Hukum Indonesia & Keterkaitannya

Daftar Isi : 1. Pengertian Hukum 2. Hukum Komersiil 3. Orang-Orang Perantara Dalam Hukum Perniagaan 4. Hak Reklame 5. Hukum Pembukuan 6. Persekutuan Perdata 7. Persekutuan Firma 8. Persekutuan Komanditer 9. Perseroan Terbatas 10.Hukum Perjanjian 11.Perjanjian Kredit Perbankan

BAB I PENGERTIAN HUKUM

A. Definisi Hukum Pengertian hukum dibedakan menurut pendapat dari beberapa Sarjana Hukum Indonesia, yang di antaranya adalah sebagai berikut : 1. S.M. Amin, S.H.

Hukum adalah Kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

2. J.E.T. Simurangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

3. M.H. Tirtaatmidjaya, S.H. Hukum adalah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta.

B. Unsur-Unsur Hukum Hukum terdiri dari berberapa unsur, yaitu : 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; 3. Peraturan itu bersifat memaksa; 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. C. Ciri-ciri Hukum Untuk dapat mengenal hukum itu kita harus dapat mengenal ciri-ciri hukum yaitu : 1. Adanya perintah dan/atau larangan; 2. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang. D. Sifat dari Hukum Hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh mentaatinya.

E. Tujuan Hukum Berkenaan dengan tujuan hukum, kita mengenal beberapa pendapat sarjana ilmu hukum yang diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Prof. Subekti, S.H.

Tujuan hukum menurut Prof. Subekti, S.H. adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.

2. Prof. Mr. Dr. L.J. Aperldoorn Dalam bukunya “Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht” mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.

3. Geny Geny mengajarkan bahwa hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan.

4. Bentham (Teori Utilitis) Menurut teori Utilitis tujuan hukum ialah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.

5. Prof. Mr. J. Van Kan Prof. Van Kan mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

G. Kodifikasi Hukum Yang dimaksud “Kodifikasi” hukum adalah pembukuan hukum yang sejenis secara sistematis dan lengkap. Contoh Kodifikasi hukum adalah Kitab Undang-Undang Hukum Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut bentuknya, hukum itu dapat dibedakan antara lain : 1. Hukum Tertulis yaitu hukum yang tercantum di peraturan perundang-undangan dan telah diundangkan di berita Negara. 2. Hukum Tidak Tertulis yaitu hukum yang ditaati oleh masyarakat meskipun tidak tertulis di peraturan perundang-undangan yang berupa kebiasaan-kebiasaan, norma-norma yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Unsur-unsur kodifikasi yaitu : • Jenis-jenis hukum tertentu (misalnya hukum Perdata) • Sistematis • Lengkap Adapun tujuan kodifikasi hukum yaitu : • Kepastian hukum • Penyederhanaan hukum • Kesatuan hukum H. Macam-Macam Pembagian Hukum Hukum itu dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa azas pembagian, sebagai berikut : a. Menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam :

1) Hukum Undang-Undang yaitu hukum tercantum dalam peraturan perundangan. 2) Hukum Kebiasaan (Adat) yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan

kebiasaan (adat). 3) Hukum Traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu

perjanjian antara negara (traktat). 4) Hukum Jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

b. Menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam : Hukum Tertulis. Hukum ini dapat pula merupakan : 1) Hukum tertulis dan dikodifikasikan, misalnya :

a) Hukum Pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tahun 1918;

b) Hukum Sipil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Sipil (KUHS) tahun 1848; c) Hukum Dagang yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) tahun

1848. 2) Hukum tertulis tak dikodifikasikan, misalnya :

a) Peraturan tentang Hak Merek Perdagangan, Hak Oktroi, Hak Cipta; b) Peraturan tentang Ikatan Perkreditan; c) Peraturan tentang Ikatan Panen; d) Peraturan tentang Kepailitan; e) Peraturan tentang Penundaan Pembayaran (dalam keadaan pailit).

