ik penyiapan dokumen surat sewa menyewa

8/18/2019 IK Penyiapan Dokumen Surat Sewa Menyewa

1/39

PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk

Instruksi KerjaPENYIAPAN DOKUMEN SURAT

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

AKTIVA / ASSET PERUSAHAAN

OLEH PIHAK KEDUA

Kode DokumenRevisi keTanggal RevisiHalaman

::::

IK / 5160 / 00207 Agustus 20121 dari 3

Catatan dari Prosedur nomor : IK/5160/002

I. TUJUAN

a. Menjadi pedoman dalam proses administrasi setiap kegiatan pembuatan kontraksewa menyewa aktiva / asset Perusahaan dengan Pihak Kedua.

b. Mekanisme pembuatan kontrak sewa menyewa aktiva Perusahaan dengan PihakKedua dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ketentuan Perusahaan yangberlaku.

II. RISIKO DAN PENGENDALIAN

a. RISIKO

Kesalahan dalam membuat kontrak sewa menyewa baik dari segi pertimbanganteknis, ekonomis dan hukum dapat menimbulkan kerugian baik secara materialmaupun hukum.

b. PENGENDALIAN

Memastikan bahwa setiap tahapan dalam mekanisme pembuatan kontrak sewamenyewa Aktiva Perusahaan dengan Pihak Kedua tercatat sehingga mampu telusurdan dilaksanakan sesuai ketentuan Perusahaan.

III. LANGKAH KERJAa. Penomoran dokumen Surat Perjanjian dengan mengambil nomor kontrak di JDE.

Penomoran dokumen dilakukan sesuai dengan tanggal ditandatangani SuratPerjanjian.

b. Seksi Optimalisasi Pengelolaan Aset menyiapkan Surat Perjanjian sewa menyewadengan mencantumkan pasal-pasal antara lain :

1. Ruang lingkup2. Kepemilikan3. Jangka waktu4. Harga sewa dan cara pembayaran5. Perpajakan dan Retribusi

6. Persyaratan7. Jaminan8. Risiko9. Sanksi10. Force Majeure11. Penyelesaian Perselisihan


2/39





OLEH PIHAK KEDUA


::::

IK / 5160 / 00207 Agustus 20122 dari 3


12. Domisili13. Alamat surat menyurat14. Addendum15. Penutup

c. Penandatanganan Surat Perjanjian sewa menyewa dibuat mengacu pada bataskewenangan bidang keuangan sebagai berikut :

• Nilai total Surat Perjanjian sewa menyewa sd nilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar

rupiah) menjadi wewenang Kepala Departemen Sarana Umum.

• Nilai total Surat Perjanjian sewa menyewa diatas nilai Rp. 5.000.000.000,- (limamilyar rupiah) menjadi wewenang Direktur Utama atau 2 (dua) Direktur secarabersama-sama.

• Atau ditentukan lain oleh Direksi.

d. Surat Perjanjian sewa menyewa kemudian dikirimkan kepada Pihak Kedua dengandiparaf pejabat unit kerja terkait serta Biro Hukum Perusahaan dan ditandatanganioleh pejabat sesuai dengan batas kewenangan dengan dilampiri gambar lokasi obyeksewa apabila obyek sewa berupa tanah dan/ bangunan.

e. Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang telah ditandatangani dan distempel oleh para

pihak, didistribusikan sebagai berikut :

• Dokumen asli :- Pihak Pertama c.q. Biro Pengelolaan Aset Perusahaan- Pihak Kedua

• Dokumen copy :- Ka. Biro Pengeloaan Hutang Piutang sebagai dasar penagihan sewa- Ka. Biro Perpajakan dan Asuransi sebagai dasar penagihan PBB dan/ atau

asuransi.- Ka. Dept. HMR sebagai tembusan adanya Surat Perjanjian sewa menyewa baru.- Arsip.

IV. DIAGRAM ALIR

Flow penyiapan dokumen surat perjanjian sewa menyewa aktiva / assetperusahaan oleh pihak kedua.(Terlampir)

V. ALAT YANG DIGUNAKAN

- Komputer


3/39





OLEH PIHAK KEDUA


::::

IK / 5160 / 00207 Agustus 20123 dari 3


- Printer

VI. FORM/RECORD TERKAIT

1. Surat perjanjian sewa menyewa :

• Tanah

• Tanah dan bangunan

•

Peralatan• Ruangan

2. Permintaan penagihan sewa dan PBB3. Konfirmasi perpanjangan sewa menyewa / pinjam pakai.4. Pengiriman copy Surat Perjanjian ke HMR

Disiapkan oleh : Disetujui oleh :

Kepala Regu Administrasi Kontrak Ka. Seksi Optimalisasi Pengelolaan Asset


4/39

Lampiran dari IK/5160/002

FLOW INSTRUKSI KERJA PENYIAPAN DOKUMEN SURAT PERJANJIAN SEWA

MENYEWA AKTIVA / ASET PERUSAHAAN OLEH PIHAK KEDUA

copy

Biro PAP

Draft SP

Biro Hkm Perushaan

Verifikasi Draft SP

Kadep. Sarana

Umum

Paraf SP Final

Direksi

Tandatan an SP

Pihak Kedua

Tandatan an SP

Biro PAP

SP Asli

Biro Pengelolaan HP

Co SP

Dep. HMR

Co SP

Biro Pajak & Asrnsi

Co SP


5/39

Catatan dari Instruksi Kerja nomor : IK/5160/002 Page 1 of 8

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PT SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk.

DENGAN

..............................................

TENTANG

SEWA MENYEWA TANAH

NOMOR : ............../HK.06/3016/00.20....

Pada hari ini, ............ tanggal ........... bulan ............ tahun Dua ribu .................. (00-00-20.....),

masing-masing yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. ........................................ : Kepala Departemen Sarana Umum PT Semen Gresik(Persero) Tbk bertempat kedudukan di Jl. Veteran, Gresik

61122. berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Semen Gresik

(Persero) Tbk. Nomor : ………………………….. tanggal………………….. dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Direksi PT Semen Gresik (Persero) Tbk. dan untuk

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. ………………………… : Direktur Utama PT ……………………………. bertempat

kedudukan di ………………………………….., dalam hal

ini bertindak untuk dan atas nama PT ……………………

dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk. dengan ………………………..nomor : …………………………… tanggal …………………… tentang Sewa Menyewa

Tanah di ………………………………. (prpanjangan)

2. Surat PIHAK KEDUA No. ………………… tanggal …………………….. perihal…………………………………………..

3. Surat PIHAK PERTAMA No. ………………………… tanggal ……………… perihal……………………………………….

maka kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian sewamenyewa tanah dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

(1). PIHAK PERTAMA setuju menyewakan tanah kepada PIHAK KEDUA sebagaimanaPIHAK KEDUA setuju menyewa tanah dari PIHAK PERTAMA dengan luas ……….

m2 (…………………………… meter persegi) dari total luas tanah ……….. m2

(………………………………….meter persegi) yang terletak di…………………………………………… dengan rincian sebagai berikut:


6/39


• Tanah seluas ……… m2 (……………………………. meter persegi) dari luas tanah………… m

2(................................... meter persegi) dengan nomor Sertifikat HGB .........

• Tanah seluas ......... m2 (............................................ meter persegi) dari luas tanah ...........m

2(............................................... meter persegi) dengan nomor Sertifikat HGB ...........

yang dipergunakan sebagai ..........................................................

(2). Letak tepat tanah yang dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana gambar situasi lokasi yangmenjadi lampiran serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

KEPEMILIKAN

(1). Tanah yang dimaksud ayat (1) Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah milik PIHAK PERTAMA dan dengan adanya Surat Perjanjian ini kepemilikan tersebut adalah tetap dan tidak berubah.

(2). Bangunan ……………….. dan fasilitas lainnya yang berdiri di atas tanah yang dimaksud

ayat (1) Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah milik PIHAK KEDUA, dan dengan adanya SuratPerjanjian ini kepemilikan tersebut adalah tetap dan tidak berubah, kecuali ditentukan lain

atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

(1). Jangka waktu sewa menyewa tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Surat Perjanjian inidimulai sejak tanggal …………….. bulan ………………… tahun Dua ribu ………………(00-00-20….) dan berakhir pada tanggal ………………. bulan ………………… tahun Dua

ribu …………………… (00-00-20…..) atau selama …. (………) tahun.

(2). Jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat berubah berdasarkankesepakatan kedua belah pihak.

(3). Apabila jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan berakhir dan PIHAKKEDUA tidak memperpanjang, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada

PIHAK PERTAMA paling lambat 1 bulan sebelum Perjanjian berakhir dan diwajibkan

mengembalikan tanah yang disewa kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan sepertisemula termasuk membongkar bangunan tambahan yang didirikan oleh PIHAK KEDUA

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sewa menyewa berakhir.

(4). Apabila jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan berakhir dan PIHAK

KEDUA akan memperpanjang, maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka

waktu sewa menyewa ini berakhir.

(5). Apabila jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini belum berakhir dan ada pihakyang ingin mengakhiri, maka pihak yang mempunyai maksud tersebut diwajibkanmemberitahukan maksud kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan

sebelumnya.


7/39


(6). Apabila PIHAK KEDUA ingin mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasalini, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban membayar ganti rugi dan atau sisa uang

sewa.

