II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Secara umum pengertian perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu

perjanjian ialah merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih

mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Selanjutnya berdasarkan

ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata semua perjanjian yang dibuat secara sah yaitu

berdasarkan syarat sahnya perjanjian, berlaku sebagai undang-undang bagi

mereka yang membuatnya. Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali selain

dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh

undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan

dengan itikad baik.

Berdasarkan keterangan di atas, setiap orang berhak melakukan kontrak atau

perjanjian dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian.

1. Perjanjian dan Unsur-Unsur Perjanjian

Menurut Wirjono Prodjodikoro (1979 : 9) “Perjanjian adalah suatu hubungan

hukum mengenai harta benda antara dua belah pihak, dimana satu pihak berjanji

untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan, sedangkan pihak lain

berhak untuk menentukan pelaksanaan janji itu”. Menurut Subekti (1984 : 9)

8

memberikan batasan “Perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji

kepada seorang lain atau dimana dua orang itu berjanji untuk melakukan suatu

hal”.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa perjanjian ialah

merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya

terhadap satu orang atau lebih lainnya. Menurut Abdulkadir Muhammad (1982,

hlm. 77-78), ketentuan pasal tersebut kurang begitu memuaskan karena ada

beberapa kelemahan, sebagai berikut :

a. Hanya menyangkut sepihak saja;

b. Kata perbuatan mencakup juga tampa konsensus;

c. Pengertian perjanjian terlalu luas;

d. Tampa menyebut tujuan.

Berdasarkan alasan tersebut, perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua

orang atau lebih saling mengikatkan darinya untuk melakukan suatu hal dalam

bidang harta kekayaan, sehingga dapat diketahui bahwa unsure-unsur perjanjian

sebagai berikut :

a. Ada pihak-pihak.

Para pihak dalam suatu perjanjian disebut subjek perjanjian, subyek

perjanjian dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum. Subjek perjanjian

ini harus mampu atau wenang melakukan perbuatan yang ditetapkan dalam

undang-undang.

b. Ada persetujuan antara pihak-pihak.

Persetujuan disini bersifat sedang berunding, perundingan itu ada tindakan-

tindakan pendahuluan untuk menuju kepada adanya persetujuan.

9

c. Ada tujuan yang akan dicapai.

Tujuan mengadakan perjanjian terutama untuk memenuhi kebutuhan pihak-

pihak, kebutuhan mana hanya dapat dipenuhi jika mengadakan perjanjian

dengan pihak lain. Tujuan sifatnya tidak boleh bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusilaan, dan larangan oleh undang-undang. Pihak-pihak

yang melaksanakan perjanjian dapat melaksanakannya dengan baik tampa

melanggar apa yang ditetapkan dalam isi perjanjian sesuai dengan tujuan

perjanjian Arisan Motor Plus.

d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan.

Dengan adanya persetujuan maka timbullah kewajiban untuk melaksanakan

suatu prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-

pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.

e. Ada bentuk tertentu lisan/tulisan.

Bentuk ini perlu ditentukan, karena ada ketentuan undang-undang bahwa

hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat

dan kekuatan bukti, bentuk tertentu biasanya berbentuk akta. Perjanjian itu

biasanya bisa dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksut

dan tujuannya yang dipahami oleh pihak-pihak, itu sudah cukup, kecuali jika

pihak-pihak menghendaki supaya dibuat secara tertulis (akta).

f. Ada syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tertentu ini sebenarnya sebagai isi perjanjian karena dari syarat-

syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan

perjanjian Arisan Motor Plus.

10

Berdasarkan uraian diatas, unsur-unsur perjanjian diantaranya ialah adanya pihak-

pihak, adanya persetujuan pihak-pihak, adanya tujuan yang akan dicapai, adanya

prestasi yang akan dilaksanakan, ada bentuk tertentu lisan atau tulisan dan ada

syarat-syarat tertentu.

2. Pengertian Perjanjian Kredit

Sebelum menerangkan megenai pengertian perjanjian kredit, hal pertama yang

akan dibahas mengenai pengertian kredit. Kredit berasal dari bahasa Yunani

“Creder” yang berarti kepercayaan (trust atau faith), oleh sebab itu dasar dari

kredit adalah kepercayaan, dengan demikian seseorang yang memperoleh kredit

pada dasarnya adalah memperoleh kepercayaan, hal tersebut timbul bila telah ada

pendekatan antara pemberi dan penerima kredit, untuk menimbulkan kepercayaan

maka pemberi kredit perlu meneliti terlebih dahulu calon peminjam kredit.

