laporan tahunan pengadilan negeri stabat kelas i b download/laporan tahunan... · 2019-11-27 · i...

LAPORAN TAHUNANPENGADILAN NEGERI STABAT

KELAS I B

Copyright @ Pengadilan Negeri Stabat

2017

i

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Stabat | Kata Pengantar 2017

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke Hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Esa, akhir Tahun Anggaran 2017 ini kami dapat menyusun laporan tahunan dimana

dalam pelaksanaanya mungkin masih ada kekurangan-kekurangan dan kekhilafan

sebagai manusia biasa. Dalam laporan tahunan ini telah kami lampirkan tentang

keadaan kantor, keuangan, inventaris, kepegawaian, keadaan perkara yang masuk dan

yang telah diputus dan kami laporkan juga tentang kekurangan dan hambatan yang

perlu adanya rekomendasi serta penambahan - penambahan sebagai wujud dari

pelaksanaan kerja yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Stabat dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu melalui laporan tahunan ini diharapkan dapat terlaksana tugas sehari-

hari secara jelas, optimal, tepat sasaran dan terukur.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras

dari Hakim-hakim, Panitera, Wakil Panitera dan Sekretaris dari tim yang terlibat dalam

penyempurnaan laporan tahunan ini.

Stabat, 04 Januari 2018Ketua Pengadilan Negeri Stabat,

R. Aji Suryo, S.H.M.H.,NIP. 19690407 199603 1 005

i


KATA PENGANTAR
















i


KATA PENGANTAR
















ii

Laporan Tahunan Pengaadilan Negeri Stabat | Daftar Isi 2017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………………… iDAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………………… iiBAB I. PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………… 1

A. Kebijakan Umum Peradilan ………………………………………………………………… 1B. Visi dan Misi ……………………………………………….……………………………………… 2C. Renstra (Rencana Strategi) ………………………………………………………………… 2

BAB II. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) DAN PELAYANAN PRIMA..... 8A. Struktur Organisasi ………………………………………………................................ 8

- Standar Operasional Prosedur (SOP) .................................................. 11- Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) .......................................................... 18

B. Pelayanan Publik yang Prima …………………………………………………............... 20- Akreditasi Penjaminan Mutu .............................................................. 20- Posbakum ........................................................................................ 24

BAB III. PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN ………………………………………………... 25A. Sumber Daya Manusia ………………………………………………………………………... 25

- Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial ................................................ 25- Sumber Daya Manusia Non-Teknis Yudisial ......................................... 28- Rekruitmen ................................................................................... 28- Promosi dan Mutasi ......................................................................... 29- Pensiun ............................................................................................ 29- Diklat ............................................................................................... 29

B. Penyelesaian Perkara ………………………………………………………………………… 31- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus ...................................................... 31- Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu ....................................... 31- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi

dan PK .....................................................................................32

- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi ............................. 33- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi .............................. 33

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana .......................................................... 33D. Pengelolaan Keuangan ........................................................................... 37E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP ............................................. 41F. Regulasi Tahun 2017 .............................................................................. 42

BAB IV. PENGAWASAN ……………………………………………………………………….......... 44A. Internal …………………………………………………………………………………………..... 44B. Evaluasi …………………………………………………………………………………………….. 46

BAB V. PENUTUP ………………………………………………........................................... 47A. Kesimpulan ............................................................................................ 47

iii

Laporan Tahunan Pengaadilan Negeri Stabat | Daftar Isi 2017

B. Saran .................................................................................................... 47

LAMPIRANLaporan Jenis Perkara Perdata Pengadilan Negeri StabatLaporan Jenis Perkara Pidana Pengadilan Negeri StabatLaporan Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Negeri StabatLaporan Tahunan Penyelesaian Pengaduan Pengadilan Negeri StabatLaporan Perkara Putus dan Rasio Perkara terhadap Majelis HakimData Jumlah Perkara dalam Tahun 2017 Pengadilan Negeri Stabat

1

Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Stabat | BAB I PENDAHULUAN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Bahwa tugas pokok Pengadilan adalah untuk menerima, memeriksa dan

menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Atau dengan perkataan lain

tugas pokok Pengadilan adalah mengadili dengan berpedoman kepada mengadili

menurut hukum dan keadilan.

Dalam rangka mengemban tugas pokok ini, diiringi dengan banyaknya

sorotan para Pencari Keadilan, Mahkamah Agung dan Jajarannya dari tahun ke

tahun seiring dengan sistem satu atap telah membenahi diri guna memenuhi

standar pelayanan publik di bidang peradilan.

Perlu dipahami bahwa berhasil tidaknya peradilan tidak hanya ditentukan

oleh intern peradilan saja, akan tetapi dalam menjalankan fungsinya sangat

berkaitan dengan kinerja badan penegak hukum lainnya, seperti kepolisian,

kejaksaan, pengacara dan lain-lain. Oleh karena itu keluhan para pencari keadilan

seyogyanya tidak ditumpukan pada badan pengadilan itu sendiri.

Di samping hal tersebut kinerja peradilan berupa putusan-putusan

pengadilan hendaknya dipahami tidaklah memuaskan semua pihak, selalu ada

yang kecewa karena kalah dalam perkara perdata misalnya, keluhan lain putusan-

putusan pemidanaan yang tidak adil dan lain-lain. Berbeda dengan unit-unit

pelayanan publik lainnya dapat dikerjakan oleh unit itu sendiri dan bisa

memuaskan masyarakat tanpa ada pihak lain yang merasa kecewa. Menyikapi

posisi dan tugas demikian itu, peradilan telah bertekad untuk menjalankan

fungsinya secara maksimal, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada para

pencari keadilan dengan berpedoman kepada “Mengadili menurut hukum dan

keadilan”. Hal itu tercapai tidak terlepas pula dari dukungan semua pihak, adanya

topangan sarana dan prasarana serta kesejahteraan yang mencakup standar

kebutuhan hidup para aparatur pengadilan, paling tidak sama atau mendekati

dengan kesejahteraan para pejabat negara lainnya.

2


B. Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa

depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi

Pengadilan Negeri Stabat. Adapun visi dari Pengadilan Negeri Stabat adalah:

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Stabat menetapkan

Misi, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan untuk mencapai Visi. Misi

Pengadilan Negeri Stabat adalah :

C. RENSTRA (Rencana Strategi)

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan

strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global,

dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis,

instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi,

peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas

kinerjanya.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk

menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa

hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf

juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Stabat yang Agung.”

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Stabat Kelas I B2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada

pencari keadilan3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri

Stabat Kelas I B4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan

Negeri Stabat Kelas I B

3


organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah

merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik

internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya

tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas

pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami

sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai

tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada

pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Stabat adalah terus tersusun dan

terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra)

dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga

segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan

terukur, suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan

kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat

pencari keadilan.

Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses

mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk

mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung

pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan.

Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa

tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit

organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut :

a. Tahap Persiapan Rencana

1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan

merumuskan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan

menetapkan kebijaksanaan.

2. Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu

mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan

anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan

sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan,

menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran.

4


Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan

melalui 4 strategi yaitu:

1. Mewujudkan Pengadilan yang mandiri dan indenpenden, bebas dari

campurtangan pihak lain dan transparan.

2. Mewujudkan peradilan yang efektif, efesien, bermartabat, berwibawa dan

dihormati.

3. Mewujudkan kualitas pelayanan hukum secara prima kepada masyarakat

pencari keadilan.

4. Mewujudkan Profesional kinerja aparat Pengadilan Negeri Stabat.

Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif

awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan

utama meliputi :

1. Memelihara kepercayaan masyarakat Kabupaten Langkat terhadap

sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi

Peradilan .

a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia

pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam

penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan

nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi

efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana

kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali

pulih.

b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur

peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau

operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi

pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran

dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan

integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika

diperlukan.

c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan

berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga

perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara

maksimal.

5


2. Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai

dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia.

Pengadilan Negeri Stabat berusaha untuk memperioritaskan

pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu

Pengadilan Negeri Stabat akan memobilisasi dan menggunakan secara efisien

semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna

mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan.

Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang

dirumuskan melalui rencana Strategis Pengadilan Negeri Stabat ke depan

dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu:

1. Ketenagaan mencakup:

a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi

b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir

yang ada.

d. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan

administrasi.

2. Sarana mencakup :

a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata.

b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan

prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.

c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana

kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Stabat.

3. Ketatalaksanaan mencakup :

a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku secara optimal.

b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Stabat yang telah disusun

dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang,

peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.

4. Hukum materil mencakup :

a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.

6


b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog

terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

b. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada

pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Stabat. Adapun Tujuan yang

hendak dicapai Pengadilan Negeri Stabat adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Stabat dapat memenuhi butir 1

dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan

dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak

dicapai Pengadilan Negeri Stabat adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

c. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan

Negeri Stabat memiliki kebijakan program yaitu :

a. Kebijakan

1. Mengusulkan penambahan pegawai dan meningkatkan kemampuan

serta mutu para pejabat/staf.

2. Mengikutkan para pelaksana/operator dan pejabat struktural serta

fungsional untuk mengikuti pelatihan dan penjenjangan.

3. Melakukan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Medan dan

Mahkamah Agung RI serta masyarakat agar kinerja pimpinan dan

staf peradilan berkualitas dan profesional.

7


4. Menciptakan sistem administrasi dan informasi terpadu serta

transparansi.

5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada.

6. Peningkatan kualitas dan mutu pelayanan (client service) terhadap

pencari keadilan.