(7). Apabila PIHAK PERTAMA ingin mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (5)Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban membayar sisa uang sewa secara

proporsional.

Pasal 4

HARGA SEWA DAN CARA PEMBAYARAN

(1). Besarnya harga sewa tanah yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAKPERTAMA dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah sebesar

Rp…………….,- (……………………………… rupiah) per meter persegi pertahun atausebesar Rp………………….,- (……………………………… rupiah) per tahun atau total

sebesar Rp…………………….,- (…………………………… rupiah) selama … (……)

tahun.

(2). Pembayaran harga sewa tanah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, dibayar secara bertahap oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tercantumdalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat perjanjian ini,

dan pembayaran berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA melaluiBank Transfer ke rekening yang ditunjuk.

(3). Harga sewa yang dimaksud ayat (1) Pasal ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai(PPN).

(4). Apabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu, makaPIHAK KEDUA dikenakan denda 2% (dua prosen) untuk setiap bulan kelambatan.

(5). Harga yang dimaksud ayat (1) Pasal ini akan ditinjau kembali oleh kedua belah pihak

berdasarkan kebutuhan dan hasilnya akan dituangkan dalam addendum yang merupakanlampiran tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 5

PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

(1). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah dan bangunan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1Surat Perjanjian ini serta retribusi berkaitan dengan usaha PIHAK KEDUA menjadi

tanggungan PIHAK KEDUA.

(2). Perpajakan dan Retribusi lainnya yang timbul berkaitan dengan Surat Perjanjian ini tunduk pada peraturan perpajakan dan retribusi yang berlaku.

Pasal 6

PERSYARATAN

(1). PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memindahtangankan dalam bentuk apapun terhadaptanah tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini dan tidak diperbolehkan dialihkan kepada pihak lain, termasuk juga memberi ijin menempati sebagian atau seluruh tanah yang disewa


8/39


kepada pihak lain, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK

PERTAMA.

(2). PIHAK KEDUA akan menggunakan tanah yang disewa hanya untuk kepentingan PIHAKKEDUA dan apabila dikemudian hari akan dipergunakan untuk keperluan lain, maka

PIHAK KEDUA diwajibkan meminta persetujuan tertulis terlebih dulu kepada PIHAKPERTAMA serta memperhatikan ketentuan perijinan yang berlaku.

(3). Apabila PIHAK KEDUA akan mendirikan bangunan diatas tanah tersebut maka PIHAKKEDUA diwajibkan meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK

PERTAMA serta memperhatikan ketentuan perijinan yang berlaku.

(4). PIHAK KEDUA dalam menjalankan bidang usaha yang dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjianini wajib mempunyai ijin sesuai ketentuan yang berlaku.

(5). Apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan tanah yang disewa PIHAK KEDUA untukkepentingan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara

tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 bulan sebelumnya, selanjutnya PIHAKKEDUA wajib membongkar bangunan yang menjadi milik PIHAK KEDUA dengan biaya

PIHAK KEDUA dan menyerahkan tanah yang menjadi milik PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 perjanjian ini dalam keadaan seperti semula kepada PIHAK PERTAMA.

(6). PIHAK KEDUA wajib memelihara tanah yang disewa agar senantiasa memenuhi persyaratan keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan.

(7). PIHAK KEDUA wajib melaksanakan perbaikan-perbaikan rutin terhadap bangunan atas biaya PIHAK KEDUA.

(8). PIHAK KEDUA wajib mengasuransikan bangunan dan fasilitas lainnya milik PIHAKKEDUA yang berdiri diatas tanah milik PIHAK PERTAMA yang disewa yang nilai pertanggungannya harus mendapat persetujuan tertulis lebih dulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

J A M I N A N

PIHAK PERTAMA menjamin selama berlakunya Surat Perjanjian ini tanah yang disewa oleh

PIHAK KEDUA bebas dari gugatan pihak lain.

Pasal 8

R I S I K O

(1). PIHAK PERTAMA tidak menanggung risiko atas kerusakan yang mungkin terjaditerhadap bangunan, barang, peralatan milik PIHAK KEDUA termasuk kerusakan yangterjadi sebagai akibat faktor alam dan atau “force majeure”.

(2). PIHAK KEDUA menanggung beban dan bertanggung atas segala risiko atas kerusakan danatau robohnya bangunan dan fasilitas lainnya milik PIHAK KEDUA yang mengakibatkan

kerugian bagi PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain.


9/39


(3). Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya yang dimaksud dalam Pasal 4 dan5 surat perjanjian ini, maka segala risiko dan kerugian yang terjadi menjadi tanggungan

PIHAK KEDUA.

(4). Apabila ketentuan yang dimaksud dalam ayat (4) Pasal 6 Surat Perjanjian ini dilaksanakan,maka segala biaya pembongkaran bangunan dan fasilitas lainnya sebagainya milik PIHAKKEDUA menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

S A N K S I

(1). Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, 5dan 6 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberi peringatan secaratertulis kepada PIHAK KEDUA dan peringatan tersebut diulangi sampai 2 (dua) kali

dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.

(2). Apabila setelah mendapat 2 (dua) kali peringatan dari PIHAK PERTAMA, PIHAKKEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya yang dimaksud dalam pasal 4, 5 dan 6 SuratPerjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat secara sepihak memutus dan tidak

memberlakukan Surat Perjanjian ini.

(3). Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Perjanjian ini, maka pemutusanSurat Perjanjian secara sepihak yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) akan

diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan dalam jangka waktu

30 ( tiga puluh ) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tersebut, PIHAK KEDUAharus mengosongkan tanah yang disewa dan mengembalikannya kepada PIHAK

PERTAMA dalam keadaan seperti semula.

(4). Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak mengembalikan tanah yang disewa yang dimaksuddalam ayat (3) dan ayat (4) Pasal ini, maka pada hari berikutnya PIHAK PERTAMA dapat

secara paksa mengambil alih tanah tersebut dan apabila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang.

(5). Masing-masing pihak sepakat mengenyampingkan dan tidak memberlakukan ketentuanPasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

(1). Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan surat perjanjian ini akibat adanya “ForceMajeure”, maka kedua belah pihak akan merundingkan masalah tersebut sekaligus langkah-

langkah yang perlu dan harus dikerjakan atau ditempuh.

(2). Yang dimaksud “Force Majeure” dalam ayat (1) Pasal ini adalah termasuk tetapi tidakterbatas pada :

a. Bencana alam antara lain : banjir, gempa bumi, badai, kebakaran. b. Pemogokan umum, demonstrasi, perang.c. Adanya peraturan pemerintah di bidang moneter atau peraturan lainnya.Yang semuanya secara nyata langsung mempengaruhi pelaksanaan surat perjanjian ini.


10/39


(3). Apabila terjadi “Force Majeure”, maka pihak yang terkena “Force Majeure” diwajibkanmelaporkan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 X 24 jam sejak timbulnya “Force

Majeure” dan pihak yang menerima laporan diwajibkan memberi jawaban selambat-lambatnya 2 X 24 jam sejak menerima laporan kejadian “Force Majeure”.

(4). Apabila pihak yang terkena “Force Majeure” lalai dan / atau tidak melaporkan kepada pihaklainnya dalam batas waktu yang dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka kejadian “Force

Majeure” dianggap tidak ada.

(5). Apabila pihak yang menerima laporan kejadian “Force Majeure” lalai dan / atau tidakmemberikan jawaban kepada pihak yang terkena “Force Majeure” dalam batas waktu yang

dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka pihak yang menerima laporan dianggap telah menyetujui

laporan tersebut.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1). Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak akibat adanya surat

perjanijian ini, akan diselesaikan kedua oleh belah pihak dengan cara musyawarah danmufakat.

(2). Apabila dalam batas waktu 7 ( tujuh ) hari kalender sejak terjadinya perselisihan dengan caramusyawarah dan mufakat ternyata kedua belah pihak belum dapat mengambil keputusan,

maka penyelesaiannya akan dimintakan kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 12

D O M I S I L I

Kedua belah pihak sepakat menentukan tempat kedudukan hukum yang tetap di kantor Panitera

Pengadilan Negeri Gresik.

Pasal 13

ALAMAT SURAT MENYURAT

(1). Semua bentuk pemberitahuan, permintaan, persetujuan dan lain sebagainya wajib dilakukanmasing-masing pihak secara tertulis.

(2). Semua bentuk pemberitahuan yang dimaksud ayat (1) Pasal ini dianggap telah dikirimkandan diterima oleh masing-masing pihak apabila disampaikan ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMAKepala Departemen Sarana Umum

PT Semen Gresik (Persero) Tbk.Jl. Veteran, Gresik 61122

No. Faks. : ( 031 ) 3983209


11/39


b. PIHAK KEDUA

Direktur Utama

PT Varia Usaha BetonJl.Letjen. S.Parman No.38 Waru, Sidoarjo

No. Faks. : ( 031 ) 8531396

(3). Masing–masing pihak dapat mengganti atau merubah alamat pemberitahuan yang dimaksuddalam ayat (2) Pasal ini dengan pemberitahuan terlebih dulu kepada pihak lainnya.

Pasal 14

A D D E N D U M

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam surat perjanjian ini akan diaturserta ditetapkan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan mufakat serta akan

dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 15

P E N U T U P

1. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup danmempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh masing-masing pihak.

