inspektorat jenderal kementerian riset, teknologi ... filekementerian riset, teknologi, dan...

Inspektorat Jenderal Kementerian Riset,Teknologi, & Pendidikan

Laporan Kinerja Kementerian Tahun 2018

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI iDAFTAR GAMBAR iiDAFTAR DIAGRAM iiDAFTAR TABEL iiiKATA PENGANTAR ivRINGKASAN EKSEKUTIF vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Gambaran Umum 2B. Dasar Hukum 2C. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur 3D. Permasalahan Utama yang Dihadapi 7

BAB II PERANCANAAN KINERJA 10

A. Rencana Strategis 111. Visi dan Misi 122. Tujuan dan Sasaran Strategis 13

B. Perjanjian Kinerja 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

A. Analisis Capaian Kinerja 211. Capaian Indikator Kinerja Utama 212. Capaian Kinerja Utama 293. Analisis Keberhasilan Pencapaian Target 32

B. Capaian Kinerja Anggaran 33

BAB IV PENUTUP 36

Lampiran:Perjanjian Kinerja

i


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Itjen Kemenristekdikti 4 Gambar 2.1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja 16Gambar 3.1. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan

Internal Dalam Melakukan Evaluasi LAKIP 26 Dan SAKIP

Gambar 3.2. Workshop Persiapan Reviu Rencana Kebutuhan 28Barang Milik Negara (RKBMN)

Diagram 3.1. Jumlah Unit Organisasi dan Satker yang 23 Bersih dari Penyimpangan yang Material

Diagram 3.2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Utama 25Diagram 3.3. Jumlah Unit Utama yang Nilai Akuntabilitasnya 26

Kategori B (Baik) Diagram 3.4. Persentase SDM Itjen Kemenristekdikti yang

Memiliki Kompetensi Sesuai Keahlian yang 27 Diperlukan

Diagram 3.5. Persentase Kepuasan Pelayanan Pengawasan 27 Internal Itjen Kemenristekdikti

Diagram 3.6. Tingkat Levelling Kapabilitas Itjen 32Diagram 3.7. Jumlah SDM Inspektorat Jenderal tahun 2017 33 Diagram 3.8. Jumlah SDM Inspektorat Jenderal tahun 2018 33Diagram 3.9. Realisasi Anggaran Itjen Kemenristekdikti tahun 35

2018Diagram 3.10. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 35

2017 dan tahun 2018

DAFTAR DIAGRAM

ii


Tabel 1.1. Jumlah sumber daya manusia Inspektorat Jenderal 8Tabel 1.2. Jumlah sumber daya manusia auditor Inspektorat 9

JenderalTabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja 13

Utama Inspektorat JenderalTabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal 14Tabel 2.3. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal 15 Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal 16 Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal 17Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Inspektorat I 18Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Inspektorat II 18Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Inspektorat III 19 Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Itjen 21Tabel 3.2. Rekapitulasi Hasil Audit dan Tindak Lanjutnya 24

sampai dengan Tahun 2018Tabel 3.3. Capaian Kinerja Kegiatan Itjen 29Tabel 3.4. Realisasi anggaran Itjen Kemenristekdikti tahun 2018 34

DAFTAR TABEL

iii


Kata Pengantar

INSPEKTUR JENDERALKEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDI-DIKAN TINGGIProf. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan karunia dan ridho-Nya kami dapat melewati tahun 2018 dengan lancar.

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diper-cayakan kepada Inspektorat Jenderal atas penggunaan anggaran tahun 2018, telah disusun Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2018 yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No-mor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Te-knologi dan Pendidikan.

Dalam mengawal kebijakan Kemenristekdkti, Inspektorat Jenderal memili-ki keterbatasan yang mencakup sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan menghadapi tantangan luasnya cakupan pengawasan yang meliputi 144 satuan ker-ja, 120.000 orang pegawai, pagu anggaran tahun 2018 sebesar 54,8 triliun dan nilai aset sebesar 92,478 triliun. Walaupun demikian, dengan dimotivasi oleh visi dan

iv


misi yang telah ditetapkan, segenap aparatur Inspektorat Jenderal senantiasa berupaya untuk mengatasi segala tantangan tersebut, sehingga tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

Laporan Kinerja ini menggambarkan target dan realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kemristekdikti yang didasarkan pada penjabaran tahunan dari Ren-cana Strategis Inspektorat Jenderal Kemristekdikti periode 2015-2019 dan Perjanjian Kiner-ja Tahun 2018. Analisis dilakukan terhadap celah kinerja (performance gap), yaitu perbedaan capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil analisis digunakan sebagai salah satu landasan untuk menyusun langkah antisipatif dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kemristekdikti di masa depan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertang-gungjawaban atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Jakarta, Februari 2019 Inspektur Jenderal

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum NIP 19611108 198702 1 001

v


Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada pen-jabaran tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kemristekdikti periode 2016-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018, yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pera-turan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peratur-an Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Inspektorat Jenderal menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis. Masing-masing sasaran strategis yang ditetapkan mem-punyai indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur tingkat ketercapaiannya setiap tahun. Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Jenderal berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Sasaran Strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut:1. Sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kemenristekdikti

diukur berdasarkan jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpanganyang material dengan target yang ditetapkan tahun 2018 yaitu sebanyak 70 unit/satker.Bila dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 60 unit maka terjadi kenaikan 10unit menjadi 70 unit/satker untuk tahun 2018 dan target ini telah tercapai sebanyak 78atau sebesar 111,43%.

2. Sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan kinerja Kemenristekdiktidiukur berdasarkan jumlah unit utama yang nilai akuntabilitasnya kategori B (baik) den-gan target yang ditetapkan tahun 2018 yaitu sebanyak 7 unit utama. Target ini tercapaiseluruhnya atau sebesar 100% berdasarkan hasil penilaian/evaluasi SAKIP yang dilaku-kan Inspektorat Jenderal terhadap 7 unit utama dengan hasil evaluasi, seluruh unit utamamendapat nilai BB.

