islam dan demokrasi
DESCRIPTION
Islam Dan DemokrasiTRANSCRIPT
-
ISLAM DAN DEMOKRASI
Oleh
Tri Suwandi
Peserta Dauroh Parlemen Muda Unila 2011
A. Definisi Demokrasi
Demokrasi adalah kalimah Yunani (Greek) yang terdiri dari 2 perkataan iaitu Demos
dan Kratos. Demos bermaksud bangsa atau rakyat dan kratos bermaksud
kekuasaan. Takrif demokrasi secara mudahnya adalah kekuasaan rakyat. Demokrasi
ialah sistem pemerintahan yang dijalankan menurut kehendak rakyat, jauh daripada
pengaruh orang atau kelompok tertentu yang dikenal sebagai diktator dan autokrat.
Makna demokrasi mengalami sedikit pengembangan sebagai: Satu falsafah (teori) yang
berkeras dengan tuntutan hak dan kapasiti rakyat melalui mereka secara lansung atau
melalui wakil-wakil rakyat untuk mengawal perlembagaan mereka untuk tujuan yang
dikehendaki mereka (rakyat) [Columbia Encyclopedia, Yahoo.com].
B. Sejarah Demokrasi
Demokrasi bermula di zaman Greek kuno. Ia dipraktikkan dalam sistem pemerintahan di
Negara Kota di Athens dan Sparta pada ke 5 S.M. Sistem ini diamalkan dengan semua
rakyatnya menjadi anggota dewan dan berbincang, melantik ketua dan menetapkan
hukuman. Sistem ini hanya sesuai dalam negara yang kecil dan semua rakyatnya terdidik.
Namun, apabila berkembangnya kerajaan Rom dan masuknya agama Kristian ke benua
Eropa, sistem ini terhapus namun kekal sebagai sebuah pemikiran yang membawa kepada
kejatuhan sistem monarki Rom pada tahun 500 M dan tertubuhnya Republik Rom. Pada
masa ini muncul satu bentuk demokrasi yang baru yang bukan dijalankan secara langsung
oleh rakyat tetapi melalui wakil-wakil mereka.
Pada tahun 1789M, Revolusi Perancis berlaku. Serentak dengan itu, Perancis menjadi
sebuah negara demokrasi. Sebelum itu, Amerika dan Britain telah melalui proses yang
sama. Kemudian, apabila kerajaan Mesir mengambil undang-undang Perancis sebagai
Perlembagaannya, maka masuklah demokrasi ini ke dalam negara Islam dan berkembang
-
2
ISLAM DAN DEMOKRASI
By: Tri Suwandi
selari dengan berkembangnya fahaman memisahkan agama dari negara (sekular).
Kemudian, apabila al-Ikhwan al-Muslimin ingin merebut kekuasaan, mereka mula
menggunakan pilihanraya sebagai jalan dan membawa kepada pengiktirafan terhadap
sistem demokrasi. Lebih buruk apabila al-Ikhwan al-Muslimun bergabung dengan Jamal
Abdul Nasir menggulingkan Raja Farouk pada tahun 1952M. Ini membawa kepada
masuknya racun demokrasi dalam pemikiran Islamist.
C. Latar Belakang Masalah
Demokrasi terbina atas dasar:
1. Kekuasaan Rakyat
Maknanya hak menentukan hukum adalah milik rakyat. Demokrasi menekankan
kedaulatan rakyat. Maka inilah titik tolak syirik nya demokrasi. Ini berdasarkan firman
Allah SWT:
Keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak
menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak
mengetahui.[Yusuf:40]
Dan juga firman Allah:
Maksudnya: Dan tidak ada seorang pun yang boleh menyekutuinya dalam hukum-
[al-Kahf:26].
Dalam demokrasi, rakyat yang menentu dan meluluskan undang-undang. Rakyat
dalam takrif demokrasi adalah penduduk sesebuah negara tanpa mengira batas agama.
Maka secara signifikannya demokrasi membenarkan orang kafir membuat undang-
undang dalam sebuah negara Islam. Maka demokrasi amat bertolak belakang dengan
Islam.
