodir untuk delegasi

online, terintegrasi dengan direktori putusan untuk proses upload putusan

ke Mahkamah Agung dan e-court. Data sudah termutakhirkan

berdasarkan kondisi data perkara yang sebenarnya.

3. KOMDANAS (Komunikasi Data Nasional)

http://komdanas.mahkamahagung.go.id

Laporan Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, Sub Bagian

Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana, Sub Bagian Umum dan

Keuangan serta keuangan perkara.

4. Aplikasi SAIBA, SILABI, GPP, POK

Aplikasi yang di gunakan pada bagian keuangan.

5. Aplikasi SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang

Milik Negara)

Aplikasi Laporan BMN

6. Aplikasi SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian)

Aplikasi Manajemen untuk Subbagian Kepegawaian

7. Aplikasi RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga)

Aplikasi yang digunakan untuk melakukan perencanaan anggaran dan

revisi anggaran

8. Aplikasi SIWAS (Sistem Informasi Pengawasan)

http://pn-sumedang.go.id/http://sipp.pn-sumedang.go.id/http://komdanas.mahkamahagung.go.id/


https://siwas.mahkamahagung.go.id

SIWAS adalah aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Badan

Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang ditujukan untuk

melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di

lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan di

bawahnya.

9. Aplikasi SIMAN

Aplikasi yang di gunakan bagian umum untuk manajemen asset milik

Negara yang terintegrasi dengan kementerian keuangan.

10. Aplikasi Persediaan

Aplikasi yang di gunakan bagian umum untuk stock opname barang

persedian

11. Aplikasi Pengigat Gratifikasi

Aplikasi ini di buat berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahakamah

Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 dimana aplikasi ini di putar

secara otomatis dua jam sekali untuk mengingatkan pengunjung pengadilan

untuk tidak melakukan gratifikasi kepada aparatur pengadilan.

.

https://siwas.mahkamahagung.go.id/


BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan

merupakan salah satu

pelaksana dalam penegak

hukum harus terus menerus

memperbaiki dan

memberikan pembaruan

atau inovasi dalam sistem

Pengadilan guna

meningkatkan kepercayaan

publik, dimana salah satu

wujud dari Badan Peradilan

yang Agung adalah

Pengadilan yang

berorientasi pada pelayanan

publik yang prima. Sesuai

dengan SK yang telah

dikeluarkan oleh Mahkamah

Agung yaitu SK KMA 1-144

tentang Pedoman

Pelayanan informasi di

pengadilan dan SK KMA 026 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Paradilan

dimana pelayanan prima harus terus ditingkatkan terutama pada pelayanan yang

masih mendapat keluhan dari publik, antara lain jadwal sidang, layanan informasi di

Pengadilan. Pengadilan Negeri Sumedang dituntut untuk menyediakan pelayanan

standar peradilan dan bermutu guna tercapainya pelayanan publik yang prima. Untuk

itu diperlukan sistem manajemen mutu yaitu persyaratan standar yang digunakan

untuk mengakses kemampuan dalam memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan

peraturan yang ada. Di dalam memenuhi dan mencapai standar pelayanan yang prima

maka diperlukan suatu proses Sertifikasi atau Akreditasi Penjaminan Mutu yang

nantinya dijadikan acuan apakah Pelayanan di Pengadilan Negeri Sumedang sudah

sesuai standar atau belum. Melalui proses sertifikasi, Pengadilan Negeri Sumedang

sendiri telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan

Umum dengan nomor : TAPM. 033/QMR/SERTIFIKAT/7/2017 pada Bulan Juli 2017

dengan Predikat “A” (excellent).


Namun, setelah dilakukan audit surveillance oleh tim Pengadilan Tinggi Bandung

pada Bulan Agustus 2019, Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI pada

Bulan Januari 2020 memutuskan memberikan predikat “C” kepada Pengadilan Negeri

Sumedang. Dengan turun nya predikat hasil akreditasi, Pengadilan Negeri Sumedang

terus berbenah dan memperbaiki kekurangan dalam surveillance sebelumnya

sehingga pada bulan Agustus 2020, setelah dilakukan surveillance kembali oleh Tim

dari Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan Negeri Sumedang mendapat nilai 741

atau predikat “A”.

Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Sumedang

memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Negeri Sumedang yang Agung” dan

mengemban misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sumedang

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sumedang

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sumedang

Pengadilan Negeri Negara didalam menjalankan tupoksinya juga memiliki motto “

TAHU” yakni : “Tangguh, Akuntabel, Humanis, Unggul”

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Surat Keputusan KMA No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan

Peradilan, Keputusan Direktur Jenderal Badilum Nomor 77 /DJU/SK/HM02.3/2/2018

tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan

Tinggi dan Pengadilan Negeri, Surat Edaran Dirjen Badilum No 5 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Pelayanan Terpadu satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan

Negeri. Dasar hukum tersebut yang melatar belakangi Lahirnya Pelayanan Terpadu

Satu Pintu pada Pengadilan Negeri Sumedang. Dengan lahirnya PTSP setiap kegiatan

proses permohonan layanan pada pengadilan dapat di proses lebih efisien. Petugas

PTSP pada Pengadilan Negeri Sumedang merupakan Pegawai Pengadilan Negeri

Sumedang yang piawai di bidangnya. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Pengadilan

Negeri Sumedang terdiri dari 4 bagian utama, yaitu Kepaniteraan Hukum,

Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Subbagian Umum. Untuk menunjang

PTSP Pengadilan Negeri Sumedang menyediakan Sarana dan Prasana baik dari

pengadaan DIPA atau Transfer masuk dari Mahkamah Agung. Diantaranya 4 Unit

P.C., Scaner, Kios K Touchsreen, Printer.


Para Petugas PTSP Pengadilan Negeri Sumedang

Salah satu bentuk Pelayanan PTSP pada Pencari Keadilan


Ruang PTSP pada Pengadilan Negeri Sumedang C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Di dalam proses pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan

sebagai respon atas hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sumedang juga telah

melakukan upaya – upaya perbaikan di segala unit. Pengadilan Negeri Sumedang terus

giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang nantinya akan berdampak pada

peningkatan efisiensi, efektifitas, serta produktifitas SDM Aparatur yang transparan dan

akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai dengan kaidah manajemen

modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar

pelayanan prima.

Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh

diperlukan langkah pembaruan atau inovasi – inovasi pelayanan publik kepada masyarakat

pencari keadilan dengan metode yang taktis dan sistematis. Dan Inovaasi yang telah di

lakukan Pengadilan Negeri Sumedang di antaranya :

1. Aplikasi Antrian

Aplikasi yang terdapat dalam mesin antrian memudahkan manajemen antrian pada

layanan masyarakat agar mempermudah para pencari keadilan atau tamu merasa

nyaman dan mudah dalam memperoleh haknya untuk dilayani, serta memberikan

kemudahan pada petugas pelayanan dalam melayani pelanggan sehingga tercapainya

service excellent dan mempermudah pengelolaan sehingga ada efisiensi dan

efektifitas waktu sehingga tercipta kelancaran dalam pelayanan. Sehingga seorang

petugas pelayanan akan lebih bisa fokus pada pekerjaannya tanpa ada gangguan

selain seseorang yang ada di depannya saja, tanpa ada interupsi dari para pencari

keadilan lain yang belum terlayani.


Kios dan Aplikasi Antrian Pada Pengadilan Negeri Sumedang

2. Video grafis pengenalan e-court pada masyarakat secara daring/online.

Untuk Vidoe grafis dapat di akses pada link

https://www.youtube.com/watch?v=TP32pgEmSsM

3. Brosur tata cara pendafataran e-court

Selain Video grafis, inovasi yang ada pada Pengadilan Negeri Sumedang adanya

Brosur tata cara pendaftaran perkara secara e-court sehingga memudahkan para

pencari keadilan dalam memahami pendaftaran e-court bagi yang tidak memiliki

ponsel pintar.

https://www.youtube.com/watch?v=TP32pgEmSsM


Salah satu contoh brosur tata cara pendaftaran e-court.

4. Video Podcast tentang e-court

Inovasi Pengadilan Negeri Sumedang untuk para pencari keadilan dalam hal

pemberian informasi dari pihak yang berkompeten dengan metode Tanya jawab

dalam bentuk video dan bisa di akses secara daring sehingga para pencari keadilan

lebih memahami tentang aplikasi e-court. Video podcast ini dapa di akses di laman :

https://www.youtube.com/watch?v=Q-eTgbWT_KA

5. Komputer Pojok e-court

Komputer Pojok e-court merupakan komputer khusus yang di sediakan Pengadilan

Negeri Sumedang bagi para pencari Keadilan yang ingin melakukan pendaftaran

perkara secara elektronik di Kantor Pengadilan Negeri Sumedang. Sehingga

dengan adanya komputer pojok e-court pendaftaran perkara secara elektronik akan

lebih efisien dan cepat. Komputer pojok e-court di lengkapi dengan scanner dan

printer untuk memudahkan para pencari keadilan

https://www.youtube.com/watch?v=Q-eTgbWT_KA


Komputer pojok e-court yang di gunakan pada Pengadilan Negeri Sumedang

6. Aplikasi Pengingat Gratifikasi

Aplikasi ini di buat berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Mahakamah Agung

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 dimana aplikasi ini di putar secara

otomatis dua jam sekali untuk mengingatkan pengunjung pengadilan untuk tidak

melakukan gratifikasi kepada aparatur pengadilan.