7. Menetapkan standarisasi biaya perkara.

8. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang akurat dan

berkesinambungan untuk para pencari keadilan melalui media

informasi elektronik yang dapat diakses melalui website Pengadilan

Negeri Stabat, CTS versi 3.2.0 dan direktori putusan MARI.

b. Program

1. Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Mahkamah Agung.

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

8

Laptah Pengadilan Negeri Stabat | BAB II Struktur Organisasi &Pelayanan Prima 2017

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI) DAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA

A. Struktur Organisasi

Berikut Proses Diagram Alur (Alur Tupoksi) Proses Penangan Job Description

Pengadilan Negeri Stabat :

Gambar Proses Diagram Alur Penangan Job Description Pengadilan Negeri Stabat

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI

No. KMA/003/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992.

9


Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil

Ketua dimana kedua-duanya sebagai Pimpinan Pengadilan yang bertugas dan

bertanggungjawab atas terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan.

Ketua Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan

Pimpinan Unit Struktural dalam mewujudkan keserasian kerja diantara para pejabat,

menegakkan disiplin kerja dan juga selalu mendorong serta memberi kesempatan bagi

semua warga Pengadilan untuk selalu meningkatkan pengetahuan.

Disamping itu, para Pimpinan Pengadilan mengelola (managerial skill) yang meliputi

rencana kerja (programming), pelaksanaan (actuating), aturan pelaksanaan (organizing)

dan mengawasi pelaksanaannya (controlling). Badan Peradilan merupakan pelaksana

Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan

hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan

kewenangannya serta tugas-tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan Perundang-

Undangan. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang membawahi :

1. Wakil Panitera.

2. Panitera Muda Bidang Perdata.

3. Panitera Muda Bidang Pidana.

4. Panitera Muda Bidang Hukum.

5. Jurusita / Jurusita Pengganti.

Dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Stabat dipimpin oleh Sekretaris yang

membawahi :

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.

2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Adapun Struktur Organisasi yang diterapkan pada Pengadilan Negeri Stabat

sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

10

Laptah Pengadilan Negeri Stabat | BAB II Struktur Organisasi & Pelayanan Prima 2017

A S L I

11


Standar Operasional Prosedur (SOP)

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun

2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, untuk

mewujudkan pelayanan yang berkualitas diperlukan ketersediaan Standar

Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman / petunjuk bagi para aparatur dalam

melaksanakan tugas pelayanan dan bagi masyarakat pengguna layanan

(pelanggan) untuk mengetahui / memahami akan suatu prosedur pelayanan yang

dilakukan oleh aparatur.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang

dibakukan dan didokumentasikan dari aktivitas rutin dan berulang yang dilakukan

oleh suatu organisasi. Secara singkat, pengertian Standar Operasional Prosedur

adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan,

dimana dan oleh siapa. SOP dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam

proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang akan menghambat kinerja

organisasi secara keseluruhan.

Adapun matrik SOP Pengadilan Negeri Stabat adalah sebagai berikut :

No Unit Kerja Jumlah Terdiri Dari Keterangan

Pengadilan Negeri StabatKelas I B

I. Teknis1. Hakim 9 1. SOP Hakim Perkara Pidana Biasa

2. SOP Hakim Perkara PidanaSingkat

3. SOP Hakim Perkara PidanaCepat (Lalu Lintas)

4. SOP Hakim Perkara PidanaCepat (Tipiring)

5. SOP Hakim Perkara Pidana PraPeradilan

6. SOP Hakim Perkara Pidana Anak7. SOP Hakim Perkara Perdata

Gugatan8. SOP Hakim Perkara Perdata

Permohonan9. SOP Hakim Perkara Perdata

Gugatan Sederhana

Sudah direvisitanggal 01 Maret2017 namunbelum dievaluasi.

