Analisis Sengketa Dana Deposit Antara Travel Agent Dan PT Metro Batavia Pasca

Diputus Pailitnya Pt Metro Batavia Oleh Pengadilan Niaga Pusat

Oleh:

Armas Adhi Prabowo

Dharma Saputra

Iskandar Ibrahim Nasution

Daftar Isi

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Maskapai penerbangan merupakan sebuah organisasi yang menyediakan jasa

pengangkutan barang atau manusia melalui jalur udara. Salah satunya adalah PT Metro

Batavia, didirikan pada tahun 2001, PT Metro Batavia yang berpusat di Bandar Udara

Internasional Soekarno-Hatta saat beroperasi mampu melayani penerbangan ke 48 kota dalam

dan luar negeri dengan 33 armadanya.

Dalam menjalankan operasionalnya, PT. Metro Batavia dalam memberikan jasanya

mengharuskan penumpang untuk membeli tiket sebelum waktu penerbangan. Pembelian tiket

bisa diperoleh langsung dari PT Metro Batavia, atau melalui Travel Agent yang telah bekerja

sama dengan PT Metro Batavia. Bagi Travel Agent, untuk dapat melakukan pembookingan

tiket, disyaratkan mnempatkan dahulu sejumlah dana sebagai sebuah deposit minimal 15 juta,

dan apabila telah mwncapai saldo minimal, maka diwajibkan untuk melakukan top up untuk

dapat melakukan pembookingan kembali, dan semua hal tersebut dilakukan secara online via

log-in page yang disediakan oleh situs PT Metro Batavia..

Berawal dari adanya dana deposit tersebut sengketa antara PT Metro Batavia dan

Travel Agent dimulai. PT Metro Batavia yang diputus pailit pada tanggal 31 Januari 2013

silam oleh Pengadilan Niaga jakarta Pusat, dan langsung menutup semua akses ke

manajemen PT Metro Batavia termasuk situs PT Metro Batavia yang didalamnya terdapat

data deposit Travel Agent tepat pada tanggal 31 Januari 2013 pukul 00.00 WIB. Travel Agent

tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan tidak mendapatkan pemberitahuan dari PT Metro

Batavia, sehingga menimbulkan kebingungan diantara Travel Agent karena masih banyak

dana deposit mereka yang masih ditempatkan di deposit PT Metro Batavia, Belum lagi pihak

Travel Agent dalam menangani kekecewaan pelangganya yang telah membooking tiket di PT

Metro Batavia melalui Travel Agent tersebut. Kerisauan dari para Travel Agent tersebut

kemudian diwakilkan oleh asosiasi penjual tiket penerbangan (Astindo) untuk mendapatkan

hak mereka kembali, yaitu dana para Travel Agent yang masih berada di deposit PT Metro

Batavia yang telah diputus Pailit oleh pengadilan niaga jakarta pusat.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka kami merumuskan permasalahan sengketa

deposit travel agent dengan pihak PT Metro Batavia sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kronologi terjadinya sengketa dana deposit tersebut antara PT Metro

Batavia dan Travel Agent?

2. Bagaimanakah penyelesaian dari sengketa tersebut?

3. Bagaimana supaya sengketa tersebut tidak terjadi lagi?

BAB II

ANALISIS

Landasan Teori

Kepailitan

Dilihat dari pengertian pada pasal 1 angka 1 UU Nomor 37 Tahun 2004 adalah sita

umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan

oleh seorang kurator dibawah hakim pengawas sebagaimana yang diatur oleh undang-undang

no.37 tentang kepailitan pasal 1, yaitu:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan

pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-

Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang

yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh

Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah

pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.

6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan) atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang

baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung

maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena

perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak

dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta

kekayaan Debitor.

7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum,

8. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit

atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.

9. Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh

pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya,

10. Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan

hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.

11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang

berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.

Untuk lebih lengkap tentang peraturan kepailitan, terdapat dalam UU no 37 tahun 2004

tentang kepailitan.

Sengketa

Dikutip dari: http://yuarta.blogspot.com/2011/03/definisi-sengketa.html

Berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan

antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek

permasalahan.

“Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-

kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek

kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain” (Winardi, 2011;

http://yuarta.blogspot.com).

“Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi

yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat

hukum bagi keduanya”(Achmad, 2011; http://yuarta.blogspot.com).

Dari kutipan diatas disimpulkan bahwa sengketa merupakan pertentangan dari sebuah

pencapaian kepentingan dari dua belah pihak atau lebih yang berseberangan masing-masing

kepentinganya, diselesaikan melalui proses yang dilandasi hukum sehingga menimbulkan

akibat hukum dari penyelesaian tersebut kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam

sengketa tersebut.

