HUKUM AGRARIAHUKUM AGRARIAPENGANTAR HUKUM INDONESIAPENGANTAR HUKUM INDONESIAM. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.M. Hamidi Masykur, S.H., M.Kn.

1

CONTENTSCONTENTS

2

PENGERTIAN1.

HUKUM TANAH NASIONAL2.

HAK ATAS TANAH NASIONAL3.

3

PENGERTIAN1.

LAND LAND TIMELINETIMELINE

4

Reformasi Agraria

Sebelum UUPA

- Hk Adat (komunalistik – religius)

- Hk Perdata Barat (individualistik – liberal)

- bekas Pemerintahan Swapraja (feodal)

17 - 08 - 1945

UUPA 1960 1998 – now

5

DEFINISI DAN RUANG LINGKUPDEFINISI DAN RUANG LINGKUP

• Kamus Latin Indonesia :Kamus Latin Indonesia : Ager Ager : tanah atau sebidang tanah: tanah atau sebidang tanah AgrariusAgrarius : perladangan, persawahan, : perladangan, persawahan,

pertanian pertanian• KBBIKBBI : urusan pertanian, tanah : urusan pertanian, tanah

pertanian, juga urusan pertanian, juga urusan pemilikan tanah pemilikan tanah

• Black’s Law Dictionary :Black’s Law Dictionary : AgrarianAgrarian : tanah, usaha pertanian: tanah, usaha pertanian Agrarian LawsAgrarian Laws : perangkat peraturan-peraturan : perangkat peraturan-peraturan

hukum yang bertujuan hukum yang bertujuan mengadakan pembagian tanah- mengadakan pembagian tanah- tanah yang luas dlm rangka lebih tanah yang luas dlm rangka lebih

meratakan penguasaan dan meratakan penguasaan dan pemilikannya pemilikannya

6

Agraria dipakai dalam arti yg sangat luas, Agraria dipakai dalam arti yg sangat luas, meliputi : meliputi : BARA – K BARA – K

BumiBumi meliputi permukanan bumi (tanah), tubuh bumi di daratan, termasuk meliputi permukanan bumi (tanah), tubuh bumi di daratan, termasuk permukaan bumi, tubuh bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut permukaan bumi, tubuh bumi yang berada di bawah air, termasuk air laut (Ps. 1 ayat 4 jo. Ps. 4 ayat 1 UUPA).(Ps. 1 ayat 4 jo. Ps. 4 ayat 1 UUPA).Tanah Tanah meliputi permukaan bumi di daratan & permukaan bumi yang meliputi permukaan bumi di daratan & permukaan bumi yang berada di bawah air, termasuk air lautberada di bawah air, termasuk air laut

AirAir perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Ps. 1 ayat 5 UUPA). perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia (Ps. 1 ayat 5 UUPA).Ruang Ruang AAngkasangkasa ruang di a/ bumi & air yg mengandung tenaga & unsur-unsur ruang di a/ bumi & air yg mengandung tenaga & unsur-unsur

yg dpt digunakan u/ usaha-usaha memelihara & memperkembangkan yg dpt digunakan u/ usaha-usaha memelihara & memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yg terkandung di dalamnya & kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yg terkandung di dalamnya & hal-hal lainnya yg bersangkutan dgn itu (Ps. 1 ayat 6 jo. Ps. 48 UUPA).hal-hal lainnya yg bersangkutan dgn itu (Ps. 1 ayat 6 jo. Ps. 48 UUPA).