(Muchdarsyah Sinungan, 1989:2).

Selanjutnya menurut Muchdarsyah Sinungan (1989:3) kredit adalah pemberian

prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi tersebut akan

dikembalikan lagi pada satu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu

kontrak prestasi berupa bunga.

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur,

meskipun kepercayaan tersebut mengandung resiko yang tinggi. Karena itu dalam

pemberian kredit terdapat beberapa unsur yang sering disebut sebagai unsur-unsur

kredit yaitu :

11

a. Kepercayaan

Yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikannya akan diterima

kembali dalam jangka waktu tertentu dikemudian hari.

b. Waktu

Yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian

kredit ( nilai agio ) adalah lebih tinggi dari pada nilai uang yang akan diterima

pada waktu pengembalian kredit dikemudian hari.

c. Degree of risk

Yaitu adanya tingkat resiko yang dihadapi sebagai akibat jangka waktu yang

memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit di kemudian

hari. Makin lama jangka pengembalian waktu kredit berarti makin tinggi pula

tingkat resikonya. Karena ada unsur resiko ini maka suatu perjanjian kredit

perlu suatu jaminan.

d Prestasi

Yang diberiakan adalah suatu prestasi yang dapat berupa barang, jasa atau uang

dalam perkembangan perkreditan di alam modern maka yang dimaksud dengan

prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

Secara teori kredit dapat diberikan dalam bentuk uang ataupun barang, tetapi

dalam kehidupan ekonomi modern selalu didasarkan pada uang maka kredit

dalam bentuk uang ini yang banyak dilakukan. (Djuhaendah Hasan 1996,hlm 148)

Sebelum dilakukannya pemberian kredit oleh kreditur kepada debitur, hal pertama

yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak ialah mengadakan perjanjian kredit.

Menurut hukum perdata Indonesia Perjanjian Kredit (PK) merupakan salah satu

12

bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdata.

Dalam bentuk apapun juga perjanjian kredit itu diadakan pada hakekatnya

merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam, sebagaimana diatur dalam

Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUHPerdata. Namun demikian dalam

praktek perbankan modern hubungan hukum dalam kredit tidak lagi semata-mata

berbentuk hanya perjanjian pinjam meminjam saja, melainkan adanya campuran

dengn bentuk perjanjian lainnya seperti perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian

lainnya.

Selanjutnya menurut Djuhaendah Hasan (1996:135) yang dimaksut dengan

perjanjian kredit ialah perjanjian yang antara bank dengan debitur untuk

memberikan pinjaman sejumlah dana kepada debitur yang sebelumnya telah

dilakukan penilaian oleh pihak bank dari berbagai aspek.

Dalam prakteknya bentuk perjanjian kredit antara satu bank dengan yang lainnya

tidaklah sama, hal tersebut terjadi dalam rangka menyesuaikan diri dengan

kebutuhannya masing-masing. Dengan demikian perjanjian kredit tersebut tidak

mempunyai bentuk yang berlaku umum untuk

Menurut R. Subekti (1995:52), Perjanjian Kredit atau Sewa-beli sebenarnya

adalah suatu macam jual-beli, setidak-tidaknya ia lebih mendekati jual-beli dari

pada sewa-menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari kedua-duanya

dan diberikan judul “sewa-menyewa”. Dalam Hire-purchase Act 1965 ia

dikonstruksikan sebagai suatu perjanjian “sewa-menyewadengan hak opsi dari si

penyewa untuk membeli barang yang disewanya”. Maksud kedua belah pihak

13

adalah tertuju pada perolehan hak milik atas suatu barang disatu pihak dan

perolehan sejumlah uang sebagai imbalannya (harga) dilain pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perjanjian kredit ialah perjanjian yang lahir

karena adanya unsur kepercaraan antara Keritur dan Debitur, dimana dalam waktu

tertentu Debitur akan mengembalikan apa yang diberikan Kreditur kepadanya.

Pemberian kredit akan diberikan Kreditur kepada Debitur yang sudah dikenalnya

terlebih dahulu.

