HAK-HAK PEREMPUAN PASCA

PERCERAIAN Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan

Agama Padangsidimpuan

Hariyanti Novita

Penerbit YPM

2020

Judul buku : HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama

Padangsidimpuan

Penulis Hariyanti Novita

Layout

Juna Excel

ISBN 978-602-5576-57-7

xii+ 205 hlm .; ukuran buku 14,5 cm x 21,0 cm © Hak Cipta Hariyanti Novita, Maret 2020 Hak penerbitan dimiliki Young Progressive Muslim. Dilarang mengkopi sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apapun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit. Young Progressive Muslim Jl. Talas II Pondok Cabe Ilir Pamulang Rt.05 Rw.01 Tangerang Selatan 15418

i

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang

telah melimpahkan nikmat dan karunianya, sehingga tulisan

ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Buku ini

merupakan hasil penelitian penulis sebagai tugas akhir dalam

menyelesaikan program Magister di Sekolah Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Shalawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan

mulia, panutan, kekasih kita serta teladan untuk ummatnya,

baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa

ummatnya dari zaman jahiliyyah hingga zaman yang penuh

dengan cahaya serta keberkahan atas segala yang beliau

perjuangkan untuk berdakwah demi agama Islam.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak akan selesai

tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena

itu dengan kerendahan hati dan kesadaran diri, penulis ingin

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus bagi

semua pihak yang berperan di dalamnya dalam memberikan

bimbingan, dukungan, motivasi dan arahan selama masa

perkualiahan hingga akhir penulisan penelitian ini.

Pertama, Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar

Lubis, Lc., MA selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

dan Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA selaku Direktur

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ucapan terimakasih juga kepada Prof. Dr. Didin Saepuddin,

MA selaku Ketua program studi Doktor pengkajian Islam

beserta Dr. Asmawi, M. Ag selaku Sekretaris program studi

Doktor. Ucapan terimakasih juga kepada Arif Zamhari, M.

Ag., Ph. D selaku Ketua program studi Magister beserta Dr.

Imam Sujoko, MA selaku Sekretaris program studi Magister,

juga kepada seluruh civitas akademik dan perpustakaan

Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

ii

Kedua, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH selaku

Dosen pembimbing, yang telah membimbing dan memberikan

saran dan kritikan untuk memperbaiki penelitian ini dalam

menyelesaikan dan menyempurnakannya beserta ilmu yang

beliau berikan.

Ketiga, Dr. Khamami Zada, MA, Dr. Yuli Yasin, MA

dan Prof. Dr. Phil. Asep Saepudin Jahar, MA selaku Tim

Penguji yang telah meluangkan waktu untuk membimbing

dalam menyelesaikan dan menyempurnakan Penelitian ini.

Keempat, Guru besar dan dosen Sekolah Pascasarjana

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah mengajar dan

memberikan ilmunya. Saya ucapkan terimakasih sebesar-

besarnya kepada, Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA; Prof. Dr.

Suwito , MA; Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.S.D.P; Prof.

Dr. H. Said Agil Husin Al-Munawar, MA; Prof. Dr. Hj.

Huzaemah Tahido Yanggo, MA; Prof. Dr. Zainun Kamaluddin

Fakih, MA; Prof. Dr. Abuddin Nata, MA; Prof. Dr. Ahmad

Rodoni, M.M; Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA; Prof. Dr.

Ahmad Thib Raya, MA; Prof. Dr. Hasanuddin, MA; Dr. Yusuf

Rahman, MA; Dr. Gazi Saloom, M.Si; Dr. Syahabuddin, MA;

Dr. Zuhdi, M.Ed; Dr. JM. Muslimin, MA; dan Dosen-dosen

yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Kelima, rasa terimakasih yang sangat mendalam

kepada orang tua tercinta ayahanda Harun dan ibunda

Rusmiati yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan

dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan studi

Magister. Begitu juga ucapan terimakasih kepada ibu mertua

Darmawati yang telah memberikan dukungan berserta doa,

ucapan terimakasih yang sangat berharga kepada suami saya

Imran Sah Ritonga, Eng, SH.I yang telah mengizinkan untuk

melanjutkan studi Magister sampai selesai.

Keenam, segenap keluarga besar Pengadilan Agama

Padangsidimpuan (Sumatera Utara) khususnya kepada

Buniyamin Hasibuan, S. Ag sebagai Ketua Pengadilan Agama

Padangsidimpuan sekaligus merangkap sebagai Ketua Sidang

iii

beserta Eldi Harponi, S. Ag, M.H sebagai Wakil Ketua. Begitu

juga kepada Hakim anggota Febrizal Lubis, S. Ag, SH dan

Hasanuddin, S. Ag yang telah bersedia membantu dan

meluangkan waktunya untuk penulis wawancarai dan diskusi

dalam menyempurnakan penelitian ini. Terimakasih juga,

penulis ucapkan kepada Panitera Dra.Hj. Nurliani yang telah

membantu memberikan informasi terkait penelitian ini dan

ucapan terimakasih kepada Tenaga Honorer Mala Ropika,

SH.I yang telah membantu untuk mendapatkan putusan-

putusan terkait dengan penelitian ini.