3. Sasaran meningkatnya kompetensi SDM pengawasan internal diukur berdasarkan persen-tase SDM ltjen Kemenristekdikti yang memiliki kompetensi sesuai keahlian yang diper-lukan, dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 70%. Capaian yang

vi


diperoleh pada tahun 2018 adalah sebesar 98,41% atau 140,59% dari target yang ditetap-kan, dan mengalami kenaikan sebesar 2,46% dibandingkan realisasi tahun 2017 (95,95). Dibandingkan dengan target jangka menengah 2016-2019, proges yang dicapai oleh Itjen Kemenristekdikti tahun 2018 telah mencapai 123%.

4. Sasaran meningkatnya kualitas layanan pengawasan internal diukur dengan indika-tor persentase kepuasan pelayanan pengawasan internal ltjen Kemenristekdikti. Untukmendapatkan data persentase kepuasan pelayanan pengawasan internal ltjen Kemen-ristekdikti dilakukan melalui survey dengan pengisian kuesioner kepada para stakeholderdi Perguruan Tinggi Negeri. Hasil survey diketahui bahwa 86,54% menyatakan puas ataslayanan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal. Dengan demikian maka terja-di kenaikan persentase sebesar 0,38% dari tahun 2017 sebesar 86,16% atau 115,39% daritarget yang ditetapkan tahun 2018 sebesar 75%.

5. Sasaran meningkatnya kapabilitas manajemen pengawasan Internal diukur dengan in-dikator tingkat levelling kapabilitas ltjen Kemenristekdikti. Tingkat levelling kapabili-tas ltjen kemenritekdikti, merupakan ukuran kualitas kapabilitas APIP menurut standarBPKP. Nilai ini didapat dari penilaian kapabilitas APIP secara mandiri (self assessment)yang kemudian divalidasi oleh BPKP yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pen-gawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman TeknisPeningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Berdasarkan hasil vali-dasi yang telah dilakukan BPKP didapatkan tingkat kapabilitas Itjen tahun 2018 beradapada level 3.

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan da-lam perjanjian kinerja tahun 2018 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak yang ada di Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti untuk saling bekerjasama mewujudkan target kinerja.

vii

Inspektorat Jenderal Kementerian Riset,Teknologi, & Pendidikan 1


A. Gambaran Umum

Dalam mengawal kebijakan Kemen-ristekdkti, Inspektorat Jenderal memiliki cakupan pengawasan yang meliputi 144 sat-uan kerja, 120.000 orang pegawai, pagu an-ggaran tahun 2018 sebesar 54,8 triliun dan nilai aset sebesar 92,478 triliun.

Laporan Kinerja Tahun 2018 Inspek-torat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Itjen Kemenristek-dikti) ini merupakan bentuk akuntabili-tas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Inspektorat Jenderal atas penggunaan anggaran tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja ini men-gacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Ki-nerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Re-view atas Laporan Kinerja Instansi Pemerin-tah.

Laporan kinerja ini dibuat dengan menyajikan serangkaian keberhasilan dan kegagalan atas pencapaian rencana, tindakan dan kegiatan atas perencanaan dan perjanji-an kinerja Inspektorat Jenderal dalam mewu-judkan pengawasan intern yang profesional dan berkualitas untuk mendorong riset, te-knologi, dan pendidikan tinggi yang bermu-tu dan berdaya saing.

Laporan Kinerja tahun 2018 Itjen Kemenristekdikti ini menjelaskan tentang

pengukuran kinerja dan evaluasi serta pen-gungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tahun 2018. Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas kinerja yang tel-ah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspek-torat Jenderal untuk meningkatkan kinerjan-ya.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ta-hun 2018 ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun2010 tentang Kedudukan, Tugas, danFungsi Kementerian Negara serta Susu-nan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Esel-on I Kementerian Negara;

2. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun2010 tentang Perubahan atas PeraturanPresiden Nomor 24 tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kement-erian Negara Serta Susunan Organisasi,Tugas, dan Fungsi Eselon I KementerianNegara;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kiner-ja Instansi Pemerintah (SAKIP);

4. Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor 53 Tahun 2014 tentang PetunjukTeknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Ki-nerja dan Tata Cara Reviu Atas LaporanKinerja Instansi Pemerintah;

2


5. Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Riset, Teknologi, dan Pendi-dikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja In-stansi Pemerintah Di Kementerian Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017tentang Rencana Strategis KementerianRiset, Teknologi, dan PendidikaTinggiTahun 2015 – 2019;

8. Keputusan Menteri Ristek Dikti danPendidikan Tinggi Nomor 255/M/KPT/2017 tentang Indikator KinerjaUtama Kemenristekdikti Tahun 2015-2019;

9. Keputusan Inspektur Jenderal Nomor663/G/HK/2015 tentang Rencana Strat-egis Inspektorat Jenderal KemenristediktiTahun 2015-2019;

10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun 2018 Nomor SP DIPA-042.02.1.401039/2018 tanggal 5 Desem-ber 2017.

C. Tugas dan Fungsi SertaStruktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Repub-lik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 ten-tang Organisasi dan Tata Kerja Kementeri-an Riset, Teknologi, dan Pendidikan Ting-gi, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Ins-pektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasanintern di lingkungan Kementerian Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

2. Pelaksanaan pengawasan intern dilingkungan Kementerian Riset, Teknolo-gi, dan Pendidikan Tinggi terhadap kin-erja dan keuangan melalui audit, reviu,evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pen-gawasan lainnya;

3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuantertentu atas penugasan Menteri;

4. Penyusunan laporan hasil pengawasan dilingkungan Kementerian Riset, Teknolo-gi, dan Pendidikan Tinggi;

5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jen-deral; dan

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikanMenteri.

3


Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai berikut :

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Itjen Kemenristekdikti

Tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksa-naan tugas, pelayanan teknis, pembinaan dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas unit organisasi di Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasanB. Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;

4


c. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di InspektoratJenderal;

d. Pengelolaan persuratan, kepegawaian, dan kearsipan di Inspektorat Jenderal;e. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Inspektorat Jenderal;f. Penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pen

gadaan barang/jasa di Inspektorat Jenderal;g. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di Inspektorat Jenderal;h. Pengelolaan sistem informasi di bidang pengawasan.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas :

A. Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, peny-usunan, monitoring, dan evaluasi program dan anggaran, pengelolaan dan analisa laporan hasil pengawasan serta pemantauan dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggara-kan fungsi:1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, anggaran, di bidang pengawasan;3. Penyusunan laporan Inspektorat Jenderal;4. Penyusunan laporan tindaklanjut hasil pengawasan;5. Pengelolaan, analisis, dan evaluasi laporan hasil pengawasan;6. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan; dan7. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan.