2. Surat Perjanjian ini ditandatangani di Gresik pada hari, tanggal, bulan dan tahun sesuai yangtelah disebutkan pada awal perjanjian ini.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

………………………….. ……………………………


12/39


Lampiran Surat Perjanjian

No: ..........................................


.............................. ....................................

Tahun

ke

Jangka

Waktu sewa

Biaya Sewa Tanah &

Bangunan (Rp.)Pembayaran

… ………………….. ……………………

Dibayar paling lambat 1(satu) bulan setelah

penandatangan surat

perjanjian atau 1 (satu) bulan setelah diterimanya

tagihan / invoice oleh

PIHAK KEDUA

… ……………………. …………………….Dibayar paling lambat

tanggal ………………….

TOTAL :


13/39


SURAT PERJANJIAN

ANTARA

PT SEMEN GRESIK (PERSEO) Tbk.

DENGAN

.....................................

TENTANG

SEWA MENYEWA PERALATANNOMOR : .................../HK.06/3016/00.20.....

Pada hari ini, .......... tanggal ............. bulan ................... tahun Dua ribu .................. (00-00-

20.....) di Gresik, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ....................................... : Kepala Departemen Sarana Umum PT Semen Gresik

(Persero) Tbk bertempat kedudukan di Jl. Veteran, Gresik

61122. berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Semen Gresik

(Persero) Tbk. Nomor : ………………………….. tanggal………………….. dalam hal ini bertindak untuk dan atas

nama Direksi PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. dan untuk


2. ……………………….. : Direktur Utama PT ………………… bertempat

kedudukan di ………………………….., dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama PT …………… dan untuk

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk. dengan ………………………..

nomor : …………………………… tanggal …………………… tentang Sewa MenyewaTanah di ………………………………. (perpanjangan)

2.

Surat PIHAK KEDUA No. ………………… tanggal …………………….. perihal

…………………………………………..

3.

Surat PIHAK PERTAMA No. ………………………… tanggal ……………… perihal

……………………………………….

telah sepakat mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian sewa menyewa peralatan berupa

…………………….. dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

(1). PIHAK PERTAMA setuju menyewakan peralatan berupa ………………. kepada PIHAK

KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA setuju menyewa peralatan berupa ………… dari

PIHAK PERTAMA.

(2).

……………………. yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan jumlah dan

spesifikasi sebagaimana daftar terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat

perjanjian ini, selanjutnya disebut “Peralatan” .


14/39


Pasal 2

KEPEMILIKAN

“Peralatan” yang dimaksud dalam pasal 1 surat perjanjian ini adalah milik PIHAK PERTAMA

dan dengan adanya surat perjanjian ini kepemilikan tersebut adalah tetap/tidak berubah, kecuali

ditentukan lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

(1).

Jangka waktu perjanjian sewa menyewa ini adalah ……. (……….) tahun terhitung sejak

tanggal ………… bulan ……………….tahun Dua ribu …………. (00-00-20….) dan

berakhir pada tanggal ……………….. bulan …………. tahun Dua ribu …………… (00-

00-20….)

(2). Jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dapat berubah berdasarkan

kesepakatan kedua belah pihak.

(3).

Apabila salah satu pihak akan memperpanjang jangka waktu sewa menyewa, maka pihakyang mempunyai maksud tersebut diwajibkan memberitahu kepada pihak lainnya

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum surat perjanjian ini berakhir.

(4).

Apabila salah satu pihak tidak akan memperpanjang jangka waktu sewa menyewa, maka

pihak yang mempunyai maksud tersebut diwajibkan memberitahu kepada pihak lainnya

selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum surat perjanjian ini berakhir dan pada hari

berikutnya setelah surat perjanjian ini berakhir, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan

“Peralatan” kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan terpelihara.

(5).

Apabila jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini belum berakhir dan ada pihak

yang ingin mengakhiri, maka pihak yang mempunyai maksud tersebut diwajibkan

memberitahukan maksudnya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan

sebelumnya, dan atas kesepakatan kedua belah pihak pada hari berikutnya sesuai waktuyang ditentukan, selanjutnya PIHAK KEDUA wajib mengembalikan “Peralatan” kepada

PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik dan terpelihara.

(6).

Apabila PIHAK KEDUA ingin mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (5),

maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban membayar ganti rugi dan / atau

mengembalikan sisa uang sewa.

(7).

Apabila PIHAK PERTAMA ingin mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (5),

maka PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban mengembalikan sisa uang sewa secara

proporsional.

Pasal 4

HARGA SEWA

(1). Besarnya harga sewa “Peralatan” yang dimaksud dalam Pasal 1 surat perjanjian ini yang

wajib dibayar PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA adalah sebagaimana daftar

rincian harga terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

(2).

Harga sewa sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini adalah sebesar Rp……………….

(……………………………………… rupiah) per bulan dan pembayaran berdasarkan

tagihan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA melalui Bank Transfer ke rekening

yang ditunjuk.


15/39


(3). Apabila dipertimbangkan perlu untuk diadakan revisi harga sewa berdasarkan kesepakatan

kedua belah pihak dengan mempergunakan dasar perkembangan harga baru yang hasilnya

akan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan (BAPn) dan merupakan lampiran tidak

terpisahkan dari surat perjanjian ini.

Pasal 5

PAJAK DAN BIAYA LAINNYA

(1).

Harga sewa yang dimaksud dalam Pasal 4 surat perjanjian ini belum termasuk Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan Pajak

Penghasilan (PPh) yang menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

(2).

Harga sewa yang dimaksud dalam Pasal 4 surat perjanjian ini belum termasuk biaya

pemeliharaan, biaya asuransi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), biaya sertifikasi dan

retribusí-retribusi yang berkaitan dengan usaha PIHAK KEDUA yang menjadi beban dan


(3).

Selama masa sewa, PIHAK KEDUA atas biayanya sendiri wajib mengasuransikan

“Peralatan”.

Pasal 6

TATA CARA PEMBAYARAN

(1). Pembayaran harga sewa yang dimaksud dalam pasal 4 surat perjanjian ini wajib

dilaksanakan PIHAK KEDUA setiap bulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender

setelah menerima tagihan dari PIHAK PERTAMA.

(2). Cara pembayaran sewa “Peralatan” sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat (2) surat

perjanjian ini dihitung berdasarkan daftar terlampir dan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari surat perjanjian ini.

(3).

Pembayaran pajak dan biaya lainnya yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)surat perjanjian ini diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

(4). Pembayaran penggantian biaya pengambilalihan serta ganti rugi risiko yang mungkin

terjadi yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) surat perjanjian ini wajib dilaksanakan

PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima tagihan

dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

K E W A J I B A N

(1). PIHAK KEDUA wajib memelihara “Peralatan” agar senantiasa memenuhi persyaratan

keamanan dan keselamatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

selalu dalam keadaan layak dan siap pakai.

(2). PIHAK KEDUA wajib menanggung semua risiko yang timbul apabila terjadi kehilangan,

kecelakaan dan atau kerusakan pada “Peralatan”.

(3). PIHAK KEDUA wajib mempunyai ijin sesuai ketentuan yang berlaku dalam menjalankan

dan / atau mengoperasikan “Peralatan”.

(4).

Apabila ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat 4 surat perjanjian ini terjadi, maka

segala biaya pengambilalihan dan risiko yang timbul menjadi tanggungan PIHAK

KEDUA.


16/39


(5). PIHAK KEDUA wajib menanggung semua risiko yang timbul, apabila dalam

menjalankan atau mengoperasikan “Peralatan”, ternyata PIHAK KEDUA menimbulkan

kerugian pihak lain.

Pasal 8

J A M I N A N

PIHAK PERTAMA menjamin selama berlakunya surat perjanjian ini, “Peralatan” yang disewa

PIHAK KEDUA akan bebas dari gugatan pihak lain.

Pasal 9

S A N K S I

(1). Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya yang dimaksud dalam pasal 4, 5,

6 dan 7 surat perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberi peringatan kepada

PIHAK KEDUA dan peringatan tersebut diulangi sampai 2 (dua) kali dengan tenggang

waktu untuk tiap-tiap peringatan selama 14 (empat belas) hari kalender.

(2). Apabila setelah mendapat 3 (tiga) kali peringatan dari PIHAK PERTAMA, PIHAK

KEDUA tetap tidak memenuhi kewajibannya yang dimaksud dalam pasal 4, 5, 6 dan 7

surat perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat secara sepihak memutus surat

perjanjian ini.

(3).

Pemutusan surat perjanjian secara sepihak yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini akan

diberitahukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan dalam jangka

waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tersebut, PIHAK

KEDUA harus mengembalikan “Peralatan” kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan

baik dan terpelihara.

(4).

Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak mengembalikan “Peralatan” dalam jangka waktu

yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka pada hari berikutnya PIHAK PERTAMA

dapat secara paksa mengambil alih “Peralatan” tersebut.

(5).

Masing-masing pihak sepakat mengesampingkan dan tidak memberlakukan ketentuan

Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

(1).

Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan surat perjanjian ini akibat adanya

“Force Majeure”, maka kedua belah pihak akan merundingkan masalah tersebut sekaligus

langkah-langkah yang perlu dan harus dikerjakan atau ditempuh.