Ketujuh, ucapan terimakasih banyak kepada teman-

teman seperjuangan, Rozalinda, Halida Afwani Harahap,

Widia Hidayati, Yeni Oktaviani, Ahmad Hafizh, Iwan

Setiawan, Mohammad Fahmi Firmansyah, Fahmi Majid, Aqib

Malik dan kepada seluruh teman-teman Sekolah Pascasarjana

(SPs) yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Tak lupa pula

kepada senior Program Doktor (S3), Ibu Ramlah, Kak Yosi

Stefhani, Bang Zulkifli dan Pak Kombes Yahya Agil yang

telah banyak berbagi ilmu pengetahuan, pengalaman dan

informasi seputar pendidikan.

Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala

terbaik bagi mereka yang telah berkontribusi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitin ini masih jauh dari

kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati

penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan

penelitian ini.

Ciputat, Maret 2020

Penulis

Hariyanti Novita

iv

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan

dalam penelitian ini adalah ALA-LC ROMANIZATION

tables yaitu sebagai berikut:

A. Konsonan

Initial

Romanization

Initial

Romanization

}D ض A ا

}T ط B ب

}Z ظ T ت

‘ ع Th ث

Gh غ J ج

F ف }H ح

Q ق Kh خ

K ك D د

L ل Dh ذ

M م R ر

N ن Z ز

H ة ، ه S س

W و Sh ش

Y ي }S ص

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin Nama

Fath}ah A A

Kasrah I I

D{amah U U

v

2. Vokal Rangkap

Tanda Nama Gabungan

Huruf

Nama

.....ي Fath{ah dan

ya

Ai A dan I

......و Fath{ah dan

wau

Au A dan U

Contoh: حسين : H{usain حول : H{aul

C. Vokal Panjang

Tanda Nama Gabungan

Huruf

Nama

Fath}ah dan

alif

a> a dan garis

diatas

Kasrah dan

ya

i> i dan garis

diatas

Fath}ah dan

wau

u> u dan garis

diatas

D. Ta’ Marbu>t}ah

Transliterasi t. marbu>t}ah (ة) di akhir kata, bila

dimatikan ditulis h. Contoh: مرأة : Mar’ah مدرسة : Madrasah

Ketentuan ini tidak digunakan terhadap kata-kata Arab yang

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat

dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafadz aslinya.

E. Shiddah

Shiddah/Tashdi>d di transliterasi ini dilambangkan

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf bershaddah

itu.Contoh: ربنا: Rabbana> شوال : Shawwa>l

F. Kata Sandang Alif + La>m

Apabila diikuti dengan huruf qamariyah, ditulis al.

Contoh: القلم : al-Qalam

vi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Struktur Pengadilan Agama

Padangsidimpuan – 62

Gambar 1.2 Gambar Bangunan Metodologi Pembaruan

KHI – 75

Gambar 1.3 Tentang Hak-hak yang Bersangkuta Berkara –

81

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Grafik Perkara Tahun 2014-2016 – 83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkara yang Diterima Tahun 2014-2016 – 84

Tabel 1.2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak

Tahun 2014-2016 – 84

Tabel 1.3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat

Tahun 2014-2016 – 86

DAFTAR SINGKATAN

ISWI : Ikatan Sarjana Wanita Indonesia

KDRT : Kekerasan Dalam Rumah Tangga

KHI : Kompilasi Hukum Islam

MA-RI :Mahkamah Agung Republik Indonesia

PA : Pengadilan Agama

PNS : Pegawai Negeri Sipil

PP : Peraturan Pemerintah

PUSLITBANG : Pusat Penelitian dan Pengembangan

RUU : Rancangan Undang-undang

UUP : Undang-undang Perkawinan

vii

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang hak-hak perempuan pasca

perceraian dalam putusan Pengadilan Agama

Padangsidimpuan. Rumusan masalah yang diajukan adalah

bagaimana pertimbangan Hakim dalam melindungi hak-hak

perempuan pasca perceraian. Untuk mendapatkan jawaban

dari rumusan masalah, penelitian ini menggunakan metode

hukum normatif yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan kasus (case approach) yang

dapat memberikan sudut pandang analisa penyelesaian

permasalahan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini

dipakai untuk mengkaji kasus-kasus yang ditetapkan oleh

Hakim Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum

tetap.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 3 Tahun 2006 jo

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP),

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah (PP)

Nomor 10 Tahun 1983 jo Nomor 45 Tahun 1990, Putusan-

putusan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian dan

wawancara dengan Hakim untuk mencapai validitas data.

Sedangkan untuk sekunder adalah buku, jurnal dan penelitian-

penelitian terdahulu yang relevan untuk mendukung

penelitian ini.

Penelitian ini menemukan jawaban berdasarkan

rumusan bahwa, pertimbangan Hakim dalam putusan-putusan

Pengadilan Agama Padangsidimpuan mampu memberikan

perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca

perceraian berdasarkan tuntutan rekonvensi yang diajukan

oleh pihak perempuan sebagai Termohon dalam perkara cerai

talak dan tuntutan komulatif dari pihak Penggugat dalam

perkara cerai gugat. Pertimbangan Hakim dalam putusan-

viii

putusan tersebut mengandung aspek yuridis, filosofis dan

sosiologis.

Kajian penelitian ini sependapat dengan Ridwanul

Hoque dan MD. Morshed Mahmud Khan (2007) bahwa,

kewenangan Hakim dalam aktivitas Peradilan telah berupaya

memberikan efek positif terhadap hak-hak perempuan dalam

perkara perceraian dan penelitian ini tidak sependapat dengan

Fatima (2013) yang menilai bahwa Pengadilan Agama belum

mampu secara maksimal memberikan perlindungan hukum

terhadap hak-hak perempuan sebagai istri.