Sengketa yang disorot dalam pembahasan ini merupakan sengketa antara PT Metro

Batavia dengan Travel Agent. Dimana Travel Agent berusaha mengambil kembali dana yang

ada di deposit PT Metro Batavia setelah PT Metro Batavia diputus pailit. Berikut merupakan

pihak yang terkait pailitnya PT Metro Batavia:

PT Metro Batavia

PT Metro Batavia atau lebih dikenal dengan Batavia Air berdiri pada tahun 2001,

kemudian seiring dengan diperolehnya sertifikasi oleh Pemerintah, Batavia Air-pun mulai

beroperasi pada tanggal 5 januari 2002 dengan nama resmi PT. Metro Batavia. Berpusat di

Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Batavia Air memiliki 33 armada yang melayani

penerbangan ke 48 kota.

Dikutip dari http://terminaltransit.blogspot.com/2011/03/profile-batavia-air.html,

berikut merupakan semboyan, visi, dan misi yang diusung oleh Batavia Air:

Semboyan “Trust Us To Fly”

Dengan Semboyanya “ Trust Us to Fly “ telah menginspirasi seluruh

karyawan untuk mencurahkan segala usahanya yang tulus dengan memberikan hasil

kerja yang terbaik bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam rangka untuk

mempersembahkan yang terbaik bagi pelanggan kami.

Dengan komitment dan integritas yang tinggi, menjadikan Batavia Air sebagai

penerbangan yang dapat diandalkan sehingga para pelanggan Batavia Air percaya

untuk terbang bersama Batavia Airlines.

Visi

Untuk menjadikan sebuah perusahaan penerbangan Nasional yang berorientasi

kepada aspek ekonomis, kenyamanan, keselamatan penerbangan dan selalu berusaha

melaksanakan komitmen terhadap kepuasan pelanggan, sehingga menjadi pilihan

pertama dan terutama bagi pemakai jasa transportasi udara.

Misi

Menjadikan perusahaan yang efektif, efisien dan menguntungkan, sehingga

memberikan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat, pelanggan dan karyawan

serta pemegang saham.

Bekerja sebaik mungkin untuk terciptanya keamanan dan keselamatan

penerbangan.

Selalu berusaha mencari peluang untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.

Memberikan sumbangsih untuk perkembangan transportasi udara di Negara

Republik Indonesia.

Menjadikan perusahaan yang sehat sehingga menjadi tempat yang yang nyaman

untuk berkarier bagi karyawan

Travel Agent

Travel Agent disini adalah Travel Agent yang memberikan jasa pemesanan tiket

penerbangan, dalam sengketa ini pihak travel agent diwakili oleh Astindo untuk

memperjuangkan deposit tiket mereka agar dapat ditarik kembali. Mereka optimis deposit

dapat ditarik kembali, dikarenakan deposit yang ada di PT. Metro Batavia, selama itu belum

digunakan untuk melakukan booking tiket, maka itu belum menjadi aset PT Metro Batavia,

sehingga memang seharusnya dikembalikan pada yang punya, yaitu travel agent.

Astindo

Dikutip dari www.astindo.org/aboutus/astindo, berikut merupakan profil dari Astindo.

Didirikan pada tanggal 10 Nopember 1999 oleh para pendiri ( founders) yang terdiri

dari 25 tokoh dan pimpinan travel yang telah berpengalaman luas dalam penjualan tiket

penerbangan Domestik (dalam negeri) maupun penerbangan international, mereka adalah

Herna P. Danuningrat, Meity Robot, Sjarman Sjarif, Riyanto, Alfons Subiyanto, Yanni Nizar,

Satrijanto Tirtawisata, Ale Sugiarto, Elly Hutabarat, Budi Darmawan Gani, Darmawati

Yioda, Eko Pratomo, Pranowo Gumulia, Raymond Setokusumo, John Lantang, Rahimi Sutan

(Alm), Haksono Haditono (Alm), Tjetjep Endang, Herman Widjaya, H. Masri Mahmud,

Jongki Iswandi, Sujud Adiwikarta (Alm), Nugroho Sukamdani, Stanley Soeseno, Rudi Akili.

Sesuai dengan nama asosiasi ini, maka anggotanya terdiri dari travel agent yang

menjual tiket penerbangan, sehingga ASTINDO mengkhususkan dalam hubungan kerja dan

pelayanan antara pelanggan pembeli tiket, maupun antara penerbangan dengan Agen Penjual

Tiket penerbangan. Berdirinya ASTINDO, disambut positif oleh Pemerintah, dalam hal ini

Departemen Perhubungan, Direktorat Perhubungan Udara, maka pada tanggal 23 Juni 2000

Menteri Perhubungan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri No. KP 263 tahun 2000,

mengukuhkan keberadaan ASTINDO sebagai binaan Kementerian Pehubungan.