Kekayaan alam :Kekayaan alam :a.a. yg terkandung di dalam bumi yg terkandung di dalam bumi bahan-bahan galian bahan-bahan galian yaitu unsur- yaitu unsur-unsur unsur kimia, mineral, bijih, segala macam batuan termasuk batuan mulia yg mrpk kimia, mineral, bijih, segala macam batuan termasuk batuan mulia yg mrpk endapan alamendapan alamb.b. yg terkandung di dalam air yg terkandung di dalam air ikan & lain-lain kekayaan alam yg ikan & lain-lain kekayaan alam yg berada berada di dalam perairan pedalaman & laut wilayah Indonesiadi dalam perairan pedalaman & laut wilayah Indonesia

PENGERTIAN “AGRARIA” dalam UUPA

7

““HUKUM AGRARIA” HUKUM AGRARIA” DALAMDALAM UUPA UUPA• Hukum Agraria dalam arti luasHukum Agraria dalam arti luas merupakan suatu kelompok berbagai bidang merupakan suatu kelompok berbagai bidang

hukum, yg masing-masing mengatur hak-hak hukum, yg masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas SDA ttt berkaitan dgn BARA – penguasaan atas SDA ttt berkaitan dgn BARA – K, yg meliputi :K, yg meliputi :

1.1.Hukum TanahHukum Tanah2.2.Hukum AirHukum Air3.3.Hukum Penguasaan atas tenaga dan unsur-Hukum Penguasaan atas tenaga dan unsur-

unsur dalam ruang angkasa unsur dalam ruang angkasa 4.4.Hukum PertambanganHukum Pertambangan5.5.Hukum PerikananHukum Perikanan

Masing-masing secara mandiri merupakan Masing-masing secara mandiri merupakan HHukum ukum AAgraria dalam arti sempitgraria dalam arti sempit..

8

HUKUM TANAHHUKUM TANAH

• Hukum TanahHukum Tanah adalahadalah keseluruhan keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, yg tertulis ketentuan-ketentuan hukum, yg tertulis maupun tidak tertulis, yg semuanya maupun tidak tertulis, yg semuanya mempunyai obyek pengaturan yg sama, mempunyai obyek pengaturan yg sama, yaitu yaitu hak-hak penguasaan a/ tanah sbg hak-hak penguasaan a/ tanah sbg lembaga-lembaga hukum & sbg hubungan-lembaga-lembaga hukum & sbg hubungan-hubungan hukum konkrethubungan hukum konkret, , beraspek publik beraspek publik & perdata& perdata, yg dpt disusun & dipelajari scr , yg dpt disusun & dipelajari scr sistematis, hingga keseluruhannya mjd 1 sistematis, hingga keseluruhannya mjd 1 kesatuan yg mrpk 1 sistemkesatuan yg mrpk 1 sistem

• Hukum Tanah hanya mengatur tanah dari Hukum Tanah hanya mengatur tanah dari satu aspek yaitu aspek yuridissatu aspek yaitu aspek yuridis

• Aspek yuridis Aspek yuridis hak-hak penguasaan atas hak-hak penguasaan atas tanahtanah

9

HUKUM TANAH NASIONAL2.

HUKUM TANAH NASIONALHUKUM TANAH NASIONAL

UU No. 5 Tahun 1960 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok AgrariaPokok-Pokok Agraria, , yang disahkan di Jakarta dan diundangkan pada yang disahkan di Jakarta dan diundangkan pada

tanggal tanggal 24 September 1960, 24 September 1960,

Lembaran Negara No. 104 tahun 1960, atau dikenal Lembaran Negara No. 104 tahun 1960, atau dikenal dengan dengan

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). .

10

SUMBER-SUMBER SUMBER-SUMBER HUKUM TANAH NASIONALHUKUM TANAH NASIONAL

Terdiri atas :Terdiri atas :

1.1. Sumber-sumber hukum yg tertulisSumber-sumber hukum yg tertulisa. a. UUD 1945 Ps. 33 ayat (3)UUD 1945 Ps. 33 ayat (3)b. b. UUPAUUPAc. c. Peraturan-peraturan pelaksana UUPAPeraturan-peraturan pelaksana UUPAd. d. Peraturan-peraturan yg bukan pelaksana UUPA, yg Peraturan-peraturan yg bukan pelaksana UUPA, yg dikeluarkan dikeluarkan setelah tgl. 24 September 1960 krn setelah tgl. 24 September 1960 krn suatu masalah yg belum suatu masalah yg belum diatur, ex : UU diatur, ex : UU 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah 51/Prp/1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau KuasanyaTanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanyae. e. Peraturan-peraturan lama yg sementara masih Peraturan-peraturan lama yg sementara masih berlaku, berdasar berlaku, berdasar ketentuan pasal-pasal peralihan ketentuan pasal-pasal peralihan Hk. Tanah Positif Hk. Tanah Positif