2. Pendapat Kebanyakan.
Demokrasi memerlukan pendapat kebanyakan manusia dalam membuat undang-
undang. Ini bertentangan dengan firman Allah:
-
3
ISLAM DAN DEMOKRASI
By: Tri Suwandi
Maksudnya: Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi
ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. mereka tidak lain hanyalah
mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap
Allah)-[al-An'am:116]
Mereka yang menggunakan demokrasi untuk menegakkan hukum Islam adalah
menyalahi Islam kerana hukum Islam tidak boleh mengikut kebanyakan manusia,
bukan untuk didebatkan sama ada perlu dilaksanakan atau tidak kerana firman Allah:
Maksudnya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi
perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu
ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan
barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat
yang nyata.[al-Ahzab:36].
Maka atas dua dasar utama demokrasi ini, sebagian ulama menyatakan bahwa sistem ini
sangatlah batil. Sementara, disisi lain, berkembang opini di kalangan penganut Islam
liberal bahwa Islam adalah musuh demokrasi, tidak toleran, membelenggu dan otoriter.
D. Substansi Demokrasi
Terlepas dari definisi akademis tentang demokrasi, pada hakikatnya demokrasi dalam
aspek politik adalah dihormatinya hak setiap individu dalam sebuah bangsa untuk memilih
pemimpin sesuai dengan aspirasinya. Tidak boleh ada yang memaksakan kehendak
kepada mereka untuk memilih seorang pemimpin tertentu yang tidak dikehendaki.
Ketentuan ini pada dasarnya sesuai dengan ajaran yang digariskan oleh Islam melalui
perangkat syura (permusyawaratan) dan baiat (kontrak politik yang mengikat rakyat
untuk berkomitmen tunduk dan taat pada pemimpin yang dipilihnya.
Kesesuaian antara Islam dengan demokrasi juga terlihat ketika Islam mengutuk dan
mengecam para diktator; sementara di sisi lain mengedepankan pemimpin yang kuat,
amanah, kredibel, kapabel serta mampu mengayomi rakyatnya. Islam
-
4
ISLAM DAN DEMOKRASI
By: Tri Suwandi
memerintahkan umatnya untuk mematuhi keputusan mayoritas. Islam juga mengandung
ajaran bahwa tangan Allah bersama jamaah (rakyat banyak). Rasulullah SAW bersabda
kepada Abu Bakar dan Umar, Kalau kalian berdua sepakat dalam suatu hal, aku tidak
akan menentang pendapat kalian berdua. Ini menunjukkan bahwa aspirasi dari jumlah
orang yang lebih banyak harus didahulukan dari aspirasi segelintir orang, termasuk
pendapat Rasulullah sendiri (dalam masalah ijtihadi duniawi).
Di dalam Islam, setiap rakyat berhak memberikan saran atau nasihat kepada penguasa,
menganjurkannya berbuat baik dan meninggalkan kemungkaran; tentu dilakukan dengan
tetap memperhatikan etika dan cara mengingatkan dengan baik. Rakyat juga mempunyai
kewajiban untuk taat kepada penguasa selama kebijakan yang diambilnya adalah
kebaikan. Sebaliknya, rakyat berhak menolak ketika diperintah untuk melakukan
perbuatan yang dilarang menurut kesepakatan kaum Muslimin dan atau melakukan
kemaksiatan yang nyata. Karena, tidak boleh menaati siapa pun untuk melakukan maksiat
kepada Allah. Hal seperti ini juga berlaku dalam sistem demokrasi.
Hal penting lainnya dalam penerapan sistem demokrasi adalah Pemilihan Umum
(PEMILU) dan pengambilan keputusan berdasar suara terbanyak; dimana secara umum
bisa dinilai tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Walau tetap memiliki beberapa
kelemahan, sistem ini masih lebih baik dari sistem buatan manusia lainnya. Yang perlu
diantisipasi adalah menjaga berjalannya sistem ini agar tidak dimanfaatkan oleh para
penipu atau penjahat.
E. Relevansi Demokrasi dengan Islam
Ada tiga pendapat yang berbeda dalam menyikapi hubungan Demokrasi dengan Islam.