Dengan terlibatnya Departemen Perhubungan Udara sebagai Regulator, untuk bersama-sama

mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang timbul baik dengan penerbangan Domestik

maupun Internasional, mengingat Departemen Perhubungan Udara adalah badan pemerintah

yang menangani peraturan penerbangan termasuk menetapkan harga tiket penerbangan

dengan aturan-aturan yang menunjang penentuan harga tiket.

Dalam perjalanannnya, ASTINDO pun menghadapi banyak tantangan untuk terwujudnya

suatu kinerja yang harmonis antara anggota dan penerbangan, baik Internasional maupun

domestik dengan seiring berkembangnya kemajuan usaha penerbangan baik system prosedur,

IT maupun system distribusi penjualannya. Astindo terus mengupayakan terwujudnya

kesetaraan dalam kemitraan usaha (equality partnership) antara perusahaan penjual tiket

penerbangan dan Airliners.

Berbagai Pengakuan dari dalam dan luar negeri terhadap ASTINDO tercermin dengan

diterimanya ASTINDO sebagai anggota KADIN, GIPI ( Gabungan Industri Pariwisata

Indonesia ) yaitu sebagai wadah asosiasi pariwisata di Indonesia sebagai amanah dari

Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dan secara International

ASTINDO telah diterima pula menjadi anggota aktif dalam ASEANTA ( Asean Travel

Association), FATA (Federation of Asean Travel Association) dan UFTAA (United

Federation of Travel Agents Association).

Kepedulian Astindo terhadap profesionalisme SDM ( Sumber Daya Manusia), pada

2009 bersama stakeholder yang lain seperti Garuda Indonesia/GITC,Gapura Angkasa ,

Abacus dan Direktorat Perhubungan Udara,  menginisiasi berdirinya sebuah Lembaga

Sertifikasi Profesi (LSP) yang kemudian dikenal sebagai LSP-ATDA ( Professional

Certification Body - Air Transport Distribution Services & Agencies )

Pada 1-3 April 2011 Astindo sukses menyelenggarakan sebuah Travel Fair “ Astindo

International Travel Fair ” pertama di JCC Jakarta, merupakan satu-satunya travel fair di

Indonesia yang diselenggarakan oleh sebuah asosiasi travel, selanjutnya travel fair ini akan

menjadi sebuah event tahunan di Indonesia. Astindo terus berkembang, saat ini anggotanya

secara nasional berjumlah 300-an travel agent, tersebar di 9 (sembilan) Provinsi yang

berbasis di Ibukota Provinsi, mereka adalah Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jogjakarta, Jawa

Timur, Bali, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara. (sbo/Jan-2012).

Deposit Travel Agent

Sistem deposit dalam penjualan tiket adalah agen tiket harus memberikan uang

jaminan terlebih dahulu kepada maskapai yang tiketnya akan dijual maskapai tersebut.

Setelah tiket terjual, dana tersebut diserahkan kembali kepada maskapai dan agen akan diberi

komisi penjualan tiket tersebut sebagai keuntungan. Biasanya komisi berkisar antara 5 persen

hingga 20 persen harga tiket. Pada dasarnya untuk kasus uang deposit tiket untuk para agen

secara tidak langsung memodali operasional untuk maskapai batavia air. Dana deposit travel

agent disetorkan kepada Batavia Air untuk menerbitkan tiket untuk pemesanan atau reservasi

yang sudah dibuat. Ada beberapa agen yang menyerahkan deposit lebih dari itu karena

kebutuhan perjalanan yang cukup meningkat di agen perjalanan. Agen perjalanan menjadi

yang paling dirugikan ketika sebuah maskapai penerbangan pailit. Karena dana yang sudah di

deposit, kecil kemungkinannya akan kembali. Bahkan ketika kasus pailit melanda Batavia

Air, pada hari putusan pailit pun maskapai tersebut masih menerima deposit dari agen

perjalanan Dimana Dalam aturan deposit Batavia Air masing-masing travel agent diwajibkan

menempatkan dana minimal Rp15 juta untuk mendapatkan tiket penerbangan. Apabila

mencapai saldo terendah, yakni Rp1 juta, deposit harus di-top up agar dapat bertransaksi

kembali. Maka Akibatnya agen perjalanan mengalami kerugian sekitar Rp 30 miliar

sedangkan kerugian tiket yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 60 miliar dari peristiwa ini.

Tuntutan pengembalian itu seharusnya mutlak mesti dilakukan karena dana deposit dari

travel agent adalah hak milik travel agent, bukan merupakan bagian dari aset maskapai

penerbangan.

International Lease Finance Corporation (ILFC)

International Lease Finance Corporation (ILFC) merupakan perusahaan berskala

global dalam bidang penyewaan dan pemasaran teknologi canggih pesawat jet komersial

untuk penerbangan komersial. ILFC menjalankan bisnis penyewaan pesawat dan telah

mempertahankan posisi kepemimpinannya di pasar global selama empat dekade. ILFC

beroperasi dengan jaringan global sekitar 200 penerbangan di lebih dari 80 negara termasuk

operator bendera besar, menengah dan kecil berukuran perusahaan penerbangan dan operator

kargo. ILFC adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki AIG, sebuah organisasi

asuransi internasional terkemuka melayani pelanggan di lebih dari 130 negara.