2.2. Sumber-sumber hukum yg tidak tertulisSumber-sumber hukum yg tidak tertulisa. a. Norma-norma Hukum AdatNorma-norma Hukum Adatb. b. Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi & Hukum kebiasaan baru, termasuk yurisprudensi & praktik praktik administrasiadministrasi 11

TUJUAN POKOK UUPATUJUAN POKOK UUPA1.1. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan

hukum agraria nasional, yang akan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.dan makmur.

2.2. meletakan dasar-dasar untuk mengadakan meletakan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan.pertanahan.

3.3. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.tanah bagi rakyat seluruhnya.

12

ASAS-ASAS ASAS-ASAS HUKUM TANAH NASIONAL HUKUM TANAH NASIONAL

13

1.1. ASAS NASIONAL ASAS NASIONAL HAK HAK BANGSA INDONESIA, TERDAPAT BANGSA INDONESIA, TERDAPAT DALAM DALAM PASAL 1 AYAT (1), (2), (3) UUPAPASAL 1 AYAT (1), (2), (3) UUPA

• pasal 1 (1)pasal 1 (1)seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa IndonesiaIndonesia

• pasal 1 (2)pasal 1 (2)Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional dan merupakan kekayaan nasional

• pasal 1 (3)pasal 1 (3)Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah ruang angkasa termasuk dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi hubungan yang bersifat abadi 14

2. 2. ASAS ASAS HAK MENGUASAI DARI HAK MENGUASAI DARI NEGARA, TERDAPAT DALAM PS. NEGARA, TERDAPAT DALAM PS. 2 UUPA2 UUPA

Hak menguasai dari Negara ini sebagai Hak menguasai dari Negara ini sebagai pengganti dari asas Domein Verklaring pengganti dari asas Domein Verklaring yang ada pada hukum agraria barat. yang ada pada hukum agraria barat. Penyelenggaraannya yang berupa Penyelenggaraannya yang berupa mengatur, memimpin penguasaan dan mengatur, memimpin penguasaan dan penggunaan BARA-K dikuasakan pada penggunaan BARA-K dikuasakan pada negara Republik Indonesia, sebagai negara Republik Indonesia, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

15

3. ASAS PENGAKUAN HAK ULAYAT 3. ASAS PENGAKUAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADATMASYARAKAT HUKUM ADAT

• Hak ulayat merupakan seperangkaHak ulayat merupakan seperangkatt wewenang dan kewajiban wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnyatanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya

• Hukum Agraria Yang Berlaku Atas BARA-K Adalah Hukum Adat Hukum Agraria Yang Berlaku Atas BARA-K Adalah Hukum Adat Rumusan ini mengandung pengertian bahwa hukum tanah Rumusan ini mengandung pengertian bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat mengenai tanah nasional adalah hukum adat mengenai tanah

• Hukum Adat adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi Hukum Adat adalah hukum aslinya golongan rakyat pribumi yg mrpk hukum yg hidup dlm bentuk tdk tertulis dan yg mrpk hukum yg hidup dlm bentuk tdk tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yg asli yaitu sifat mengandung unsur-unsur nasional yg asli yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan yg berasaskan kemasyarakatan dan kekeluargaan yg berasaskan keseimbangan serta diliputi o/ suasana keagamaan.keseimbangan serta diliputi o/ suasana keagamaan.

• Tdp dlm : Tdp dlm : Ps. 3Ps. 3; Ps. 5, Penjelasan Umum angka III (1); Ps. 5, Penjelasan Umum angka III (1), , Penjelasan Ps. 5 & 16; Ps. 56 & 58Penjelasan Ps. 5 & 16; Ps. 56 & 58 16

44. . ASAS SEMUA HAK ATAS TANAH ASAS SEMUA HAK ATAS TANAH MEMPUNYAI FUNGSI SOCIAL, MEMPUNYAI FUNGSI SOCIAL, TERDAPAT TERDAPAT DALAM 6 UUPADALAM 6 UUPA• Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada

seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.masyarakat dan Negara.

• Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.perseorangan.

17

5. ASAS PERLINDUNGAN5. ASAS PERLINDUNGAN

• Ps. 9 (1) jo. pasal 21 ayat 1 : Hanya warga negara Ps. 9 (1) jo. pasal 21 ayat 1 : Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. Yaitu bahwa orang perseorangan atau badan hukum dapat Yaitu bahwa orang perseorangan atau badan hukum dapat mempunyai hak atas tanah untuk keperluan pribadi maupun mempunyai hak atas tanah untuk keperluan pribadi maupun usahanya.usahanya.

• Ps. 11 (2) : Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan Ps. 11 (2) : Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis lemah.kepentingan golongan yang ekonomis lemah. 18

LANJUTAN … ASAS PERLINDUNGANLANJUTAN … ASAS PERLINDUNGAN• Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing dan

pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan ayat 2). Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian juga pada hak pakai yang luasnya terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada milik (pasal 21 ayat 2). Adapun pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak dasarnya) melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17).luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17). 19

LANJUTAN … ASAS PERLINDUNGANLANJUTAN … ASAS PERLINDUNGAN• Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat

mem- punyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan mem- punyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan ma- syarakat yang sangat erat hubungannya keperluan ma- syarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu "escape-clause" perekonomian, maka diadakanlah suatu "escape-clause" yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya "escape-clause" ini mempunyai hak milik. Dengan adanya "escape-clause" ini maka cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi maka cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau macam badan hukum diberikan dispensasi sesuatu atau macam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan jalan menunjuk badan hukum oleh Pemerintah, dengan jalan menunjuk badan hukum tersebut sebagai badan-badan hukum yang dapat tersebut sebagai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2). Badan-mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2). Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan ditunjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan keagamaan ditunjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.sebagai badan hukum biasa. 20

66. ASAS TANAH UNTUK PERTANIAN. ASAS TANAH UNTUK PERTANIAN• Pasal 12. Pasal 12.

(1) Segala usaha bersama.dalam (1) Segala usaha bersama.dalam lapangan agrarialapangan agraria didasarkan atas didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnyabentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya. . (2) (2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersamausaha bersama dalam dalam lapangan agrarialapangan agraria. .

• Pasal 13. Pasal 13. (1) (1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalamPemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan lapangan agrariaagraria diatur sedemikian rupadiatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan , sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. keluarganya. (2) (2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usahaPemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam dalam lapangan agrarialapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.swasta. (3) (3) Usaha-usaha Pemerintah dalam Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agrarialapangan agraria yang bersifat yang bersifat monopolimonopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang. hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang. (4) (4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial,sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan lapangan agrariaagraria. . 21

7. ASAS TATA GUNA TANAH7. ASAS TATA GUNA TANAH• Pasal 7 : Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka Pasal 7 : Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka

pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.tidak diperkenankan.

• Pasal 10 (1) : Setiap orang dan badan hukum yang Pasal 10 (1) : Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

• Pasal 11 (1) : Hubungan hukum antara orang, termasuk Pasal 11 (1) : Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta badan hukum, dengan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut hukum itu akan diatur, agar tercapai tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas. kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas.

22

8. ASAS PERSAMAAN HAK 8. ASAS PERSAMAAN HAK ANTARA LAKI DAN PEREMPUAN ANTARA LAKI DAN PEREMPUAN

• Ps.Ps. 9 9 ((22)) : "Tiap-tiap warganegara Indonesia baik laki- : "Tiap-tiap warganegara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya". bagi diri sendiri maupun keluarganya".

23

24

HAK ATAS TANAH NASIONAL3.