Bagian Perencanaan dan Pelaporan terdiri atas:1. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengum-

pulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta penyiapan bahan penyusunan kebi-jakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.

2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan analisis, pengolahan, pe-mantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di bidang penga-wasan serta penyusunan bahan laporan Inspektorat Jenderal.

B. Bagian Hukum dan Umum

Bagian Hukum dan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan ranc an-gan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum, organisasi, dan tata laksana, serta pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelola barang milik/

5


kekayaan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum dan Umum menyelenggarakan fungsi:1. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan, dan kajian hu-

kum di bidang pengawasan;2. Penyusunan bahan pertimbangan dan fasilitasi advokasi hukum di Inspektorat Jenderal;3. Penyiapan bahan pembinaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang me-

liputi ketatausahaan, persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dandokumentasi Inspektorat Jenderal;

4. Penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan InspektoratJenderal ; dan

5. Penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layananpengadaan barang/jasa Inspektorat Jenderal.

Bagian Hukum dan Umum terdiri atas:1. Subbagian Hukum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan,

penelaahan dan analisis penyempurnaan dan penyusunan rancangan peraturan, perun-dang-undangan, pertimbangan dan advokasi hukum, penyusunan perjanjian kerjasamadan kontrak, serta penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasiyang meliputi ketatausahaan, persuratan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.

2. Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelengga-raan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa In-spektorat Jenderal.

C. Bagian Keuangan dan Sistem Informasi Pengawasan

Bagian Keuangan dan Sistem Informasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, pengelolaan data, dan penyajian informasi pengawasan.Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Keuangan dan Sistem Informasi Pengawasan menye-lenggarakan fungsi:1. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;2. Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan;3. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengawasan; dan4. Penyajian informasi pengawasan.

Bagian Keuangan dan Sistem Informasi Pengawasan terdiri atas :1. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan, pembiayaan,

akuntansi, dan pelaporan keuangan di Inspektorat Jenderal.2. Subbagian Sistem Informasi Pengawasan mempunyai tugas melakukan urusan pengelo-

laan dan pemanfaatan sistem informasi, data, dan informasi pengawasan.

6


1. Inspektorat I, II, dan III

Inspektorat I, II, dan III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, eval-uasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya untuk tujuan tertentu di wilayah kerjan-ya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat I, II, dan III menyelenggarakan fungsi:1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan;2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terha-

dap kinerja dan keuangan;3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.

Inspektorat terdiri atas:1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, Ba-

rang Milik Negara, ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan Inspektorat.2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor mempunyai tugas melakukan urusan audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya.

D. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang merupakan tindak tanjut dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pen-didikan Tinggi. Pembentukan Inspektorat Jenderal Kemristekdikti tersebut sejalan dengan pembentukan Kemenristekdikti yang merupakan penggabungan dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebelum penggabungan, pada Kemenristek ter-dapat Inspektorat sebagai unit pengawasan internal setingkat eselon II. Dengan demikian, Itjen Kemenristekdikti adalah bentukan Unit Eselon I yang meningkatkan status eselon In-spektorat Kemenristek.

Penggabungan Kemenristek dengan Ditjen Pendidikan Tinggi, tidak hanya berdampak pada status organisasi, tetapi juga berdampak pada luasnya lingkup pengawasan, bertam-bahnya kebutuhan sumber daya manusia pengawasan, dan pertambahan kebutuhan sarana dan prasarana.

Beberapa masalah utama yang dihadapi Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti saat ini

7


adalah: 1. SDM auditor bersertifikat dan SDM Itjen secara umum yang masih terbatas baik dari segi

kualitas maupun kuantitas;2. Ruang kerja belum mencukupi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal saat ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 189 orang, yang terdiri 123 orang berstatus PNS dan 66 orang berstatus PPNPN.

Sebaran jumlah sumber daya manusia Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2018 ada-lah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah sumber daya manusia Inspektorat Jenderal

Dari jumlah pegawai PPNPN di Sekretariat Inspektorat Jenderal sebanyak 66 orang, jumlah pegawai dengan penugasan administrasi sebanyak 37 orang dan non administrasi se-banyak 29 orang.

Sedangkan auditor yang telah bersertifikasi jabatan fungsional auditor berjumlah se-banyak 44 orang dengan sebaran berdasarkan jabatannya sebagai berikut:

8


Tabel 1.2. Jumlah sumber daya manusia Auditor Inspektorat Jenderal

Dengan jumlah sumber daya manusia yang terbatas sebagaimana tersebut diatas, In-spektorat Jenderal mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas pengawasan dengan lingkup sasaran pengawasan sebanyak 144 satuan kerja, yang terdiri dari 7 Unit Utama, 5 Pusat/Lembaga, 67 PTN meliputi 11 PTN-BH, 28 PTN-BLU, dan 28 PTN Satker, 9 Insti-tut, 42 Politeknik, 90 Akademi Komunitas, serta 14 LLDikti.

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai juga memegang peranan yang sangat penting. Sesuai dengan kondisi yang ada, jumlah sarana prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya, selain hal-hal tersebut, keterbatasan ruang kerja juga menjadi permasalahan tersendiri, mengingat dengan bertambahnya jumlah SDM dan sarana prasarana maka dibutuhkan luasan ruang kerja yang memadai, khususnya ruang kerja bagi auditor. Permasalahan ini harus segera diatasi terutama dengan akan ber-tambahnya jumlah sumber daya manusia pada tahun 2019 yaitu sebanyak 14 Calon Pegawai Negeri Sipil.