3. Syarat Sah Perjanjian

Didalam Pasal 1320 KUHPerdata terdapat beberapa hal untuk syarat sahnya suatu

perjanjian, antara lain yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan dimaksudkan bahwa kedua

subyek yang melakukan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seika-sekata

mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang

dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga dikehendaki oleh pihak yang

lainnya. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

b. Kecakapan untuk membuat sesuatu perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada azasnya

setiap orang yang sudah dewasa atau akilbalig dan sehat pikirannya, adalah

cakap menurut hukum. Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa

orang yang melakukan suatu perjanjian yang nantinya akan terikat oleh

perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar

akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatan itu sedangkan dari

14

sudut ketertiban hukum, oleh karena seorang yang membuat suatu perjanjian

itu berarti mempertaruhkan kekayaannya, orang tersebut harus orang yang

sungguh-sungguh berhak berbuat bebas dengan harga kekayaannya.

c. Suatu hal tertentu

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus memahami

suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban

kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksud

dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya, bahwa barang itu

sudah ada pada saat perjanjian itu dibuat, tidak diharuskan oleh undang-

undang juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat

dihitung atau ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal

Dengan sebab ini dimaksudkan tidak lain dari pada isi perjanjian dengan

segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu

adalah sesuatu yang membuat orang melakukan suatu perjanjian yang

dimaksud. Bukan itulah yang oleh undang-undang dimaksudkan dengan sebab

hal halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian atau

dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada azasnya tidak

diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada azasnya tidak menghiraukan

apa yang ada dalam gagasan orang atas apa yang dicita-citakan seseorang,

yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-

orang dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka syarat sah perjanjian ialah adanya kata

sepakat, sudah cakap hukum, ada suatu hal tertentu, dan sesuatu yang halal.

15

4. Azas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar

kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Menurut Abdulkadir Muhammad

(1982, hal.84), asas-asas tersebut, adalah:

a. Sistem Terbuka (open system)

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa

saja walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini sering

juga disebut “asas kebebasan berkontrak (freedom of making contract).

Walaupun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga

hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang tidak bertentangan dengan

kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

b. Bersifat Pelengkap (optimal)

Artinya pihak-pihak membuat perjanjian menghendaki dan memuat ketentuan-

ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan pasal-pasal dalam undang-

undang, tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan,

maka berlakulah ketentuan undang-undang.

c. Bersifat Konsensual

Artinya perjanjian itu terjadi itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata

sepakat antara pihak-pihak, dengan kata lain prjanjian itu sudah sah dan

mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara pihak-pihak

mengenai pokok perjanjian.

d. Bersifat Obligator (obligatory)

Artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf

menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik

16

(ownership). Hak milik baru berpindah, apabila diperjanjikan sendiri yang

disebut perjanjian yang bersifat kebendaan (zakelijke overeenkomst).

Berdasaran penjelasan di atas maka azaz perjanjian ialah system terbuka, bersifat

pelengkap, bersifat konsensual dan bersifat obligator.

5. Pengertian Hak dan Kewajiban

Menurut Abdulkadir Muhammad (1992:10) hak adalah sesuatu yang diperoleh

dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lain.

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada

pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan.

Menurut Soerjono Soekanto (1985: 11), hak dan kewajiban didukung oleh subjek

hukum, artinya subyek hukum mempunyai peranan yang harus dilaksanakan dan

yang tidak harus dilaksanakan. Peranan yang harus dilaksanakan itu disebut juga

tugas atau kewajiban, sedangkan yang tidak harus dilaksanakan disebut

wewenang atau hak.

Berdasarkan pengertian diatas maka hak dan kewajiban ialah segala sesuatu yang

harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yaitu hak adalah sesuatu yang kita

dapatkan dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan.

6. Pengertian Jaminan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1131 yaitu segala kebendaan si berhutang baik yang

bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru

17

akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan

perseorangan.

Ketentuan yang ada dalam Pasal di atas merupakan pengertian dari jaminan secara

umum atau jaminan yang timbul atau lahir dari undang-undang, artinya disini

undang-undang memberikan perlindungan bagi semua kreditur dalam kedudukan

yang sama. Adapun pembayaran atau pelunasan hutang kepada kreditur dilakukan

secara berimbang, kecuali apabila ada alasan yang memberikan kedudukan

preferen (droit de pre ference) kepada para kreditur tersebut.

