tubes ii ewk :analisis agregat dan intra wilayah kab. banjarnegara

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi merupakan faktor penting yang mengiringi perkembangan suatu wilayah.

Diperlukan pembahasan yang mendasar tentang perkembangan ekonomi suatu wilayah

agar dapat diketahui kemana arah perkembangan wilayah tersebut. Salah satu permodelan

untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi adalah sektor basis. Sektor basis merupakan

indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dilihat dari jumlah ekspor wilayah tersebut ke

daerah lain. Di samping sektor basis, ada kegiatan sektor pendukung yang dibutuhkan untuk

melayani (service) kegiatan produksi sektor basis termasuk pekerjanya. Sektor ini disebut

sebagai sektor non-basis. Kedua sektor (basis dan non-basis) saling berhubungan. Artinya

bahwa bila permintaan dari luar meningkat, maka sektor basis akan berkembang.

Berkembangnya sektor basis akan mendorong perkembangan sektor non-basis dan

perkembangan kedua sektor tersebut pada gilirannya akan menumbuhkembangkan

perekonomian wilayah/kota melalui proses penggandaan.

Terdapat dua metode yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis, yaitu

metode langsung (melalui survei) dan tak langsung. Metode pengukuran tak langsung

adalah metode yang menggunakan cara Metode Location Quotient (LQ) atau menggunakan

data sekunder (PDRB/ tenaga kerja) dlm menentukan sektor basis serta dengan cara

Analisis Shift – Share atau dengan menganalisis perubahan kegiatan ekonomi (mis:

produksi dan kesempatan kerja) pada periode waktu tertentu (> 1 tahun). Kedua cara ini

berguna untuk mengetahui perkembangan sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah, apakah

termasuk cepat ataukah lambat.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam laporan ini akan dibahas mengenai analisis intrawilayah dan agrerat wilayah

Kabupaten Banjarnegara terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Kecamatan yang ada di

Kabupaten Banjarnegara tahun 2009 sampai 2013. Metode analisis yang digunakan meliputi

statistik dasar berupa deskripsi atau profil ekonomi wilayah Kabupaten Banjarnegara,

analisis LQ dan shiftshare, dan identifikasi serta analisis arahan pengembangan ekonomi

(sektor apa yg dikembangkan dan di mana akan dikembangkan).

1.3 Tujuan dan Sasaran

Laporan Analisis Agregat dan Intra Wilayah Kabupaten Banjarnegara dalam

Menentukan Sektor Ekonomi Basis Kabupaten Banjarnegara ini memiliki tujuan dan sasaran

sebagai berikut:

2

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari laporan ini ialah mengetahui sektor ekonomi basis di Kabupaten

Banjarnegara. Sektor ekonomi basis ini mencerminkan sektor unggulan yang

kemudian dikembangkan untuk menopang kegiatan perekonomian. Selain itu, juga

untuk mengetahui komoditas utama di Kabupaten Banjarnegara. Komoditas utama ini

juga dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Banjarnegara.

1.3.2 Sasaran

Ada beberapa sasaran yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan dalam

penyusunan laporan ini, diantaranya:

1. Teridentifikasinya karakteristik ekonomi Kabupaten Banjarnegara

2. Teridentifikasinya kontribusi PDRB Kabupaten Banjarnegara dengan

Propinsi Jawa Tengah

3. Teridentifikasinya karakteristik ekonomi masing-masing kecamatan di

Kabupaten Banjarnegara

4. Teranalisisnya sektor basis dan non basis Kabupaten Banjarnegara

5. Teranalisisnya sektor unggulan dan non unggulan yang dimiliki Kabupaten

Banjarnegara.

6. Terciptanya arahan atau kebijakan pengembangan ekonomi di Kabupaten

Banjarnegara.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup merupakan batasan identifikasi wilayah studi yang mencakup ruang

lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Penjelasan mengenai ruang lingkup wilayah dan

materi adalah sebagai berikut:

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dibagi menjadi ruang lingkup makro dan ruang lingkup

mikro.

a. Ruang Lingkup Wilayah Makro

Ruang lingkup makro mencakup wilayah Provinsi Jawa Tengah seluas 34.548

km2. Batas-batas administrasi Provinsi Jawa Tengah adalah:

Utara : Laut Jawa;

Timur : Jawa Timur;

Selatan : Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

Barat : Jawa Barat.

b. Ruang Lingkup Wilayah Mikro

Ruang lingkup mikro mencakup wilayah Kabupaten Banjarnegara seluas

106.970,997 ha. Batas-batas administrasi Kabupaten Banjarnegara adalah:

3

Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang;

Timur : Kabupaten Wonosobo;

Selatan : Kabupaten Kebumen;

Barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.

1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi yang digunakan pada laporan ini mencakup

komponen PDRB sebagai alat untuk mengetahui karakteristik ekonomi dan input yang

dianalisis. Beberapa teori yang digunakan dalam analisis adalah sebagai berikut:

a. Teori ekonomi wilayah dan kota

b. Teori analisis agregat wilayah

c. Teori analisis intra wilayah

d. Teori LQ

e. Teori Shift share

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, kajian literatur,

gambaran umum Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah, analisis ekonomi

wilayah Kabupaten Banjarnegara, dan penutup. Untuk lebih jelasnya, diuraikan seperti

berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan laporan, perumusan masalah, tujuan dan

sasaran, ruang lingkup baik ruang lingkup wlayah dan ruang lingkup materi, dan sistematika

penulisan.

BAB II KAJIAN LITERATUR

Kajian literatur berisi tentang ruang lingkup materi yang terkait dengan laporan. Materi

tersebut adalah analisis ekonomi dalam perencanaan wilayah dan kota meliputi analisis

agregat dan analisis intrawilayah.

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA DAN PROVINSI JAWA

TENGAH

Bab ini mendeskripsikan gambaran umum dalam ruang lingkup wilayah studi yaitu

Kabupaten Banjarnegara dan Provinsi Jawa Tengah. Gambaran umum tersebut terdiri dari

kondisi geografis, kependudukan.

BAB IV ANALISIS EKONOMI WILAYAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Bab ini berisi tentang analisis ekonomi wilayah dan kota yaitu berupa analisis perekonomian

wilayah (analisis agregat wilayah dan analisis intrawilayah). Analisis agraga berupa statistic

dasar, analisis sektor basis (Perhitungan LQ), analisis kinerja sektor ekonomi (Perhitungan

4

Shiftshare). Sedangkan analisis intrawilayah berupa analisis sektor ekonomi unggulan (LQ

dan SS) dan arahan pengembangan ekonomi.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini membahas kesimpulan dan rekomendasi dari pembahasan yang ada di

laporan.

5

BAB II

KAJIAN LITERATUR

2.1 Analisis Agregat

Analisis agregat digunakan untuk mengetahui gambaran umum konstribusi

perkembangan perekonomian suatu wilayah kepada wilayah lain yang lebih luas dimana

wilayah tersebut berada pada satu tempat. Dengan demikian, analisis agregat dapat

digunakan untuk melihat wilayah sebagai replika dari nasional dengan modifikasi, wilayah

dipandang sebagai sebuah unit dalam konteks ruang yang lebih luas.

Dengan analisis agregat kita dapat mengetahui bagaimana tingkat, sumber dan

distribusi pendapatan dan tenaga kerja yang terdapat dalam suatu wilayah, data ini sangat

penting untuk melihat gambaran umum keadaan perekonomian suatu wilayah dan

bagaimana setiap sektor perekonomian menyumbangkan pendapatannya dalam

pendapatan suatu wilayah.

Melalui data tingkat pendapatan yang dianalisis melalui analisis agregat, kita juga

dapat mengetahui bagaimana komposisi sektor ekonomi berkonstribusi dalam

perkembangan perekonomian wilayah tersebut, sehingga kita dapat mengetahui jumlah

faktor – faktor produksi (investasi, tenaga kerja) yang tersedia dan bagaimana kualitasnya.

Seluruh data-data tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain, terutama antar sektor

ekonomi (backward forward linkage) yang dapat menunjukan pola perubahan aspek-aspek

ekonomi dan perbandingan aspek-aspek tesebut terhadap aspek yang terdapat di nasional

dan wilayah lain.

Pola perubahan aspek-aspek ekonomi yang terjadi memliki sifat dan intensitas aliran

faktor-faktor produksi yang terjadi antarwilayah. Dalam analisa agregat hal ini tidak

mendapat perhatian yang khusus, akan tetapi dalam pola tersebut terdapat konsekuensi

yang terjadi dari adanya aliran-aliran faktor produksi yang berdampak terhadap

perkembangan perekonomian wilayah.

Peran pemerintah dalam perkembangan perekonomian yang dilihat melalui analisis

agregat sangat penting, terutama dalam menentukan kebijakan publik, dan administrasi

yang berpengaruh terhadap kinerja perekonomian wilayah. Oleh karena itu pola perubahan

aliran faktor produksi dan tingkat pendapatan sangat dipengaruhi kebijakan instusional yang

berkaitan dengan bagaimana potensi masalah dan peluang yang dapat dilihat dalam upaya

pengembangan kondisi perekonomian suatu wilayah di masa depan. Kebujakan pemerintah

juga sangat berpengaruh dalam melihat konsekuensi dari kebijakan ini dalam kaitan dengan

wilayah lain.

6

2.2 Analisis Intra Wilayah

Analisis intrawilayah merupakan salah satu jenis analisis yang melihat secara lebih

mendalam apa yang ada di wilayah. Wilayah dilihat sebagai sebuah unit atau penjumlahan

dari elemen-elemen yang ada di dalamnya.

Dalam analisis intarawilayah ini, hal yang disoroti adalah bagaimana karakteristik dari

tempat-tempat dalam suatu wilayah dan bagaimana interaksi yang terjadi di dalamnya.

Analisis dilakukan lebih dalam pada setiap komponen yang ada di dalamnya. Jadi, analisis

ini memandang suatu wilayah sebagai kumpulan dari wilayah-wilayah lain yantg skalanya

lebih sempit serta masing-masingnya memiliki aktivitas dan karakteristik sendiri-sendiri.

Analisis intrawilayah suatu kotamadya berarti menyoroti pokok analisis pada kecamatan-

kecamatan yang ada di dalamnya, analisis intrawilayah suatu provinsi berarti menyoroti

pokok analisis pada kabupaten-kabupaten yang ada di dalamnya, dan seterusnya.

Contoh hal yang dibahas dalam suatu analisis intarawilayah yaitu bagaimana

karakteristik ekonomi di subwilayah dan bagaimana perbandingan diantaranya, bagaimana

tingkat pendapatan pada masing-masing subwilayah dan bagaimana kontribusi masing-

masingnya terhadap wilayah, bagaimana tingkat konsentrasi dan spesialisasi sektor-sektor

ekonomi pada masing-masing subwilayah, dan lain-lain.

2.3 PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto)

Gross Domestik Product (GDP) / Produk Domestik Bruto (PDB) adalah besarnya nilai

barang dan jasa yang diproduksikan di dalam suatu negara atau wilayah dalam satu tahun

tertentu. Untuk wilayah kabupaten dan propinsi disebut Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB). Pengertian Produk Domestik Regional Bruto itu sendiri merupakan suatu ukuran

pendapatan suatu wilayah atau kota yang dihitung dengan menggunakan seluruh output

barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh input (faktor produksi) yang ada yang nantinya

akan digunakan oleh satu perekonomian untuk menghasilkan barang atau jasa.

Produk Domestik Regional Bruto dapat didefinisikan menurut 3 sudut pandang yang

berbeda, yaitu:

a. Menurut pendekatan produksi

Merupakan jumlah nilai tambah bruto dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh

berbagi unit produksi didalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Adapun

pembagian unit-unit produksi/sektor tersebut dibagi menjadi 9 lapangan usaha, yaitu:

1) Pertanian

2) Pertambangan dan penggalian

3) Penghasilan dan pajak langsung lainnya

4) Listrik, gas, dan air minum

5) Bangunan

7

6) Perdagangan, hotel, dan restaurant

7) Pengangkutan dan komunikasi

8) Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan

9) Jasa-jasa

b. Menurut pendekatan pendapatan

Merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang ikut

serta dalam proses produksi dalam satu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas

jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah/gaji, sewa tanah, bunga modal dan

keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

c. Menurut pendekatan pengeluaran

Merupakan jumlah pengeluaran oleh rumah tangga, konsumsi pemerintah,

lembaga swasta tidak mencari keuntungan, pengeluaran untuk pembentukan modal

tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor netto di suatu daerah atau wilayah

dalam jangka waktu tertentu. Ekspor netto yang dimaksud adalah nilai ekspor

dikurangi dengan jumlah nilai impor.

PDRB secara berkala dapat disajikan dalam 2 bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku

dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar, yang dapat di jelaskan berikut ini :

a. PDRB atas dasar harga berlakumenggambarkan nilai tambah barang dan jasa

yang dihitung dengan menggunakanharga pada setiap tahun.

b. PDRB atas dasar harga konstan menunjukan nilai tambah barang dan jasa yang

dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar

penghitungannya.

