rencana penyiapan lahan kelurahan prenggan …

KEGIATAN PENINGKATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KOTA YOGYAKARTA

0

DINAS PEKERJAAN UMUM

PERUMAHAN KAWASAN

PERMUKIMAN

KOTA YOGYAKARTA

DRAF FINAL PENYUSUNAN

RENCANA PENYIAPAN LAHAN SEGMEN 1 DAN 3

KAWASAN GAJAHWONG

YOGYAKARTA

LOKASI :

Kelurahan Prenggan Kecamatan Kotagede

Kelurahan Giwangan dan Mujamuju Kecamatan umbulharjo

Kota Yogyakarta

RENCANA PENYIAPAN LAHAN KELURAHAN PRENGGAN-GIWANGAN-MUJAMUJU

2019


1


2019


2

DAFTAR ISI

Cover

Pengesahan 1

Daftar isi 2

BAB I DESKRIPSI KEGIATAN PROYEK 4

A Kelurahan Prenggan .................................................................

B Kelurahan Giwangan .......................................................................

C Kelurahan Mujamuju .........................................................................

BAB II IDENTIFIKASI LOKASI KEGIATAN PROYEK ………………………………... 12

a Kebutuhan Pelayanan Minimum

b Pemrakarsa Kegiatan

BAB III KOMPONEN KEGIATAN PROYEK YANG MEMERLUKAN PENGADAAN

TANAH ……………………………………………………………………………

15

a Sensus terhadap Warga Terkena Proyek (WTP) dan Asset terdampak

b Status kepemilikan tanah/bangunan/struktur

c Tanaman/pohon-pohon yang terkena Kegiatan Proyek

d Aset lainnya yang terdampak beserta biaya pengadaan tanahnya

BAB IV PENILAIAN ASET DAN SKEMA KOMPENSASI …………………………… 31

a Alternatif kompensasi

b Nilai NJOP tanah/bangunan bersangkutan.

c Bentuk kompensasi yang diinginkan warga sebagai hasil dari

konsultasi.

d Organisasi atau komite yang bertanggung jawab

e Proses sertifikasi Tanah

BAB V PROSES REMBUG DAN KONSULTASI ……………………………………… 47

a Bagaimana konsultasi publik dilaksanakan

b Kapan dilaksanakan dan seberapa sering

c Dimana konsultasi dilaksanakan

d Siapa saja yang berpartisipasi dalam konsultasi Publik

BAB VI MEKANISME PENGADUAN DAN PENYAMPAIAN KELUHAN ……………. 40

a Mekanisme penyampaian pengaduan/keluhan

b Pembiayaan

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI ……

42


2019


3

a Rencana monitoring/pemantauan

b Pengaturan kelembagaan untuk pengadaan tanah dan mekanisme

pengaduan yang dapat dikontak langsung oleh WTP

DAFTAR TABEL

1 Tabel 1. A. Data WTP Kel. Prenggan, Giwangan dan Mujamuju 13

2 Tabel 2. Rekap jumlah WTP 16

3 Tabel 3. Status Legalitas Lahan Kel. Prenggan, Giwangan dan

Mujamuju

18

4 Tabel 4. Data aset lainnya yang terdampak beserta biaya pengadaan

tanahnya

19

5 Tabel 5. Data Aset dan Kompensasi WTP 21

DAFTAR GAMBAR

1 Peta 1. Administrasi Kelurahan Prenggan 3

2 Peta 2. Administrasi Kelurahan Giwangan 4

3 Peta 3. Administrasi Kelurahan Mujamuju 6

4 Peta orientasi kota Yogyakarta dan lokasi kawasan 9

5 Gambar kondisi existing dan rencana kawasan 11

6 Peta Siteplane lokasi kegiatan skala kawasan 12

7 Peta WTP Kawasan Gajahwong 17

8 Bagan 1. Proses Dokumen RPL/Rencana Penyiapan Lahan 27

9 Bagan 2. Rencana Kegiatan Penyiapan Lahan 27

10 Bagan 3. Mekanisme Pengaduan 29

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1 Surat Perjanjian/Pernyataan Warga Terdampak hasil Rembug di

Lapangan

36

2 Berita Acara - Berita Acara Hasil Rembug . 71

3 Dokumentasi hasil Rembug/ survey di Lapangan. 74


2019


4

BAB I. DESKRIPSI KEGIATAN PROYEK

I. Latar BelakangMasalah permukiman kumuh hingga saat ini masih menjadi masalah

utama yang yang dihadapi di kawasan permukiman perkotaan. Tingginya arus

urbanisasi akibat menumpuknya sumber mata pencaharian di kawasan perkotaan menjadi

magnet yang cukup kuat bagi masyarakat perdesaan (terutama golongan MBR) untuk bekerja

di kawasan perkotaan dan tinggal di lahan- lahan ilegal yang mendekati pusat kota, hingga

akhirnya menciptakan lingkungan permukiman kumuh.

Sebagai upaya penanganan kumuh, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah berupaya

dengan adanya Surat Keputusan/ SK Walikota No. 393 tahun 2014 tentang Penetapan

Kawasan Tidak Layak Huni, kemudian di evaluasi dan diperbaharui dengan Surat Keputusan/

SK Walikota No. 216 tahun 2016 dengan luasan 264,90 Ha tersebar di 36 kelurahan, untuk

RPL Gajahwong ini prioritaskan di 3 (tiga) kelurahan yaitu : Kelurahan Prenggan, Kelurahan

Giwangan dan Kelurahan mujamuju yang lokasinya di sepanjang bantaran sungai

Gajahwong.

II. Tujuan

Rencana Penyiapan Lahan atau RPL ini merupakan dokumen rencana penyiapan tanah atau

lahan yang bertujuan untuk acuan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengelola

dampak sosial dari pelaksanaan Penataan Kawasan Kumuh (Kawasan sungai Gajahwong)

sesuai dengan peraturan perundang undangan, kebijakan, dan aturan yang berlaku.

III. Lingkup Kegiatan

a) Survey, Kajian sosial, ekonomi, dan legalitas lahan; b) Penyusunan rencana penataan (siteplan lokasi WTP); c) Rencana kegiatan konsultasi dan dokumentasi hasil-hasil kesepakatan WTP dengan

Pemerintah Kota Yogyakarta, dan dokumentasi kegiatan konsultasi. d) Rencana pelaksanaan dan kesepakatan dengan WTP. e) Rencana konstruksi/pelaksanaan pembangunan; f) Perkiraan anggaran dan biaya, serta instansi yang terlibat; g) Monitoring dan pelaporan

IV. Keluaran Kegiatan

a. Data dan aset warga terdampak proyek b. Rencana kerja penataan kawasan Gajahwong; c. Rencana kegiatan konsultasi dan dokumentasi hasil-hasil kesepakatan WTP dengan. d. Hasil konsultasi publik dan rembug masyarakat e. Hasil kajian ekonomi, sosial dan legaliats lahan f. Surat kesepakatan dengan WTP, notulensi pertemuan, topik yang dibahas, poin

kesepakatan dan ketidaksepakatan, rencana tindak lanjut dan daftar hadir. g. Dokumentasi kegiatan berupa foto, gambar, dan lain-lain.

RPL ini untuk memastikan di 3 kelurahan dapat terwujud adanya penataan prasarana dan sarana dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan


2019


5

tetap menjamin kepentingan penduduk/masyarakat dengan Mekanisme yang baik untuk menjamin tersedianya lahan yang memadai.

A. Kelurahan Prenggan

Berdasarkan pada surat keputusan Walikota Yogyakarta baik yang diterbitkan tahun

2014 maupun pada tahun 2016 kelurahan Prenggan masuk dalam kategori kumuh di

lokasi RW 1,2,9,11 dan 12 dengan total luasan kumuh seluas 10,48 ha.

Berdasarkan pada Surat Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 393 tahun 2014 dan

nomor 216 tahun 2016 yang berisikan tentang lokasi-lokasi kawasan kumuh di kota

Yogyakarta serta didukung dengan baseline data 100-0-100, maka pemerintah kelurahan

Prenggan beserta Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Prenggan Kelurahan Prenggan

mulai bulan Agustus tahun 2016 telah melakukan serangkaian kegiatan program KOTAKU

di awali dengan kegiatan sosialisasi KOTAKU di tingkat kelurahan, pembentukan TIPP,

pelatihan BKM, Lurah, Relawan dan TIPP.

Pada tahap selanjutnya TIPP melakukan kegiatan Refleksi Perkara Kritis dengan

menentukan Visi Misi kelurahan dalam penataan permukiman yang diharapkan mampu

menjadi arah dan tujuan dalam pencapaian target 0 % kumuh di kelurahan Prenggan

sampai dengan tahun 2109 sesuai dengan harapan pemerintah kota Yogyakarta dan

pemerintah Indonesia.

Secara administrasi kelurahan Prenggan dibatasi sebagai. Kelurahan Prenggan di bagi 57

RT dan 13 RW memiliki luas wilayah 99 Ha

a. Sebelah Utara : Kelurahan Rejowinangun mengikuti Gang Kampung, Jl. Pelemsari,

Jl. Depokan, Jl. Pilahrejo, Jl Pilahan dan selokan Tinatan

b. Sebelah Selatan : Desa Jagalan Kec amatan Banguntapan Bantul dan Kelurahan

Giwangan Kec. Umbulharjo mengikuti Jl. Mondorakan dan batas antar Kec. Kotagede

dan Kec. Umbulharjo

c. Sebelah Barat : Kelurahan Pandeyan Kec Umbulharjo mengikuti sungai Gajahwong dan

batas Kec. Kotagede dengan Kec. Umbulharjo

d. Sebelah Timur : Kelurahan Purbayan Kec. Kotagede mengikuti Jl. Kemasan


2019


6

Peta 1. Peta administrasi Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota

Yogyakarta.

Sumber : Rupa bumi 2015, survey 2017

Standar kelayakan bangunan meliputi tiga aspek yaitu keteraturan, kepadatan, dan

kelayakan. Sebuah kawasan disebut teratur jika semua bangunan memiliki akses

masuk minimal selebar 1,5 m; menghadap ke jalan; tidak menghadap dan di area

sempadan sungai, jalan, danau, pantai; serta limbah pabrik dan di bawah jalur listrik

tegangan tinggi (sutet/saluran udara tegangan ekstra tinggi) dengan kekuatan 500 kV.

Kurang lebih 474 bangunan dari total bangunan sekelurahan Prenggan masih belum

teratur yang tersebar di 13 RW. Aspek kelayakan bangunan menganalisa dua hal

yaitu Jumlah Bangunan hunian tidak memiliki luas lantai ≥ 7,2 m2 per orang dan

Jumlah Bangunan hunian tidak memiliki kondisi Atap, Lantai, Dinding sesuai persyaratan

teknis (Rumah tangga). Hal pertama yaitu Jumlah Bangunan hunian. Data menunjukkan

79 dari total kepala rumah tangga (KRT) sekelurahan Prenggan masih memiliki area

huniannya kurang dari 7,2 m².


2019


7

B. Kelurahan Giwangan

Kelurahan Giwangan juga masuk dalam sub zona rumah kepadatan sedang (R-2) yaitu

berupa kegiatan rumah kepadatan sedang sebagai perumahan dan permukiman. Selain itu,

Kelurahan Giwangan juga masuk dalam zona sarana Pelayanan Umum (SPU) yaitu

subzona sarana transportasi (SPU-2) berupa Terminal Penumpang Tipe A. dan subzona

sarana olah raga dan rekreasi (SPU-4) berupa saran olah raga.

Dalam perencanaan pengembangan jaringan pergerakan, Kelurahan Giwangan masuk

dalam rencana pengembangan jalan arteri primer (JAP) yaitu berupa sebagian dari ruas

jalan Ring Road Selatan Kota Yogyakarta (JAP-II) di Blok M7, jalan kolektor sekunder (JKS),

jalan lokal sekunder (JLS), serta jalan lingkungan primer dan sekunder yang meliputi semua

ruas jalan penghubung antara jalan lingkungan perumahan penduduk dengan jalan lokal.