3) Hukum Tak Tertulis (hukum kebiasaan) c. Menurut tempat-tempat berlakunya hukum dapat dibagi dalam:

1) Hukum Nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara; 2) Hukum Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia

internasional; 3) Hukum Asing yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain; 4) Hukum Gereja yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para

anggota-anggotanya. d. Menurut waktu berlakunya, hukum dapat dibagi dalam :

1) Ius Konstitutum yaitu hukum yang berlaku pada suatu saat tempat tertentu biasa atau disebut hukum positif;

2) Ius Konstituendum yaitu hukum yang diharapkan berlaku untuk waktu yang akan datang (rancangan/gagasan);

3) Hukum azasi (hukum alam) yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia.

e. Menurut cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi dalam:

1) Hukum Materiil yaitu suatu ketentuan hukum yang berisi perintah dan atau larangan dan berisi hak-hak dan kewajiban. Contoh : KUH Dagang, KUH Perdata, KUH Pidana, Hukum Perbankan, Hak Cipta, Hak Paten dan Merek.

2) Hukum Formil yaitu hukum yang mengatur tentang prosedur atau tata cara mewujudkan hukum materiil dalam kehidupan konkret. Contoh : Hukum acara Pidana dan Hukum acara Perdata.

f. Menurut sifatnya, hukum dapat dibagi dalam :

1) Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak;

2) Hukum yang mengatur (Hukum Pelengkap), yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuta peraturan sendiri dalam suatu perjanjian.

g. Menurut wujudnya, hukum dapat dibagi dalam :

1) Hukum Obyektif yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu;

2) Hukum Subyektif yaitu hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih.

h. Menurut isinya, hukum dapat dibagi dalam :

1) Hukum Public yaitu Hukum yang mengatur hubungan hukum antara warga Negara dengan Negara. Contoh : Hukum pajak, hukum tata Negara, hukum pidana, hukum administrasi Negara.

2) Hukum Privat yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara pribadi dengan pribadi atau antara satu orang dengan orang yang lain atau antara pribadi dengan badan hukum yang menitikberatkan pada kepentingan pribadi atau badan hukum Contoh : - Ketentuan-ketentuan yang menyangkut tukar menukar;

- Ketentuan-ketentuan yang menyangkut sewa menyewa, kredit perbankan. Hukum Sipil dan Hukum Publik Dari segala macam hukum yang tersebut di atas, yang terpenting ialah Hukum Sipil dan Hukum Publik. Hukum Sipil (Hukum Privat), dalam arti luas terdiri dari : 1) Hukum Perdata, dan 2) Hukum Dagang. Hukum Publik (Hukum Negara) itu terdiri dari : 1) Hukum Tata Negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintahan

suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain; 2) Hukum Administrasi Negara (Hukum Tatausaha Negara atau Hukum Tata

Pemerintahan) yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara;

3) Hukum Pidana (Pidana = kurungan) yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya;

4) Hukum internasional, meliputi : (a) Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga negara satu dengan warga negara yang lain dalam hubungan internasional; (b) Hukum Publik Internasional (Hukum Antara Negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara satu dengan negara yang lain dalam hubungan internasional.

BAB II HUKUM KOMERSIAL

A. Pengertian Hukum Komersial Hukum Komersial atau Dagang sering disebut sebagai Hukum Khusus yaitu hukum yang mengatur saling hubungan antara orang satu sama lain ataupun antara badan hukum yang satu dengna yang lain dalam lapangan perdagangan dan perusahaan untuk mencari keuntungan. Pekerjaan atau kerja sama yang berhubungan dengan pemberian perantaraan kepada perusahaan dan konsumen, antara lain : 1. Makelar, Komisioner, dan sebagainya; 2. Berbagai bentuk kerja sama mencari keuntungan seperti : Perseroan Terbatas ( P.T. ),

Firma dan sebagainya; 3. Pelayanan pengangkutan barang (pengangkut, ekspeditur dan sebagainya); 4. Kerjasama menutup kemungkinan kerugian (asuransi); 5. Pelayanan bankir dalam hubungannya dengan dipergunakannya surat-surat berharga