2.4 Metode Analisis LQ

Metode Location Quotient (LQ) untuk mengidentifikasi komoditas unggulan

diakomodasi dari Miller & Wright (1991), Isserman (1997), dan Ron Hood (1998). Menurut

Hood (1998). Metode LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam

model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sector kegiatan yang menjadi

pemacu pertumbuhan. LQ mengukur konsentrasi relative atau derajat spesialisasi kegiatan

ekonomi melalui pendekatan perbandingan.

Inti dari model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan pertumbuhan suatu

wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah. Ekspor itu sendiri tidak terbatas pada bentuk

barang-barang dan jasa, akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang

berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak (Budiharsono, 2001).

Teknik LQ banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah

pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relative

kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sector unggulan sebagai

8

leading sector suatu kegiatan ekonomi (industri). Dasar pembahasannya sering difokuskan

pada aspek tenaga kerja dan pendapatan.

Berdasarkan pemahaman terhadap teori ekonomi basis, metode LQ relevan

digunakan sebagai metoda dalam menentukan komoditas unggulan khususnya dari sisi

penawaran (produksi atau populasi). Untuk komoditas yang berbasis lahan seperti tanaman

pangan, hortikultura dan perkebunan, perhitungannya didasarkan pada lahan pertanian

(areal tanam atau areal panen), produksi atau produktivitas. Sedangkan untuk komoditas

pertanian yang tidak berbasis lahan seperti usaha ternak, dasar perhitungannya digunakan

jumlah populasi (ekor). Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan

demikian halnya dengan metode LQ.

a. Kelebihan metode LQ

1) Mudah dan tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit.

2) Penyelesaian analisis cukup dengan spread sheet dari Microsoft Excel atau

program Lotus

b. Keterbatasan metode LQ

1) Validitas data sangat diperlukan, sehingga harus diperhitungkan akurasi

datanya.

2) Diperlukan nilai rata-rata dari data series yang cukup panjang (tidak kurang

dari 5 tahun).

3) Deliniasi wilayah kajian yang acuannya seringkali tidak jelas, sehingga muncul

hasil hitungan yang tidak sama dengan yang diduga.

Selanjutnya untuk menganalisis data menggunakan metode LQ yang dilakukan secara

sederhana menggunakan spreadsheet dari Excel dalam Microsoft Windoows XP perlu

dilakukan beberapa tahap, yaitu:

a. Insert data

Insert data menurut subsektor dengan jangka waktu lima tahun terakhir ke dalam

spreadsheet dengan format kolom dan baris. Kolom diisi nama wilayah dan tahun,

sedangkan baris diisi nama sektor yang akan dianalisis.

b. Menghitung LQ

Dalam tahapan ini adalah menghitung nilai LQ. Caranya dengan memasukkan

notasi-notasi yang diperoleh ke dalam formula LQ, yaitu pi/pt sebagai pembilang

dan Pi/Pt sebagai penyebut. Secara ringkas ditulis:

𝐿𝑄 =𝑝𝑖/𝑝𝑡

𝑃𝑖/𝑃𝑡

Keterangan:

LQ = Location Quotient

pi = Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkat lokal

9

pt = Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkat lokal

Pi = Produksi/kesempatan kerja sektor i, pada tingkat regional

Pt = Produksi/kesempatan kerja total, pada tingkat regional

c. Interpretasi nilai LQ

Nilai LQ yang diperoleh akan berada dalam kisaran lebih kecil atau sama dengan

satu sampai lebih besr dari angka 1, atau 1 ≥ LQ > 1. Besaran nilai LQ

menunjukkan besaran derajat spesialisasi atau konsentrasi dari komoditas itu di

wilayah yang bersangkutan relatif terhadap wilayah referensi. Artinya semakin

besar nilai LQ di suatu wilayah, semakin besar pula derajat konsentrasinya di

wilayah tersebut. Hasil perhitungan LQ menghasilkan tiga (3) criteria yaitu:

1) LQ > 1; artinya komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan.

Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi

kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar

wilayah.

2) LQ = 1; komoditas itu tergolong non basis, tidak memiliki keunggulan komparatif.

Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebetuhan wilayah sendiri dan tidak

mampu untuk diekspor.

3) LQ < 1; komoditas ini juga termasuk non basis. Produksi komoditas di suatu

wilayah tidak dapet memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau

impor dari luar.

2.5 Metode Analisis Shift Share

Analisis Shift Share adalah metode yang digunakan untuk mengetahui kinerja

perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relative sektor-sektor ekonomi dan

identifikasi sektor unggul daerah dalam kaitannya dengan perekonomian acuan (wilayah

acuan atau wilayah yang lebih luas) dalam dua atau lebih titik waktu.

Analisis ini bertumpu pada asumisi pertumbuhan sektor daerah sama dengan tingkat

wilayah acuan, membagi perubahan atua pertumbuhan kinerja ekonomi daerah (local)

dalam tiga komponen, yaitu:

a. Komponen pertumbuhan wilayah acuan (KPW), yaitu mnegukur perubahan kinerja

ekonomi pada perekonomian acuan. Artinya, daerah yang bersangkutan tumbuh

karena dipengaruhi oleh kebijakan wilayah acuan secara umum.

b. Komponen pertumbuhan proporsional (KPP), yaitu mengukur perbedaan

pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat. Apabila

komponen ini pada salah satu sektor wilayah acuan bernilai positif, berarti bahwa

sektor tersebut berkembang dalam perekonomian acuan. Sebaliknya jika negative,

maka kinerja sektor tersebut menurun.

10

c. Komponen pergeseran atau pertumbuhan pangsa wilayah (KPPW), yaitu mengukur

kinerja sektor-sektor yang sama pada perekonomian acuan. Sektor-sektor local

terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian acuan. Apabila komponen

ini pada salah satu sektor positif, maka daya saing sektor local meningkat

dibandingkan sektor yang sama pada perekonomian acuan, begitu juga sebaliknya.

Apabila perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi kota adalah PEK, maka

persamaan dapat diformulasikan sebagai berikut:

PEK = KPW+KPP+KPK atau

PEK = (𝑌∗

𝑌− 1) + (

𝑌𝑖′

𝑌𝑖−

𝑌∗

𝑌) + (

yi′

yi−

Yi′

Yi)

Keterangan :

Y* = indikator ekonomi acuan akhir tahun kajian

Y = indikator ekonomi acuan awal tahun kajian

Yi’ = indikator ekonomi acuan sektor I akhir tahun kajian

Yi = Indikator ekonomi acuan sektor I awal tahun kajian

yi’ = indikator ekonomi daerah (local) sektor I akhir tahun kajian

yi = indikator ekonomi daerah (local) sektor I awal tahun kajian

Pergeseran Netto (PN) dihitung dengan rumus :

PN = KPP + KPK

Langkah-langkah dasar

a. Langkah 1

Hitung dan bandingkan pertumbuhan pendapatan di daerah dengan wilayah acuan.

Untuk memudahkan analisis, perekonomian daerah dan wilayah acuan dipecah

dalam sebelas sektor, yaitu : pertanian, pertambangan dan penggalian, industry

pengolahan, listrik/ gas/ air bersih, bangunan, perdagangan/ hotel/ restoran,

pengangkutan/ komunikasi, keuangan/ persewaan/ jasa perusahaan, dan jasa-jasa.

b. Langkah 2

Hitung perubahan pendapatan daerah setiap sektor, yaitu dengan mengurangi

pendapatan pada akhir waktu kajian untuk masing-masing sektor dengan

pendapatan pada awal tahun kajian

c. Langkah 3

Hitung komponen masing-masing pertumbuhan sesuai rumus yang telah dijabarkan

secara rincisebagai berikut :

1) Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPW)

2) Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP)

3) Komponen Pertumbuhan Daya Saing (KPK)

11

d. Langkah 4

Tafsirkan hasil perhitungan, dengan membandingkan sektor-sektor KPP yang

bertanda positif dengan negative. Apabila suatu sektor bertanda positif, maka

sektor tersebut pesat pertumbuhannya dan pengaruhnya pada pendapatan daerah

juga positif. Begitu juga sebaliknya. Suatu daerah yang sebagian besar

pendapatannya berasal dari sektor-sektor yang lamban pertumbuhannya, maka

pendapatan di daerah tersebut akan tumbuh di bawah tingkat pertumbuhan wilayah

acuan. Begitu juga sebaliknya.

e. Langkah 5

Hubungkan sektor KPK yang bertanda positif dan negative. Sektor yang bertanda

positif berarti mengalami peningkatan daya saing/keunggulan komparatif daerah

dalam kaitannya dengan daerah lain pada waktu kajian.

f. Langkah 6

Hitung pergeseran bersih (net shift) untuk menemukan sektor-sektor maju dan

kurang maju, yaitu dengan menjumlahkan komponen KPK dan KPP dari masing-

masing sektor. Apabila hasil penjumlahan yang diperoleh untuk suatu sektor adalah

positif, maka sektor yang bersangkutan termasuk maju, begitu jjuga sebaliknya.

g. Langkah 7

Sebagian alternative dari langkah 6, analisis dilanjutkan untuk menemukan sektor-

sektor yang termasuk unggul, agak unggul mundur, dan mundur dalam selang

waktu ujian. Keluaran semua sektor daerah diletakkan pada suatu diagram yang

terdiri dari empat kuadran. Kuadran I mempresentasikan sektor unggul karena KPK

dan KPP memiliki nilai positif, kuadran II menggambarkan sektor agak mundur

karena KPK negative namun KPP positif, kuadran III mempresentasikan sektor

mundur karena KPK maupun KPP negative, kuadran IV merpakan tempat

kedudukan sektor agak unggul karena KPK positif, sedangkan KPP negative. Yang

menjadi acuan utama dalam analisis ini adalah KPK atau komponen pertumbuhan

daya saing daerah, karena komponen tersebut merupakan komponen terpenting

dalam pertumbuhan suatu daerah.

2.6 Analisis Gabungan (Tipologi)

Dari gabungan analisis LQ dan Shift Share, dapat diketahui sektor ekonomi unggulan

suatu wilayah. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis sektor ekonomi unggulan

adalah pendekatan LQ dan pendekatan input-output. Indikator dari analisis LQ yaitu sektor

yang mempunyai nilai LQ >1 adalah sektor unggulan sehingga dijadikan prioritas

pengembangan sektor ekonomi wilayah/kota. Indikator dari analisis Shift Share yaitu sektor

yang mempunyai nilai bacward linkage dan forward linkage yang tinggi adalah sektor

12

unggulan, sehingga dijadikan prioritas pengembangan sektor ekonomi wilayah/kota. Berikut

ini adalah contoh penghitungan beberapa sektor ekonomi dengan mencari rata-rata LQ dan

komponen KPPW.

Tabel II.1 Tipologi Sektor Berdasarkan Gabungan Nilai LQ & Komponen KPPW

NO SEKTOR RATA – RATA

LQ KOMPONEN KPPW

1 Pertanian LLQQ >> 11 TIDAK MEMPUNYAI DAYA SAING

2 Pertambangan & Penggalian LLQQ >> 11 MEMPUNYAI DAYA SAING

3 Industri LLQQ >> 11 MEMPUNYAI DAYA SAING

4 Listrik, Gas & Air Minum LQ < 1 MEMPUNYAI DAYA SAING

5 Konstruksi LQ < 1 MEMPUNYAI DAYA SAING

6 Perdagangan, Hotel & Restoran LQ < 1 MEMPUNYAI DAYA SAING

7 Transportasi & Komunikasi LQ < 1 TIDAK MEMPUNYAI DAYA SAING

8 Keuangan LQ < 1 MEMPUNYAI DAYA SAING

9 Jasa - Jasa LQ < 1 TIDAK MEMPUNYAI DAYA SAING

Sumber :

Dari tabel di atas, analisis antara hasil LQ dan KPPW sebagai komponen Shift Share

menghasilkan 4 kategori sektor ekonomi, yaitu :

- Kategori 1 : Sektor Basis & Berdaya Saing -> Industri, Pertambangan &

Penggalian

- Kategori 2 : Sektor Non Basis & Berdaya Saing -> Listrik, Gas & Air Minum,

Konstruksi, Perdagangan, Hotel & Restoran serta Keuangan

- Kategori 3 : Sektor Basis & Tidak Berdaya Saing -> Pertanian

- Kategori 4 : Sektor Non Basis & Tidak Berdaya Saing -> Transportasi &

Komunikasi serta Jasa-jasa.

13

Sumber :

Gambar 2.1

Pembagian 4 Kategori Analisis Sektor Ekonomi Unggulan

Dapat disimpulkan bahwa sektor yang menjadi prioritas dikembangkan (Unggulan)

adalah Industri, Pertambangan & Penggalian serta Pertanian. Khusus untuk Pertanian,

sektor ini tetap menjadi sektor unggulan meskipun tidak berdaya saing karena dilihat dari

jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor ini menyumbang jumlah PDRB yng

jauh lebih besar dari sektor lainnya sehingga tetap menjadi sektor unggulan. Sektor lain

yang bukan merupakan sektor unggulan harus lebih dikembangkan secara signifikan agar

perkembangan dan p emerataan sektor ekonomi wilayah tersebut dapat ditingkatkan.