(2). Yang dimaksud “Force Majeure” dalam ayat 1 Pasal ini adalah termasuk tetapi tidak

terbatas pada :

a.

Bencana alam antara lain : banjir, gempa bumi, badai, kebakaran.

b. Pemogokan umum, demonstrasi, perang.

c.

Adanya peraturan pemerintah di bidang moneter atau peraturan lainnya.

Yang semuanya secara nyata langsung mempengaruhi pelaksanaan surat perjanjian ini.

(3).

Apabila terjadi “Force Majeure”, maka pihak yang terkena “Force Majeure” diwajibkan

melaporkan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 X 24 jam sejak timbulnya “Force

Majeure” dan pihak yang menerima laporan diwajibkan memberi jawaban selambat-

lambatnya 2 X 24 jam sejak menerima laporan kejadian “Force Majeure”.


17/39


(4). Apabila pihak yang terkena “Force Majeure” lalai dan / atau tidak melaporkan kepada

pihak lainnya dalam batas waktu yang dimaksud ayat (3) pasal ini, maka kejadian “Force

Majeure” dianggap tidak ada.

(5).

Apabila pihak yang menerima laporan kejadian “Force Majeure” lalai dan / atau tidak

memberikan jawaban kepada pihak yang terkena “Force Majeure” dalam batas waktu yang

dimaksud ayat (3) pasal ini, maka pihak yang menerima laporan dianggap telah menyetujui

laporan tersebut.

Pasal 11


(1).

Segala perselisihan yang mungkin timbul diantar kedua belah pihak akibat adanya surat

perjanjian ini akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan

mufakat.

(2). Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya perselisihan

dengan cara musyawarah dan mufakat ternyata kedua belah pihak belum dapat mengambil

keputusan, maka penyelesaiannya akan dimintakan kepada Pengadilan Negeri.

Pasal 12

D O M I S I L I

Kedua belah pihak menentukan tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor Panitera


Pasal 13


(1).

Semua bentuk pemberitahuan, permintaan dan lain sebagainya wajib dilakukan oleh

masing-masing pihak secara tertulis.

(2).

Semua bentuk pemberitahuan yang dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah dikirimkan

dan diterima oleh masing-masing pihak apabila disampaikan ke alamat sebagai berikut :

PT SEMEN GRESIK (Persero) Tbk

Kepala Departemen Sarana Umum

Jl. Veteran, Gresik 61122

No. Faks : (031) 3983209

PT VARIA USAHADirektur Utama

PT ........................ ..................

..................................................

No. Faks. : ( ....... ) .......................................

(3). Masing-masing pihak dapat mengganti atau merubah alamat pemberitahuan yang dimaksud

ayat (2) pasal ini dengan pemberitahuan terlebih dulu kepada pihak lainnya.


18/39


Pasal 14

A D D E N D U M

Hal-hal yang belum dan / atau belum cukup diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur serta

diterapkan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan mufakat serta dituangkan dalam

suatu perjanjian tertulis tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari surat perjanjian ini.

Pasal 15

P E N U T U P

(1). Surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup dan

mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh masing-masing pihak.

(2).

Surat perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun

sebagaimana yang telah disebutkan pada awal perjanjian ini serta berakhir sampai para

pihak memenuhi kewajiban masing-masing yang timbul berdasarkan surat perjanjian ini.


………………………….. ……………………………


19/39

1

Catatan dari Instruksi Kerja nomor : IK/5160/002

SURAT PERJANJIAN

ANTARA


DENGAN

..............................................................

TENTANG

SEWA MENYEWA RUANG PERKANTORANNOMOR :............./HK.06.00/3016/.....20.....

Pada hari ini, ............ tanggal ............... bulan ............... tahun Dua ribu ..................(......-.....-20.........) di Gresik, masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ........................................ : Kepala Departemen Sarana Umum PT Semen Gresik(Persero) Tbk bertempat kedudukan di Jl. Veteran,Gresik 61122. berdasarkan Surat Kuasa Direksi PTSemen Gresik (Persero) Tbk. Nomor :………………………….. tanggal ………………….. dalam

hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi PT SemenGresik (Persero) Tbk. dan untuk selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA.

2. ………………………… : Direktur Utama PT ……………………………. bertempatkedudukan di ………………………………….., dalam hal inibertindak untuk dan atas nama PT …………………… dan

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

telah sepakat mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian sewa menyewa ruangperkantoran dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1RUANG LINGKUP

SEMEN GRESIK setuju menyewakan ruang perkantoran kepada PIHAK KEDUA sebagaimana

PIHAK KEDUA setuju menyewa ruang perkantoran dari SEMEN GRESIK , sebagaimana terincidalam pasal 2 surat perjanjian ini.

Pasal 2

URAIAN RUANGAN

1. Ruang perkantoran sebagaimana tersebut dalam pasal 1 surat perjanjian ini (selanjutnyadisebut ‘Ruangan yang disewa’) terletak di .................................... seluas .............. M2

(............................................. meter persegi) sebagaimana gambar situasi lokasi terlampiryang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini ;

2. Ruangan yang disewa akan dipergunakan sebagai kantor dan untuk keperluan-keperluan

yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha PIHAK KEDUA ;

3. Ruangan yang disewa tidak dilengkapi dengan dinding-dinding penyekat di dalam ruangan;


20/39

2


4. PIHAK KEDUA diperbolehkan atas biaya sendiri memasang dinding-dinding penyekat didalam ruangan yang disewa serta perubahan-perubahan yang dipandang perlu ;

5. Perubahan-perubahan termasuk di dalamnya pengecatan dan atau penghiasan ruanganyang disewa sebagaimana tersebut dalam ayat 4 pasal ini, hanya boleh dilaksanakan

setelah ada persetujuan tertulis dari SEMEN GRESIK dan untuk melaksanakan pekerjaan

tersebut PIHAK KEDUA harus memakai pemborong yang disetujui oleh SEMEN GRESIK.

Pasal 3

FASILITAS RUANGAN

1. Ruangan yang disewa diberi alat pendingin (AC) dan dilengkapi dengan tenaga listrik untukpenerangan ruangan dan menjalankan alat-alat dan mesin kantor yang standar dan

didasarkan pada disain standar SEMEN GRESIK ;

2. Tenaga listrik yang dipergunakan untuk alat-alat dan mesin-mesin kantor sebagaimanatersebut dalam ayat 1 pasal ini seluruhnya tidak boleh melebihi jumlah 2000 (dua ribu) wattdengan kapasitas maksimal 1000 (seribu) watt tiap soket dengan ketentuan :

2.1. alat pendingin (AC) dan tenaga listrik untuk penerangan ruangan dan menjalankanmesin-mesin kantor dapat dimanfaatkan selama jam kerja biasa mulai pukul 07.00(tujuh pagi) sampai 18.00 (enam sore) WIB pada hari Senin sampai Jum’at dan mulaipukul 07.00 (tujuh pagi) sampai 14.00 (dua sore) WIB pada hari Sabtu, disediakan

oleh dan atas biaya SEMEN GRESIK ,

2.2. PIHAK KEDUA dapat memanfaatkan alat pendingin (AC), tenaga listrik maupunfasilitas lainnya di luar waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam ayat

2.1. pasal ini tetapi harus melalui permintaan lebih dulu kepada SEMEN GRESIKdengan dikenai biaya tambahan sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal 5 suratperjanjian ini ;

3. Ruangan yang disewa dilengkapi dengan kabel-kabel telepon yang sesuai dengan denahyang menunjukkan tempat-tempat telepon dengan ketentuan :

3.1. selain 1 (satu) sambungan keluar telepon tidak langsung (extention) dari papan

penghubung sentral (central switchboard) gedung, SEMEN GRESIK menyediakan 1(satu) sambungan telepon langsung dari PT Telkom (Persero) Tbk. di dalam ruangan

yang disewa atas biaya SEMEN GRESIK sedangkan pesawat telepon disediakan

PIHAK KEDUA ,

3.2. biaya pemakaian pulsa telepon tidak langsung (extention) dan telepon langsung dariPT Telkom (Persero) Tbk yang ada di dalam ruangan yang disewa, sepenuhnya

menjadi beban PIHAK KEDUA ;

4. Ruangan yang disewa meliputi penggunaan toilet atau kamar kecil secara bersama-samadengan orang lain yang berhak serta meliputi penggunaan lift, ruangan masuk, koridor

maupun lobby oleh para karyawan dan tamu PIHAK KEDUA setiap waktu selama jam kerjake dan dari ruangan yang disewa.

Pasal 4

JANGKA WAKTU


21/39

3


1. Jangka waktu sewa menyewa adalah ............ (........................) tahun, dimulai sejak tanggal.......... bulan ............. tahun Duaribu ..........(....-.....-20.......) dan berakhir pada tanggal........................ bulan ................. tahun Duaribu .................. (.....-.....-20......) ;

2. Jangka waktu sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat diperpanjang ataskesepakatan kedua belah pihak dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 pasal 8 surat

perjanjian ini.

Pasal 5


1. Besarnya harga sewa yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMAdimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 Surat Perjanjian ini adalah sebesar Rp…………….,-(……………………………… rupiah) per meter persegi pertahun atau sebesarRp………………….,- (……………………………… rupiah) per tahun atau total sebesarRp…………………….,- (…………………………… rupiah) selama … (……) tahun.