(cek, wesel, dan lain- lain) sebagai alat pembayaran, perkreditan, dan sebagainya. B. Sumber Hukum Dagang Hukum Dagang Indonesia bersumber pada W.v.K Nedrland yang berlaku di Indonesia sejak 1 Mei 1948 berdasarkan asas kondordansi. Pasal I KUHD menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Perdata juga diatur di dalam KUHD sepanjang di dalam KUHD tidak diatur secara khusus menyimpang. Jelas bahwa kedudukan KUHD terhadap K.U.H Perdata adalah sebagai hukum khusus terhadap hukum umum. Ini membuktikan adanya hubungan yang erat antara Hukum Dagang dan Hukum Perdata. C. Sistematika Hukum Dagang Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berlaku sejak tanggal 1 Mei 1948 sampai sekrang yang kodifikasinya mempunyai sistematik sebagai berikut : KHUD terbagi dalam 2 (dua) Kitab dan 23 Bab, yaitu : 1. Kitab I : Perdagangan Pada Umumnya 2. Kitab II : Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perkapalan D. Sejarah KUHD Peraturan Hukum Dagang disusun atau dibentuk di Perancis pada tahun 1807 dengan nama “CODE DE COMMERCE” yang terpisah menjadi CODE CIVIL dan CODE COMMERCE sampai tahun 1838 masih berlaku di Belanda. Selanjutnya pada tahun 1838 Pemerintah Belanda berhasil mengesahkan Wetboek van Koophandel Nederland (W.v.K. Nederland) yang berdasakan asas konkordinasi tersebut sejak 1 Mei 1848 juga diberlakukan di Indonesia karena pada waktu itu Indonesia merupakan jajahan Belanda. Yang sesudah Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai sekarang W.v.K. dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dasar hukumnya adalah Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945.

BAB III ORANG-ORANG PERANTARA DALAM HUKUM PERNIAGAAN

Pengertian Orang-orang perantara dalam dunia perniagaan yaitu pihak yang menghubungai antara pemberi kuasa / pemilik barang atau produsen dengan pihak ketiga atau pemberi atau konsumen. Orang-orang perantara dalam dunia perniagaan dan perusahaan dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu : 1. Mereka yang berstatus sebagai buruh atau pekerja yang bekerja pada majikan dan

mendapatkan upah atau gaji, contohnya : kasir, pelayan, dll. 2. Orang perantara yang bukan buruh dan tidak mempunyai hubungan tetap dengan

pengusaha, tetapi dalam pekerjaannya berdasarkan “pemberian kuasa”. Termasuk golongan ini misalnya : makelar, komisioner.

Agen Dagang Agen dagang yaitu orang atau badan hukum yang pekerjaannya membuat perjanjian-perjanjian menghubungkan pihak I dengan pihak II. Dalam menjalankan tugasnya agen dagang menerima upah yang disebut profisi besarnya sesuai kesepakatan antara pihak I dan agen dagang yang bertujuan untuk membatasi resiko agen dagang atas pekerjaan yang dilakukannya. Berakhirnya hubungan agen dagang dengan pengusaha tanpa batas waktu tertentu atau diakhiri oleh salah satu pihak dengan mengingat janji yang ada. Makelar Makelar adalah pedagang perantara dalam jual beli baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diikat oleh pejabat yang berwenang dan terlebih dahulu harus mengangkat sumpah di Pengadilan Negeri sebelum diperbolehkan melakukan pekerjaannya. Upah dari seorang Makelar yang jujur disebut provisi. Kewajiban-kewajiban Makelar antara lain adalah : 1) Membuat dokumen mengenai transaksi-transaksi yang telah dibuat oleh pihak ketiga 2) Memberikan copi atau foto copy dari catatan-catatan tentang transksi jika pihak III

membutuhkan Berakhirnya tugas makelar dapat terjadi antara lain : 1. Karena dicabut ijinya oleh pengadilan atas permohonan pihak yang pernah dirugikan

oleh makelar 2. Karena makelar jatuh failed (kewajiban lebih besar daripada harta yang dimiliki

berdasarkan penetapan dari pengadilan) diatur dalam pasal 62,64,66 KUHDagang Komisioner Komisioner adalah perantara dagang yang tidak perlu mengangkat sumpah di muka Pengadilan dan dapat membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri dengan mendapatkan upah tertentu yang disebut provisi atau komisi. Berakhirnya komisioner dengan menutup perjanjian dengan pihak ketiga. Pemberi kuasa (komiten) tidak berhak untuk menuntut pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga juga tidak dapat menuntut komite yang diatur dalam pasal 78 KHUD.