Kelurahan Giwangan juga direncanakan untuk pengembangan jaringan air minum BWP

Kota Yogyakarta meliputi prioritas pengembangan jaringan, pengembangan jaringan baru,

dan pelayanan yang dipertahankan.

Kelurahan Giwangan masuk dalam pengembangan jaringan baru. Sementara itu, Kelurahan

Giwangan masuk dalam rencana sistem

pengelolaan air limbah dengan sistem pembuangan limbah setempat yang diarahkan

dengan penggunaan septictank komunal.

Peta 2. Peta administrasi Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo,

Kota Yogyakarta. Sumber : Rupa bumi 2015, survey 2017

Kelurahan Giwangan terletak +4 km dari pusat pemerintahan kota Yogyakarta, memiliki

luas wilayah 126 Ha. Secara administrasi Kelurahan Giwangan dibatasi oleh:


2019


8

a. Sebelah Utara : Kelurahan Pandeyan Kec. Umbulharjo dan Kelurahan Prenggan

Kec. Kotagede

b. Sebelah Selatan: Desa Singosaren, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

c. Sebelah Timur : Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul

d. Sebelah Barat : Kelurahan Sorosutan

Pembagian administrasi wilayah di Kelurahan Giwangan terdiri dari 13 Rukun Warga

(RW) dengan 42 Rukun Tetangga (RT).

C. Kelurahan Mujamuju

Kelurahan Mujamuju berada di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Mujamuju di bagi 12 RW dan 55 RT dengan

luas wilayah Kelurahan Mujamuju yakni sebesar 153 Ha

Peningkatan kualitas dengan cara perbaikan pemukiman kumuh bantaran, diharapkan

menjadikan kawasan bantaran Sungai Gajahwong yang meskipun berkepadatan tinggi,

tetap layak huni serta mempunyai sarana dan prasarana yang memadai dengan pola

pemanfaatan tempat tinggal di kawasan tersebut.

Topografi: dataran dengan ketinggian rata-rata 13 m di atas permukaan laut. Tipologi

topografi pada kelurahan ini terbagi menjadi 2 jenis yaitu, area dataran pada tengah dan

sisi barat Jalan Veteran sampai Ganesha dan menurun bertebing pada sisi timur atau

tepian Sungai Gajahwong. Geologi: Kondisi struktur tanah tanah berpasir dengan

sebagian besar berwarna hitam. Sesuai dengan konsep perencanaan yang berwawasan

lingkungan maka dalam perencanaan jaringan jalan dan penataan pemukiman beserta

system infrastrukturnya disesuaikan dengan kondisi kontur dan kemiringan tanah.

Bantaran : Klasifikasi permukiman pada Kelurahan Mujamuju sejatinya terbagi menjadi 3

tipe, yaitu tipe sub-urban area, urban area, river-side sub-urban area. Perencanaan pada

area sub-urban tentunya akan cukup mudah dikarenakan masih banyaknya lahan-lahan

kosong pada area tersebut. Pada area urban perencanaan diarahkan sekedar pada

penataan ulang karena keterbatasan lahan dan juga sudah terbentuknya wajah kawasan

pada area ini. Permasalahan utama pada kelurahan ini berada pada riverside-suburban

area, atau area bantaran.

Status Tanah pada area bantaran Kelurahan Mujamuju cukup bervariasi, pada kawasan

RT 52, dari 15 pemilik kapling tanah, 5 sudah memiliki sertifikat hak milik (dari Prona

thn1996), 10 berstatus wedi kengser (sumber: Nawaji Sesepuh RT 52), akan tetapi pada

RT 53, 54 dan 29 sebagian besar status tanah hanya tanah “indung” maupun “wedi

kengser”. Perencanaan pada area bantaran ini memerlukan adanya larap ataupun

pendataan khusus ketika ingin ditata, terlebih ketika pelaksanaan program skala kawasan

yang ada pada RP2KPKP. Dilihat aspek status lahan dan bangunan, bangunan hunian

pada lokasi permukiman 19.6 % tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan/ IMB. serta 2,6


2019


9

% lahan bangunan tidak memiliki SHM/HGB/Surat yang diakui oleh Pemerintah dan

Bangunan hunian lama.

Konsep dan skenario langkah-langkah strategis pencegahan dan pengentasan

pemukiman kumuh di Kelurahan Mujamuju disusun melalui survey lokasi, muyawarah

dan FGD yang telah dilakukan. Untuk selanjutnya dijalankan mengacu pada imbauan

Gubernur dan Pemda DIY dalam menangani kawasan kumuh yaitu program penataan

melalui konsep Mundur Munggah Madhep Kali (M3K). Melalui konsep ini, diharapkan

permukiman mundur atau tidak berada di sempadan sungai, munggah melalui konsep

rumah susun dan menghadap sungai. Agar sungai dijadikan halaman depan, yaitu centre

of activity sehingga selalu terawat dengan baik.

Batas wilayah Kelurahan Mujamuju sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman dan Desa

Caturtunggal, Kecamatan Depok Sleman mengikuti batas Kec. Umbulharjo dengan

Kec. Gondokusuman

b. Sebelah Selatan : Kelurahan Warungboto, mengiluti gang kampung Jl. Veteran, Jl

Mondoliko, Jl Janturan dan Jl. Kusumanegara

c. Sebelah Barat : Kelurahan Semaki, mengikuti Jl. Miliran, Jl. Sawit, Jl. Kemiri, dan

Jl. Gendeng Cantel.

d. Sebelah Timur : Desa Banguntapan, Kec. Banguntapan Bantul dan Kel.

Rejowinangun Kec. Kotagede mengikuti sungai Gajahwong diarahkan dengan

penggunaan septictank komunal.

Administrasi - Kelurahan Mujamuju: termasuk dalam wilayah Kecamatan Umbulharjo,

Kota Yogyakarta, Propinsi Daerah Istimewa Yogjakarta dengan luas wilayah 153 Ha.

Demografi: Penduduk sebagai sumber daya yang ada

diwilayah merupakan asset utama dalam penataan danpengembangan permukiman.

Kedudukannya sebagai aktor utama dalam pembangunan. Untuk penduduk di Kelurahan

Mujamuju didominasi berjenis kelamin perempuan Jumlah Penduduk: 6.954 Jiwa,

Perempuan: 3.589 Laki-laki: 3.365


2019


10

Peta 3. Peta administrasi Kelurahan Mujamuju, Kecamatan Umbulharjo, Kota

Yogyakarta.

Sumber : Rupa bumi 2015, survey 2017

Dalam Permen PUPR No.2 Tahun 2016 Ttg Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan

Kumuh & Permukiman Kumuh,kriteria 7 aspek merupakan parameter Program Kotaku

untuk penanganan kekumuhan di perkotaan.Hal tersebut sejalan dengan kebijakan

pengembangan prasarana wilayah atau prasarana lingkungan sesuai dengan RTRW

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mewujudkan sistem prasarana lingkungan kawasan

perkotaan meliputi sistem penanganan air limbah dan sampah, drainase, jalan

lingkungan dan juga bangunan rumah terdampak.

Dalam penetapan kawasan kumuh dan delineasi suatu kawasan atau kelurahan terdapat

beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria-kriteria tersebut adalah :

a. Aspek permasalahan lahan

b. Aspek persiapan pra-pelaksanaan


2019


11

c. Kegiatan yang mudah dilaksanakan (jenis kegiatan dan dampak terhadap aktivitas

masyarakat)

d. Kesiapan masyarakat terhadap isu penataan kawasan

e. Dampak terhadap target pengurangan luasan kumuh


2019


12

BAB II. IDENTIFIKASI LOKASI KEGIATAN PROYEK

Identifikasi lokasi Kegiatan Proyek

Berdasarkan analisa data yang bersumber dari pemetaan swadaya yang dilakukan TIPP,

masyarakat dan fasilitator didukung proses rembug RW dan musyawarah kelurahan terhadap

kondisi wilayah, potensi dan permasalahan yang ada ditiap RW. Dari hasil penilaian

parameter (terlampir) dan SK Walikota, wilayah prioritas peningkatan kualitas permukiman

kumuh terdapat diwilayah Kelurahan Prenggan RT.55-RW.01, Giwangan RT.17-RW.06 dan

Mujamuju RT.52-RW.05 , RT.54-RW.08 , RT.29-RW.11, dengan luasan 0,9 Ha

a. Kebutuhan Pelayanan Minimum

Dari hasil proyeksi penduduk yang telah dilakukan, perencana dapat merumuskan standar

pelayanan minimun yang dibutuhkan pada kelurahan tersebut. Dengan berlandaskan

PEDOMAN SPM (Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No .

534/KPTS/M/2001) telah terumuskan kebutuhan Kelurahan Mujamuju pada tahun 2021.

Analisis kebutuhan ruang ditunjukan melalui kebutuhan ruang hunian per jiwa. Dengan

menggunakan asumsi standar 7,2 m2 per jiwa. Maka dengan kondisi eksisting kelurahan

pada tahun 2016 (10.893 jiwa) saat ini membutuhkan minimal 78.429 m2 atau sekitar 7,8

Hektar. Jika diproyeksikan pada 2021 akan membutuhkan lahan seluas 84.074 m2 atau

8,4 Hektar.

Jika dilihat dari Penggunaan Lahan Eksisting, Perumahan memiliki luas sekitar 48,4

hektar. Hal tersebut menunjukan bahwa masih terdapat area perumahan yang melebihi

dari kebutuhan pada 2021 sebesar 40 hektar. Oleh karena itu berdasar hasil analisis ini,

perumahan di Kelurahan Mujamuju masih dapat menampung pertumbuhan penduduk

hingga Tahun 2021

Kondisi Fisik Bangunan Kelurahan Mujamuju memiliki 92,71% keteraturan bangunan

hunian sedang 7,29% tidak memiliki keteraturan. Hal ini dipengaruhi karena adanya

perumahan / permukiman penduduk di sekitar bantaran sungai gajahwong yang kurang

layak, akses jalan sempit, tidak teratur dan tidak sehat. Sedangkan untuk rata-rata

kepadatan bangunan per hektar masih di bawah 100 unit. Untuk kesesuaian kondisi

bangunan terhadap persyaratan teknis terdapat 1.510 bangunan yang sesuai dengan

persyaratan teknis (99,21%).

Pelayanan minimum untuk Kelurahan Prenggan dengan kondisi existing tahun 2016 saat

ini membutuhkan 64288 m2 atau 6,42 Ha jika diproyeksikan pada tahun 2021

membutuhkan lahan 68852 m2 atau 6,88 Ha. Kondisi fisik bangunan kelurahan

Prenggan memiliki 76 % keteraturan bangunan sedangkan 24 % tidak memiiki

keteraturan, hal ini dipengarui karena adanya perumahan/permukiman yang padat

disekitar bantaran sungai Gajahwong.

Pelayanan minimum untuk Kelurahan Giwangan dengan kondisi existing tahun 2016 saat

ini membutuhkan 57520 m2 atau 5,752 Ha jika diproyeksikan pada tahun 2021

membutuhkan lahan 61603 m2 atau 6,160 Ha. Kondisi fisik bangunan kelurahan

Giwangan memiliki 66 % keteraturan bangunan sedangkan 34 % tidak memiiki


2019


13

keteraturan, hal ini dipengarui karena adanya perumahan/permukiman yang padat

disekitar bantaran sungai Gajahwong

Dengan potensi potensi inilah mengapa Kota Yogyakarta memilih Kelurahan Mujamuju

sebagai prioritas dalam penangan permasalahan kekumuhan yang ada di Kota

Yogyakarta.

Semua kegiatan dalam Program KOTAKU harus memenuhi persyaratan pengelolaan

lingkungan dan sosial begitu pula dengan perencanaan kegiatan peningkatan kualitas

lingkungan permukiman dan pembangunan infrastruktur lainnya, maka dalam hal

persayaratan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial, Kelurahan Mujamuju pun harus

memenuhi kewajiban ini agar pelaksanaan pembangunan kedepannya tidak timbul

permasalahan dan rencana pembangunan ini dapat segera terealisasi.

b. Identitas Pemrakarsa :

Nama : Sigit Setiawan, S.T., M.Eng.

Jabatan : Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas

Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU

PKP) Kota Yogyakarta

Alamat kantor : Jl. Kenari no.56 Yogyakarta

No Telp. : (0274) 515867

Dengan rincian kegiatannya adalah :

1 Nama Usaha/ Kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kawasan Gajahwong

Jenis Usaha/ Sifat

Usaha

Pembangunan Sarana Infrastruktur Skala Kawasan

Peningkatan Saluran Drainase dan limbah

Peningkatan Jalan Inspeksi

Peningkatan dan pelebaran jalan paving

Rehab Rumah terdampak

Pembangunan pengolah Limbah (Biofil)

Pembangunan RTP

Pembangunan Jembatan

Pembangunan Hydrant

2 Lokasi Rencana Usaha/

Kegiatan

Segmen 1 dan 3 meliputi Kel. Prenggan (RT.55-RW.01),

Kel. Giwangan (RT.17-RW.06) dan Kel. Mujamuju (RT.52-

RW.05, RT.54-RW.08, RT.29-RW.11) Kota Yogyakarta,

Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Kondisi existing lapangan

Dari hasil identifikasi dilapangan , setelah tim pemrakarsa melakukan soialisasi awal ke

masyaraat terkait rencana penataan kawasan dibantaran sungai gajahwong, yang akan

didanai oleh Pusat melalui Dinas PU dengan kegiatan skala kawasannya, dilapangan


2019


14

masyarakat sudah melakukan persiapan secara swadaya, Pelaksanaan RPL sudah

dilakukan sejak akhir tahun 2018 dan pembongkaran sudah dimulai sejak April 2019.

Bahkan di kelurahan prenggan akhir tahun 2018 sudah mulai dengan melakukan

pengeprasan/pemotongan bangunan untuk mundur sejarak 3 meter dari talud pinggir

sungai. Di kelurahan Giwangan juga melakukan hal yang sama kemudian di susul

kelurahan muja-muju, dari jumlah WTP yang terdata di kelurahan Prenggan sejumlah 8

WTP, Kelurahan Giwangan 17 WTP dan 1 unit fasilitas umum yang terdampak yaitu

kamar mandi umum. WTP kelurahan prenggan dan giwangan melakukan pengeprasan

secara swadaya dikarenakan juga adanya informasi program PTSL dari BPN yang akan

masuk ke wilayahnya, dimana prasyarat PTSL ini salah satunya WTP bersedia melakukan

pembebasan lahan sejarak 3 meter dari Talud pinggir sungai.

I. Peta orientasi kota Yogyakarta dan lokasi kawasan

KAWASAN GAJAHWONG

Kelurahan Kumuh :

1. Mujamuju 2. Rejowinangun 3. Warungboto 4. Pandeyan 5. Prenggan 6. Giwangan

Lokasi Kawasan Segmen 1 dan 3 adalah Kelurahan Muja-muju, Prenggan, Giwangan.


2019


15

BAB III. KOMPONEN KEGIATAN PROYEK YANG MEMERLUKAN PENGADAAN TANAH

Komponen Kegiatan Proyek yang memerlukan Pengadaan Tanah

Kegiatan Peningkatan kawasan kumuh ini secara keseluruhan menggunakan tanah dan

bangunan milik warga. Proses identifikasi lahan yang kami lakukan mulai dari

mengidentifikasi bangunan yang terkepras untuk sarana jalan dan lahan untuk pembangunan

jalan perumahan menuju sungai Gajahwong. Hasil yang kami identifikasi meunjukkan adanya

: 23 unit bangunan yang terkepras di kelurahan Giwangan dan ada 18 unit bangunan yang

terkepras di kelurahan Mujamuju, koordinasi senantiasa selalu kami lakukan dengan berbagai

pihak yang bersinggungan agar tidak ada permasalahan di kedepannya. Sedangkan untuk

warga terdampak , dalam hal ini diasumsikan bahwa seluruh rumah yang ada di sepanjang

rencana pembangunan adalah Warga Terdampak Pembangunan (WTP) karena pada

dasarnya semua warga yang tinggal di sepanjang jalan tersebut berkenaan langsung dengan

dampak yang muncul dari pelebaran dan perbaikan jalan paving dan Saluran baik air hujan

dan air limbah.

Tabel 1. Jenis kegiatan, rencana pengadaan tanah dan dampak yang terjadi

Kelurahan Prenggan :

Uraian kegiatan Volume

Rencana

Pengadaan

Tanah (m2)

Dampak Pengadaan tanah

Pembebasan

tanah (m2)

Pemindahan

warga (KK)

Pemotongan

rumah/

bangunan

(unit)

Prasarana

Umum/Sosial,

dll

Jalan Paving Block 145 60 m2 60 m2 0 KK 8 Unit 1 unit MCK

Drainase Lingkungan 30 0 0 0 KK 0 unit 0

MCK Mandi + Cuci +

Kakus 1 0 0 0 KK 0 unit 0

Tembok Penahan

(Siring/ Plengsengan/

Bronjong)

30 0 0 0 KK 0 unit 0

Penerangan Umum 7 0 0 0 KK 0 unit 0

Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL)

Setempat/Terpusat

1 0 0 0 KK 0 unit 0

Penyediaan Pasokan

Air (Kolam

penampungan air,

Sumur Dalam/ Hydrant)

1 0 0 0 KK 0 unit 0


2019


16

Kelurahan Giwangan :

Uraian kegiatan Volume Sat

Rencana

Pengadaan

Tanah (m2)


Pembebasan

tanah (m2)

Pemindah

an warga

(KK)

Pemotongan

rumah/

bangunan

(unit)

Prasarana

Umum/Sosial,

dll

Jalan Paving Block 225 Meter 132,5 m2 132,5 m2 0 KK 16 Unit -

Drainase Lingkungan 203 Meter 0 M2 0 M2 0 KK 0 Unit -

Penerangan Umum 23 Unit 0 M2 0 M2 0 KK 0 Unit -

Penyediaan Pasokan

Air (Kolam

penampungan air,


4 Unit 0 M2 0 M2 0 KK 0 Unit -

Jalan Aspal Hotmix 275 Meter 0 M2 0 M2 0 KK 0 Unit -

Tembok Penahan

(Siring/ Plengsengan/

Bronjong) 200 Meter 0 M2 0 M2 0 KK 0 Unit -

Penerangan Umum 23 Unit 0 M2 0 M2 0 KK 0 Unit -

Balai Pertemuan Warga 1 Unit 0 M2 0 M2 0 KK 0 Unit -

Gambar 1.

Kondisi existing Permukiman

Giwangan

Gambar 2.

Kondisi rencana peningkatan kualitas

permukiman Giwangan


2019


17

Kelurahan Mujamuju :

Uraian kegiatan Volume Sat

Rencana

Pengadaan

Tanah (m2)


Pembebasan

tanah (m2)

Pemindahan

warga (KK)

Pemotongan

rumah/

bangunan

(unit)

Prasarana

Umum/Sosial

, dll

Jalan Paving Block 367 Meter 986 m2 0 0 KK 38 Unit 1 unit Balai

RT

Penyediaan Pasokan

Air (Kolam

penampungan air,


4 Unit 0 0 0 KK 0 KK 0

Drainase Lingkungan 367 Meter 0 0 0 KK 0 KK 0

Balai Pertemuan

Warga 1 Unit 0 0 0 KK 0 KK

Penerangan Umum 35 Unit 0 0 0 KK 0 KK

Dampak yang jelas dirasakan oleh WTP adalah, polusi udara dan tergangunya akses jalan

penghubung walaupun hal ini adalah dampak yang dirasakan sementara waktu selama ada

pembangunan. Kami melakukan pendataan atas aset apa saja milik warga yang harus

terkepras atau hilang karena penyiapan lahan untuk pembangunan ini. Namun secara

keseluruhan warga menyatakan senang dan menyambut bahagia akan adanya rencana

pembangunan dan pelebaran jalan paving dan jalan inspeksi, Rata-rata warga terdampak

merupakan pemilik bangunan yang rumahnya terkepras tetapi diberi solusi dengan rehab

atau renovasi bangunan dan perbaikan fungsinya untuk memberi ruang yang sama sebelum

pembangunan dilakukan.


17

A. Peta Siteplan lokasi blok rumah terdampak Giwangan dan Prenggan

No Nama WTP

1 Hiwan Sudarmanto

2 Mugiyono

3 Waginah harjo dimulyo

4 Wagiyanto

5 Senen somo pawiro

6 Supriyono

7 Triyono (Suwito Raharjo)

8 Erika Widhayaningsih

9 Paidi

10 Siswo diharjo purnomo

11 Jumali

12 Tri Bawasno

13 Agung Riyanto

14 Dul Wakhid

15 Nunuk Hastuti

16 Sartono

17 Harisman

18 Ngatiyem

19 Slamet Prihatin

20 Rubingah suwito pribadi

21 Suratinah (Wakiman)

22 Nurwandi

23 Hari

24 Subardi

Jml 24

Keterangan lainnya :

a Rencana Talud

b Lokasi Rencana MCK


2019


18

B. Peta Siteplan lokasi blok rumah terdampak Mujamuju

No Nama WTP

1 Nawadji

2 D.L Raharjo

3 Siti/Titik

4 Joko Legowo S.Sos

6 Supriyadi

7 Sutardjo KP

8 Tulus Sutejo

9 Agung Sulistyono

10 Mujiman/Sri Purwandari

11 Andi/Wiryadi

12 Cipto Haryono

13 Ahmad Yubaidi, SPd.SH.MH

14 Albertus Triadi

15 Ismubingah

18 Tri/Purwoko

Jml 15 Unit

Keterangan Lainnya

5 Balai RT. 52

No Nama WTP

1 Rubinem

2 R. Sarwo Sukendro (Agus)

3 Dadang Aka Siswanto

4 Ahmad Halil/Moh Zali

5 Sugito

6 Sulistyo Eko Putro

7 Partini

8 Slamet Witorejo

9 Suprihatin (Noprina)

10 Tri Suratno

Jml 10 Unit


2019


19

C. Peta Siteplan lokasi blok rumah terdampak Mujamuju

No Nama WTP

1 Riyani (Yoyok)

2 Alif Arifin

3 Eka Susilowati

4 Eko Prasetyo

5 Eddy Susilo

6 Pratama Adi S.

7 Dasim

8 Yuliyanto

9 Endi Setiawan

10 Suprapto

11 Suprapti

12 Tugiyanto

13 Dwi Eko Santoso

Jml 13 unit

a. Sensus terhadap Warga Terkena Proyek (WTP) dan Asset terdampak

Warga Terdampak Proyek (WTP) dan aset yang terkena dampak, pada dasarnya menyadarii

bahwa setiap pembangunan akan berimbas pada dampak yang ditimbulkan. Baik dampak

lingkungan maupun dampak sosial, begitu pula dengan rencana peningkatan kawasan kumuh di

Segmen 1 dan 3 Kawasan Gajahwong. Semua warga yang tinggal di sekitar Jalan yang akan

dibangun berstatus WTP karena mereka merasakan dampak secara langsung maupun tidak

langsung dari proyek peningkatan dan pelebaran jalan inspeksi, drainase, limbah dan bangunan

yang terdampak.

Dampak tidak langsung yang dirasakan adalah polusi udara akibat debu dan bau akibat

pembongkaran saluran, serta terganggunya akses jalan yang mereka miliki untuk sementara

waktu selama pelaksanaan proyek.


2019


20

Dari hasil pendataan yang telah dilakukan tercatat 68 WTP yang meliputi Kelurahan Prenggan

RT.55-RW.01, Giwangan RT.17-RW.06 dan Mujamuju RT.52-RW.05, RT.54-RW.08, RT.29-

RW.11

Tabel 2. Data Asset Terdampak Kel. Prenggan, Giwangan dan Mujamuju

No Nama WTP Alamat Pekerjaan Aset

terdampak Vol

Terdampak Sat

Kelurahan prenggan

1 Hiwan Sudarmanto Tegalgendu Rt.55 Rw.11 Prenggan Kotagede Yogyakarta

Swasta Lahan, Bangunan

6 M2

2 Mugiyono Tegalgendu Rt.55 Rw.11 Prenggan Kotagede Yogyakarta

Buruh Harian lepas

Lahan, Bangunan

8 M2


Tegalgendu Rt.55 Rw.11 Prenggan Kotagede Yogyakarta

IRT Lahan, Bangunan

5 M2

4 Wagiyanto Tegalgendu Rt.55 Rw.11 Prenggan Kotagede Yogyakarta

Buruh Lahan, Bangunan

5 M2

5 Senen somo pawiro


Wiraswasta Lahan, Bangunan

5 M2

6 Supriyono Tegalgendu Rt.55 Rw.11 Prenggan Kotagede Yogyakarta

Karyawan swasta Lahan, Bangunan

12 M2



Buruh Harian lepas

Lahan, Bangunan

14 M2


Tegalgendu KG II/1181 Rt.55 Rw.11 Prenggan Yogyakarta

Mengurus Rumah Tangga

Lahan, Bangunan

5 M2

Kelurahan Giwangan

9 Siswo diharjo purnomo/Ngadiran

Ponggalan UH VII/216 Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta


20 M2

10 Jumali Ponggalan UH VII/217 Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta


12 M2

11 Tri Bawasno Ponggalan Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta

Karyawan swasta Lahan, Bangunan

7 M2

12 Agung Riyanto Ponggalan UH VII/219 Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta


6 M2

13 Dul Wakhid Ponggalan UH VII/221 Rt.17 Rw.06 Giwangan


7 M2


2019


21

Yogyakarta

14 Nunuk Hastuti Ponggalan UH VII/222 Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta

Buruh Harian Lepas

Lahan, Bangunan

12 M2

15 Sartono Ponggalan Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta


3 M2

16 Harisman Ponggalan Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta

Linmas Lahan, Bangunan

3 M2

17 Ngatiyem Ponggalan UH VII/225 Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta

Buruh Harian Lepas

Lahan, Bangunan

9 M2

18 Slamet Prihatin Ponggalan Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta

Buruh / tukang batu

Lahan, Bangunan

3,5 M2



IRT Lahan, Bangunan

14 M2




6 M2

21 Nurwandi Ponggalan UH VII/228 Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta


2 M2

22 Hari Ponggalan Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta


12 M2

23 Subardi Ponggalan Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta


6 M2

24 Paidi Ponggalan Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta

Buruh Harian Lepas

Lahan, Bangunan

10 M2

Kelurahan Muja-Muju

25 Agung Sulistiyono Balirejo UH II/572 ; Rt.52 Rw.05 Yogyakarta


44 M2

26 H. Ahmad Yubaidi, SPd.SH.MH

Balirejo UH II/531 ; Rt.52 Rw.05 Yogyakarta


24 M2

27 Albertus Tri Hadi Mur Atmadi



20 M2

28 Andi Kurniawan/Wiryadi

Balirejo UH II/528a ; Rt.52 Rw.05 Yogyakarta


43 M2

29 Cipto Haryono/Ekowati



25 M2

30 D.L Raharjo Balirejo UH II/573 ; Rt.52 Rw.05 Yogyakarta


27,5 M2

31 Ismubingah Balirejo UH II/527 ; Rt.52 Rw.05 Yogyakarta


36 M2

32 Joko Legowo S.Sos Balirejo UH II Rt.52 Rw.05 Yogyakarta


25 M2

33 Mujiman/ Tri Purwaningsih



18 M2


2019


22

34 Nawadji Balirejo UH II/567 ; Rt.52 Rw.05 Yogyakarta

Pensiunan Lahan, Bangunan

49 M2

35 Sri Purwandari/ Purwoto

Balirejo UH II/527c ; Rt.52 Rw.05 Yogyakarta

IRT Lahan, Bangunan

56 M2

36 Supriyadi Balirejo UH II/573d ; Rt.52 Rw.05 Yogyakarta

Karyawan Lahan, Bangunan

47 M2

37 Sutardjo KP Balirejo UH II/558 ; Rt.52 Rw.05 Yogyakarta


42,6 M2

38 Titik Sumarah Balirejo UH II/570 ; Rt.52 Rw.05 Yogyakarta

IRT Lahan, Bangunan

36 M2

39 Tulus Sutejo Balirejo UH II/571 ; Rt.52 Rw.05 Yogyakarta


29 M2


Sidobali UH II/411 Rt.54 Rw.08 Mujamuju Yogyakarta


12 M2

41 Moh Zali/ Ahmad Halil

Sidobali UH II/411b Rt.54 Rw.08 Mujamuju Yogyakarta


15 M2

42 Sugito Sidobali UH II/406 Rt.54 Rw.08 Mujamuju Yogyakarta


10 M2

43 Sulistiyo Eko Putro Sidobali UH II/411 Rt.54 Rw.08 Mujamuju Yogyakarta

Pensiunan Lahan, Bangunan

8 M2



PNS Lahan, Bangunan

20 M2

45 Partini (Ngadiran) Sidobali UH II/386 Rt.54 Rw.08 Mujamuju Yogyakarta


16 M2

46 Slamet witorejo Sidobali UH II/384 Rt.54 Rw.08 Mujamuju Yogyakarta


6 M2

47 Rubinem Sidobali UH II/386 Rt.54 Rw.08 Mujamuju Yogyakarta

Pedagang Lahan, Bangunan

52 M2




3 M2

49 Tri Suratno Sidobali UH II/384 Rt.54 Rw.08 Mujamuju Yogyakarta


3 M2

50 Dwi Eko Santoso Mujamuju UH II/385a Rt.29 Rw.09 Yogyakarta


14 M2

51 Tugiyanto Rt.29 Rw.11 Mujamuju Yogyakarta


28 M2

52 Suprapti Mujamuju UH II/385a Rt.29 Rw.09 Yogyakarta

Karyawan Swasta Lahan, Bangunan

35 M2


2019


23

53 Suprapto Mujamuju UH II/385a Rt.29 Rw.09 Yogyakarta


35 M2

54 Endi Setiawan Mujamuju UH II/385c Rt.29 Rw.09 Yogyakarta

Pelajar Lahan, Bangunan

35 M2

55 Yuliyanto Mujamuju Rt.29 Rw.09 Yogyakarta/Sosrowijayan


48 M2

56 Dasim Mujamuju UH II/385c Rt.29 Rw.09 Yogyakarta


16 M2

57 Pratama Adi Saputra

Mujamuju UH II/385d Rt.29 Rw.09 Yogyakarta

Pelajar/Mahasiswa Lahan, Bangunan

4 M2

58 Eddy Susilo Mujamuju UH II/385d Rt.29 Rw.09 Yogyakarta

Pelajar Lahan, Bangunan

16 M2

59 Eko Prasetyo Sidobali UH II/385a Rt.29 Rw.09 Mujamuju Yogyakarta


24 M2

60 Eka Susilowati Sidobali UH II/407 Rt.29 Rw.09 Mujamuju Yogyakarta


30 M2

61 Alif Arifin Sidobali UH II/408a Rt.29 Rw.09 Mujamuju Yogyakarta

Karyawan Swasta Lahan, Bangunan

18 M2

62 Yoyok/Riyani Mujamuju Rt.29 Rw.09 Yogyakarta/Prawirodirjan

Tukang Las Lahan, Bangunan

16 M2

1.179 M2

Tabel 3. Data Fasum terdampak Kel. Prenggan dan Mujamuju

No Nama WTP Alamat Status Tanah

Aset terdampak Volume Sat

1 MCK Umum RT 17 RW 06 Giwangan Wedi Kengser

Bangunan/Lahan 6 M2

2 Balai Pertemuan

RT 52/RW 05 Muja-muju Wedi Kengser

Bangunan/Lahan 6 m2


2019


24

Tabel 4. Rekap jumlah WTP

REKAPITULASI WTP

NO KELURAHAN RT RW Jumlah WTP (KK)

1 PRENGGAN 55 11 8

2 GIWANGAN 17 6 16

3 MUJAMUJU

52 5 15

54 8 10

29 9 13

Jumlah

62

FASILITAS UMUM TERDAMPAK

NO KELURAHAN Vol. Sat. JENIS

1 PRENGGAN 1 Unit MCK UMUM

2 MUJAMUJU 1 Unit BALAI PERTEMUAN

Jumlah 2 Unit


2019


25

Peta 2b. Peta WTP kawasan Gajahwong, Kota Yogyakarta.

Sumber : RPLP 2017

Warga terdampak yang tercatat di Mujamuju : RT.52 yaitu 15 KK RT.54 yaitu 10 KK RT.29 yaitu 13 KK

Warga terdampak yang tercatat di

Prenggan : RT 55 yaitu 8 KK

Giwangan : RT.17 yaitu 16 KK

III. Peta WTP Kawasan Gajahwong, Kota Yogyakarta.

Sumber : quickbird, 2009


2019


26

b. Status kepemilikan tanah dan bangunan

Dari hasil sensus pendataan yang lakukan, didapat data bahwa bangunan WTP yang

berstatuskan hak milik berada di permukiman wilayah atas atau kampung atas, yang di dalam

permukiman berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) sedangkan bangunan yang berada di

bantaran sungai Gajahwong berstatus tanah Sempadan Sungai (wedi kengser) Dari rencana

penanganan jalan inspeksi bantaran, beberapa akses jalan yang terdampak pelebaran jalan

statusnya berada di lahan milik pemerintah dan warga.

Tabel 5. Status Legalitas Lahan Kel. Prenggan, Giwangan dan Mujamuju

No Nama WTP Alamat Status tanah Aset terdampak Vol

Terdampak Sat


Wedi kengser Lahan, Bangunan 6 M2








5 Senen somo pawiro




















13 Dul Wakhid Ponggalan UH VII/221 Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta











2019


27


Wedi kengser Lahan, Bangunan 3,5 M2



















SHM Lahan, Bangunan 24 M2







































2019


28














































1.179


2019


29

Rekapitulasi status hak atas dari WTP dari setiap kelurahan :

Tabel 6. Data aset lainnya yang terdampak

Keterangan

Lokasi/kelurahan

Kel.

Giwangan

Kel.

Prenggan

Kel.

Mujamuju

Jumlah

Total

Jumlah WTP (KK) 16 8 38 62

Jumlah rumah hunian terdampak 16 8 38 62

Jumlah rumah dan tempat usaha terdampak 1 0 2 3

Jumlah tempat usaha terdampak 0 0 0 0

Jumlah fasos (Sekolah, rumah ibadah, dll) 0 0 0 0

Jumlah fasum (jalan desa, MCK, Balai pertemuan,

saluran, dll) 0 1 1 2

Utilitas Tiang teleon, PLN, dll 0 0 0 0

Dan asset-aset lainnya : sumur, pdam, pohon 2 1 1 4

c. Tanaman/ pohon-pohon yang terkena Kegiatan Proyek

Dari hasil sensus (jenis, jumlah, kondisi, usia, produktivitas); Ada 1 jenis pohon jenis Pereh

yang terdampak, untuk kondisi lahan saat ini telah berfungsi sebagai jalan serta perumahan,

sehingga tidak banyak ditemukan tanaman-tanaman yang terkena dampak proyek.

Peta 2. Sebaran pohon/ tanaman terdampak Sumber : Rupa bumi 2015, survey 2017


2019


30

d. Aset lainnya yang terdampak beserta biaya pengadaan tanahnya.

Hasil pendataan yang kami lakukan, teridentifikasi adanya berbagai sarana utilitas umum yang

ada di lokasi proyek, adapun sarana umum yang terdampak berupa MCK di Kelurahan

Prenggan dan Balai warga di Kelurahan Mujamuju

e. Prinsip-prinsip dasar pengadaan lahan dan atau Relokasi

a) Proyek sedapat mungkin menghindari pengadaan lahan dan relokasi;

b) Jika pengadaan lahan tidak dapat dihindarkan, maka proyek akan meminimalkan

kebutuhan pengadaan lahan dan relokasi;

c) Pengadaan lahan akan dilakukan melalui proses konsultasilrembug yang bermakna

dengan WTP

d) Proses pengadaan lahan akan dilakukan secara partisipatif, transparan dan adil

e) Pengadaan lahan diarahkan untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupan serta

kondisi lingkungan yang lebih baik bagi WTP

f) WTP yang terkena pengadaan lahan akan diberikan penggantian dengan berbagai opsi

untuk kehidupan, penghidupan dan kondisi lingkungan yang lebih baik

g) Proses pengadaan lahan serta kompensasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara

WTP dan pemerintah kota melalui konsultasi rembug yang bermakna.

f. Rencana pencegahan atau mitigasi selama pelaksanaan kegiatan.

Dalam kegiatan penataan kawasan akan banyak bersinggungan dengan utilitas umum

ataupun fasilitas publik lainnya dan yang utama adalah warga disekitar proyek yang akan

mengalami dampak langsung ataupun tidak langsung sehingga pencegahan/mitigasi atas

resiko-resiko yang akan terjadi perlu diperhatikan, antara lain :

1. Meminimalisir resiko terhadap WTP

2. Menyediakan ruang atau titik berkumpul jika ada bencana

3. Memenuhi aspek K-3 selama pelaksanaan kegiatan

4. Memastikan akan pentingnya pengelolaan dampak lingkungan dan sosial terhadap

pelaksana proyek dan warga sekitarnya

g. Pembangunan jalan Inspeksi dengan membebaskan lahan selebar 3 meter dari tanggul

sungai, Mengacu aturan Permen PUPRnomor 28/prt/m/2015 Tentang penetapan garis

sempadan sungai dan garis sempadan danau

Pasal 7 disebutkan :

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari

tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.


2019


31

BAB IV. PENILAIAN ASSET DAN SKEMA KOMPENSASI

Penilaian Aset dan Skema Kompensasi :

a) Alternatif kompensasi yang ditawarkan kepada masyarakat dalam program Penataan

kawasan diwilayah sungai Gajah Wong, dibangunnya kembali bangunan terdampak sesuai

kebutuhan peruntukkan bangunan tersebut. Hal lain yang disampaikan kepada masyarakat

khususnya warga terdampak proyek (WTP) akan diterbitkannya Surat Keterangan Tanah

(SKT) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota melalui Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.

Dengan adanya rencana penataan kawasan tersebut masyarakat akan mendapat akses jalan

paving dengan lebar 3 m. Sehingga dalam penataan kawasan dipinggir sungai baik tanah

wedi kengser maupun tanah yang status tanahnya serifikat hak guna bangunan (HGB)

maupun sertifikat hak milik (SHM) tidak mendapat ganti rugi baik tanah mapun bangunannya.

Mengacu pula pada Perpres Nomor : 148 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan umum Pasal 121A disebutkan

Pengadaan tanah bagi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf b

sampai dengan huruf r Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah

Untuk Kepentingan Umum yang dilaksanakan oleh badan usaha swasta, dilakukan

langsung dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati oleh pihak

yang berhak.

Dalam rembug proses negoisasi untuk mencapai kesepakatan dan konsultasi publik

disampaikan kepada WTP, seperti gambaran rencana kegiatan dengan menampilkan gambar

ilustrasi before dan after pelaksanaan kegiatan saluran drainase dan jalan serta gambar

rencana rumah setelah dilakukan penataan kawasan, agar warga mengetahui rencana

kegiatan tersebut gambaran kondisi pasca penataan kawasan. Terkait kompensasi atas aset

milik warga yang harus hilang karena terdampak oleh proyek, kompensasi yang ditawarkan

tidak dalam bentuk nilai uang namun dengan bentuk kompensasi berupa dibangunnya

kembali bangunan terdampak yang dipotong sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi

fungsi bangunan awal sebelum dilakukan pemotongan. Akses jalan juga menjadi salah satu

hal yang akan dimiliki oleh masyarakat secara permanen, dan dengan kondisi yang lebih baik,

teratur, tertata dan lebih rapi. Sedangkan aset milik warga dihitung sebagai bentuk kerugian

sementara yang tidak dapat diganti rugikan, namun adanya pengakuan dari Pemerintah Kota

Yogyakarta atas aset yang mereka miliki, dengan menghitung teknis/ taksir harga atas kondisi

yang ada saat ini. Sedangkan untuk kesepakatan pembongkaran dibiayai dengan dana

perbaikan oleh Pemerintah Kota (Dinas PU-PKP Kota Yogyakarta) sekaligus pembersihan

dan penyiapan lahan sebagai ruang kerja dalam pembangunan.

Proses sosialiasi mulai dilakukan pada tanggal 30 November 2018 dilaksanakan di Dinas

PUPKP Kota Yogyakarta, tindaklanjut dari sosialisasi tingkat Kota diadakan sosialisasi

ditingkat Kelurahan dengan menghadirkan diantaranya warga terdampak Pembangunan.

Dengan disampaikan rencana program penataan dan informasi hasil penataan dilokasi RT 53

Kelurahan Muja-muju masyarakat menerima ada program penataan kawasan.

Ditingkat masyarakat setelah dilakukan sosialisasi melalui RT dan RW dilaksanakan rembug-

rembug penguatan informasi tentang konspensasi dari WTP nanti akan mempunyai akses


2019


32

jalan, Surat Keterangan Tanah (SKT) untuk pengajuan kekancingan dan pemotongan dan

pengembalian bangunan akan dibiayai oleh Pemkot dengan nilai sesuai dengan tingkat

kerusakan bangunan terdampaknya.

Melalui Tim Fasilitator (TFL) pendamping bantuan rumah terdampak melakukan survai

bersama LPMK dan masyarakat untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya dimasing-masing

WTP. Dana kegiatan pemotongan bangunan terdampak dimulai bulan April 2019 dengan

mekanisme dana akan dicairkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

(LPMK) dimasing-masing Kelurahan. LPMK akan membentuk Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM) untuk melaksanakan kegiatan pemotongan rumah dan pengembalian

bangunan rumah terdampak.

b) Nilai NJOP tanah/ bangunan bersangkutan.

Dalam kegiatan ini lahan yang digunakan untuk proyek pembangunan ini adalah tanah yang

secara umum adalah wedi kengser, untuk Kelurahan Muja-Muju terdiri tiga RT yakni RT 52,

RT 54 dan RT 29. Lahan dan bangunan milik warga RT 52, 54 dan 29, untuk lahan dan

bangunan yang terkepras akan diganti dengan membangun mengembalikan kondisi yang

terpotong menjadi ruang sesuai yang menjadi kebutuhan warga agar bisa ditempati baik

sebagai hunian maupun fungsi lainnya. Nilai untuk NJOP tanah/lahan setempat kurang lebih

Rp. 1.200.000,00/m2, Besaran Kompensasi ini dimusyawarahkan antara WTP dengan

Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan hasil penilaian TFL yang direkrut oleh Pemerintah

Kota melalui Dinas PUPKP yang akan memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan

sampai pada pelaporan. Dalam analisa berdasarkan Perwal No. 58 Tahun 2018 Tentang

Standart Harga Barang dan Konstruksi Pada Pemerintahan Kota Yogyakarta, Nilai bantuan

kompensasi bagi Warga Terkena Dampak (WTP) dari nilai bantuan fisik ditambah pajak 14%

(PPN, PPH) menjadi pagu alokasi kompensari dimasing-masing WTP. Jadi dalam hal ini tidak

ada proses ganti rugi berupa uang tapi tanah/ lahan yang terpotong diganti oleh pemerintah

sesuai besaran harga yang disepakati oleh TFL yang memfasilitasi kegiatan perbaikan rumah

terdampak. Dari nilai asset terdampak akan menentukan nilai kompensasi, sebagai contoh

bangunan yang terkena potongan lebih besar, ataupun bangunan dua lantai nilai kompensasi

akan lebih besar dari pada bangunan yang terkena potongan dengan luasan kecil.


2019


33

Tabel 7 Data Asset dan Rencana Kompensasi

No Nama WTP Alamat Status tanah

Aset terdampak

Vol Sat Perkiraan Nilai

Asset (Vol x 1,2jt-NJOP)

Nilai

Kompensasi (APBD)

Rp


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

6 M2 7.200.000

8.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

8 M2 9.600.000

15.000.000



Wedi kengser

Lahan, Bangunan

5 M2 6.000.000

8.500.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

5 M2 6.000.000

13.500.000

5 Senen somo pawiro


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

5 M2 6.000.000

5.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

12 M2 14.400.000

15.000.000



Wedi kengser

Lahan, Bangunan

14 M2 16.800.000

5.000.000



Wedi kengser

Lahan, Bangunan

5 M2 6.000.000

8.000.000



Wedi kengser

Lahan, Bangunan

20 M2 24.000.000

14.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

12 M2 14.400.000

7.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

7 M2 8.400.000

5.500.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

6 M2 7.200.000

5.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

7 M2 8.400.000

15.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

12 M2 14.400.000

7.000.000


2019


34


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

3 M2 3.600.000

6.500.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

3 M2 3.600.000

13.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

9 M2 10.800.000

6.500.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

3,5 M2 4.200.000

15.000.000



Wedi kengser

Lahan, Bangunan

14 M2 16.800.000

15.000.000



Wedi kengser

Lahan, Bangunan

6 M2 7.200.000

5.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

2 M2 2.400.000

9.500.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

12 M2 14.400.000

12.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

6 M2 7.200.000

13.500.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

10 M2 12.000.000

15.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

44 M2 52.800.000

15.000.000



SHM Lahan, Bangunan

24 M2 28.800.000

4.500.000



Wedi kengser

Lahan, Bangunan

20 M2 24.000.000

5.000.000



SHM Lahan, Bangunan

43 M2 51.600.000

12.000.000



SHM Lahan, Bangunan

25 M2 30.000.000

12.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

27,5 M2 33.000.000

15.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

36 M2 43.200.000

5.500.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

25 M2 30.000.000

12.000.000



SHM Lahan, Bangunan

18 M2 21.600.000

7.000.000


SHM Lahan, Bangunan

49 M2 58.800.000

30.000.000



Wedi kengser

Lahan, Bangunan

56 M2 67.200.000

12.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

47 M2 56.400.000

15.000.000


2019


35


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

42,6 M2 51.120.000

15.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

36 M2 43.200.000

12.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

29 M2 34.800.000

12.000.000



Wedi kengser

Lahan, Bangunan

12 M2 14.400.000

30.000.000



Wedi kengser

Lahan, Bangunan

15 M2 18.000.000

13.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

10 M2 12.000.000

15.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

8 M2 9.600.000

13.000.000



Wedi kengser

Lahan, Bangunan

20 M2 24.000.000

4.500.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

16 M2 19.200.000

15.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

6 M2 7.200.000

15.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

52 M2 62.400.000

15.000.000



Wedi kengser

Lahan, Bangunan

3 M2 3.600.000

8.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

3 M2 3.600.000

15.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

14 M2 16.800.000

25.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

28 M2 33.600.000

15.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

35 M2 42.000.000

15.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

35 M2 42.000.000

14.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

35 M2 42.000.000

14.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

48 M2 57.600.000

15.000.000


2019


36


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

16 M2 19.200.000

15.000.000



Wedi kengser

Lahan, Bangunan

4 M2 4.800.000 15.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

16 M2 19.200.000

15.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

24 M2 28.800.000

12.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

30 M2 36.000.000

10.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

18 M2 21.600.000

10.000.000


Wedi kengser

Lahan, Bangunan

16 M2 19.200.000

15.000.000

1.179

1.414.320.000

760.000.000

Tabel 8 Data Asset Fasum Terdampak Proyek

No Nama WTP

Alamat Status Tanah

Aset terdampak Volume Sat

Perkiraan Nilai Asset (Vol x 1,2jt-

NJOP)

Nilai Kompensasi

(APBN) (Berupa

Pembangunan)

1 MCK Umum

RT 17 RW 06 Giwangan

Wedi Kengser

Bangunan/Lahan 6 M2 7.200.000 56.600.000

2 Balai Pertemuan

RT 52/RW 05 Muja-muju

Wedi Kengser

Bangunan/Lahan 6 m2 30.240.000 302.000.000

-

30.240.000 358.600.000

c) Bentuk kompensasi yang diinginkan warga sebagai hasil dari konsultasi.

Bentuk kompensasi kepada WTP yang dilakukan yang utama adalah akses jalan yang

merupakan akses masuk kerumah yang hilang terkena bongkaran, dalam hal ini bentuk

akses jalannya adalah jalan paving yang dipasang secara permanen dan juga jalan inspeksi

diwilayah tersebut. Hal yang lain adalah adanya Surat Keterangan Tanah dari Badan

Pertanahan Kota Yogyakarta, warga terdampak memiliki keinginan, yaitu bangunan yang

dibongkar dikembalikani/dibangunkan kembali sesuai dengan batas yang sudah disepakati

antara warga dan BPN. Dengan dibangunnya akses jalan dan dikembalikannya bangunan

yang terpotong dikemudian hari warga tidak kesulitan dengan mobilisasi akses keluar masuk


2019


37

kawasan dan masyarakat dalam beraktifitas sehari-harinya lebih aman dan nyaman. Pada

intinya masyarakat menyetujui rencana kegiatan penataan kawasan, warga terdampak

mempersilahkan jika pembangunan jalan akses harus membongkar bangunan yang mereka

miliki demi lancarnya pembangunan.

Dengan pembangunan kawasan permukiman yang ada diwilayah kelurahan Muja-Muju,

Kelurahan Prenggan dan Kelurahan Giwangan akan mendukung visi dan misi menuju sungai

Gajahwong dengan optimalisasi Ecologi dan pertahanan ekosistem/keaslian sebagai

alternative wisata hijau. Pada masing-masing wilayah dari Giwangan, Prenggan dan Muja-

Muju akan tumbuh warung-warung dari WTP dan tempat wisata dengan khas masing-masing

lokasi. Hal ini sudah dilakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan dan Dinas

Pariwisata Kota Yogyakarta. Dengan konektifitas wilayah Kotagede yang sudah menjadi

daerah wisata, tentu akan berdampak pada wilayah sungai Gajahwong dari kelurahan

Giwangan sampai dengan Kelurahan Muja-Muju.

Tabel 9 Keberhakan WTP dan Fungsi Bangunan saat ini

No Nama WTP Alamat

Aset Yang

hilang akibat

pengeprasan

Aset

bangun

sendiri

Aset kompensasi

Fungsi

ruang saat

ini

1 Hiwan

Sudarmanto

Tegalgendu Rt.55 Rw.11 Prenggan Kotagede

Yogyakarta

kamar kamar Plester, Cat, Pintu, Jendela,

kanopi, sumur

Kamar

Kanopi

2 Mugiyono

Tegalgendu Rt.55 Rw.11

Prenggan Kotagede Yogyakarta

teras dinding bambu

Dinding, pintu, jendela, Plesteran

kamar

3 Waginah harjo

dimulyo


Yogyakarta


kanopi

Kamar

Kanopi

4 Wagiyanto Tegalgendu Rt.55 Rw.11 Prenggan Kotagede

Yogyakarta

Dapur 2 Kamar

tidur

Loteng 2 kamar,

Dapur

Dinding, Plester Acian, Cat

dinding, 2 pintu, jendela

Loteng 2 kamar,

Dapur Kanopi

5 Senen somo

pawiro

Tegalgendu Rt.55 Rw.11

Prenggan Kotagede Yogyakarta

kamar kamar

Plester, Cat,

Pintu, Jendela, kanopi

Kamar

Kanopi

6 Supriyono Tegalgendu Rt.55 Rw.11 Prenggan Kotagede

Yogyakarta


kanopi, galvalum

Kamar

Kanopi


2019


38



Yogyakarta


kanopi seng

Kamar Kanopi

8

Indar

Sutarno/Erika Widhayaningsih

Tegalgendu KG II/1181

Rt.55 Rw.11 Prenggan Yogyakarta

kamar ruang tamu

Kamar ruang tamu

Plester, Cat,

Pintu, Jendela, kanopi seng

Kamar

ruang tamu Kanopi


Ponggalan UH VII/216

Rt.17 Rw.06 Giwangan

Yogyakarta

Sumur,Dapur dapur

Sumur, WC

dinding,

pintu,sumur

WC,

Ruang tamu,

sumur

10 Jumali Ponggalan UH VII/217 Rt.17 Rw.06 Giwangan

Yogyakarta

Dapur

Kamar

Dapur, kamar,

ruang tamu

Plester, Cat

Realing, Dapur,

kamar, ruang tamu

11 Suroso/Tri Bawasno

Ponggalan Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta

Teras

kamar

ruang tamu

Teras

kamar

ruang tamu

Plester, Cat, finishing

Teras

kamar

ruang tamu

12 Agung Riyanto


Rt.17 Rw.06 Giwangan Yogyakarta

kamar Kamar Plester, Cat, seng

Kamar

13 Dul Wakhid



Yogyakarta

sumur water toren

dinding

Water toren,

sumur

plester, pintu

sumur

water toren,

ruang tamu

14 Nunuk Hastuti Ponggalan UH VII/222 Rt.17 Rw.06 Giwangan

Yogyakarta

Kamar, Ruang tamu

Kamar,

Ruang tamu,

warung

Plester dinding, cat

pintu rolling

Warung, kamar,

ruang tamu


Kamar Ruang tamu

Kamar

Ruang

tamu

Plester dinding, cat, pintu jendela

Kamar Ruang tamu

16 Harisman Ponggalan Rt.17 Rw.06

Giwangan Yogyakarta kosong dinding

Wc, Plester dinding, cat,

pintu jendela,

sumur

ruang tamu

17 Ngatiyem



dapur,kamar mandi

Dapur,

kamar mandi

Plester dinding, cat, pintu jendela

Dapur,

kamar mandi


2019


39


ruang kosong

dinding Plester dinding, cat, pintu

jendela, kanopi

ruang tamu




dapur, sumur

dapur pintu jendela, kanopi,sumur

dapur, sumur

20 Wakiman/ Suratinah



Yogyakarta

Dapur dapur

Plester

dinding,Acian,

cat, pintu jendela

dapur, ruang tamu

21 Nurwandi Ponggalan UH VII/228 Rt.17 Rw.06 Giwangan

Yogyakarta

kamar Kamar

ruang tamu

Plester dinding,

cat, pintu jendela

Kamar

ruang tamu


dapur, WC dapur WC, pintu, dapur, dinding,

dapur,wc

23 Subardi Ponggalan Rt.17 Rw.06

Giwangan Yogyakarta

dapur,

kamar

kamar,

dapur,wc

WC, Pintu 2, Jendela 1, cat

dinding

Kamar, wc,

ruang tamu


sumur

dinding bambu

pompa air

Sumur, WC

pintu, jendela, dinding sekat

sumur

WC, runag tamu

25 Nawadji Balirejo UH II/567 ;

Rt.52 Rw.05 Yogyakarta

Dapur

Kamar

Dapur

Kamar

dinding, Plester Acian, Cat

dinding,

Dapur

Kamar

26 D.L Raharjo Balirejo UH II/573 ;


Dapur

Kamar

Dapur

Kamar

dinding, Plester

Acian, Cat dinding,

Dapur

Kamar


Dapur dinding dapur

Dapur Kamar

28 Joko Legowo S.Sos

Balirejo UH II Rt.52 Rw.05 Yogyakarta

Ruang Tamu Ruang Tamu

Plester dinding, pintu jendela

Ruang Tamu


Dapur Kamar Mandi

Dapur Kamar

Mandi


dinding, WC

Dapur Kamar

Mandi

30 Sutardjo KP Balirejo UH II/558 ;


Dapur

Ruang makan

Dapur

Ruang makan

dinding, Plester

Acian, Cat dinding,

Dapur

Ruang makan


2019


40


Dapur Kamar Mandi

Dapur Kamar

Mandi


dinding, WC

Dapur Kamar

Mandi

32 Agung Sulistiyono Balirejo UH II/572 ;


Dapur

Kamar

Dapur

Kamar Plester dinding

Dapur

Kamar



sumur Kamar Mandi

sumur

Kamar

Mandi

sumur, WC

sumur

Kamar

Mandi

34 Andi

Kurniawan/Wiryadi

Balirejo UH II/528a ;

Rt.52 Rw.05 Yogyakarta Dinding Dinding Plester dinding Dinding

35 Cipto

Haryono/Ekowati

Balirejo UH II/528 ;


Dapur

kamar

Dapur

kamar

dinding, Plester

Acian, Cat dinding,

Dapur

kamar



Dinding Dinding Plester dinding Dinding

37 Albertus Tri Hadi

Mur Atmadi

Balirejo UH II/527 ;


Dapur

Kamar

Dapur

Kamar

dinding, Plester

Acian, Cat dinding,

Dapur

Kamar


Dinding Dinding Plester dinding Dinding

39 Sri Purwandari/

Purwoto

Balirejo UH II/527c ;

Rt.52 Rw.05 Yogyakarta Dinding Dinding Plester dinding Dinding

40 Rubinem Sidobali UH II/386 Rt.54 Rw.08 Mujamuju

Yogyakarta

Dapur

Kamar Mandi

Dapur Kamar

Mandi


dinding, WC

Dapur Kamar

Mandi

41 Slamet witorejo

Sidobali UH II/384 Rt.54

Rw.08 Mujamuju

Yogyakarta

Ruang

Tamu,

Kamar

Ruang

tamu,

kamar

Dinding, Plester Acian

Ruang

Tamu,

Kamar

42 Ngadiran/Partini Sidobali UH II/386 Rt.54 Rw.08 Mujamuju

Yogyakarta

Dapur Dapur Dinding, Plester

Acian Dapur

43 Dadang Eka Siswanto


Rw.08 Mujamuju Yogyakarta

Pagar Pagar Plester, Acian Pagar

44 Sugito Sidobali UH II/406 Rt.54 Rw.08 Mujamuju

Yogyakarta

Dapur,

kamar

Dapur,

kamar

Dinding, Plester

Acian

Dapur,

kamar


2019


41


Sidobali UH II/411b Rt.54 Rw.08 Mujamuju

Yogyakarta

Ruang Tamu,

Kamar

Ruang, kamar

Dinding, Plester Acian

Ruang Tamu,

Kamar

46 R. Sarwo

Sukendro (Agus)


Rw.08 Mujamuju Yogyakarta

Kamar Kamar Dinding, Plester

Acian, WC

Kamar,

ruangtamu

47 Sulistiyo Eko Putro


Rw.08 Mujamuju

Yogyakarta

Kamar, teras Kamar Dinding, Plester Acian

Kamar, teras

48 Suprihatin

(Noprina)

Sidobali UH II/386 Rt.54 Rw.08 Mujamuju

Yogyakarta

Teras, Pagar Teras,

Pagar Plester, Acian

Teras,

Pagar

49 Tri Suratno Sidobali UH II/384 Rt.54 Rw.08 Mujamuju

Yogyakarta

Ruang

Tamu, Kamar,

dapur

Ruang

Tamu, Kamar,

dapur


dinding,

Ruang

Tamu, Kamar,

dapur


Ruang

Tamu, Dapur,

Kamar,wc

runag tamu

kamar, wc

dapur

runag tamu

kamar, wc

dapur

51 Tugiyanto Rt.29 Rw.11 Mujamuju

Yogyakarta

Dapur, sumur ,

Kamar mandi

Dapur, sumur ,

Kamar mandi


dinding, WC

ruang tamu,

wc,dapur

52 Suprapti Mujamuju UH II/385a


Dapur, sumur ,

Kamar

mandi

Dapur, sumur ,

Kamar

mandi

dinding, Plester

Acian, Cat dinding, WC

Dapur, sumur ,

Kamar mandi,

ruang tamu


Dapur, wc wc Dinding, Plester Acian

ruang tamu, wc, dapur

54 Endi Setiawan Mujamuju UH II/385c

Rt.29 Rw.09 Yogyakarta Dapur, wc Dapur, wc

Dinding, Plester

Acian, WC

wc, kamar,

dapur


Dapur,

Kamar

mandi

Dapur,

Kamar

mandi

Dinding, Plester Acian, WC

Dapur,

Kamar mandi,

kamar


Dapur,

Kamar mandi

Dapur,

Kamar mandi


Dapur,

Kamar mandi


2019


42



wc, dapur wc, dapur,

dinding


Dapur,

Kamar mandi

Dapur,

Kamar mandi


Dapur,

Kamar mandi,ruang

tamu

59 Eko Prasetyo

Sidobali UH II/385a

Rt.29 Rw.09 Mujamuju Yogyakarta

Dapur,

Kamar, wc wc, dapur

Dinding, Plester

Acian

Kamar, wc

dapur

60 Eka Susilowati Sidobali UH II/407 Rt.29 Rw.09 Mujamuju

Yogyakarta

Dinding Dinding Plester, Acian dinding

61 Alif Arifin

Sidobali UH II/408a

Rt.29 Rw.09 Mujamuju Yogyakarta

Dapur, sumur , wc

WC, kamar

Dinding, Plester

Acian, sumur, teras

wc

sumur, dapur

kamar

62 Yoyok H/Riyani Mujamuju Rt.29 Rw.09 Yogyakarta/Prawirodirjan

kamar WC

kamar dinding,Plester, Acian,WC

Kamar

tamu

wc, kamar

d) Organisasi atau komite yang bertanggung jawab

Dalam pelaksanaan pengadaan Hasil musyawarah/negosiasi akan didiseminasikan di tempat

yang mudah dilihat oleh WTP. Hasil pendataan dan identifikasi warga yang terdampak

dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), dibantu oleh RW/RT dan Konsultan,

Dinas PU-PKP yang bertugas memfasilitasi rembug-rembug dalam konsultasi publik antara

pemerintah dan warga terdampak proyek, agar kedepannya tidak terjadi masalah sengketa

lahan/aset, serta tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan.

e) Proses sertifikasi Tanah

Proses sertifikasi tanah dalam hal ini Dinas PUPKP berkolaborasi dengan Badan Pertanahan

Nasional Kota Yogyakarta (BPN) dalam rangka pengukuran ulang bidang tanah yang sudah

dikurangi akibat pembangunan jalan inspeksi. Karena luasan akhir ini akan berpengaruh pada

beban WTP terkait pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tiap tahunnya.

Proses ini terutama bagi WTP yang lahannya merupakan sertifikat Hak Milik yang dibuktikan

dengan Sertifikat hak Milik (SHM) yang secara sukarela sudah memberikan sebagian

lahannya untuk jalan inspeksi ataupun Fasilitas Umum. Dalam proses ini dapat diklasterisasi

status tanah yang ada RT 52, 54, 29 Muja-Muju, RT 17 Giwangan dan RT 55 Prenggan

sebagai berikut :


2019


43

Tabel 10. Data status dan legalitas tanah WTP

No Nama WTP Alamat Status tanah Keterangan


Wedi kengser SKT sudah terbit








5 Senen somo pawiro Tegalgendu Rt.55 Rw.11 Prenggan Kotagede Yogyakarta






































2019


44










Wedi kengser Prose SKT



SHM Proses penyesuaian sertifikat














































2019


45







48 Suprihatin (Noprina) Sidobali UH II/386 Rt.54 Rw.08 Mujamuju Yogyakarta


















57 Pratama Adi Saputra Mujamuju UH II/385d Rt.29 Rw.09 Yogyakarta












Untuk status tanah yang SHM oleh BPN akan difasilitasi proses penyesuain luasan setelah

dilakukan pengukuran ulang karena terkurangi untuk akses jalan ispeksi, berbeda untuk status

tanah wedi kengser atau yang tidak memiliki alas hak atas tanah dan lahan yang di pakai

bangunan maka akan difasilitasi oleh BPN melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis

Lengkap (PTSL) untuk mempunyai semacam Surat Keterangan Tanah / SKT (bukan berfungsi

sebagai surat Hak atas tanah), SKT juga merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk

menunjukkan penguasaan lahan/tanah guna kepentingan proses pendaftaran alas hak tanah

atas tanah Sultan Ground Keraton Yogyakarta. Secara eksplisit tidak diatur mengenai tata cara


2019


46

untuk memperoleh SKT dalam PP 24/1997. Namun di wilayah DIY SKT ini menjadi salah satu

syarat pendaftaran untuk memperoleh Surat Kekancingan dari keraton Yogyakarta.

PTSL ini merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak

yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah

kelurahan, dan juga termasuk pemetaan seluruh objek pendaftaran tanah yang sudah terdaftar

dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi lengkap mengenai bidang–bidang

tanahnya. Pemerintah menggratiskan biaya PTSL untuk proses penerbitan Surat keterangan

Tanah (SKT) dan penyesuaian sertifikat tanah di BPN setelah luasan tanah dikurangi untuk

akses jalan inspeksi, sedangkan biaya muncul untuk pengurusan persyaratan di Kelurahan.

"Sesuai dengan surat kerja sama tiga menteri yakni Mendagri, Menteri Kementerian Desa, dan

Menteri Agraria dan Tata Ruang ditetapkan biaya Rp 150.000/ bidang tanah untuk transportasi

aparat Kelurahan. Selain itu, ada biaya untuk warkah yang ditentukan aparat desa dan biaya

meterai.


2019


36

BAB V. PROSES REMBUG DAN KONSULTASI

Proses rembug dan konsultasi

Hasil musyawarah/ negosiasi akan didiseminasikan di tempat yang mudah dilihat oleh

WTP. Hasil musyawarah dan rembug warga yang dilakukan baik itu sosialisasi awal,

pertemuan warga, dan konsultasi publik semua dilaksanakan di lokasi tapak kegiatan dan

diumumkan pada pertemuan-pertemuan warga di Kawasan Perencanaan, karena saat ini

isue pembangunan telah menjadi topik utama perbincangan di masyarakat terutama warga

masyarakat di sekitar kawasan. Dalam rangka optimalisasi implementasi penyiapan lahan

dan penyelesaian pengembalian pemotongan bangunan rumah terdampak dilakukan

penguatan informasi dengan melibatkan WTP, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

dimasing-masing wilayah sebagai pelaksana pemotongan rumah terdampak. Penegasan

jadwal pelaksanaan kegiatan, kompensasi yang diterima masing-masing WTP dan

mekanisme pengaduan dan pengungkapan informasi sudah difasilitasi dengan adanya

kotak aduan yang ditempatkan di titik strategis dimasing-masing wilayah. Diharapkan

masyarakat khusunya WTP saling mengetahui luas bangunan yang terpotong, kompensasi

yang diterima sesuai dengan yang tertuang dalam berita acara negoisasi

Berbagai info penting seperti kesepakatan dan rembug warga harus dikelola secara

transparan dan terbuka bagi masyarakat. Metode penempelan info di papan informasi milik

warga dilakukan sebagai salah satu media yang digunakan oleh Pemerintah Kelurahan dan

Lembaga masyarakat, karena hal ini sangat membantu aparat Kelurahan untuk

menyampaikan informasi kepada warganya.

Gbr. 12. Foto kegiatan Sosialisasi tingkat Kota dan Kegiatan musyawarah warga

a. Bagaimana konsultasi publik dilaksanakan;

Konsultasi Publik adalah mengenali berbagai permasalahan, pandangan, tanggapan,

harapan, keinginan, kekhawatiran, kebutuhan, dan sikap warga terhadap rencana

kegiatan yang akan dilakukan di lokasi tersebut. Hal ini dilakukan agar warga terdampak

tahu betul mengenai konsep perencanaan yang dibuat serta konsekuensi yang harus

disepakati dan dilakukan dalam proses realisasi.


2019


37

Sedangkan manfaat dari adanya konsultasi publik bagi warga dan Pemerintah (dalam

hal ini sebagai pemrakarsa) adalah :

Sebagai dasar untuk melakukan pelingkupan

Mengidentifikasi potensi dampak yang akan ditimbulkan

Memilih metode yang sesuai untuk digunakan

Mencegah kesalahpahaman masyarakat

Metode Konsultasi Publik

Sosialisasi dan tanya jawab

Focus Group Discussion (FGD)/ Diskusi kelompok (Diskusi Kelompok Terarah)

b. Kapan dilaksanakan dan seberapa sering;

Bagan 1. Proses Dokumen RPL/ Rencana Penyiapan Lahan

Bagan 2. Rencana Kegiatan Penyiapan Lahan

Konsultasi publik harus dilakukan oleh

pihak terkait (mitra pemrakarsa) dan

warga terdampak/ warga masyarakat

pemerhati ketika rencana kegiatan sudah

tercetus akan dilaksanakan,

Dari gambar diatas dapat dilihat, ketika

rencana kegiatan diputuskan maka harus

segera disampaikan kepada warga

terutama warga terdampak kegiatan

proyek, yang bertujuan untuk mengetahui

saran pendapat dan tanggapan dari

warga terkait rencana kegiatan tersebut.

Pengajuan

Draf

Dokumen

OPSI DOKUMEN : • Konsolidasi tanah (LC) • Rencana Relokasi • Rencana Pembebasan Tanah • RPL (Rencana Penyiapan

Lahan)

DR

AFT

s/d

SEL

ESA

I

PENYIAPAN DRAF DOKUMEN RPL

• Data Survey lokasi • Dokumen Pendukung • Data WTP • Berita Acara Rembug warga • Surat Pernyataan WTP • dan lain-lain

DOKUMEN RPL

SELESAI

Verifikasi Draf

Dokumen


2019


38

saran pendapat dan tanggapan ini digunakan sebagai bahan dalam penyusunan

dokumen Larap/ Rencana Penyiapan Lahan (RPL).

Dari hasil penyusunan dokumen Rencana Penyiapan Lahan tersebut kemudian

dilaksanakan konsultasi lagi kepada pihak Kelurahan dan BKM. Dokumen penyusunan

larap ini berisikan tentang kajian-kajian pengamanan lingkungan dan sosial dari Warga

Terdampak Pembangunan dimana mereka mengemukakan saran, pendapat, keluhan dan

tanggapan dalam konsultasi publik.

c. Dimana konsultasi dilaksanakan

Konsultasi publik bisa dilaksanakan di rumah warga terdampak, di tempat-tempat

strategis tempat berkumpulnya warga, bisa di kelurahan, balai warga, warung makan

sekitar tapak, dan tempat tempat umum berkumpulnya warga yang mudah dijangkau

dan mudah untuk akses warga. Agar masyarakat tahu akan adanya pertemuan, dan

rembug-tembug ini biasanya akan disampaikan melalui undangan resmi yang difasilitasi

oleh BKM dan pihak Kelurahan, juga bisa disampaikan dari pesan lisan yang disebarkan

oleh warga Kelurahan Mujamuju lingkup sekitaran lokasi proyek

d. Siapa saja yang berpartisipasi dalam konsultasi Publik Pihak yang perlu terlibat dan

berpartisipasi aktif dalam Konsultasi Publik :

Pemrakarsa dalam hal ini adalah Dinas PU-PKP Prov dan Kota

Masyarakat di tapak proyek & sekitarnya

Pihak Pemerintahan kelurahan beserta aparatnya

Fasilitator KOTAKU sebagai pendamping program

e. Perlu dibuat berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta, serta daftar hadir

peserta untuk setiap konsultasi yang dilakukan.

Setiap momen rembug warga kami selalu merekam dan mendokumentasikan

pertemuan dengan warga terutama warga terdampak proyek untuk selalu dapat

menampung aspirasi, saran, gagasan dan tanggapan warga, dan semuanya tercatat

terdokumentasikan dalam berita acara dan daftar hadir warga.

f. Dalam langkah penataan kawasan tidak ada pemindahan warga, dalam implementasi

pelaksanaan penyiapan lahan bangunan hunian WTP masih dapat difungsikan untuk

rumah tinggal, agar keberlangsungan aktifitas dan pengembangan perekonomian

dikuatkan dengan pola pemberdayaan masyarakat :


2019


39

Tabel 11 Rencana Kegiatan Pendampingan pemberdayaan menuju Livelihood

No Program Kegiatan Lokasi Waktu

pelaksanaan

Penanggung

jawab

1 Mengembangkan

potensi kawasan

wisata, yaitu

kawasan Wisata

Air, Jogging

Track, Kuliner.

Melakukan penataan akses

jalan, disampig untuk akses

kegiatan usaha juga

merupakan potensi untuk

akses wisata yang bisa

digunakan untuk jogging track

karena diseputaran kali

winongo terdapat banyak hotel,

yang nantinya tamu bisa ditarik

ke kawasan wisata.

Menyediakan RTP, Spot-spot

kuliner dan Amphitheather mini

Melakukan penguatan-

penguatan kelompok sadar

wisata

Giwangan

Prenggan

Muja-

muju

Tahun 2020 Dinas

Pariwisata

dibawah

Koordinasi

POKJA

g. Rencana perbaikan Rumah

Pelaksanaan perbaikan rumah yang terkena potongan dilaksanakan tiga tahapan yakni

40%, 30% dan 30% secara rinci tahapan perbaikan rumah sebagai berikut :

Tabel 12 Tahapan Implementasi Kompensasi WTP

No Kelurahan Jumlah

WTI Tahap Nilai bantuan

WTP Selesai

WTP Proses

WTP Belum

1 Muja-Muju 16 I 192.000.000

24 8 6 16 II 213.500.000

6 III 112.000.000

2 Giwangan 9 I 65.500.000

13 3 0 3 II 44.000.000

4 III 55.000.000

3 Prenggan 6 I 48.000.000

7 1 0 1 II 15.000.000

1 III 15.000.000

Jumlah 760.000.000 44 12 6


2019


40

BAB VI. MEKANISME PENGADUAN DAN PENYAMPAIAN KELUHAN

Mekanisme Pengaduan dan Penyampaian keluhan

Setiap pembangunan selalu berdampak baik positif maupun negatif, begitu pula pendapat

warga terdampak mereka selalu punya saran, ide, gagasan, tanggapan, masukan dan lain-lain,

sehingga masyarakat butuh wadah

untuk menyalurkan aspirasi

mereka. Prosedur yang dapat

diakses (murah dan mudah) oleh

pihak ketiga untuk penyelesaian

perselisihan yang bisa saja timbul

di masyarakat. Kota Yogyakarta

memiliki wadah komunikasi

sebagai tempat warga masyarakat

Kota Yogyakarta jika ingin

menyampaikan aspirasi, bisa

melalui media sosial alamat web

KOTAKU: kotaku.pu.go.id

Bagan 3. Mekanisme Pengaduan

Medsos: Twitter (kotakunasional), Facebook (kotaku nasional), Instagram (kotaku.nasional),

Line (kotakunasional) dan nomor Pengaduan PPM

Alamat pengaduan :

Pemkot Kota Yogyakarta cq. Dinas PU PKP Kota Yogyakarta

Jogja Service Smart (JJS) Kota Yogyakarta

Pengaduan Online KOTAKU: http://kotaku.pu.go.id/view/7164/sms-pengaduan

Berdasarkan keluhan, keberatan dan usulan yang disampaikan WTP, maka Kotaku melalui

Lembaga masyarakat dengan proyek Peningkatan Kawasan Permukiman dan Tim Monev

untuk melakukan penelitian atas pengaduan,

Hasil penelitian atau investigasi tersebut akan diinformasikan kepada Warga Terkena

Proyek (WTP) paling lambat dalam jangka waktu 12 hari untuk kemudian

dimusyawarahkan dengan WTP untuk diupayakan pemecahanannya berdasarkan

prinsip win-win solution

Penyelesaian masalah atau penanganan atas keluhan, keberatan dan, usulan, akan

didokumentasikan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, dipublikasikan di

papan pengumuman di kantor proyek, kantor pemda dan kantor kelurahan

RPL

http://kotaku.pu.go.id/view/7164/sms-pengaduan


2019


41

a) Mekanisme penyampaian pengaduan/keluhan

Mekanisme penyampaian pengaduan dan

tindak lanjutnya, termasuk personil yang

dapat dihubungi apabila warga ingin

menyampaikan pengaduan

Salah satu unit yang ada di lembaga BKM

Kelurahan Mujamuju, Prenggan dan

Giwangan adalah Unit Pengelolaan dan

Pengaduan Masyarakat, yang bertugas

untuk menampung aspirasi warga

berkaitan dengan pembangunan yang ada

di wilayahnya. Untuk itu Lembaga

masyarakat selalu siap menjadi wadah bagi

aspirasi masyarakat yang ingin disalurkan berkaitan dengan proyek pembangunan di

Mujamuju RT.52-RW.05 , RT.54-RW.08 , RT.29-RW.06 dan Giwangan RT.17,18-RW.06.

Kontak person aduan dan keluhan warga masyarakat terdampak haruslah diselenggarakan

agar masyarakat dengan mudah mengakses keluhan dan aduan dengan cepat dan mudah,

Adapun kontak person yang dapat dihubungi adalah Kantor Sekretariat BKM Kelurahan

Mujamuju, BKM Kel. Prenggan dan BKM Kelurahan Giwangan, selain kontak person dari

tokoh masyarakat local dilokasi kawasan kegiatan juga dipasang kotak aduan yang

ditempatkan pada titik startegis. Sehingga masyarakat yang ingin mengunkapkan pendapat

ataupun informasi melalui kotak aduan.

b) Pembiayaan

Dalam hal ini kegiatan peningkatan kawasan permukiman di Mujamuju, Prenggan, dan

Giwangan secara keseluruhan pembiayaan dari APBD, karena tidak adanya pembebasan

lahan, tidak adanya ganti rugi atas bangunan dan tanaman yang produktif, juga tidak ada

pemindahan rumah WTP. Pembiayaan yang ada dari Kotaku adalah pembiayaan terkait

persiapan kegiatannya dimulai dari pengumuman keputusan rencana kegiatan, sosialisasi,

rembug-rembug warga, hingga monitoring dan evaluasi oleh pihak terkait yang secara

keseluruhan pembiayaan ini didanai oleh APBD melalui Dinas PUPKP Kota Yogyakarta.


2019


42

BAB VII. MONITORING DAN EVALUASI

A. Rencana monitoring/ pemantauan

Rencana monitoring/ pemantauan terhadap kegiatan dari mulai penyiapan/ pra konstruksi

hingga pada tahapan pasca konstruksi/ setelah pelaksanaan dilakukan sepenuhnya oleh

instansi pelaksana/ pemrakarsa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh

pemrakarsa, yang didukung oleh para pemantau independen sesuai peraturan yang

berlaku, untuk memastikan informasi yang lengkap dan obyektif. Adapun dukungan dari tim

monitoring/ pemantauan dan evaluasi bisa terdiri dari unsur aparat kelurahan, aparat

kecamatan, RT, RW, Forum komunitas sungai Gajahwong (FORSIDAS), Dinas PU-PKP,

DLH dan BBWS-SO. Indikator-indikator pemantauan kinerja guna mengukur input, output,

dan hasil untuk kegiatan mulai dari penyiapan lahan dengan pemotongan rumah WTP

sampai pada implementasi kegiatan fisik dikawasan, keterlibatan WTP dalam proses

pemantauan juga sangat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang

diharapkan serta tidak ada permasalahan dengan WTP. Evaluasi terhadap dampak proyek

juga menjadi pemantauan oleh tim pemantau selama jangka waktu berjalan yang ditentukan

dan setelah semua kegiatan proyek ini terlaksana dengan baik. Tim Monitoring dan Evaluasi

ditingkat lapangan adalah Kelompok Pemanfaat Pemelihara (KPP) yang dibentuk oleh

Pemerintah Kelurahan beserta Lembaga masyarakat tingkat kelurahan pada saat

pelaksanaan Rencana Kerja (action plan). Sedangkan ditingkat POKJA tim monitoring

dikoordinatori oleh Dinas PUPKP Kota Yogyakarta. Adapun tugas dari tim tersebut sebagai

berikut :

a. Tim Monitoring dan Evaluasi, akan melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan

kegiatan sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (action plan) yang meliputi

kegiatan sosialisasi, penyiapan lahan, persiapan dan pembangunan proyek di lokasi

yang telah ditentukan sesuai rencana. Pemantauan akan dilanjutkan sampai

pelaksanaan Rencana Pengadaan Lahan/ RPL selesai dilaksanakan, kompensasi

berdasarkan konsultasi publik pun dapat dilaksanakan sesuai perencanaan (dalam hal

ini adalah pembangunan kembali rumah/ bangunan sesuai hasil pendataan dan

rembug warga masyarakat).

b. Masa penugasan Tim Monitoring Internal adalah selama kegiatan proyek berlangsung

sampai dengan dibentuknya lagi KPP keberlanjutan. Untuk memudahkan warga

masyarakat dalam melayangkan Komplain dan keluhan dapat disampaikan ke pihak

Kelurahan dan Lembaga masyarakat yang siap menampung aspirasi dari masyarakat,

untuk kemudian diteruskan kepada instansi / dinas yang berkaitan/ berwenang

c. Tim Monitoring dan Evaluasi, akan melakukan koordinasi setiap saat dengan,

Pelaksana Proyek, untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi

khususnya yang terkait dengan penyelesaian keluhan/ keberatan WTP, sedangkan


2019


43

upaya penanggulangannya menjadi tanggungjawab pemrakarsa dan instansi terkait

lainnya di tingkat Kelurahan

B. Pengaturan kelembagaan untuk pengadaan tanah dan mekanisme pengaduan yang

dapat dikontak langsung oleh WTP

a. Organisasi atau komite yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan tanah,

termasuk personil yang dapat dikontak langsung oleh WTP

Dalam hal ini kegiatan peningkatan kualitas permukiman di Segmen 1 dan 3 Kawasan

Gajahwong pelaksana pengadaan lahan, adapun kontak person pengaduan dapat

dilakukan melalui kontak person Pemerintah Kelurahan Mujamuju, Kelurahan Prenggan

dan Kelurahan Giwangan. Melalui kontak ini diharapkan masyarakat dan WTP akan

mudah dalam memberikan masukan, saran dan keluhan. Adanya fasilitas ruang

pengaduan yang disediakan oleh Kelurahan akan diumumkan melalui musyawarah dan

rembug warga serta penempelan pada papan informasi yang dimiliki oleh Kelurahan

secara rutin dilakukan setiap bulannya.

b. Organisasi yang bertanggung jawab untuk pelaporan dan monitoring;

Lembaga tingkat kelurahan sebagai mitra pemrakarsa berkewajiban dalam

mengkoordinir pelaporan dan monitoring KPP. Kepercayaan serta ketertiban

pengelolaan administrasi harus dijaga agar memudahkan dalam pelaporan dan

evaluasi. Transparansi dan akuntabilitas dijunjung tinggi agar siapapun dapat

mengakses informasi.


2019


44

rencana penyiapan lahan kelurahan prenggan …

Documents