Kata kunci: Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian, Peradilan

Agama, Pertimbangan Hakim.

ix

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................... i

PEDOMAN TRANSLITERASI ........................................ iv

DAFTAR GAMBAR ....................................................... vi

ABSTRAK ....................................................................... vii

DAFTAR ISI .................................................................... ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................ 1

B. Permasalahan .......................................................... 13

1. Identifikasi Masalah ........................................ 13

2. Pembatasan Masalah ....................................... 13

3. Perumusan Masalah ......................................... 13

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .............................. 14

D. PenelitianTerdahulu yang Relevan ........................ 14

E. Metode Penelitian .................................................. 21

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian ...................... 21

2. Bahan Hukum .................................................. 21

3. Subyek dan Obyek Penelitian .......................... 22

4. Metode Pengumpulan Data ............................. 22

5. Metode Analisa Data ....................................... 24

F. Sistematika Penulisan ............................................ 24

BAB II: DISKURSUS HAK-HAK PEREMPUAN PASCA

PERCERAIAN DALAM HUKUM

A. Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam

Perspektif Fiqih ...................................................... 27

B. Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam

PeraturanPerundang-undangan di Indonesia .......... 39

C. Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Negara-

negara Muslim ........................................................ 53

x

BAB III: PENETAPAN HUKUM PERCERAIAN DI

PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

A. Deskripsi Pengadilan Agama Padangsidimpuan .... 59

B. Peran dan Fungsi Peradilan Agama

Padangsidimpuan ................................................... 63

C. Mekanisme Pengajuan Perkara Perceraian dan

Penetapan Hukumnya di Pengadilan Agama

Padangsidimpuan ................................................... 68

BAB IV:IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN

PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

PADANGSIDIMPUAN

A. Data Statistik Putusan Perceraian dan alasan-alasan

perceraiantahun 2014-2016 .................................... 83

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak-hak

Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai

Talak ....................................................................... 90

1. Hak Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah ....................... 93

2. Hak Mahar yang Masih Terhutang .................. 108

3. Hak dan Nafkah H}ad}a>nah Sampai ia Dewasa . 117

4. Hak Terhadap Gaji Suami Sebagai Pegawai

Negeri Sipil ...................................................... 132

C. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak-hak

Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai

Gugat ...................................................................... 141

1. Hak Mahar yang Masih Terhutang ................... 147

2. Hak dan Nafkah H}ad}a>nah Sampai ia Dewasa . 158

xi

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................ 177

B. Saran ....................................................................... 181

DAFTAR PUSTAKA ....................................................... 183

GLOSARIUM .................................................................. 199

INDEKS ........................................................................... 201

TENTANG PENULIS ...................................................... 205

xii

Hak-Hak Perempuan

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian di Indonesia dalam lima tahun terakhir

semakin meningkat.1 Berdasarkan hasil penelitian Puslitbang

Kementerian Agama, data perceraian pada tahun 2010

mencapai 251.208 kasus, 81.535 diantaranya merupakan cerai

talak dan 169.673 cerai gugat. Tahun 2011 angka perceraian

mencapai 276.792 kasus, 85.779 cerai talak dan 191.013 cerai

gugat.Tahun 2012 mencapai 304.395 kasus, 91.800 cerai talak

dan 212.595 cerai gugat.Tahun 2013 mencapai 361.816 kasus,

111.456 cerai talak dan 250.360 cerai gugat. Data perceraian

semakin meningkat pada tahun 2014 hingga mencapai

382.231, 113.850 cerai talak dan 268.381 cerai gugat.

Penyebab utama perceraian tersebut adalah karena adanya

hubungan tidak harmonis yang disebabkan oleh beberapa

faktor seperti moral, gangguan pihak ketiga dan faktor

ekonomi. Faktor ekonomi kerap menjadi sumber persoalan

karena suami yang diposisikan sebagai kepala keluarga tidak

lagi memenuhi kewajibannya dan istri merasa suami tidak

lagi mampu bertanggung jawab.2

Penelitian Puslitbang Kemenag juga menunjukkan

bahwa pasangan suami istri di zaman sekarang tidak lagi

melihat perkawinan sebagai sesuatu yang sakral yang

disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama, akibatnya

mereka dengan gampang menjadikan perceraian sebagai jalan

keluar atas masalah yang dihadapi tanpa mempertimbangkan

dampak yang terjadi setelah perceraian.

1Sudibyo, “Kasus Perceraian Meningkat, 70% Diajukan

Istri,” dalam Kompas, 30 Juni 2015, h. 1. 2Iklilah Muzayyanah, dkk.,Ketika Perempuan Bersikap:

Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim, (Jakarta: Puslitbang

Kehidupan Keagamaan, 2016), h. 3.