9

Laporan Kinerja Kementerian Tahun 2018 10


A. Gambaran Umum

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif. Dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun dan memperhitungkan potensi, pelu-ang, kendala, dan tantangan yang mungkin terjadi, Inspektorat Jenderal melaksanakan pen-gawasan internal di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya, visi Inspektorat Jender-al telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai Keputusan Inspektur Jender-al Kemenristekdikti Nomor: 36/G/KPT/XII/2016 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti merupakan tekad Itjen Kemen-ristekdikti yang akan diwujudkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 atau tahun-ta-hun setelahnya. Secara keseluruhan, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut dihara-pkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan ke satu arah yang sama, Visi Kemenristekdikti yaitu: “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan Iptek dan Inovasi untuk mendukung daya saing bangsa” dan Visi Pembangu-nan Nasional 2015 s.d 2019 yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan melalui beberapa tahapan proses yang meli-batkan semua unsur, Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi Inspektorat Jenderal kemenristekdikti adalah:

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti me-nentukan misi yang merupakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peratur-an Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan di bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan

11


Tinggi.

Misi Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti adalah:

Misi Pertama Itjen Kemenristekdikti adalah menyelenggarakan pengawasan

internal yang berkualitas dan bernilai tam-bah untuk mendukung riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi Itjen Kemenristekdikti dan manfaat keberadaannya. Tugas dimaksud adalah tugas yang diamanatkan dalam Per-menristekdikti nomor 15 Tahun 2015 yaitu “Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti”. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari keberadaan Itjen Kemenristekdikti adalah mendukung pelaksanaan program riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing.

Misi Kedua Itjen Kemenristekdikti ada-lah membina sumber daya manusia

(SDM) pengawasan internal yang profesional

dan berintegritas. Misi Kedua ini erat hubun-gan dengan Misi Pertama. Untuk memberi-kan keyakinan bahwa tujuan organisasi telah tercapai diperlukan suatu sistem pengenda-lian internal yang dapat memberikan jami-nan yang memadai bahwa kegiatan berjalan secara efektif dan efisien,pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terselenggaranya pengawasan intern terha-dap program dan kegiatan yang berkualitas dan bernilai tambah diperlukan pembinaan sumberdaya manusia yang profesional dan berintegritas secara berkelanjutan.

Misi Ketiga Itjen Kemenristekdikti ada-lah menyelenggarakan manajemen

pengawasan internal yang berakuntabilitas. Misi ketiga ini terkait dengan Misi kesatu dan Misi kedua. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan

12


setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pen-gendalian yang menimbulkan perilaku posi-tif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini an-tara lain diselenggarakan melalui perwuju-dan peran Aparat Pengawasan Intern yang

efektif. Untuk mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern diperlukan Akuntabili-tas Manajemen untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas manajemen dimak-sud tampak dari akuntabilitas kinerja dan kapabilitas organisasi.

2. Tujuan, Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama

13


Pengelolaan pengawasan internal diarahkan untuk mendukung keterkaitan tugas fungsional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kemenristekdikti dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Kualitas pengawasan internal merupakan realisasi dari pernyataan misi yang diemban oleh Itjen Kemenristekdikti. Adapun indikator kinerja utama yang dijadikan rujukan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:1. Jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang material seban-

yak 80. Penyimpangan yang material dilihat dari substansi kegiatan dan/atau dilihat dariprosentase nilai uang dibandingkan dengan total anggarannya;

2. Jumlah unit utama yang nilai akuntabilitasnya kategori B (baik) sebanyak 7. Nilai inimenunjukkan nilai laporan hasil evaluasi atas SAKIP unit utama yang dilakukan oleh In-spektorat Jenderal;

3. Persentase SDM ltjen Kemenristekdikti yang memiliki kompetensi sesuai keahlian yangdiperlukan adalah 80%. Angka ini menunjukkan prosentase jumlah SDM yang berkompe-ten dan berintegritas berdasarkan uji kompetensi yang terstandar terhadap jumlah SDMdi Itjen Kemristekdikti;

4. Persentase kepuasan pelayanan pengawasan internal ltjen Kemenristekdikti adalah 80%.Model penilaian ini mengikuti batasan nilai kriteria instrumen kepuasan pelanggan dima-na nilai 80 menunjukkan posisi pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan prosedurstandar dan harapan pelanggan;

5. Tingkat Levelling Kapabilitas (IACM) ltjen Kemenritekdikti berada di level 3 (integrat-ed) yaitu Itjen Kemenristekdikti mampu menilai faktor efisiensi, efektivitas dan ekonomissuatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko danpengendalian intern kepada satuan kerja yang ada di Kemenristekdikti.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal

14


Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tabel 2.3. menunjukkan bahwa untuk IKU 1 dan 2 merupakan tanggung jawab Inspektorat I, II dan III sedangkan IKU 3, 4 dan 5 ada-lah tugas dan tanggung jawab Sekretariat Inspektorat Jenderal. Turunan dari IKU adalah Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Eselon II di Inspektorat Jenderal dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal

B. Perjanjian Kinerja

Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi menetap-kan Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan memper-timbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain: meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komit-men antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sesuai tujuan tersebut di atas, Itjen Kemenristekdikti telah menetapkan Perjanjian Ki-nerja Tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya yang ber-basis pada Renstra Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti tahun 2015-2019 dan merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2018. Perjanjian Kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti tahun 2018 sampai dengan Pejabat Eselon II adalah sebagai berikut:

15


1. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 yaitu 70 unit organisasi dan satuan kerja yang bersih dari penyimpangan yang material adalah sebesar Rp.54.833.402.000,00.

Gambar 2.1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja

16


2. Perjanjian Kinerja Sekertaris Inspektorat Jenderal

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Sekertaris Inspektorat Jenderal

Berdasarkan tabel di atas, anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal tahun 2018 adalah sebesar Rp.31.228.739.000,00.

Target sasaran Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Jenderal ini selanjutnya di-jabarkan kedalam target sasaran Perjanjian Kinerja Bagian yaitu Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Bagian Hukum dan Umum serta Bagian Keuangan dan Sistem Informasi Penga-wasan.

