lampiran i struktur organisasi pengadilan negeri /phi ...€¦struktur organisasi pengadilan...

LAMPIRAN I

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG

WAKIL KETUA

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH

KETUA

BUDI SANTOSO, SH.MH

HAKIM PANITERA PENGGANTI

1 BENYAMIN S, SH 12 KUSTIARJO

2 SITTI HARYATI,SH 13 AGUS TUNAS SETIAWAN, SH

3 YUNITA SOFRIYANI, SH 14 AGUS MAULANA,SH

4 ENDI UDIAWATI, SH 15 UNDARA

5 YANI IRAWATI,SH 16 NANA SUPRIAYATNA WALUYA

6 UBAEDAH 17 ANITA RAHMAWATI,SH

7 H.TB . ABU MA’ALI 18 NURFU'AD, SH

8 ENAR SUNARYA 19 GINAGAN, SH

9 OKTAVIANDRI 20 BETI NURBAETI,SH

10 H. BASUKI 21 YOSHUAAUGUSTINUS,SH

11 ELVI HERA, SE 22

KELOMPOK FUNGSIONAL KEPANITERAAN

1. IRDALINDA, SH. MH. 2. LIAN HENRY SIBARANI, SH. MH.

3. JASDEN PURBA,SH

4. ANDREAS SUHARTO, SH. 5. LUTFI, SH.

6. PARNAEHAN SILITONGA, SH.

7. HJ. RISTATI, SH. 8. ARDI, SH.

9. DALYUSRA, SH. MH 10. M. SAINAL , SH.Mhum

11. LOUISE BETTI SILITONGA,SH.Mhum

12.

13.

PANITERA / SEKRETARIS

HJ. R. IIN MUTMAINAH, SH.MH

WAKIL PANITERA WAKIL SEKRETARIS

SUPARNO, SH.MH Drs. DADI SURYADI

KASUB BAG UMUM

GEMPA ANDEYSETIO, ST

KASUB BAG

KEPEGAWAIAN

SUSILAH

KASUB BAG

KEUANGAN

RATU MASTU

PANMUD PIDANA

BASRIDA MURNI, SH

PANMUD PERDATA

IYUS YUSUF, SH.MH

PANMUD HUKUM

MEDIA IRIAWAN, SH

PANMUD TIPIKOR

ANTON P, SH

PANMUD PHI

AGUS TUNAS S, SH

Staff

1. ABDURAHMAN

2. RATRI KD ANGUN

ANGUN,SH

3. FITRI ICHTIANTO, SH

4. WIJIANTO,SH

5. HAMDANI

Staff

1. DIAN ANGGRAENI,SH

2. MARIA SAKURA, SH

3. YANTO.

Staff

1. CUCU MULYANA

2. NONI MAULIYANA

3. SERLI BERLIANA SIANIPAR

Staff

1. ELINE FEBRIANA,SH

2. PIPIN PEROSANTI, SH

Staff

1. M. NUR MUHAROM,SH

2. KATMIATI,SH

3. LIA MARLIA,SH

Staff

1. NOVIE RUSDIANI,SH

2. ARVIANTO WICAKSANA, S.Kom

3. RASWIN

4. AS’AD

5. SUDARJA

6. SUPRIYADI

7. HAMBALI

8. MOHAMAD SANUSI

9. ADI ILHAM ATMANEGARA

10.EKA SAPTA PRATAMA

11.HADI GUSTIAWAN

12.AHMAD FAUZI

Staff

1. NINA MAYLINA, ST

2 . FATULLOH, S.Kom

Staff

1. DEWI WULYAN,SE

2. KOMARUDIN, SE.Msi

3. ANINDA KHOFIFA

LAMPIRAN II

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI KELAS

IA SERANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS I A SERANG

No KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

1 Peningkatan Penyelesaian

Upaya Mediasi

Prosentasi Mediasi Yang diselesaikan

Perbandingan antara Mediasi yang disepakati

dengan jumlah mediasi yang diterima dan

menjadi perkara

Panitera/sekretaris

Laporan Bulan

dan

Laporan Tahunan

2 Peningkatan Penyelesaian

Perkara

a. Prosentasi perkara yang

diselesaikan

b. Prosentase sisa perkara yang

diselesaikan

Perbandingan Antara perkara yang

diminutasi dan disampaikan kepada para

pihak pencari keadilan dengan jumlah

perkara yang diregister

Perbandingan antara sisa perkara yang

diminutasi dan disampaikan kepada para

pihak pencari keadilan dengan jumlah sisa

perkara

( Kriteria sisa perkara dan perkara yang

selesai mengacu pada pola Bindalmin

tentang jangka waktu penanganan perkara

pada Pengadilan tingkat Pertama)

