sarana hub. internasional

8/14/2019 Sarana Hub. Internasional

1/30

Sarana-Sarana HubunganInternasional bagi suatu

Negara

Suatu hubungan antar bangsa dan negara(internasional) akan dapat berlangsung

dengan baik, manakala terdapat pedoman-pedoman yang dijadikan sebagai landasan

berpijak. Pedoman-pedoman internasional,harus dipatuhi oleh pihak-pihak yangmengadakan hubungan baik tertulis

maupun yang tidak tertulis.


2/30

Sarana-sarana hubungan

internasional

1.Sarana Formal : setiap negara pasti memiliki danterikat aturan dan prosedur baku baik secarainternasional maupun nasional.Sarana ini meliputi :

a. Departement Luar Negeri

b. Perwakilan Diplomatik

c. Perwakilan Konsuler

2. Sarana Informal : Sarana yang penggunaannya tidakdimonopoli oleh negara,memberi ruang gerak yang

sama bebas kepada pelaku. Memiliki aturan danprosedur yang sangat luas baik secara internasionalmaupun nasional. Sarana ini meliputi :

a. Alat komunikasi yang canggih.

b. Event olahraga Internasional.

c. Sarana informal lainnya.

Di Bedakan Menjadi :


3/30

Adapun titik berat dalam hubungan internasional,

ada yang menekankan pada : bidang

Pertahanan dan keamanan (Hankam), bidangEkonomi, Sosial Budaya dan bahkan ada

negara yang hanya menekankan di bidang

Idiologi saja. Bagi bangsa Indonesia hubungan

kerjasama antar negara merupakan jalinanantar negara yang mengacu pada beberapa

landasan hukum, yaitu :

1. Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang

berbunyi ikut melaksanakan ketertiban

dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi, dan keadilan sosial.


4/30

2. Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

(PBB) yang menyatakan ketentuan-ketentuan

tentang hal-hal berikut :1) PBB menciptakan perdamaian dan keamanan

internasional serta berusaha mencegah timbulnya bahaya

yang mengancam perdamaian dan keamanan.

2) PBB mengembangkan persahabatan antar bangsa atasdasar persamaan dan hak menentukan nasib sendiri dalam

rangka perdamaian dunia.

3) PBB mengembangkan kerjasama internasional dalam

rangka memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, sosialbudaya, kemanusiaan, serta menghormati hak-hak asasi

manusia tanpa membeda-bedakan suku, jenis kelamin,

bahasa dan agama.


5/30

4) PBB menjadi pusat penyelesaian-

penyelesaian masalah internasional.

1.Perjanjian internasional (traktat = treaty)

adalah suatu persetujuan (agreement) yangdinyatakan secara formal antar dua negaraatau lebih mengenai penetapan sertaketentuan tentang hak dan kewajiban masing-

masing pihak. Kemudian, pihak-pihaktersebut terikat oleh kesepakatan, baik masadamai maupun pada masa perang. Padaumumnya, traktat ditaati oleh pihak-pihak

yang berkepentingan karena adanya asaspacta sun servanda (persetujuan antarnegara harus dihormati).


6/30

2. Secara khusus terdapat dalam Deklarasi

hukum laut internasional. Indonesia sejak 13

Desember 1957 memperjuangkan Deklarasi

Juanda yang di dalamnya menyatakan

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibatasi

oleh garis lurus dengan jarak 12 mil dari garis

pangkal lurus yang ditarik dari titik terluarpulau-pulau terluar sebagai laut teritorial.

Deklarasi ini diakui PBB pada tanggal 10

Desember 1982 dan disahkan olehpemerintah Indonesia dengan Undang-

Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Hukum

Laut.


7/30

sarana dalam mewujudkan

Hubungan Internasional

Dalam rangka melaksanakan hubungan

internasional, presiden baik sebagai

kepala Departemen Luar Negeri melalui

Keppres No. 44 Tahun 1974 sebagai

sarana dalam mewujudkan HI.

KBRI di Kualalumpur Malaysia


8/30

Adapun titik berat dalam hubunganinternasional, ada yang menekankan pada: bidang Pertahanan dan keamanan(Hankam), bidang Ekonomi, SosialBudaya dan bahkan ada negara yang

hanya menekankan di bidang Idiologisaja. Bagi bangsa Indonesia hubungankerjasama antar negara merupakan

jalinan antar negara yang mengacu pada

beberapa landasan hukum, yaitu :


9/30

Pembukaan UUD 1945 alenia IV

yang berbunyi ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi,

dan keadilan sosial. Pasal 1 Piagam Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) yang

menyatakan ketentuan-ketentuantentang hal-hal berikut :


10/30

1. PBB menciptakan perdamaian dankeamanan internasional serta berusaha

mencegah timbulnya bahaya yangmengancam perdamaian dan keamanan.