3. Perjanjian Kinerja Inspektorat I

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target sasaran yang ditetapan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat I adalah sebesar Rp.7.845.668.000,00.

17


Tabel 2.7. Perjanjian Kinerja Inspektorat II

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Inspektorat I

4. Perjanjian Kinerja Inspektorat II

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target sasaran yang ditetapan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat II adalah sebesar Rp.8.002.294.000,00.

18


5. Perjanjian Kinerja Inspektorat III

Anggaran yang dialokasikan untuk mencapai target sasaran yang ditetapan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat III adalah sebesar Rp.7.756.701.000,00.

Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Inspektorat III

19


A. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2018 dapat dilihat berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Mengacu pada Renstra, capaian indikator kinerja utama Itjen Kemenristekdikti tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Itjen

21


Dari tabel capaian indikator kiner-ja utama di atas menunjukkan bahwa se-cara umum target berhasil dipenuhi bahkan terdapat capaian yang melebihi target yang telah ditentukan. Secara lebih detil dapat di-jelaskan dalam analisis capaian kinerja se-bagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas danakuntabilitas pengelolaan keuangan Ke-menristekdikti

Indikator kinerja sasaran ini diukur berdasarkan jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang material dengan target yang ditetap-kan tahun 2018 yaitu sebanyak 70 unit/satker. Bila dibandingkan dengan target tahun 2017 sebanyak 60 unit maka terjadi kenaikan 10 unit kerja/satker menjadi 70 unit kerja/satker untuk tahun 2018. Ca-paian pada tahun 2018 sebanyak 78 unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang material atau telah melebihi target sebesar 111,43% sebagai berikut:1. Politeknik Negeri Madiun;2. LLDikti III;3. Pusat Data dan Informasi Iptek Dikti;4. LLDikti IV;5. LLDikti VI;6. Sekretariat Jenderal;7. Universitas Brawijaya;8. Universitas Negeri Gorontalo;9. Politeknik Negeri Lampung;10.Pusat Pendidikan dan Pelatihan;11.Politeknik Negeri Pontianak;12.Universitas Pendidikan Indonesia;13.Politeknik Negeri Bengkalis;14.Universitas PN Veteran Yogyakarta;

15.Politeknik Negeri Manado;16. LLDikti I; 17. Politeknik Pertanian Negeri Kupang;18. Universitas Pendidikan Ganesha;19. Universitas Negeri Manado;20. Politeknik Pertanian Negeri Samarin-da;21. Politeknik Elektronika Negeri Suraba-ya;22. PUSPIPTEK;23. Universitas Andalas; 24. Politeknik Negeri Banyuwangi;25. Universitas Cenderawasih; 26. Universitas Negeri Medan;27. LLDikti XII;28. Politeknik Negeri Sriwijaya;29. LLDikti V;30. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;31. Universitas Sriwijaya;32. Universitas Haluoleo;33. Ditjen Kelembagaan Iptekdikti;34. Politeknik Negeri Sambas;35. PP Iptek36. Politeknik Negeri Lhoksumawe;37. Universitas Borneo Tarakan;38. Politeknik Negeri Medan;39. Universitas Jenderal Soedirman;40. Universitas Riau;41. UPN Veteran Jakarta;42. Politeknik Negeri Balikpapan;43. Politeknik Negeri Kupang;44. Inspektorat Jenderal;45. ISBI Bandung;46. LLDikti IX;47. Politeknik Negeri Cilacap;48. Universitas Negeri Surabaya;49. Universitas Jember;50. Universitas Tidar;51. Politeknik Negeri Indramayu;52. Politeknik Negeri Jember;

22


53. Politeknik Negeri Ambon;54. ISI Denpasar;55. Universitas Malikussaleh;56. Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh;57. LLDikti VII;58. LLDikti II;59. LLDikti VIII;60. Universitas Timor;61. Universitas Teuku Umar;62. Institut Seni Indonesia Yogyakarta;63. Universitas Sebelas Maret;64. Politeknik Negeri Jakarta;65. Politeknik Negeri Malang;66. Politeknik Negeri Bandung;67. Politeknik Negeri Bali;68. Universitas tanjungpura;69. Universitas Airlangga;70. Universitas Bengkulu;71. Universitas Tadulako;72. Politeknik Negeri Padang;73. Politeknik Negeri Subang;74. Politeknik Maritim Indonesia;75. Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya;76. Politeknik Samarinda;77. Politeknik Negeri Pangkajene Kepulauan;78. Institut Teknologi Sumatera.

Upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mencapai target tersebut yaitu:• Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, bimbingan, dan konsultasi untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia pada unit organisasi dan satker.• Melakukan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetap-kan secara efektif dan efisien.

Diagram 3.1. Jumlah Unit Organisa-si dan Satker yang Bersih dari Peny-

impangan Yang Material

23


Berikut adalah rekapitulasi hasil audit dan tindak lanjutnya sampai dengan tahun 2018:

Tabel 3.2. Rekapitulasi Hasil Audit dan Tindak Lanjutnyasampai dengan Tahun 2018

Sampai tahun 2018, terdapat temuan sebanyak 1896 dan rekomendasi sebanyak 4527 dengan nilai Rp.225.292.677.032,89. Dari pemantauan tindak lanjut, jumlah rekomenda-si yang telah ditindaklanjuti adalah sebanyak 934 senilai Rp10,374,572,343.63, sedang-kan sisanya belum ditindaklanjuti atau dalam proses sebanyak 3593 rekomendasi senilai Rp.214,918,104,689.26.

2. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan kinerja Kemenristekdikti

Indikator kinerja sasaran ini diukur berdasarkan jumlah unit utama yang nilai akunt-abilitasnya kategori B (baik) dengan target yang ditetapkan tahun 2018 yaitu sebanyak 7 unit utama. Target ini tercapai seluruhnya atau sebesar 100% berdasarkan hasil penilaian/evaluasi SAKIP yang dilakukan Inspektorat Jenderal terhadap 7 unit utama dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

Seluruh unit utama berhasil meningkatkan nilai akuntabilitas yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (dari 69,47 menjadi 78,75), Direktorat Jenderal Pembelaja-ran dan Kemahasiswaan (dari 69,34 menjadi 75,75), Inspektorat Jenderal (dari 79,04 men-jadi 79,76), Sekretariat Jenderal (dari 70,41 menjadi 78,32), Direktorat Jenderal Kelem-bagaan Iptek dan Dikti (dari 71,07 menjadi 72,76), Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi (72,00 menjadi 73,76), dan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (dari 75,57 menjadi 77,39).