7. Ruang Sidang Online

Ruang sidang yang khusus di gunakan untuk bersidang secara daring sebagai

bentuk mendukung gerakan pemerintah dalam melawan covid-19. Sidang yang di

laksanakan secara daring untuk perkara pidana.


BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Dalam hal Pengawasan, Pengadilan Negeri Sumedang berpedoman pada

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Di Pengadilan

Negeri Sumedang pelaksanaan pengawasan melekat telah dilakukan oleh Hakim

Koordinator Pengawas Bidang, Panitera dan Sekretaris. Untuk Hakim-Hakim pelaksanaan

pengawasan melekat ada pada Hakim Koordinator Pengawas Bidang, untuk pejabat

Kepaniteraan, dilakukan pengawasan oleh Panitera. Sedangkan pejabat struktural

dilakukan oleh Sekretaris. Untuk staf dilakukan oleh masing-masing pejabat kepaniteraan

maupun pejabat strukturalnya. Sedangkan untuk Pengawas bidang telah ditunjuk Hakim

Pengawas Bidang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang.

Hakim Pengawas Bidang ini telah melaksanakan tugasnya dengan membuat

laporan pengawasan setiap 1 (satu) bulan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan

melalui Hakim Koordinator Pengawas Bidang. Untuk Pengawasan Keuangan sesuai

dengan pedoman pengawasan telah dilakukan pemeriksaan atas pengelolaan APBN dan

pemeriksaan atas laporan realisasi APBN dan Neraca. Dalam melaksanakan pengawasan

ini Ketua Pengadilan Negeri Sumedang menunjuk hakim untuk melakukan pengawasan di

setiap bidang kerja, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Negeri Sumedang Nomor: W11.U13/140/KP.00.3/11/2020 tanggal 11 November 2020

tentang Penunjukkan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Negeri Sumedang.

Hakim yang ditunjuk dan bidang yang diawasi adalah sebagai berikut:

No Nama Jabatan Hakim Pengawas Bidang

1 Arri Djami, S.H., M.H.

Hakim Pratama

Utama

Koordinator Pengawas

Bidang dan Hakim Pengawas

Bagian Umum dan Keuangan

2 Happy Tri Sulistiyono,

S.H.,M.H

Hakim Pratama

Utama

Hakim Pengawas

Kepaniteraan Perdata

3 Josca Jane Ririhena, S.H.,

M.H.

Hakim Pratama

Utama

Hakim Pengawas

Kepaniteraan Pidana

4 Leo Mampe Hasugian, S.H Hakim Pratama

Utama

Hakim Pengawas Bagian

Perencanaan, Pelaporan dan

TI.

5 Rio Nazar, S.H., M.H. Hakim Pratama

Utama

Hakim Pengawas

Kepaniteraan Hukum


6 Noema Dia Anggraini, S.H. Hakim Pratama

Madya

Hakim Pengawas Bagian

Kepegawaian dan Ortala

B. EVALUASI

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Sumedang telah berjalan

dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan

dan pejabat yang bertanggung jawab. Untuk Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang

pun telah berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya

untuk memberikan pengawasan dan arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada

Koordinator Pengawas Bidang dan di serahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri

Sumedang setiap 1 bulan sekali dan selanjutnya sudah ditindaklanjuti untuk dilakukan

perbaikan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Kelasi I B Tahun 2020 40

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang Tahun 2020 ini

memuat uraian lengkap mengenai Pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri

secara umum, Kebijakan Strategis Pengadilan Negeri, Alokasi Anggaran dan Realisasi

Tahun 2020 serta Realisasi Program Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa kinerja Pengadilan Negeri Sumedang masih perlu

ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. Kami juga

menyadari bahwa pembangunan sektor tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat,

untuk itu kami mengajak partisipasi aktif dari seluruh masyarakat maupun pencari keadilan

dan siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap kemajuan Pengadilan Negeri

Sumedang secara bersama-sama membangun secara terencana dan komprehensif.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Sumedang tahun 2020

ini kami susun, semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya dalam Pembangunan di

bidang hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di

Indonesia.

B. REKOMENDASI

Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap Sumber Daya

Manusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan yang

berkualitas secara berkelanjutan kepada personil Teknis dan Non Teknis guna

menghasilkan tenaga yang terampil dan profesional dalam bidangnya.

Perlunya penambahan pegawai di sekretariatan dan kepaniteraan karena pegawai

yang ada saat ini masih belum memadai.

kantor pengadilan negeri sumedang kelas i b · 2021. 1. 25. · laporan pelaksanaan kegiatan...

Documents