BAB IV HAK REKLAME

Pengertian “hak reklame” adalah hak penjual untuk menuntut kembali barangnya itu yang sebagaimana diatur dalam pasal 1457 KUH Perdata. Hak penjual apabila pembeli tidak membayar sesuai harga adalah: 1. Menuntut pemecahan perjanjian melalui putusan Hakim; 2. Menuntut pembayaran ganti-rugi dan pemecahan perjanjian; 3. Menuntut pelaksanaan atau pemenuhan perjanjian; 4. Menuntut pelaksanaan perjanjian dan ganti-rugi. Jika barang-barang tersebut memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Barang tersebut masih berada di tangan pembeli dan masih dalam keadaan seperti

semula; 2. Dalam jangka waktu 30 hari setelah penyerahan. Macam-macam hak reklame : 1. Hak reklame dapat terlaksana di luar kepailitan pembeli sebagaimana diatur dalam

pasal-pasal 1145, 1146 dan 1146a KUH Perdata; 2. Hak reklame karena kepailitan pembeli, yang diatur di dalam KUHD pasal 230 sampai

dengan pasal 243. Dalam hal kepailitan pembeli, maka pelaksanaan hak reklame oleh penjual diharuskan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut : 1. Pembeli dalam keadaan jatuh pailit menurut putusan Hakim; 2. Barang sudah diserahkan kepada pembelli yang kemudian jatuh pailit sekalipun barang

masih dalam perjalanan angkutan baik di darat maupun di laut, dengan tidak mengikat apakah barang tersebut dijual secara kontan atau tidak, dengan penentuan waktu ataupun tanpa penentuan waktu;

3. Tenggang pelaksanaan hak reklame 60 hari setelah penyerahan; 4. Barangnya masih dalam keadaaan seperti semula.

BAB V HUKUM PEMBUKUAN

Pembukuan diatur di dalam KUHD Buku : I Bab : II dari pasal 6 s.d 9 dan pasal 12. Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk membuat pembukuan mengenai keadaan harta kekayaan perusahaan dan harta kekayaan pribadi. Apabila setiap perusahaan tidak melakukan pembukuan akan dikenakan sanksi administratif, berupa pencabutan izin usahanya atau pajaknya dinaikkan, dll. Catatan atau pembukuan ini merupakan alat bukti yang kuat (akurat) bagi perusahaan jadi harus disimpan dalam kurun waktu minimal 10 - 30 tahun dan tidak boleh dilihat atau diketahui oleh orang yang tidak berhak karena tidak ada izin (pasal 12 KUHD) yang merupakan rahasia perusahaan yang harus dilindungi yang berhubungan dengan kekayaan perusahaan. Yang berhak melakukan pembukuan adalah seorang ahli pembukuan (bookkeeper). Selain mencatat harta kekayaan juga harus membuat neraca dan perhitungan laba rugi sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 KUHD. Khusus untuk PT pembuatan neraca dan perhitungan laba rugi tiap tahunnya harus diumumkan yang dapat dilakukan dengan cara : 1. Mengadakan rapat umum pemegang saham; 2. Neraca dan perhitungan laba rugi itu dikirimkan kepada tiap-tiap pemegang sahamnya; Neraca dan daftar perhitungan laba rugi itu diletakkan di Kantor PT, agar tiap-tiap pemegang saham dapat melihatnya.

BAB VI PERSEKUTUAN PERDATA

(Burgerlyk Maatschap) Bentuk kerjasama untuk mencari keuntungan yang paling sederhana baik cara pendirian maupun cara pembubarannya yang tidak memerlukan persyaratan formal adalah persekutan perdata sebagaimana diatur di dalam KUH Perdata Buku III, Bab 8 pasal 1618 s.d. 1652. Jadi, yang dimaksud persekutuan perdata adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk mencari keuntungan. Yang dimaksud memasukkan sesuatu dapat berupa uang, barang, goodwill, konsesi, cara kerja, tenaga biasa dan lain- lain. Cara pendirian persekutuan perdata dimulai saat ditandatanganinya akta pendirian di notaris dan selanjutnya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri dan akan mendapatkan nomor register dari Pengadilan atas persekutuan perdata yang didirikan dan biaya ditetapkan oleh notaris. Berakhirnya persekutuan perdata diatur di dalam pasal 1646 KUH Perdata, apabila : 1. Karena jangka waktu berdirinya pesekutuan perdata tersebut sudah habis; 2. Karena barang yang menjadi obyek persekutuan perdata itu menjadi lenyap, atau telah

diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan perdata tersebut; 3. Karena salah seorang angota persekutuan perdata meninggal dunia, dikuratil, jatuh

failit; 4. Karena anggota persekutuan perdata itu sendiri meminta agar persekutuan dibubarkan.