14

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Gambaran umum wilayah Kabupaten Banjarnegara merupakan penjabaran mengenai

kondisi eksisting yang terdapat di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Dalam gambaran umum

ini terdiri dari dua aspek yaitu aspek fisik dan aspek non fisik.

3.1 Aspek Fisik Kabupaten Banjarnegara

Aspek fisik Kabupaten Banjarnegara meliputi keadaan geografis dan administrasi;

bentuk alam dan topografi; jenis tanah; klimatologi; dan penggunaan lahan.

3.1.1 Keadaan Geografis dan Administrasi

Kabupaten Banjarnegara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Banjarnegara yang mempunyai luas wilayah 106,971,01 Ha, terdiri dari 20

kecamatan 253 desa 12 kelurahan. Batas-batas wilayah Kabupaten Banjarnegara

adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang

Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo

Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen

Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas

Sumber: Bappeda Kabupaten Banjarnegara, 2010

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kabupaten Banjarnegara

15

Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara menurut kecamatan dapat dilihat pada

Tabel 4.1 berikut.

Tabel III.1 Luas Wilayah Kabupaten Banjarnegara Menurut Kecamatan

NO. KECAMATAN LUAS (Ha) PERSENTASE

1 SUSUKAN 5,265.67 4.92

2 PURWAREJA KLAMPOK

2,186.67 2.04

3 MANDIRAJA 5,261.58 4.92

4 PURWANEGARA 7,386.53 6.91

5 BAWANG 5,520.64 5.16

6 BANJARNEGARA 2,624.20 2.45

7 PAGEDONGAN 8,055.24 7.53

8 SIGALUH 3,955.95 3.70

9 MADUKARA 4,820.15 4.51

10 BANJARMANGU 4,635.61 4.33

11 WANADADI 2,827.41 2.64

12 RAKIT 3,244.62 3.03

13 PUNGGELAN 10,284.01 9.61

14 KARANGKOBAR 3,906.94 3.65

15 PANGETAN 4,618.98 4.32

16 PEJAWARAN 5,224.97 4.88

17 BATUR 4,717.10 4.41

18 WANAYASA 8,201.13 7.67

19 KALIBENING 8,377.56 7.83

20 PANDANARUM 5,856.05 5.47

JUMLAH 106,971.01 100.00

Sumber; Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2014

3.1.2 Bentuk Alam dan Topografi

Kabupaten Banjarnegara terdiri dari tiga zona yaitu zona utara, zona tengah, dan

zona selatan sebagai berikut (Bappeda Kabupaten Banjarnegara, 2010).

a. Zona utara merupakan wilayah pegunungan yang lebih dikenal dengan

pegunungan Kendeng Utara, rona alamanya bergunung berbukit,

bergelombang dan curam. Potensi utamanya adalah sayur mayor, kentang,

kobis, jamur,teh, jagung, kayu, getah pinus, sapi kereman, kambing dan

domba, Juga pariwisata dan tenaga listrik panas bumi di dataran Dieng.

b. Zona tengah merupakan dataran lembah sungai Serayu. Rona alamnya relatif

datar dan subur. Potensi utama adalah padi,palawija, buah-buahan, ikan

homeindustri, PLTA Mrica, keramik, dan anyam-anyaman bambu.

c. Zona Selatan merupakan pegunungan kapur dengan nama pegunungan

Serayu Selatam. Rona alamnya bergunung, bergelombang dan curam.

Potensinya utamanya adalah ketela pohon, gula kelapa, bambu, getah pinus,

16

damar dan bahan mineral meliputi : marmer, buah kwarsa, feld sart, asbes,

andesit, pasir dan kerikil. Buah-buahan: duku, manggis, durian, rambutan,

pisang, dan jambu.

Kabupaten Banjarnegara mempunyai ketinggian yang bervariasi, meskipun

kebanyakan berada pada ketinggian 100 mdpl karena letaknya yang berada pada jalur

pegunungan; yang sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 mdpl (37,04%);

500-1.000 mdpl (28,74%); dan >1.000 mdpl (24,4%); sedangkan wilayah dengan

ketinggian kurang dari 100 mdpl hanya seluas 9,82% (Bappeda Kabupaten

Banjarnegara, 2010).


Gambar 3.1

Peta Topografi Kabupaten Banjarnegara

3.1.3 Jenis Tanah

Jenis tanah di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut (Bappeda

Kabupaten Banjarnegara, 2010).

a. Tanah alluvial: dengan asosiasinya berwarna kelabu coklat dan hitam,

sifatnya beraneka ragam. Produktivitas tanah rendah hingga tinggi sesuai

untuk pertanian. Jenis tanah tersebut terdapat pada Kecamatan Batur,

Kalibening, Rakit, Punggelan, Susukan, Purworejo Klampok, dan Wanadadi.

b. Tanah latosol: berasosiasi dengan andosol, sifatnya agak asam hingga netral,

warnanya beraneka ragam yaitu kelabu, coklat, hitam coklat kemerah-

merahan. Tingkat kesuburan tanah sedang sampai tinggi. Sesuai untuk usaha

17

pertanian, kebun campuran, pertanian sayur-sayuran dan hutan. Terdapat

pada Kecamatan Susukan, Purworejo Kalmpok, Purwonegoro, Wanadadi,

Rakit, Bawang, Sigaluh, Madukara, Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran,

Kalibening, Karangkobar, Banjarmangu, Padedongan, Mandiraja, Punggelan,

Pandanarum, dan Pangetan.

c. Tanah andosol: dengan asosiasi berwarna coklat, coklat kekuning-kuningan,

bersifat netral sampai asam. Produktivitas tanah sedang hingga tinggi, cocok

untuk tegalan, kebun campuran dan hutan. Terdapat di Kecamatan

Wanayasa, Pejawaran, Pegentan, dan Batur.

d. Tanah grumosol: asosiasinya dengan tanah mediteran, bersifat agak netral,

warna kelabu hingga hitam, merah kekuning-kuningan, merah hingga coklat.

Produktivitasnya rendah sampai sedang, cocok dipergunakan untuk usaha-

usaha persawahan dan tegalan. Terdapat di Kecamatan Karangkobar,

Pagetan, Wanadadi, Wanayasa, Madukara, dan Banjarmangu.

e. Tanah pedsolik merah kuning: tanah bertekstur liat, struktur blok di lapisan

bawah, konsistensi teguj, bersifat asam dengan pH kurang dari 5,5.

Terbentuk pada daerah dengan curah hujan antara 2500 sampai 3000 mm

tiap tahun serta biasanya berada pada ketinggian di atas 25 meter di atas

permukaan laut. Terdapat di sekitar tegalan pada Kecamatan Pandarum,

Kalibening, dan Punggelan.

f. Tanah litosol: tanah yang beraneka sifat dan warnanya. Jenis tanah ini kurang

baik untuk pertanian, terdapat di Kecamatan Banjarmangu.

18


Gambar 3.2 Peta Jenis Tanah Kabupaten Banjarnegara

3.1.4 Klimatologi

Menurut Bappeda Kabupaten Banjarnegara (2010) kondisi klimatologi

KabupatenBanjarnegara beriklim tropis, dengan bulan basah umumnya lebih banyak

darpada bulan kering. Temperatur udara berkisar antara 20-260C, temperature

terdingin yaitu 3-180C dengan temperatur terdingin tercatat pada musim kemarau di

Dataran Tinggi Dieng. Kembaban udara berkisar antara 80%-85% dengan curah hujan

tertinggi rata-rata 3.000 mm/tahun. Kabupaten Banjarnegara bagian Utara merupakan

wilayah yang memiliki curah hujan yang paling tinggi dibandingkan dengan wilayah

tengah maupun selatan.

19


Gambar 3.3 Peta Curah Hujan Kabupaten Banjarnegara

3.1.5 Penggunaan Lahan

Berdasarkan Kabupaten Banjarnegara dalam Angka 2014, luas wilayah

Kabupaten Banjarnegara mempunyai persentase sebesar 3,29% dari luas wilayah

Propinsi Jawa Tengah yang mempunyai luas sebesar (3,25 juta Ha). Pada tahun

2013, luas tersebut terbagi atas lahan sawah sebesar 15.034 Ha atau 14,05% dari

wilayah keseluruhan Kabupaten Banjarnegara dan Lahan Bukan Sawah sebesar

71.744 Ha atau 64,07% dari total Kabupaten. Sedangkan lahan bukan pertanian

sebesar 20.193 Ha atau 18,88%.

Tabel III.2 Luas Penggunaan Lahan Menurut Jenis Penggunaan di Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2009-2013

PENGGUNAAN LAHAN

2009 2010 2011 2012 2013

LAHAN SAWAH

14,563

14,663

14,867

14,874

15,034

BUKAN LAHAN

SAWAH

61,001

55,952

55,840

72,562

71,744

LAHAN BUKAN PERTANIAN

31,306

36,356

36,263

19,535

20,193

JUMLAH

106,870

106,971

106,970

106,971

106,971 Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2014

20

3.2 Aspek Non Fisik Kabupaten Banjarnegara

Aspek non fisik Kabupaten Banjarnegara yang dibahas pada laporan ini adalah

kependudukan, perekonomian, dan ketenagakerjaan.

3.2.1 Kependudukan

Menurut Kabupaten Banjarnegara dalam Angka 2014, proyeksi penduduk akhir

tahun 2013 Kabupaten Banjarnegara sebanyak 892.477 jiwa, terdiri dari 447.219 laki-

laki dan 445.228 perempuan, yang berarti mengalami kenaikan sebesar 5.158 jiwa

atau 0,58% dari jumlah penduduk akhir tahun 2012 sebanyak 887.289 jiwa.

Kepadatan penduduk akhir tahun 2013 sebesar 834 jiwa per km2, yang berarti bahwa

setiap 1 km2 luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, dihuni oleh sekitar 834 orang.

Kecamatan Banjarnegara, Purworejo Klampok, dan Rakit adalah kecamatan dengan

tingkat kepadatan penduduk tertinggi, masing-masing dengan jumlah kepadatan 2.204

jiwa per km2, 2.118 jiwa per km2, dan 1.523 jiwa per km2. Sedangkan kecamatan yang

tingkat kepadatan penduduknya rendah adalah Kecamatan Pandanarum dan

Kecamatan Pagedongan, yakni sebesar 360 per km2 dan 436 per km2. Jumlah

penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan di Banjarnegara tahun 2013 dapat

dilihat pada Tabel III.3.

Tabel III.3 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013

NO. KECAMATAN JUMLAH

PENDUDUK KEPADATAN

1 SUSUKAN 59,689 1,133

2 PURWAREJA KLAMPOK 46,314 2,118

3 MANDIRAJA 64,138 1,219

4 PURWANEGARA 69,625 943

5 BAWANG 52,254 946

6 BANJARNEGARA 57,821 2,204

7 PAGEDONGAN 35,130 436

8 SIGALUH 29,234 739

9 MADUKARA 40,645 843

10 BANJARMANGU 39,469 851

11 WANADADI 28,549 1,010

12 RAKIT 49,437 1,523

13 PUNGGELAN 69,592 677

14 KARANGKOBAR 27,704 709

15 PANGETAN 35,635 771

16 PEJAWARAN 41,436 793

17 BATUR 36,960 784

18 WANAYASA 44,533 543

19 KALIBENING 43,210 516

20 PANDANARUM 21,072 360 Sumber: Kabupaten Banjarnegara dalam Angka, 2014

Struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin pada Kabupaten

Banjarnegara berdasarkan piramida penduduk pada Gambar 3.5 dapat

menggambarkan usia produktif, usia anak-anak dan usia tidak produktif. Usia anak-

anak meliputi usia di bawah 15 tahun sedangkan usia antara 15 sampai dengan 59

21

tahun, sedangkan usia tidak produktif pada usia di atas 60 tahun. Dilihat dari kondisi

tersebut maka Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2013 memiliki struktur umur

dominan pada usia produktif, kemudian disusul pada usia anak-anak dan usia tidak

produktif.

Sumber: Kabupaten Banjarnegara dalam Angka, 2014

Gambar 3.4 Piramida Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013

3.2.2 Perekonomian

Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Jawa

Tengah merupakan daerah dengan pola perekonomian agraris, sebagian besar

masyarakatnya menyandarkan hidupnya dari sektor pertanian. Kondisi ini dapat dilihat

dari tingginya kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan produk domestik

regional bruto (PDRB). Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2013 sebesar 37,33

persen dari total PDRB Kabupaten Banjarnegara memberikan dasar yang kuat untuk

menyatakan kondisi tersebut. Lihat Tabel III.4.