2. Panitera 5 1. SOP Panitera AdministrasiPenanganan Perkara

2. SOP Panitera ProsesPersidangan Perkara Perdata

3. SOP Panitera ProsesPersidangan Perkara Pidana

4. SOP Panitera Eksekusi Lelang5. SOP Panitera Eksekusi Riil


12


3. Panitera Muda Pidana 37 1. SOP Pendaftaran Berkas PerkaraPidana Biasa (Dewasa / Anak)

2. SOP Persidangan Perkara PidanaBiasa / Anak

3. SOP Penanganan Berkas PerkaraPidana Biasa / Anak

4. SOP Pendaftaran Berkas PidanaSingkat

5. SOP Persidangan Perkara PidanaSingkat

6. SOP Penanganan Berkas PerkaraPidana Singkat

7. SOP Pendaftaran Berkas PidanaCepat (Ringan/ Lalu Lintas)

8. SOP Persidangan Perkara PidanaCepat (Ringan)

9. SOP Persidangan Perkara Pidanacepat (Pelanggaran Lalu Lintas)

10. SOP Penanganan Berkas Pidana(Cepat, Ringan dan Lalu Lintas)

11. SOP Pendaftaran PermohonanBanding Perkara Pidana

12. SOP Pernyataan PermohonanBanding Perkara Pidana

13. SOP Penerimaan PermohonanBanding Perkara Pidana

14. SOP Penerimaan Memori Banding/ Kontra Memori Banding Pidana

15. SOP Pencabutan PermohonanBanding Pidana

16. SOP Pengiriman Berkas PidanaBanding

17. Sop Penerimaan PermohonanKasasi Perkara Pidana

18. SOP Pendaftaran PermohonanKasasi Perkara Pidana

19. SOP Penerimaan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi

20. SOP Pencabutan Perkara PidanaKasasi

21. SOP Pengiriman Berkas PerkaraPidana Kasasi

22. SOP Penerimaan PermohonanPeninjauan Kembali (PK) PerkaraPidana

23. SOP Pendaftaran PermohonanPeninjauan Kembali (PK) PerkaraPidana

24. SOP Pengiriman Berkas PerkaraPidana Peninjauan Kembali (PK)

25. SOP Penerimaan PermohonanGrasi Perkara Pidana

26. SOP Pengiriman PermohonanGrasi Perkara Pidana

27. SOP Penanganan PermohonanIzin / Persetujuan Penyitaan

28. SOP Penanganan PermohonanIzin / Persetujuan Penggeledahan

29. SOP Penerimaan PermohonanPerpanjangan Penahanan Pasal29 Ayat (2), (3) KUHP TahapSatu dan Dua


13


30. SOP Penerimaan PermohonanPerpanjangan Penahanan Pasal25 Ayat (2) KUHP

31. SOP Permohonan Diversi dariPenyidik/Penuntut Umum

32. SOP Diversi di Pengadilan Negeri– Diversi Berhasil

33. SOP Diversi di Pengadilan Negeri– Diversi Gagal

34. SOP Pendataan Anak Korban35. SOP Permohonan Penetapan

Diversi dari Penyidik / PenuntutUmum

36. SOP Pelaksanaan Pengawasandan PengamatanSOP Penerimaan Barang Bukti

4. Panitera Muda Perdata 35 1.SOP Penerimaan Perkara PerdataPermohonan

2.SOP Pendaftaran Perkara PerdataPermohonan

3.SOP Panggilan Sidang PerkaraPerdata Permohonan

4.SOP Penanganan RegisterPerkara Perdata Permohonan

5.SOP Penerimaan Berkas PerkaraPerdata Gugatan

6.SOP Pendaftaran Perkara PerdataGugatan

7.SOP Pemberitahuan PutusanPerkara Perdata Gugatan

8.SOP Pemberitahuan PutusanVerstek Perkara Perdata

9.SOP Penerimaan Berkas PerkaraPerdata Gugatan/PermohonanProdeo

10. SOP Penanganan RegisterPerkara Perdata Gugatan

11. SOP Penerimaan Perkara PerdataGugatan Banding

12. SOP Pendaftaran Perkara PerdataGugatan Banding

13. SOP Penerimaan MemoriBanding/ Kontra Memori Banding

14. SOP Pencabutan Perkara PerdataGugatan Banding

15. SOP Pengiriman Berkas PerkaraPerdata Gugatan Banding

16. SOP Penerimaan Perkara PerdataKasasi

17. SOP Pendaftaran PerkaraGugatan Kasasi

18. SOP Penerimaan Memori Kasasi /Kontra Memori Kasasi PerdataKasasi

19. SOP Pencabutan Perkara PerdataKasasi

20. SOP Pengiriman Berkas PerkaraPerdata Gugatan Kasasi

21. SOP Penerimaan Perkara PerdataPeninjauan Kembali

22. SOP Pendaftaran Perkara PerdataPeninjauan Kembali


14


23. SOP Pencabutan Perkara PerdataGugatan Peninjauan Kembali

24. SOP Pengiriman Berkas PerkaraPerdata Peninjauan Kembali

25. SOP Penyelesaian PerkaraPerdata Peninjauan Kembali AtasDasar Novum

26. SOP Penyelesaian PerkaraPerdata Peninjauan Kembali AtasDasar Kekhilafan Hakim

27. SOP Pemberitahuan PutusanPerkara Perdata Banding/kasasi/Peninjauan Kembali

28. SOP Penanganan RegisterPerkara Perdata Banding/kasasi/Peninjauan Kembali

29. SOP Penerimaan PermohonanEksekusi

30. SOP Pendaftaran PermohonanEksekusi

31. SOP Pelaksanaan Aanmaning danEksekusi Riil/Pengosongan

32. SOP Penerimaan Konsinyasi33. SOP Tata Cara Penyelesaian

Gugatan Sederhana oleh HakimTunggal

34. SOP Pengembalian Sisa PanjarBiaya Perkara

35. SOP Penanganan MinutasiPerkara Perdata

5. Panitera Muda Hukum 18 1.SOP Penyelesaian LaporanPosbakum

2.SOP Pengelolaan Surat MasukKepaniteraan Hukum

3.SOP Pengelolaan Surat KeluarKepaniteraan Hukum

4.SOP Pembuatan Laporan Bulanan5.SOP Pembuatan Laporan Catur –

wulan6.SOP Pembuatan Laporan

Semester7.SOP Pembuatan Laporan

Tahunan8.SOP Penanganan Meja

Pengaduan Klasifikasi SuratMasuk Pengaduan

9.SOP Penanganan MejaPengaduan Klasifikasi SuratKlarifikasi Pengaduan

10. SOP Penanganan MejaPengaduan Klasifikasi PembuatanSurat Keputusan PemeriksaanPengaduan

11. SOP Penanganan Meja Informasi12. SOP Penanganan Pengelolaan CD

Putusan13. SOP Penanganan Surat

Keterangan Penelitian14. SOP Pengesahan Badan Hukum15. SOP Penanganan Surat

Keterangan Tidak Dicabut HakPilih dan Tidak Sedang Menjalani


15


Pidana16. SOP Kepaniteraan Hukum –

Penataan Arsip Perkara17. SOP Kepaniteraan Hukum – Buku

Register18. SOP Penanganan Urutan

Persidangan

6. Panitera Pengganti 8 1.SOP Panitera PenggantiPersidangan Perkara Pidana Biasa

2.SOP Panitera PenggantiPersidangan Perkara Pidana Anak

3.SOP Panitera PenggantiPersidangan Perkara PerkaraPidana Cepat (Tindak PidanaRingan)

4.SOP Panitera PenggantiPersidangan Perkara PidanaCepat (Pelanggaran Lalu Lintas)

5.SOP Panitera PenggantiPersidangan Perkara Pidana PraPeradilan

6.SOP Panitera PenggantiPersidangan Perkara PerdataGugatan

7.SOP Panitera PenggantiPersidangan Perkara PerdataPermohonan

8.SOP Panitera PenggantiPersidangan Perkara PidanaSingkat


7. Juru Sita / JSP 9 1.SOP Jurusita Panggilan Sidang2.SOP Jurusita Pemberitahuan Isi

Penetapan Putusan3.SOP Jurusita Pemberitahuan

Tentang PernyataanBanding/Kasasi/PK

4.SOP Jurusita PemberitahuanTentang Penyerahan MemoriBanding/Kasasi/PK

5.SOP Jurusita PemberitahuanTentang Penyerahan KontraMemori Banding/Kasasi/PK

6.SOP Jurusita PemberitahuanTentang Pemberitahuan Inzage

7.SOP Jurusita Delegasi Panggilan /Pemberitahuan dari PengadilanNegeri Lain

8.SOP Jurusita PermohonanEksekusi Perkara Perdata

9.SOP Jurusita Delegasi Panggilan /Pemberitahuan ke PengadilanNegeri Lain


II. NON TEKNIS1. Sekretaris 7 1.SOP Persetujuan Bahan

Pelaksanaan2.SOP Persetujuan Bahan

Pelaksanaan UrusanKepegawaian

3.SOP Persetujuan BahanPelaksanaan Urusan Umum danKeuangan


16


4.SOP Persetujuan BahanPelaksanaan Penataan Organisasidan Tata Laksana

5.SOP Persetujuan BahanPelaksanaan PengelolaanTeknologi Informasi dan Statistik

6.SOP Persetujuan BahanPelaksanaan Urusan SuratMenyurat, Arsip, Perlengkapan,Rumah Tangga, Keamanan,Keprotokolan dan Perpustakaan

7.SOP Persetujuan BahanPelaksanaan PemantauanEvaluasi dan Dokumentasi sertaPelaporan

2. Kasubag Umum danKeuangan

26 1.SOP Pelaporan AplikasiPersediaan Per Semester/ PerTahun

2.SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK –BMN Per Semester /Per Tahun

3.SOP Pengelolaan Perpustakaan4.SOP Pengelolaan Surat Keluar5.SOP Pengelolaan Surat Masuk6.SOP Pengelolaan Aplikasi

Persediaan (Kegiatan Harian)7.SOP Pengelolaan Aplikasi SIMAK-

BMN (Kegiatan Harian)8.SOP Penyusunan Rencana Kerja

Tahunan Urusn Umum9.SOP Menyusun Uraian Tugas

Tenaga Satpam dan PetugasKebersihan Kantor

10. SOP Permintaan Barang – barangPersediaan

11. SOP Pelaporan Aplikasi SIMAK –BMN Per Semester / Per TahunTingkat Korwil

12. SOP Pembuatan Laporan AplikasiPP 39 Tahun 2006 Form B

13. SOP Pemeliharaan Peralatan danMesin

14. SOP Pengelolaan AdministrasiKeuangan (Pembuatan SpecimenTanda Tangan)

15. SOP Pengelolaan AdministrasiKeuangan (Pembuatan KartuIdentitas Pengantar SuratPerintah Membayar (SPM) /Pengambilan Surat PerintahPencairan Dana)

16. SOP Pembayaran Gaji Induk17. SOP Pembayaran Gaji Susulan18. SOP Pembayaran Kekuarangan

Gaji Pegawai19. SOP Laporan Keuangan (SAIBA)20. SOP Laporan Realisasi Anggaran21. SOP Pengajuan Uang Persediaan22. SOP Pengajuan Uang Makan23. SOP Pengajuan Uang Lembur24. SOP Pengajuan Belanja Modal25. SOP Pengajuan Remunerasi26. SOP Catatan Atas Laporan

Keuangan


17


3. Kasubbag Kepegawaian,Organisasi dan TataLaksana

19 1.SOP Pengelolaan Surat Dinas2.SOP Inventarisasi Pegawai

(Bezetting Pegawai)3.SOP Daftar Urut Senioritas (Dus)

Hakim4.SOP Daftar Urut Kepangkatan

(Duk) Pegawai Negeri Sipil5.SOP Rekapitulasi Daftar Hadir

Hakim dan Pegawai Negeri Sipil6.SOP Pembuatan Surat Keputusan

Pengadilan Negeri Stabat BidangKepegawaian

7.SOP Pengusulan KenaikanPangkat

8.SOP Kenaikan Gaji Berkala (KGB)9.SOP Mutasi Hakim dan Pegawai

Negeri Stabat10. SOP Usulan Promosi Jabatan11. SOP Usulan Pensiun Hakim dan

Pegawai Negeri12. SOP Usulan Tanda Penghargaan

Satya Lencana13. SOP Pembuatan Sasaran Kerja

Pegawai (SKP)14. SOP Penyesaian Surat Tugas15. SOP Penyesaian Permohonan

Surat Cuti Hakim dan PegawaiNegeri

16. SOP Penyesaian PembuatanPengantar Hukuman Disiplin BagiHakim dan PNS

17. SOP Penyesaian PembuatanKartu Pemohon PenambahanPenghasilan Pegawai (KP4)

18. SOP Penyesaian DokumenPelantikan/ Penyumpahan DanMenduduki Jabatan

19. SOP Pengusulan Taspen, Karpeg,Karis/ Karsu


4. Kasubag Perencanaan, TIdan Pelaporan

7 1.SOP Perencanaan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA)

2.SOP Penyusunan Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA)

3.SOP Laporan PerencanaanAnggaran

4.SOP Laporan PenangananHardware Pengolah Data Rusak

5.SOP Perencanaan TI, PelaporanPemeliharaan Website

6.SOP Pengisian dan PembaharuanKonten Website

7.SOP Pembuatan LkjIP


Tabel 2.1 Matrik SOP Pengadilan Negeri Stabat

18


Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan PNS berdasarkan sistem prestasi

kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka

penailaian prestasi kerja PNS dilaksanakan dengan berorientasi pada peningkatan

prestasi kerja dan pengembangan potensi PNS.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian

Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil ditentukan, bahwa yang berwenang membuat

penilaian prestasi kerja PNS adalah pejabat penilai, yaitu atasan langsung dari PNS

yang bersangkutan dengan ketentuan paling rendah pejabat eselon V atau pejabat

lain yang ditentukan. Tujuan penilaian prestasi kerja adalah untuk menjamin

objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan

sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.

Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses rangkaian manajemen

kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi keja yang berupa

Sasaran Kerja Pegawai (SKP), penetapan tolak ukur yang meliputi aspek kuantitas,

kualitas, waktu dan biaya dari setiap kegiatan tugas jabatan. Pelaksanaan penilaian

SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target

yang ditetapkan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah memberlakukan SKP sejak

terbitnya Surat dari Sekretariat Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2013 tentang

“Pencabutan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 036/SEK/PER/VI/2011

tentang Sasaran Kinerja Individu dan memberlakukan Peraturan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaa

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja

Pegawai Negeri Sipil.”

Setiap tahunnya, Mahkamah Agung RI memerintahkan seluruh badan

peradilan yang berada di bawahnya untuk menginput laporan penilaian prestasi

kerja PNS pada SIKEP dan menyesuaikannya dengan data SKP yang telah diisi oleh

PNS pada masing-masing satker.