Dalam KUHPerdata disebutkan bahwa kedudukan preferen diberikan kepada para

kreditur pemegang gadai dan hipotik atau dalam kata lain kreditu yang

mempunyai hak kebendaan, yang mengikat perjanjian jaminan kebendaan

terhadap benda tertentu pemilik debitur yang bersifat hak mutlak atas benda yang

di ikat. Sehingga apabila debitur melakukan, kreditur mempunyai hak atas benda

yang diikat tersebut untuk mendapat pelunasan terlebih dahulu dari pada kreditur

lainnya. Kemudian jaminan terbagi lagi sesuai dengan sifat benda yang di

jaminkanapabila benda tersebut benda bergerak maka jaminannya berupa gadai

dan apabila benda tersebut tidak bergerak maka jaminannya ialah hak tanggungan,

jaminan-jaminan tersebut dapat disebut juga sebagai jaminan khusus.

Berdasarkan dari pasal di atas maka yang di maksud jaminan adalah sarana

perlidungan bagi keamanan kreditur yaitu kepastian hutang debitur atau

pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur. Undang-undang dalam hal ini

KUHPerdata telah memberikan sarana perlindungan bagi para kreditur.

18

Secara yuridis materil jaminan (collateral) berarti sesuatu benda atau

kesanggupan pihak ketiga yang dapat menjadi pegangan kreditur untuk adanya

kepastian hukum pelaksanaan prestasi oleh debitur. Dengan demikian jaminan

akan mempunyai fungsi tindakan preventif bagi pelunasan hutang.

Seperti diketahui dalam dunia perbankan dikenal denga istilah jaminan pokok dan

jaminan tambahan. Yang dimaksut dengan jaminan pokok ialah jaminan yang

berupa sesuatu atau benda yang berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon.

Sesuatu yang berkaitan dengan kredit yang dimohon dapat berarti suatu proyek

atau prospek usaha debitur yang dibiayai oleh kredit tersebut, sedangkan yang

dimaksut dengan benda yang berkaitan dengan kredit yang dimohon biasanya

adalah benda yang dibiayai atau yang dibeli dengan kredit. Sedangkan yang

dimaksut dengan jaminan tambahan ialah jaminan yang tidak bersangkutan

langsung dengan kredit yang dimohon, jaminan tambahan dapat berupa jaminan

kebendaan yang objeknya adalah harta benda milik debitur, maupun perorangan

yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur. (Djuhaendah

Hasan, 1996:202).

Selanjutnya benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah benda dalam

perdagangan atau memiliki sifat ekonomis, sedangkan benda diluar perdagangan

atau tidak memiliki sifat ekonomis tidak dapat dijadikan sebagai objek jaminan.

Benda dalam perdagangan atau yang bersifat ekonomis itu dapat berupa, benda

tanah dan benda bukan tanah baik yang tetap maupun yang bergerak. Tujuannya

ialah apabila terjadi ingkar janji atau kredit macet, maka benda tersebut sewaktu-

waktu dapat dicairkan. Demikian juga halnya dengan jaminan perorangan,

19

meskipun yang diperjanjikan adalah kesanggupan pihak ketiga untuk melunasi

hutang debitur dan tidak ada benda tertentu yang diikat dalam perjanjian jaminan,

namun pada dasarnya yang dijadikan acuan jaminan itu adalah harta kekayaan

pihak ketiga tersebut.

Salah satu harta kekayaan yang dapat dijadikan jaminan ialah hak atas tanah.

Disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (yang selanjutnya disebut UUPA) ada

beberapa jenis hak atas tanah yaitu :

a. Hak milik;

b. Hak guna-usaha;

c. Hak guna-bangunan;

d. Hak pakai;

e. Hak sewa;

f. Hak membuka tanah;

g. Hak memungut hasil hutan.

Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan

ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara seperti

yang disebutkan diatas.

Dari beberapa macamhak atas tanah di atas, terdapat hak-hak yang bukan

merupakan pemilikan atas hak atas tanah secara langsung seperti hak membuka

tanah dan hak memungut hasil hutan. Dan dilain pihak terdapat hak-hak atas

tanah yang betul-betul dalam arti pemilikan hak atas tanahnya secara langsug

atau secara fisik yaitu Hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai

20

dan hak sewa. Hak-hak ini diperoleh berdasarkan atas suatu alas hak yang kuat

serta mem;punyai nilai ekonomis yang kuat bagi pemiliknya.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun

1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah hak tanggungan adalah hak jaminan

yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu

kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan

kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kj, yang

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap

kreditur-kreditur lain.