60,000 40,000 20,000 00 20,000 40,000 60,000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75+

PIRAMIDA PENDUDUK KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013

PEREMPUAN

LAKI-LAKI

22

Tabel III.4 PDRB ADHK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2013

Sumber: PDRB Kabupaten Banjarnegara , 2013

Perkembangan perekonomian Kabupaten Banjarnegara kurun waktu lima tahun

terakhir menunjukan perbaikan dari waktu ke waktu, dimana pertumbuhan selama

kurun waktu tersebut masih berada pada posisi positif dengan besaran angkanya

antara 4 sampai dengan 5 persen. Perkembangan yang mendukung pertumbuhan

tersebut adalah dari sektor jasa-jasa kemudian ditambah dengan dukungan sektor

transportasi dan komunikasi. Kedua sektor ini memang bukan merupakan sektor yang

dominan dalam perekonomian Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi tingginya

perkembangan sektor ini terakumulai dengan pertumbuhan dari sektor lainnya

sehingga menambah besar tingkat pertumbuhan dari PDRB Kabupaten Banjarnegara

(BPS Kabupaten Banjarnegara, 2013). Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2009-2013 dan distribusi PDRB ADHK Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel III.5 dan Tabel III.6.

Tabel III.5 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2013 (Persen)

NO SEKTOR 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian 4.02 1.89 2.37 3.08 2.43

2 Pertambangan & Penggalian 4.64 4.27 4.09 4.47 5.69

3 Industri Pengolahan 2.11 1.51 3.87 3.65 6.22

4 Listrik, Gas & Air Minum 9.28 8.45 7.67 6.58 7.78

5 Konstruksi/ Bangunan 7.01 3.49 6.81 6.42 7.72

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 4.90 4.72 4.69 5.41 7.13

7 Transportasi &

Komunikasi 9.77 9.71 7.34 8.94 5.87

8 Keuangan 7.51 8.32 5.96 8.39 10.82

NO SEKTOR KABUPATEN (rupiah)

PDRB 2009 PDRB 2010 PDRB 2011 PDRB 2012 PDRB 2013

1 Pertanian 1,016,343.12 1,035,558.72 1,060,086.56 1,092,737.31 1,119,288.35

2 Pertambangan & Penggalian

14,669.27 15,294.96 15,920.99 16,633.35 17,579.78

3 Industri Pengolahan 374,321.85 379,955.75 394,671.82 409,083.88 434,528.67

4 Listrik, Gas & Air Minum

12,715.20 13,789.94 14,848.29 15,825.12 17,056.26

5 Konstruksi/ Bangunan 185,754.77 192,240.54 205,326.13 218,512.05 235,383.94

6 Perdagangan, Hotel & Restoran

349,819.18 366,334.84 383,513.40 404,269.40 433,087.86

7

Transportasi &

Komunikasi 118,822.74 130,362.23 139,930.92 152,445.43 161,397.23

8 Keuangan 162,948.45 176,509.23 187,035.27 202,736.43 224,670.11

9 Jasa - Jasa 518,541.13 578,477.91 629,208.65 677,408.67 715,077.50

Total 2,753,935.71 2,888,524.12 3,030,542.03 3,189,651.64 3,358,069.70

23

NO SEKTOR 2009 2010 2011 2012 2013

9 Jasa - Jasa 7.18 11.56 8.77 7.66 6.56

PDRB 5.11 4.89 4.92 5.25 5.28

Sumber: PDRB Kabupaten Banjarnegara , 2013

Tabel III.6

Distribusi PDRB ADHK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2013

NO SEKTOR 2009 2010 2011 2012 2013

1 Pertanian 36.91 35.85 34.98 34.26 33.33

2 Pertambangan &

Penggalian 0.53 0.53 0.53 0.52 0.52

3 Industri Pengolahan 13.59 13.15 13.02 12.83 12.94

4 Listrik, Gas & Air Minum 0.46 0.48 0.49 0.50 0.51

5 Konstruksi/ Bangunan 6.75 6.66 6.78 6.85 7.01

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 12.70 12.68 12.65 12.67 12.90

7 Transportasi & Komunikasi 4.31 4.51 4.62 4.78 4.81

8 Keuangan 5.92 6.11 6.17 6.36 6.69

9 Jasa - Jasa 18.83 20.03 20.76 21.24 21.29 Sumber: PDRB Kabupaten Banjarnegara , 2013

3.2.3 Ketenagakerjaan

Di Kabupaten Banjarnegara banyaknya permintaan tenaga kerja yang tercatat

pada tahun 2013 sebanyak 18.556 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang belum

ditempatkan pada tahun 2011 sebanyak 14.689 orang dengan rincian 7.838 orang

laki-laki dan 6.851 orang perempuan. Adapun pencari kerja yang telah ditempatkan

pada tahun 2013 sebanyak 3.867 orang, dengan rincian 1.266 orang laki-laki dan

2.601 orang perempuan (BPS Kabupaten Banjarnegara, 2014).

Banyaknya permintaan tenaga kerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin

di Kabupaten Banjarnegara tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel III.7. Sedangkan

banyaknya pencari kerja yang belum ditempatkan menurut lapangan usaha dan jenis

kelamin di Kabupaten Banjarnegara tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel III.8.

Tabel III.7 Banyaknya Permintaan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013

NO SEKTOR

BANYAKNYA PERMINTAAN TENAGA

KERJA PERSENTASE

L P JUMLAH

1 Pertanian 180 90 270 6.94

2 Pertambangan & Penggalian

- - - -

3 Industri Pengolahan 951 1,908 2,859 73.44

4 Listrik, Gas & Air Minum - - - -

5 Konstruksi/ Bangunan - - - -

6 Perdagangan, Hotel & 120 100 220 5.65

24

NO SEKTOR

BANYAKNYA PERMINTAAN TENAGA

KERJA PERSENTASE

L P JUMLAH

Restoran

7 Transportasi & Komunikasi

- - - -

8 Keuangan 7 5 12 0.31

9 Jasa - Jasa 27 505 432 13.67

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2014

Tabel III.8 Banyaknya Pencari Kerja Yang Belum Ditempatkan Menurut Lapangan Usaha dan Jenis

Kelamin Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013

NO SEKTOR

BANYAKNYA PERMINTAAN TENAGA KERJA PERSENTASE

L P JUMLAH

1 Pertanian 609 320 929 6.32

2 Pertambangan &

Penggalian - - - -

3 Industri Pengolahan 4,292 1,759 6 41.19

4 Listrik, Gas & Air Minum - - - -

5 Konstruksi/ Bangunan 50 - 50 0.34

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 606 739 1,345 9.16


- - - -

8 Keuangan 1,100 1,062 2,162 14.72

9 Jasa - Jasa 1,181 2,971 4,152 28.27 Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka, 2014

25

BAB IV

ANALISIS

4.1 Analisis Agregat

Dalam rangka membangun perekonomian kabupaten yang lebih baik, maka

pemerintah daerah harus menentukan sektor-sektor yang perlu dikembangkan agar

perekonomian daerah dapat tumbuh cepat, salah satunya dengan menggunakan analisis

agregat. Analisis agregat digunakan untuk mengetahui gambaran umum konstribusi

perkembangan perekonomian Kabupaten Banjarnegara terhadap wilyah lain yang

hierarkinya lebih luas yaitu Provinsi Jawa Tengah. Dalam melakukan analisis perekonomian

Kabupaten Banjarnegara secara agregat dibutuhkan beberapa data.

4.1.1 Statistik Dasar

Berikut adalah data-data Kabupaten Banjarnegara yang dibutuhkan untuk

analisis:

Tabel IV.1 PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2009-2013 Tahun PDRB (Juta Rupiah) Laju Pertumbuhan

2009 2.753.935,73 5,11

2010 2.888.524,12 4,89

2011 3.030.542,04 4,92

2012 3.189.651,65 5,25

2013 3.358.069,70 5,28

Sumber: PDRB Kabupaten Banjarnegara, 2013


Gambar 4.1 Grafik Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2013

Dari tabel dan grafik-grafik di atas, diketahui bahwa jumlah PDRB Kabupaten

Banjarnegara atas dasar harga konstan (ADHK) dalam kurun waktu lima tahun yaitu

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

3,000,000.00

3,500,000.00

4,000,000.00

2009 2010 2011 2012 2013

(Ju

ta R

up

iah

)

Tahun

Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Banjarnegara

PDRB Kabupaten

Banjarnegara (Juta

Rupiah)

26

tahun 2009 hingga tahun 2013 terus menerus mengalami peningkatan. PDRB

Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2009 adalah 2.753.935,73 juta rupiah, terus

meningkat hingga tahun 2013 sebesar 3.358.069,70 juta rupiah. Agar lebih jelas, laju

pertumbuhan Kabupaten Banjarnegara tahun 2009-2013 dapat dilihat pada gambar

4.2 di bawah ini:


Gambar 4.2 Grafik Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2013

Untuk mengetahui sektor yang paling berperan dalam perekonomian di

Kabupaten Banjarnegara, dibutuhkan data PDRB ADHK Persektor Kabupaten

Banjarnegara tahun 2009 hingga tahun 2013. Berikut adalah tabelnya:

Tabel IV.2

PDRB Kabupaten Banjarnegara Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2009-2013

NO LAPANGAN USAHA 2009 2010 2011 2012 2013

1 PERTANIAN 1.016.343,12 1.035.558,72 1.060.086,56 1.092.737,31 1.119.288,35

2 PERTAMBANGAN &

PENGGALIAN 14.669,27 15.294,96 15.920,82 16.633,35 17.579,78

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 374.321,85 379.955,75 394.671,82 409.083,88 434.528,67

4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 12.715,20 13.789,94 14.848,29 15.825,12 17.056,26

5 BANGUNAN 185.754,77 192.240,54 205.326,13 218.512,05 235.383,94

6 PERDAG. HOTEL & RESTORAN 349.819,18 366.334,84 383.513,40 505.269,40 433.087,86

7 PEGANGKUTAN & KOMUNIKASI 118.822,74 130.362,23 139.930,92 152.445,43 161.397,23

8 KEU. PERSEWAAN, & JASA

PERUSAHAAN 162.948,45 176.509,23 187.035,27 202.736,43 224.670,11

9 JASA-JASA 518.541,13 578.477,91 629.208,65 677.408,67 715.077,50

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara, 2014

4.6

4.7

4.8

4.9

5

5.1

5.2

5.3

5.4

2009 2010 2011 2012 2013

(%)

Tahun

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK

Laju Pertumbuhan

27

Berdasarkan tabel PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun 2009-2013 di atas,

dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu tahun

2009-2013 cukup stabil, akan tetapi pada tahun 2013 mengalami penurunan pada

sektor bangunan. PDRB tertinggi terdapat pada sektor pertanian dengan jumlah yang

selalu meningkat tiap tahunnya dari tahun 2009-2013. Untuk memperjelas

pemahaman mengenai perkembangan PDRB Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat

pada diagram di bawah ini :


Gambar 4.3 Grafik Pertumbuhan PDRB ADHK Per Sektor Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2013

Tabel IV.3 Distribusi PDRB Per Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2013 (persen)


1 PERTANIAN 36,91 35,85 34,98 34,26 33,33

2 PERTAMBANGAN &

PENGGALIAN 0,53 0,53 0,53 0,52 0,52

3 INDUSTRI PENGOLAHAN 13,59 13,25 13,02 12,83 12,94

4 LISTRIK, GAS & AIR BERSIH 0,46 0,48 0,49 0,50 0,51

5 BANGUNAN 6,75 6,66 6,78 6,85 7,01

6 PERDAG. HOTEL & RESTORAN 12,70 12,68 12,65 12,67 12,90

7 PEGANGKUTAN &

KOMUNIKASI 4,31 4,51 4,62 4,78 4,81

8 KEU. PERSEWAAN, & JASA

PERUSAHAAN 5,92 6,11 6,17 6,36 6,69

-

200,000.00

400,000.00

600,000.00

800,000.00

1,000,000.00

1,200,000.00

2009 2010 2011 2012 2013

PDRB Kabupaten Banjarnegara Per Sektor Atas Dasar Harga Konstan

PERTANIAN

PERTAMBANGAN &

PENGGALIAN

INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS & AIR BERSIH

BANGUNAN

PERDAG. HOTEL & RESTORAN

PEGANGKUTAN & KOMUNIKASI

KEU. PERSEWAAN, & JASA

PERUSAHAAN

JASA-JASA

28


9 JASA-JASA 18,83 20,03 20,76 21,24 21,29

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara, 2014

Berdasarkan tabel Distribusi PDRB Kabupaten Banjarnegara, dapat diketahui

bahwa sektor yang memberikan distribusi paling besar pada PDRB Kabupaten

Banjarnegara selama lima tahun berturut-turut adalah sektor Pertanian. Sektor yang

paling kecil memberikan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Kabuaten

Banjarnegara adalah sektor Listrik, Gas dan Air Bersih. Seperti yang diketahui, listrik

dan air adalah kebutuhan pokok/vital bagi rumah tangga, sehingga walaupun hampir

setiap tahun tarif dasar listrik naik dan tarif air minum naik pertumbuhan sektor ini

masih menunjukkan angka yang positif pada tahun, walaupun mengalami penurunan.