19


Adapun SKP Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Negeri Stabat

Tahun 2017 bisa dilihat dalam tabel matrik di bawah ini :

NoSasaran Kerja Pegawai Jumlah

KegiatanTahun2017

KeteranganNama Jabatan

1. R. Aji Suryo, SH.MH Ketua 11

2. - Wakil Ketua - Jabatan masihkosong

3. Anita Silitonga, SH.,MH Hakim 94. Aurora Quintina, SH.,MH Hakim 11

5. Maria Mutiara S.D. Br Nadeak,SH., MH Hakim 11

6. Hasanuddin, SH.,Mhum Hakim 117. Rifa’i, SH Hakim 98. Dr. Firdaus Syafaat, SH.,MH Hakim 119. Safwanuddin Siregar, SH.,MH Hakim 1010. Dr. Edy Siong, SH.,Mhum Hakim 911. Sapri Tarigan, Sh.,MHum Hakim 11

12. Syawal Aswad Siregar,SH.,Mhum Panitera 11

13. T. Baharuddin, SH.,MH Wakil Panitera 11

14. Anggraini Dewi, SH.,MH Panitera MudaPerdata 12

15. Arpan, SH Panitera MudaHukum 11

16. Rehulina Brahmana, SH Panitera MudaPidana 10

17. Tati Puryanti, SH Panitera Pengganti 818. Khairunisyah, SH Panitera Pengganti 819. M. Amin, SH Panitera Pengganti 920. Bor Bor, SH Panitera Pengganti 821. Ana, SH Panitera Pengganti 822. Rusli Pinem Panitera Pengganti 823. Sri Leni Dame Panitera Pengganti 824. Ahmad Sofyan Panitera Pengganti 825. Ramsuddin Syah Panitera Pengganti 1126. Bisara Panjaitan, SmHk Panitera Pengganti 827. Ginda Hasan Harahap Panitera Pengganti 828. Subagio Panitera Pengganti 829. Artanta Sihombing, SH Panitera Pengganti 1230. Rina Cesilia Bangun, SH.,MH Panitera Pengganti 1031. Sapta Putra Sembiring, SH.,MH Panitera Pengganti 1132. Donald Torris Siahaan, SH.,MH Panitera Pengganti 12

33. Hezron Febrando Saragih,SH.,MH Panitera Pengganti 8

34. Abdul Rahman Rangkuti,SE.SH.MH Panitera Pengganti 9

35. A.E. Zulizar, SH.,MM Sekretaris 7

36. Khairil Anwar

KasubagKepegawaian,Organisasi danTata Laksana

10

37. Suhendra, SH Kasubag Umumdan Keuangan 12

38. T. Aldian Dahlan, SH

KasubagPerencanaan, TIdan Pelaporan 6

20


39. M. Edi Syahputra Jurusita 6 DiberhentikanSementara

40. Hartati Silitonga, ST Jurusita Pengganti 841. Erudin, SH Jurusita Pengganti 942. Rizki Adrian, SH Bendahara

Pengeluaran 10

43. Gina Angela, A.Md Staf Kepegawaian 944. Sutris Staf Hukum 445. Mhd. Nur Tanjung Bendahara

Penerima 16

46 Kartika Debora Panjaitan, SH Staf Pidana 747. Suhardino Staf Umum dan

Keuangan 8

B. Pelayanan Publik yang Prima

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pengadilan Negeri Stabat telah menerima sertifikat Akreditasi Penjaminan

Mutu pada tanggal 2 November 2016 oleh Dirjen Badan Peradilan Umum

Tabel 2.2 Matrik SKP Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Stabat Tahun2017

Gambar Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Stabat

20




Pengeluaran 10


Penerima 16


Keuangan 8







20




Pengeluaran 10


Penerima 16


Keuangan 8







21


Mahkamah Agung RI bersama dengan 28 (dua puluh delapan) Pengadilan Negeri

se-dilayah Indonesia lainnya.

a. Motto Pengadilan Negeri Stabat

Pengadilan Negeri Stabat mempunya motto :

b. Struktur Akreditasi TPM Pengadilan Negeri Stabat

“TOP”“Pengadilan Negeri Stabat Transparan, Objektif dan Professional”

Gambar Struktur Akreditasi TPM Pengadilan Negeri Stabat

22


c. Komitmen Bersama

d. Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu merupakan pandangan dan kebijakan manajemen

terhadap mutu yang sesuai dengan tujuan organisasi yaitu agar selalu dapat

memenuhi harapan dan memuaskan pelanggan, serta dapat memenuhi

semua peraturan yang berlaku. Kebijakan Mutu yang merupakan perwujudan

komitmen dari manajemen puncak dalam memenuhi persyaratan, baik

persyaratan pelanggan maupun persyaratan peraturan dan perundang-

undangan dan terus-menerus meningkatkan keefektifan sistem manajemen

KAMI PIMPINAN PENGADILAN NEGERI STABAT, SELURUH HAKIM DAN

SEGENAP JAJARAN PEGAWAI BERKOMITMEN MELAKSANAKAN PELAYANAN

BERSTANDAR STANDARD AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN

UMUM – INDONESIA COURT PERFORMANCE EXCELLENCE SECARA:

ADIL DAN TIDAK DISKRIMINATIF;

CERMAT;

SANTUN DAN RAMAH;

TEGAS, ANDAL, DAN TIDAK MEMBERIKAN PUTUSAN YANG BERLARUT-

LARUT;

PROFESIONAL;

TIDAK MEMPERSULIT;

PATUH PADA PERINTAH ATASAN YANG SAH DAN WAJAR;

MENJUNJUNG TINGGI NILAI-NILAI AKUNTABILITAS DAN INTEGRITAS

INSTITUSI PENYELENGGARA;

TIDAK MEMBOCORKAN INFORMASI ATAU DOKUMEN YANG WAJIB

DIRAHASIAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERADILAN DAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

TERBUKA DAN MENGAMBIL LANGKAH YANG TEPAT UNTUK MENGHINDARI

BENTURAN KEPENTINGAN;

TIDAK MENYALAHGUNAKAN SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS

PELAYANAN PUBLIK;

TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG SALAH ATAU MENYESATKAN

DALAM MENANGGAPI PERMINTAAN INFORMASI SERTA PROAKTIF DALAM

MEMENUHI KEPENTINGAN MASYARAKAT;

TIDAK MENYALAHGUNAKAN INFORMASI, JABATAN, DAN/ATAU

KEWENANGAN YANG DIMILIKI;

SESUAI DENGAN KEPANTASAN; DAN

TIDAK MENYIMPANG DARI PROSEDUR.

23


mutu, dikomunikasikan dan dimengerti oleh segenap hakim dan pegawai

Pengadilan Negeri Stabat.

Kebijakan Mutu yang ditentukan, dapat menjadi kerangka untuk

menetapkan dan meninjau Sasaran Mutu secara berkelanjutan. Kebijakan

Mutu perlu ditinjau agar terus-menerus sesuai dengan tujuan organisasi yang

dideskripsikan melalui Visiorganisasi.

Mengingat perkembangan teknologi dan sistem yang dinamis,

manajemen akan selalu meninjau sistem mutu dan operasinya, termasuk

Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutunya agar selalu dapat mengikuti

perkembangan tersebut.

Selaras dengan hal itu, organisasi menjalankan sistem yang

mengedepankan perbaikan berkelanjutan (continual improvement) terhadap

keefektifan sistem manajemen mutu pada semua aktivitasnya, melalui

pembinaan hubungan dengan pelanggan agar dapat diketahui lebih jauh

harapan pelanggan.

Pernyataan Kebijakan Mutu dipasang di tempat-tempat yang strategis

di kawasan Pengadilan Negeri Stabat dan diadakan penyuluhan kepada

seluruh hakim dan pegawai agar Visi, Misi, Motto, Perilaku Pelayanan,

Kebijakan Mutu organisasi ini dipahami, diterapkan dan dipelihara seluruh

hakim dan pegawai dari semua tingkatan.

24


2. Posbakum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu

masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal

membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak-hak pencari keadilan di luar

persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan

kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi

masyarakat miskin berupa pendampingan secara materil di dalam persidangan.

Pengadilan Negeri Stabat merupakan satker yang mendapat alokasi

anggaran posbakum. Pengadilan Negeri Stabat memiliki program-program

prioritas dalam peningkatan Manajemen Peradilan yang akan dicapai di antaranya

penyelesaian Peradilan Negeri yaitu pos bantuan hukum yaitu penyediaan

anggaran untuk pembayaran honorarium jasa konsultan hukum pada pos

bantuan hukum dan pemenuhan kebutuhan alat tulis kantor pada pos pelayanan

hukum. Anggaran untuk pelaksanaan pos pelayanan hukum belanja jasa

konsultan honor advokat/pengacara piket adalah sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga

puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang sudah terealisasi adalah sebesar

Rp.31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), sehingga tidak ada

sisa anggaran Posbakum.

25

Laptah Pengadilan Negeri Stabat | BAB III Pembinaan dan Pengelolaan 2017

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. Sumber Daya Manusia

Pengadilan Negeri Stabat dalam menjalankan tugas dalam hal pelayanan

publik dii bidang penegakan Hukum terdiri dari bidang Teknis Yudisial dan Non-

Teknis Yudisial.

1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

No. Jabatan Nama /NIP

Tempat/Tgl.Lahir

Gol./TMT

Tgl/BulanMenduduki

Jabatan

PendidikanTerakhir Ket.