Menurut Muhamad Djumhana (2003: 411) dari karakteristiknya Hak Tanggungan

mempunyai ciri-ciri yaitu:

a. Tidak dapat dibagi-bagi kecuali jika diperjanjikan lain. Maksudnya ialah hak

tanggungan membebani secara utuh objek hak tanggungan dan setiap bbagian

darinya. Sehingga walaupun telah dilunasi sebagian dari hutang yang dijamin

tidak berarti terbebasnnya sebagian objek hak tanggungan dari beban hak

tanggungan, melainkan hak tanggungan itu membebani seluruh objek hak

tanggungan untuk sisa hutang yang belum dilunasi (Pasal 2 Ayat 1) namun

hal tersebut dapat dikesampingkan apabila diperjanjikan lain (Pasal 2 ayat 2).

b. Tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada (droit

de suit) maksudnya walaupun objek hak tanggungan sudah berpindah tangan

melakukan eksekusi jika debitur wanprestasi (Pasal 7).

21

c. Accessoir artinya merupakan ikutan dari perjanjian pokok, maksudnya bahwa

perjanjian hak tanggungan tersebut ada apabila telah ada perjanjian pokoknya

yang berupa perjanjian yang menimbulkan hubungan hutang piutang (Pasal

10 ayat 1).

d. Asas spesialitas yaitu bahwa unsur-unsur dari hak tanggungan wajib ada

untuk sahnya. Akta pemberian Hak Tanggungan, misalnya mengenai subjek,

objek, maupun hutang yang dijamin (Pasal 1 ayat 1) dan apabila tidak

dicantumkan maka mengakibatkan akta tersebut batal demi hukum.

e. Asas publisitas yaitu perbuatan mengenai hak tanggungan ini perlu diketahui

pula olehy pihak ketiga, yaitu dengan mendaftarkan pemberian hak

tanggungan tersebut (Pasal 13 ayat)

Disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, objek

yang dapat dibebani hak tanggungan pada dasarnya dibebankan pada Hak atas

tanah yang meliputi:

a. Hak Milik

b. Hak Guna Usaha

c. Hak Guna Bangunan

Selain hak atas tanah tersebut di atas Objek hak tanggungan yang lain, ialah hak

pakai atas tanah Negara asalkan telah memenuhi ketentuan pendaftaran dan

menurut sifatnya dapat dipindah tangankan. Hak tanggungan dapat juga

dibebankan kepada hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya

22

yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah

tersebut.

7. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Menurut Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi adalah segala sesuatu yang

diperjanjikan wajib untuk melaksanakan atau mewujudkan segala sesuatu yang

diperjanjikan (prestasi) tersebut. Para pihak wajib dan harus melaksanakan sesuai

yang diperjanjikan, apabila seseorang mengingkari janji yang telah disanggupinya

di dalam perjanjian atau apabila si pemilik utang atau (Debitur) tidak melakukan

apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu

yang tidak boleh dilakukannya, maka ia dikatakan melakukan wanprestasi (alpa,

lalai atau ingkar janji).

b. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Menurut R. Subekti (1984: 45), dilihat dari bentuknya wanprestasi ada 4 (empat)

macam yaitu:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu

perjanjian akan menimbulkan kerugian pada pihak lain, dalam pembahasan ini

23

pihak yang melakukan wanprestasi adalah pihak peserta arisan dan pihak yang

mengalami kerugian adalah pihak pengelola arisan.

Berdasarkan penjelasan di atas, wanprestasi ialah suatu kealpaan atau tidak

dipenuhinya prestasi dalam suatu perjanjian.

8. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian merupakan aplikasi hubungan antara kedua belah

pihak, karena berakhirnya suatu perjanjian berarti putusnya hubungan antara

kedua belah pihak tentang suatu perjanjian atau perikatan selanjutnya diatur dalam

Pasal 1381 KUHPerdata:

a. Karena pembayaran

b. Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau

penitipan.

c. Karena pembaharuan utang.

d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi

e. Karena percampuran utang.

f. Karena pembebasan utangnya

g. Karena musnahnya barang yang terutang.

h. Karena kebatalan atau pembatasan

i. Karena berlakunya suatu syarat-syarat batal yang diatur dalam bab ke satu

buku ini.

j. Karena lewatnya waktu.