MACAM – MACAM HAT NASIONALMACAM – MACAM HAT NASIONAL

Hierarki HAT menurut UUPA :Hierarki HAT menurut UUPA :• Hak Bangsa Indonesia Hak Bangsa Indonesia Ps. 1 Ps. 1• Hak Menguasai Negara Hak Menguasai Negara Ps. 2 Ps. 2• Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ps. 3 Ps. 3• Hak-hak perorangan/individual :Hak-hak perorangan/individual :

1.1. hak-hak a/ tanah hak-hak a/ tanah Ps. 4 : Ps. 4 : primerprimer HM, HGU, HGB, HP HM, HGU, HGB, HP, , yg diberikan o/ yg diberikan o/ Negara Negara Ps. 16 Ps. 16 sekundersekunder HGB, HP yg diberikan o/ pemilik HGB, HP yg diberikan o/ pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Haktanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa, dll Menumpang, Hak Sewa, dll Ps. 37, 41, 53 Ps. 37, 41, 532.2. Wakaf Wakaf Ps. 49 Ps. 493.3. Hak Tanggungan Hak Tanggungan Ps. 25, 33, 39, 51 & UUHT Ps. 25, 33, 39, 51 & UUHT

25

HAK MILIKHAK MILIK• Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang atas tanah dipunyai orang atas tanah • Dasar Hukum : Dasar Hukum : 20 s.d. 27 UUPA20 s.d. 27 UUPA• Sifat : Sifat :

turun-menurun, terkuat dan terpenuh turun-menurun, terkuat dan terpenuh dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan didaftarkan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungandapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan

• Subyek HM : Subyek HM : (1) warga negara Indonesia (2) badan-badan hukum yang memenuhi (1) warga negara Indonesia (2) badan-badan hukum yang memenuhi ketentuan PP 38/1963 ketentuan PP 38/1963

tentang PENUNJUKAN BADAN BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK tentang PENUNJUKAN BADAN BADAN HUKUM YANG DAPAT MEMPUNYAI HAK MILIK ATAS TANAH, yi :ATAS TANAH, yi :a.Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara); a.Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara); b.Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yg didirikan berdasar UU 79/1958; b.Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yg didirikan berdasar UU 79/1958; c.Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah c.Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama; mendengar Menteri Agama; d.Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah d.Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial. mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.

26

LANJUTAN HAK MILIKLANJUTAN HAK MILIK

• Hak milik hapus bila: Hak milik hapus bila: a. tanahnya jatuh kepada negara, a. tanahnya jatuh kepada negara,

1.karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 1.karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18 UUPA; UUPA;

2.karena penyerahan dengan sukarela oleh 2.karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; pemiliknya;

3.karena diterlantarkan; 3.karena diterlantarkan; 4.karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat 4.karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat

(2) UUPA ttg tdk (2) UUPA ttg tdk terpenuhinya syarat selaku subyek HM. terpenuhinya syarat selaku subyek HM.

b. tanahnya musnah. b. tanahnya musnah. 27

HAK GUNA USAHAHAK GUNA USAHA• Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah

yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu ttt, guna perusahaan pertanian, perikanan atau ttt, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.peternakan.

• Dasar Hukum : Dasar Hukum : 28 s.d. 34 UUPA jo. Ps. 2 s.d. 18 PP 40/199628 s.d. 34 UUPA jo. Ps. 2 s.d. 18 PP 40/1996• Sifat : Sifat :

ada jangka waktunya, yi maks 35 th & dapat diperpanjang ada jangka waktunya, yi maks 35 th & dapat diperpanjang maks 25 th; & setelah jangka waktu & perpanjangan berakhir maks 25 th; & setelah jangka waktu & perpanjangan berakhir dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama.dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama. dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan hak lain harus didaftarkan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungantanggungan

• Subyek HGU : Subyek HGU : a. Warga Negara Indonesia; b. Badan hukum a. Warga Negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.Indonesia.

28

LANJUTAN HAK GUNA USAHALANJUTAN HAK GUNA USAHA• Hak Guna Usaha hapus karena:Hak Guna Usaha hapus karena:

a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau keputusan pemberian atau perpanjangannya;perpanjangannya;b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir jangka waktunya berakhir karena:karena: (1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak (1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya dan/atau dilanggarnya (2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum (2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;tetap;c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;jangka waktunya berakhir;d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;e. ditelantarkan;e. ditelantarkan;f. tanahnya musnah;f. tanahnya musnah;g. ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUPA ttg tdk terpenuhinya syarat g. ketentuan Pasal 30 ayat (2) UUPA ttg tdk terpenuhinya syarat selaku subyek HGUselaku subyek HGU

29

HAK GUNA HAK GUNA BANGUNANBANGUNAN

• Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-Hak guna-bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiribangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri..