Hak-Hak Perempuan

2

Fenomena peningkatan angka perceraian baik dalam

bentuk cerai talak maupun cerai gugat tampaknya juga terjadi

karena makna dan nilai perkawinan yang semakin merosot

dalam pandangan suami istri yang disebabkan oleh

terbatasnya sosialisasi tentang keluarga sakinah.3

Kasus perceraian yang meningkat dari tahun ke tahun

tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam hukum Islam

dan prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang-undang No. 1

Tahun 1974. Ikatan suci yang disebut mi>tsa>qan ghali>zan

terkait dengan keimanan kepada Allah SWT. Perkawinan

dengan demikian mesti dijaga sehingga terwujud perkawinan

yang sakinah mawaddah dan rahmah.4

3Dalam penelitian ini, Puslitbang kehidupan keagamaan

memilih tujuh daerah untuk diteliti yaitu:Aceh, Padang, Indramayu,

Brebes, Pekalongan, Tulung Agung dan Ambon. Ketujuh daerah

tersebut menunjukkan fenomena tingginya angka perceraian yang

didominasi oleh cerai gugat, dari sisi lain masing-masing daerah

penelitian memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda dan tentu

sangat berpengaruh pada institusi perkawinan dan keluarga. Di

Aceh, jumlah perceraian termasuk dalam kategori yang cukup tinggi

jika dibandingkan dengan data perkawinan, pada tahun 2014 perkara

perceraian yang diterima oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh

berada dalam jumlah 16 % sampai 23 %. Kemudian Padang, pada

tahun 2014 Pengadilan Agama mencatat data perceraian yang

banyak terjadi pada buruh dan swasta 633 kasus, yang tidak ada

pekerjaaan 355 kasus dan PNS/POLRI/TNI/Pensiunan 131 kasus.

Indramayu, pada tahun 2014 berdasarkan data yang dikeluarkan

oleh Kenkemenag dan Pengadilan Agama angka perkawinan

mencapai 22. 624 kasus, sedangkan perceraian 8.067 kasus atau

26%. Pekalongan, pada tahun 2014 data perceraian mencapai

475.Banyuwangi, angka perceraian 7. 411. Ambon, angka perceraian

mencapai 23. 38%. Muzayyanah, Ketika Perempuan Bersikap..., h.

127-128. 4Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, dkk., Hukum

Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum

Hak-Hak Perempuan

3

Dalam rumusan Undang-undang perkawinan di

Indonesia dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan

lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai

pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah

tanggayang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha

Esa.5Begitu juga prinsip perkawinan yang ditegaskan dalam

Undang-undang harus meliputi asas sukarela, partisipasi

keluarga, perceraian dipersulit, poligami dibatasi secara ketat,

kematangan calon mempelai, dan memperbaiki derajat kaum

perempuan.6

Perceraian merupakan fakta sosial yang terjadi akibat

masalah-masalah dalam hubungan perkawinan tidak dapat

diselesaikan dengan baik, dalam istilah fikih perceraian

dikenal dengan talak. Menurut Ima>m Sha>fi’i>, t}ala>q adalah hak

suami untuk melepaskan kehalalan hubungan suami

istri.7Aturan hukum Islam istri juga diberikan hak untuk

mengakhiri perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam surah

al-Baqarah ayat 229.8 Dalam perundang-undangan Indonesia

Islam dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada

Media, 2004), h. 206. 5Mohammad R. Hasan, ‚Kajian Prinsip Perkawinan

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam,‛

dalam Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Maret/2016, h. 163. 6Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi,dkk.,Hukum

Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 35. 7Angga Maarzuki, ‚Fenomena Perceraian dan

Penyebabnya: Studi Kasus Kota Cilegon,‛dalamJurnal Bimas IslamV9, no.IV, 2016, h. 646.

8 Dalam QS al-Baqarah: 229 Allah berfirman:

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما اف تدت بو‚jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.‛ (Q. S. A;Baqarah [2]: 229)

Hak-Hak Perempuan

4

seperti Undang-undang perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum

Islam (KHI) dan Peraturan Pemerintah (PP) disebutkan bahwa

perkawinan dapat putus karena perceraian, kematian dan

putusan Pengadilan. Menurut Abdul Kadir Muhammad,

putusnya perkawinan karena kematian adalah jika salah satu

pihak antara suami istri meninggal dunia (cerai mati).

Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian bisa

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.9

Perkawinan putus melalui Pengadilan yaitu perceraian yang

diajukan atas inisiatif suami dalam bentuk cerai talak dan

inisiatif istri dalam bentuk cerai gugat atau khulu’.10 Hukum

Islam dan perundang-undangan Indonesia mengatur hak yang

sama setiap pasangan dalam perceraian.

Terlihat jelas bahwa, Islam mengangkat harkat derajat kaum

Perempuan, memiliki posisi yang sama dengan laki-laki, dengan

membingkai keduanya dalam prinsip kesetaraan dan

kesejahteraan.Yousuf Ali, ‚A Contextual Approach to The Views of

Muslim Feminist Interpretation of The Qur’an Regarding Women

and Their Right,‛ dalam International Journal of Arts and Science 3 2010, h. 321-321. Lihat juga Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 185.

9Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia,

(Bandung:Citra Aditya Bakti, 2010), h. 108. 10

M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, ‚Perlindungan

Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) di

Pengadilan Agama Palembang,‛dalam Jurnal Dinamika HukumV12,

no. 2, Mei 2012, h. 4. Dalam KHI Pasal 117 suami mengucapkan

ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi

salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 129,130, dan 131. Sedangkan Cerai gugat

atau khulu’ adalah perceraian atas inisiatif istri dan suami bersedia

mengucapkan ikrar talak dengan syarat istri memberinya tebusan

(iwad) Rp 10.000. Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang –undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS,

2002), h. 203-205.

