jurnalistik sekolah
TRANSCRIPT
-
8/18/2019 JURNALISTIK SEKOLAH
1/4
-
8/18/2019 JURNALISTIK SEKOLAH
2/4
-
8/18/2019 JURNALISTIK SEKOLAH
3/4
-
8/18/2019 JURNALISTIK SEKOLAH
4/4
Penyiaran suatu berita yang berisi tuduhan yang tidak berdasar, desas-desus, hasutan yang dapat
membahayakan keselamatan bangsa dan negara, fitnahan, pemutarbalikan suatu kejadian adalah
merupakan pelanggaran berat terhadap profesi jurnalistik.
enanggapi besarnya kesalahan yang dapat ditimbulkan dari proses/cara pemberitaan serta
menyatakan pendapat di atas, maka dalam kode etik jurnalistik diatur juga mengenai hak jawabdan hak koreksi, dalam artian bahwa pemberitaan/penulisan yang tidak benar harus ditulis dan
diralat kembali atas keinsafan wartawan yang bersangkutan, dan pihak yang merasa dirugikan
wajib diberi kesempatan untuk menjawab dan memperbaiki pemberitaan dimaksud.
"$&BER BERITA%eorang wartawan diharuskan menyebut dengan jujur sumber pemberitaan dalam pengutipannya,
sebab perbuatan mengutip berita gambar atau tulisan tanpa menyebutkan sumbenya merupakan
suatu pelanggaran kode etik. %edang dalam hal berita tanpa penyebutan sumbernya maka pertanggung jawaban terletak pada wartawan dan atau penerbit yang bersangkutan.
KEK$ATAN K!DE ETIK #ode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan 4ndonesia. !an bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik
(jurnalistik yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar P?4 untuk mengambiltindakan terhadap seorang wartawan 4ndonesia atau terhadap penerbitan pers. #arenanya saksi
atas pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan hak organisatoris dari P?4 melalui
organ-organnya.
enyimak dari kandungan kode etik jurnalistik di atas tampak bahwa nilai-nilai moral, etika
maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat urgen, namun walau demikian tak dapatdipungkiri bahwa kenyataan yang bebicara di lapangan masih belum sesuai dengan yang
diharapkan.
$amun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yangada atau norma/aturan hukum atau bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap terpulang
pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah
yang dapat menilai penerbitan/media yang hanya mencari popularitas dan penerbitan/media yangmemang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya.
Penutu(Penerapan kode etik jurnalistik yang merupakan gambaran serta arah, apa dan bagaimana
seharusnya profesi ini dalam bentuk idealnya oleh sebagian pers atau media massa belumdirealisasikan sebagaimana yang diharapkan, yang menimbulkan kesan bahwa dunia jurnalistik
(juga profesi lain terkadang memandang kode etik sebagai pajangan-pajangan yang kaku.
$amun terlepas dari ketimpangan dari apa yang seharusnya bagi dunia jurnalistik tersebut,
tampaknya hal ini berpulang pada persepsi dan obyektifitas masyarakat/publik untuk menilaikualitas, bobot, popularitas maupun keberpihakan dari suatu media massa.
#ebebasan pers yang banyak didengungkan, sebenarnya tidak hanya dibatasi oleh kode etik jurnalistik, tetapi terdapat aturan lain yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan apa yang
seharusnya. 0ntuk itulah masih diperlukan langkah-langkah konkrit dalam rangka mewujudkan
peran dan fungsi pers, paling tidak menutup kemungkinan untuk dikurangi dari penyimpangan
tersebut.