ILFC tidak hanya berperan sebagai perantara keuangan antara produsen dan

penerbangan, tetapi juga tim profesional yang berpengalaman dengan pengetahuan di pasar,

gairah untuk penerbangan, dan komitmen yang kuat untuk membangun hubungan yang

mendorong inovasi, kesejahteraan dan pemahaman di bidang penerbangan.

Dalam kasus kepailitan PT Metro Batavia, International Lease Finance Corporation

(ILFC) yang merupakan perusahaan sewa-guna pesawat, berperan sebagai pihak kreditur

sekaligus pihak pemohon kepailitan PT Metro Batavia. Permohonan kepailitan PT Metro

Batavia sendirisudah sesuai dengan syarat yuridis kepailitan (syarat pertama) yang terdapat

dalam pasal 2 UU Kepailitan, yang berbunyi: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih

Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat

ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri

maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.Pada syarat tersebut, PT Metro Batavia

telah memiliki minimal dua kreditur yang tidak menerima pelunasanpembayaran utang yang

telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dua kreditur tersebut adalah:

1. International Lease Finance Corporation (ILFC) yang merupakan perusahaan sewa-guna

pesawat dan berperan sebagai pihak kreditur sekaligus sebagai pihak pemohon.

2. Sierra Leasing Limited yang merupakan perusahaan sewa-guna pesawat dan berperan

sebagai sebagai pihak kreditur.

ILFC

International Lease Finance Corporation (ILFC) merupakan perusahaan berskala

global dalam bidang penyewaan dan pemasaran teknologi canggih pesawat jet komersial

untuk penerbangan komersial. ILFC menjalankan bisnis penyewaan pesawat dan telah

mempertahankan posisi kepemimpinannya di pasar global selama empat dekade. ILFC

beroperasi dengan jaringan global sekitar 200 penerbangan di lebih dari 80 negara termasuk

operator bendera besar, menengah dan kecil berukuran perusahaan penerbangan dan operator

kargo. ILFC adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki AIG, sebuah organisasi

asuransi internasional terkemuka melayani pelanggan di lebih dari 130 negara.

ILFC tidak hanya berperan sebagai perantara keuangan antara produsen dan

penerbangan, tetapi juga tim profesional yang berpengalaman dengan pengetahuan di pasar,

gairah untuk penerbangan, dan komitmen yang kuat untuk membangun hubungan yang

mendorong inovasi, kesejahteraan dan pemahaman di bidang penerbangan.

Dalam kasus kepailitan PT Metro Batavia, International Lease Finance Corporation

(ILFC) yang merupakan perusahaan sewa-guna pesawat, berperan sebagai pihak kreditur

sekaligus pihak pemohon kepailitan PT Metro Batavia. Permohonan kepailitan PT Metro

Batavia sendirisudah sesuai dengan syarat yuridis kepailitan (syarat pertama) yang terdapat

dalam pasal 2 UU Kepailitan, yang berbunyi: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih

Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat

ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri

maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.Pada syarat tersebut, PT Metro Batavia

telah memiliki minimal dua kreditur yang tidak menerima pelunasanpembayaran utang yang

telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dua kreditur tersebut adalah:

3. International Lease Finance Corporation (ILFC) yang merupakan perusahaan sewa-guna

pesawat dan berperan sebagai pihak kreditur sekaligus sebagai pihak pemohon.

4. Sierra Leasing Limited yang merupakan perusahaan sewa-guna pesawat dan berperan

sebagai sebagai pihak kreditur.

Sierra Leasing Limited

Sierra Leasing Limited yang merupakan perusahaan sewa-guna pesawat, dan berperan

sebagai pihak kreditur dalam kasus kepailitan PT Metro Batavia.Sierra Leasing Limited

dikaitkan dengan kasus ini karena adanya syarat yuridis kepailitan (syarat pertama) yang

terdapat dalam pasal 2 UU Kepailitan, yang berbunyi: “Debitor yang mempunyai dua atau

lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan

dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri

maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Agar syarat tersebut

terpenuhi,dibutuhkan satu atau lebih kreditur selain International Lease Finance Corporation

(ILFC). Karena utang PT Metro Batavia terhadapSierra Leasing Limited jugatelah jatuh

tempo, maka dapat diajukan permohonan pailit.

Para Penumpang yang Sudah Membeli Tiket Batavia Air

Dalam merespon kasus Batavia, untuk dan atas nama kepentingan konsumen, YLKI

mendorong PT Metro Batavia menggunakan dua upaya hukum berdsarkan UU No. 37 tahun

2004 tentang kepailitian, yaitu:

1. Mengajukan upaya hukum kasasi ke MA untuk membatalkan putusan pailit pada tingkat

pertama. Alasannya, karena Batavia air perusahaan yang bergerak di bidang layanan

publik, dalam memutus pailit harus menggunakan pendekatan berbeda dengan

mempertimbangkan nasib dan kepentingan masyarakat luas / konsumen.

2. PT metro batavia mengajukan usulan perdamaian kepada penggugat pemohon pailit

(ILFC). Ada dua yang bisa dilakukan PT Metro Batavia, yaitu meminta pegeng saham

Batavia air untuk menginjeksi / manambah modal / dana segar untuk bisa menyelesaikan

kewajiban kepada ILFC atau menjadi investor baru untuk menambah modal, sehingga

Batavia tetap bisa eksis dan beroperasi kembali.

Kurator

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menyatakan PT Metro Batavia (Batavia Air)

pailit dan kemudian menunjuk empat kurator terkait kepailitan ini.Empat kurator tersebut

antara lain:

1. Turman Panggabean dan Andra Reinhard Sirait dari Lawfirm Duma & Co.

2. Permata N Daulay dari Law Firm PN Daulay & Partners.

3. Alba Sukma Hadi dari Sukma & Partners.

Para kurator tetap tersebut akan membantu menanggani segala urusan dan dampak

dari penutupan perusahaan Batavia Air, termasuk urusan refund atau endorse tiket para

penumpang, cargo, pajak/tax, penyelesaian karyawan Batavia Air, mitra terkait seperti para

travel agent, kreditur, dan lain-lain.

Hakim Pengawas

Hakim pengawas PT Metro Batavia yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Jakarta

Pusat adalahNawawi Pomolango. Nawawi Pomolango menambahkan sikap kerjasama para

direksi bisa dinilai dari sikap terbuka mereka dengan memberikan dokumen-dokumen kepada

kurator. Selain itu, tingkat kehadiran para debitur dalam rapat-rapat dengan kurator juga akan

dijadikan pertimbangan perlunya usulan penahanan.

Para karyawan PT Metro Batavia

Direktur Komersial Batavia Air Sukirno Sukarna menjelaskan pihaknya akan

menghormati keputusan pengadilan dan akan melakukan PHK terhadap 500 karyawannya.

Sukirno memastikan karyawan Batavia Air akan diberikan pesangon sesuai dengan Undang-

undang (UU) Tenaga Kerja.

Fakta

Artikel tentang pailitnya Batavia Air

http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/02/03/2/128252/Travel-Agent-

Minta-Kurator-Batavia-Air-Kembalikan-Dana-Deposit-

Metrotvnews.com, Jakarta: Agen tiket menjadi pihak yang paling dirugikan ketika

suatu maskapai dinyatakan pailit atau berhenti beroperasi. Pasalnya, dana deposit pembelian

tiket penerbangan dari agen ke maskapai menyebabkan agen harus membayar deposit

kembali kepada maskapai baru.  "Ini merugikan, karena agen seakan memodali operasi

penerbangan," kata Ketua Bidang Tiketing DPP Astindo Pauline Suharno saat dihubungi

Media Indonesia, Minggu (3/2).

Dalam aturan deposit Batavia Air, kata Pauline, masing-masing travel

agentdiwajibkan menempatkan dana minimal Rp15 juta untuk mendapatkan tiket

penerbangan. Apabila mencapai saldo terendah, yakni Rp1 juta, deposit harus di-top up. 

"Itu kan sebetulnya uang travel agent, bukan aset Batavia Air. Jadi, ada 1.200travel agent.

Dikalikan Rp15 juta, ya kira kira Rp18 milar dana yang harus dikembalikan Batavia Air,"

kata dia.Sayangnya, kini agen kesulitan untuk memperhitungkan secara pasti berapa besar

dana deposit mereka lantaran pascaBatavia Air dinyatakan pailit pada 31 Januari lalu, sistem

deposit di maskapai tersebut ditutup sehingga mereka tidak bisa masuk ke sistem. 

"Agen kan ada deposit di maskapai. Semua by system, dikasih log in. Tapi sekarang sistem

tidak bisa dibuka," paparnya.

Karena itu, Pauline mengimbau kepada tim kurasi untuk mendahulukan

kepentingan travel agent dengan mengembalikan dana deposit mereka. "Kita inginkan kurator

mengeluarkan uang kita. Jangan dibagi-bagikan sebagai aset untuk yang lain seperti untuk

pajak atau tenaga kerja," kata dia.

Adapun Tim Kurasi baru akan mengumumkan bagaimana proses pergantian tiket dan

hal yang terkait dengan Batavia Air pada Senin (4/2) besok. Tim kurator ini dipilih oleh

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutus Batavia pailit untuk menangani berbagai

dampak dari diberhentikannya kegiatan bisnis Batavia Air, termasuk masalah refund ticket,

kargo, pajak, penyelesaian karyawan Batavia Air, mitra terkait seperti para travel agent dan

kreditor. (Ayomi Amindoni/Ray)

http://www.bisnis-kepri.com/index.php/2013/01/batavia-air-bangkrut-uang-deposit-

nyangkut-travel-terancam-rugi-rp18-miliar/

JAKARTA— Para agen perjalanan penjual tiket penerbangan menuntut Batavia Air

mengembalikan uang deposit tiket sekitar Rp18 miliar akibat dihentikannya operasi maskapai

ini.

Ketua DPN  Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (Astindo)

yang juga Koordinator Pengembangan Asosiasi Tours & Travel Agent Indonesia (ASITA)

Jakarta Pauline Suharno  mengatakan sangat berat mendengar Batavia Air dihentikan

operasinya karena dipailitkan.

“Penghentian operasi Batavia Air ini sangat mendadak, banyak anggota kami para travel

agent yang masih memiliki uang deposit tiket di Batavia Air, bahkan ada yang baru top up

(menambah dana) Rp15 juta per sekali top up per hari, karena hingga Rabu siang, Batavia

masih menjual tiket,” kata Pauline, Kamis (31/1/2013).

Dia menjelaskan khusus di Jakarta saja, ada 1.200 perusahaan agent travel, dan

mayoritas masih melakukan top up uang deposit masing-masing Rp15 juta, sehingga total

Rp18 miliar. Top up ini dilakukan mengingat tingginya permintaan calon penumpang

menjelang libut Imlek karena rute-rute Batavia banyak ke daerah tujuan orang yang

merayakan Imlek seperti ke Pontianak.

Dia menambahkan ravel agent menuntut Batavia Air untuk  mengembalikan dana

deposit yang sudah disetorkan kepada Batavia Air, karena dana deposit travel agent adalah

hak milik travel agent dan bukan merupakan bagian dari aset Batavia Air. Dana deposit travel

agent disetorkan kepada Batavia Air untuk menerbitkan tiket untuk reservasi yang sudah

dibuat.

Dengan sistem pembayaran seperti ini, berarti operasional maskapai penerbangan

dimodali oleh travel agent.Pauline menambahkan memang sebenarnya ASITA dan Astindo

sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan Asuransi Raya untuk menjamin uang deposit

agen di maskapai. Namun karena ini masih program yang baru jalan, baru hanya 5% anggota

yang sudah menggunakan jasa asuransi ini. Menurutnya, pemerintah harus membantu

perusahaan agent travel untuk mendapatkan kembali uang deposit di Batavia Air dengan

memperjuangkan agar uang deposit ini tidak masuk dalam asset Batavia.

Dengan demikian, oleh kurator yang ditunjuk Pengadilan untuk  mengambil alih

manajemen, dapat segera mengembalikan dana deposit itu kepada agent travel. “Kami sudah

kelima kali mengalami hal seperti ini, uang deposit susah dicairkan, seperti di kasus Adam

Air, Pacific Royale, Linus Airways, Mandala Airlines, dan kini Batavia Air,” kata Pauline.

Untuk menghindarkan travel agent dari kerugian beruntun seperti ini, lanjut Pauline, Astindo

mendesak Kementerian Perhubungan untuk mengeluarkan peraturan tentang penempatan

dana deposit travel agent, agar disetorkan dalam escrow account (rekening gabungan di pihak

ketiga) yang dapat ditarik oleh travel agent saat maskapai berhenti beroperasi. “Soal escrow

account ini baru ada di Garuda Indonesia, baik untuk rute domestik maupun internasional.

Kami berharap pemerintah memfasilitasi terbentuknya escrow account ini di seluruh

maskapai nasional,” kata Pauline.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhubungan Bambang S. Ervan

mengatakan pihaknya tidak bisa mencampuri urusan bisnis maskapai dengan travel agent.

“Kalau soal dana deposit yang dipisahkan dari asset Batavia, ini bukan kewenangan

Kemenhub, karena Batavia ditutup karena dipailitkan, jadi harus tunduk kepada aturan

kepailitan, yang seluruh manajemennya ditangani curator, orang yang ditunjuk pengadilan,”

kata Bambang. Mengenai escrow account, lanjut Bambang, itu juga masalah bisnis, dan

seharusnya ditangani oleh kementerian yang menaungi travel agent yakni Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. “Kemenhub hanya berwenang pada operasional maskapai

penerbangan, kalau maskapai masih beroperasi, soal pelayanan sudah ada peraturan yang

dikeluarkan Kemenhub, namun kalau maskapai berhenti operasi karena pailit, soal

pelayanannya diserahkan kepada aturan kepailitan,” tuturnya.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya No.

77/pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 30 Januari 2013 telah menjatuhkan  putusan

pailit kepada Batavia Air, atas permohonan pailit  yang diajukan oleh  perusahaan sewa guna

pesawat International Lease Finance Corporation (ILFC). Humas Batavia Air Elly

Simanjuntak mengatakan pihaknya menerima keputusan pailit tersebut, dan memutuskan

untuk berhenti operasi seperti hasil keputusan pengadilan.

Dia menjelaskan gugatan pailit ini menyangkut ketertarikan Batavia Air untuk

mengambil pesawat jenis pesawat wide body Airbus 330 untuk angkutan penerbangan

jemaah haji.Ternyata, tiga tahun berturut-turut Batavia Air tidak mendapatkan proyek haji,

sehingga terjadi tunggakan-tunggakan pembayaran. ILFC kemudian melayangkan

permohonan pailit kepada Batavia Air  ke  Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 20 Desember

2012.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah menunjuk empat kurator yakni Turman

Panggabean dan Andra Reinhard Sirait (dari Lawfirm Duma & Co), Permata N. Daulay dari

Law Firm PN Daulay & Partners, dan Alba Sukma Hadi dari Sukma & Partners.(bisnis/

Berliana Elisabeth S/k59)

Kronologi Kejadian

PT Metro Batavia yang lebih dikenal dengan nama Batavia Air merupakan maskapai

penerbangan yang berpusat di bandar udara Soekarno-Hatta Jakarta. Beroperasi mulai tanggal

5 Januari 2002 PT Metro Batavia melayani penerbangan ke 48 kota didalam dan luar negeri

dengan 33 armadanya. PT Metro Batavia merupakan salah satu maskapai penerbangan lokal

terdepan yang memiliki reputasi baik dengan track record keselamatan yang mengesankan

yaitu zero accident, yang artinya tidak ada armada PT Metro Batavia yang pernah mengalami

kecelakaan.

Dengan reputasi yang baik tersebut, PT Metro Batavia menargetkan untuk dapat ikut

serta dalam tender pelayanan haji. Untuk memenuhi targetnya PT Metro Batavia-pun

menyiapkan dua pesawat Airbus A330 lewat kontrak leasing dengan ILFC, pesawat boeing

747 dan merekrut 300 kru pesawat. Namun kementrian menyatakan bahwa PT Metro Batavia

baru bisa memenuhi 25 dari 33 syarat yang diajukan sebagai penerbangan haji, sehingga tak

bisa ikut dalam penerbangan haji. Pengadaaan 2 pesawat Airbus A330 inilah yang menjadi

awal mula kepailitan PT Metro Batavia. PT Metro Batavia melakukukan perjanjian leasing

senilai $2,202 juta berdurasi 6 tahun terhitung dari 28 desember 2009 hingga 27 desember

2015 dengan ILFC. Dari tahun pertama dilaporkan PT Metro Batavia belum melakukan

pembayaran sewa hingga pada tanggal 12 september 2012 dan 25 september 2012, ILFC

melayangkan somasi dengan tambahan bunga keterlambatan 4% yang sama sekali tidak

diindahkan oleh pihak PT Metro Batavia. Saat somasi dilayangkan total utang PT Metro

Batavia sudah mencapai US$ 4,688 juta dari utang pokok bunga dan biaya cadangan.

Sehingga pada tanggal 20 Desember 2012 ILFC mengajukan gugatan pailit

No.77/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst atas PT Metro Batavia ke pengadilan niaga pusat.

Adanya utang terhadap Sierra Leasing Limited sebesar US$.4.940.000 yang jatuh tempo pada

tanggal 13 Desember 2012 membuta terpenuhinya kriteria pailit sesuai pasal 2 ayat(1) UU

No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan, yaitu perusahaan dinyatakan pailit ketika perusahaan

tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang dan

telah jatuh temo. Serta pernyataan OSK Research Sdn Bhd mensinyalir bahwa PT Metro

Batavia merupakan perusahaan yang sakit karena memiliki utang mencapai sekitar

US$40.000.000, yang mana hal tersebut dapat menurunkan nilai perusahaan PT Metro

Batavia. Karena hal tersebut, PT Metro Batavia pun menolak pencabutan gugatan ILFC pada

tanggal 29 januari 2013 ke Pengadilan Niaga Pusat. Dan pada tanggal 30 Januari 2013

Pengadilan Niaga Pusat memutus pailit PT Metro Batavia dengan sebagian isi sebagaian isi

berisi: mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan yang berujung

ditutupnya manajemen PT Metro Batavia termasuk situsnya tepat jam 24.00 WIB.

Dikutip dari http://www.minghadi.com/batavia-air-pailit/ penyelesaian atas pailit atas

PT Metro Batavia diurus oleh 4 kurator antara lain Turman M Panggabean, Permata Nauli

Daulay, Andra Reinhard Pasaribu, dan Alba Sumahadi. Kantor kurator bertempat di Ruko

Cempaka Mas B-24, Jl. Letjen Suprapto, Jakarta Pusat.