Panitera/sekretaris

Panitera/sekretaris

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan,

Laporan Bulanan

Dan

Laporan Tahunan

3

Peningkatan Tertib

Administrasi Perkara

a. Prosentasi berkas yang diajukan

Banding,, Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap

Perbandingan Antara berkas yang diajukan

Banding , Kasasi, dan PK yang lengkap

(terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan

jumlah berkas yang dikembalikan oleh

Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah

Panitera/sekretaris

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

No KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA UTAMA PENJELASAN PENANGGUNG

JAWAB SUMBER DATA

b. Prosentase berkas yang diregister

dan siap disidangkan ke Majelis

c. Prosentase Penyampaian

pemberitahuan Pemberitahuan

Pemangilan Sidang Tepat Waktu.

d. Prosentase penyampaian

Pemberitahuan Relaas Putusan

Tepat Waktu, Tempat dan Para

Pihak .

e. Prosentase Penyitaan tepat waktu

dan tempat

Agung

Perbandingan antara berkas perkara yang

diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan

berkas perkara yang disidangkan

Sudah Jelas

Sudah Jelas

Sudah Jelas

Panitera/sekretaris

Jurusita

Juru Sitra

Juru Sitra

Juru Sitra

Laporan Bulanan

dan

Laporan Tahunan

Laporan Bulanan.

Laporan Bulanan.

Laporan Bulanan.

LAMPIRAN :

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015.

Instansi : Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang

Visi : MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG YANG AGUNG

Misi : 1.Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.

2.Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten .

3.Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat

4.Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

5. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien

6. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Badan Peradilan Umum tingkat Pertama .

8. Meningkatkan kualitas pimpinan Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten .

9. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten .

Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas 1A Serang dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

SASARAN /INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.Meningkatnya penyelesaian perkara.

a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor 3. PHI

b. Persentase Perkara yang diselesaikan

100% 24%

38,2% -

100% 12%

25,4% 100%

100% 29%

37,3% 93,5%

100% 20%

- 54,16%

100 %

- 100%

-

2.Peningkatan aksepbilitas

putusan Hakim. 3.Peningkatan efektifitas

pengelolaan penyelesaian perkara.

1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor

c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4.Tipikor

d. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan 1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor

a. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum:

1. Pidana 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali

2. Perdata 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali

3. Peninjauan Kembali 1. Banding

2. Kasasi PHI 3. Peninjauan Kembali PHI

4. Tipikor 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali

a. Persentase berkas yang diajukan Banding yang yang disampaikan secara lengkap. 1. Perdata

2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor b. Persentase berkas yang diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis. 1. Perdata

65% 96%

81,8% -

76% 98% 98,2

-

24% 2%

1,8% -

96% 96% 99%

71% 80% 97%

-

52,7% 92,7%

- - -

100% 100% 100%

-

100%

66% 88%

97,1% 100%

72% 99% 98,5

100%

28% 1%

1,5% 0%

96% 97% 99%

82% 94% 100%

-

49,3% 92,5%

27,2% 63,6%

-

100% 100% 100% 100%

100%

49% 71% 78%

93,5%

71% 99%

93,2% 100%

29% 1% 6,8% 6,3%

97,% 98% 99%

68% 93% 100%

-

57,6% 96,65%

67,7% 71%

-

100% 100% 100% 45%

100%

44% 70%

- 54,16%

-

99% - - -

1% -

4,17%

98% 99% 99%

99% 99% 100%

- -

19%

58,33% 37,5%

-

100% 100% 100% 100%

100%

2 % - -

57.9 %

96 % 92 %

- 57,9 %

55 % - - -

97.5% 99 % 100 %

95 % 100 % 100 %

- - -

25 % 31,8 % 4,5 %

-

99% 100 % 31,8 %

92 %

4.Peningkatan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5.Meningkatnya kepatuhan

terhadap putusan pengadilan.

6.Meningkatnya kualitas

pengawasan.