Seluruh unit utama berhasil meningkatkan nilai akuntabilitas yaitu Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti (dari 69,47 menjadi 78,75), Direktorat Jenderal Pembelaja-

24


ran dan Kemahasiswaan (dari 69,34 menjadi 75,75), Inspektorat Jenderal (dari 79,04 men-jadi 79,76), Sekretariat Jenderal (dari 70,41 menjadi 78,32), Direktorat Jenderal Kelem-bagaan Iptek dan Dikti (dari 71,07 menjadi 72,76), Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi (72,00 menjadi 73,76), dan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan (dari 75,57 menjadi 77,39).

Diagram 3.2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Unit Utama

Upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk mencapai target tersebut yaitu:

1. Pelatihan Teknis SAKIP dan Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Perguruan Ting-gi Negeri (28 Agustus 2018)

2. Peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal dalam melakukan evaluasi LAKIP danSAKIP (21-23 Februari 2018)

3. Workshop Pengawasan Intern Dalam Rangka Persiapan Evaluasi Bantuan PendanaanPerguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Tahun 2017 (13-16 Mei 2018)

Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP diatas, maka capaian terhadap indikator tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yaitu seluruh unit utama mendapatkan nilai akuntabilitas baik atau 100% dari yang ditargetkan.

25


Diagram 3.3. Jumlah Unit Utama Yang Nilai Akuntabilitasnya kategori B (baik)

Gambar 3.1. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan InternalDalam Melakukan Evaluasi LAKIP Dan SAKIP

26


3. Sasaran 3: Meningkatnya kompetensi SDM pengawasan internalIndikator kinerja sasaran ini diukur berdasarkan persentase SDM ltjen Kemenristek-

dikti yang memiliki kompetensi sesuai keahlian yang diperlukan, dengan target yangditetapkan pada tahun 2018 yaitu sebesar 70%. Capaian yang diperoleh pada tahun 2018adalah sebesar 98,41% atau 140.58% dari target yang ditetapkan, dan mengalami kenaikansebesar 2,46% dibandingkan realisasi tahun 2017 (95,95%). Dibandingkan dengan targetjangka menengah 2016-2019, proges yang dicapai oleh Itjen Kemenristekdikti tahun 2018telah mencapai 123,01%. Kenaikan persentase pada tahun 2018 merupakan hasil dari ke-giatan pelatihan atau diklat pada Itjen Kemenristekdikti dan juga penerimaan pegawaibaru yang berkompetensi.

Upaya yang dilakukan Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan kompetensi SDMpengawasan internal yaitu:• Pelatihan Teknis SAKIP dan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perguruan Ting-

gi Negeri, tanggal 28 Agustus 2018• Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Internal dalam melakukan Evaluasi Lakip

dan SAKIP 21-23 Februari 2018• Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Internal Dalam Melakukan Audit Berbasis

Risiko Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 28 November 2018• Workshop Persiapan Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) (31

oktober 2018)Presentase realisasi capaian target tahun 2018 terhadap realisasi tahun 2017 dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Diagram 3.4. Jumlah Unit Utama Yang Nilai Akuntabilitasnya kategori B (baik)

27


Gambar 3.2. Workshop Persiapan Reviu Rencana KebutuhanBarang Milik Negara (RKBMN)

4. Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas layananpengawasan internal

Sasaran meningkatnya kualitas layananpengawasan internal diukur dengan in-dikator persentase kepuasan pelayananpengawasan internal ltjen Kemenristek-dikti. Untuk mendapatkan data persen-tase kepuasan pelayanan pengawasan in-ternal ltjen Kemenristekdikti dilakukanmelalui survey dengan pengisian kuesion-er kepada para stakeholder di PerguruanTinggi Negeri. Survey dilakukan di 23Satker dengan 94 responden. Hasil sur-vey didapatkan persentase kepuasan pe-langgan sebesar 86,54% terhadap layananpengawasan yang dilakukan InspektoratJenderal atau tercapai 115,3 9% dari target

yang ditetapkan tahun 2018 sebesar 75%. Dengan demikian maka terjadi kenaikan persentase sebesar 0,38% dari tahun 2017, dimana kepuasan pelanggan tahun 2017 sebesar 86,16%.

5. Sasaran 5 : Meningkatnya kapabilitasma-najemen pengawasan Internal

Sasaran meningkatnya kapabilitas ma-najemen pengawasan Internal diukur den-gan indikator tingkat levelling kapabilitasltjen Kemenristekdikti. Tingkat levellingkapabilitas ltjen kemenritekdikti mer-upakan ukuran kualitas kapabilitas APIPmenurut standar BPKP. Nilai ini didapatdari penilaian kapabilitas APIP secaramandiri (self assessment) yang kemudian

28


Diagram 3.5. Persentase Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal ltjen

Kemenristekdikti

Diagram 3.6.Tingkat Levelling Kapabilitas Itjen

2. Capaian Kinerja Kegiatan

Capaian kinerja kegiatan merupakan penjabaran dari capaian kinerja program Itjen Kemenristekdikti. Mengacu pada Renstra Itjen Kemenristekdikti, capaian kinerja kegiatan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

29

divalidasi oleh BPKP yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabil-itas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Berdasarkan hasil validasi yang telah dilaku-kan BPKP didapatkan tingkat kapabilitas Itjen tahun 2018 berada pada level 3.


1. IKK 1: Jumlah layanan dukungan manaje-men eselon 1

Layanan dukung manajemen eselon 1dilaksanakan oleh Sekretariat InspektoratJenderal yang didelegasikan kepada mas-ing-masih Sub Bagian terkait. Pelaksa-naan IKK ini dijabarkan lebih lanjut padaPK Sekretaris Inspektorat Jenderal den-gan indikator sebagai berikut:• Jumlah dokumen perencanaan dengan

target 2 dokumen.• Jumlah dokumen layanan perencanaan

program dan anggaran Itjen dengantarget 24 dokumen.