1. Ketua R. AjiSuryo,SH.MH

19690407 1996031 005

Kudus /07/04/1969

IV/b01/04/2016 27/12/2016

MagisterHukum

2. Hakim Anita Silitonga,SH.MH

19770805 2003122 002

Sibuntuon /05/08/1977

III/d01/04/2016 25/02/2015

MagisterHukum

Aurora Quintina,SH.MH

19780901 2003122 001

Jakarta /01/09/1978

III/d01/04/2016 16/02/2015

MagisterHukum

Maria Mutiara S.D.BR. Nadeak,

SH.MH19770220 200312

2 002

Medan /20/02/1977

III/d01/04/2016 23/03/2015

MagisterHukum

Hasanuddin,SH.MHum

19700720 2005021 001

Sabang /20/07/1970

III/d01/04/2015 01/06/2015

MagisterHumaniora

Rifai, SH.19700817 200502

1 001

Kisaran /17/8/1970

III/c01/04/2013 02/02/2015

SarjanaHukum

SafwanuddinSiregar, SH.MH

19720626 2006041 001

Medan /26/01/1972

III/c01/04/2014

04/01/2015 MagisterHukum

Drs. FirdausSyafaat, SH.SE.MH19810124 200604

1 002

Cianjur /24/01/1981

III/d01/04/2017

24/07/2017 Doktor

Sapri Tarigan, Medan / III/c 04/01/2015 Magister

26


SH.MHum19840401 200704

1 001

26/01/1972 01/04/2014 Humaniora

Drs. Edy Siong,SH.MHum.

19821116 2008051 001

TandemHulu /

16/11/1982

III/c01/10/2014 19/08/2015

Doktor

4. Panitera Syawal AswadSiregar, SH.MHum19721112 199403

1 002

TanjungBalai/

12/11/1972

IV/a1/4/2014 18/7/2011

MagisterHumaniora

5. WakilPanitera

T. Baharuddin,SH.MH

19610914 1983031 002

L.Payung/14/9/1961

IV/a1/10/2014 02/10/2015

MagisterHukum

6. PanmudPerdata

Anggraini Dewi,SH.MH

196306231986032003

Kw.Mencirim23/6/1963

IV/a01/10/2015 13/03/2015

MagisterHukum

7. PanmudHukum

Arpan, SH195907201993031

001

Binjai/20/7/1959

III/c1/4/2012 25/02/2015

SarjanaHukum

8. PanmudPidana

RehulinaBrahmana, SH

19671114 1994032 004

Tanah Karo14/11/1967

III/d1/4/2006 02/10/2015

SarjanaHukum

9. PaniteraPengganti

Tati Puryanti,SH196002141982032

003

Kw.Begumit14/2/1969

III/d1/10/2011 11/9/1999

SarjanaHukum

Khairunisyah,SH19590703198503

2003

Medan/3/7/1959

III/d1/4/2012 1/12/1999

SarjanaHukum

M.Amin, SH195802051985031

005

T.Pura/5/2/1958

III/d1/4/2013 25/8/1994

SarjanaHukum

Bor Bor195901071980111

001

Kutacane/7/1/1959

III/d1/10/2016 18/11/1996

SMA

Rusli Pinem196012111981031

004

Medan/11/12/1960

III/c1/4/2005 2/5/1994

SMA

A n a196107261981032

001

Binjai/26/7/1961

III/d1/10/2016 12/6/1999

SMA

Sri Leni Dame195909201983032

003

T. Balai/20/09/1959

III/c1/4/2007 29/5/1995

SMA

A.Sofyan195912301985031

005

Medan/30/12/1959

III/c1/4/2009 1/12/1999

SMA

Ramsuddin Syah196311211985031

003

T.Hilir/21/11/1963

III/c1/4/2009 1/2/2000

SMA

Bisara Panjaitan,SmHk

19580121 199103

Sianjangan/21/01/1958

III/c1/4/2011

05/12/2005 SarjanaMuda

Hukum

27


1 002Ginda Hasan

Harahap19620305 198603

1 003

Sibuhuan5/3/1962

III/c1/4/2011

03/03/2011 SMA

Subagio19591218 198303

1 005

Kw.Mencirim/

18/12/1959

III/c1/10/2015

26/07/2002 SMA

ArtantaSihombing, SH

19820813 2008052 001

Tele /13/08/1982

III/c1/10/2016

8/9/2015 SarjanaHukum

Rina CesiliaBangun, SH.MH

19870724 2009122 007

Bengkulu/24/7/1987

III/b4/1/2014


Sapta PutraSembiring, SH.MH19830930 201101

1 011

Medan/30/9/1983

III/b1/4/2014


Donald TorrisSiahaan,

ST.SH.MH197210192006041

001

Balige/19/10/1972

III/b1/4/2014 18/11/2016

MagisterHukum

Hezron FebrandoSaragih,SH.,MH

19870220 2009041 003

Ambon/20/02/1987

III/b1/4/2017


Abdul RahmanRangkuti,SE.SH.MH

198504262009121006

Medan/26/4/1985

III/a1/10/2013 2/1/2012

MagisterHukum

10. Jurusita M.Edi Syahputra197301281993031

003

Binjai/28/1/1973

II/c01/10/2015 22/07/2016

SLTA

11. JurusitaPengganti

E r u d I n197001021993031

004

Kutacane/2/1/1970

III/a1/10/2013 4/3/2003

SMA

HartatiSilitonga,ST

197812182006042002

Medan/18/12/1978

III/b1/4/2015 31/07/2015

SarjanaTeknik

Tenaga Teknis Menurut Golongan :

- Golongan IV : 4 (empat) orang.

- Golongan III : 31 (tiga puluh satu) orang.

- Golongan II : 1 (satu) orang.

Tabel 3.1 Daftar SDM Teknis Pengadilan Negeri Stabat Tahun 2017

28


2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

No. Jabatan Nama /NIP

Tempat/Tgl.Lahir

Gol./TMT

Tgl/BulanMenduduki

Jabatan

PendidikanTerakhir Ket.

1. Sekretaris A.E.Julizar, SH.MM19630706 198503

1 008

Jakarta/6/7/1963

III/d01/04/2014 6/8/2003

MagisterManajemen

2. Kasubag.Kepegawai

an

Khairil Anwar196105291985031

002

Jakarta/29/5/1961

III/b1/10/2005

6/8/2003 SMA

3. Kasubag.Umum &Keuangan

Suhendra, SH197109251992031

002

Bulu Cina/25/9/1971

III/b1/10/2012

2/6/2007 SarjanaHukum

4. Kasubag.Perencana,

IT,danPelaporan

T. Aldian Dahlan,SH

19840709 2008011 003

RantauPrapat/

9/7/1984

III/b1/10/2012 18/4/2013

SarjanaHukum

5. StafPanmudPidana

Kartika DeboraPanjaitan, SH

19850421 2014082 002

Medan/21/04/1985

II/a02/02/2015 02/02/2015

SarjanaHukum

6. StafPanmudHukum

Sutris196202141983031

005

Kw.Mencirim14/2/1962

II/a1/4/2000 1/8/2011

SD

7. Staf Umum Suhardino19700911 201408

1 003

Kw. Bingei/11/09/1970

I/c1/4/2000 02/02/2015 SD

8. StafPersonalia

Gina Angela, A.Md19910707 201503

2 004

Bandung /07/07/1991

II/c01/03/2015 03/08/2015

Ahli Madya

9. BendaharaPengeluaran

Rizki Adrian, A.Md19870228 200904

1 003

Langsa /28/2/1987

II/d1/4/2013 03/02/2014

Ahli Madya

10. BendaharaPenerima

Mhd.Nur Tanjung19640916 199303

1 001

Medan/16/9/1964

I/d1/4/2001 1/7/2011

SMA

Tenaga Non-Teknis Menurut Golongan :

- Golongan III : 4 (empat) orang.

- Golongan II : 4 (empat) orang.

- Golongan I : 2 (dua) orang.

3. Rekruitmen

Bahwa pada Pengadilan Negeri Stabat di tahun 2017 tidak ada melaksanakan

kegiatan rekruitmen pegawai.

Tabel 3.2 Daftar SDM Non - Teknis Pengadilan Negeri Stabat Tahun 2017

29


4. Promosi dan Mutasi

a. Bahwa pada Pengadilan Negeri Stabat pada tahun 2017 ada 3 (tiga) orang

hakim yang dimutasi ke Pengadilan Negeri lain, yaitu :

1. Dewi Andriyani, SH., dimutasikan sebagai Hakim Pengadilan Negeri

Dumai.

2. Suka Murni, SH, dimutasikan ke Pengadilan Negeri Binjai.

3. Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH dimutasikan ke Pengadilan Negeri

Rantau Prapat.

b. Bahwa pada Pengadilan Negeri Stabat di tahun 2017 terdapat penambahan

pegawai sebanyak 4 (empat) orang, yaitu :

1. Hezron Febrando Saragih, SH.,MH menjadi Panitera Pengganti

Pengadilan Negeri Stabat.

2. Abdul Rahman Rangkuti, SE.SH.MH, Staf hukum menjadi Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri Stabat.

3. Sapri Tarigan,SH.,MHum menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat.

4. Dr.Firdaus Syafaat.SH., SE.,MH menjadi Hakim pada Pengadilan Negeri

Stabat.

5. Pensiun

Bahwa pada Pengadilan Negeri Stabat di tahun 2017 ada 1 (satu) Pegawai yang

pensiun, yaitu : Sdr. Siswanto.

6. Diklat

Bahwa pada pengadilan Negeri Stabat di tahun 2017 yang mengikuti diklat ada

18 Orang , yaitu:

NO NAMA NIP JABATAN JENIS KEGIATAN

1

1 DEWI ANDRIYANI, SH. 19751030200212 2 006 Hakim sosialisasi Perma No. 12 Tahun

2016 tentang PenyelesaianPelanggaran Lalulintas sekaligus

Implementasi E-Tilang2 REHULINA BRAHMANA,SH

19671114199403 2 004 Panmud Pidana

2 1 ANGGRAINI DEWI,SH.MH

19630623198603 2 003 Panmud Perdata

Bimbingan Teknis AdministrasiBagi Panitera Kekhususan

Pengadilan Negeri Di LingkunganPeradilan Umum

3 1 Dr. FIRDAUSSYAFAAT,S.H.,M.H.