1. Mereka yang menolak demokrasi dengan mengatasnamakan Islam
Mereka ini bependapat bahwa demokrasi dan Islam adalah dua hal yang bertentangan
dan tidak akan bisa dipertemukan. Mereka beralasan:
a. Demokrasi merupakan hasil pemikiran manusia sedangkan Islam berasal dari
Allah.
b. Demokrasi berarti kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat; sedangkan
Islam mengatakan bahwa kekuasaan itu milik Allah.
c. Demokrasi ditentukan oleh suara terbanyak, padahal belum tentu suara terbanyak
-
5
ISLAM DAN DEMOKRASI
By: Tri Suwandi
merupakan kebenaran.
d. Demokrasi adalah hal baru yang termasuk dalam kategori bidah dalam agama;
generasi Islam sebelumnya tidak mengenal adanya sistem demokrasi. Nabi SAW
bersabda, Barangsiapa menciptakan hal baru yang sebelumnya tidak ada dalam
agama kita, maka hal tersebut ditolak. (HR. Muslim, Ahmad). Juga hadits Nabi
lainnya, Barangsiapa melakukan suatu perbuatan yang tidak ada dalam agama
kami, ia akan ditolak. (HR. Muslim, Ahmad, An-Nasai). Demikian pula ada
hadits yang menyatakan, Perkataan yang paling benar adalah Kitabullah,
sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad, seburuk-buruk hal adalah
sesuatu yang diada-adakan. Setiap yang diada-adakan adalah bidah. Setiap
bidah adalah sesat, dan kesesatan itu akan mengantarkan ke neraka. (HR.
Muslim, Ahmad, An-Nasai)
e. Demokrasi merupakan produk Barat yang notabene sekuler dan kafir. Bagaimana
kita akan mengikuti ajaran orang-orang yang ingkar pada Allah dan Rasul-Nya?
Karena alasan-alasan tersebut mereka dengan tegas menolak demokrasi. Mereka juga
mengecam orang-orang Islam yang menerima dan menerapkan demokrasi. Bahkan
mereka tidak segan-segan menuduhnya musuh Islam. Ada juga diantara mereka yang
menganggap demokrasi itu syirik dan sebagai bentuk kekufuran.
2. Mereka yang menerima demokrasi secara total tanpa reserve
Kelompok ini menganggap bahwa demokrasi Barat adalah satu-satunya solusi yang
tepat untuk mengatasi problematika negara, pemerintahan, rakyat dan tanah air.
Mereka menerima demokrasi Barat bulat-bulat, termasuk sistem ekonomi liberalnya
dan sistem sosial kemasyarakatannya yang bebas tanpa batas.
Mereka meng-copy paste demokrasi Barat tanpa edit, dan ingin menerapkannya persis
sama dengan praktek demokrasi di negara-negara Barat. Demokrasi yang tidak
berdasarkan akidah, tidak mengenal akhlak, mengabaikan ibadah dan menyepelekan
syariah. Bukan hanya itu, demokrasi Barat memisahkan secara diametral urusan
agama dengan urusan negara.
Mereka ini korban dari ghazwul-fikri, perang budaya, yang berujung pada kekalahan
dan melahirkan mentalitas kaum terjajah yang bangga apabila dapat meniru sikap
dan perilaku penguasa penjajahnya.
-
6
ISLAM DAN DEMOKRASI
By: Tri Suwandi
3. Mereka yang menerima demokrasi secara moderat
Kelompok ini berpendapat bahwa ada yang positif dalam sistem demokrasi, dan
hakikat dari demokrasi itu sendiri tidak bertentangan, bahkan bersesuaian, dengan
ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa hakikat demokrasi itu adalah hak rakyat
untuk memilih siapa pemimpinnya. Tidak boleh ada yang memaksa mereka untuk
memilih pemimpin yang tidak mereka sukai, atau pemimpin zhalim, atau korup, yang
merampas hak-hak mereka sebagai rakyat. Substansi demokrasi ini berarti juga
meniscayakan perlu adanya mekanisme dalam pemerintahan yang memungkinkan
rakyat untuk melakukan fungsi kontrol atau pengawasan, juga evaluasi terhadap
jalannya pemerintahan.