BAB VII PERSEKUTUAN FIRMA

Yang dimaksud persekutuan firma adalah tiap-tiap perserikatan yang didirikan untuk menjalankan usaha bersama di dalam satu nama yang terlihat pada adanya nama bersama (misalnya : adanya papan nama firma) dan adanya tanggung jawab yang bersifat solider yang diatur dalam pasal 18 KUHD. Pendirian persekutuan firma diatur dalam pasal 22 KUHD dengan syarat : 1. Persekutuan firma harus didirikan dengan akte otentik (notaries); 2. Akte harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri setempat; 3. Petikan akte kemudian disiarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dalam hal hubungan ke dalam anggota firma diberi kebebasan yang seluas- luasnya untuk mengatur firmanya sebagaimana diatur dalam pasal 1624 s.d 1641 KUH Perdata, tetapi kebebasan tidak boleh bertentangan dengan isi pasal 1634 dan 1635 KUH Perdata yang memuat: 1. Dilarang memperjanjikan bahwa mereka akan menyerahkan pengaturan tentang

besarnya bagian masing-masing kepada salah seorang dari mereka (pasal 1634 KUH Perdata);

2. Dilarang memperjanjikan bahwa semua keuntungan akan diberikan kepada seorang pesero saja (pasal 1635 KUH Perdata).

Berkhirnya persekutuan firma menurut pasal 1646 KUH Perdata, yaitu : 1. Karena ketentuan waktu yang sudah habis; 2. Karena salah seorang anggota meninggal, jatuh failit; 3. Karena obyek daripada firma sudah punah; 4. Karena memang adanya permintaan bubar dari anggota firma.

BAB VIII PERSEKUTUAN KOMANDITER

(Commanditair Vennootschap) Berdasarkan ketentuan pasal 19 KUHD Persekutuan Komanditer adalah suatu perseroan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih dimana salah satu pihak bertanggung jawab seluruhnya dan pihak lain sebagai pelepas uang. Di dalam persekutuan Komanditer ada 2 anggota yaitu anggota persekutuan diam ini bersifat pasif artinya mereka hanya cukup melepaskan uang saja tapi juga akan memperoleh bagian keuntungan atau sebaliknya juga turut memikul kerugian dan anggota persekutuan aktif artinya mereka itulah yang mengelola perusahaan. Cara membagi keuntungan dan kerugian persekutuan disesuaikan dengan besar kecilnya resiko dan jumlah modal yang dimasukkan dalam perusahaan. Persamaan dan perbedaan persekutuan komanditer dengan perseroan terbatas atas saham : Persaman : sama-sama dapat diangkatnya seorang atau lebih komisaris yang bertugas mengawasi kebijaksanaan persero atas pengelolaan persekutuan. Perbedaan : pada P.T pertanggungjawabannya hanya sebatas modal yang dimasukkannya saja, sedangkan pada persekutuan komanditer apabila pengurusnya meninggal dunia maka persekutuan akan bubar. Ketentuan berakhirnya persekutuan komanditer diatur dalam KUH Perdata pasal 1646 s.d 1652 serta KUH Dagang pasal 31 s.d 35 antara lain: 1. Karena ketentuan waktu sudah habis; 2. Karena salah seorang anggoa meninggal dunia, jatuh failit; 3. Karena yang menjadi obyek persekutuan sudah punah; 4. Karena permintaan bubar dari anggota persektutuan sendiri.

BAB IX PERSEROAN TERBATAS

Pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang berdiri berdasarkan perjanjian dan modalnya terbagi dalam saham peraturan perlaksanaannya ditetapkan dalam Undang-undang. Organ perseroan terbagi menjadi : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tugasnya memegang kekuasaan, Direksi yang tugasnya bertanggung jawab penuh atas kepengurusan dan Komisaris yang tugasnya melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan berdasarkan pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat 7 Undang-undang No.1 tahun 1995. Prosedur Pendirian perseroan terbatas adalah sebagai berikut: 1. Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam

bahasa Indonesia; 2. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham atas perseroan yang didirikan; 3. Setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi berkurang 2 orang, maka dalam

waktu paling lama 6 bulan sejak keadaan tersebut pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya ke orang lain;

4. Setelah jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 3, pemegang saham tetap kurang dari 2 orang maka pemegang saham bertanggung jawab atas segala resiko atau kerugian dan Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut;

5. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih diatur dalam ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara;

6. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian sebagaimana diatur dalam ayat 1 disahkan oleh menteri;

7. Dalam pembuatan Akta Pnedirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

BAB X HUKUM PERJANJIAN

A. Pengertian Hukum Perjanjian Hukum perjanjian adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum mengenal (harta benda) antara dua pihak dimana pihak yang satu melakukan sesuatu atau tidak melakukan (oleh karenanya untuk memenuhinya), sedang pihak yang lain berhak melaksanakan janji itu. B. Sistem Hukum Perjanjian Hukum perjanjian menganut sistem terbuka yang diatur dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” yang artinya di mana orang (pihak-pihak) diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian asal tidak bertentangan dengan undang-undang. C. Asas Hukum Perjanjian Asas hukum perjanjian ada 2, yaitu : 1. Asas Konsensualitas artinya perjanjian sah apabila ada kesepakatan antara pihak

pembuat perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian yaitu : a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri (pasal 1321 KUH Perdata); b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (pasal 1329 KUH Perdata); c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal.

2. Asas Kebebasan Berkontrak (Kontract Vreijheid) diatur dalam buku III KUH Perdata pasal 1338 ayat I yang artinya pihak-pihak dapat secara bebas membuat perjanjian yang mereka kehendaki dengan mengenyampingkan ketentuan yang tercantum dalam buku III KUH Perdata.

BAB XI PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN

A. Sifat Perjanjian Kredit Ada beberapa pendapat mengenai sifat perjanjian kredit tidak hanya cukup melihat UUP 1967 dan Bagian Umum KUH Perdata yang bahwa perjanjian kredit adalah “Perjanjian Pendahuluan yaitu hasil mufakat antara pemberi dan penerima pinjaman. Pendapat itu antara lain : 1. Menurut Abdul Hay, S.H. (1979 – 147 pasal 1754 KUH Perdata) perjanjian pinjam mengganti mempunyai arti yang identik dengan perjanjian kredit bank. 2. Menurut Prof Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (pasal 1754) menyebutkan bahwa pihak ke-1 “mengikat diri untuk memberikan” suatu jumlah barang dan bahwa pihak ke-1 “memberikan” jumlah barang tertentu habis karena pemakaian. 3. Menurut Prof. Mariam Darus Badrulzaman, S.H. Berpendapat bahwa perjanjian kredit bank adalah “Penjanjian Pendahuluan” yang isinya sama dikuasai oleh UUP 1967 dan Bagian Umum KUH Perdata. B. Bentuk Perjanjian Kredit Perjanjian standart tidak hanya dikenal pada perjanjian kredit tetapi juga dikenal dalam perjanjian lainnya, misal : perjarjian angkutan laut, udara, perjanjian asuransi kredit dan asuransi pada umumnya. Bahwa isi dan bentuk dari perjanjian telah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak bank sedangkan calon nasabah hanya menyetujuinya saja. Perjanjian kredit dapat dibuat dengan Akta dibawah tangan PK ditandatanganinya oleh pihak Debitor dan Kreditor. Sedangkan perjanjian kredit dibuat oleh dan dihadapkan pejabat yang berwenang (Notaris). Kekuatan pembuktiannya akta dibawah tangan dapat menjadi sama dengan otentik jika tanda tangannya diakui sebagai bukti yang sempurna. Isi perjanjian kredit, yaitu : 1. Berisi tentang identitas kreditor; 2. Berisi tentang identitas Debitor; 3. Berisi tentang jumlah utang yang diberikan debitur untuk kreditur; 4. Jangka waktu kredit; 5. Tingkat suku bunga kredit; 6. Denda setiap keterlambatan pembayaran setiap kewajiban nasabah; 7. Identitas jaminan; 8. Alternatif penyelesaian jika terjadi perselisihan antara kreditur dan debitur; 9. Domisili hukum jika terjadi persengketaan antara debitur dan kreditur; 10. Tempat dan tanggal penandatanganan perjanjian kredit; 11. Tanda tangan debitur; 12. Tanda tangan kreditur. C. Lahirnya Perjanjian Kredit Asas yang dianut perjanjian kredit adalah asas “tiada kredit tanpa jaminan” (UUP 1967 pasal 24) yang artinya dalam perjanjian kredit akan selalu terkait adanya perjanjian jaminan yang berarti berkewajiban membayar bunga kredit apabila sudah menerima kreditnya (UUP 1967 pasal 1). Jadi perjanjian kredit akan lahir apabila telah dilakukannya penandatanganan perjanjian kredit oleh pihak pemohon. Tetapi dalam prakteknya bahwa penandatanganan perjanjian kredit tidak berarti akan disertai realisasi pencairan kredit.