19810124200604 1 002 Hakim

Kegiatan Assesment DiLingkungan Badan Pengawasan

Mahkamah Agung RI

30


4 1 SUHENDRA, SH 19710925199203 1 002

Ka. Sub BagUmum danKeuangan

Diklat Kepemimpinan Tk.IVAngkatan XII Tahun Anggaran

2017

5

1 R AJI SURYO,SH.,MH 19690407199603 1 005 Ketua Workshop Replikasi ESKUM dan

ATR lanjutan pada PengadilanPercontohan Tahap II2 RAJA MUDA ARIEF,

S.Kom Honorer

6 1 T. ALDIAN DAHLAN, SH 19840709200801 1 003

Ka. Sub BagPerencanaan,Te

knologiInformasi dan

Pelaporan

Pendidikan Dan Pelatihan SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Angkatan IXdan X Wilayah Sumatera Utara

7 1 SAFWANUDDINSIREGAR, SH.MH

19720626200604 1 001 Hakim

Pendidikan Dan PelatihanSertifikasi Terpadu SertifikasiSistem Peradilan Pidana Anak

(SPPA) Seluruh Indonesia

8 1 ROSIHAN JUHRIAHRANGKUTI, SH. MH

19680829199603 2 001 Wakil Ketua

Pendidikan Dan PelatihanSertifikasi Hakim LingkunganHidup bagi Hakim Lingkungan

Peradilan Umum SeluruhIndonesia

9

1 R AJI SURYO,SH.,MH 19690407199603 1 005 Ketua

Pelatihan Terpadu PencegahanTindak Pidana Korupsi 2017

2 ANITA SILITONGA,SH.MH

19770805200312 2 002 Hakim

10 1 ARTANTA SIHOMBING,SH

19820813200805 2 001

PaniteraPengganti

Pendidikan Dan PelatihanSertifikasi Teknis FunsionalPanitera/Panitera PenggantiLingkungan Peradilan Umum

Seluruh Indonesia

11

1 RINA CESILIABANGUN, SH.MH

19870724200912 2 007

PaniteraPengganti

Diklat Berkelanjutan Bagi PaniteraPengganti Dan Jurusita Pengganti

Berkelanjutan Tahun 2017

2 HEZRON FEBRANDOSARAGIH,SH.,MH

19870220200904 1 003

PaniteraPengganti

3 DONALD TORRISSIAHAAN, SH.MH

19721019200604 1 001

PaniteraPengganti

4 SAPTA PUTRASEMBIRING, SH.MH

19830930201101 1 011

PaniteraPengganti

5 E R U D I N, SH 19700102199303 1 004

PaniteraPengganti

Tabel 3.3 Daftar SDM Pengadilan Negeri Stabat yang Mengikuti Diklat Tahun 2017

31


B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Putus

Jumlah sisa perkara yang putus pada Pengadilan Negeri Stabat Tahun 2017

bisa dilihat dalam tabel di bawah ini :

No Jenis Perkara PerkaraMasuk

Perkarayang

Diputus

SisaPerkara Keterangan

1 Pidana Biasa 1310 1146 164 Sisa 2016 :226Masuk 2017 :1084

2 Pidana Cepat 7 7 -3 Pidana Praperadilan 7 7 -4 Pidana Khusus Anak 13 13 -5 Perdata Gugatan 59 43 16 Sisa 2016 :

15Masuk 2017 :44

6 Perdata Permohonan 153 150 37 Perdata Gugatan

Sederhana16 15 1

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Jumlah perkara yang putus tepat waktu pada Pengadilan Negeri Stabat Tahun

2017 adalah sebagai berikut :


Perkarayang

Diputus

PerkaraDiputusTepatWaktu

Keterangan

1 Pidana Biasa 1310 1146 1146 Sisa 2016 :226Masuk 2017 :1084

2 Pidana Cepat 7 7 73 Pidana Praperadilan 7 7 74 Pidana Khusus Anak 13 13 135 Perdata Gugatan 59 43 31 Sisa 2016 :

15Masuk 2017 :44

6 Perdata Permohonan 153 150 1507 Perdata Gugatan

Sederhana16 15 15

Tabel 3.4 Matrik Sisa Perkara yang Diputus Tahun 2017

Tabel 3.5 Matrik Perkara yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2017

32


3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding,

Kasasi dan PK

a) Banding


Perkarayang

Diputus

PerkaraBanding

Perkarayang Tidak

Banding1 Pidana Biasa 1310 1146 55 10912 Pidana Cepat 7 7 - 73 Pidana Praperadilan 7 7 74 Pidana Khusus Anak 13 13 1 125 Perdata Gugatan 59 43 12 316 Perdata Permohonan 153 150 - 1507 Perdata Gugatan

Sederhana16 15 - 15

b) Kasasi


Perkarayang

Diputus

PerkaraKasasi

Perkarayang Tidak

Kasasi1 Pidana Biasa 1310 1146 21 11252 Pidana Cepat 7 7 - 73 Pidana Praperadilan 7 7 - 74 Pidana Khusus Anak 13 13 - 135 Perdata Gugatan 59 43 17 266 Perdata Permohonan 153 150 - 1507 Perdata Gugatan

Sederhana16 15 - 15

c) Peninjauan Kembali


Perkarayang

Diputus

PerkaraPK

Perkarayang Tidak

PK1 Pidana Biasa 1310 1146 - 11462 Pidana Cepat 7 7 - 73 Pidana Praperadilan 7 7 - 74 Pidana Khusus Anak 13 13 - 135 Perdata Gugatan 59 43 - 436 Perdata Permohonan 153 150 - 1507 Perdata Gugatan

Sederhana16 15 - 15

Tabel 3.6 Matrik Perkara yang Tidak MengajukanUpaya Hukum Banding Tahun 2017

Tabel 3.7 Matrik Perkara yang Tidak MengajukanUpaya Hukum Kasasi Tahun 2017

Tabel 3.8 Matrik Perkara yang Tidak MengajukanUpaya Hukum PK Tahun 2017

33


4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi


Perkarayang

Diputus

BerhasilDimediasi Ket.

1 Perdata Gugatan 59 43 3

5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi


Perkarayang

Diputus

BerhasilDiversi Keterangan

1 Pidana Khusus Anak 13 13 -

C. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Stabat tidak melaksanakan

pengadaan/renovasi gedung kantor karena sudah dilaksanakan

pengadaan/renovasi gedung kantor di Tahun 2012. Namun tahun 2017,

Pengadilan Negeri Stabat mendapat anggaran untuk melaksanakan pengadaan

sarana dan prasarana yang meliputi :

- Pengadaan Teknologi Informasi

- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi

- Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

- Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP

NoNama Asset

(Belanja Modal)Jumlah(Unit)

Harga Persatuan(Rp)

Total Harga(Rp)

I. Pengadaan Teknologi Informasi1 Antivirus 1 5.000.000 5.000.000

II. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi1 Komputer PC 2 10.000.000 20.000.0002 Printer 2 2.500.000 5.000.0003 CCTV 1 40.000.000 40.000.0004 Finger Print 1 5.000.000 5.000.0005 Infocus 1 15.000.000 15.000.000

III. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran1 Meubelair 25 5.000.000 125.000.0002 Genset 1 238.920.000 238.920.000

Tabel 3.9 Matrik Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi Tahun 2017

Tabel 3.10 Matrik Perkara Perdata yang Berhasil Diversi Tahun 2017

34


3 AC Split 5 5.000.000 25.000.0004 Rak Server 1 10.000.000 10.000.000

IV. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP1 Laptop 1 15.000.000 15.000.0002 Scanner 1 7.500.000 7.500.0003 Komputer PC 8 10.000.000 80.000.0004 Printer 8 2.500.000 20.000.0005 TV 4 5.000.000 20.000.0006 UPS 2 10.000.000 20.000.0007 E-SKUM 1 20.000.000 20.000.0008 ATR 1 27.000.000 27.000.000

Total 433.420.000 698.420.000

2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana kantor Pengadilan Negeri Stabat tahun 2017 meliputi :

a. Rumah Dinas

Pengadilan Negeri Stabat memiliki 10 (sepuluh) unit rumah dinas yang terdiri

dari :

1) 1 (satu) unit Rumah Dinas Ketua Pengadilan Negeri Stabat di Jalan

Proklamasi No.49 Stabat.

2) 1 (satu) unit Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat di Jalan

Proklamasi No.49 Stabat.

3) 1 (satu) unit Rumah Dinas Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Stabat

di Jalan Proklamasi No.49 Stabat.

4) 7 (tujuh) unit Rumah Dinas Hakim yang terletak di Jl. Patimura Stabat.