Disamping perlu pula adanya mekanisme yang memungkinkan rakyat memberikan
peringatan dan menasihati pemimpin apabila mereka menyimpang dari amanat yang
diberikan kepada mereka; juga peringatan keras kepada pemimpin yang tidak mau
mendengarkan aspirasi rakyatnya; bahkan memungkinkan rakyat untuk
memakzulkannya dengan jalan damai.
Kelompok ini juga berpandangan, apabila terjadi perbedaan pendapat antara
pemerintah (eksekutif) dengan parlemen (legislatif), atau dengan tokoh-tokoh
masyarakat, dalam masalah yang berkaitan dengan syariah; maka perbedaan tersebut
dibawa, untuk ditengahi, kepada Majelis Ulama atau bahkan Mahkamah Konstitusi
yang mengundang ulama-ulama yang berkompeten di bidangnya, agar ditetapkan
keputusannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT: Hai orang-orang yang beriman, taatilah
Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri (pemimpin) diantara kalian. Apabila kalian
berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-
Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
Hari Kemudian. (QS. An-Nisaa, 4:59).
Sementara jika terjadi perselisihan pendapat dalam masalah-masalah sosial, politik,
ekonomi dan kemasyarakatan yang masuk dalam kategori mubah, maka yang
pengambilan keputusannya diupayakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
Apabila tidak tercapai mufakat, maka bisa melalui pengambilan pendapat melalui
suara terbanyak (voting); karena pendapat dua orang atau lebih dekat
-
7
ISLAM DAN DEMOKRASI
By: Tri Suwandi
kepada kebenaran daripada pendapat satu orang. Hal ini sesuai dengan logika syariat
Islam, disamping logika politik yang memang harus ada yang diunggulkan. Yang
diunggulkan ketika terjadi perselisihan pendapat adalah jumlah yang terbanyak.
Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya syetan itu bersama satu orang dan dia
menjauh dari orang berdua. (HR. At-Tirmidzy dan Al-Hakim). Nabi SAW juga
pernah bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, Seandainya kalian berdua
menyepakati suatu pendapat, tentu aku tidak akan menyalahi kalian berdua. (HR.
Ahmad).
Dengan kata lain, pendapat yang didukung dua orang lebih diunggulkan daripada
pendapat seorang, sekalipun itu pendapat Rasulullah SAW, selagi dalam masalah-
masalah di luar lingkup syariat dan apa yang telah ditetapkan Allah.
Bahkan dalam kasus Uhud, seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi harus
mengikuti pendapat mayoritas karena sebagian besar Sahabat memilih untuk
menghadapi orang-orang musyrik di luar Madinah, walau beliau sendiri bersama
beberapa Sahabat terkemuka berpendapat untuk bertahan saja di dalam kota Madinah
sembari berperang gerilya di jalan-jalan Madinah yang seluk-beluknya sudah mereka
hapal.
Yang paling nyata mengenai pendapat mayoritas ini adalah sikap Umar bin Khathab
tentang enam orang anggota Majelis Syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai Tim
Formatur sekaligus diberi amanah untuk memilih salah seorang dari mereka untuk
menjadi Khalifah berdasar suara terbanyak. Sedang yang tidak terpilih dari tim
tersebut harus patuh dan tunduk kepada kandidat terpilih. Jika dalam voting tersebut
suara yang diperoleh tiga lawan tiga, mereka harus mengambil suara dari luar tim
formatur, yakni Abdullah bin Umar.
Dalam beberapa hadits juga dinyatakan pujian terhadap golongan terbesar dan
perintah untuk mengikutinya. Golongan terbesar ini maksudnya adalah golongan
mayoritas diantara umat manusia. Menurut beberapa ulama, hadits ini berkaitan
dengan pelibatan seluruh rakyat dalam penentuan Khalifah atau masalah-masalah
kenegaraan yang harus diputuskan dan membutuhkan pendapat mayoritas.
Sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan atau tujuh
puluh dua golongan; dan sesungguhnya umat ini (Islam) lebih banyak satu
-
8
ISLAM DAN DEMOKRASI
By: Tri Suwandi
golongan dibanding mereka. Semuanya masuk neraka kecuali golongan terbesar.
(HR. Ath-Thabrany dan Ahmad).
Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazaly berpendapat dalam beberapa tulisannya, bahwa
pendapat mayoritas lebih diunggulkan jika ada dua sisi pandang yang serupa.