2. PBB mengembangkan persahabatan antarbangsa atas dasar persamaan dan hakmenentukan nasib sendiri dalam rangkaperdamaian dunia.

3. PBB mengembangkan kerjasamainternasional dalam rangka memecahkanpersoalan-persoalan ekonomi, sosial

budaya, kemanusiaan, serta menghormatihak-hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, jenis kelamin, bahasa danagama.


11/30

4. PBB menjadi pusat penyelesaian-penyelesaianmasalah internasional.

1. Perjanjian internasional (traktat = treaty) adalah suatupersetujuan (agreement) yang dinyatakan secara formalantar dua negara atau lebih mengenai penetapan sertaketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masingpihak. Kemudian, pihak-pihak tersebut terikat olehkesepakatan, baik masa damai maupun pada masaperang. Pada umumnya, traktat ditaati oleh pihak-pihak

yang berkepentingan karena adanya asaspacta sunservanda(persetujuan antar negara harus dihormati).

1. Secara khusus terdapat dalam Deklarasi hukum lautinternasional. Indonesia sejak 13 Desember 1957memperjuangkan Deklarasi Juandayang di dalamnya

menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesiadibatasi oleh garis lurus dengan jarak 12 mil dari garispangkal lurus yang ditarik dari titik terluar pulau-pulauterluar sebagai laut teritorial. Deklarasi ini diakui PBBpada tanggal 10 Desember 1982 dan disahkan olehpemerintah Indonesia dengan Undang-Undang No. 17Tahun 1985 tentang Hukum Laut.


12/30

1. Kedudukan Deplu

Departemen Luar Negeri sebagai bagiandari pemerintahan negara, dipimpin oleh

seseorang menteri dan bertanggung

jawab kepada presiden. Tugas pokoknya adalah

menyelenggarakan sebagian tugas umum

pemerintah dan pembangunan di bidangpolitik dan hubungan luar negeri.


13/30

2. Susunan organisasi Deplu

1) Pimpinan : seorang menteri, yaitu menteri luar negeri

Pembantu pimpinan : sekretaris jenderal

Pengawas : Insprektorat jenderal

Pelaksana :

a. Direktorat jenderal politik

b. Direktorat jenderal hubungan ekonomi luarnegeri

c. Direktorat jenderal hubungan sosial budayadan penerangan luar negeri.

d. Direktorat jenderal protokol dan konsuler

e. Badan penelitian dan pengembanganusaha luar negeri

f. Sekretaris nasional ASEAN

g. Pusat-pusat, seperti pusat pendidikan danlatihan pegawai

h. Semua unsur ini harus bertanggung jawabkepada menteri luar negeri.


14/30

3. Tugas Deplu

1) Tugas pokok Departemen Luar Negeri Menyelenggarakanpembangunan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

2) Tugas umum Deplu, yaitu:

a.Menjaga agar pelaksanaan politik luar negeri RI tidak menyimpangberpedoman kepada kepentingan nasional.

b. Menjaga nama baik, kedaulatandan martabat RI di mata dunia

internasional.3) Tugas khusus Deplu

Departemen luar negeri RI juga mempunyai tugas-tugas khususyang biasanya dijalankan oleh lembaga-lembaga di bawah

departemen luar negeri (akan dibahas di bagian berikutnya).


15/30

4. Peranan Deplu

Banyaknya tugas yang dilaksanakan olehDepartemen Luar Negeri menyebabkan

Departemen Luar Negeri ini memiliki peranan

yang penting. Secara umum Departemen Luar

Negeri berkewajiban untuk menciptakan jalinan

persahabatan yang lebih erat untuk menuju

perdamaian, keamanan, serta kesejahteraan

yang abadi bagi bangsa Indonesia sendirimaupun masyarakat internasional.


16/30


17/30

4) Merupakan otak politik luar negeri dandisitulah diolah bahan dari semua sumber

serta dirumuskan langkah- langkah setelah

muali data-data yang ada.

5) Dalam hubungannya dengan petugas

diplomatik negara lain untuk negara

Indonesia, menteri luar negeri harus

diberitahukan tentang seluk-beluk dan kegiatan

perwakilan diplomatik dan konsuler.


18/30

Sarana penting dalam membangunhubungan internasional

Asas-AsasAsas-Asas ::AsasAsasTeritorialTeritorial

AsasAsasKebangsaanKebangsaan

AsasAsasKepentinganKepentinganUmumUmum

Faktor-faktorFaktor-faktor

penentu :penentu :

KekuatanKekuatan

NasionalNasional

JumlahJumlahPenduduk,Penduduk,

Sumber Daya,Sumber Daya,

dandan

Letak Geografis.Letak Geografis.