Akibat putusan pailit tersebut, banyak pihak yang menuai dampaknya. Salah satunya

Travel Agent yang diwakili oleh Asosiasi Travel Agent Indonesia (Asita) dan Astindo. Asita

mengklaim adanya deposit yang hilang kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000.000. deposit

tersebut menurut Travel Agent merupakan jaminan supaya PT Metro Batavia mau

menerbitkan tiket untuk Travel Agent dan selama belum digunakan maka deposit tersebut

belum menjadi aset PT Metro Batavia sehingga selayaknya untuk dikembalikan pada para

Travel Agent. Namun pihak manajemen PT Metro Batavia menyatakan bahwa semua

permasalahan sengketa deposit tersebut menjadi tanggung jawab kurator. Serta Asita solo

juga melakukan pengaduan kepada BPSK selaku konsumen akhir dari PT Metro Batavia.

Asita sendiripun dalam beberapa artikel menyebutkan bahwa sudah menghubungi kurator

namun hanya di”putar-putarkan” saja untuk menghubungi nomor-nomor lain yang akhirnya

tidak ada yang menjawab keluhan dari Asita. Dan hingga saat ini belum didapat kejelasan

status dari kurator mengenai posisi Travel Agent dalam penyelesaian masalah kepailitan

tersebut.

BAB III

KESIMPULAN

Kesimpulan

Deposit yang disengketakan belum menemukan penyelesaian karena belum masuknya

dana deposit sebagai daftar piutang di kurator dan belum adanya kejelasan status Travel

Agent dalam sengketa dana deposit ini.

Saran dan Rekomendasi

Seharusnya ketika PT Metro Batavia dinyatakan pailit, maka perjanjian keagenan

antara PT metro batavia dan Travel Agent dianggap berakhir sesuai dengan UU KPKPU

sehingga timbul akibat hukum yaitu dimintakanya kejelasan kepada kurator untuk

menempatkan travel agent sebagai kreditor konruken untuk segera dikembalikanya deposit

travel agent yang masih ada di PT Metro Batavia atau setidaknya travel agent dapat

melakukan pencocokan piutang dan verifikasi dengan kurator untuk mendapat tempat di

daftar kreditor PT Metro Batavia. Namun, karena hal tersebut tidak mendapat kejelasan oleh

kurator, maka travel agent dapat menempuh renvoi procedure, yaitu tindakan pengembalian

bantahan kepada majelis hakim niaga yang menjatuhkan putusan pailit, sehingga tidak perlu

diadakan gugatan secara terpisah. Dan apabila ada pihak yang masi dirugikan atas putusan

hakim dalam upaya renvoi procedure maka pihak tersebut dimungkinkan mengajukan upaya

hukum biasa berupa kasasi ke mahkamah agung yang diatur dalam pasal 196 ayat (1)

UUKPKPU. Dan apabila masih ada pihak yang menilai kerugian, makaterbuka upaya hukum

luar biasa berupa peninjauan kembali sesuai ketentuan pasal 295 UUKPKPU (Sibuea, 2013)

Untuk menghindari adanya deposit yang susah untuk ditarik kembali sebaiknya

Pemerintah yang terkait dengan operasional travel agent dan maskapai penerbangan untuk

memberikan memfasilitasi adanya lembaga khusus untuk penempatan deposit dan menjamin

tiket penumpang yang belum terpakai. Lembaga ini akan menjadi lembaga yang independen

terpisah dari Travel Agent dan Maskapai penerbangan dan bertugas menyimpankan deposit

demi memenuhi persyaratan pembookingan tiket Travel Agent dan memegang dana tiket

yang telah dipesan dan disetorkan kepada maskapai setelah pesawat mendarat (take-off).

Atau dapat membuat jasa asuransi terhadap deposit yang telah ditempatkan di

maskapai penerbangan supaya ketika ada deposit yang tidak bisa diambil kembali

dikarenakan beberapa hal yang telah disepakati dalam kontrak asuransi, maka deposit

tersebut akan diganti oleh pihak asuransi. Waelaupun hal tersebut dapat meminimalisir resiko

hilangnya deposit, namun akan ada premi tambahan yang ditanggung oleh travel agent.

Menerapkan sistem deteksi dini kepailitan sebuah maskapai penerbangan, dengan

menganalisis indikasi yang rawan menjadi faktor kepailitan maskapai penerbangan seperti,

pengurangan penerbangan secara signifikan, hutang yang mulai jatuh tempo, perbandingan

hutang dengan aset perusahaan, dll. Dengan sistem ini diharapkan travel agent dapat

mengambil depositnya sebagai tindakan preventif hilangnya deposit akibat kepailitan

perusahaan.