Hak-Hak Perempuan

5

Dalam peraturan Undang-undang No 7 Tahun 1989,

perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat hanya terletak

pada mekanisme yurisprudensi. Cerai talak yang diajukan

oleh pihak laki-laki, maka ikrar talak diucapkan langsung

didepan sidang Pengadilan karena secara fisik hak talak ada

pada suami. Sedangkan dalam cerai gugat, perempuan harus

memohon kepada lembaga Pengadilan yang menjadi pihak

menjatuhkan talak.11

Selain itu, terdapat khulu’ yang

merupakan perceraian atas permintaan istri, namun dalam

kasus ini istri harus memberikan tebusan (‘iwad) kepada

suami agar bersedia menjatuhkan talak. Dengan demikian

khulu’ merupakan pemutusan tali perkawinan yang dilakukan

oleh istri dengan imbalan sesuatu untuk menebus dirinya.12

Perceraian sebagai jalan alternatif terakhir dari

penyelesaian problematika keluarga, sebagaimana diatur

dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 14 dan

Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 5 adalah jika pasangan

suami istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.13

Implikasi

dari adanya perceraian menimbulkan hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang harus di penuhi oleh suami istri. Apabila

perceraian terjadi karena talak, maka mantan suami wajib

memberikan hak mut’ah yang layak kepada mantan istri, hak

nafkah selama dalam ‘iddah, melunasi mahar yang masih

terhutang, dan memberikan biaya h{ad}a>nah untuk anak-

11

Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), h. 133.

12Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam

Kerangka Fiqh al-Qadha, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,

2013), h. 139 13

Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan, (Bandung: Fokusmedia,

2005), h. 38.

Hak-Hak Perempuan

6

anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.14Dalam fikih

Tradisional juga disepakati bahwa secara keseluruhan hak-hak

perempuan yang timbul akibat perceraian harus dipenuhi.15

Bagi perempuan yang memiliki suami sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS), apabila perceraian terjadi atas kehendak

suami, maka ia wajib memberikan sebagian gajinya untuk

kehidupan mantan istri dan anak-anaknya. Sebagaimana

tercantum dalam PP N0. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun

1990 pasal 8 ayat 1-4 bahwa pembagian gaji sepertiga untuk

yang bersangkutan, sepertiga untuk mantan istri dan sepertiga

untuk anak-anaknya. Apabila dalam perkawinan belum

dikarunia anak, maka gaji yang wajib diserahkan oleh suami

14

Kompilasi Hukum Islam pasal 149, sebagaimana yang

dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.(Q. S. A; T{ala>q [65]: 6). 15

al-H{afiz al-Na>qid Abi> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Ah}mad

Ibn Muh}ammad Ibn Ah}mad Ibn Ah}mad Ibn Rushd al-Qurt}ubi>,

Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, (al-Qa>hirah:

Maktabah al-Kuliya>t al-Azhariyah, 1969), h. 102.

Hak-Hak Perempuan

7

kepada mantan istri adalah setengah dari gaji.16

Hak-hak

tersebut, merupakan hak istri dan anak yang harus dipenuhi

oleh suaminya jika istri terbukti tidak melakukan nushu>z.17

Menurut Omid Safi, hak istri bukan hanya sebagai

hadiah atau belas kasihan, melainkan karena mereka bagian

dari umat manusia yang memang memiliki hak yang melekat

dan sudah semestinya mereka dapatkan.18

Islam yang

berpedoman pada al-Quran dan al-Sunnah memberikan

perhatian yang besar dan kedudukan yang terhormat terhadap

wanita, baik itu sebagai anak, istri, ibu, anggota keluarga dan

anggota masyarakat, secara bertahap Islam mengembalikan

hak-hak mereka sebagai manusia merdeka.19

Namun, aturan

hukum cerai dalam undang-undang perkawinan tidak

16

Lihat PP N0. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990

pasal 8 ayat 1-4. 17

Kata Nushu>z adalah turunan dari akar kata na-sha-za

yang memiliki arti irtikab, dari s}u>rah an-Nisa>’ ayat 34 fuqaha

menemukan istilah nushu>z al-mar’ah yang diartikan sebagai

pembangkangan istri dan keburukan kelakuannya kepada suami dan

istri meninggalkan rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan

menurut syara’, akibat dari perbuatan ini seorang istri tidak berhak

mendapatkan nafkah pasca perceraian. Dalam al-Quran kata na-sha-za terdapat pada empat tempat, al-Baqarah ayat 259, al-muja>dalah

ayat 11, an-Nisa>’ 4 dan 128. Lihat Nurasiah, ‚Hak Nafkah, Mut’ah

dan Nushuz Istri:Studi Komparatif Undang-undang Hukum

Keluarga di Berbagai Negara Muslim,‛dalam Al-Ah}wa>l: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 4, no. 1, 2011, h. 85.

18Muhammad Thoha, ‚Paradigma Baru Fiqih Perempuan

(Studi Analisis atas Gender Mainstreaming Omid Safi Dalam

Agenda Muslim Progresif)‛ , dalam Jurnal Al-Ihkam V8, no. 2,

Desember 2013, h. 235. 19

Huzaimah Tahido Yanggo, Konsep Wanita Menurut al-Qura>n, Sunnah dan Fikih‛dalam Wanita Islam Indonesia dalam

Kajian Tektual dan Kontektual, (Jakarta: INIS, 1993), h. 19.Lihat

juga Rachel M. Scott, ‚A Contextual Approach to Women’s Rights in the Quran‛,

Hak-Hak Perempuan

8

mengatur hak-hak istri pasca perceraian, seperti yang diatur

dalam KHI pasal 149 dan PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45

Tahun 1990 pasal 8 ayat 1-4. Berdasarkan pemahaman dari

pasal-pasal tersebut, perceraian yang terjadi atas iniasitif istri

dinilai sebagai nushu>z, sehingga mantan istri tidak berhak

mendapatkan hak nafkah dari suaminya.20

Hal seperti ini

sering terjadi, karena keputusan perceraian cerai gugat bukan

berada pada inisiatornya tetapi dalam pertimbangan Hakim.

Indonesia memiliki Peradilan Agama sebagai lembaga

penegak hukum yang berfungsi sebagai penyelesaian

keretakan hubungan antara suami dengan istri maupun antara

orang tua dan anak. Peradilan Agama merupakan Peradilan

keluarga (family court) yang mempertimbangkan aspek-aspek

sosial dan psikologis dalam penyelesaian perselisihan dan

persengketaan dalam lingkungan keluarga.21

Sebagai court of law Peradilan Agama harus berada di garis depan dalam

memberikan layanan hukum yang bertanggung jawab kepada

para pihak yang berperkara khususnya dalam bidang hukum

perdata.22

Institusi Peradilan Agama memiliki kontribusi

penting dalam mempengaruhi dan membentuk praktik dan

kebiasaan yang terjadi dalam hubungan hukum suami dan

istri. Dalam konteks ini, Hakim memegang peran yang sangat

penting, tidak hanya sekadar bertindak sebagai aparatur

penegak hukum dan keadilan, akan tetapi juga dapat menjadi

agen perubahan hukum mengatasi masalah-masalah

20

Lihat KHI pasal 80 ayat 7: kewajiban suami memberikan

nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri gugur apabila isteri

nushu>z. 21

Bisri, Peradilan Islam dalam Tatananan, h. 134. 22

Idri, ‚Religious Court in Indonesia: History and

Prospect,‛dalam Journal Of Indonesia Islam V 03, no. 02, December

2009.

Hak-Hak Perempuan

9

diskriminasi gender dalam keluarga.23

Oleh karena itu

Independensi Peradilan merupakan aspek integritas yudisial

dalam menjatuhkan putusan.24

Hakim harus memperhatikan

tingkat kepentingan para pihak yang berperkara dan tidak

harus terpaku pada sistem hukum continental (Civil Law)

yang mengacu pada tekstual peraturan perundang-undangan.

Hakim juga tidak boleh ragu menerapkan dan menggunakan

berbagai sumber hukum seperti yurisprudensi Mahkamah

Agung yang mengakomodir rasa keadilan bagi perempuan,25

termasuk hak-hak istri pasca perceraian.26

Menurut Mahfud

Md, pola pikir Hakim yang masih terbelenggu dengan

legalitas formal, cenderung menghasilkan hukum yang tidak

memberikan rasa keadilan.27

Agar bisa keluar dari legalitas formal, Hakim harus

memiliki kemampuan menafsirkan Undang-undang secara

aktual. Hal ini perlu agar undang-undang dapat diterapkan

sesuai perkembangan kondisi, waktu, dan tempat. Namun,

tidak boleh lepas dari prinsip dasar syariat Islam, filsafat

bangsa (pancasila), dan tujuan dari peraturan perundang-

undangan. Menurut Nurbaiti Baharuddin (2017) dalam

23

Arskal Salim, dkk., Demi Keadilan dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama Di Indonesia, (Jakarta: Puskumham UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

2009), h. 5. 24

Rt. Hon. The Lord Judge, ‚Lord Chief Justice of England

and Wales‚ dalam Judiciary of England and Wales: Guide to Judicial conduct 2013.

25Salim, Demi Keadilan dan Kesetaraan..., h. 32.

26 Hakim secara ex officio dapat menetapkan nafkah ‘iddah

jika istri terbukti tidak berbuat nushu>z. Lihat Pedoman Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II (Mahkamah

Agung RI:Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010), h.

153. 27

Mahfud Md, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2018), h. 15.

Hak-Hak Perempuan

10

menghubungkan antara teks Undang-undang dengan suatu

peristiwa konkrit yang diadilinya, Hakim wajib menggunakan

pikiran dan nalar untuk menghasilkan putusan yang memiliki

nilai keadilan dan kemanfaatan bagi pencari

keadilan.28

Senada dengan Rahmah Ningsih (2015)

menyatakan pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan

yang berorientasi pada kontekstual lebih berkeadilan dan

bermanfaat.29

Merujuk pada penjelasan Abdul Gani Abdullah,

Hakim mesti mempunyai landasan konsep teoritis dan

metodologis, bukan saja dalam penemuan hukum dan

penciptaan hukum, tetapi juga menyentuh aspek

pembentukan dan penegakan hukum guna mencapai rasa

keadilan.30

Lebih lanjut Abdul Gani menyatakan bahwa,

penyelesaian perkara yang diwarnai oleh rasa keadilan

terletak pada tajamnya pertimbangan Hakim dalam meraih

nilai-nilai keadilan bagi yang berkerkara maupun bagi

masyarakat hukum lainnya.31

Charles B. Davidson (2006)

menyatakan, sulit mewujudkan keadilan dengan cara

28

Nurbaiti Baharuddin, ‚‘Urf dalam Putusan Pengadilan

Agama: Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Harta

Bersama: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia,‛ (Tesis S2 Fakultas Shari’ah,Universitas Islam Negeri

Jakarta, 2017), h. 15. 29

Rahmah Ningsih, ‚Yurisprudensi Mahkamah Agung:

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Wasiat

Wajibah,‛(Tesis S2 Fakultas Shari’ah, Universitas Islam Negeri

Jakarta 2015), h. vi. 30

Abdul Gani Abdullah,‚Penemuan Hukum

(Rechtsvinding) dan penciptaan hukum (Rechtsschepping) Bagi

Para Hakim,‛dalam Ahkam: Jurnal Ilmu-ilmu Syariah dan Hukum V

8, no. 2, 2006. 31

Abdul Gani Abdullah, Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Kesultanan Bima 1974-1957, (Jakarta: Genta

Publising, 2015), h. 251.

Hak-Hak Perempuan

11

menafsirkan Undang-undang. Proses prosedural akan lebih

tepat dalam mewujudkan keadialan dan menghindari bias

hukum, sehingga menghasilkan kepastian hukum bagi pihak

yang berperkara.32

Proses prosedural ini juga tidak hanya

berkaitan dengan hukum materiil, tetapi juga berkaitan

dengan hukum formil. Tugas Hakim dalam hukum perdata

adalah mempertahankan tata hukum perdata dan menetapkan

apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara

perdata.33

Hakim dituntut mengedepankan prinsip Equality before the law (kedudukan yang sama di hadapan hukum) dan

menegakkan rasa keadilan dalam masyarakat. R. W. M. Dias

menjelaskan dalam bukunya yang berjudul ‚Jurisprudensi‛

makna keadilan, baik itu keadilan distributif maupun keadilan

komutatif harus berdasarkan pada pengertian Egualitiy

(persamaan). Dengan demikian perlakuan terhadap hukum

harus diberikan sama bagi setiap orang dalam persidangan dan

tidak dibenarkan diskriminasi berdasarkan gender, status

sosial, dan keyakinan agama.34

Menurut Euis Nurlaelawati, Hakim memiliki misi

untuk menghasilkan putusan berdasarkan hukum dan keadilan

yang dapat diandalkan untuk kehidupan yang damai dan

harmonis dalam masyarakat Muslim Indonesia.35

Negara

menempatkan Hakim di Pengadilan Agama untuk

32

Charles B. Davidson, ‚ Procedural Justice Preserves Fundamental Fairness‛ Law Now, Article, Legal Studies Program,

Faculty of Extention University of Alberta 2006, h. 1. 33

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, ‚Konsep Keadilan dalam

Sistem Peradilan Perdata,‛dalam Mimbar Hukum V21, no. 2, Juni

2009, h. 356. 34

Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 102.

35Euis Nurlaelawati, Islamic Justice in Indonesia:Family

Law Reform and Legal Practicein the Religious Courts, (Amsterdam: University Press, 2010), h. 38.

Hak-Hak Perempuan

12

mendengarkan dan menyelesaikan kasus hukumyang terjadi di

kalangan umat Islam Indonesia.36

Sebagai ujung tombak penegak hukum (law enforcement), posisi seorang Hakim jelas menjadi sangat

penting sekaligus prestisius. Berdasarkan pertimbangan dan

putusannya, hukum ditegakkan dan keadilan diberikan kepada

yang berhak. Dalam kewenangannya, para pencari keadilan

memercayakan nasib mereka. Maka karena itu kualitas Hakim

sama krusialnya dengan keberadaan mereka dalam

membentuk dan menegakkan kewibawaan hukum.37

Peradilan merupakan sarana efektif untuk

mewujudkan akses dan kontrol atas hak-hak materi maupun

non-materi.38

Oleh karena itu, penelitian terhadap putusan

Pengadilan Agama menjadi penting guna melihat sejauh mana

Hakim berempati terhadap hak-hak perempuan pasca

perceraian. Untuk mengetahui hak-hak perempuan pasca

perceraian, baik itu perceraian yang terjadi karena talak

maupun gugatan percerain atau khulu’ dalam putusan

Pengadilan Agama berdasarkan pertimbangan Hakim. Maka

peneliti tertarik untuk memahami lebih dalam tentang

bagaimana Hakim melindungi hak-hak perempuan pasca

perceraian, judul penelitian ini adalah HAK-HAK

PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN (Analisis

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama

Padangsidimpuan)

36

Euis Nurlaelawati, Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice the Indonesian Religious Courts(Amsterdam: Amsterdam University

Press, 2010), h. 181. 37

Syarif Mappiasee, Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

38Salim, Demi Keadilan dan Kesetaraan..., h.5.

Hak-Hak Perempuan

13

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Bertolak dari uraian masalah di atas, maka dapat

diidentifikasi beberapa point sebagai masalah:

a. Apakah UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI telah

memberikan peluang kepada perempuan untuk

mendapatkan kehidupan yang lebih baik?

b. Apakah Impilikasi-implikasi yang timbul akibat

perceraian dapat memenuhi dan menjamin hak-hak

istri dan anak?

c. Apakah Peradilan Agama sebagai lembaga penegak

hukum telah memberikan perlindungan terkait dengan

implikasi dari adanya perceraian yang menimbulkan

hak-hak perempuan?

d. Apakah hakim dapat menentukan keputusan

berdasarkan pertimbangan yang bersifat empati

kepada hak-hak perempuan pasca perceraian?

e. Bagaimana perempuan pasca perceraian dapat

mempertahankan hak-haknya dalam persidangan?

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada masalah-masalah tertentu

yaitu, hanya dalam hukum perkawinan tentang hak-hak

perempuan pasca perceraian dalam putusan-putusan

Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun 2014-2016

dan pertimbangan Hakim terkait dengan hak-hak

perempuan bilamana perkawinan putus karena talak atau

gugatan perceraian.