Berdasarkan pengertian di atas, berakhirnya suatu perjanjian ialah apabila telah

terpenuhinya semua apa yang menjadi tujuan dari perjanjian, sehingga tidak ada

24

lagi hak dan kewajiban yang timbul, serta terlepasnya hubungan hukum antara

pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

B. Arisan

1. Sejarah Arisan

Arisan memiliki sejarah panjang, memperoleh populasi besar di tahun 1970. Pada

tahun 1980, arisan dalam perbankan menjadi resmi diakui dengan istilah baru

yakni Keuangan Mikro yang merupakan jenis pertukaran moneter swasta. Secara

khusus, arisan adalah contoh dari “asosiasi kredit berputar”

Arisan adalah kata yang umum di Indonesia yang mengacu kepada sebuah

pertemuan sosial yang unik dimana sekelompok teman-teman dan keluarga

bertemu setiap bulan untuk pribadi undian mirip dengan kolam taruhan. Setiap

anggota grup mendepositokan jumlah tetap sebesar uang ke pot, lalu pengundian

dimulai dan nama yang keluar adalah pemenangnya dan mendapatkan uang yg

telah terkumpul. Nama pemenang akan dihapus dari pot sampai setiap anggota

telah memenangkan dan kemudian siklus selesai, hal ini disebut lotere tetap

karena adil bagi semua peserta yakni memenangkan jumlah yang sama selama

siklus lengkap.

2. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada

tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota

kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya

25

dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang

menentukan pemenang dengan perjanjian.

Di Indonesia, dalam budaya arisan, setiap kali salah satu anggota memenangkan

uang pada pengundian, pemenang tersebut memiliki kewajiban untuk menggelar

pertemuan pada periode berikutnya arisan akan diadakan.

Arisan beroperasi di luar ekonomi formal sebagai sistem lain untuk menyimpan

uang, namun kegiatan ini juga dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang

memiliki unsur "paksa" karena anggota diharuskan membayar dan datang setiap

kali undian akan dilaksanakan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan arisan merupakan kegiatan

mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang

kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya,

undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua

anggota memperolehnya. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan cara

pengundian, lelang dan ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang

dengan perjanjian.

3. Pengertian Arisan Motor Plus

Arisan motor plus adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang secara

teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari

anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya

dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang

menentukan pemenang dengan perjanjian, dalam arisan ini telah terjadi

26

kesepakatan, yakni pemenang memperoleh sepeda motor dengan cara pelelangan,

akan tetapi kata pelelangan hanya penamaannya saja prosesnya hampir sama

dengan pengundian, dalam pelaksanaannya, peserta mengumpulkan sejumlah

uang yang telah disepakati pada hari pengundian. Uang yang terkumpul

diserahkan kepengelola dan pemenang diberikan sepeda motor akan tetapi BPKB

menjadi jaminan selama kegiatan ini berlangsung. Arisan ini berakhir apabila

semua peserta sudah mendapatkan sepeda motor.

C. Gambaran Umum Arisan Motor Plus

Arisan Motor Plus ialah sebuah kegiatan perjanjian atau kontrak yang lahir akibat

adanya Pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa setiap orang bebas

berkontrak atau melakukan perjanjian. Arisan motor plus terbentuk pada bulan

Januari 2004 dan beranggotakan Bapak Nasirwan sebagai ketua pengelola arisan

dibantu dengan Bapak Ansori yang berperan sebagai wakil pengelola. Setiap

kelompok arisan terdiri dari 42 orang peserta. Arisan tidak diadakan dengan

undian tetapi dengan sistem lelang. Prinsip dasar arisan motor plus ialah :

1. Saling menguntungkan (tolong menolong);

2. Amanah (bijak dan bertanggung jawab); dan

3. Transparan (jujur).

Pelaksanaan pelelangan arisan motor diadakan pada tanggal 9 setiap bulannya,

pelelangan berlangsung di Jalan Sukardi hamdani Gg. Sabri Said I Nomor 62

Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Uang arisan tiap bulannya sebesar

Rp 300.000,00 selama 42 bulan, sehingga dalam setiap pertemuan uang yang

terkumpul sebesar Rp 12.600.000,00. Selama masa arisan, BPKB peserta yang

27

sudah mendapatkan sepeda motor berada pada pengelola sampai berakhirnya

kegiatan arisan motor plus tersebut.