Gambar 4.4 Grafik Rata-rata Distribusi Per Sektor Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2013

Berdasarkan grafik rata-rata distribusi per sektor Kabupaten Banjarnegara

kurang lebih 35% adalah sektor pertanian. Lahan pertanian di Kabupaten

Banjarnegara memang tersedia sangat luas. Hasil-hasil pertanian dan peternakannya

juga menjadi komoditas utama Kabupaten Banjarnegara. Salah satu hasil

peternakannya yaitu sapi potong. 20% adalah jasa-jasa yang meliputi Pemerintahan

Umum dan Swasta (jasa sosial kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayyaan, serta

jasa perorangan dan rumah tangga), sektor ini merupakan sektor yang distribusinya

kedua terbesar setelah pertanian. Industri pengolahan berkontribusi sekitar 13% pada

PDRB Kabupaten Banjarnegara.

35%

1%13%

0%

7%

13%

5%

6%

20%

Persentase Rata-rata (2009-2013) Distribusi Persektor Kabupaten Banjarnegara

PERTANIAN

PERTAMBANGAN &

PENGGALIAN INDUSTRI PENGOLAHAN

LISTRIK, GAS & AIR

BERSIH BANGUNAN

PERDAG. HOTEL &

RESTORAN PEGANGKUTAN &

KOMUNIKASI KEU. PERSEWAAN, &

JASA PERUSAHAAN JASA-JASA

29

Tabel IV.4 Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Banjarnegara

2009 2010 2011 2012 2013

Pendapatan Perkapita 4,21 11,09 4,11 4,48 4,54


Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perkembangan perkapita di Kabupaten

Banharnegara tidak stabil. Perkembangan perkapita tertinggi di Kabupaten

Banjarnegara adalah pada tahun 2010, kemudian mengalami naik turun pada tahun

berikutnya. Untuk memperjelas pemahaman mengenai perkembangan perkapita

Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada grafik di bawah ini:


Gambar 4.5 Grafik Pendapatan Perkapita Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2013

Tabel IV.5

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Banjaranegara (ribu jiwa)

2008 2009 2010 2011

Jumlah Penduduk Miskin (ribu) 200,6 184,0 166,7 177,3

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2012

Tabel IV.6 Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kabupaten Banjaranegara (persen)

2011 2012 2013

Tingkat Pengangguran Terbuka 5,57 3,76 4,17

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 71,25 79,47 73,61

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2014

Dari tabel IV.5 dan IV.6 terlihat pertumbuhan yang naik turun dari tahun ke

tahunnya, hal tersebut menandakan bahwa masih ada kesenjangan ekonomi di

Kabupaten Banjarnegara.

4.21

11.09

4.11 4.48 4.54

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2009 2010 2011 2012 2013

Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita

30

4.1.2 Perhitungan LQ

Location Qoutient (LQ) digunakan untuk membahas kondisi perekonomian,

mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian atau mengukur

konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan

sektor Interpretasi nilai LQ yang didapatkan dari haris perhitungan adalah berada pada

kisaran lebih kecil atau sama dengan 1 sampai lebih besar dari 1 atau 1 ≥ LQ > 1. ,

semakin besar LQ maka semakin berpengaruh terhadap perekonomian wilayah

tersebut.

Tabel IV.7

PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun 2009-2013

NO SEKTOR KABUPATEN BANJARNEGARA (rupiah)


1 Pertanian 1.016.343,12 1.035.558,72 1.060.086,56 1.092.737,31 1.119.288,35

2 Pertambangan & Penggalian 14.669,27 15.294,96 15.920,99 16.633,35 17.579,78

3 Industri Pengolahan 374.321,85 379.955,75 394.671,82 409.083,88 434.528,67

4 Listrik, Gas & Air Minum 12.715,20 13.789,94 14.848,29 15.825,12 17.056,26

5 Konstruksi/ Bangunan 185.754,77 192.240,54 205.326,13 218.512,05 235.383,94

6 Perdagangan, Hotel &

Restoran 349.819,18 366.334,84 383.513,40 404.269,40 433.087,86

7 Transportasi & Komunikasi 118.822,74 130.362,23 139.930,92 152.445,43 161.397,23

8 Keuangan 162.948,45 176.509,23 187.035,27 202.736,43 224.670,11

9 Jasa - Jasa 518.541,13 578.477,91 629.208,65 677.408,67 715.077,50

Total 2.753.935,71 2.888.524,12 3.030.542,03 3.189.651,64 3.358.069,70 Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2009-2013

Tabel IV.8 PDRB Jawa Tengah tahun 2009-2013

NO SEKTOR PROPINSI JAWA TENGAH (rupiah)


1 Pertanian 34.101.148,13 34.956.425,39 35.399.800,56 36.712.340,43 37.513.957,62

2 Pertambangan &

Penggalian 1.952.866,70 2.091.257,42 2.193.964,23 2.355.848,88 2.504.980,10

3 Industri Pengolahan

57.444.185,45 61.387.556,40 65.439.443,00 69.012.495,82 73.092.337,30


1.489.552,65 1.614.857,68 1.711.200,96 1.820.436,99 1.973.195,73

5 Konstruksi/

Bangunan 10.300.647,63 11.014.598,60 11.753.387,92 12.573.964,87 13.449.631,46


37.766.356,61 40.054.938,34 43.159.132,59 46.719.025,28 50.209.544,03


9.192.949,90 9.805.500,11 10.645.260,49 11.486.122,63 12.238.463,10

8 Keuangan 6.701.533,13 7.038.128,91 7.503.725,18 8.206.252,08 9.073.225,04

9 Jasa - Jasa 17.724.216,37 19.029.722,65 20.464.202,99 21.961.937,06 23.044.405,96

Total 176.673.456,57 186.992.985,50 198.270.117,92 210.848.424,04 223.099.740,34

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2009-2013

31

Tabel IV.9 LQ Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009

NO. SEKTOR BANJARNEGARA JAWA

TENGAH TAHUN 2009 KETERANGAN

pi / p total Pi / P total LQ 2009

1 Pertanian 0,3691 0,1930 1,912 BASIS

2 Pertambangan & Penggalian 0,0053 0,0111 0,482 NON-BASIS

3 Industri 0,1359 0,3251 0,418 NON-BASIS

4 Listrik, Gas & Air Minum 0,0046 0,0084 0,548 NON-BASIS

5 Konstruksi 0,0675 0,0583 1,157 BASIS

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 0,1270 0,2138 0,594 NON-BASIS

7 Transportasi & Komunikasi 0,0431 0,0520 0,829 NON-BASIS

8 Keuangan 0,0592 0,0379 1,560 BASIS

9 Jasa - Jasa 0,1883 0,1003 1,877 BASIS Sumber: Hasil Analisis Kelompok 15B, 2014





1 Pertanian 0,3585 0,1869 1,918 BASIS







8 Keuangan 0,0611 0,0376 1,624 BASIS

9 Jasa - Jasa 0,2003 0,1018 1,968 BASIS Sumber: Hasil Analisis Kelompok 15B, 2014

Tabel IV.11

LQ Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011

NO. SEKTOR BANJARNEGARA

JAWA



1 Pertanian 0,3498 0,1785 1,959 BASIS





6 Perdagangan, Hotel &

Restoran 0,1265 0,2177 0,581 NON-BASIS


8 Keuangan 0,0617 0,0378 1,631 BASIS

9 Jasa – Jasa 0,2076 0,1032 2,012 BASIS Sumber: Hasil Analisis Kelompok 15B, 2014

32





1 Pertanian 0,3426 0,1741 1,968 BASIS







8 Keuangan 0,0636 0,0389 1,633 BASIS






1 Pertanian 0,3333 0,1681 1,982 BASIS







8 Keuangan 0,0669 0,0407 1,645 BASIS


Dari tabel perhitungan LQ di atas, dapat ditentukan mana sektor basis dan mana

sektor non basis dengan ketentuan sebagai berikut: LQ > 1 artinya sektor tersebut

menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, sektor terebut memiliki

keunggulan komparatif, hasilnya tidak hanya memenuhi kebutuhan di Kabupaten

Banjarnegara saja tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah

a. LQ = 1 artinya sektor tersebut tergolong sektor basis. Produksinya hanya

mampu untuk memenuhi kebutuhan di Kabupaten Banjarnegara saja dan

tidak mampu untuk diekspor ke luar wilayah.

b. LQ < 1 artinya sektor tersebut juga termasuk ke dalam sektor non basis.

Produksinya tidak dapat memenuhi kebutuhan wilayah Kabupaten

Banjarnegara sendiri, sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

33

Berikut hasil perhitungan LQ pada sektor-sektor ekonomi di Kabupaten

Banjarnegara:

Tabel IV.14 Rata-rata LQ Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009-2013

NO. SEKTOR 2009 2010 2011 2012 2013 RATA-

RATA LQ KETERANGAN

1 Pertanian 1,912 1,918 1,959 1,968 1,982 1,948 BASIS

2 Pertambangan &

Penggalian 0,482 0,473 0,475 0,467 0,466 0,473 NON-BASIS

3 Industri 0,418 0,401 0,395 0,392 0,395 0,400 NON-BASIS

4 Listrik, Gas & Air Minum 0,548 0,553 0,568 0,575 0,574 0,563 NON-BASIS

5 Konstruksi 1,157 1,130 1,143 1,149 1,163 1,148 BASIS


0,594 0,592 0,581 0,572 0,573 0,583 NON-BASIS

7 Transportasi & Komunikasi 0,829 0,861 0,860 0,877 0,876 0,861 NON-BASIS

8 Keuangan 1,560 1,624 1,631 1,633 1,645 1,618 BASIS

9 Jasa - Jasa 1,877 1,968 2,012 2,039 2,062 1,991 BASIS

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 15B, 2014

Dari perhitungan LQ Kabupaten Banjarnegara, diketahui bahwa sektor basisnya

adalah sektor pertanian; sektor konstruksi; sektor keuangan; dan sektor jasa-jasa.

Sedangkan sektor non-basisnya adalah sektor pertambangan dan penggalian; sektor

industri; sektor listrik, sektor gas dan air minum; sektor perdagangan, hotel dan

restoran; serta sektor transportasi dan komunikasi. Setelah diketahui, sektor basisnya

dapat diutamakan pengembangan atau peningkatan produksi pada sektor basisnya.

4.1.3 Perhitungan Shift Share

Data-data PDRB yang telah disajikan digunakan dalam analisis shift

share.Analisis Shift – Share menganalisis perubahan kegiatan ekonomi pada periode

waktu tertentu, dalam laporan ini ialah 4 tahun.Hasil analisis digunakan untuk

mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu daerah/wilayah

dibandingkan secara relatif dengan sektor lainnya, apakah tumbuh cepat atau lambat.

Dari analisis ini, didapat nilai-nilai KPP (Komponen Pertumbuhan Nasional),

KPPW (Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah), PB (Pergeseran Bersih). Masing-

masing dari nilai-nilai ini dapat diinterpretasikan dan dapat menjelaskan kondisi tiap

sektor. Selain itu, didapat pula tipologi sektor berdasarkan gabungan antara KPP dan

KPPW, yang juga memiliki interpretasi tersendiri. Dalam analisis ini diasumsikan

bahwa perubahan produksi/kesempatan kerja dipengaruhi oleh 3 komponen

pertumbuhan wilayah, yaitu KPN, KPP, dan KPPW.

34

Tabel IV.15 Tabel Awal Perhitungan Shift Share

No. SEKTOR

BANJARNEGARA JAWA TENGAH

PDRB

2009

PDRB

2013 PDRB 2009 PDRB 2013 ri Ri Ra

yo Yt Yo Yt yit/yio Yit/Yio Yt/Yo

1 Pertanian 1016343,12 1119288,35 34.101.148,13 37.513.957,62 1,1013 1,1001 1,2628

2 Pertambangan & Penggalian 14669,27 17579,78 1.952.866,70 2.504.980,10 1,1984 1,2827 1,2628

3 Industri 374321,85 434528,67 57.444.185,45 73.092.337,30 1,1608 1,2724 1,2628

4 Listrik, Gas & Air Minum 12715,20 17056,26 1.489.552,65 1.973.195,73 1,3414 1,3247 1,2628

5 Konstruksi 185754,77 235383,94 10.300.647,63 13.449.631,46 1,2672 1,3057 1,2628

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 349819,18 433087,86 37.766.356,61 50.209.544,03 1,2380 1,3295 1,2628

7

Transportasi &

Komunikasi 118822,74 161397,23 9.192.949,90 12.238.463,10 1,3583 1,3313 1,2628

8 Keuangan 162948,45 224670,11 6.701.533,13 9.073.225,04 1,3788 1,3539 1,2628

9 Jasa - Jasa 518541,13 715077,50 17.724.216,37 23.044.405,96 1,3790 1,3002 1,2628

Total 2.753.936 3.358.070 176.673.457 223.099.740 11,4233 11,6004 11,3650

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 15B, 2014.

KPN merupakan komponen share dan sering disebut sebagai national share.

Pada Kabupaten Banjarnegara, terdapat perubahan produksi atau kesempatan kerja

sebanyak 26,28% di suatu wilayah yg disebabkan oleh perubahan produksi atau KK

secara umum, kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan lain yg mampu

mempengaruhi sektor perekonomian dalam suatu wilayah. Contoh kebijakan

dimaksud: kebijakan kurs, pengendalian inflasi dan masalah pengangguran serta

kebijakan dalam perpajakan.