2. Harga sewa sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini sudah termasuk biaya jasapelayanan (service charge)

3. Tenaga listrik dan alat pendingin (AC) yang dipergunakan PIHAK KEDUA di luar waktuyang telah ditentukan dalam ayat 2.1. pasal 3 surat perjanjian ini akan dikenakan biayasebesar Rp........................,- (........................................................ rupiah) untuk setiap 1(satu) jam pemakaian ;

4. Harga dan biaya sebagaimana tersebut dalam ayat 1 dan 3 pasal ini serta ayat 3.2 pasal 3surat perjanjian ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi

tanggungan PIHAK KEDUA ;

5. Pembayaran atas tambahan pemakaian tenaga listrik dan alat pendingin (AC) sebagaimanatersebut dalam ayat 3 pasal ini serta pemakaian telepon sebagaimana tersebut dalam ayat3.2 pasal 3 surat perjanjian ini termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) nya dipungut dari

PIHAK KEDUA oleh SEMEN GRESIK setiap bulan.

Pasal 6

KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB MANDIRI

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban dan tanggung jawab :

a. tidak menggunakan ruangan yang disewa untuk maksud yang melanggar hukum dan ataususila ;

b. menjalankan dan mentaati semua penetapan, peraturan, undang-undang dan ketentuanserta pengumuman dan persyaratan dari instansi pemerintah yang berhubungan atau

bertalian dengan usaha PIHAK KEDUA yang dijalankan di ruangan yang disewa dan

peraturan tata tertib yang sekali-kali dikeluarkan oleh SEMEN GRESIK berhubungandengan ruangan yang disewa ;

c. tidak melakukan dan atau mengijinkan dilakukan sesuatu di ruangan yang disewa ataubagian dari ruangan tersebut yang bisa mengakibatkan atau menimbulkan gangguan,


22/39

4


kejengkelan, kerugian atau kekacauan bagi SEMEN GRESIK atau bagi penyewa lainnyaatau penghuni dibagian gedung lainnya dan atau dapat menimbulkan kerusakan padabarang milik orang lain ;

d. tidak menyimpan dan atau mengumpulkan dan atau mengijinkan tersimpan atauterkumpulnya senjata api, amunisi, mesiu, bahan bakar minyak dan atau bahan peledak danatau barang yang mudah terbakar dan atau yang berbahaya di ruangan yang disewa atau

bagian dari ruangan tersebut kecuali ditentukan lain dalam perjanjian ini ;

e. tidak memasukkan ke dalam ruangan yang disewa perkakas kantor dan alat-alat keperluanberat melebihi beban lantai yang diijinkan, yaitu sebesar 400 (empat ratus) kilogram tiapmeter persegi ;

f. tidak mengadakan suatu perubahan besar dalam ruangan yang disewa atau merubahstruktur bangunannya atau memasang instalasi listrik, alat pendingin (AC), alat

perlengkapan atau mesin-mesin tanpa ijin tertulis lebih dulu dari SEMEN GRESIK ;

g. tidak menggunakan ruangan yang disewa atau bagian dari ruangan tersebut untukmemasak makanan dan atau sebagai ruangan tidur dan atau rumah tangga serta tidak

diperbolehkan mengijinkan seorang atau lebih orang tinggal di ruangan tersebut padamalam hari ;

h. tidak menggunakan ruangan yang disewa atau bagian dari ruangan tersebut untuklaboratorium dan atau bengkel dan atau menyimpan barang-barang dan atau dagangan,selain dalam jumlah kecil sesuai sifat usahanya berupa contoh-contoh ;

i. mengembalikan ruangan yang disewa serta fasilitas dan perkakas yang terpasang bersama

kunci rungan yang disewa dalam keadaan baik kepada SEMEN GRESIK, semuanya dalamkeadaan seperti semula, kecuali keausan yang biasa terjadi setelah dinding penyekat dan

perkakas yang terpasang tetap serta alat dan barang milik PIHAK KEDUA diangkat,selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung 1 (satu) hari setelah tanggal

berakhirnya jangka waktu sewa menyewa atas beban biaya PIHAK KEDUA, kecuali apabilakedua belah pihak sepakat memperpanjang jangka waktu sewa menyewa ;

j. memperbolehkan SEMEN GRESIK serta pembantunya dengan atau tanpa pekerja atauorang lain dan dengan atau tanpa membawa alat pada setiap waktu yang layak untukmemasuki dan mengawasi perbaikan di ruangan yang disewa atau melaksanakan

perbaikan yang perlu di dalamnya dengan memberitahukan lebih dulu kepada PIHAK

KEDUA ;

k. tidak memasang atau menempatkan atau memamerkan papan merek, dekorasi merek,merek yang diterangi dan atau tanda lain yang bisa terlihat dari luar gedung tanpa ijin

tertulis lebih dulu dari SEMEN GRESIK kecuali memasang tanda merek berupa sticker

pada pintu masuk ke dalam ruangan yang disewa dan pada dinding kaca sebelah timurruangan yang disewa ;

l. memperbolehkan SEMEN GRESIK memindahkan atas biaya dan tanggungan PIHAK

KEDUA tiap papan merek, dekorasi merek, merek yang diterangi dan atau lain yang telah

terpasang, ditempatkan atau dipamerkan tanpa ijin lebih dulu dari SEMEN GRESIK ;


23/39

5


m. tidak mengoperkan atau melimpahkan atau menyewakan lagi sebagian atau bagian-bagiandari ruangan yang disewa kepada pihak ketiga selama jangka waktu sewa menyewa inimasih berlaku ;

n. menanggung resiko sendiri atas semua milik pribadi, karyawan, kuasa serta tamu yang

dibawa ke dalam ruangan yang disewa serta tidak membebani SEMEN GRESIK untukbertanggung jawab atas pencurian barang tersebut dan atau uang yang disimpan

didalamnya dan atau atas semua kerugian yang terjadi ;

o. melaksanakan pemeliharaan sehari-hari dan perbaikan yang lazim dan patut, kecualiperbaikan yang besar atau luar biasa yang tidak disebabkan karena kerusakan yang

disengaja oleh PIHAK KEDUA, termasuk perbaikan bangunan dan atap yang bocor

menjadi tanggungan SEMEN GRESIK.

Pasal 7

KEWAJIBAN & TANGGUNG JAWAB SEMEN GRESIK

SEMEN GRESIK mempunyai kewajiban dan tanggung jawab :

a. menjaga agar semua fasilitas yang disediakan untuk PIHAK KEDUA sebagaimanatercantum dalam surat perjanjian ini selalu dalam keadaan baik,bersih dan berjalan lancar ;

b. menjaga semua fasilitas sebagaimana tersebut dalam huruf a pasal ini agar selalu bekerjabaik dan membetulkan tiap kerusakan yang terjadi ;

c. mengambil tindakan pencegahan yang patut untuk menjaga keamanan ruangan yang

disewa pada malam hari tanpa tambahan biaya dari PIHAK KEDUA.

Tetapi SEMEN GRESIK tidak bertanggung jawab terhadap milik PIHAK KEDUA yang adadalam ruangan yang disewa berupa uang dan atau barang berharga lainnya;

d. menanggung semua ongkos-ongkos penjagaan, pemeliharaan dan perbaikan kamar kecil,

tempat cuci, ruangan masuk, tangga, koridor, lift dan lorong ;

e. menjaga agar kamar kecil, tempat cuci, tangga, koridor, lift, dan lorong selalu dalamkeadaan bersih dan terawat ;

f. memperbolehkan PIHAK KEDUA karyawan dan atau pembantunya yang dapatmembuktikan diri dengan semestinya untuk memasuki ruangan yang disewa sesudah jamkerja pada hari Sabtu, Minggu dan hari libur umum ;

g. membayar kepada Kantor bendahara Negara atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak

jasa dan pajak lainnya yang menjadi tanggungan dan dipungut dari PIHAK KEDUA ;

h. menanggung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mengasuransikan gedung selama jangka waktu sewa menyewa.