Menurut Hugo de Groot


19/30

Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam

hubungan internasional asas persamaan

derajat merupakan dasar yang menjadi

kemauan bebas dan persetujuan dari beberapaatau semua negara. Tujuannya adalah untuk

kepentingan bersama dari mereka yang

menyatukan diri di dalamnya. Dalam hubunganinternasional, dikenal beberapa asas yang

didasarkan pada daerah dan ruang lingkup

berlakunya ketentuan hukum bagi daerah danwarga negara masing-masing.


20/30

Asas teritorial

Berdasar pada kekuasaannegara atas daerahnya.

Hukum berlaku bagi semuaorang

dan barang yang ada di wilayah

negara tersebut.


21/30

Berdasar pada kekuasaan negarauntuk warga negaranya.

Punya kekuatan ekstrateritorial.

Hukum dari negara tersebut berlakubagi warga negaranya walaupunberada di negara asing.

Asas kebangsaan


22/30

Asas kepentingan umum

Berdasar pada wewenang negarauntuk melindungi dan mengaturkepentingan dalam kehidupan

bermasyarakat.

Hukum tidak terikat oleh batas

wilayah suatu negara dan dapatmenyesuaikan dengan semuakeadaan yang bersangkut padakepentingan umum.


23/30

Faktor-faktor Penentu Dalam

Hubungan Internasional

Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam

proses hubungan internasional, baik secara bilateral

maupun multilateral adalah sebagai berikut, 1)Kekuatan Nasional (National Power), 2) Jumlah

Penduduk, 3) Sumber Daya, dan 4) Letak Geografis.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dapat

difahami bagaimana suatu negara dalammengadakan hubungan internasional.


24/30

Pertama : Jika suatu Negara telah memiliki 4

(empat) faktor kekuatan tersebut denganbaik, mereka relatif lebih longgar untuk tidakmengadakan hubungan internasional.

Kedua : Namun jika suatu negara yangmemiliki 4 (empat) faktor kekuatan tersebutlemah, mereka harus mengadakan hubunganinternasional.

Dewasa ini, dengan semakin majunya

perkembangan teknologi informasi dan

komunikasiyang cepat, hampir semua negara berkembang

maupun negara maju telah mengadakan

hubungan kerja sama dengan negara lain

(hubungan internasional).(hubungan internasional).

Sehingga :

Ketiga kelompok negara tersebut di

atas (A, B, dan C) saling membutuhkan,

maka terjadilah interaksi (hubungan)

internasional. Mengingat yang melatar

belakangi terjadinya hubungan internasional

antar negara itu berbeda-beda satu denganyang lainnya, maka terjadilah

pengelompokan bentuk hubungan

internasional yang sekarang ini.


25/30

Semakin majunya perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi yang cepat, hampirsemua negara berkembang maupun negara

maju telah mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain

NEGARA

MAJU

NEGARA

BERKEMBANG

NEGARA

TERBELAKANG

BBAA

CC


26/30

Bagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antarBagi bangsa Indonesia hubungan kerjasama antarnegara merupakan jalinan antar negara yang mengacunegara merupakan jalinan antar negara yang mengacu

pada beberapa landasan hukumpada beberapa landasan hukum ::

Pembukaan UUD 1945 alenia IVPembukaan UUD 1945 alenia IV

Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-BangsaPasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB)(PBB)

Perjanjian internasional (traktat =Perjanjian internasional (traktat = treatytreaty))

Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 yangDeklarasi Juanda 13 Desember 1957 yang

diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982diakui PBB pada tanggal 10 Desember 1982

dan disahkan oleh pemerintah Indonesiadan disahkan oleh pemerintah Indonesia

dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 1985

tentang Hukumtentang Hukum Laut.Laut.


27/30

Sarana hubungan internasionalyaitu menurut J Frankel (1980):

Diplomasi,

propaganda,

bidang-bidang aktivitas ekonomi dan militer.


28/30

Diplomasi adalah seluruh kegiatan untuk

melaksanakan politik luar negeri suatunegara dalam hubungannya dengan bangsa

dan negara lain.

Propaganda adalah usaha sistematis yang

digunakan untuk mempengaruhi pikiran,

emosi dan tindakan suatu kelompok demi

kepentingan masyarakat umum.


29/30

Sarana ekonomi digunakan secara luas

dalam hubungan internasional baik dalam

keadaan damai atau perang.

Diplomasi melalui kekuatan militer pun dapat

memposisikan suatu negara dalam posisi

yang kuat.Kekuatan militer yang dapat

dibanggakan oleh suatu negara dapatmenambah kepercayaan diri suatu bangsa

untuk bediplomasi atau ber-gaining power

dengan negara lain. Walaupun suatu negara

dibatasi oleh norma hukum internasional


30/30

sarana hub. internasional

Documents