No Uraian JumlahKondisi

KeteranganBaik Rusak

RinganRusakBerat

I. Rumah Dinas1. Rumah Dinas

Ketua1

2. Rumah DinasWakil Ketua

1

3. Rumah DinasHakim

7

4. Rumah DinasPanitera

1

Tabel 3.12 Matrik Rumah Dinas Pengadilan Negeri Stabat Tahun 2017

Tabel 3.11 Daftar Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2017

35


b. Kendaraan Dinas

Pengadilan Negeri Stabat memilik 4 (empat) kendaraan dinas roda 4 dan 8

(delapan) kendaraan dinas roda 2 (dua) dengan kondisi sebagai berikut :

No Uraian TahunPerolehan

KondisiKeteranganBaik Rusak

RinganRusakBerat

I. Jenis Kendaraan Roda 41. Mitsubishi 2003 2. Toyota Kijang

Innova2008

3. Toyota KijangInnova Seri EM/T

2011

4. Mitsubishi Pajero 2015 Pinjam Pakaidari PemdaLangkat

II. Jenis Kendaraan Roda 21. Suzuki 1974 2. Honda SPM Solo 1993 3. Honda Supra X

1252007

4. Honda Supra X125

2005

5. Honda Supra X125

2005

6. Honda NF 125 TD 2009 7. Honda NF 125 TD 2009 8. Honda GL 160 D 2009

c. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Pengadilan Negeri Stabat seluas 957 m2, dilengkapi dengan

sarana dan prasarana berupa :

No Sarana / Prasarana Gedung Jumlah Keterangan

1. Ruang Ketua 12. Ruang Wakil Ketua 13. Ruang Panitera 14. Ruang Sekretaris 15. Ruang Hakim 36. Ruang Wakil Panitera 17. Ruang Panitera Pengganti 18. Ruang Kepaniteraan 3 1. Kepaniteraan Pidana

2. Kepaniteraan Perdata3. Kepaniteraan Hukum

9. Ruang Kesekretariatan 4 1.Bagian Umum dan Keuangan2.Bendahara3.Kepegawaian, Organisasi dan

tata Laksana4.Perencanaan, TI dan Pelaporan

10. Ruang Sidang Umum 4 1.Ruang Sidang Garuda2.Ruang Sidang Cakra3.Ruang Sidang Tirta4.Ruang Sidang Ramah Anak

Tabel 3.13 Matrik Kendaraan Dinas Pengadilan Negeri Stabat Tahun 2017

36


11. Ruang Tunggu Pimpinan 112. Ruang Jaksa Penuntut Umum 113. Ruang Posbakum 114. Ruang Perpustakaan 115. Ruang Server 116. Ruang Mediasi 117. Ruang Arsip 118. Ruang Laktasi 119. Auditorium 120. Mesjid 121. Mesin Hitung Elektronik /

Calculator1

22. Mesin Stensil Manual Folio 123. Lemari Kayu 4224. Brandkas 225. Papan Visual/papan nama 626. White Board 127. Mesin Absensi 128. Meja Kerja Kayu 11529. Kursi Besi/metal 9930. Kursi Kayu 17331. Sice 632. Bangku Panjang Kayu 3733. Meja Resepsionis 134. A.c. Split 935. Kipas Angin 736. Sound System 137. Stabilisator 138. Gambar Presiden/Wakil Presiden 239. Pataka 840. Palu Sidang 141. Karpet 142. Pesawat Telephone 243. Faximile 144. CCTV (Camera Control Television

System)2

44. Internet 145. Server 246. P.C. Unit 17 1 (satu) unit E-SKUM47. Lap Top 848. Monografi 91349. Lemari Penyimpan 350. Meja Rapat 351. Kursi Dorong 1852. Peralatan Fasilitas Bantu

Pelayanan Dan Pengamanan1

53. Serial Scanner/printer 654. Printer (Peralatan Personal

Komputer)3

55. Scanner (Peralatan PersonalKomputer)

1

56. Router 157. Genset 158. Unit Cat 159. Filling Cabinet 8

37


60. LCD Projector/Infocus 161. Teralis 162. Audio Amplifier 163. LCD Monitor 464. Alat Pembuka Pintu/Kunci Mobil 165. Rak Server 166. Alat perekam suara 1 ATR (Automatic Text Recorder)

D. Pengelolaan Keuangan

1. Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1.

2.

3.

Belanja BarangNon-Operasional

Belanja Pegawai

Belanja BarangOperasional

90.307.000

4.832.813.000

904.850.000

90.113.790

5.164.337.835

876.327.438

99,79%

106,88%

96,85%

JUMLAH 5.827.970.000 6.130.779.063 105,22%

1) Belanja Barang Non-Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau

jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja

suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang non-operasional dalam DIPA Tahun

anggaran 2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Stabat sebesar Rp.

90.307.000,- (Sembilan puluh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah).

b. Realisasi Anggaran dan Prosentase Capaian

Dari Pagu belanja barang non-operasional tahun anggaran 2017

yang tidak ada revisi, anggaran belanja barang non-operasional

yang terserap atau terealisasi sebesar Rp. 90.113.000,- (Sembilan

puluh juta seratus tiga belas ribu rupiah) dengan prosentase capaian

sebesar 99,79 % .

Tabel 3.14 Matrik Sarana dan Prasarana Gedung KantorPengadilan Negeri Stabat

Tabel 3.15 Daftar Realisasi Anggaran Program Dukungan ManajemenPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

38


c. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran

yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja barang non-

operasional sebesar Rp.193.210, -(seratus sembilan puluh tiga ribu dua

ratus sepuluh rupiah).. Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai

sebesar 0,21 % dari total pagu yang tersedia.

2) Belanja Pegawai

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak

mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan, uang

makan, dan lembur.


Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun anggaran 2017 di

lingkungan Pengadilan Negeri Stabat sebesar 4.832.813.000,- (empat

milyar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus tiga belas ribu

rupiah).


Dari Pagu belanja pegawai tahun anggaran 2017 yang telah

direvisi anggaran pagu minus, anggaran belanja pegawai yang

terserap atau terealisasi sebesar 5.164.337.835,- (lima milyar

seratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu delapan

ratus tiga puluh lima rupiah) dengan prosentase capaian sebesar

106,88% .



yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja pegawai sebesar

Rp.-331.524.835,- (minus tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua

puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah). Total sisa

anggaran dari pagu belanja pegawai sebesar 6,88 % dari total pagu yang

tersedia.

3) Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau

jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan

kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat

internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain belanja keperluan kantor,

39


pengadaan bahan makanan, penambah daya tahan tubuh, pengiriman surat

dinas, dll.


Pagu awal belanja barang operasional dalam DIPA Tahun anggaran

2017 di lingkungan Pengadilan Negeri Stabat sebesar sebesar

Rp. 904.850.000,-(sembilan ratus empat juta delapan ratus lima puluh

ribu rupiah).


Dari Pagu belanja barang operasional tahun anggaran 2017

yang telah direvisi, anggaran belanja barang operasional yang

terserap atau terealisasi Rp. 876.327.438,- (delapan ratus tujuh

puluh enam juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh

delapan rupiah) dengan prosentase capaian sebesar 96,85%.



yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja barang operasional

sebesar Rp.28.522.562,-(dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh

dua ribu lima ratus enam puluh dua rupiah). Total sisa anggaran dari

pagu belanja pegawai sebesar 2, 15 % dari total pagu yang tersedia.

2. Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi(Rp) %

1. Belanja Modal 709.500.000,- 692.555.650,- 97,61%

JUMLAH 709.500.000,- 692.555.650,- 97,61%

1) Belanja Modal


Pagu awal belanja modal dalam DIPA Tahun anggaran 2017 di

lingkungan Pengadilan Negeri Stabat sebesar 709.500.000,-(tujuh ratus

sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Tabel 3.16 Daftar Realisasi Anggaran Program Sarana dan PrasaranaAparatur Mahkamah Agung

40



Dari Pagu belanja modal tahun anggaran 2017 yang telah

direvisi, anggaran belanja modal yang terserap atau terealisasi

sebesar Rp.692.555.650,- (enam ratus sembilan puluh dua juta lima

ratus lima puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan

prosentase capaian sebesar 97,61% .



yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja modal sebesar

Rp.16.944.350,-(enam belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu

tiga ratus lima puluh rupiah ). Total sisa anggaran dari pagu belanja

modal sebesar 2,39% dari total pagu yang tersedia.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

No Jenis Belanja Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1. Belanja Barang 333.858.000,- 324.235.220,- 97,12%

JUMLAH 333.858.000,- 324.235.220,- 97,12%

1. Belanja Barang

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan

untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, penyelesaian

administrasi perkara (yang sederhana dan tepat waktu) di tingkat

pertama dan banding, penyampaian berkas perkara kasasi, pk, dan grasi

yang lengkap dan tepat waktu, pemanfaatan fungsi zetting plaatz / sidang

di tempat, dan pelaksanaan.


Pagu awal belanja barang dalam DIPA Tahun anggaran 2017 di

lingkungan Pengadilan Negeri Stabat sebesar sebesar Rp. 333.858.000,-

(tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu

rupiah).


Dari Pagu belanja barang tahun anggaran 2017 yang telah

direvisi, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi

Tabel 3.17 Daftar Realisasi Anggaran Program PeningkatanManajemen Peradilan Umum

41


sebesar Rp.324.235.220,- (tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus

tiga puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah) dengan prosentase

capaian sebesar 97,12% .



yang telah terealisasi tercatat total sisa pagu belanja barang sebesar

Rp.9.622.780,- (sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus

delapan puluh rupiah). Total sisa anggaran dari pagu belanja barang

sebesar 2,88% dari total pagu yang tersedia.

E. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP

Upaya meningkatkan pelayanan publik menuju layanan prima, Pengadilan

Negeri Stabat telah mencoba mencanangkan penggunaan teknologi informasi

dalam usaha untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan birokrasi yang gesit dan

profesional dalam memberikan pelayanan yang maksimal, bermartabat, transparan

dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan visi dan misi yang telah dicanangkan oleh

Mahkamah Agung RI.