Pasal 8

PENGHENTIAN DAN PERPANJANGAN

JANGKA WAKTU SEWA

1. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf a sampai

huruf o pasal 6 surat perjanjian ini, maka SEMEN GRESIK akan memberi peringatan


24/39

6


kepada PIHAK KEDUA dan peringatan tersebut diulangi sampai 2 (dua) kali dengantenggang waktu masing-masing peringatan 14 (empat belas) hari kalender ;

2. Apabila PIHAK KEDUA setelah mendapat 3 (tiga) kali peringatan dari SEMEN GRESIK

tetap tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya, maka SEMEN GRESIK dapatseketika memutus secara sepihak surat perjanjian ini ;

3. Setelah SEMEN GRESIK memutus secara sepihak surat perjanjian ini sebagaimanatersebut dalam ayat 2 pasal ini, maka pada waktu yang ditentukan SEMEN GRESIK, PIHAK

KEDUA harus menyerahkan penguasaan atas ruangan yang disewa kepada SEMEN

GRESIK dan memindahkan semua barang miliknya dari ruangan tersebut serta SEMEN

GRESIK dapat seketika memasuki ruangan tersebut dan menguasainya kembali tanpadianggap mengganggu ketertiban, melakukan pelanggaran, kesalahan, penahanan,kekerasan dan atau tindakan melawan hukum;

4. Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan penguasaan dan tidak memindahkan barangmiliknya di ruangan yang disewa sebagaimana tersebut dalam ayat 3 pasal ini tanpa

pemberitahuan sesuatupun kepada SEMEN GRESIK, maka PIHAK KEDUA dianggap telah

memberi kuasa penuh kepada SEMEN GRESIK untuk menguasai dan mengosongkan

ruangan tersebut dari barang-barang milik PIHAK KEDUA dan menjual barang-barangtersebut serta menggunakan hasilnya ;

5. Setelah dikurangi biaya untuk melaksanakan penjualan dan pengosongan ruangan yangdisewa, maka hasil penjualan barang-barang sebagaimana tersebut dalam ayat 4 pasal ini

apabila ada akan dipergunakan untuk melunasi hutang PIHAK KEDUA kepada SEMEN

GRESIK dengan tidak mengurangi hak SEMEN GRESIK menuntut kekurangannya kepada

PIHAK KEDUA ;

6. PIHAK KEDUA dapat menghentikan jangka waktu sewa menyewa sebelum berakhirsebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal 4 serta dengan memperhatikan ketentuan dalamayat 2 pasal 10 surat perjanjian ini ;

7. Dengan kesepakatan SEMEN GRESIK terlebih dulu PIHAK KEDUA dapat memperpanjang jangka waktu sewa menyewa selama 12 (dua belas) bulan atau kelipatannya atas dasarpersyaratan yang sama, kecuali tentang harga sewa yang dapat diubah pada waktu suratperjanjian dibuat dengan memperhatikan pada harga yang berlaku saat itu ;

8. Keinginan menghentikan atau memperpanjang jangka waktu sewa menyewa sebagaimana

tersebut dalam ayat 6 dan 7 pasal ini, harus disampaikan kepada SEMEN GRESIK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum penghentian dan selambat lambatnya 3 (tiga)bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa menyewa sebagaimana tersebut dalamayat 1 pasal 4 surat perjanjian ini ;

9. Kedua belah pihak sepakat mengenyampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 dan 1267Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 9

A S U R A N S I

1. SEMEN GRESIK selama jangka waktu sewa menyewa berlaku, atas biaya sendiri harusmenutup polis asuransi yang dikeluarkan oleh dan mengikat suatu perseroan asuransi yangdipercaya untuk menjamin gedung terhadap kerugian atau kerusakan karena kebakaran,


25/39

7


peledakan atau bahaya dan kemungkinan lain sebesar nilai penuh dari gedung yang dapatdiasuransikan.

SEMEN GRESIK tidak diharuskan mengasuransikan setiap perkakas, peralatan, mesin,

barang atau persediaan milik dan dibawa oleh PIHAK KEDUA ke dalam ruangan yang

disewa, termasuk pula penambahan-penambahan yang dilakukan PIHAK KEDUA terhadapruangan yang disewa ;

2. PIHAK KEDUA selama jangka waktu sewa menyewa berlaku, atas biaya sendiri harusmenutup polis asuransi yang dikeluarkan oleh dan mengikat suatu perseroan asuransi yangdipercaya untuk menjamin perkakas kantor, peralatan, mesin, barang atau persediaan milik

PIHAK KEDUA yang ada di dalam ruangan yang disewa terhadap kerugian atau kerusakankarena kebakaran, kehilangan maupun perluasan jaminan asuransi untuk menjaminkepentingan dalam memajukan usaha.

PIHAK KEDUA melepas hak apapun untuk menuntut SEMEN GRESIK tentang kerugiandan atau kehilangan yang telah ditanggung oleh polis asuransi tersebut ;

3. PIHAK KEDUA dapat menutup asuransi pertanggungan terhadap pihak ketiga untukmenanggung kerugian pihak ketiga tersebut yang ditimbulkan karena tindakan yang nyata

atau kealpaan PIHAK KEDUA atau wakil, pelaksana, karyawan, pekerja, tamu dan atau

kuasanya ;

4. SEMEN GRESIK dan PIHAK KEDUA masing-masing akan melepas semua hak apapun,ganti rugi, proses, tuntutan dan atau tindakan hukum terhadap pihak ketiga, agen, pegawaiatau pekerjanya atas kerugian dan atau kerusakan yang dapat terjadi pada ruangan yangdisewa, hasil penambahan dan atau perbaikan ruangan tersebut, gedung tempat ruangandisewa, dan atau barang milik pihak ketiga di dalam ruangan tersebut yang disebabkankarena kebakaran, bencana alam atau segala hal yang dapat diasuransikan menurut syaratpolis asuransi kebakaran dan asuransi lainnya yang umum dengan tidak memandang sebabatau asal termasuk kelalaian dari pihak yang lain dalam surat perjanjian ini, wakil,pelaksana, pegawai, atau pekerjanya serta bersepakat untuk tidak ada penanggungasuransi yang memegang suatu hak subrogasi terhadap masing-masing pihak.

Pasal 10

JAMINAN DAN PENGEMBALIAN UANG SEWA

1. SEMEN GRESIK menjamin bahwa selama jangka waktu sewa menyewa berlangsung,

setelah PIHAK KEDUA memenuhi kewajibannya dalam surat perjanjian ini, ruangan yang

disewa tidak akan diganggu gugat dan atau dituntut oleh pihak ketiga dan PIHAK

KEDUA dibebaskan oleh SEMEN GRESIK dari segala hal dan gangguan yang timbul dari

SEMEN GRESIK ;

2. Penghentian surat perjanjian ini baik atas permintaan PIHAK KEDUA maupun oleh SEMEN

GRESIK karena pelanggaran oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut dalam ayat 2

pasal 8 surat perjanjian ini dan penghentian oleh PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut

dalam ayat 6 pasal 8 surat perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan dikenai biayapembatalan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga sewa untuk jangka waktu yangtidak dipergunakan ;


26/39

8


3. Pembayaran harga sewa yang telah dilakukan dimuka oleh PIHAK KEDUA kepada SEMEN

GRESIK, setelah dikurangi denda sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini akan

dikembalikan oleh SEMEN GRESIK kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 11

FORCE MAJEURE

1. Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat melaksanakan surat perjanjian iniakibat adanya force majeure, maka kedua belah pihak akan merundingkan masalahtersebut sekaligus langkah-langkah yang perlu dan harus dikerjakan atau ditempuh ;

2. Yang dimaksud dengan force majeure sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini adalahtermasuk tetapi tidak terbatas pada :

• bencana alam antara lain, banjir, gempa bumi, badai, tanah longsor ,

• pemogokan umum, demontrasi, peperangan, kebakaran ,

• adanya peraturan pemerintah di bidang moneter atau peraturan lainnya

• yang semuanya secara nyata langsung mempengaruhi pelaksanaan surat perjanjian ini

3. Apabila terjadi force majeure, maka pihak yang terkena force majeure diwajibkanmelaporkan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak terjadinyaforce majeure dan pihak yang menerima laporan diwajibkan memberi jawaban selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak menerima laporan ;

4. Apabila terjadi force majeure, maka jangka waktu sewa menyewa akan diundur selamamasa penyelesaian hal-hal yang diakibatkan oleh force majeure ;

5. Apabila hal-hal yang diakibatkan force majeure sebagaimana tersebut dalam ayat 4 pasalini tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak terjadinya

force majeure, maka PIHAK KEDUA dapat memutuskan surat perjanjian ini dan SEMEN

GRESIK akan mengembalikan uang sewa untuk sisa jangka waktu yang tidakdipergunakan.

Pasal 12


1. Segala perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak akibat adanya surat perjanjian iniakan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan mufakat ;

2. Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak timbulnya perselisihan,dengan cara musyawarah dan mufakat ternyata kedua belah pihak belum dapat mengambilkeputusan, maka penyelesaiannya akan dimintakan kepada pengadilan negeri.

Pasal 13

D O M I S I L I

Kedua belah pihak menentukan tempat kedudukan hukum yang tetap di Kantor PaniteraPengadilan Negeri Gresik.

Pasal 14



27/39

9


1. Semua bentuk pemberitahuan, permintaan, persetujuan dan lain sebagainya wajibdilakukan oleh masing-masing pihak secara tertulis ;

2. Semua bentuk pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal ini dianggap telahdikirimkan dan dikirim oleh masing-masing pihak apabila ditempatkan ke alamat sebagai

berikut :

-. PIHAK PERTAMA Kepala Departemen Sarana UmumPT Semen Gresik (Persero) TbkJl. Veteran, Gresik 61122No. Faks : (031) 3983209

-. PIHAK KEDUA..................................PT ............................Jl. .............................

No. Faks : (0.....) ......................

3. Masing-masing pihak dapat mengganti atau mengubah alamat pemberitahuansebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini dengan pemberitahuan lebih dulu kepadapihak lainnya.

Pasal 15

A D D E N D U M

Hal-hal yang belum dan atau belum cukup diatur dalam surat perjanjian ini akan diatur danditetapkan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah mufakat dan akan dituangkandalam suatu perjanjian tertulis tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dengan surat perjanjian ini.