2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

1. Perdata 2. Pidana 3. PHI 4. Tipikor a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan 1 Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor b.Persentase perkara yang dapat diselesaikan

dengan cara Zetting plaat. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor c.Persentase (Amar) putusan perkara (yang

menarik perhatian masyarakat) yang dapat diaksessecara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor d.Persentase jumlah perkara yang sudah

diputusdan dipublikasikan. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor a..Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindak lanjuti

1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor a.Persentase pengaduan masyarakat yang

ditindaklanjuti. 1. Pidana

100% 100%

-

100 100

- -

100 100

- -

100% 100%

- -

100% 100% 100% 100%

- -

60% -

100% 100%

- -

100%

100% 100% 100%

100 100

- 100

-

100% -

100%

100% 100%

- 95%

100% 100% 100% 100%

100% -

44,4% -

100% 100%

- -

100%

100% 100% 100%

100 100

- 100

-

100

100

100% 100%

- 97%

100% 100% 100% 100%

100% -

33,3% -

100% 100%

- -

100%

100% 100% 100%

100 100

- 100

-

100 -

100%

100% 100%

- 98%

100% 100% 100% 100%

100% - - -

100% 100%

- -

100%

- 100 % 100 %

100 %

- 100 %

- - - - - - - - - - - - -

100 % -

100 % 100 %

- - - -

7.Peningkatan kualitas

SDM 8.Peningkatan penyediaan

sarana dan prasarana

2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor b.Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal

yang ditindaklanjuti. 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor a.Persentase pegawai yang lulus diklat teknis

Yudisial b.Persentase pegawai yang lulus diklat non

Yudisial c.Persentase pejabat/pegawai yang lulus

mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.

a.Presentase pengadaan sarana dan prasarana. Anggaran Fisik

100% - - -

100% - -

100%

100%

100%

96,93 % 100 %

100% - - -

100% -

100%

100%

100%

100%

97,58 % 100 %

100% - - -

100% -

100%

100%

100%

100%

99,48 % 100 %

100% - - -

100% -

100%

100%

100%

100%

99,69 % 100 %

100 % 100 %

- -

100 % - -

100 % 100 %

100 % 100 %

100 % 100 %

LAMPIRAN III

RENCANA KERJA TAHUN 2015


A. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015

Pada Tahun 2015, Pengadilan Negeri/PHI/TipikorKelas IA Serang telah

memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015


NO Sasaran Stategis Indikator Kinerja Target

1 Terlaksananya optimalisasi penyelesaian Hukum melalui upaya mediasi .

Prosentase mediasi yang diselesaikan 1. Perdata 2. PHI

100% 100%

2 Penyelesaian Perkara . a. Prosentase perkara yang diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor

b.Prosentase sisa perkara yang diselesaikan

1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4. Tipikor c. Prosentase Perkara yang naik banding 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4.Tipikor d.Prosentase perkara yang tidak naik

banding 1. Pidana 2. Perdata 3. PHI 4.Tipikor e.Prosentase Perkara PHI PK dan Naik

Banding 1. PK 2. Banding

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 Tertib Administrasi. a Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaiakan secara lengkap

b.Presentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

100% 100%

4 Sumber Daya Manusia yang berkualitas .

a.Presentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat

b.Presentase temuan yang ditindaklanjuti

100% 100%

5

Pengawasan yang berkualitas

a.Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti

b.Presentase temuan yang ditindaklanjuti

100 % 100%

6. 7.

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan Penyediaan sarana dan prasarana

a.Presentase proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan

a.Persentase pengadaan sarana dan prasarana

100% 100%

LAMPIRAN IV

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA PENGADILAN TINGKAT

PERTAMA


PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA

SERANG

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA

PENGADILAN TINGKAT PERTAMA


PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015

Dalam rangka mewujudkanmanajemen pemerintah yang efektif, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil,

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ.R. IIN MUTMAINAH,SH.MH

Jabatan : Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : BUDI SANTOSO, SH. MH

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IASerang

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Serang, 23 Februari 2015

Ketua Panitera/Sekretaris

Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor

Kelas IA Serang Kelas IA Serang

BUDI SANTOSO ,SH. Mhum HJ. R. IIN MUTMAINAH, SH, MH

NIP. 19620225 198803 1 002 NIP. 195906081985022001

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN PANITERE / SEKRETRIS


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA (LAKIP) PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS

IA SERANG

JALAN K.H. ABDUL HADI NO. 29 SERANG – BANTEN 42117

Telp. (0254) 200644 – 200940 Fax : (0254) 200644

e-mail : [email protected] web : www.pn-serang.go.id

KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG TAHUN 2015

NOMOR : W29.U1/441/SEK/SK/II/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

(LAKIP)

PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR KLASIA SERANG

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

No.15 Tahun 2009 tentang Penyempaian Laporan

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014 dan Dokumen

Penetapan Kinerja Tahun 2015;

b.

c.

Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor

Kelas IA Serang Tahun 2014 perlu dibentuk Tim terpadu :

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam

Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri /PHI/

Tipikor Kelas IA Serang ini dipandang cakap dan mampu

untuk melaksanakan tugas dalam tim kerja tersebut

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan

atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung

2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman.

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang

perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun

1986 tentang Peradilan Umum.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

mailto:[email protected]

http://www.pn-serang.go.id/

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang


6. Peraturan Presiden Nomor : 7 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2004-2009.


Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.

8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005

tentang Sekretariat Mahkamah Agung.


Kepaniteraan Mahkamah Agung.

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010

tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 Tahun 2010

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) Pengadilan

Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Nomor : 11 Tahun 2012 tentang

penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja

tahun 2013 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN

NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS

KINERJA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pertama : Menunjuk Tim Kerja untuk Pelaksanaan Penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja ( LAKIP) Pengadilan Negeri

/PHI/Tipikor Kelas IA Serang ;

Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan

Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA

Serang.

Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dari keputusan ini

dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kelas IA Serang

Tahun Anggaran 2015

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

SALINAN

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial

2. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI

3. Ketua Pengadilan Tinggi Banten

4.Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya

Serang , 23 Februari 2015 PANITERA/SEKRETARIS

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR KELAS IA SERANG

HJ. R. IIN MUTMAINAH,SH. MH

NIP.195906081985022001

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PANITERA / SEKRETARIS


NOMOR: W29.U1/441/SEK/SK/I/2015

Pembina : Ketua Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang

Penanggung Jawab : Panitera / Sekretaris

Koordinator : 1. Wakil Panitera

2. Wakil Sekretaris

Anggota : 1. Panitera Muda Pidana.

2. Panitera Muda perdata

3. panitera Muda Hukum

4. Panitera Muda Tipikor

5. Panitera Muda PHI

6. Kepala Sub Bagian Kepegawaian

7. Kepala Sub Bagian Keuangan.

8. Kepala Sub Bagian Umum

Operator : 1. Arvianto candra wicaksana, SH

2. Fathulloh , S.Kom..

Ditetapkan di: Serang Pada Tanggal: 23 Februari 2015

PANITERA/SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI /PHI/TIPIKOR

KElAS I A SERANG

HJ. R. IIN MUTMAINAH,SH. MH NIP.195906081985022001

LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KETUA


TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN

NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS IA SERANG

JALAN K.H. ABDUL HADI NO. 29 SERANG – BANTEN 42117

Telp. (0254) 200644 – 200940 Fax : (0254) 200644 e-mail : [email protected] web : www.pn-serang.go.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PHI / TIPIKOR

KELAS 1A SERANG

NOMOR : W29.UI/440 / IKU/SK/I/2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS 1A SERANG

KETUA PENGADILAN NEGERI /PHI/ TIPIKOR KELAS 1A SERANG

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah

dipandang perlu untuk memobilitas keputusan Pengadilan

Negeri /PHI/Tipikor Kelas 1A Serang dan Penetapan Indikator

Kinerja Utama Pengadilan Negeri / PHI/ Tipikor Kelas 1A

Serang;

2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan

Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 - 2015, dan dimulainya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015

-2019 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau

mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama

(IKU).

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang

Mahkamah Agung.

2. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi.

3. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman.

4. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan

mailto:[email protected]

http://www.pn-serang.go.id/

kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum.

5. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Negeri.

6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2004-2009.


Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.


Sekretariat Mahkamah Agung.


Kepaniteraan Mahkamah Agung.

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas

1A Serang Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PHI /

TIPIKOR KELAS 1A SERANG TENTANG PENETAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI

/PHI/ TIPIKOR KELAS 1A SERANG 2015.

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran

peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh

Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana

kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran,

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja

sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung

Republik Indonesia 2014.

Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap

pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Negeri /PHI/

Tipikor Kelas 1A Serang

Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan

keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas

untuk :

a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam

rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam

laporan akuntabilitas kinerja.

b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan

melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas

1A Serang

Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 23 Februari 2015

Ketua Pengadilan Negeri /PHI/

Tipikor Kelas 1A Serang

BUDI SANTOSO, SH. MH

NIP. 195906081985022001

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIAKAN KEPADA :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten

2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Kelas IA Serang

3. Humas Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang

Lampiran-Lampiran Dalan LAKIP

1. Struktur Organisasi

2. Indikator Kinerja Utama

3. Matriks Renstra 2015

4. RKT 2015

5. SK Tim Penyusun LAKIP

6. Lampiran-lampiran lainnya.

lampiran i struktur organisasi pengadilan negeri /phi ...€¦struktur organisasi pengadilan...

Documents