Lahirnya arisan motor plus ini didasarkan atas pemikiran pengelola melihat

besarnya minat masyarakat akan kebutuhan skunder, yaitu sepeda motor untuk

menunjang kegiatan sehari-hari, akan tetapi masyarakat kesulitan untuk

memperolehnya, dikarnakan harganya yang tidak murah.

Banyak masyarakat yang menggunakan jasa Lembaga Pembiayaan Bank dan non

Bank seperti pemberian kredit oleh Bank atau Pembiayaan Konsumen, akan tetapi

tidak sedikit masyarakat yang merasa kesulitan untuk menggunakan jasa tersebut

karena syarat yang begitu banyak dan angsuran yang tergolong besar. Melihat

keadaan itu pengelola membentuk Arisan Motor Plus, yang syarat-syaratnya

mudah dan angsurannyapun tidak terlalu besar.

D. Kerangka Pikir

Pengelola Arisan Motor

Plus

Peserta Arisan

Hak dan Kewajiban

Bentuk wanprestasi

dan cara penyelesaian

wanprestasi

Berakhirnya

Perjanjian Arisan

Motor Plus

28

Kerangka pikir adalah alur penyelesaian masalah dari kerangka teori dan konsep.

Berdasarkan kerangka teori dan konsep di atas, maka secara singkat dapat

diuraikan kerangka pikirnya sebagai berikut:

Arisan Motor Plus ialah suatu bentuk dari kesepakatan antara beberapa pihak

yaitu pihak pengelola arisan motor dan pihak peserta arisan motor yang

didalamnya terdapat perjanjian yang mengikat antara kedua belah pihak sehingga

melahirkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak

Arisan Motor Plus melibatkan beberapa pihak didalamnya yaitu pengelola arisan

motor, wakil pengelola arisan motor, bendahara arisan motor dan peserta arisan

motor. Pengelola arisan motor merupakan pihak yang bertanggung jawab atas

adanya arisan motor plus, pengelola arisan motor memberikan sepeda motor

kepada setiap peserta arisan motor yang memenangkan arisan motor plus. Wakil

pengelola dan bendahara arisan motor plus ialah seseorang yang membantu

pengelola arisan motor untuk menjalankan kegiatan arisan motor plus. Peserta

arisan motor ialah seseorang yang melakukan perjanjian dengan pihak pengelola

arisan motor plus yaitui diberikan sepeda motor dan peserta arisan motor

membayar uang arisan motor ke pengelola arisan motor selama kegiatan arisan

motor plus berlangsung.

Setelah mendapatkan sepeda motor, peserta arisan motor hanya diberikan

STNKnya saja, sedangkan BPKB menjadi jaminan dan disimpan oleh pihak

pengelola arisan motor sampai berakhirnya perjanjian Arsan Motor Plus. Arisan

Motor Plus berakhir apabila semua peserta sudah mendapatkan sepeda motor.

29

Kegiatannya diawali dengan membuat perjanjian yaitu perjanjian antar pihak

pengelola arisan motor dengan pihak peserta arisan motor. Perjanjian Arisan

Motor Plus ini dibuat untuk bukti keikutsertaan Peserta Arisan motor. Pihak yang

bertindak sebagai Pengelola arisan motor dalam pembahasan ini adalah Arisan

Motor Plus yang berada di Jalan Sukardi Hamdani Gg. Sabri Said No.62 Labuhan

Ratu Bandar Lampung, sedangkan, pihak yang bertindak sebagai pihak peserta

arisan motor adalah seseorang yang mengikuti kegiatan arisan.

Setelah terjadi kesepakatan maka pihak pengelola memberitahu syarat-syarat dan

prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak peserta arisan, kemudian Pihak

pengelola mengeluarkan dokumen yang berupa kontrak Arisan Motor Plus itu

sendiri dan dokumen-dokumen tambahan antara lain berupa jadwal pembayaran

(Schedule of Payment), tanda bukti penerimaan barang (Acceptance of Receipt)

dan lain-lain. Setelah dokumen dikeluarkan, maka secara tidak langsung diantara

kedua belah pihak memiliki hubungan hukum yang menimbulkan hak dan

kewajiban yang harus di miliki dan dipenuhi, namun dalam suatu perjanjian

adakalanya salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana

mestinya yang menimbulkan wanprestasi dalam hal ini adalah pihak Peserta

Arisan, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Pengelola, maka pihak Peserta

Arisan bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan perjanjian yang

telah disepakati bersama.