• Dasar Hukum : Dasar Hukum : 35 s.d. 40 UUPA jo. Ps. 19 s.d. 38 PP 40/199635 s.d. 40 UUPA jo. Ps. 19 s.d. 38 PP 40/1996• Sifat : Sifat :

ada jangka waktunya, yi maks 30 th & dapat diperpanjang maks 20 th; & setelah ada jangka waktunya, yi maks 30 th & dapat diperpanjang maks 20 th; & setelah jangka waktu & perpanjangan berakhir dapat diberikan pembaharuan HGU di atas jangka waktu & perpanjangan berakhir dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama.tanah yang sama. dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan didaftarkan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungandapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan

• Subyek HGB : Subyek HGB : a. Warga Negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan menurut a. Warga Negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

30

LANJUTAN HGBLANJUTAN HGB• HGBHGB hapus karena: hapus karena:

a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau atau perpanjangannya;perpanjangannya;b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir b. dibatalkan haknya oleh pejabat yang berwenang sebelum jangka waktunya berakhir karena:karena: (1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya (1) tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya (2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;(2) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;berakhir;d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961;e. ditelantarkan;e. ditelantarkan;f. tanahnya musnah;f. tanahnya musnah;g. ketentuan Pasal 36 ayat (2) UUPA ttg tdk terpenuhinya syarat selaku subyek HGg. ketentuan Pasal 36 ayat (2) UUPA ttg tdk terpenuhinya syarat selaku subyek HGBB

31

HAK PAKAIHAK PAKAI• Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau

memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPAbertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUPA

• Dasar Hukum :Dasar Hukum : 41 s.d. 43 UUPA jo. Ps. 39 s.d. 56 PP 40/1996 41 s.d. 43 UUPA jo. Ps. 39 s.d. 56 PP 40/1996• Sifat : Sifat :

ada jangka waktunya, yi maks 25 th & dapat diperpanjang ada jangka waktunya, yi maks 25 th & dapat diperpanjang maks 20 th atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak maks 20 th atau diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu. ; & setelah jangka waktu & perpanjangan berakhir dapat tertentu. ; & setelah jangka waktu & perpanjangan berakhir dapat diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama.diberikan pembaharuan HGU di atas tanah yang sama. dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan hak lain harus didaftarkan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungantanggungan

32

LANJUTAN HAK PAKAILANJUTAN HAK PAKAI

• Subyek HP :Subyek HP :a. Warga Negara Indonesia;a. Warga Negara Indonesia;b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, c. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah;dan Pemerintah Daerah;d. Badan-badan keagamaan dan sosial;d. Badan-badan keagamaan dan sosial;e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;Indonesia;g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.Internasional.

33

LANJUTAN … HAK PAKAILANJUTAN … HAK PAKAI• HP hapus karena :HP hapus karena :

a.a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian pemberiannya;pemberiannya;b. b. dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak Pengelolaan Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya berakhir karena:berakhir karena:1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau 1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52; atauPasal 51 dan Pasal 52; atau2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang 2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang tertuang tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara pemegang Hak Pakai dan Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak pemegang Hak Milik atau perjanjian penggunaan Hak Pengelolaan; atauPengelolaan; atau3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;tetap;c.c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;waktu berakhir;d. d. dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961;dicabut berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 1961;e. e. ditelantarkan;ditelantarkan;f. f. tanahnya musnah;tanahnya musnah;g. g. ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 40/1996 ketentuan Pasal 40 ayat (2) PP 40/1996 ttg tdk terpenuhinya syarat ttg tdk terpenuhinya syarat selaku subyek HPselaku subyek HP

.. 34

35