Tabel IV.16

Perhitungan Komponen Pertumbuhan Wilayah

SEKTOR KPN KPP KPPW pertumbuhan ekonomi

Ra - 1 Ri - Ra ri - Ri shift share manual

Pertanian 26,28% -16,27% 0,12% 10,13% 10,13%

Pertambangan & Penggalian 26,28% 1,99% -8,43% 19,84% 19,84%

Industri 26,28% 0,96% -11,16% 16,08% 16,08%

Listrik, Gas & Air Minum 26,28% 6,19% 1,67% 34,14% 34,14%

Konstruksi 26,28% 4,29% -3,85% 26,72% 26,72%

Perdagangan, Hotel & Restoran 26,28% 6,67% -9,14% 23,80% 23,80%

Transportasi &

Komunikasi 26,28% 6,85% 2,70% 35,83% 35,83%

Keuangan 26,28% 9,11% 2,49% 37,88% 37,88%

Jasa – Jasa 26,28% 3,74% 7,89% 37,90% 37,90% Sumber: Hasil Analisis Kelompok 15B, 2014.

Dari komponen KPP, dalam perhitungan di atas dapat terlihat bahwa nilai KPP

sektor pertanian bernilai negatif yaitu sebesar -16,27% dan sektor lainnya bernilai

35

positif. Hal ini berarti sektor pertanian dalam Kabupaten Banjarnegara secara nasional

tumbuh secara lambat dan menyebabkan perlambatan pertumbuhan sektor pertanian

di Kabupaten/kota seluruh Indonesia, sedang sektor lain dalam Kabupaten

Banjarnegara secara nasional tumbuh secara cepat.

Dari sini dapat diinterpretasikan bahwa produksi atau kesempatan kerja pada

sektor pertanian di Kabupaten Banjarnegara menurun karena terdapat komposisi

sektor-sektor industri yang meningkat, adanya perbedaan sektor dalam permintaan

produk akhir, serta perbedaan dalam struktur dan keragaman pasar. Berikut arti dari

nilai KPP dari hasil perhitungan yang didapat:

Tabel IV.17 Interpretasi Nilai KPP Pada Sektor-Sektor

No. Sektor KPP

Keterangan + / -

1 Pertanian -16,27% Spesialisasi dalam sektor yg secara nasional

tumbuh lambat

2

Pertambangan &

Penggalian 1,99% Spesialisasi dalam sektor yg secara nasional

tumbuh cepat

3 Industri 0,96% Spesialisasi dalam sektor yg secara nasional

tumbuh cepat

4 Listrik, Gas & Air Minum 6,19% Spesialisasi dalam sektor yg secara nasional tumbuh cepat

5 Konstruksi 4,29% Spesialisasi dalam sektor yg secara nasional

tumbuh cepat

6

Perdagangan, Hotel &

Restoran 6,67% Spesialisasi dalam sektor yg secara nasional

tumbuh cepat

7

Transportasi &

Komunikasi 6,85% Spesialisasi dalam sektor yg secara nasional

tumbuh cepat

8 Keuangan 9,11% Spesialisasi dalam sektor yg secara nasional tumbuh cepat

9 Jasa – Jasa 3,74% Spesialisasi dalam sektor yg secara nasional

tumbuh cepat Sumber: Hasil Analisis Kelompok 15B, 2014.

Kemudian nilai KPPW pada perhitungan di atas bernilai positif pada pertanian;

listrik, gas, dan air minum; transportasi dan komunikasi; keuangan; dan jasa-jasa.

Sedang pada sektor-sektor lain seperti pertambangan dan penggalian; industri;

konstruksi; serta perdagangan, hotel, dan restoran bernilai positif. Sektor-sektor

dengan KPPW bernilai positif, yaitu pertambangan dan penggalian; industri;

konstruksi; serta perdagangan, hotel, dan restoran; adalah sektor yang dapat

bersaing. Sebaliknya, sektor-sektor dimana komponen KPPW bernilai negatif, yaitu

pertanian; listrik, gas, dan air minum; transportasi dan komunikasi; keuangan; dan

jasa-jasa; merupakan sektor yang tidak dapat bersaing.

Kemampuan untuk dapat bersaing atau tidaknya sebuah/beberapa sektor itu

ditentukan oleh perubahan produksi atau kesempatan kerja, yang disebabkan oleh

36

keunggulan komparatif atau keuntungan lokasional, dukungan kelembagaan,

prasarana sosial ekonomi serta kebijakan lokal di wilayah tersebut. Dapat dikatakan

bahwa sektor-sektor di Kabupaten Banjarnegara dengan nilai KPPW positif tersebut

merupakan sektor yang memiliki lokasi yang menguntungkan; kelembagaan

pemerintah maupun swasta mendukung; adanya prasarana sosial-ekonomi yang

mendukung seperti jalan, pasar, bank, listrik, dan air; serta adanya kebijakan lokal

terkait dengan sektor tersebut yang tentu juga mendukung. Dengan adanya

keuntungan lokasional, dukungan kelembagaan, prasarana sosial-ekonomi, serta

kebijakan lokal wilayah tersebut, maka akan terdapat perubahan postif

(peningkatan/penambahan) produksi atau kesempatan kerja sehingga sektor-sektor

tersebut dapat bersaing atau memiliki keunggulan komparatif. Berikut arti dari nilai

KPPW dari hasil perhitungan yang didapat:

Tabel IV.18 Interpretasi Nilai KPPW Pada Sektor-Sektor

No. Sektor

KPPW

Keterangan + / -

1 Pertanian 0,12% Mempunyai daya saing

2 Pertambangan & Penggalian -8,43% Tidak mempunyai daya saing

3 Industri -11,16% Tidak mempunyai daya saing

4 Listrik, Gas & Air Minum 1,67% Mempunyai daya saing

5 Konstruksi -3,85% Mempunyai daya saing

6


Restoran -9,14% Mempunyai daya saing

7 Transportasi & Komunikasi 2,70% Tidak mempunyai daya saing

8 Keuangan 2,49% Mempunyai daya saing

9 Jasa – Jasa 7,89% Tidak mempunyai daya saing

Sumber: Hasil Analisis Kelompok 15B, 2014.

Perhitungan lainnya adalah perhitungan bersih, yang didapat dari penjumlahan

KPP dan KPPW. Pada perhitungan bersih (PB), diketahui bahwa sektor pertanian;

pertambangan dan penggalian; industri; serta perdagangan, hotel dan restoran

merupakan sektor-sektor memiliki nilai PB negatif. Hal ini menjelaskan bahwa sektor-

sektor tersebut tidak memiliki progress, atau perkembangannya stagnan.Sedang

sektor listrik, gas, dan air minum; konstruksi; transportasi dan komunikasi;

keuangan;serta jasa-jasa memiliki nilai PB positif. Berarti pada sektor-sektor ini, tidak

terdapat kemajuan. Berikut arti dari nilai PB dari hasil perhitungan yang didapat:

37

Tabel IV.19 Interpretasi Nilai KPP + KPPW Pada Sektor-Sektor

NO. SEKTOR KPP KPPW KPP + KPPW (PB)

KETERANGAN

1 Pertanian -16,27% 0,12% -16,15% mundur

2 Pertambangan & Penggalian 1,99% -8,43% -6,44% mundur

3 Industri 0,96% -11,16% -10,19% mundur

4 Listrik, Gas & Air Minum 6,19% 1,67% 7,86% Progresif

5 Konstruksi 4,29% -3,85% 0,44% Progresif

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 6,67% -9,14% -2,47% Mundur

7 Transportasi & Komunikasi 6,85% 2,70% 9,55% Progresif

8 Keuangan 9,11% 2,49% 11,60% Progresif

9 Jasa - Jasa 3,74% 7,89% 11,62% Progresif Sumber: Hasil Analisis Kelompok 15B, 2014.

4.1.4 Analisis Tipologi

a. Analisis Tipologi Sektor Ekonomi Kabupaten Banjarnegara (KPP-KPPW)

Hasil dari perhitungan KPP-KPPW dapat digambarkan dalam suatu bagan

tipologi. Bagan terbagi dalam empat kuadran.KPP dibagi menjadi kanan dan kiri;

kanan untuk KPP positif dan kiri untuk KPP negatif. Sedang KPPW terbagi

menjadi atas dan bawah; atas untuk KPPW positif dan bawah KPPW negatif.

Bagan dapat dilihat seperti sebagai berikut:

38


Gambar 4.6 Tipologi Sektor Ekonomi Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Komponen KPP-KPPW

Tahun 2009-2013

Pada tipologi di atas, dapat diketahui bahwa pertanian merupakan sektor

yang secara nasional di tumbuh lambat (KPP bernilai negatif) tetapi dapat

bersaing (KPPW bernilai positif). Hal ini dapat terjadi karena sektor pertanian

memiliki lokasi yang menguntungkan; kelembagaan pemerintah daerah maupun

swasta yanga ada mendukung; terdapat prasarana sosial-ekonomi yang

mendukung seperti jalan, pasar, bank, listrik, dan air; serta adanya kebijakan

lokal terkait dengan sektor tersebut yang juga mendukung.Beberapa kebijakan

yang mendukung sektor pertanian ini antara lain: memanfaatkan iptek nuklir

untuk berbagai hal termasuk untuk menghasilkan benih-benih unggul,

pengadaan lokakarya yang bertujuan mengembangkan zona zona komoditas,

merumuskan rencana aksi pengembangkan komoditas pertanian unggulan,

mendukung kegiatan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Dintankanak

dengan melakukan rakor P2BN, menginventarisir data lahan sawah dan lahan

padi gogo, memperluas penanaman padi varietas 13 yang toleran terhadap

ancaman serangan WBC, melakukan pengamatan OPT secara intensif,

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

-20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

KKPW

KKP

TIPOLOGI SEKTOR EKONOMI KABUPATEN BANJARNEGARA BERDASARKAN KOMPONEN KKP-KKPW

TAHUN 2009-2013

Pertanian

Pertambangan &

Penggalian

Industri

Listrik, Gas & Air Minum

Konstruksi


Restoran

Transportasi &

Komunikasi

Keuangan

Jasa - Jasa

39

melakukan pengendalian WBC secara terpadu, mendukung diseminasi teknologi

melalui pembelajaran di Laboratorium Lapangan (sistem penyampaian informasi

teknologi pertanian kepada masyarakat pertanian dalam rangka pendidikan dan

pengembangan usaha produktif untuk meningkatkan kesejahteraan), serta

pemberian Bantuan Langsung Benih Unggul berupa padi non Hibrida, Padi

Hibrida, Padi Gogo, Jagung serta Kedelai, serta padi sistem of rice intensification

(SRI) dan pupuk organik.

b. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan

1) Tipologi Sektor Ekonomi Berdasarkan Gabungan Nilai LQ-KPPW

Analisis sektor ekonomi unggulan ini didapat dari tipologi sektor

ekonomi berdasarkan gabungan nilai rata-rata LQ Kabupaten Banjarnegara

tahun 2009-2013 dan komponen KPPW Kabupaten Banjarnegara yang

tabelnya dapat dilihat pada tabel IV.20.

Tabel IV.20 Tabel Nilai Rata-Rata LQ dan KPPW Kabupaten Banjarnegara

NO SEKTOR

RATA-

RATA LQ

KPPW INTERPRETASI KPPW

RATA-

RATA LQ

KPPW

1 Pertanian 1.948 0.12% MEMPUNYAI DAYA SAING

LQ>1 KPPW>0

2 Pertambangan &

Penggalian

0.473 -8.43% TIDAK MEMPUNYAI

DAYA SAING

LQ<1 KPPW<0

3 Industri 0.400 -11.16%

TIDAK MEMPUNYAI DAYA SAING

LQ<1 KPPW<0


0.563 1.67% MEMPUNYAI DAYA SAING

LQ<1 KPPW>0

5 Konstruksi 1.148 -3.85% TIDAK MEMPUNYAI

DAYA SAING

LQ>1 KPPW<0


0.583 -9.14% TIDAK MEMPUNYAI DAYA SAING

LQ<1 KPPW<0


0.861 2.70% MEMPUNYAI DAYA SAING

LQ<1 KPPW>0

8 Keuangan 1.618 2.49% MEMPUNYAI DAYA

SAING

LQ>1 KPPW>0

9 Jasa - Jasa 1.991 7.89% MEMPUNYAI DAYA SAING

LQ>1 KPPW>0


40


Gambar 4.7 Tipologi Sektor Ekonomi Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Gabungan Nilai LQ dan

Komponen KPPW

Berdasarkan Gambar 4.7 dapat dilihat bahwa sektor jasa-jasa,

keuangan, dan pertanian merupakan sektor basis dan berdaya saing, yang

artinya ketiga sektor tersebut didukung kebijakan lokal/daerah dan

mendapat dorongan percepatan pertumbuhan nasional. Sedangkan sektor

konstruksi/bangunan merupakan sektor basis juga tetapi tidak berdaya

saing. Hal itu terjadi karena sektor konstruksi tidak didukung oleh kebijakan

lokal/daerah dan adanya pengaruh perlambatan pertumbuhan dari nasional.