Pasal 16

P E N U T U P

1. Surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan tahunyang telah disebutkan pada awal perjanjian ini dan diberlakukan surut sejak tanggal..............bulan ................tahun dua ribu ............. (......-....-20......) serta berakhir sampai parapihak telah memenuhi kewajiban masing-masing;

2. Surat perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup danmempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing pihak memegang 1 (satu)rangkap.


28/39

10


PIHAK KEDUA SEMEN GRESIK

........................................ .............................................


29/39


SURAT PERJANJIAN

ANTARA


DENGAN

................................................................................

TENTANGSEWA MENYEWA TANAH DAN BANGUNAN

NOMOR : …………………../HK.06/3016/00.20…..

Pada hari ini ………… tanggal ………………….. bulan ……………. tahun Dua ribu

........................... ( 00-00-20...... ), masing-masing yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. ....................................... : Kepala Departemen Sarana Umum PT Semen Gresik(Persero) Tbk. bertempat kedudukan di Jl. Veteran, Gresik

61122 berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT Semen Gresik

(Persero) Tbk. Nomor : ………………………… tanggal

………………dalam hal ini bertindak untuk dan atas namaDireksi PT Semen Gresik (Persero) Tbk. dan untuk


2. ………………………… : Direktur PT ………………………………….. bertempat

kedudukan di ……………………………………….dalamhal ini bertindak untuk dan atas nama PT

…………………………… dan untuk selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk. dengan ………………………..nomor : …………………………… tanggal …………………… tentang Sewa Menyewa

Tanah dan Bangunan di ………………………………. (prpanjangan)

2. Surat dari PIHAK KEDUA nomor : ………………………. tanggal ……………. perihal........................................

3. Surat dari PIHAK PERTAMA nomor : ................................... tanggal ........................... perihal ........................................

maka kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri secara hukum dalam perjanjian sewa

menyewa tanah dan bangunan dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA setuju menyewakan tanah dan bangunan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA setuju menyewa tanah dan bangunan dari PIHAK

PERTAMA dengan perincian luas, lokasi dan penggunaan sebagai berikut :


30/39


a. Tanah seluas ……………. m2 (…………………………….. meter persegi) yangmerupakan SHGB nomor : ……….. dari total luas ……….. m

2yang berada di Desa

…………….., Kecamatan ………………., Kabupaten …………………… yang

dipergunakan sebagai ……………………… selanjutnya disebut (‘tanah’)

b. Bangunan seluas ……………. m2 (…………………………………….. meter persegi )yang berada di Desa …………………, Kecamatan ………………., Kabupaten................... yang dipergunakan sebagai ………………. selanjutnya disebut (‘bangunan’)

2. Letak tepat tanah dan bangunan yang dimaksud ayat 1 Pasal ini sebagaimana gambar situasilokasi yang menjadi lampiran serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian

ini.

Pasal 2

KEPEMILIKAN

1. Tanah yang dimaksud Pasal 1 ayat 1 huruf a Surat Perjanjian ini adalah milik PIHAKPERTAMA dan dengan adanya Surat Perjanjian ini kepemilikan tersebut adalah tetap dantidak berubah .

2. Bangunan yang dimaksud Pasal 1 ayat 1 huruf b Surat Perjanjian ini adalah milik PIHAKPERTAMA, dan dengan adanya Surat Perjanjian ini kepemilikan tersebut adalah tetap dan

tidak berubah, kecuali ditentukan lain atas kesepakatan kedua belah pihak.

3. Selain bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 huruf b Surat Perjanjian ini yang berdiri di atas tanah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Surat Perjanjian ini

yang dimiliki, dikuasai dan digunakan oleh PIHAK KEDUA, dengan adanya Surat

Perjanjian ini kepemilikan dan hak penguasaan tersebut adalah tetap dan tidak berubah

kecuali ditentukan lain atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu sewa tanah dan bangunan dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 Surat Perjanjian inidimulai sejak tanggal ………. bulan …………… tahun Dua ribu ……………… (00-00-20..)dan berakhir pada tanggal ………….. bulan …………….. tahun Dua ribu ……………. (00-

00-20..) atau selama ….. (………..) tahun.

2. Jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dapat berubah berdasarkan kesepakatan

kedua belah pihak.3. Apabila jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini akan berakhir dan PIHAK

KEDUA tidak memperpanjang, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada

PIHAK PERTAMA paling lambat 1 bulan sebelum Perjanjian berakhir dan diwajibkan

mengembalikan tanah dan bangunan yang disewa kepada PIHAK PERTAMA dalamkeadaan seperti semula temasuk membongkar bangunan tambahan yang didirikan oleh

PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah jangka waktu sewa menyewa

berakhir.


31/39


4. Apabila jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini akan berakhir dan PIHAKKEDUA akan memperpanjang, maka PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan permohonankepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu sewa

menyewa ini berakhir.

5. Apabila jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini belum berakhir dan ada pihak

yang ingin mengakhiri, maka pihak yang mempunyai maksud tersebut diwajibkanmemberitahukan maksud kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) bulan

sebelumnya.

6. Apabila PIHAK KEDUA ingin mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 5 Pasalini, maka PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban membayar ganti rugi dan atau sisa uangsewa.

7. Apabila PIHAK PERTAMA ingin mengakhiri perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 5Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA hanya berkewajiban membayar sisa uang sewa secara

proporsional.

Pasal 4


1. Besarnya harga sewa tanah dan bangunan yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA kepadaPIHAK PERTAMA dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 surat perjanjian ini adalah total sebesar

Rp…………………..,- (……………………………………………………………….. rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

a. Harga sewa tanah sebesar Rp…………,- per meter persegi per tahun atau sebesarRp…………….,- (………………………………………………………… rupiah) selama

…. (…….) tahun.

b. Harga sewa bangunan sebesar Rp………………,- per meter persegi per tahun atausebesar Rp……………………..,- (…………………………………………rupiah) selama…….. (…..........) tahun.

2. Pembayaran dilakukan berdasarkan tagihan yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA sertaakan dilakukan oleh PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening Bank yang ditunjuk oleh

PIHAK PERTAMA dan dibayar sekaligus selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung

setelah dikeluarkannya tagihan/invoice oleh PIHAK PERTAMA.

3. Harga sewa yang dimaksud ayat 1 pasal ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

4. Apabila PIHAK KEDUA lalai atau tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 2 % (dua prosen) untuk setiap bulan kelambatan.

5. Harga yang dimaksud ayat 1 Pasal ini akan ditinjau kembali oleh kedua belah pihak berdasarkan kebutuhan dan hasilnya akan dituangkan dalam addendum yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.


32/39


Pasal 5

PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI

1. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) atas tanah dan bangunan yang dimaksud dalam Pasal 1

ayat 1 Surat Perjanjian ini serta retribusi berkaitan dengan usaha PIHAK KEDUA menjaditanggungan PIHAK KEDUA.

2. Perpajakan dan Retribusi lainnya yang timbul berkaitan dengan Surat Perjanjian ini tunduk pada peraturan perpajakan dan retribusi yang berlaku.

Pasal 6

PERSYARATAN

1. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan memindahtangankan dalam bentuk apapun terhadaptanah dan bangunan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian ini dan tidak diperbolehkandialihkan kepada pihak lain, termasuk juga memberi ijin menempati sebagian atau seluruh

tanah dan bangunan yang disewa kepada pihak lain, kecuali setelah mendapat persetujuan

tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

2. Apabila PIHAK PERTAMA akan menggunakan tanah atau bangunan milik PIHAKPERTAMA yang digunakan PIHAK KEDUA atau bangunan lain milik PIHAK KEDUA

yang berdiri diatas tanah tersebut dalam Pasal 1, maka PIHAK PERTAMA harus

memberitahukan dan mengajukan ijin secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

3. PIHAK KEDUA akan menggunakan tanah dan bangunan yang disewa hanya untukkepentingan PIHAK KEDUA dan apabila dikemudian hari akan dipergunakan untuk

keperluan lain, maka PIHAK KEDUA diwajibkan meminta persetujuan tertulis terlebih dulu

kepada PIHAK PERTAMA serta memperhatikan ketentuan perijinan yang berlaku.

4. Apabila PIHAK KEDUA akan mendirikan bangunan diatas tanah tersebut maka PIHAKKEDUA diwajibkan meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK

PERTAMA serta memperhatikan ketentuan perijinan yang berlaku.

5. PIHAK KEDUA dalam menjalankan bidang usaha yang dimaksud Pasal 1 Surat Perjanjianini wajib mempunyai ijin sesuai ketentuan yang berlaku.

6. Apabila PIHAK PERTAMA membutuhkan tanah dan bangunan yang disewa PIHAKKEDUA untuk kepentingan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan

memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA paling lambat 2 bulan sebelumnya,selanjutnya PIHAK KEDUA wajib membongkar bangunan yang menjadi milik PIHAK

KEDUA dengan biaya PIHAK KEDUA dan menyerahkan tanah dan bangunan yang

menjadi milik PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 perjanjian

ini dalam keadaan seperti semula kepada PIHAK PERTAMA.

7. PIHAK KEDUA wajib memelihara tanah dan bangunan yang disewa agar senantiasamemenuhi persyaratan keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian lingkungan.

8. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan perbaikan-perbaikan rutin terhadap bangunan atas biaya PIHAK KEDUA.