• Jumlah dokumen layanan evaluasi danpelaporan Itjen dengan target 53 do-kumen.

• Jumlah dokumen layanan hukum dankepegawaian Itjen dengan target 27dokumen.

• Jumlah dokumen layanan rumah tang-ga Itjen dengan target 34 dokumen.

• Jumlah dokumen layanan keuangan It-jen dengan target 18 dokumen.

Dari 6 layanan tersebut, seluruhn-ya terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan, hal ini ditunjukkan dengan laporan pelaksanaan di 6 Sub Bagian yang menunjukkan bahwa seluruh output yang diperjanjikan pada PK seluruhnya terca-pai.

2. IKK 2: Jumlah layanan internal (overhead)Layanan internal (overhead) dilak-

sanakan oleh Sekretariat InspektoratJenderal dengan target PK sebanyak 3dokumen. Indikator Layanan Internalini telah terealisasi sesuai dengan targetyang ditetapkan, berupa dokumen reno-

vasi ruang kantor, dokumen pengadaan kendaraan dinas roda 4/2, dan dokumen pengadaan peralatan dan fasilitas perkan-toran.

3. IKK 3: Jumlah layanan perkantoranLayanan perkantoran terdiri dari

layanan operasional dan pemeliharaanperkantoran dan layanan pembayaran gajidan tunjangan. Pelaksanaan IKK ini dijja-barkan lebih lanjut pada PK Sekretaris In-spektorat Jenderal yaitu jumlah dokumenlayanan perkantoran dengan target se-banyak 24 dokumen. Indikator jumlah do-kumen layanan perkantoran tersebut tel-ah terealisasi sebanyak 24 dokumen atausesuai dengan target yang ditetapkan.

4. IKK 4: Jumlah laporan hasil pengawasanintern wilayah I

Laporan hasil pengawasan intern ter-diri dari laporan hasil audit, laporan hasil reviu, laporan hasil evaluasi, laporan ha-sil pemantauan, dan laporan hasil penga-wasan lainnya. Pelaksanaan IKK ini dija-barkan lebih lanjut pada PK Inspektorat II dengan indikator sebagai berikut:• Jumlah dokumen laporan hasil audit

wilayah I dengan target sebanyak 45dokumen.

• Jumlah dokumen laporan hasil reviuwilayah I dengan target sebanyak 15dokumen.

• Jumlah dokumen laporan hasil evalua-si wilayah I dengan target sebanyak 5dokumen.

• Jumlah dokumen laporan hasil peman-tauan wilayah I dengan target seban-yak 13 dokumen.

• Jumlah dokumen laporan hasil penga-

30


wasan lainnya wilayah I dengan target sebanyak 32 dokumen.Pada Inspektorat I, seluruh indikator

tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

5. IKK 5: Jumlah laporan hasil pengawasanintern wilayah II

Laporan hasil pengawasan intern ter-diri dari laporan hasil audit, laporan hasil reviu, laporan hasil evaluasi, laporan ha-sil pemantauan, dan laporan hasil penga-wasan lainnya. Pelaksanaan IKK ini dija-barkan lebih lanjut pada PK Inspektorat II dengan indikator sebagai berikut:• Jumlah dokumen laporan hasil audit

wilayah II dengan target sebanyak 42dokumen.

• Jumlah dokumen laporan hasil reviuwilayah II dengan target sebanyak 14dokumen.

• Jumlah dokumen laporan hasil evalua-si wilayah II dengan target sebanyak 6dokumen.

• Jumlah dokumen laporan hasil peman-tauan wilayah II dengan target seban-yak 16 dokumen.

• Jumlah dokumen laporan hasil penga-wasan lainnya wilayah II dengan tar-get sebanyak 32 dokumen.Pada Inspektorat II, seluruh indikator

tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

6. IKK 6: Jumlah laporan hasil pengawasanintern wilayah III

Laporan hasil pengawasan intern ter-diri dari laporan hasil audit, laporan hasilreviu, laporan hasil evaluasi, laporan ha-sil pemantauan, dan laporan hasil penga-

wasan lainnya. Pelaksanaan IKK ini dija-barkan lebih lanjut pada PK Inspektorat III dengan indikator sebagai berikut:• Jumlah dokumen laporan hasil audit

wilayah III dengan target sebanyak 50dokumen.

• Jumlah dokumen laporan hasil reviuwilayah III dengan target sebanyak 17dokumen.

• Jumlah dokumen laporan hasil evalua-si wilayah III dengan target sebanyak13 dokumen.

• Jumlah dokumen laporan hasil peman-tauan wilayah III dengan target seban-yak 17 dokumen.

• Jumlah dokumen laporan hasil penga-wasan lainnya wilayah III dengan tar-get sebanyak 13 dokumen.Pada Inspektorat III seluruh indikator

terealisasi melebihi target, yaitu dokumen laporan hasil audit wilayah III terealisasi sebanyak 52, dokumen laporan hasil reviu wilayah III terealisasi sebanyak 32, do-kumen laporan hasil evaluasi wilayah III terealisasi sebanyak 14, dokumen laporan hasil pemantauan wilayah III terealisasi sebanyak 18,dan dokumen laporan hasil pengawasan lainnya wilayah III terealisa-si sebanyak 14.

31


3. Analisis Keberhasilan Pencapaian Target

Secara umum pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Keberhasilan pencapaian ini diukur berdasarkan target yang ditetap-kan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2018. Faktor-faktor internal yang mendukung keberhasilan pencapaian target yang ditetapkan adalah sebagai berikut:a. Semangat kerja yang tinggi dari seluruh pegawai Itjen Kemenristekdikti.b. Motivasi kerja yang kuat dengan integritas yang tinggi.c. Komitmen yang tinggi untuk pencapaian kinerja yang optimal.d. Kerjasama Team Work yang solid.

Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemberdayaan dan menambah jumlah pegawai pada tahun 2018 merupakan langkah yang te-pat untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya manusia sekaligus meningkat-kan kinerja Inspektorat Jenderal.