Pendapat yang menyatakan pengunggulan hanya berlaku untuk pendapat yang benar
walau hanya didukung satu suara dan menolak pendapat yang keliru walau didukung
mayoritas suara, adalah untuk hal-hal yang dikuatkan nash syariat dengan dalil dan
hujjah yang kuat, jelas dan tidak mengandung perbedaan pendapat di kalangan ulama.
Inilah yang dimaksud dengan ungkapan: Yang disebut jamaah adalah yang sejalan
dengan kebenaran, sekalipun engkau hanya sendirian.
Sedangkan untuk hal-hal ijtihadiyah yang tidak ada dasar nash-nya, atau ada nash-nya
namun mengandung lebih dari satu penafsiran, atau ada nash lain yang bertentangan
dengannya atau lebih kuat darinya; maka diperbolehkan untuk memilih salah satu
yang diunggulkan agar bisa menuntaskan silang pendapat.
Dan voting, pengambilan keputusan berdasar suara terbanyak merupakan cara yang
tepat untuk itu. Tidak ada satupun dalil dalam syariat yang melarang proses
pengambilan keputusan dengan cara seperti ini.
Walau sistem demokrasi merupakan hasil pemikiran manusia, bukan berarti sistem ini
tercela dan harus ditolak. Bukankah Allah telah memerintahkan manusia untuk
mengoptimalkan penggunaan akal fikiran? Kita diperintahkan untuk berfikir,
membaca, mengkaji, merenung, mengambil pelajaran dan hikmah, serta berijtihad?
Tentu hasil ijtihad itu perlu ditimbang lebih dahulu, apakah bertentangan atau
bersesuaian dengan ajaran Allah.
Dalam sistem demokrasi, terdapat hal-hal yang selaras dengan ajaran Islam, seperti:
musyawarah, amar maruf nahi munkar yang diterjemahkan dalam mekanisme check
and balance, pengawasan (mutabaah), kontrol (muraqabah) dan evaluasi, saling
menasehati (taushiyah), mencari mashlahat dan menghindari madharat, menegakkan
keadilan dan melawan kezhaliman dan diktatorisme, dan aspek-aspek lainnya.
Mengenai penghakiman bahwa demokrasi itu mengambil alih kekuasaan Allah dalam
memerintah dengan memberikan kekuasaan memerintah kepada manusia/rakyat,
tidaklah benar. Karena pembentukan pemerintahan yang didukung dan
-
9
ISLAM DAN DEMOKRASI
By: Tri Suwandi
dievaluasi oleh rakyat adalah untuk menghindari tirani kekuasaan atau diktatorisme
politik oleh seorang individu atau kelompok elit tertentu.
Demikian pula penilaian bahwa demokrasi itu adalah sistem tercela karena merupakan
produk impor, juga tidak tepat. Tidak ada satupun ketetapan syariat yang berisi
larangan mengambil pemikiran teoritis atau konsep dari non-muslim. Sewaktu perang
Al-Ahzab, Nabi SAW mengambil pemikiran bangsa Persia berupa strategi bertahan
dengan menggali parit, bukan membangun benteng seperti biasa.
Beliau juga memanfaatkan tawanan perang Badar dari orang-orang musyrik untuk
mengajari ilmu pengetahuan yang mereka miliki kepada kaum muslimin. Inilah yang
disebut hikmah. Hikmah adalah milik kaum muslimin yang hilang lalu ditemukan.
Jadi umat Islam berhak mendapatkan miliknya yang hilang tersebut.
Sementara, yang dilarang adalah mengimpor nilai-nilai yang membahayakan aqidah
dan akhlak dan tidak memberikan manfaat. Sementara kita mengambil demokrasi
dalam metode, mekanisme dan tata caranya saja, yang harus diakui memang lebih baik
dibanding sistem lainnya; bukan filosofinya yang mengagungkan individualisme dan
kebebasan tanpa dilandasi agama.
Yang kita inginkan adalah demokrasi yang dilandasi nilai-nilai agama,
mengedepankan akhlak dan wawasan keilmuan, serta memprioritaskan nilai-nilai
luhur tersebut di atas nilai-nilai demokrasi itu sendiri.