33/39


9. PIHAK KEDUA wajib membayar biaya asuransi bangunan setiap tahun kepada PIHAKPERTAMA berdasarkan tagihan yang dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung setelah dikeluarkannya tagihan/invoice oleh PIHAK

PERTAMA.

Pasal 7

J A M I N A N

PIHAK PERTAMA menjamin selama berlakunya Surat Perjanjian ini tanah dan bangunan yangdisewa oleh PIHAK KEDUA bebas dari gugatan pihak lain.

Pasal 8

R I S I K O

1. PIHAK PERTAMA tidak menanggung risiko atas kerusakan yang mungkin terjadi terhadap

bangunan, barang, peralatan milik PIHAK KEDUA termasuk kerusakan yang terjadisebagai akibat faktor alam dan atau “force majeure”.

2. PIHAK KEDUA menanggung beban dan bertanggungjawab atas segala risiko kerusakan danatau robohnya bangunan milik PIHAK KEDUA yang mengakibatkan kerugian bagi PIHAK

PERTAMA dan atau pihak lain.

3. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya yang dimaksud dalam Pasal 4 danPasal 5 Surat Perjanjian ini, maka segala risiko dan kerugian yang terjadi menjadi tanggungan

PIHAK KEDUA.

4. Apabila ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 6 ayat 6 Surat Perjanjian inidilaksanakan, maka segala biaya pembongkaran bangunan milik PIHAK KEDUA menjadi


Pasal 9

S A N K S I

1. Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, 5dan 6 Surat Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberi peringatan secara tertuliskepada PIHAK KEDUA dan peringatan tersebut diulangi sampai 2 (dua) kali dengan

tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender.

2. Apabila setelah mendapat 2 (dua) kali peringatan dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA

tetap tidak memenuhi kewajibannya yang dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 Surat Perjanjianini, maka PIHAK PERTAMA dapat secara sepihak memutus dan tidak memberlakukan Surat

Perjanjian ini.

3. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Surat Perjanjian ini, maka pemutusanSurat Perjanjian secara sepihak yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini akandiberitahukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan dalam jangka waktu

30 ( tiga puluh ) hari kalender setelah menerima pemberitahuan tersebut, PIHAK KEDUAharus mengosongkan tanah dan bangunan yang disewa dan mengembalikannya kepada

PIHAK PERTAMA dalam keadaan seperti semula.


34/39


4. Apabila PIHAK KEDUA tetap tidak mengembalikan tanah dan bangunan yang disewa yangdimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini, maka pada hari berikutnya PIHAK PERTAMA dapat secara paksa mengambil alih tanah dan bangunan tersebut dan apabila perlu dengan

bantuan aparat yang berwenang.

5. Masing-masing pihak sepakat mengenyampingkan dan tidak memberlakukan ketentuan Pasal1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

(1). Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan surat perjanjian ini akibat adanya “ForceMajeure”, maka kedua belah pihak akan merundingkan masalah tersebut sekaligus langkah-

langkah yang perlu dan harus dikerjakan atau ditempuh.(2). Yang dimaksud “Force Majeure” dalam ayat 1 Pasal ini adalah termasuk tetapi tidak

terbatas pada :

a. Bencana alam antara lain : banjir, gempa bumi, badai, kebakaran. b. Pemogokan umum, demonstrasi, perang.c. Adanya peraturan pemerintah di bidang moneter atau peraturan lainnya.Yang semuanya secara nyata langsung mempengaruhi pelaksanaan surat perjanjian ini.

(3). Apabila terjadi “Force Majeure”, maka pihak yang terkena “Force Majeure” diwajibkanmelaporkan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 2 X 24 jam sejak timbulnya “ForceMajeure” dan pihak yang menerima laporan diwajibkan memberi jawaban selambat-

lambatnya 2 X 24 jam sejak menerima laporan kejadian “Force Majeure”.(4). Apabila pihak yang terkena “Force Majeure” lalai dan / atau tidak melaporkan kepada pihak

lainnya dalam batas waktu yang dimaksud ayat 3 Pasal ini, maka kejadian “Force Majeure”dianggap tidak ada.

(5). Apabila pihak yang menerima laporan kejadian “Force Majeure” lalai dan / atau tidakmemberikan jawaban kepada pihak yang terkena “Force Majeure” dalam batas waktu yangdimaksud ayat 3 Pasal ini, maka pihak yang menerima laporan dianggap telah menyetujui

laporan tersebut.

Pasal 11


1. Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak akibat adanya surat perjanjian ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah danmufakat.

2. Apabila dalam batas waktu 7 ( tujuh ) hari kalender sejak terjadinya perselisihan dengan caramusyawarah dan mufakat ternyata kedua belah pihak belum dapat mengambil keputusan,

maka penyelesaiannya akan dimintakan kepada Pengadilan Negeri.


35/39


Pasal 12

D O M I S I L I

Kedua belah pihak sepakat menentukan tempat kedudukan hukum yang tetap di kantor Panitera


Pasal 13


1. Semua bentuk pemberitahuan, permintaan, persetujuan dan lain sebagainya wajib dilakukanmasing-masing pihak secara tertulis.

2. Semua bentuk pemberitahuan yang dimaksud ayat 1 Pasal ini dianggap telah dikirimkan danditerima oleh masing-masing pihak apabila disampaikan ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMAKepala Departemen Sarana UmumPT Semen Gresik (Persero) Tbk.

Jl. Veteran, Gresik 61122

No. Faks. : ( 031 ) 3983209

b. PIHAK KEDUADirektur UtamaPT ……………..…….

……………………………………

No. Faks. : ( …….. ) ………………

3. Masing – masing pihak dapat mengganti atau merubah alamat pembertitahuan yang dimaksuddalam ayat 2 Pasal ini dengan pemberitahuan terlebih dulu kepada pihak lainnya.

Pasal 14

A D D E N D U M

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian ini akan diatur

serta ditetapkan oleh kedua belah pihak dengan cara musyawarah dan mufakat serta akan

dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.

Pasal 15

P E N U T U P

1. Surat Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup danmempunyai kekuatan hukum yang sama serta dipegang oleh masing-masing pihak.


36/39


2. Surat Perjanjian ini ditandatangani di Gresik pada hari, tanggal, bulan dan tahun sesuai yangtelah disebutkan pada awal perjanjian ini.


.......................................... ..........................................


37/39

Catatan dari Instruksi Kerja nomor : IK/5160/001 dan IK/5160/003

Nomor : ………………/HK.06/3016/00.20….

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Konfirmasi Perpanjangan Perjanjian Sewa

Menyewa/Pinjam Pakai ……(obyek sewa)

Gresik, ………………………

Kepada Yth.

Direktur

..................................

Jl...............................

...........................

Dengan hormat,

Menunjuk surat perjanjian nomor : ............................................ tanggal

.......................... tentang sewa menyewa/pinjam pakai ........................... antara

PT Semen Gresik (Persero) Tbk. dan ................................ yang telah berakhir

pada tanggal ................................. sebagaimana terlampir, dengan ini kami

sampaikan bahwa apabila Saudara akan memperpanjang perjanjian tersebut

diatas agar mengajukan permohonan perpanjangan. Konfirmasi Saudara

diharapkan dapat kami terima selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah

tanggal diterimanya surat ini.

Demikian untuk menjadikan maklum.

PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

A.n. Direksi

Ka.Departemen Sarana Umum

............................................

Tembusan :

• Yth.Ka.Biro Pengelolaan Asset Perusahaan

• Arsip,-


38/39

Catatan dari Instruksi Kerja nomor : IK/5160/002 dan IK/5160/004


‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

KORESPONDENSI INTERN

Nomor: /HK.06/5160/00.20………..

Gresik, ……………………

Kepada :Yth.Ka.Dep.Hukum & Manajement Risiko

Dari :Biro Pengelolaan Asset Perusahaan

Perihal :Dokumem Kontrak

Dengan Hormat,

Menunjuk korin dari Departemen Hukum Dan Manajemen Risiko nomor

083/KS.01.02/3027/11.2011 tertanggal 15 Nopember 2011 perihal permintaan

dokumen terlampir kami sampaikan copy dokumen :

Surat Perjanjian antara PT.SEMEN GRESIK (Persero) Tbk.dengan ………………….

nomor ……………………… tanggal ……………………….. tentang Sewa Menyewa

/pinjam pakai …………..………………. di ………………………………………………………...

Demikan dan terima kasih.

Ka.Biro Pengelolaan Asset Perusahaan

……………………………………..


39/39


KORESPONDENSI INTERN Nomor : ........./KU.00/5160/00.20....

Gresik, ................................

Kepada : Yth. Ka.Biro Pengelolaan Hutang Piutang

Yth..Ka.Biro Perpajakan dan Asuransi

D a r i : Seksi Optimalisasi Pengelolaan Asset

Perihal : Penagihan Sewa Menyewa

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan copy surat perjanjian antara PT Semen Gresik

(Persero) Tbk. dengan ............................ tentang sewa menyewa

................................... nomor : .........................................tanggal .............untuk

dipakai sebagai dasar penagihan sewa dan pajak & asuransi

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kasi Optimalisasi Pengelolaan Asset

……………………..

Tembusan :

• Yth. Ka.Biro Pengelolaan Aset Perusahaan

•

Arsip,-

ik penyiapan dokumen surat sewa menyewa

Documents