Salah satu aplikasi utama untuk memberikan pelayanan publik terkait

administrasi perkara adalah SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dengan

program unggulan publikasi perkara (one day one publish). Dengan

berkembangnya SIPP Versi 3.2.0, menunjukkan adanya upaya dari badan peradilan

di lingkungan Mahkamah Agung RI dalam membuat perkembangan dan inovasi

untuk meningkatkan pelayanan publik administrasi perkara kepada masyarakar

pencari keadilan. Pengadilan Negeri Stabat sudah menggunakan aplikasi SIPP versi

3.2.0 sejak tanggal 15 Desember 2017. Berikut perangkat pendukung yang

digunakan oleh Pengadilan Negeri Stabat terkait SIPP versi 3.2.0 :

a. Kebutuhan Perangkat Keras

Perangkat Server Client

Processor Intel Xeon E31231v3 4C/8T 3.40GHz 8 MB Intel® CoreTM i3

Memory 4 GB 2 GB

Hard Disk 300 GB 150 GB

Tabel 3.18 Daftar Kebutuhan Perangkat Keras Terkait SIPPPengadilan Negeri Stabat

42


b. Kebutuhan Perangkat Lunak

Kategori Server Client

SistemOperasi

Linux Centos 7 Windows (XP Professional,Windows 7);

Web server Apache Web Server (ver.2.2.14)

-

RDBMS MariaDB -Browser - Firefox Mozilla, ChromeAplikasiTambahan

- WinSCP atau FileZilla,Putty, SQLYog.

F. Regulasi Tahun 2017

Tahun 2017, Ketua Pengadilan Negeri Stabat telah membuatan beberapa

kebijakan internal dengan menerbitkan Surat Keputusan, antara lain:

1. SK Biaya Pemanggilan Sidang (Radius)

2. SK Panjar Biaya Perkara Perdata

3. SK Penunjukan Pejabat Penanggungjawab Dan Petugas Absensi

4. SK Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT)

5. SK Tim Zona Integritas

6. SK Tim Penyusun Laporan LKJIP Tahun 2016

7. SK Penetapan Review Renstra Tahun 2015-2019

8. SK Tim Perubahan Akreditasi Penjaminan Mutu

9. SK Tim RB (Reformasi Birokrasi)

10. SK Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua PN Stabat

11. SK Tugas Wakil Ketua/Hakim Pengawas dan Susunan Majelis Hakim pada

Pengadilan Negeri Stabat

12. SK Penunjukan Petugas Pemegang Kunci Arsip

13. SK Penunjukkan Operator SAKPA

14. SK Penujukkan Operator SIMAK BMN

15. SK Penunjukkan Petugas Parkir

16. SK Penunjukkan Petugas Penjaga Kamar Mandi/Toilet

17. SK Penujukkan Petugas Meja Informasi

18. SK Pengangkatan Pencatat Dalam Buku Induk Keuangan Perkara Perdata

19. SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Biaya ATK Perkara Perdata

Tabel 3.19 Daftar Kebutuhan Perangkat Lunak Terkait SIPPPengadilan Negeri Stabat

43


20. SK Pengangkatan Kasir

21. SK Penunjukan Koordinator Khusus Penanganan Bantuan Panggilan/

Pemberitahuan

22. SK Pelayanan Hukum Perempuan Dan Anak

23. SK Penunjukan Staff Bagian Kepaniteraan Pidana

24. SK Penunjukan Staff Bagian Kepaniteraan Perdata

25. SK Penunjukan Staff Bagian Kepaniteraan Hukum

26. SK Penunjukan Staff Bagian Kepegawaian,Organisasi Dan Tata Laksana

27. SK Penunjukan Staff Bagian Umum Dan Keuangan

28. SK Penunjukan Staff Bagian Perencanaan,Teknologi Informasi Dan Pelaporan

29. SK Role Model Tahun 2017

30. SK Pembagian Wilayah Tugas Jurusita/JSP

31. SK Standard Operasional (SOP)

32. SK Pembentukan Tim SPIP

33. SK Penunjukan Tim Penyusunan RENSTRA

34. SK Pembaharuan Surat Keputusan Pada PN Stabat

35. SK Pembentukan Tim Inventaris BMN

36. SK Tim Pengendalian Gratifikasi

37. SK Penunjukan Hakim Mediator

38. SK Tim Penyusunan SOP

39. SK Penunjukan Tim Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan

40. SK Uraian Tugas dan Tanggung Jawab (Job Desc) Pejabat Pegawai di

Lingkungan Pengadilan Negeri Stabat

41. SK Pengangkatan Tenaga Kerja Suka Rela pada Pengadilan Negeri Stabat TA

2017

42. SK Jadwal Rapat Rutin Sub Bagian, Bagian, Hakim dan Seluruh Pegawai

Pengadilan Negeri Stabat

43. SK Penetapan Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa / Mediasi

44. SK Penunjukan Admin Mediasi pada Pengadilan Negeri Stabat

45. SK Penunjukan Hakim Pengawas Mediator pada Pengadilan Negeri Stabat

44

Laptah Pengadilan Negeri Stabat | BAB IV PengawasanInternal

2017

BAB IV

PENGAWASAN

A. Internal

Salah satu unsur menajemen yang sangat penting adalah pengawasan.

Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi

agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan adanya pengawasan tersebut

diharapkan agar apa yang telah di direncanakan dilaksanakan sebagaimana yang

telah ditentukan sebelumnya sehingga tujuan akhir dari pelaksanaan tersebut dapat

dicapai.

Berdasarkan ketentuan seperti yang termaksud dalam Pasal 53 Undang-

Undang No. 2 Tahun 1986, Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menentukan

bahwa Ketua Pengadilan mengadakan Pegawasan antara lain terhadap pelaksanaan

tugas admnistrasi. Kemudian terbitnya PERMA Nomor 8 tahun 2016 tentang

Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di Bawahnya mewajibkan para Pimpinan untuk melaksanakan

pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya.

Untuk mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan

tersebut, maka tugas administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang administrasi

pengawasan. Untuk melakukan pengawasan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri

Stabat menunjuk dan menugaskan Hakim sebagai pengawas bidang dan Wakil

Ketua sebagai Koordinator Pengawasan bidang tersebut, sebagaimana telah

ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor :

49/KPN/SK/VIII/2015, tanggal 28 Agustus 2017, tentang Tugas Wakil Ketua/Hakim

Pengawas dan Susunan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat.

45


2017

Adapun susunan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Stabat

tersebut adalah sebagai berikut:

No. Nama Jabatan Tugas Ket

1 2 3 4 51.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10.

11.

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH.MH.

Aurora Q., SH. MH.

Sapri Tarigan,SH.MHum.

Hasanuddin, SH.MHum

Anita Silitonga, SH.MH

Edy Siong, SH.MHum.

Dr.Firdaus Syafaat, SH., MH

Safwanuddin Siregar, SH.MHum.

Hasanuddin, SH. MHum.

Rifai, SH

Wakil Ketua

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

Hakim

1. Pengawasan intern2. Menandatangani:- Penyitaan- Penggeledahan- Perpanjangan penahanan

penyidik atau Jaksa PenuntutUmum- Kuasa Insidentil- Surat Keterangan tidak

pernah di hukum3. Pembagian Perkara:- Perdata Permohonan- Tindak pidana singkat- Tindak pidana ringan- Lalu lintas

4. Pemeriksaan Pengaduan5. Absensi

Pengawas Administrasi BidangHukum

Pengawas SIPP dan KasubbagPerencanaan Tehnologi Informasidan Pelaporan

Pengawas Administrasi BidangPidana

Pengawas Administrasi BidangPerdata

Pengawas Kasubbag Keuangan danUmum

Pengawas Kasubbag Kepegawaian,Organisasi dan Tata Laksana

Humas

Hakim Pengawas dan Pengamat

Pengawas Perpustakaan danDirektori Putusan

Koordinatorpengawasbidang

Server IT

MediasiPerdata

Keamanan,kebersihan,keindahan

Hasil dari pengawasan dari masing-masing bidang tersebut diserahkan

kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat selaku koordinator Pengawas Bidang

untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat. Berdasarkan

hasil pengawasan tersebut selanjutnya akan diadakan evaluasi untuk mengetahui

46


2017

sejauh mana keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan juga sangat penting dalam

pengambilan kebijakan.

B. Evaluasi

Pengadilan Negeri Stabat, selain melaksanakan pengawasan secara internal,

juga melaksanakan evaluasi terhadap hasil dari pengawasan tersebut dengan

melaksanakan rapat evaluasi bulanan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri

Stabat, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat dan Panitera serta Sekretaris. Selain

rapat bulanan, Pengadilan Negeri Stabat juga melaksanakan rapat koordinasi di

lingkungan Pengadilan Negeri Stabat dalam bidang kepaniteraan dan

kesekretariatan.

47

Laptah Pengadilan Negeri Stabat | BAB V Penutup 2017

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Stabat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

khususnya dalam wilayah hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk

memberikan pelayanan kepada Masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan

sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada.

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Stabat juga telah diupayakan demii

menjamin tertib administrasi baik administrasi perkara maupun administrasi umum

melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin

dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri

Stabat. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal, telah ditunjuk hakim-hakim

pengawas bidang.

Secara umum, kualitas administrasi peradilan dan administrasi umum pada

Pengadilan Negeri Stabat telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin,

walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta

sarana dan prasarana yang terbatas jika dibandingkan dengan volume perkara yang

cukup tinggi.

B. SARAN

1. Pada saat ini tenaga honorer di Pengadilan Negeri Stabat berjumlah 11 (sebelas)

orang. Kami sangat mengharapkan Mahkamah Agung RI dapat memberikan

perhatian lebih dan dapat mengangkat mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil,

mengingat konstribusi mereka dalam membantu penyelesaian pekerjaan pegawai

Pengadilan Negeri Stabat sangat besar.

2. Terpenuhinya dana untuk operasional kantor yang lebih besar untuk kegiatan

operasional Pengadilan Negeri Stabat.

laporan tahunan pengadilan negeri stabat kelas i b download/laporan tahunan... · 2019-11-27 · i...

Documents