F. Antara Syura dan Demokrasi
Sebagian ulama menyatakan bahwa kita tidak memerlukan sistem demokrasi karena Islam
sudah memiliki sistem syura yang lebih baik dan lebih syari. Sebenarnya banyak yang
bisa didiskusikan tentang hal ini; karena sistem syura sendiri belum cukup memadai untuk
diterapkan dalam konteks kenegaraan yang memiliki scope sangat luas dan kompleks.
Paling tidak ada dua alasan yang melatarinya:
Pertama, sebagian fuqaha menganggap syura bukan sesuatu yang wajib, tetapi termasuk
kategori yang sunnah. Syura hanya diposisikan sebagai sebuah ketentuan yang
sebaiknya diterapkan dan diterapkan hanya sebagai penyempurna bukan sebagai dasar
atau fondasi. Walaupun ada pula pendapat yang berlawanan dari Ibnu Athiyah, yang juga
diperkuat oleh Imam Qurthubi dalam kitab tafsirnya. Ia mengatakan, Syura
-
10
ISLAM DAN DEMOKRASI
By: Tri Suwandi
adalah salah satu kaidah syariat dan bagian dari fondasi hukum Islam. Seorang pemimpin
yang tidak mengajak musyawarah ulama dan ilmuwan/pakar, maka ia wajib dimakzulkan.
Ini adalah ketentuan yang telah disepakati bersama dan tidak ada ada yang berbeda
pendapat dalam masalah ini.
Kedua, Ada juga sebagian fuqaha yang menyatakan bahwa syura hanya sebagai teknis
atau metode, bukan tuntutan. Walau sebagian fuqaha lainnya berpandangan bahwa syura
itu tuntutan agama yang hukumnya wajib, namun ternyata mereka tetap berkesimpulan
bahwa yang wajib dilakukan oleh penguasa atau pemimpin adalah bermusyawarah dengan
orang-orang yang memiliki pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang luas.
Setelah mereka mengemukakan pendapat dan pandangannya, penguasa boleh tetap
menggunakan pendapatnya sendiri, dengan syarat ia bertanggung jawab sendiri secara
pribadi. Penguasa tidak diharuskan mengikuti pendapat dan pandangan para ulama dan
ilmuwan tadi, karena kewajibannya hanya bermusyawarah saja; sebagaimana dipahami
dalam firman Allah SWT:
Bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam satu urusan, apabila kamu telah
berazam, maka bertawakkallah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang tawakkal. (QS. Ali Imran, 3:159).
Jika sudah ada kejelasan dalam Al-Quran dan Ad-Sunnah, mereka tidak akan beralih ke
rujukan lain. Orang-orang yang mendalami Al-Quran adalah mereka yang paling sering
dimintai pendapat oleh Umar, baik tua maupun muda, dan dia selalu berpegang teguh
pada Kitabulah.
Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan di dalam Al-Fath, dalam Al-Adabul Mufrad, riwayat
Al-Bukhary, dalam sebuah hadits panjang berkaitan dengan perjanjian Hudaibiyah, Nabi
SAW bersabda, Berikan aku masukan dalam menghadapi orang-orang itu. Kemudian
Abu Bakar dan Umar memberi masukan, lalu beliau melaksanakan apa yang disampaikan
Abu Bakar dan Umar.
Bahkan menurut Ibnu Hajar, Rasulullah pun mengajak Shahabatnya dalam menetapkan
hukum. Rasulullah SAW meminta pendapat Ali bin Abi Thalib tentang firman Allah:
Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mengadakan pembicaraan khusus
dengan Rasul, hendaklah kalian mengeluarkan sedekah (untuk fakir miskin) sebelum
pembicaraan itu. (QS. Al-Mujaadilah, 58:12). Lalu Ali memberi masukan
-
11
ISLAM DAN DEMOKRASI
By: Tri Suwandi
tentang keringanan dalam mengeluarkan sedekah. Kemudian turun ayat selanjutnya yang
membenarkan dan menguatkan pendapat Ali tersebut.