Sektor non-basis dan berdaya saing di Kabupaten Banjarnegara adalah

sektor listrik,gas, dan air minum serta sektor transportasi dan komunikasi

yang artinya dua sektor tersebut tidak menjadi sektor unggulan di

Kabupaten Banjarnegara namun keduanya merupakan sektor yang

mendapat dorongan percepatan pertumbuhan nasional. Sedangkan sektor

non-basis dan tidak berdaya saing di Kabupaten Banjarnegara adalah

sektor pertambangan dan penggalian; sektor perdagangan, hotel, dan

restoran; serta sektor industri.

Dari topologi tersebut, sektor ekonomi yang dapat dikembangkan atau

sektor unggulan di Kabupaten Banjarnegara adalah sektor jasa-jasa,

keuangan, pertanian, dan konstruksi/bangunan.

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

0.0 1.0 2.0 3.0

KKPW

LQ

TIPOLOGI SEKTOR EKONOMI KABUPATEN BANJARNEGARA

BERDASARKAN GABUNGAN NILAI LQ DAN KOMPONEN KKPW (SEKTOR EKONOMI UNGGULAN)

TAHUN 2009 DAN 2013Pertanian

Pertambangan &PenggalianIndustri

Listrik, Gas & AirMinumKonstruksi

Perdagangan, Hotel& RestoranTransportasi &KomunikasiKeuangan

Jasa - Jasa

SEKTOR BASIS & BERDAYA SAING

SEKTOR BASIS & TIDAK BERDAYA SAING

SEKTOR NONBASIS&

BERDAYA SAING

SEKTOR NONBASIS& TIDAK

BERDAYA SAING

41

2) Tipologi Sektor Ekonomi Kabupaten Banjarnegara berdasarkan LQ dan

PB

Analisis sektor ekonomi unggulan juga dapat dilihat dari tipologi sektor

ekonomi berdasarkan gabungan nilai rata-rata LQ dan Pergeseran Bersih

Kabupaten Banjarnegara tahun 2009-2013 yang tabelnya dapat dilihat pada

tabel IV.21.

Tabel IV.21 Tipologi Sektor Ekonomi Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan LQ dan PB

Tahun 2009-2013

NO SEKTOR RATA-RATA

LQ PB

NILAI

LQ

NILAI

PB

1 Pertanian 1.948 -16.15%

LQ>1 PB<0

2 Pertambangan & Penggalian 0.473 -6.44% LQ<1 PB<0

3 Industri 0.400 -10.19%

LQ<1 PB<0

4 Listrik, Gas & Air Minum 0.563 7.86% LQ<1 PB>0

5 Konstruksi 1.148 0.44% LQ>1 PB>0

6 Perdagangan, Hotel & Restoran 0.583 -2.47% LQ<1 PB<0

7 Transportasi & Komunikasi 0.861 9.55% LQ<1 PB>0

8 Keuangan 1.618 11.60% LQ>1 PB>0

9 Jasa - Jasa 1.991 11.62% LQ>1 PB>0


42


Gambar 4.8 Tipologi Sektor Unggulan Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan LQ dan PB Tahun 2009-2013

Berdasarkan Gambar 4.8 sektor unggulan Kabupaten Banjarnegara

yang menjadi prioritas utama dalam pengembangan sektor ekonomi wilayah

adalah sektor keuangan, jasa-jasa, dan konstruksi. Sedangkan sektor

potensial Kabupaten Banjarnegara yang menjadi prioritas kedua adalah

sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sektor yang potensial karena di

Kabupaten Banjarnegara lahan pertanian mempunyai luas yang cukup

banyak. Sektor berkembang yang menjadi prioritas ketiga bagi Kabupaten

Banjarnegara adalah sektor transportasi dan komunikasi serta sektor listrik,

gas, dan air minum. Untuk sektor terberlakang yang merupakan sektor

ekonomi yang tidap perlu menjadi prioritas pengembangan Kabupaten

Banjarnegara ada tiga sektor. Ketiga sektor tersebut adalah sektor

perdagangan, hotel, dan restoran; sektor industri; dan sektor pertambangan

dan penggalian.

4.2 Analisis Intra Wilayah

Berdasarkan tipologi KPP-KPPW, LQ-PB, dan LQ-KPPW didapatkan empat sektor

yang berada di kuadran pertama yang berarti sektor unggulan dari Kabupaten

PB<0

LQ≥1

TIPOLOGI SEKTOR EKONOMI KABUPATEN BANJARNEGARA

BERDASARKAN LQ DAN PB TAHUN 2009 DAN 2013

Pertanian

Pertambangan &Penggalian

Industri

Listrik, Gas & AirMinum

Konstruksi

Perdagangan, Hotel &Restoran

Transportasi &Komunikasi

Keuangan

Jasa - Jasa

LQ<1

PB>0

SEKTOR UNGGUL

SEKTOR POTENSIALSEKTOR TERBELAKANG

SEKTOR BERKEMBANG

43

Banjarnegara, sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor jasa-jasa, sektor

konstruksi/bangunan, dan sektor keuangan yang akan dijabarkan sebagai berikut:

4.2.1 Sektor Pertanian

Tabel IV.22 PDRB Sektor Pertanian Per Kecamatan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah)

NO KECAMATAN PDRB SEKTOR PERTANIAN RATA-

RATA PRIORITAS

2009 2010 2011 2012 2013

16 Pejawaran 152.877,93 161.575,98 166.817,18 172.109,84 176.843,79 166.045 1

17 Batur 142.343,44 150.187,46 154.636,84 159.145,38 163.349,93 153.933 2

9 Madukara 96.538,85 98.610,54 102.416,39 106.248,51 109.917,43 102.746 3

18 Wanayasa 70.514,16 72.818,23 72.943,68 75.496,09 77.497,49 73.854 4

4 Purwanegara 72.962,90 68.173,01 71.497,57 73.002,50 74.422,17 72.012 4

13 Punggelan 63.623,66 66.457,75 66.727,77 69.057,38 71.084,79 67.390 4

10 Banjarmangu 52.785,92 52.175,71 52.121,63 53.166,10 54.399,27 52.930 4

3 Mandiraja 40.409,59 42.550,38 43.374,89 44.480,78 44.783,32 43.120 5

5 Bawang 38.013,41 39.067,05 39.896,24 40.651,91 41.711,59 39.868 5

19 Kalibening 35.216,11 34.808,07 35.161,29 36.869,56 37.860,08 35.983 5

14 Karangkobar 34.703,56 33.554,86 34.127,25 35.114,59 35.844,18 34.669 5

8 Sigaluh 31.529,74 33.238,80 33.265,93 34.017,95 34.777,57 33.366 5

1 Susukan 29.307,45 30.352,93 30.844,63 31.864,66 32.027,67 30.879 5

6 Banjarnegara 31.536,63 29.793,99 30.271,97 30.827,82 30.632,55 30.613 5

15 Pagentan 28.956,54 28.370,88 29.286,98 30.726,82 31.905,15 29.849 5

12 Rakit 23.831,69 24.543,47 25.964,49 27.123,54 27.639,34 25.821 5

11 Wanadadi 24.415,55 22.474,81 23.130,72 23.614,10 24.251,73 23.577 5

2 Purwareja Klampok 18.149,40 18.640,00 19.310,17 19.694,11 19.765,99 19.112

5

20 Pandanarum 16.327,11 16.367,48 16.362,03 17.040,10 17.756,18 16.771 5

7 Pagedongan 12.299,51 11.797,32 11.928,91 12.485,59 12.863,13 12.275 5


Dalam analisis intrawilayah untuk sektor pertanian yang akan dikembangkan

menggunakan rata-rata hasil PDRB Sektor Pertanian per kecamatan di Kabupaten

Banjarnegara dari tahun 2009-2013. Dari data tersebut, kemudian dikelompokkan

untuk mengetahui prioritas pengembangan sektor pertanian di setiap kecamatan. Hasil

dari analisis tersebut, diketahui bahwa Kecamatan Penjawaran merupakan

kecamatan yang dapat menjadi prioritas dalam pengembangan sektor pertanian

karena mempunyai nilai rata-rata PDRB Sektor Pertanian yang tertinggi. Prioritas

kedua dalam pengembangan sektor pertanian adalah Kecamatan Batur dan perioritas

ketiga berada di Kecamatan Madukara. Sedangkan prioritas keempat adalah

Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Purwanegara, Kecamatan Punggelan, dan

Kecamatan Banjarmangu. Sementara untuk prioritas terakhir dalam pengembangan

44

sektor pertanian adalah kecamatan-kecamatan lainnya. Kecamatan tersebut adalah

Madiraja, Bawang, Kalibening, Karangkobar, Sigaluh, Susukan, Banjarnegara,

Pagentan, rakit, Wanadadi, Purwareja Klampok, Pandanarum, dan Pagedongan.


Gambar 4.9 Peta Persebaran Rata-Rata PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2009-2013

4.2.2 Sektor Jasa-jasa

Tabel IV.23 PDRB Sektor Jasa Per Kecamatan Kabupaten Banjarnegara


NO KECAMATAN PDRB SEKTOR JASA RATA-

RATA PRIORITAS

2009 2010 2011 2012 2013

20 Banjarnegara 167.893,07 182.273,74 196.732,43 210.841,78 223.128,16 196.174 1


2

18 Bawang 32.696,42 37.454,92 40.235,64 43.101,48 44.996,93 39.697 3

17 Purwanegara 26.805,77 31.848,64 35.042,48 38.323,07 40.901,77 34.584 3

16 Banjarmangu 21.820,42 25.451,84 28.004,20 30.595,97 32.120,24 27.599 4

15 Punggelan 22.405,18 24.615,36 26.377,72 28.068,08 29.871,39 26.268 4

14 Rakit 20.777,86 23.062,79 25.375,57 27.317,55 27.944,61 24.896 4

13 Mandiraja 18.548,97 22.015,17 23.726,90 25.439,36 27.222,85 23.391 4

12 Kalibening 18.949,72 20.926,40 23.024,93 24.676,86 26.053,86 22.726 4

45

NO KECAMATAN PDRB SEKTOR JASA RATA-

RATA PRIORITAS

2009 2010 2011 2012 2013

11 Madukara 17.549,05 20.445,93 22.080,59 23.948,83 25.123,38 21.830 4

1 Susukan 17.066,38 19.806,31 21.792,52 23.870,87 24.969,02 21.501 4

10 Wanadadi 17.534,79 19.717,59 21.129,29 22.483,32 23.138,99 20.801 4

9 Batur 14.482,20 15.644,44 17.114,93 18.436,91 19.808,31 17.097 5

8 Wanayasa 13.616,52 15.294,73 16.889,70 18.270,10 19.443,91 16.703 5

7 Pagentan 12.311,03 13.868,27 15.212,05 16.636,16 17.536,38 15.113 5

6 Pagedongan 11.814,12 13.749,23 15.215,61 16.516,25 17.242,57 14.908 5

5 Sigaluh 12.955,99 13.653,59 14.641,73 15.595,46 15.965,15 14.562 5

4 Karangkobar 9.514,61 10.730,33 11.806,38 12.716,03 13.101,24 11.574 5

3 Pejawaran 7.896,03 8.568,78 9.301,15 9.999,23 10.477,94 9.249 5

2 Pandanarum 5.619,60 5.778,29 6.357,75 6.897,76 7.047,29 6.340 5


Analisis Intra Wilayah Kabupaten Banjarnegara untuk sektor jasa, diketahui

bahwa Kecamatan Banjanegara adalah kecamatan yang menjadi prioritas utama

untuk pengembangan sektor jasa. Hal tersebut karena Kecamatan Banjarnegara

mempunyai nilai rata-rata tertinggi untuk hasil PDRB Sektor Jasa dibandingkan

kecamatan lainnya. Hal tersebut didukung dengan status Kecamatan Banjarnegara

sebagai ibukota Kabupaten Banjarnegara. Sementara, untuk prioritas kedua berada di

Kecamatan Purwareja Klampok. Dan prioritas ketiga berada di Kecamatan Bawang

dan Kecamatan Purwanegara. Sedangkan untuk prioritas keempat berada di

Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Rakit, Kecamatan

Mandiraja, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Madukara, Kecamatan Susukan, dan

Kecamatan Wanadadi. Kecamatan yang menjadi prioritas terakhir atau prioritas kelima

adalah Kecamatan Batur, Wanayasa, Pagentan, Pagedongan, Sigaluh, Karangkobar,

Pajawaran, dan Pandanarum.