Diagram 3.7. Jumlah SDM Inspektorat Jenderal tahun 2017

32


Diagram 3.8. Jumlah SDM Inspektorat Jenderal tahun 2018

Bila dilihat dari kedua diagram diatas, maka terjadi kenaikan jumlah pegawai dari ta-hun 2017 sampai tahun 2018 sebanyak 45 orang atau mengalami kenaikan jumlah pegawai sebesar 31,25%. Jumlah ini masih didominasi oleh pegawai yang berstatus PPNPN (pegawai pemerintah non pegawai negeri). Untuk jabatan fungsional seperti auditor pertama sampai auditor madya masih relatif sedikit dibanding dengan jumlah satker yang harus dilakukan pengawasan. Kenaikan jumlah pegawai Fungsional Umum yang lumayan signifikan disebab-kan adanya penerimaan CPNS pada tahun 2017.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2018 Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti memperoleh alokasi anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelak-sanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 Nomor SP DIPA-042.02.1.401039/2018 tanggal 5 Desember 2017 sebesar Rp.54.833.402.000,00. Anggaran ini kemudian direalisasikan sebesar Rp.51.842.724.962,00 atau sebesar 94,55%.

33


Berikut ini tabel realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti tahun 2018:

Tabel 3.4. Realisasi anggaran Itjen Kemenristekdikti tahun 2018

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pagu anggaran Inspektorat Jenderal tahun 2018 sebesar Rp.54.833.402.000,00. Anggaran ini terbagi menjadi belanja pega-wai sebesar Rp.9.252.334.000,00; belanja barang sebesar Rp.42.964.713.000,00; dan belanja modal sebesar Rp.2.616.355.000,00. Sebagian besar anggaran yang tidak terserap terdapat pada akun belanja pegawai yaitu se-besar Rp.2.996.771.484,00 atau 32,07%. Hal ini disebabkan antara lain karena:1. Adanya alokasi anggaran tunjangan ki-

nerja CPNS sebesar ± 1,5 Milyar yangdialokasikan pada pagu belanja pegawaiInspektorat Jenderal tidak bisa terserapkarena tunjangan kinerja dibayarkan olehSekretariat Jenderal.

2. Pengalokasian anggaran gaji dan uangmakan CPNS tahun 2018 dianggarkansejumlah 50 orang, namun jumlah CPNSyang diterima hanya sejumlah 47 orang.

3. Pembayaran gaji dan uang makan CPNSyang sudah dianggarkan sejak bulan Janu-ari tahun 2018 baru dapat terealisasi padabulan April tahun 2018 karena SK CPNS

baru terbit pada bulan Maret tahun 2018 dan SPMT CPNS TMT 2 April tahun 2018.

4. Uang makan seluruh PNS InspektoratJenderal dialokasikan penuh selama 12bulan, namun pada kenyataannya banyakpegawai yang melaksanakan perjalanandinas selama tahun 2018 sehingga banyakyang tidak terserap.

5. Gaji PNS Inspektorat Jenderal yang di-anggarkan sejak bulan Januari tahun 2018baru dapat terealisasi pada bulan Februaritahun 2018 karena masih terkendala SuratKeterangan Pemberhentian Pembayaran(SKPP) dari Sekretaris Jenderal yang baruterbit pada bulan Februari tahun 2018.

6. Pelimpahan sisa anggaran yang tidak te-realisasi ke Eselon Iainnya tidak dimun-gkinkan karena telah masuk akhir tahunsehingga tidak ada Eselon I yang mau me-nerima limpahan dana tersebut.

34


Diagram 3.9. Realisasi Anggaran Itjen Kemenristekdikti tahun 2018

Bila dibandingkan dengan anggaran tahun 2017 yaitu sebesar Rp.40.447.429.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.39.420.565.737,00 (97,46%), maka alokasi anggaran tahun 2018 lebih tinggi daripada tahun 2017, namun capaian realisasi anggaran tahun 2017 lebih tinggi daripada tahun 2018 atau mengalami penurunan sebesar 2,92%. Hal ini disebabkan anggaran yang tidak terserap terdapat pada akun belanja pegawai yaitu sebesar Rp.2.996.771.484,00.

Diagram 3.10. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun 2017 dan tahun 2018

35


Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti da-lam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2018, disamping itu juga mencerminkan se-jauhmana SAKIP telah diimplementasikan.

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan da-lam perjanjian kinerja tahun 2018 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak yang ada di Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti untuk saling bekerjasama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja Kemenristekdikti tidak menjadi tanggung jawab Sekretariat Inspektorat Jenderal atau Inspektorat saja, melainkan gabungan konstribusi dari semua pihak yang ter-kait.

Keberhasilan yang sudah dicapai harus lebih ditingkatkan pada tahun berikutnya dan merupakan tantangan bagi Inspektorat Jenderal untuk berusaha lebih baik lagi dengan meningkatkan kinerja secara terus menerus seiring dengan meningkatnya kepercayaan dari pemangku kepentingan yaitu satuan kerja dan masyarakat. Untuk itu, langkah-langkah anti-sipatif yang perlu dilakukan di masa mendatang, antara lain :1. Menyempurnakan dan mengembangkan program-program pengawasan sesuai dengan

kebutuhan pemangku kepentingan.2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan teknis dan non

teknis.3. Mengembangkan program pengawasan berbasis elektronik seperti e-audit, e-reviu, dan

e-monitoring sehingga mampu melaksanakan program-program pengawasan dengan leb-ih ekonomis, efektif, dan efisien.

4. Terus menerus melakukan perbaikan ataupun penyempurnaan program pengawasan, sa-rana dan prasarana agar Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan perannya sebagai qual-ity assurance.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan in-formasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspek-torat Jenderal Kemenristekdikti, dan dapat dijadikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sehingga konstribusi Inspektorat Jen-deral Kemenristekdikti dalam pembangunan bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi dapat lebih dirasakan.

37


LAMPIRAN

inspektorat jenderal kementerian riset, teknologi ... filekementerian riset, teknologi, dan...

Documents