Sebelum berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (“UU 12/2011”), Peraturan Desa merupakan salah satu kategori Peraturan Daerah

yang termasuk jenis peraturan perundangan-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf

c UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU

10/2004”).

Kemudian, setelah berlakunya UU 12/2011 Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara eksplisit

sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, kedudukan Peraturan Desa sebenarnya masih termasuk peraturan perundang-

undangan. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 8 UU 12/2011:

 

(1)   Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau

Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

 

(2)   Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau

dibentuk berdasarkan kewenangan.

 

Berdasarkan Pasal 101 UU 12/2011, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan

peraturan pelaksanaan dari UU 10/2004, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

 

Jadi, dengan berlakunya UU 12/2011 status Peraturan Desa tetap berlaku sebagai peraturan

perundang-undangan.

Kemudian, Saudara juga menanyakan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (“BPD”)

sebagai pembuat Peraturan Desa. Oleh karena pembentukan Peraturan Desa tidak diatur dalam

UU 12/2011, maka pengaturan tentang Peraturan Desa mengacu pada ketentuan mengenai desa

yang masih berlaku yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (“UU

Pemda”) dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (“PP 72/2005”).

Berdasarkan Pasal 209 UU Pemda, BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan

Kepala Desa. Selain itu, menurut Pasal 35 huruf a PP 72/2005 BPD memiliki wewenang untuk

membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa tersebut

dapat diajukan oleh anggota BPD (Pasal 37 ayat [1] huruf a PP 72/2005). Pembentukan

Peraturan Desa yang melibatkan Kepala Desa dan BPD disebabkan BPD merupakan lembaga

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan desa (Pasal 1 angka 8 PP 72/2005).

Jadi, peran BPD dalam pembuatan Peraturan Desa adalah sebagai pengusul rancangan Peraturan

Desa serta sebagai mitra Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan

2.    Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

3.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan

4.    Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa