dokumen rencana penyiapan lahan (rpl )

Rencana Penyiapan Lahan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 2020

i

KEGIATAN PENATAAN

KAWASAN PERMUKIMAN

SKALA KAWASAN OESAPA

SEGMEN II MUARA ABU

TH. 2020

POKJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA KUPANG

JL. S. K. Lerik Kelapa Lima

DOKUMEN

RENCANA PENYIAPAN LAHAN

(RPL)


ii


iii


iv

DAFTAR SINGKATAN

APAR Alat Pemadam Api Ringan

APBD Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah

APBN Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara

AMDAL Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Balitbang Badan Penelitian dan Pengembangan

BAPPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BAPPEDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

BBWS Balai Besar Wilayah Sungai

BKM / LKM Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat

BMN Barang Milik Negara

BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BPN Badan Pertanahan National

BPS Badan Pusat Statistik

BSPS Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

CDD Community-driven development

CHS Complaint Handling System

CSP Community Settlement Plan

DAK Dana Alokasi Khusus)

DED Detailed Engineering Design

DG Directorate General

Disperum KPP Dinas Perumumahan, kawasan Permukiman dan Pertanahan

DRM Disaster Risk Management

EA Environmental Assessment

EMP Environmental Management Plan

ESIA Environmental and Social Impact Assessment

ESMF Environment and Social Management Framework

ESMP Environment and Social Management Plan

FPIC Konsultasi Keterbukaan Informasi / Free Prior and Informed Consultations (FPIC)


v

GOI Government of Indonesia

GRM Grievance Redress Mechanism

HUNTARA Hunian Sementara

HUNTAP Hunian Menetap

IBRD International Bank for Reconstruction and Development

IDB Islamic Development Bank

IUIDP Integrated Urban Infrastructure Development Program

IPAL Instalasi Pengolahan Air Limbah

IPs Indigenous Peoples

IPP Indigenous Peoples Plan/Perencanaan Masyarakat Adat

IPPF Indigenous Peoples Planning Framework

IP3I Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air

ISA Indonesian Society of Appraisers

KAT Kelompok Adat Terasing

Keppres Keputusan Presiden

KJPP Kantor Jasa Penilai Publik

KK Kepala Keluarga

KOPERBAL Koordinator Perwakilan Balai

KOTAKU program Kota Tanpa Kumuh

KPP Kelompok Pemanfaat Dan Pemelihara

KRT Kepala Rumah Tangga

KSM Kelompok Swadaya Masyarakat

LARAP Land Acquisition and Resettlement Action Plan

LARPF Land Acquisition and Involuntary Settlement Policy Framework

LC Land Consolidation

LCIP Land Consolidation Implementation Plan

LG Local Government

LGDP Local Government Development Program

MBR Masyarakat Berpenghasilan Rendah


vi

M&E Monitoring and Evaluation

MHA Masyarakat Hukum Adat

ND Neighborhood Development

NMC National Management Consultant

NSUP National Urban Slum Upgrading Program

NUWSP National Urban Water and Sanitation Program

OP Operational Procedure

OSP Oversight Service Provider

PAD Project Appraisal Document

PCR Physical Cultural Resources

PDO Project Development Objective

PIU Project Implementation Unit

PMU Project Management Unit

PNPM Program Nasional Pemberdayaan Masayarakat Mandiri Perkotaan

Pokja PKP Pokja Pengembangan Kawasan Permukiman

PUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

P3A Pekumpulan Petani Pemakai Air

RKTL Rencana Kerja Tindak Lanjut

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RP2KPKP Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Perkotaan

RPL Rencana Penyiapan Lahan

ESA Environmental and Social Assessment

SA Social Assessment/Penilaian Sosial

Satker PKP Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman

SIAP Slum Improvement Action Plan

SMS Short-text Messaging Services

SOP Standard Operational Procedure

SPPL Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

(Letter of Environmental Management and Monitoring)


vii

TA Technical Assistance

TKPKD Tim Koordinasi Penangggulangan Kemiskinan Daerah

TMC Technical Management Consultant

TOR Terms of Reference

UKL/UPL Upaya Pengelolaan Lingkungan/ Upaya Pemantauan Lingkungan

UUP3H Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penebangan hutan .

WTP Warga Terdampak Proyek


viii

DAFTAR ISI

Cover i

Pengesahan Dokumen Penyiapan Lahan Segmen II Kawasan Oesapa ii

Kata Pengantar iii

Daftar Singkatan iv

Daftar Isi viii

Daftar Tabel x

Daftar Gambar xi

Daftar Lampiran xii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Tujuan Kegiatan 2

C. Lingkup Kegiatan 2

D. Keluaran 3

BAB 2 GAMBARAN UMUM 4

A. Kawasan Kumuh Oesapa 4

Delineasi Kawasan Kumuh Oesapa 4

Isu Sosial Ekonomi 4

Isu Lingkungan 4

Isu Legalitas Lahan 7

B. Rencana Penataan Kawasan 8

C. Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 9

Delineasi Segmen II Muara Abu 9

Isu sosial ekonomi. 9

Isu lingkungan 10

Rencana Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 11

Komponen kegiatan Proyek yang memerlukan pengadaan tanah 14

BAB 3 KONSEP, VISI DAN RENCANA PENATAAN SEGMEN II MUARA ABU 15

A. Konsep dan Skenario Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh Oesapa Segmen II Muara

Abu 15

Konsep Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 15

B. Ketentuan Yang Melandasi Pelaksanaan Kegiatan Penataan Permukiman 15

Pemrakarsa Kegiatan 16

Rencana Kegiatan 16

C. Ketersediaan Lahan 17

D. Legalitas lahan terdampak 17

BAB 4 HASIL KAJIAN WARGA TERDAMPAK PROYEK 18

A. Sensus WTP dan Aset Terdampak 18

Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 18

B. Kajian Sosial Warga Terdampak 18

C. Inventarisasi Aset Terdampak 23

BAB 5 KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK 24

A. Sosialisasi 24

B. Rembug dan Konsultasi 24

C. Rencana kegiatan konsultasi, 26

D. Pelaksananaan Konsultasi 26


ix

E. Pelaku Kegiatan Konsultasi 26

F. Berita Acara Kegiatan 27

BAB 6 PENILAIAN ASET TERDAMPAK DAN KOMPENSASI 28

A. Penilaian Aset Warga Terdampak 28

B. Kompensasi/dukungan pemda 29

C. Pembiayaan 30

BAB 7 MEKANISME PENGADUAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI 31

A. Unit Pengaduan Tingkat Kelurahan 31

B. Unit Pengaduan Tingkat Kota 31

C. Pengungkapan Informasi 33

BAB 8 PEMANTAUAN DAN EVALUASI 34

A. Monitoring Dan Evaluasi 34

B. Pemantauan Dan Evaluasi 34

BAB 9 RENCANA AKSI 36

A. Rencana Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 36

B. Rencana Aksi Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 36

LAMPIRAN 39


x

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Identifikasi dan Penilaian Tingkat kekumuhan Kawasan Oesapa 5

Tabel 2.2 Rencana Penataan Kawasan Oesapa 8

Tabel 2.3 Identifikasi dan Penilaian Tingkat Kekumuhan Kawasan Oesapa Segmen II Muara

Abu 10

Tabel 2.4 Rencana Kegiatan Penataan Segmen II Muara Abu Kawasan Oesapa 11

Tabel 2.5 Rencana Kegiatan dan kebutuhan pengadaan tanah 14

Tabel 3.1 Kebutuhan Tanah Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 17

Tabel 4.1. Rekap Hasil Pendataan Warga Terdampak Proyek 18

Tabel 4.2. Profil Warga Terdampak 19

Tabel 4.3. Profil Gender Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 19

Tabel 4.4. Profil Ekonomi WTP Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 19

Tabel 4.5 Rekap Profil Ekonomi WTP Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 20

Tabel 4.6. Profil Sosial WTP 20

Tabel 4.7 Daftar WTP dan Asset Terkena dampak 22

Tabel 4.8 Aset terdampak di Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 23

Tabel 5.1 Rekapitulasi Sosialisasi, Rembug dan Konsultasi 25

Tabel 6.1. Penilaian Aset Terdampak 28

Tabel. 6.2 Keberkahan WTP dan Dukungan Pemerintah 29

Tabel 8.1. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan 35

Tabel 9.1. Daftar Kegiatan Terpadu Pembangunan di Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 36

Tabel 9.2 Rencana Aksi Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu 37


xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Peta Delineasi Kawasan Kumuh Oesapa 4

Gambar 2.2. Kondisi Existing Sampah Kawasan Oesapa 6

Gambar 2.3. Kondisi Existing Air Minum Kawasan Oesapa 6

Gambar 2.4. Kondisi Existing Sanitasi Kawasan Oesapa 6

Gambar 2.5. Kondisi Existing Drainase Kawasan Oesapa 7

Gambar 2.6. Kondisi Existing Jalan Kawasan Oesapa 7

Gambar 2.7. Lokus Penanganan Segmen II Muara Abu 9

Gambar 2.8 Kondisi Eksisting Segmen II Muara Abu 11

Gambar. 2.9 Siteplain Rencana Kegiatan Sumber Pembiayaan KOTAKU 13

Gambar 4.1. Peta Persil WTP Segmen 2 Muara Abu Kawasan Oesapa (Hasil Survey) 21

Gambar 5.1. Media Sosialisasi 24

Gambar 7.1 Mekanisme Pengaduan 32

Gambar 7.2. Dokumentasi Pengungkapan RPL Skala Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu

Dalam Papan Informasi Di Kelurahan Oesapa Barat

33


Dalam Papan Informasi Di Pemda Kota Kupang

33


xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1, Surat Pernyataan Lurah Oesapa Barat 40

Lampiran 2, Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (Abraham Y. Long) 42

Lampiran 3, Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (Astutik) 44

Lampiran 4 Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (Leci A. Th. Foes) 46

Lampiran 5, Berita Acara Kesepakatan Rapat Konsolidasi Percepatan Penanganan Permukiman

Kumuh Di Kota Prioritas (Kota Kupang) Provinsi NTT Tahun 2018 (12 Desember 2018) 48

Lampiran 6, Pengajuan Pernyataan Minat Walikota Kupang (11 Januari 2019) 50

Lampiran 7, Berita Acara Verifikasi & Survey Kegiatan Skala Kawasan / 12 Maret 2019 52

Lampiran 8, Berita Acara Verifikasi & Survey Kegiatan Skala Kawasan / 28 Maret 2019 57

Lampiran 9, Berita Acara Rapat Koordinasi Pokja PKP Kota Kupang Program KOTAKU / 29 Maret

2019 59

Lampiran 10, Berita Acara Rapat Koordinasi Pokja PKP Kota Kupang Program KOTAKU / 12 April

2019 62

Lampiran 11, Berita Acara Rapat Koordinasi Pokja PKP Kota Kupang Program KOTAKU / 29 April

2019 66

Lampiran 12, Catatan Hasil Review Usulan Infrastruktur Skala Kawasan Kawasan Oesapa Kota

Kupang Nusa tenggara Timur / 29 April 2019 69

Lampiran 13, Hasil Telaah Titik Koordinat Lokasi Kawasan I Segmen II Program Kotataku / 29 April

2019 75

Lampiran 14, Permohonan Ekspose Kegiatah Skala kawasan Kota Kupang Provinsi NTT / 2 Juli 2019 77

Lampiran 15, Berita Acara Rapat Koordinasi Pokja PKP Kota Kupang Program KOTAKU / 4 Juli 2019 78

Lampiran 16, Rapat Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kawasan Dengan Warga Terdampak

Program KOTAKU Tahun 2019 / 19 Agustus 2019 82

Lampiran 17, Hasil Pengukuran Dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang/ 20 Juli

2020 86

Lampiran 18, Nota Kesepakatan Penanganan Infrastruktur Pascabencana Kota Kupang

Berkolaborasi Dengan Program KOTAKU/ 24 Mei 2019 89

Lampiran 19, Surat Komitmen/12 Oktober 2020 91

Lampiran 20, Berita Acara Sosialisasi Penyiapan Lahan Skala Kawasan Oesapa Tahun 2020 92

Lampiran 21, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020

Tambak Garam Desa Oesapa Barat Kota Kupang 94

Lampiran 22, DAK – Krisna (Rehab Rumah Tidak Layak Huni/DIPA Proses Pengesahan Anggaran) 95

Lampiran 23, Contoh BPHTB RT001/RW001 Kel Oesapa Barat Untuk Acuan Perhitungan Aset WTP

Segmen II Kawasan Oesapa 96


1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Berdasarkan RPJMN Tahun 2015-2019, terdapat sasaran pembangunan kawasan

permukiman secara nasional melalui pencapaian target akses universal untuk memenuhi

kebutuhan 100% akses sanitasi, 0 (nol) hektar kumuh, dan 100% akses air minum. Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya

menyelenggarakan berbagai program untuk mendukung target nasional tersebut.

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) merupakan salah satu program yang diarahkan

untuk menangani permasalahan permukiman kumuh, melalui peningkatan akses terhadap

pelayanan dasar masyarakat dan infrastruktur lingkungan permukiman perkotaan. Program ini

memiliki target pengurangan kumuh seluas 23.656 hektar dari 38.431 hektar yang menjadi

target nasional. Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dilakukan melalui pendekatan

skala lingkungan dan skala kawasan dengan sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri.

Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur termasuk dalam 44 Kota Prirotas

dalam lingkup Penanganan Kumuh Nasional berskala kawasan.

Pada Tahun 2016, di Kota Kupang telah disusun Dokumen Rencana Pencegahaan dan

Peningkatan Kualitas Permikiman Kumuh Perkotan (RP2KPKP) yang memuat 3 Kluster Kawasan

Kumuh, yaitu Kawasan Oesapa, Kawasan Kota Lama dan Kawasan Kali Dendeng.

2. Selanjutnya di tahun 2019 Pemkot menyusun REVIEW RP2KPKP khusus Kawasan

Prioritas yaitu KAWASAN OESAPA yang mana terdiri dari 2 kelurahan yaitu Kel. Oesapa dan Kel.

Oesapa Barat dan dibagi menjadi 4 segmen/sub kawasan. Pemilihan Kawasan Oesapa sebagai

Kawasan Prioritas berkaitan erat dengan Konsep penataan ruang Kota Kupang sebagai WATER

FRONT CITY, maupun amanah yag tertuang dalam RTRW maupun RDTRK Kota Kupang yang

mengarahkan pembangunan infrastruktur permukiman untuk menunjang kawasan strategis

ekonomi dan pariwisata. Wilayah Kawasan Oesapa sebagai Kawasan Prioritas merupakan

Gabungan dari delineasi Kumuh berdasarkan SK Walikota dan Wilayah RT lain yang menjadi

perantara ke dua delineasi. Dengan Total luas kawasan 74.24 Ha (Sesuai Data SIM Prog.

KOTAKU 2019)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

No.2/PRT/M/2016, tentang Peningkatan Kualitas terhadap Permukiman Kumuh dan

Perumahan Kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi kolaborasi berbagai pihak

stakeholder antara lain pemerintah daerah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan

permukiman layak huni.

3. Penanganan Kumuh di Kawasan Oesapa melalui pendanaan Program KOTAKU

dilaksanakan pada Lokasi Delineasi Kumuh berdasarkan SK Walikota Kupang No.

220/Kep/HK/2014. Kegiatan dimaksud berada pada 2 wilayah Administrasi Kelurahan yaitu

Kelurahan Oesapa dan Kelurahan Oesapa Barat (Total 17.89 Ha). Delineasi Kumuh pada kedua

Kelurahan terdiri dari : Kelurahan Oesapa 14,21 Ha (RT 23, RT 24, RT 55, RT 27 dan RT 31).

Kelurahan Oesapa Barat 3,68 Ha (RT 02 dan RT 07).


2

Berdasarkan SK Kumuh terbaru 2019, Kekumuhan di Kawasan Oesapa (65.30 Ha) secara

luasan telah berkurang mencapi 17.89 Ha (meliputi Delineasi dalam SK 2016) sedangkan

sisanya masih dinyatakan kumuh seluas 47.14 Ha. Berkurangnya kekumuhan karena adanya

diintervensi oleh Program KOTAKU berskala Lingkungan, Pendaanaan Reguler Satker PPW NTT,

maupun Kolaborasi dengan Pemerintah Kota Kupang.

4. Permasalahan utama permukiman kumuh Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu

adalah sampah karena masyarakat masih membuang sampah sembarangan dan sampah

kiriman yang datang lewat sungai pada saat musim hujan dan lewat laut pada saat pasang naik;

air minum karena kurangnya pasokan air bersih dari PDAM sehingga belum memenuhi SPM air

bersih (80 liter/orang/hari); ; jalan lingkungan karena untuk meningkatkan akses ke

permukiman yang baru dan kawasan pariwisata mangrove; dan air limbah karena masyarakat

belum mengelola limbah rumah tangga dengan baik sehingga limbah rumah tangga ada yang

masuk drainase.

5. Untuk mengatasi permasalahan kumuh tersebut, Pemerintah Kota Kupang

melaksanakan penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu. Dalam penataan Kawasan

membutuhkan Penyediaan tanah di wialayah RT001 dan RW001 Kelurahan Oesapa Barat.

Untuk mengelola potensi dampak sosial maka disusun Rencana Penyiapan Lahan.

B. Tujuan Kegiatan

6. Tujuan disusunnya rencana Penyediaan tanah adalah memberikan acuan kepada

pemerintah daerah dalam mengelola dampak sosial dari pelaksanaan Penataan Kawasan

Kumuh Oesapa Segmen II sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan

Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) program NSUP KOTAKU.

C. Lingkup Kegiatan

7. Lingkup kegiatan, adalah sebagai berikut:

a. Survey sosial ekonomi;

b. Kajian sosial, ekonomi, dan legalitas lahan;

c. Penyusunan rencana penataan;

d. Rencana kegiatan konsultasi dan dokumentasi hasil-hasil kesepakatan WTP dengan

Pemerintah Kota Kupang, serta dokumentasi kegiatan konsultasi, termasuk

kesepakatan, ketidaksepakatan, dan masukan/koreksi dari pihak-pihak terkait

termasuk WTP;

e. Penilaian Aset, matrik keberhakan WTP dan skema ganti kerugian;

f. Rencana proses pembersihan lahan dari bangunan-bangunan yang berada

dibantaran, termasuk jadwal pelaksanaan dan kesepakatan dengan WTP. Di

dalamnya termasuk desain bangunan yang disepakati dengan WTP;

g. Rencana konstruksi/pelaksanaan pembangunan;

h. Perkiraan anggaran dan biaya, serta instansi yang terlibat;

i. Monitoring dan pengendalian


3

D. Keluaran

8. Keluaran dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

a. Data warga dan asset-aset terdampak proyek;

b. Rencana Kerja Penataan Kawasan Kumuh Oesapa Segmen II Muara Abu;

c. Mekanisme pengurusan pengajuan hak atas tanah;

d. Hasil kajian sosial, ekonomi, dan legalitas lahan;

e. Penilaian Aset, matrik keberhakan dan skema ganti kerugian;

f. Hasil kegiatan konsultasi publik dan rembug masyarakat;

g. Surat kesepakatan dengan WTP, notulensi pertemuan, topik yang dibahas, poin

kesepakatan dan ketidaksepakatan, rencana tindak lanjut dan daftar hadir; dan

h. Dokumentasi kegiatan berupa foto, gambar, dan lain-lain.


4

BAB 2

GAMBARAN UMUM

A. Kawasan Kumuh Oesapa

Delineasi Kawasan Kumuh Oesapa.

9. Berdasarkan SK Walikota Kupang Nomor 236A/KEP/HK/2019 Luasan kumuh Kota

Kupang seluas 92,74 Ha. Terbagi menjadi 3 Kawasan yaitu Kawasan Oesapa, Kawasan Kota

Lama, dan Kawasan Kali Dendeng. Kawasan kumuh oesapa dengan luas 47,14 Ha meliputi

Kelurahan Oesapa luas kumuh 34,54 Ha, dan Kelurahan Oesapa Barat luas kumuh 12,60 Ha.

Kawasan Oesapa di bagian Barat berbatasan dengan Kelurahan Kelapa Lima, dibagian timur

berbatasan dengan Kelurahan Lasiana, dibagian selatan berbatasan dengan jalan timor raya

dan dibagian utara berbatasan dengan teluk kupang.

Gambar 2.1. Peta Delineasi Kawasan Kumuh Oesapa

Isu Sosial Ekonomi.

10. Kawasan kumuh Oesapa mempunyai jumlah bangunan sebanyak 1.889 Unit

diantaranya 214 unit (11,27%) ketidak teraturan bangunan dan 327 unit (17,22%) tidak sesuai

persyaratan teknis dan tidak layak huni. Jumlah kepadatan penduduk sebesar 5.232 Jiwa

dengan kepadatan penduduk sebesar 59 Jiwa/Hektar.

Isu Lingkungan.

11. Permasalahan Sampah di Kawasan Oesapa dipicu oleh perilaku membuang sampah

yang tidak pada tempatnya. Kondisi Geografis Kawasan Oesapa mengakibatkan 3 Jenis Sumber

Sampah Yaitu Sampah Setempat, Sampah Kiriman dari laut dan Sampah Kiriman dari Lereng

Bukit. Sistem Persampahan Kota Kupang yang belum optimal mengakibatkan Pengangkutan ke

TPA sering terlambat dan selanjutnya menjadi pemandangan tak sedap bagi pelaku aktifitas di

Kawasan Oesapa. Dalam RDTR Kota Kupang telah dicanangkan Pembangunan TPS di Kawasan

Oesapa untuk selanjutnya diteruskan ke TPA Alak


5

12. Maraknya Jasa Truk Air di Kota Kupang dan Khususnya Kawasan Oesapa memberi

gambaran bahwa Pelayaan Air Minum melalui Jaringan PDAM belum Optimal. Jaringan yang

ada rata – rata hanya mengaliran air 2 hari seminggu dan tak jarang ada jaringan kosong yang

tidak berfungsi sama sekali. Kawasan Oesapa yang dilintasi Kali Lilliba bisa difungsikan sebagai

Sumber Air melalui Pengeboran agar dapat melayani kebutuhan warga setempat.

Fenomena umunya masyarakat Kota Kupang adalah membuang secepatnya air hujan

dari atap dan halaman. Hampir semua Bangunan Toko di Kota Kupang seperti itu dan hal

seperti itu berlaku juga di Kawasan Oesapa. Akibatnya Drainase Menerima beban yang tinggi,

dan semakin buruk dengan timbulan sampah, lumpur debu. Di lain sisi, Meski Pemkot telah

menetapkan Pengurusan IMB Wajib dilengkapi Peresapan, namun tetap saja masih terlihat

drainase yang terkontaminasi air limbah rumah tagga. Sistem drainase di sepanjang Jalan Timor

Raya yang belum optimal menjadi pelengkap permasalahan drainase di Kawsan Oesapa.

Tabel 2.1 Identifikasi dan Penilaian Tingkat kekumuhan Kawasan Oesapa


6

Gambar 2.2. Kondisi Existing Sampah Kawasan Oesapa

Gambar 2.3. Kondisi Existing Air Minum Kawasan Oesapa

Gambar 2.4. Kondisi Existing Sanitasi Kawasan Oesapa

Gamb


7

2.5. Kondisi Existing Drainase Kawasan Oesapa

Gambar 2.6. Kondisi Existing Jalan Kawasan Oesapa

Isu Legalitas Lahan.

13. Pada Kawasan Kumuh Oesapa, bangunan pemukiman sudah merupakan hak milik.

Disamping itu pada Kawasan Oesapa Segmen IV Pasar terdapat beberapa bangunan utama

mengembangkan huniannya sampai dibangun diatas saluran berdampak negatif terhadap citra

kawasan sehingga Pemerintah Kota Kupang sudah menertipkan bangunan tersebut sebelum

pelaksanaan kegiatan infrastruktur pada tahun 2018. Pemerintah Kupang berupaya untuk

menata pemukiman dengan pola penanganan penataan lingkungan permukiman kumuh agar

menjadi permukiman layak huni dan sesuai rencana tataruang kota.


8

B. Rencana Penataan Kawasan.

14. Pemerintah Kota Kupang dalam penataan Kawasan Oesapa telah menyusun rencana

aksi penanganan kumuh yang dituangkan dalam Rencana Pencegahan dan Peningkatan

Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) Kota Kupang. Penanganan kumuh Oesapa

melibatkan berbagai instansi pemerintah Kota Kupang dan berkolaborasi dengan Pemerintah

pusat melalui Program KOTAKU. Rencana penataan Kawasan Oesapa meliputi kegiatan utama,

sebagai berikut: (1) Penataan jalan kawasan pesisir (2) Penataan drainase kawasan pesisir; (3)

Pembangunan sumur bor; (4) Pembangunan resapan komunal; (5) Pembangunan TPS-3R dan

(6) Peningkatan kualitas infrastruktur yang tersebar di permukiman kumuh Kawasan Oesapa.

Tabel 2.2 Rencana Penataan Kawasan Oesapa

PROGRAM/KOMPONEN KEGIATAN Lokasi /

SEGMEN PENANGGUNG JAWAB

1 PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

1 Rehab Rumah Tidak Layah Huni 1,2,3 dan 4 CSR,DPRKP

2 PROGRAN JALAN DAN JEMBATAN

1 Pembangunan Jalan dan jembatan Kawasan/Pesisir 1 BINA MARGA / DPRKP

2 Pembangunan Jalan Inspeksi Revetmen 1 BBWS-REALISASI 2020

3 Jalan Kawasan Pesisir (Beton / Kawasan ) 2 KOTAKU

Jalan Lingkungan 2 PU KOTA-2019

5 Jalan Akses Mangrove 2 PARIWISATA 2019

6 Jalan Akses Nelayan (Beton) 2 KOTAKU

7 Jalan Lingkungan 2 KOTAKU

8 Duikker 2 KOTAKU

9 Pintu Air 2 KOTAKU

10 Jalan Tengki Air (Beton Bertulang)-Csr 2 KOTAKU

11 Pedistrian 2 KOTAKU

12 Jalan lingkungan dan Kawasan Pesisir 3 CSR,DPRKP

3 PROGRAN DRAINASE

1 Pembangunan Drainase Pesisir 1 BINA MARGA / DPRKP

2 Pembangunan Drainase dan jalan Inspeksi Revetmen 1 BBWS

3 Normalisasi Kali 1 BBWS

4 Pembangunan Talud 1 BPBD KOTA KUPANG

5 Drainase Lingkungan (Udits) 2 KOTAKU

6 Drainase Pesisir (Beton / Kawasan ) 2 KOTAKU

7 Drainase lingkungan dan Kawasan Pesisir 3 CSR,DPRKP

8 Pembangunan TALUD-BPBD 2020 3 CSR,DPRKP

9 Plat Penutup Drainase Primer 4 CSR,DPRKP

4 PROGRAN AIR MINUM

1 Pembangunan Sumur Bor 2 KOTAKU

2 Jaringan Pipa Distribusi Air Bersih 2 KOTAKU

5 PROGRAN SANITASI

1 Pembangunan Mck Komunal 1,3 CSR

2 Pembangunan Peresapan Komunal 2 KOTAKU

3 Pengadaan Mobil Tinja 2 DLH KOTA KUPANG

6 PROGRAN PERSAMPAHAN

1 Pembangunan TPS-3R 1 DLH KOTA KUPANG

2 Pengadaan Mobil dan Motor Sampah 2 DLH KOTA KUPANG


9

PROGRAM/KOMPONEN KEGIATAN Lokasi /

SEGMEN PENANGGUNG JAWAB

3 Pembangunan TPS 3R 2 KOTAKU

4 Pengadaan Motor Sampah 3 CSR

7 PROGRAM SARPRAS KEBAKARAN

8 PROGRAM RUANG PUBLIK

1 Pembangunan RTH Paradiso – Permukiman 1 DINAS PARIWISATA, CSR

2 Pembangunan Vertical Garden 2 KOTAKU

3 Pembangunan RTP/RTH 2 BANGKIM-2019

4 Pembangunan RTH Ponduri 3 CSR

5 Pembangunan RTH 3 KOTAKU

C. KAWASAN OESAPA SEGMEN II MUARA ABU

Delineasi Segmen II Muara Abu.

15. Delineasi Kawasan Oesapa mencakup Segmen II Muara Abu yang memiliki luas kurang

lebih 16,17 Ha. Pemerintah kota dalam rencana penataan kawasan menetapkan prioritas

penanganan di Kelurahan Oesapa Barat RT 001 dan RW 001 adapun batas-batas nya yaitu

sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang, sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Timor Raya, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Liliba, sebelah Barat berbatasan dengan

sungai Oesapa Barat.

Gambar 2.7. Lokus Penanganan Segmen II Muara Abu

Isu sosial ekonomi.

16. Segmen II Muara Abu dihuni oleh 188 KK dengan jumlah penduduk 968 jiwa yang

menempati 229 Unit bangunan hunian. Mata pencaharian warga pada umumnya adalah

nelayan, Buruh harian, Pegawai tetap, Wirausaha dan lain-lain. Terdapat 4 bidang tanah yang

terdampak yang diatasnya tidak terdapat bangunan.


10

Isu lingkungan.

17. Permasalahan utama Segmen II Muara Abu adalah sampah karena masyarakat masih

membuang sampah sembarangan dan sampah kiriman yang datang lewat sungai pada saat

musim hujan dan lewat laut pada saat pasang naik; air minum karena kurangnya pasokan air

bersih dari PDAM sehingga belum memenuhi SPM air bersih (80 liter/orang/hari); drainase

karena wilayah Delineasi berada pada dataran rendah dengan topografi datar dan drainase

yang ada masih minim dan tidak berfungsi maksimal sehinnga pada musim hujan terjadi

genangan karena limpasan air dari daerah bukit; jalan lingkungan untuk meningkatkan akses

ke permukiman yang baru dan kawasan pariwisata mangrove; dan air limbah karena

masyarakat belum mengelola limbah rumah tangga dengan baik sehingga limbah rumah tangga

ada yang masuk drainase.

Permasalahan kumuh dipermukiman Segmen II Muara Abu dinilai dari tujuh aspek kumuh

dapat dilihat pada data numerik pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3 Identifikasi dan Penilaian Tingkat Kekumuhan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu


11

Gambar 2.8 Kondisi Eksisting Segmen II Muara Abu

Rencana Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu

18. Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu, diprioritaskan untuk penanganan

sampah dengan pembangunan TPS-3R. Pembangunan sumur bor untuk mengatasi masyarakat

sering membeli dari Truk Tangki air maupun memanfaatkan sumur – sumur gali yang terasa

payau akibat rebesan air laut dan kadang berbau akibat terkontaminasi rembesan air limbah

rumah tangga. Pembangunan jalan kawasan untuk membatasi permukiman baru ke arah teluk

kupang dan mendukung akses ke pariwisata mangrove. Pembangunan drainase untuk

terkoneksinya drainase yang ada sehingga mampu melimpaskan air hujan. Pembangunan

pengolahan air limbah cair buangan dari rumah tangga untuk mencegah air buangan dilepas

begitu saja di pekarangan atau diarahan ke drainase lingkungan yang ada. Rencana kegiatan

penataan dipusatkan di RT001-RW001 Kelurahan Oesapa Barat, seperti yang dituangkan dalam

memorandum program dan Dokumen RP2KPKP yang disepakati Pemerintah Kota Kupang.

Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu , sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rencana Kegiatan Penataan Segmen II Muara Abu Kawasan Oesapa

PROGRAM/KOMPONEN KEGIATAN PENDANAAN JUMLAH BIAYA TAHUN

1 Penataan Bangunan Dan Lingkungan 36.000.000

1 Rehab Rumah Tidak Layah Huni CSR,DPRKP 36.000.000 2020

2 Progran Jalan Dan Jembatan 6.506.010.000

1 Jalan Kawasan Pesisir (Beton) KOTAKU 2.230.000.000 2020

2 Jalan Akses Pesisir (Beton) KOTAKU 260.000.000 2020

3 Jalan Akses Nelayan (Beton) KOTAKU 100.000.000 2020

4 Jalan Lingkungan KOTAKU 122.500.000 2020

5 Duikker KOTAKU 175.000.000 2020

6 Pintu Air KOTAKU 10.000.000 2020

7 Jalan Tengki Air (Beton Bertulang)-CSR CSR 280.000.000 2020

8 Pedistrian KOTAKU 362.500.000 2020


12

3 Progran Drainase 2.866.350.000

1 Drainase Lingkungan (Udits) KOTAKU 545.625.000 2020

2 Drainase Pesisir (Beton / Kawasan ) KOTAKU 1.622.325.000 2020

3 Drainase Akses Pesisir (Beton) KOTAKU 189.150.000 2020

4 Progran Air Minum 1.114.000.000

1 Pembangunan Sumur Bor KOTAKU 340.000.000 2020

2 Pengadaan & Pemasangan Jaringan

Pipa Distribusi Air Bersih KOTAKU 617.400.000 2020

3 Pengadaan & Pemasangan Jaringan

Pipa Distribusi Air Bersih KOTAKU 156.600.000 2020

5 Progran Sanitasi 100.000.000

1 Pembangunan Peresapan Komunal KOTAKU 100.000.000 2020

6 Progran Persampahan 590.000.000

1 Pembangunan TPS 3R KOTAKU 590.000.000 2020

7 Program Ruang Publik 4.850.600.000

1 Pembangunan Vertical Garden KOTAKU 120.000.000 2020

2 Pembangunan Cottage Mangrov CSR 2.903.600.000 2021

3 Pembangunan Plaza Mangrov CSR 1.257.000.000 2021

Rencana kegiatan penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu yang akan dilaksanakan

pada tahap ini adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan jalan kawasan pesisir

2. Pembangunan drainase kawasan pesisir.

3. Pembangunan TPS-3R.

4. Pembangunan sumur bor.

5. Pembangunan resapan komunal.

19. Dengan adanya Pembangunan infrastruktur diatas sebagai upaya penataan segmen II

Muara Abu akan memberikan perlindungan terhadap pesisir pantai teluk kupang.

Meningkatkan akses ke ekowisata mangrove sehingga dapat meningkatkan perekonomian

masyarakat dengan mengembangkan destinasi wisata konservasi dan edukasi di wilayah teluk

kupang.


13

Gambar. 2.9 Siteplain Rencana Kegiatan Sumber Pembiayaan KOTAKU


14

Komponen kegiatan Proyek yang memerlukan pengadaan tanah,

Rencana kegiatan penatataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu merupakan kegiatan

pengembangan infrastruktur yang ada sehingga membutuhkan pengadaan atau pembebasan

tanah, seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Rencana Kegiatan dan kebutuhan pengadaan tanah

No Nama Kegiatan Volume

Kebutuhan Pengadaan Tanah Jumlah

WTP

(KK)

Keterangan Luas (m2)

Tanah

Kosong

(bidang)

Pemoton

gan

bangunan

(unit)

1 Pembangunan jalan

kawasan

787 M’ 2.452,8 m2 1 0 0 Tanah milik Kelurahan

831 M’ 2.884,8 m2 1 0 1

Hibah tanah milik dari

Warga (an Abraham

Long)

2 Pembangunan

drainase

844 M’ 675,2 m2 1 0 0 Tanah milik Kelurahan

549 M’ 439,2 m2 1 0 0


Warga (an Abraham

Long)

3

Pembangunan

resapan (2x10) 1 unit 20 m2 1 0 0 Tanah milik Kelurahan

4 Pembangunan

resapan (2x10) 1 unit

200 m2 1 0 1


Warga (an. Lecia TH.

Foes) 5 Pembangunan TPS-3R 1 unit

6 Pembangunan sumur

bor 1 unit 49 m2 1 0 1


Warga (an Astutik)

JUMLAH 6.721 m2 0 3

Di atas lahan-lahan yang telah dihibahkan oleh WTP diatas tidak ada penggarap atau yang

mendiami lahan-lahan tersebut.


15

BAB 3

KONSEP, VISI DAN RENCANA PENATAAN SEGMEN II MUARA ABU

A. Konsep dan Skenario Kebijakan Penanganan Kawasan Kumuh OesapaSegmen II

Muara Abu

20. Visi RPJMD Kota Kupang Adalah : “TERWUJUDNYA KOTA KUPANG YANG LAYAK HUNI,

CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA DENGAN TATA KELOLA BEBAS KKN”. Dengan Misi

pembangunan yang berhubungan dengan penanganan kumh yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat;

2. Mewujudkan SDM dan Masyarakat Kota Kupang yang berkualitas

3. Mewujudkan tata ruang wilayah dan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kebijakan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman di daerah -

KOTA KUPANG terhadap penanganan kumuh di Kawasan Oesapa :

1. Meningkatkan pengendalian dan sistem penataan permukiman dan perumahan

2. Meningkatkan pengendalian perkembangan permukiman dan kawasan hunian,

3. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur

permukiman

4. Meningkatkan keseimbangan antara permintaan dan penyediaan hunian

Mengacu Pada Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan – Kota Kupang,

KAWASAN OESAPA merupakan KAWASAN PRIORITAS TERPILIH. Bentuk penataan kawasan

permukiman pada kawasan permukiman kumuh terpilih Kota Kupang adalah:

1. Revitalisasi/peremajaan kawasan permukiman perkotaan di Kota Kupang yang

padat dan cenderung sudah terbentuk menjadi permukiman kumuh tetapi memiliki

potensi nilai ekonomi yang tinggi.

2. Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan permukiman

3. Perbaikan lingkungan dan penataan bangunan

Konsep Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu

21. Konsep Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu adalah Penataan Infrastruktur

permukiman dan area wisata mangrov, tambak garam muara abu dan perbengkelan perahu

tradisional. Tujuan penataan tersebut untuk meningkatkan akses menuju area wisata mangrov

dan mencegah pertumbuhan permukiman kumuh dan tidak layak huni ke arah teluk kupang,

sekaligus mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat. Diharapkan pada akhirnya

produktivitas dan hubungan sosial masyarakat meningkat

B. Ketentuan Yang Melandasi Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman

22. Ketentuan yang melandasi kegiatan penataan Segmen II Muara Abu sesuai Kebijakan

dan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan penataan ruang/Kawasan:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725;

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan

Kawasan Permukiman;


16

c. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional;

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor

28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan

Danau;

e. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2016 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan

permukiman;

f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 2 Tahun 2016

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

g. Peraturan Daerah Kota Kupang Perda No 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kota Kupang;

h. RPJPD Kota Kupang 2007 – 2025 (Perda Kota Kupang No 1 Tahun 2008) arah kebijakan

jangka panjang yang berkaitan dengan permukiman dan infrastruktur;

i. RPJMD Kota Kupang 2017 – 2022 Kebijakan rencana pemanfaatan ruang wilayah dan

kawasan strategi Kota Kupang dari sudut kepentingan ekonomi;

j. Keputuan Walikota No 138A/KEP/HK/2019 Tentang Penetapan Kawasan dan Luasan

Permukiman Kumuh Kota Kupang Tahun 2019;

k. Keputusan Walikota Kupang NO. 236A/KEP/HK/2019 tentang Perubahan Lampiran

Keputuan Walikota No 138A/KEP/HK/2019 Tentang Penetapan Kawasan dan Luasan

Permukiman Kumuh Kota Kupang Tahun 2019;

Pengadaan Tanah Penataan Kawasan Kumuh Oesapa

23. Proses pengadaam tanah pada kegiatan Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara

Abu, mengacu kepada kententuan hukum dan peraturan yang berlaku. Kegiatan pengadaan

tanah yang terdapat pada kegiatan ini adalah proses hibah yang mengacu kepada :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Bab X tentang pemberian Hibah

Pasal 1666 dan seterusnya.

b. Enviromental and Social Management Framework The National Urban Slum Upgrading

Program (ESMEF-NSUP) Program Kota Tanpa Kumuh Tahun 2016, tentang protokol

hibah secara tanah sukarela atau Voluntary Land Donation (VLD).

Pemrakarsa Kegiatan

24. Pembangunan ini diprakarsai oleh Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Kupang dengan identitas pemrakarsa yaitu :

Identitas Pemrakarsa :

Nama : Jeffry Edward Pelt, SH

Nama Dinas : Ketua Pokaja Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Kupang

Alamat Kantor : Jl. S. K. Lerik Kelapa Lima Kota Kupang

Rencana Usaha dan/Atau Kegiatan :

Nama Kegiatan : Rencana Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Segmen II

Muara Abu Kawasan Oesapa Kelurahan Oesapa Barat, Kota

Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oleh Program KOTAKU

( Kota Tanpa Kumuh )

Jenis Kegiatan :

1. Pembangunan jalan kawasan pesisir


17

2. Pembangunan drainase kawasan pesisir.

3. Pembangunan TPS-3R.

4. Pembangunan sumur bor.

5. Pembangunan resapan komunal.

Lokasi Kegiatan :

- Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang

C. Ketersediaan Lahan

25. Untuk pelaksanaan penataan segmen II Muara Abu Kawasan Oesapa Pemerintah Kota

Kupang melalui pemerintah kelurahan telah menyiapkan lahan untuk penataan kawasan seluas

± 6.406,6 M² di RT001-RW001 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang.

Ketentuan dan syarat penggunaan tanah adalah : 1. Pemegang penetapan lokasi dimanfaatkan

sesuai dengan siteplan tidak diperkenankan merubah rencana siteplan yang dibuat; 2. Sebelum

membangun agar mengajukan dulu ijin terhadap dinas terkait.

D. Legalitas lahan terdampak

26. Rencana kebutuhan pengadaaan tanah di lokasi perencanaan penataan kawasan yang

disetujui oleh pemerintah Kota Kupang adalah seluas 6.721 M² yang merupakan tanah milik

masyarakat dan Pemerintah Kelurahan Oesapa Barat. Tanah milik Pemerintah Kelurahan

Oesapa Barat seluas 3.148 m2 dan sumbangan tanah milik masyarakat yang terdampak seluas

3.573 m2 (4 bidang milik dari 3 WTP). Tanah Warga Terdampak Pembangunan (WTP) dengan

status belum bersertifikat (Surat Keterangan Tanah) sejumlah 2 bidang lahan dan 1 bidang

tanah sudah memiliki sertifikat/SHM. Warga terdampak dilahan tersebut dengan jumlah 3

bidang tidak ada aset.

Tabel 3.1 Kebutuhan Tanah Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu


Luas

Kebutuhan

Pengadaan

Tanah

Status kepemilikan tanah (m2)

Kelurahan

Surat

keterangan

Tanah

Setifikat

Hak Milik

1 Pembangunan jalan

kawasan + Pedistrian 1.618 m’ 5.337,6 m2 2.452,8 m2 2.884,8 m2

2 Pembangunan drainase 1.393 m’ 1.114,4 m2 675,2 m2 439,2 m2

3 Pembangunan resapan 1 unit 20 m2 20 m2

4 Pembangunan resapan 1 unit 200 m2 200 m2

5 Pembangunan TPS-3R 1 unit

6 Pembangunan sumur bor 1 unit 49 m2 49 m2

JUMLAH 6.721 m2 3.148 m2 3.524 m2 49 m2

Tanah untuk perencanaan pembangunan jalan kawasan, drainase dan 1 unit resapan

menggunakan tanah kosong milik kelurahan dimana lokasi atau tanah tersebut telah digunakan

untuk infrastruktur jalan tanah yang selama ini sudah menjadi akses jalan oleh masyarakat.

Tanah kosong milik warga atas nama Abraham Long tidak terdapat bangunan atau asset lain

yang dikelola oleh siapapun. Tanah untuk pembangunan sumur bor adalah tahan milik warga

atas nama Astutik, lokasinya di depan halaman rumah yang tidak ada bangunan. Tanah untuk

perencanaan pembangunan TPS-3R dan resapan 1 Unit adalah tahan milik warga atas nama

Lecia TH. Foes yang tidak terdapat bangunan dan asset lain dikelola oleh siapapun.


18

BAB 4

HASIL KAJIAN WARGA TERDAMPAK PROYEK

A. Sensus WTP dan Aset Terdampak

Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu

27. Sensus WTP yang dilakukan mencakup warga yang terdampak kegiatan penataan

Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abus yang berada di RT001-RW001 Kelurahan Oesapa Barat.

Dampak dari kegiatan penataan tersebut adalah kelurahan dan lahan warga. Kegiatan ini tidak

berdampak pada pemindahan warga karena tidak ada bangunan yang terdampak. Adapun yang

terdampak adalah tanaman/phon yang berada pada lokasi rencana kegiatan jalan dan drainase

kawasan. Tanaman yang terdampak adalah tanaman tidak produktif dan tumbuh liar di lokasi

kegiatan.

Tabel 4.1. Rekap Hasil Pendataan Warga Terdampak Proyek

No Nama Alamat (RT/RW)

Jumlah

Anggota

Keluar

ga

Jenis

asset ter

dampak

Volume/ Luas

Terdampak

(m2)

Luas sisa

terdam pak

(m2)

Prosentase

luas sisa ter

dampak (%)

Status hak

atas tanah

terdampak

Foto asset terdampak

1 Abraham

Long

Jln Timor Raya KM 07

Gang Rukun

RT03/RW01 Kelurahan

Oesapa Barat

Kecamatan Kelapa

Lima

2 Tanah

Kosong 3.324 30,776 90,25%

Surat

Keterangan

Tanah (SKT)

2 Lecia TH.

Foes

Jalan Bakaw II

RT03/RW01 Kelurahan

Oesapa Barat,

Kecamatan Kelapa

Lima

1 Tanah

Kosong 200 15.400 98,72%

Surat

Keterangan

Tanah

3 Astutik

Nawa


Gang Rukun

RT01/RW01 Kelurahan

Oesapa Barat

Kecamatan Kelapa

Lima

4

Peka

rangan

(Tanah

kosong)

49 578 94,26% Sertifikat

Hak Milik

4

Kelurahan

Oesapa

Barat

Kelurahan Oesapa

Barat -

Tanah

kosong 3.148 31.052 82,79%

Milik Pemda

Kel. Oesapa

Barat

B. Kajian Sosial Warga Terdampak

28. Berdasarkan sensus, WTP sejumlah 3 Kepala Keluarga dan Pemerintah Kelurahan

Oesapa Barat dengan jumlah 7 jiwa, jika dilihat dari kelompok usia warga terdampak, terdapat

5 Jiwa (71 %) tergolong usia produktif, tergolong usia lanjut sebanyak 2 jiwa (29%). Profil warga

terdampak dirangkum dalam tabel dibawah ini.


19

Tabel 4.2. Profil Warga Terdampak.

Uraian Satuan Proyek Pembangunan

Jumlah Total Sumur Bor Jalan Kawasan Drainase Resapan TPS-3R

Jumlah keluarga Terdampak KK 1 1 1 3

Jumlah warga kelompok usia :

- usia < 5 tahun Jiwa 0 0 0 0 0 0

- usia 5 - 15 tahun Jiwa 0 0 0 0 0 0

- usia 16 - 64 tahun Jiwa 4 1 5

- usia >64 tahun Jiwa 0 1 1 2

Berdasarkan sensus WTP sejumlah 3 Kepala Rumah tangga dengan jumlah warga 7 jiwa,

terdapat 5 jiwa atau (71 %) berjenis kelamin perempuan dan 2 jiwa atau (29 %) berjenis

kelamin laki-laki dan terdapat 2 perempuan menjadi kepala rumah tangga. Jika dilihat dari

kelompok usia warga perempuan terdampak, terdapat 4 Jiwa atau (57%) tergolong usia

produktif, 1 jiwa atau (14%) tergolong usia lanjut. Profil Gender Kawasan Oesapa Segmen II

Muara Abu dirangkum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.3. Profil Gender Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu

Uraian Satuan

Proyek

Jumlah

Total

Pemba

ngunan

sumur

bor

Pemba

ngunan

drainase

Pemba

ngunan

jalan

kawasan

Pemba

ngunan

resapan

Pemba

ngunan

TPS-3R

Jumlah keluarga Terdampak KK 1 1 1 3

Jumlah perempuan kepala keluarga KK 1 0 1 2

Jumlah warga perempuan Jiwa 3 1 1 5

Jumlah warga perempuan kelompok usia:

- usia < 5 tahun Jiwa 0 0 0 0 0 0

- usia 5 - 15 tahun Jiwa 0 0 0 0 0 0

- usia 16 - 64 tahun Jiwa 4 1 0 5

- usia >64 tahun Jiwa 1 1 2

JUMLAH 7

Kepala Rumah tangga warga terdampak dilihat dari besarnya penghasilan kepala rumah tangga

yang berpenghasilan < 1 juta sejumlah 1 KK (33%) berpenghasilan Rp 2 juta – Rp 3 juta ada 2 KK

(67%).

Tabel 4.4. Profil Ekonomi WTP Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu

No. Nama Alamat Jenis

kelamin

Anggota

Keluarga Pekerjaan

Penghasilan

keluarga/bulan

(Rp)

1. Abraham Long

Jln Timor Raya KM 07 Gang Rukun

RT03/RW01 Kelurahan Oesapa

Barat Kecamatan Kelapa Lima

L 2 Pensiunan

PNS 2.873.300

2. Lecia TH. Foes

Jalan Bakaw II RT03/RW01

Kelurahan Oesapa Barat,

Kecamatan Kelapa Lima

P 1 Pedagang 600.000

3. Astutik Nawa


RT01/RW01 Kelurahan Oesapa

Barat Kecamatan Kelapa Lima

P 4 Guru/PNS 2.800.000


20

Tabel 4.5. Rekap Profil Ekonomi WTP Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu

Uraian Satuan

Proyek

Jumlah

Total

Pemba

ngunan

sumur

bor

Pemba

ngunan

drainase

Pemba

ngunan

jalan

kawasan

Pemba

ngunan

resapan

Pemba

ngunan

TPS-3R

1. Jenis Pekerjaan:

-Dagang KK - 1 1

-Guru/pegawai tetap KK 1 - 1

-Wiraswasta KK - - -

-Tidak bekerja KK - - -

-Pensiunan KK - 1 1

2. Jumlah penghasilan rumah tangga per bulan:

- < Rp 1 Juta KK - 1 1

-Rp 1 Juta – <Rp 2 juta KK - - -

-Rp 2 juta – < Rp 3 juta KK 1 1 2

-diatas Rp 3 juta KK - - -

3. Lama WTP menetap/ memiliki usaha dilokasi :

-0 tahun KK - - -

-1tahun s.d 10 tahun KK - - -

-11 tahun s.d 20 tahun KK - - -

-21 tahun s.d 30 tahun KK - - -

-diatas 30 tahun KK 1 2 3

4. WTP yang memiliki penghasilan dibawah UMR :

- Dibawah UMR KK 1 - 1

- Diatas UMR KK - 2 2

Berdasarkan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 367 tahun 2019 tentang Upah Minimum

Regional pada 22 (dua puluh dua) Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun

2020 ditetapkan bahwa UMR Kota Kupang sebesar Rp.1.950.000,00/bulan.

Kajian Sosial warga terdampak, secara umum masyarakat terdampak disekitar lokasi proyak

adalah warga asli Segmen II Muara Abu yang profesinya sebagai wiraswasta, pedagang dan

pensiunan. Warga penduduk asli menetap diatas tanah pribadi yang statusnya Surat

Keterangan Tanah. Kegiatan masyarakat yang dilakukan secara teratur, seperti pertemuan

kaum bapak, peretemuan kaum ibu, ibadah rumah tangga, kerja bakti/gotong royong satu

bulan sekali, partisipasi warga terdampak cukup tinggi dalam penyelenggaraan musyawarah.

Tabel 4.6 Profil Sosial WTP

Uraian Satuan

Kegiatan

Jumlah Total Pemba

ngunan

sumur bor

Pembangunan

jalan kawasan

dan drainase

Pembangunan

Resapan dan

Pembangunan TPS-3R

Jumlah unit bangunan hunian

terdampak. unit - - - -

Jumlah bidang tanah kosong

terdampak unit 1 2 1 4

Jumlah Kepala Keluarga KK 1 1 1 3

Jumlah anggota keluargan Laki-laki Jiwa 1 1 0 2

Jumlah anggota Keluarga

perempuan Jiwa 3 1 1 5

Jumlah KK dengan status pemilikan

lahan:

- Hak milik (SKT)

- Hak pakai

- SHM

KK

KK

KK

-

-

1

1

-

-

1

-

-

2

-

1


21

Gambar 4.1. Peta Persil WTP Segmen 2 Muara Abu Kawasan Oesapa (Hasil Survey)


22

Tabel 4.7 Daftar WTP dan Asset Terkena dampak

No Nama Alamat (RT/RW)

Jumlah

Anggota

Keluarga

Jenis asset

terdampak

Volume/

Luas awal

(m2)

Volume/

Luas

Terdampak

(m2)

Luas sisa

terdampak

(m2)

Prosentase

luas sisa

terdampak

(%)

Status hak

atas tanah

terdampak

Rencana

penanganan Keterangan

pindah Tidak

pindah

1 Abraham Long


RT03/RW01 Kelurahan Oesapa Barat


2 Tanah

Kosong 34.100 3.324 30.776 90,25%

Surat

Keterangan

Tanah

- Ya Hibah tanah kepada

Pemkot Kupang

2 Lecia TH. Foes Jalan Bakaw II RT03/ RW01 Kelurahan

Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima 1

Tanah

Kosong 15.600 200 15.400 98,72%

Surat

Keterangan

Tanah

- Ya Hibah tanah kepada

Pemkot Kupang

3 Astutik Nawa


RT01/RW01 Kelurahan Oesapa Barat


4 Tanah

kosong 627 49 578 92,19%

Sertifikat

Hak Milik - Ya

Hibah tanah kepada

Pemkot Kupang

4 Kelurahan

Oesapa Barat Kelurahan Oesapa Barat -

Tanah

kosong 34.200 3.148 31.052 90,80%

Milik

Pemda - Ya Ijin Pakai


23

Tidak ada aset tedampak selain tanah kosong, tidak ada bangunan diatasnya dan tidak

difungsikan oleh warga terdampak. Pemilik tinggal ditempat lain sehingga tidak ada yang harus

dipindahkan atau relokasi. Status lahan terdampak sesuai nama tiap pemilik mempunyai

legalitas dengan dokumen surat keterangan tanah (SKT) dan Sertifikat Hak Milik (SHM)

C. Inventarisasi Aset Terdampak

Aset-aset warga yang terdampak pada 3 bidang tanah tidak ada. Dari 3 bidang tanah yang

terdampak terdiri dari 2 bidang diatas lahan hak milik perorangan dengan Surat Keterangan

Tanah dan 1 bidang tanah milik pemerintah Kelurahan Oesapa Barat.

Tabel 4.8 Aset terdampak di Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu

Uraian Satuan

Proyek Pembangunan Jumlah

Total Sumur Bor Jalan Kawasan Drainase Resapan TPS-3R

TT TS TT TS TT TS TT TS TT TS

1. Jumlah bangunan/ rumah terdampak:

-Permanen Unit - - - - - - - - - - -

-Semi permanen Unit - - - - - - - - - - -

-Tidak permanen Unit - - - - - - - - - -

2.Bangunan rumah sebagai tempat usaha:

-Permanen Unit - - - - - - - - - - -

-Semi permanen Unit - - - - - - - - - - -

-Tidak permanen Unit - - - - - - - - - - -

3. Tanah Kosong Kav. 1 2 - 1 4

Total 1,2,3 1 2 - 1 4

29. Untuk meminimalkan dampak lingkungan yang terjadi, pelaksanaan pembangunan

wajib mengelola dampak lingkungan sesuai rekomendasi pengelolaan dampak lingkungan yang

dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang tertuang dalam dokumen UKL-UPL dan Ijin

Lingkungan.


24

BAB 5

KEGIATAN KONSULTASI PUBLIK

A. Sosialisasi

30. Proses kegiatan awal dari program Kotaku dimulai dari kegatan sosialisasi kepada

Pemerintah Kota Kupang dan para pihak terkait seperti Dinas PRKP Provinsi NTT, BPN Kota

Kupang, Satker PSPLP Provinsi NTT, Satker PK PAM Provinsi NTT dan Satker Randal Provinsi

NTT. Tim Kordinator kota dan fasilitator memiliki peran besar dalam memfasilitasi para pihak

dalam pelaksanaan program Kotaku. Lembaga BKM yang dibentuk oleh masyarakat memiliki

peran dalam mensosialisasikan pengelolaan program kepada masyarakat dan para pihak

dikelurahannya. Sosialisasi di tingkat masyarakat terkait dengan rencana penataan Kawasan

Oesapa Segmen II Muara Abu difasilitasi oleh Pemerintah Kota Kupang tanggal 28 November

2019. Penjelasan langsung dari Pemerintah Kota telah meyakinkan masyarakat mengenai

rencana penataan Kawasan Oesapa dan masyarakat berkesempatan untuk memberikan

gagasan dan masukkan terkait kebutuhan penataan.

Gambar 5.1. Media Sosialisasi

B. Rembug dan Konsultasi,

31. Tahapan penting yang dilakukan untuk membangun kesepakatan antara warga terkena

proyek dengan Pemerintah Kota Kupang terhadap rencana kegiatan penataan lingkungan

permukiman melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan

ditempuh melalui kegiatan sosialisasi.

Pokja PKP bersama Tim Kordinator kota dan fasilitator KOTAKU memiliki peran besar dalam

memfasilitasi para pihak dalam pelaksanaan Program Kotaku. Lembaga BKM yang dibentuk

oleh masyarakat memiliki peran dalam mensosialisasikan pengelolaan program kepada

masyarakat dan para pihak di kelurahannya. Sosialisasi di tingkat masyarakat terkait dengan

kegiatan di sekitar Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu sudah dilakukan oleh Dinas

Pariwisata sebagai bagian dari Tim Pokja PKP.

Selengkapnya rembug dan konsultasi yang dilaksanakan kepada warga terdampak adalah

seperti dalam tabel di bawah ini:


25

Tabel 5.1 Rekapitulasi Sosialisasi, Rembug dan Konsultasi

No Tanggal Lokasi Topik bahasan Tindaklanjut Peserta

Unsur Peserta L P

1 12 Desember

2018

Hotel Neo

By Aston

Konsolidasi

Percepatan

penanganan

Permukiman Kumuh

di Kota Prioritas

(Kota Kupang)

Provinsi NTT Tahun

2018

Dilakukan Pendataan

WTP

28 30 1. PRKP Prov NTT : 4 Org

2. Tim Pemkot : 26 Org

3. Satker PKP PAM : 3 Org

4. Satker Randal : 4 Org

5. OSP 05 : 7 Org

6. Korkot 1 : 8 org

7. Kelurahan : 6 Org

3 12 Maret

2019

Kawasan

Oesapa

Segmen 2

Muara Abu

Survey & Pendataan

WTP Rencana

Kegiatan Skala

Kawasan Segmen 2

Muara Abu

Identifikasi WTP 12 6 1. Korkot 7 org

2. PKP : 6 Org

3. Kel Osbar : 1 Org/Lurah

4. WTP : 3 Org

5. TMC : 1 Org

6. BKM : 1 Org

4 29 Maret

2019

Aula

Beppeda

Kota Kupang

Rapat Koordinasi

Pokja PKP Kota

Kupang Program

KOTAKU

- Penyepakatan

perubahan lokasi

prioritas dari

segmen I ke

segmen II

- Pemda

berkomitmen

untuk mendukung

pelaksanaan skala

Kawasan KOTAKU

14 6 1. Bappeda : 7 orang

2. Balai PPW : 7 orang

3. Lurah : 1 orang

4. Konsultan : 5 orang

5 12 April 2019 Aula

Beppeda

Kota Kupang

Rapat Koordinasi

Pokja PKP Kota

Kupang Program

KOTAKU

Pelaksanaan skala

Kawasan akan

berkolaborasi

dengan Dinas,

sektoral, swasta yang

ada di kota Kupang.



3. Lurah : 1 orang

4. Konsultan : 7 orang

6 29 Aril 2019 Ruang

Garuda

Walikota

Kupang

Expose Skala

Kawasan "Usulan

Lokasi Dan Kawasan

Prioritas 2019"

- Justfikasi dan

penajaman penataan

Kawasan dengan

konsep water front

dan keterpaduan

wisata mangrove

- Pengecekan

Lapangan

22 1. Pak Walikota Kupang.

2. Kemetrian PU : 1 org

3. KMP : 1 Org (Pak Budi)

4. Balai PPW : 3 Org

5.OSP : 6 Org

6. Pemkot : 10 Org

7. Kel Osbar : 1 Org

9 4 Juli 2019 Aula

Beppeda

Kota Kupang

Rapat Koordinasi

Pokja PKP Kota

Kupang Program

KOTAKU

- Komitmen Pemda

untuk

menyelesaikan

permasalahan lahan

di Kawasan Oesapa.

- Rencana sosialialisasi

kepada masyarakat


2. BPBD : 2 orang

3. BPN : 2 orang


5. Lurah : 1 orang

6. Konsultan :11 orang

10 19 Agustus

2019

Ruang

Garuda

Walikota

Kupang

Pemaparan Konsep

desain Kawasan 1

Segmen II Program

KOTAKU

Kesepakatan

Pelaksanaan

Kegiatan Program

KOTAKU Tahun 2019

dengan WTP

11 15 BPN Kota : 1 Org

KOTAKU : 8 Org

Pemkot : 6 Org

Kecamatan : 1 Org

Kelurahan : 7 Org

WTP : 3 Org

11 20 Juli 2020 Kota Kupang Surat Rekomendasi

Hasil Pengukuran dan

Pemetaan Oleh

Badan Pertanahan

Nasional Kota kupang

Hasil Pengukuran

dan Pemetaan

- -


26

12 24 Mei 2019 Kota Kupang Nota Kesepakatan

Penanganan

Infrastruktur

Pascabencana Kota

Kupang

Berkolaborasi

Dengan Program

KOTAKU

Kolaborasi 6 1 Bappeda

BPBD

DPU & Pentaaan Ruang

Disperkim

OSP 5 Kotaku

Korkot Kupang

13 12 Oktober

2020

Kota Kupang Surat Komitmen

Walikota Kupang

Berkomitmen agar

upaya peningkatan

kualitas permukiman

layak huni dan

berkelanjutan dapat

berjalan baik di Kota

Kupang.

14 11 Desember

2020

Kota Kupang Sosialisasi Penyiapan

Lahan Kegiatan Skala

Kawasan Oesapa

Tahun 2020

WTP mengetahui hak

yang sudah menjadi

komitmen walikota

kupang.

4 4 WTP : 3 Org

Ahliwaris : 2 org

KOTAKU : 2 Org

Kelurahan : 1 Org

C. Rencana kegiatan konsultasi,

32. Kegiatan konsultasi akan berlangsung dalam pelaksanaan penataan Kawasan Oesapa

Segmen II Muara Abu secara terus menerus sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan, untuk

meminimalkan risiko dampak buruk ketidak puasan warga, karena kurangnya pemahaman

warga terhadap program. Partisipatisi dan keterlibatan warga dalam proses penataan Kawasan

Oesapa Segmen II Muara Abu, akan mendukung kelancaran pelaksanaan program sehingga

Pemda dan Program KOTAKU akan melakukan sosialisasi lanjutan apabila Rencana Aksi

Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu sudah masuk dalam tahap proses lelang pada

minggu I Bulan November 2020 dan sebelum pelaksanaan kegiatan pada Bulan Februari tahun

2021.

D. Pelaksananaan Konsultasi

33. Mekanisme konsultasi publik sangat penting untuk membangun partisipasi publik.

Transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu pada

Undang-Undang akan menjadi prasyarat bagi partisipasi publik akan peran dan tanggung

jawabnya dalam penentuan keberhasilan.

Prinsip kesetaraan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, demokratis saling menghormati

sehingga pembangunan sistem pemerintahan yang lebih baik di daerah dapat segera

diwujudkan. Mekanisme konsultasi publik juga sesuai dengan pembentukan hubungan timbal

balik positif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu, agar bentuk mekanisme

konsultasi publik dapat berlaku efektif hendaknya diatur dalam suatu peraturan daerah,

dengan substansi minimal yang diatur mencakup teknis pelaksanaan konsultasi publik.

Tersedianya mekanisme konsultasi publik mengharuskan lembaga publik di daerah untuk lebih

terbuka, oleh karena itu penting adanya penyesuaian institusi kelembagaan daerah.

E. Pelaku Kegiatan Konsultasi

34. Siapa saja yang berpartisipasi dalam konsultasi pihak yang perlu dilibatkan dalam dan

berpartisipasi aktif dalam konsultasi Publik :


27

Pemrakarsa dalam hal ini Pokja PKP Kota Kupang.

Masyarakat terdampak Proyek.

Pemerintah Kelurahan dan Aparaturnya.

Dinas Tekait dalam ini yang berhubungan langsung dengan kegiatan.

Pendamping Program Kotaku.

F. Berita Acara Kegiatan

35. Berita Acara yang ditanda tangani oleh seluruh peserta, daftar hadir peserta untuk

setiap konsultasi yang dilakukan. Setiap momen rembug warga yang dilakukan selalu direkam

dan didokumentasikan pada setiap pertemuan dengan warga terutama warga terdampak

proyek untuk selalu dapat menampung aspirasi, saran, gagasan dan tanggapan warga, dan

semuanya tercatat terdokumentasikan dalam berita acara dan daftar hadir warga.


28

BAB 6

PENILAIAN ASET TERDAMPAK DAN KOMPENSASI

A. Penilaian Aset Warga Terdampak

36. Perhitungan perkiraan aset bangunan yang terdampak tidak dilakukan karena tidak ada

bangunan yang terdampak. Aset WTP yang terdampak adalah tanah kosong (lahan kosong dan

halaman rumah) yang tidak produktif.

Penilaian asset tanah yang disumbangkan oleh masyarakat tidak dilakukan karena pemilik

tanah tidak meminta adanya penggantian, namun berdasarkan konsultasi yang dilakukan

kepada WTP atau pemilik tanah tersebut disampaikan bahwa nilai tanah yang akan

disumbangkan adalah seperti tabel dibawah ini. Nilai asset tanah ditentukan berdasarkan

informasi dan kesetaraan dengan nilai tanah warga lain disekitarnya yang telah dijual dengan

harga sekitar Rp 1.726.000/m2 (berdasarkan data nilai jual tanah pada BPHTB yang tercatat di

Dispenda Kota Kupang). Hasil penilaian asset tanah terdampak yang dihibahkan masyarakat

dan tanah pemerintah adalah seperti tabel di bawah ini.

Tabel 6.1. Penilaian Aset Terdampak

No Nama Alamat (RT/RW) Jenis asset

terdampak

Luas tanah

Terdampak

(m2)

Status

kepemili

kan

Perkiraan Nilai

Aset (Rp)1

Pengadaan

tanah

Kompensasi

Keterangan Nilai Ganti

Rugi (Rp) Bantuan lain

1 Abraham

Long


Gg Rukun

RT03/RW01 Kel.

Oesapa Barat

Tanah

Kosong 3.324 SKT 5.737.224.000

Hibah ke

Pemda -

Sertifikasi

Tanah

Nilai Aset

sesuai data

BPHTB dari

Dispenda Kota

Kupang

2 Lecia TH.

Foes

Jalan Bakaw II RT03/

RW01 Kelurahan

Oesapa Barat,

Tanah

Kosong 200 SKT 345.200.000.

Hibah ke

Pemda -

Bantuan Rehab

Rumah Layak

Huni dan

Sertifikasi

Tanah

Nilai Aset

sesuai data

BPHTB dari

Dispenda Kota

Kupang

3 Astutik

Nawa


Gang Rukun

RT01/RW01 Kel.

Oesapa Barat

Pekarangan

/Tanah

kosong

49 SHM 84.574.000 Hibah ke

Pemda -

Sertifikasi

Tanah

Nilai Aset

sesuai data

BPHTB dari

Dispenda Kota

Kupang

4

Kelurahan

Oesapa

Barat

Kel.Oesapa Barat Tanah

kosong 3.148

Milik

Pemda 5.433.448.000 Milik Pemda -

Sertifikasi

Tanah

Nilai Aset

sesuai data

BPHTB dari

Dispenda Kota

Kupang

JUMLAH 9.201,6 11.600.446.000 - - - -

erhitungan Appraisal

Dari hasil perhitungan perkiraan nilai aset kepemilikan Warga Terdampak Proyek sesuai harga

satuan dari data jula pada dokumen BPHTB tanah yang terletak di lokasi yang sama, nilai tanah

dari tiga orang WTP yang terdampak adalah sebesar Rp. 6.166.998.000 (53,16%) dan nilai

tanah pemerintah kelurahan yang terdampak adalah Rp. 5.433.448.000 (46,84%).

37. Untuk bantuan dari pemerintah Kota Kupang kepada masyarakat pemilik tanah yang

menghibahkan tanahnya adalah bantuan untuk sertifikasi sisa tanah yang terdampak dengan

baya dari pemerintah yang dianggarkan pada APBD tahun 2022. Kepada WTP yang termasuk

1 Berdasarkan harga pasar Kota Kupang


29

kategori MB akan mendapat bantuan rehab rumah layak huni yang difasilitasi pemda dari

Program DAK Perumahan tahun 2021. Pemerintah Kota Kupang akan bekerja sama dengan

ATR/BPN Kota Kupang untuk mensertifikasi kembali sisa tanah warga yang tidak dihibahkan.

38. Berdasarkan konsultasi dengan WTP Keberhakan warga terdampak telah disepakati

bersama sesuai kriteria sebagai berikut :

Tabel. 6.2 Keberkahan WTP dan Dukungan Pemerintah

No Kategori Kriteria Jumlah

volume

Hak WTP Dukungan Pemerintah

1 Hibah Tanah

Milik

Masyarakat

(Tanah

Kosong)

- Tanah milik

dengan bukti SKT

- Pemilik tidak

masuk MBR

1 bidang

(1 KK)

Abraham

long

- Berhak atas bantuan

sertifikasi kembali sisa tanah

yang dihibahkan dengan

tanpa biaya

- Bekerjasama dengan ATR/BPN

Kota Kupang

- Menyediakan biaya utk proses

sertifikasi. melalui APBD II

Tahun 2022

- Pembiayaan proses sertifikasi

tanah sisa (tetap milik WTP) dan

yang telah dihibahkan menjadi

aset pemkot/kelurahan

- Tanah milik

dengan bukti SHM

- Pemilik tidak

masuk MBR

1 bidang

(1 KK)

Astutik

Nawa


sertifikasi tanah sisa tanah

yang dihibahkan dengan

tanpa biaya.


Kota Kupang


sertifikasi melalui APBD II Tahun

2022





- Tanah milik

dengan bukti SKT

- Pemilik masuk

MBR.

1 bidang

(1 KK)

Lecia

TH.Foes

- Berhak atas sertifikasi tanah

sisa tanah yang dihibahkan


pemulihan ekonomi MBR


Kota Kupang


sertifikasi melalui APBD II Tahun

2022

- Menyediakan bantuan RTLH

melalui DAK Perumahan 2021

- Anak WTP akan terlibat dalam

pengelolaan TPS-3R.





2 Tanah Milik

Pemerintah

kelurahan

(Tanah

Kosong)

Hibah Tanah

Kelurahan

(Bukti Penguasaan

Lahan : PBB)

1 Bidan

g

- Sertifikasi tanah kelurahan

(baik yang penggunaannya

tetap sebagai lahan kosong

maupun yang

penggunaannya berubah

menjadi jalan kawaan,

drainase dan resapan)

- Pencatatan di Buku Aset

Kelurahan tentang

perubahan penggunaan

lahan milik kelurahan dari

lahan kosong menjadi jalan

kawasan, drainase dan

resapan


kota Kupang


sertifikasi tanah sisa kelurahan

melalui APBD II Tahun 2022


tanah sisa (tetap milik kelurahan

B. KompensasiI/Dukungan Pemda

39. Dalam hal ini kegiatan penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu, tanah yang

digunakan milik dari WTP adalah sumbangan sukarela atau hibah dari WTP kepada pemerintah


30

Kota Kupang. WTP menyadari setelah penataan Kawasan nilai ekonomi tanah yang masih

tersisa akan meningkat sehingga dapat lebih mensejahterakan penghidupan dan nilai asset

tanah yang masih sisa. Namun Pemerintah Kota Kupang juga mempertimbangkan penghidupan

WTP terutama yang tergolong MBR yang belum memiliki rumah belum layak huni. Terdapat 1

KK yang akan diberikan bantuan rehab rumah layak huni yaitu atas nama Lecia TH. Foes yang

akan direalisasikan pada tahun 2021 lewat DAK Perumahan, sesuai dengan BA Sosialisasi dan

Penyiapan lahan bersama WTP pada tanggal 11 Desember 2020.

Dukungan Pemerintah Kota Kupang kepada WTP akan bekerja sama dengan ATR/BPN Kota

Kupang untuk proses sertifikasi sisa tanah yang dihibahkan WTP dlm program PTSL 2022.

C. Pembiayaan

40. Pemenrintah Kota Kupang akan menyediakan pembiayaan atau penganggaran untuk

proses penyiapan tanah dan kompensasi bagi WTP MBR ini, akan dianggarakan pada APBD

tahun 2021 dan APBD 2022 untuk kegiatan sebagai berikut :

1. Pengurusan sertifikasi tanah sisa dan lain-lain yang terkait proses hibah tanah

masyarakat dan kelurahan kepada Pemda Kota Kupang melalui APBD tahun 2022

2. Pembiayaan rehab rumah layak huni bagi WTP kelompok MBR melalui program DAK

Perumahan tahun 2021.


31

BAB 7

MEKANISME PENGADUAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI

41. Prinsip yang dikembangkan dalam pengelolaan pengaduan keluhan adalah didasarkan

pada prinsip :

1. Transparasi

2. Keperpihakan terhadap warga terkena proyek

3. Parsipatoris

4. Koordinatif

Tujuan utama dari prosedur penyampaian keluhan adalah untuk memberi kesempatan kepada

WTP guna menyampaikan keluhannya baik secara langsung maupun melalui media. Sosialisasi

dan konsultasi publik dapat meminimalkan adanya komplain yang mendasar. Keluhan dapat

berisikan ketidakpuasan terhadap semua aspek kegiatan.

Mekanisme penanganan keluhan, keberatan ataupun usulan terhadap pelaksanaan RENCANA

PENGADAAN LAHAN diproses melalui tahapan sebagai berikut :

A. Unit Pengaduan Tingkat Kelurahan

42. Keluhan yang disampaikan secara langsung/tidak langsung, tertulis /atau tidak tertulis,

selanjutnya dicatat, diverifikasi, disimpan dan disampaikan kepada institusi yang berwenang

dan atau Pokja PKP melalui Lurah, LKM dan Tim Inti. Pengaduan masyarakat yang dilakukan

secara tertulis dapat disampaikan ke ke kotak pengaduan yang terdapat di kamtor kelurahan.

Pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara lisan, tertulis dan lewat SMS/telpon.

Pengaduan secara lisan dapat disampaikan secara langsung ke sekretariat BKM Ora Et Labora.

Pengaduan secara tertulis dapat di sampaikan ke kotak pengaduan yang terdapat di kantor

Kelurahan Oesapa Barat dan sekretariat BKM. Pengaduan lewata SMS/telpon dapat

disampaikan lewat SMS/Telpon pengaduan (081238111696). Semua pengaduan masyarakat

dan hasil tindaklanjutnya akan di dokumentasi dan di publikasi kepada masyarakat umum

lewat papan informasi yang ada di kantor kelurahan dan sekretariat BKM Ora Et Labora.

Pengaduan juga dapat disampaikan lewat tatap muka atau pertemuan-pertemuan ditingkat

masyarakat yang difasilitasi oleh Fasilitator KOTAKU. Alamat Kantor: Kantor kelurahan Jl.

Sumatiro Pulau Indah sebagai penanggung jawab Bapak Lurah Oesapa Barat dan alamat

sekretariat BKM Ora Et Labora Jl. Bakau RT001/RW001

B. Unit Pengaduan Tingkat Kota

43. Tindak lanjut pengaduan/keluhan (grievance) dapat dilakukan terhadap keluhan yang

tidak dapat diselesaikan di tingkat masyarakat. Jika warga tidak puas atau belum mendapat

tanggapan dari Pokja PKP, warga dapat menyampaikan keluhan ke KOTAKU alamat kantor

Korkot di Jalan Nefonaek 1 Kelurahan Fatululi, dengan melalui sms pengaduan PIM No. Kontak

0817-148-048 dan melalui pengaduan on-line dialamat Email Pengaduan (PIM) :

[email protected] atau melalui website pengaduan :

http://kotaku.pu.go.id/complaint. Penanggungjawab pengelolaan pengaduan adalah Pokja PKP

Kota Kupang. Setelah menerima keluhan warga, Pokja PKP akan menindaklanjuti dan

mengambil sikap/ tindakan terhadap keluhan/kasus dimaksud. Untuk membantu penyelesaian


32

keluhan. Alamat Kantor : Jalan S.K. Lerik Kelapa Lima Kota Kupang Telp : (0380) 8084797 Faks.

(0380) 826302.

Gambar 7.1 Mekanisme Pengaduan

Ranah

Hukum

Pelapor

Masalah/Saran/Kriti

k

Klarifikasi

Lokasi Kejadian / kasus (RT/RW/Kelurahan)

Rincian Masalah Untuk Menentukan bidang, Kategori dan tingkat Penanganan

Kasus. Setelah klarifikasi dimungkinkan adanya perubahan bidang, katagori

dan tingkat penanganan dari yang diindikasikan tahap awal

Pihak-pihak yang diindikasikan sebagai sumber masalah

Harapan Penanganan

Investigasi

Pemerintah membentuk tim untuk

melakukan penelusuran kasusu dilapangan

Melakukan investigasi

Menyusun laporan investigasi untuk dibahas

bersama antara pemda dan pihak terkait.

Melakukan analisi hasil

investigasi dan tindak

penyelesaian

Monitoring penyelesaian

kasusu

Penyampaian proses dan hasil

penyelesaian kasus/ aduan

Hasil investigasi dan tindakan yang

diambil berkaita dengan kasus / aduan

dipublikasikan secara terbuka kepada

publik minimal masyrakat yang berada

disekitar lokasi

Perekaman aduan dalam

catatan/ aplikasi

Pengaduan/kasus

YA

Umpan Balik ke pelapor

Penanganan masalah harus

mengutamkan pendekatan

(musyawarah mufakat. Adapun

pendekatan litigimasi (masuk ranah

hukum) langkah terakhir yang akan

digunakan jika penekatan non

litigimasi tidak menyelesaiakan

masalah.

Pihak yang mengalami kerugian dapat

diminta pendapat tentang kepuasan

Tidak

1

2

3

4

5

6

7

8A 8B

9


33

C. Pengungkapan Informasi

44. Pengungkapan atau keterbukaan informasi dilakukan untuk menyampaikan data dan

informasi hasil pelaksanaan penataan kawasan melalui media warga seperti media cetak

(Papan Informasi, Leaflet, dll), elektronik yang ada deprogram kotaku dan dalam forum – forum

di tingkat kelurahan dan kecamatan. Papan informasi yang ditempel di kantor kelurahan.

Pengungkapan informasi kepada publik mencakup hasil setiap tahapan pelaksanaan dari

kegiatan penyiapan tanah, dokumen RPL, pelaksanaan kegiatan penataan Kawasan dan

informasi lain yang terkait.

45. Media pengungkapan melalui Website KOTAKU : www.kotaku.pu.go.id dan Pemerintah

Kota melelui website Bappeda Kota Kupang dengan alamat

http://www.bappedakotakupang.info/. Ditingkat masyarakat melalui Kantor Kelurahan Oesapa

Barat Jl. Sumatiro Pulau Indah Oespa Barat sebagai penanggung jawab Bapak Lurah Oesapa

Barat. Di tingkat kota melalui Humas Pokja PKP Kota Kupang. Penanggungjawab pengungkapan

di tingkat masyarakat adalah lurah yang difasilitasi oleh fasilitator Program KOTAKU, di tingkat

kota ada Pokja PKP Kota Kupang juga difasilitasi oleh Kordinator Kota Kupang Program KOTAKU

sedangkan untuk ditingkat pusat adalah PMU program KOTAKU yang difasilitasi oleh Tim

Konsultan Manajemen Pusat Program KOTAKU.


Dalam Papan Informasi Di Kelurahan Oesapa Barat


Dalam Papan Informasi Di Pemda Kota Kupang


34

BAB 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Monitoring Dan Evaluasi

46. Rencana monitoring/ pemantauan terhadap kegiatan dari mulai penyiapan/

prakonstruksi hingga pada tahapan pasca konstruksi atau setelah pelaksanaan dilakukan

sepenuhnya oleh instansi pelaksana/pemrakarsa sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat

oleh pemrakarsa kegiatan (Pokja PKP Kota Kupang) memuat informasi yang lengkap dan

obyektif. Tim monitoring/pemantauan dan evaluasi bisa terdiri dari unsur aparat kelurahan,

aparat kecamatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas PU dan OPD/Instansi lain

yang tergabung dalam susunan keanggotaan Pokja PKP Kota Kupang. Keterlibatan WTP dalam

proses pemantauan juga sangat diharapkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

perencanaan yang ditetapkan.Pemantauan akan dilakukan oleh tim pemantau selama jangka

waktu pelaksanaan dan setelah pelaksanaan untuk memastikan dampak pembangunan yang

terjadi. Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Pokja PKP Kota Kupang yang dibentuk oleh

Pemerintah Kota Kupang. Adapun tugas dari tim tersebut sebagai berikut:

1. Tim Monitoring dan Evaluasi, akan melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan

kegiatan sebagaimana tercantum dalam rencana kerja (actionplan) yang meliputi

kegiatan sosialisasi, penyiapan lahan, persiapan dan pembangunan proyek dilokasi yang

telah ditentukan sesuai rencana.

2. Masa penugasan Tim Monitoring Internal adalah selama masa dan pasca pelaksanaan

pembangunan. Untuk memudahkan warga masyarakat dalam melayangkan Komplain dan

keluhan dapat disampaikan ke pihak kelurahan atau melalui sekretariat BKM siap

menampung aspirasi dari masyarakat untuk diteruskan kepada instansi/ dinas terkait.

3. Tim Monitoring dan Evaluasi, akan melakukan koordinasi setiap saat dengan Pelaksana

Proyek untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala yang dihadapi khususnya terkait

dengan penyelesaian keluhan/keberatan WTP, sedangkan upaya penanggulangannya

menjadi tanggung jawab pemrakarsa dan instansi terkait lainnya.

4. Tim Monitoring dan Evaluasi akan melaporkan progres kegiatan penyiapan lahan setiap 3

bulan sekali kepada Pokja PKP, proyek dan WB melalui KMP

B. Pemantauan Dan Evaluasi

47. Pemantauan dan evaluasi terhadapat WTP dan aset terdampak akan dilaksanakan

secara terus menerus dan dilaporkan secara berkala, dalam satu tahun setelah kegiatan

penataan kawasan selesai. Adapun indikator rencana pemantauan adalah sebagai berikut :


35

Tabel 8.1. Indikator Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan

NO KEGIATAN INDIKATOR PEMANTAUAN PIC ANGGARAN

1 Persiapan dan

Sosialisasi

Hasil pelaksanaan Sosialisasi dan Dokumen

Pendukung

Tim Monitoring dan

Evaluasi

APBD-P 2021

2 Penyiapan tanah a. Pembangunan RTLH bagi WTP tergolong MBR

dari program DAK

b. Sertifikasi tanah WTP sisa tanah dari yang

dihibahkan kepada Pemerintah Kota Kupang

c. Sertifikat tanah Pemerintah Kota yang dikelola

Kelurahan dan pencatatan perubahan

penggunaan tanah)

d. Kondisi Sosial, ekonomi WTP pada masa

pelaksanaan pembangunan

Tim Monitoring dan

Evaluasi

DAK 2021,

APBD 2022

APBD-P 2021

3 Pembangunan

Konstruksi

a. Pelaksanaan fisik, implementasi Keselamatan

dan Kesehatan Kerja(K3) selama konstruksi

Tim Monitoring dan

Evaluasi

APBD-P

APBD-P 2021

4 Pasca Pekerjaan 1. Kondisi Sosial, ekonomi WTP pada pasca


Tim Monitoring dan

Evaluasi

APBD 2022


36

BAB 9

RENCANA AKSI

A. Rencana Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu

48. Rencana kegiatan penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu dalam penyiapan

lahan yang berdampak pada pembebasan lahan meliputi kegiatan utama yaitu

a. Pembangunan jalan kawasan

b. Pembangunan drainase

c. Pembangunan sumur bor

d. Pembangunan resapan

e. Pembangunan TPS-3R

Kegiatan utama di atas diuraikan dalam rencana kegiatan yang menjelaskan jenis kegiatan,

penanggungjawab kegiatan, sumber pendanaan dan waktu pelaksanaan. Rencana kerja

disusun secara bersama-sama melibatkan dinas /OPD terkait dan masyarakat. Pemerintah Kota

Kupang menyepakati rencana kerja penataan untuk dilaksanakan semua dinas/OPD terkait dan

para pihak terkait lainnya.

Tabel 9.1. Daftar Kegiatan Terpadu Pembangunan di Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu


Penanggungjawab

pelaksana

Sumber dana Tahun

Pelaksanaan

n 1 Pembangunan jalan kawasan

1.059 m NSUP-KOTAKU APBN 2020/20221 2021

2 Pembangunan drainase

Pembangunan sheetpile

1.207 m NSUP-KOTAKU APBN 2020/20221 2021

3 Pembangunan sumur bor

Septitank

1 unit NSUP-KOTAKU APBN 2020/20221 2021

4 Pembangunan resapan

nuju Ruang Terbuka Hijau

2 unit NSUP-KOTAKU APBN 2020/20221 2021

5 Pembangunan TPS-3R

Air

200 m2 NSUP-KOTAKU APBN 2020/20221 2021

B. Rencana Aksi Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu

49. Rencana Waktu Pelaksanaan penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu disusun

dalam perencanaan yang mencantumkan waktu pelaksanaan dan penanggungjawab kegiatan.

Rencana pelaksanaan (time schedule) disetujui oleh walikota dan dilaksanakan oleh dinas/OPD

dan para pihak terkait. Secara garis besar rencana waktu dan pelaksanaan kegiatan penataan

Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu disajikan tabel dibawah ini.


37

Tabel 9.2 Rencana Aksi Penataan Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu

No Kegiatan Penanggung

Jawab Status Target Selesai Sumber Biaya

Sept’20 Okt ‘20 Nop ‘20 Des ‘20 Jan ‘21 Feb ‘21 Mar ‘21

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

I PENYIAPAN LAHAN

1 Kesiapan Perencanaan

a Penyusunan Review RP2KPKP di Kawasan

Kawasan Prioritas

Dinas PRKP Kota,

Kotaku

Selesai - APBD 2019

b Sosialisasi Penataan kawasan Kumuh Oesapa

Segmen II Muara Abu

Dinas Pariwisata

Kota

Selesai - APBD 2019

c Rembug penyiapan Lahan Pokja PKP, Kotaku Selesai Sept. 2020 -

2 Proses Legalisasi Lahan

a Pengajuan Telaah Titik Koordinat Lokasi

Kawasan I Segmen II Program KOTAKU

Bappeda Kota

Kupang

Selesai - -

b Hasil Telaah Titik Koordinat Lokasi Kawasan 1

Segmen II Program KOTAKU

BPKH Wilayah XIV Selesai - -

c Verifikasi Kepemilikan tanah di lokasi kawasan

Oesapa Segmen Muara Abu

Bappeda Kota

Kupang

Selesai - -

d Pengukuran dan pemetaan lokasi kawasan

Oesapa Segmen Muara Abu

BPN Kota Kupang Selesai - -

E Verifikasi Peruntukan Lahan sesuai Tata Ruang DPUPR Kota Selesai - -

3 Lahan Status SK Tanah dan tanah SHM

a Penyepakatan hibah tanah WTP (3 kav) dan

hibah tanah kelurahan SKT (1 kav)

Pokja PKP, Kotaku Selesai September 2020 -

b Penyepakatan hibah tanah yang dimiliki/

dikuasai masyarakat (SHM/SKT) dan tanah

milik kelurahan

Pokja, Kelurahan,

Kotaku

Selesai Desember 2020 -

c Pengurusan dokumen hibah tanah milik (1

bidang) dan SKT (2 bidang)

Kelurahan Oesapa

Barat & KOTAKU

Selesai Desemeber 2020 APBD 2020

4 Sertifikasi sisa tanah, tanah yang dihibahkan, dan pembangunan RTLH

a Pengukuran hibah tanah milik /SHM (1kavling). Pokja,Kelurahan,

Kotaku

Selesai Desember 2020 -

b Penyediaan anggaran untuk sertifikasi tanah

WTP pada APBD Tahun 2022 kota Kupang.

Kelurahan dan

KOTAKU

Selesai Desember 2020


38

No Kegiatan Penanggung Status Target Selesai Sumber Biaya Sept’20 Okt ‘20 Nop ‘20 Des ‘20 Jan ‘21 Feb ‘21 Mar ‘21

c Pemisahan hak (SHM), sertifikasi sisa tanah

dan tanah yang dihibahkan di ATR/BPN Kota

Kupang Tahun 2022

Kelurahan Oesapa

Barat, & KOTAKU

Proses Maret 2022 APBD II

d Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni

bagi WTP MBR dari DAK Tahun 2021

Dinas PRKP Kota Proses Maret 2021 DAK

Perumahan

II PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADAAN TANAH

a. Pembangunan Rumah Tidak layak Huni untuk

MBR

Tim Monitoring

Kota Kupang

Belum Maret 2021 APBD 2021

b. Pengurusan pemisahan, serta sertifikasi tanah

sisa WTP dan tanah yang dihibahkan

Tim Monitoring

Kota Kupang

belum Oktober 2021

(berkala/3 bulan

APBD 2021

c. Penyerahan sertifikatatanah sisa kepada WTP Tim Monitoring

Kota Kupang

belum Maret 2022 APBD 2022

d. Pelaksanaan pembangunan sesuai batas

pembebasan tanah.

Tim Monitoring

Kota Kupang

belum Berkala/

3 bulan

APBD 2021

e Pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dari


Tim Monitoring

Kota Kupang

belum Berkala/

3 bulan

APBD 2021-

2022


39

LAMPIRAN


40

1. Lampiran 1

Surat Pernyataan Lurah Oesapa Barat


41


42

2. Lampiran 2

Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (Abraham Y. Long)


43


44

3. Lampiran 3

Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (Astutik)


45


46

4. Lampiran 4

Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah (Leci A. Th. Foes)


47


48

5. Lampiran 5

Berita Acara Kesepakatan Rapat Konsolidasi Percepatan Penanganan

Permukiman Kumuh Di Kota Prioritas (Kota Kupang) Provinsi NTT Tahun 2018 (12

Desember 2018)


49


50

6. Lampiran 6

Pengajuan Pernyataan Minat Walikota Kupang (11 Januari 2019)


51


52

7. Lampiran 7

Berita Acara Verifikasi & Survey Kegiatan Skala Kawasan / 12 Maret 2019


53


54


55


56


57

8. Lampiran 8

Berita Acara Verifikasi & Survey Kegiatan Skala Kawasan / 28 Maret 2019


58


59

9. Lampiran 9

Berita Acara Rapat Koordinasi Pokja PKP Kota Kupang Program KOTAKU / 29

Maret 2019


60


61


62

10. Lamiran 10

Berita Acara Rapat Koordinasi Pokja PKP Kota Kupang Program KOTAKU / 12 April

2019


63


64


65


66

11. Lampiran 11

Berita Acara Rapat Koordinasi Pokja PKP Kota Kupang Program KOTAKU / 29 April

2019

(Expose 1 Kawasan Oesapa Segmen II Muara Abu)


67


68


69

12. Lampiran 12

Catatan Hasil Review Usulan Infrastruktur Skala Kawasan

Kawasan Oesapa Kota Kupang Nusa tenggara Timur / 29 April 2019


70


71


72


73


74


75

13. Lampiran 13

Hasil Telaah Titik Koordinat Lokasi Kawasan I Segmen II Program Kotataku / 29

April 2019 (Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIV)


76


77

14. Lampiran 14

Permohonan Ekspose Kegiatah Skala kawasan Kota Kupang Provinsi NTT / 2 Juli

2019

(Permohonan Expose II)


78

15. Lampiran 15

Berita Acara Rapat Koordinasi Pokja PKP Kota Kupang Program KOTAKU / 4 Juli

2019


79


80


81


82

16. Lampiran 16

Rapat Kesepakatan Pelaksanaan Kegiatan Skala Kawasan Dengan Warga

Terdampak Program KOTAKU Tahun 2019 / 19 Agustus 2019


83


84


85


86

17. Lampiran 17

Hasil Pengukuran Dan Pemetaan / 20 Juli 2020. Badan Pertanahan Nasional

Kota Kupang


87


88


89

18. Lampiran 18

Nota Kesepakatan Penanganan Infrastruktur Pascabencana Kota Kupang

Berkolaborasi Dengan Program KOTAKU/ 24 Mei 2019


90


91

19. Lampiran 19

Surat Komitmen/ 12 Oktober 2020


92

20. Lampiran 20

Berita Acara Sosialisasi Penyiapan Lahan Skala Kawasan Oesapa Tahun 2020


93


94

21. Lampiran 21

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020

Tambak Garam Desa Oesapa Barat Kota Kupang


95

22. Lampiran 22

DAK – KRISNA (Rehab Rumah Tidak Layak Huni/DIPA Proses Pengesahan

Anggaran)


96

23. Lampiran 23

Contoh BPHTB RT001/RW001 Kel Oesapa Barat Untuk Acuan Perhitungan Aset

WTP Segmen II K

dokumen rencana penyiapan lahan (rpl )

Documents