Namun harus diakui, bahwa sistem syura itu sendiri masih bersifat normatif, global dan
sederhana, mengingat problematika sosial, politik dan ekonomi masyarakat di masa sistem
syura itu dimunculkan pertama kali belum sekomplek dan serumit masa sekarang. Ketika
bangsa-bangsa di seluruh dunia semakin berkembang dengan segala kompleksitas
permasalahannya, maka diperlukan ijtihad yang lebih dalam untuk merinci sistem syura
tersebut sehingga mampu menjawab tuntutan zaman. Dalam konteks inilah kita
menemukan jawaban atas tuntutan zaman itu dalam sistem demokrasi, yang notabene
merupakan hasil uji coba bangsa-bangsa di seluruh dunia setelah mengalami berbagai
problematika dalam perjalanan panjang selama ratusan tahun dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
Secara substantif tidak ada perbedaan antara sistem syura dengan sistem demokrasi.
Bahkan bersesuaian. Yang membedakan adalah ruh atau spirit dan nilai-nilai yang
terkandung di dalamnya. Sistem syura berspiritkan rabbaniyyah, sedang sistem
demokrasi berspiritkan insaniyyah. Sistem syura bernilai religiuitas, sedang sistem
demokrasi bebas nilai.
Namun, bagaimanapun juga sistem demokrasi lebih detail, rinci dan aplikatif. Dalam
sistem demokrasi inilah kita mendapatkan derivatif sistemnya berupa: sistem kepartaian,
sistem pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan (lembaga legislatif), sistem pemilihan
umum untuk pemerintahan pusat dan pemerintahan Daerah untuk memilih Presiden
hingga Kepala Daerah (lembaga eksekutif), sistem pemilihan untuk lembaga Yudikatif,
sistem ketata-negaraan yang meliputi pemisahan kekuasaan dan kewenangan antara ketiga
lembaga tersebut agar berjalan mekanisme check and balances, bentuk negara, bentuk
pemerintahan, sistem parlemen, sistem fiskal dan moneter, sistem keuangan negara dan
perbendaharaan negara, sistem sosial, sistem pendidikan, dan sebagainya. Dimana seluruh
sistem itu dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar negara dan Undang-undang yang
terkait dengan setiap sistem yang dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Kelebihan sistem demokrasi adalah dapat meminimalisir potensi diktatorisme politik,
ekonomi dan sosial. Disinilah sebenarnya peluang kita untuk mengisi nilai-nilai
religiusitas dalam sistem demokrasi, sehingga demokrasi itu menjadi islami.
-
12
ISLAM DAN DEMOKRASI
By: Tri Suwandi
Melalui mekanisme yang berlaku dalam sistem demokrasi, kita dapat melakukan audit
terhadap seluruh produk-produk demokrasi berupa Undang-Undang Dasar (UUD) atau
Undang-Undang (UU), kemudian memperjuangkan amandemen UUD/UU tersebut
melalui parlemen, agar pasal-pasal yang terdapat di dalamnya sesuai dengan syariat
Islam. Apabila kita mampu mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen, bukan tidak
mungkin sebagian besar atau bahkan seluruh UU tersebut akan sesuai dengan Al-Quran
dan As-Sunah. Kalau ini terealisasi, maka secara otomatis pemerintahan yang berkuasa
mewujud menjadi pemerintahan Islam, karena menjalankan seluruh UU yang bersumber
dari Al-Quran dan Ad-Sunnah. Pada saat itulah negara tersebut layak disebut negara
Islam (Daulah Islamiyah).
G. Simpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Secara substantif terdapat persamaan antara Islam dengan demokrasi. Yang
membedakan adalah ruh atau spirit dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2. Sistem demokrasi yang telah diberi spirit rabbaniyyah dan diisi dengan nilai-nilai
religiusitas, dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk Iqamatud-Daulah al-
Islamiyyah dalam dawah, apabila kita bijak menyikapinya.
H. Referensi
Asrie, Muhammad bin Sobrie. 2009. Demokrasi dalam Pandangan Islam. Diakses dari
http://www.4shared.com/get/CuC-
9x38/DEMOKRASI_DALAM_PANDANGAN_ISLA.html pada 11 November
2011 pukul 14.48 WIB.
Balda, Syamsul. 2010. Islam dan Demokrasi. Diakses dari
http://www.eramuslim.com/berita/analisa/islam-dan-demokrasi.htm pada 11
November 2011 pukul 14.48 WIB.