46


Gambar 4.10 Peta Persebaran Rata-Rata PDRB Sektor Jasa Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2009-2013

4.2.3 Sektor Konstruksi/Bangunan

Tabel IV.24 PDRB Sektor Konstruksi/Bangunan Per Kecamatan Kabupaten Banjarnegara


NO KECAMATAN PDRB SEKTOR BANGUNAN

RATA-RATA

PRIORITAS 2009 2010 2011 2012 2013

20 Banjarnegara 34.810,89 36.270,67 38.754,21 42.487,49 46.055,54 39.676 1


2

18 Purwanegara 20.464,02 21.382,31 22.749,85 24.504,88 26.512,24 23.123 3

17 Bawang 11.922,58 12.218,93 12.966,76 12.658,81 13.505,22 12.654 4

16 Banjarmangu 11.042,36 11.238,17 11.995,41 13.099,62 14.171,80 12.309 4

15 Batur 9.625,77 9.882,67 10.441,10 11.448,82 12.399,70 10.760 4

14 Sigaluh 8.786,34 9.074,39 9.612,07 10.430,35 11.196,18 9.820 4

13 Mandiraja 8.391,20 8.758,71 9.491,43 10.409,03 11.122,85 9.635 4

12 Madukara 6.475,42 6.819,39 7.218,87 7.263,32 7.873,42 7.130 5

1 Susukan 6.336,90 6.531,34 6.917,47 7.493,18 8.023,57 7.060 5

11 Wanadadi 5.675,86 5.778,13 6.347,53 6.871,16 7.364,30 6.407 5

10 Kalibening 5.606,48 5.764,82 6.229,75 6.822,78 7.271,25 6.339 5

9 Pejawaran 5.405,14 5.512,96 5.827,35 6.355,69 6.829,11 5.986 5

8 Karangkobar 5.144,96 5.288,03 5.694,40 6.163,32 6.689,11 5.796 5

47

NO KECAMATAN PDRB SEKTOR BANGUNAN

RATA-RATA

PRIORITAS 2009 2010 2011 2012 2013

7 Pagentan 4.666,03 4.814,28 5.143,93 5.596,41 5.970,61 5.238 5

6 Wanayasa 4.716,87 4.845,00 5.224,42 4.939,52 5.241,23 4.993 5

5 Punggelan 4.610,48 4.746,20 5.178,02 4.892,10 5.275,03 4.940 5

4 Rakit 3.430,74 3.506,43 3.840,21 4.162,95 4.487,17 3.886 5

3 Pagedongan 3.631,68 3.705,62 3.961,37 3.750,20 4.017,85 3.813 5

2 Pandanarum 1.604,84 1.622,23 1.763,89 1.677,53 1.780,13 1.690 5


Untuk sektor kontruksi, diketahui bahwa Kecamatan Banjanegara menjadi

prioritas utama. Hal tersebut karena Kecamatan Banjarnegara mempunyai nilai rata-

rata tertinggi untuk PDRB Sektor Kontruksi dibandingkan kecamatan lainnya sama

seperti PDRB Sektor Jasa. Sementara, untuk prioritas kedua dan ketiga berturut-turut

berada di Kecamatan Purwareja Klampok dan Kecamatan Purwanegara. Sedangkan

untuk prioritas keempat berada di Kecamatan Bawang, Mandiraja, Banjarmangu,

Batur, dan Sigaluh. Untuk kecamatan yang mempunyai prioritas pengembangan

sektor bangunan terendah berada di Kecamatan Madukara, Susukan, Wanadadi,

Kalibening, Pejawaran, Karangkobar, Pagetan, Wanayasa, Punggelan, Rakit,

Pagedongan, dan Pandanarum.


Gambar 4.11

Peta Persebaran Rata-Rata PDRB Sektor Bangunan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2009-2013

48

4.2.4 Sektor Keuangan

Tabel IV.25 PDRB Sektor Keuangan Per Kecamatan Kabupaten Banjarnegara


NO KECAMATAN PDRB SEKTOR KEUANGAN

RATA-RATA

PRIORITAS 2009 2010 2011 2012 2013

6 Banjarnegara 42.222,34 47.028,36 50.198,95 53.930,20 59.023,98 50.481 1

9 Madukara 12.639,19 20.445,93

13,962,78 15.027,36 16.764,07 16.219 2

3 Mandiraja 13.608,48 14.785,39 15.819,53 16.961,86 18.618,47 15.959 2

8 Sigaluh 11.151,33 12.229,36 13.037,20 14.321,77 15.888,67 13.326 2

1 Susukan 11.314,61 11.682,29 12.205,55

13,404,39

14,654,05 11.734 3

11 Wanadadi 9.689,69 10.560,80 11.316,63 12.397,73 13.801,88 11.553 3

17 Batur 9.197,55 10.043,49 10.503,49 11.387,78 12.965,16 10.819 3

2

Purwareja

Klampok 8.890,66 9.651,15 10.104,67 11.094,29 12.506,59 10.449 3

14 Karangkobar 6.016,61 6.599,54 6.921,70 7.595,31 8.560,65 7.139 4

12 Rakit 5.477,35 5.979,95 6.278,35 6.762,51 7.578,15 6.415 4

5 Bawang 5.164,22 5.405,05 5.657,18 6.184,40 6.813,37 5.845 4

4 Purwanegara 4.624,76 5.080,52 5.346,01 5.823,56 6.397,14 5.454 4

19 Kalibening 4.163,89 4.398,66 4.596,44 4.957,76 5.639,06 4.751 4

10 Banjarmangu 3.942,75 4.294,12 4.235,29 4.912,44 5.512,53 4.579 5

16 Pejawaran 3.761,49 4.027,56 4.229,54 4.526,13 5.144,58 4.338 5

15 Pangetan 2.689,68 2.898,75 3.109,35 3.342,36 3.636,73 3.135 5

18 Wanayasa 2.730,99 2.803,46 2.954,83 3.249,45 3.635,00 3.075 5

13 Punggelan 2.650,59 2.708,05 2.875,45 3.150,96 3.464,48 2.970 5

7 Pagedongan 2.300,08 2.424,99 2.576,92 2.823,82 3.074,75 2.640 5

20 Pandanarum 712,2 769,51 805,41 882,58 990,8 832 5


Analisis Intra Wilayah Kabupaten Banjarnegara untuk sektor keuangan didapat

bahwa Kecamatan Banjarnegara menjadi prioritas utama untuk pengembangan sektor

keuangan karena mempunyai nilai rata-rata PDRB Sektor Keuangan yang terbesar

diantara kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan yang berada

di urutan prioritas kedua adalah Kecamatan Madukaran, Mandiraja, dan Sigaluh.

Untuk prioritas ketiga berada di kecamatan Susukan, Wanadadi, Batur, dan Purwaraja

Klampok. Di urutan prioritas keempat untuk pengembangan sektor keuangan adalah

Kecamatan Karangkobar, Rakit, Bawang, Purwanegara, dan Kalibening. Untuk

Kecamatan Banjarmangu, Penjawaran, Pangetan, Wanayasa, Punggelan,

Pagedongan, dan Pandanarum berada di prioritas terakhir untuk pengembangan

sektor keuangan.

49


Gambar 4.12

Peta Persebaran Rata-Rata PDRB Sektor Keuangan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2009-2013

50

4.3 Sintesa

Tabel IV.26

Kelompok Prioritas Kecamatan Per Sektor Unggulan di Kabupaten Banjarnegara

PRIORITAS SEKTOR

PERTANIAN SEKTOR JASA

SEKTOR

BANGUNAN

SEKTOR

KEUANGAN

1 Pejawaran Banjarnegara Banjarnegara Banjarnegara

2

Batur Purwareja Klampok

Purwareja Klampok

Madukara

Mandiraja

Sigaluh

3

Madukara Bawang Purwanegara Batur

Purwanegara Purwareja

Klampok

Susukan

Wanadadi

4

Banjarmangu Banjarmangu Banjarmangu Bawang

Punggelan Kalibening Batur Kalibening

Purwanegara Madukara Bawang Karangkobar

Wanayasa Mandiraja Mandiraja Purwanegara

Punggelan Sigaluh Rakit

Rakit

Susukan

Wanadadi

5

Banjarnegara Batur Kalibening Banjarmangu

Bawang Karangkobar Karangkobar Pagedongan

Kalibening Pagedongan Madukara Pandanarum

Karangkobar Pagentan Pagedongan Pangetan

Mandiraja Pandanarum Pagentan Pejawaran

Pagedongan Pejawaran Pandanarum Punggelan

Pagentan Sigaluh Pejawaran Wanayasa

Pandanarum Wanayasa Punggelan

Purwareja Klampok

Rakit

Rakit Susukan

Sigaluh Wanadadi

Susukan Wanayasa

Wanadadi Sumber: Hasil Analisis Kelompok 15B, 2014

51

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sektor berkembang yang menjadi prioritas ketiga bagi Kabupaten Banjarnegara

adalah sektor transportasi dan komunikasi serta sektor listrik, gas, dan air minum. Untuk

sektor terberlakang yang merupakan sektor ekonomi yang tidap perlu menjadi prioritas

pengembangan Kabupaten Banjarnegara ada tiga sektor. Ketiga sektor tersebut adalah

sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor industri; dan sektor pertambangan dan

penggalian.

Setelah menganalisis PDRB Kabupaten Banjarnegara dengan menggunakan analisis

agregat dan intra wilayah, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1) Sektor jasa, sektor bangunan, dan sektor keuangan merupakan sektor unggulan

yang menjadi prioritas utama dalam pengembangan ekonomi Kabupaten

Banjarnegara.

2) Sektor pertanian merupakan sektor potensial yang dapat disiapkan untuk menjadi

sektor unggulan dalam pengembangan ekonomi Kabupaten Banjarnegara.

3) Pengembangan sektor pertanian dapat diarahkan ke Kecamatan Pejawan dan

Kecamatan Batur.

4) Pengembangan sektor Jasa-jasa dan sektor konstruksi/bangunan dapat diarahkan

ke Kecamatan Banjarnegara dan Kecamatan Purwareja Klampok.

5) Pengembangan sektor keuangan dapat diarahkan ke Kecamatan Banjarnegarea,

Kecamatan Madukara, Kecamatan Mandiraja, dan Kecamatan Sigaluh.

5.2 Rekomendasi

Dari hasil analisis agregat wilayah dan intra wilayah untuk perkembangan ekonomi

Kabupaten Banjarnegara, perlu digarisbawahi bahwa terdapat sektor-sektor yang menjadi

komoditas unggulan Kabupaten Banjarnegara. Sektor-sektor tersebut harus lebih mendapat

perhatian dari pemerintah daerah setempat agar lebih dikembangkan lagi supaya dapat

meningkatkan komoditas ekspor oleh Kabupaten Banjarnegara ke daerah lain. Beberapa

sektor tersebut antara lain sektor pertanian, jasa, bangunan dan keuangan. Meskipun

sektor-sektor ekonomi tersebut merupakan sektor unggulan dari Kabupeten Banjarnegara,

di tingkat regional (Provinsi), produksi dari sektor tersebut harus lebih ditingkatkan lagi agar

dapat menjadikan Banjarnegara sebagai sentra utama salah satu sektor ekonomi tersebut di

Jawa Tengah. Kabupaten Banjarnegara juga semestinya memiliki salah satu produk turunan

dari salah satu sektor ekonomi yang perkembangannya dari tahun ke tahun mengalami

52

kenaikan jumlah produksi, sehingga produk tersebut dapat dikenal secara luas serta menjadi

komoditas unggulan yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Banjarnegara sendiri.

Pada tingkat intra wilayah, masih terdapat beberapa Kecamatan yang hasil produksi

dari sektor-sektor ekonomi tersebut masih rendah, seperti Kecamatan Pandanarum dan

Pagedongan. Kecamatan-Kecamatan tersebut juga harus mendapatkan perhatian lebih dari

pemerintah setempat untuk dapat meningkatkan potensi sektor ekonominya. Pemerataan

sektor ekonomi harus dilakukan dan semestinya mendapatkan penanganan dari berbagai

pihak yang terkait agar tidak ada lagi daerah yang mengalami ketertinggalan di bidang

ekonomi, khususnya pada hasil produksi sektor-sektor unggulan di Kabupaten

Banjarnegara.

53

DAFTAR PUSTAKA

Arial. 2011. Pemanfaatan Iptek Nuklir di Kabupaten Banjarnegara dalam www.batan.go.id.

Diakses pada 12 Desember 2014.

BPS Jateng. 2012. Penduduk Miskin menurut Kota/Kabupaten di Jawa Tengah dalam

www.jateng.bps.go.id. Diakses pada 17 Desember 2014.

BPS Jateng. 2013. Penduduk Miskin menurut Kota/Kabupaten di Jawa Tengah dalam

www.jateng.bps.go.id. Diakses pada 17 Desember 2014.

BPS Jateng. 2014. Berita Resmi Statistik dalam www.jateng.bps.go.id. Diakses pada 17

Desember 2014.

BPS Kabupaten Banjarnegara. 2013. PDRB Kabupaten Banjarnegara dalam

www.banjarnegarakab.bps.go.id. Diakses pada 12 Desember 2014.

Muchlas. 2013. PDRB Sektor Pertanian Meningkat 3,24 Persen/Tahun dalam www.majalah-

lifestyle.com. Diakses pada 12 Desember 2014.

Nurholidah, Lilik. Tanpa Tahun. Modul Ekonomi Pendapatan Naional dalam

www.academia.edu. Diakses pada 12 Desember 2014.

Tonang, Andi. Tanpa Tahun. Analisis Sektor Basis Location Quotient dalam

www.academia.edu. Diakses pada 10 Desember 2014.

tubes ii ewk :analisis agregat dan intra wilayah kab. banjarnegara

Education