3. Perumusan Masalah

Sejalan dengan identifikasi dan pembatasan masalah

di atas, maka yang menjadi rumusan masalah utama

penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan Hakim

dalam melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian?

Hak-Hak Perempuan

14

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan penelitian

ini adalah untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam

melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.

Dalam penelitian tesis ini, diharapkan dapat

memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara keilmuan, penelitian ini dapat dapat

memberikan pemahaman yang mendalam untuk

penulis dan dapat berguna bagi penegak hukum dalam

menyelesaikan perkara-perkara perceraian di

Pengadilan Agama terkait dengan hak-hak perempuan

pasca perceraian

2. Secara aplikatif, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi bahan masukan dalam merumuskan

kebijakan hukum yang lebih baik.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa penelitian atau karya ilmiah yang

relevan terkait dengan tulisan ini, diantaranya adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh M. Syaifuddin dan Sri

Turatmiyah dengan Judul ‚Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang‛. Penelitian Syafruddin dan Sri ini

menjelaskan meningkatnya pengetahuan hukum wanita

merupakan potensi besar yang memotivasi istri berani

mengajukan cerai gugat. Fenomena ini menimbulkan

penafsiran bahwa perempuan telah memiliki kesadaran yang

cukup tinggi tentang hak-hak perempuan dalam hukum

keluarga Islam di Indonesia.39

Penelitian ini hanya fokus pada

perlindungan hukum terhadap hak istri dalam perceraian,

bahwa UU No. 1/1974 pasal 38 dan kompilasi hukum Islam

(KHI) pasal 114 telah memberikan hak yang sama kepada

39

Turatmiyah, ‚Perlindungan Hukum Terhadap

Perempuan...,‛h. 252.

Hak-Hak Perempuan

15

suami istri dalam mengajukan perceraian di Pengadilan

Agama.

Penelitian Fatima ‚Wanita Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Studi atas Kedudukan Wanita Sebagai Ibu, Istri dan anak‛ menjelaskan kedudukan wanita dalam

hukum keluarga Islam sebagai istri menyimpulkan bahwa,

kedudukan suami istri dalam memutuskan hubungan

perkawinan sudah seimbang. Masing-masing mempunyai hak

untuk mengajukan permohonan talak atau gugatan cerai ke

Pengadilan Agama, kenyataan ini bisa dijadikan sebagai salah

satu tolak ukur bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia

yang ada sekarang telah menempatkan hak-hak kaum wanita

setara atau sebanding dengan hak-hak kaum pria. Kiranya

dengan adanya hak cerai ditangan istri, bisa menghindarkan

mereka dari kehidupan yang tidak harmonis dan sekaligus

bangkit kembali untuk membangun kebahagiaan yang baru.

Dalam penelitian ini juga dijelaskan mengenai kedudukan

wanita sebagai istri dalam perkara poligami dan pembagian

harta bersama dalam masalah pencari nafkah.40

Stijn Cornelis Van Huis,‚Islamic Courts and Women’s Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba‛. Penelitian ini bersifat empiris, penelitian

lapangan dari dua survey perceraian di kabupaten Cianjur

(Jawa Barat) dan Bulukumba (Sulawesi Selatan), yang obyek

penelitiannya adalah Pengadilan Islam. Pengadilan Islam di

Cianjur dan Bulukumba lebih responsif terhadap perempuan

dalam perceraian dan pasca perceraian, hal ini tergambar dari

sebagian besar perceraian dimohonkan oleh perempuan (cerai

gugat) dan alasan perceraian dikarenakan kurangnya

keselarasan antara pasangan. Survei perceraian di kedua

40

Fatima,‚Wanita Dalam Hukum Keluarga Islam di

Indonesia: Studi atas Kedudukan Wanita Sebagai Ibu, Istri dan

anak,‛ (Tesis S2 Fakultas Shari’ah, Universitas Islam Negeri

Jakarta, 2013), h. 158.

Hak-Hak Perempuan

16

kabupaten menunjukkan, bahwa perempuan lebih tahu

tentang hak-hak pasca-perceraian mereka dan mengklaim dari

bagian harta bersama perkawinan mereka.41

Penelitian ini

membahas peran Peradilan Agama di Cianjur dan Bulukumba

dalam mewujudkan hak perceraian perempuan.

Mohammad Abdun Nasir, ‚Islamic Law and Social change: The Religious Court and The Dissolution of Marriage Among Muslim in Lombok, Indonesia‛. Penelitian ini fokus

pada studi kasus gugatan perceraian di Pengadilan Agama

Lombok Tengah, ada tiga kesimpulan utama yang

diperdebatkan dalam penelitian ini. Pertama, penggabungan

hukum perceraian syariah ke dalam hukum Negara. Kedua, hukum gugat menegaskan kembali hubungan gender dan

kekuasaan yang tidak seimbang antara pasangan muslim dan

memungkinkan perempuan mendapatkan akses dan kekuatan

yang lebih besar dalam pembubaran perkawinan. Ketiga,

meskipun hukum syariah secara teoritis menjadi lebih kaku

saat ditransformasikan menjadi hukum Negara, namun dalam

praktiknya tetap lancar. Sementara fiqh dan norma adat tetap

menjadi sumber legitimasi yang penting untuk orang-orang

muslim di Lombok, reinterpretasi hukum Islam oleh Negara

melalui Pengadilan menawarkan lebih banyak ruang untuk

menegosiasikan perselisihan di antara para

penggugat.42

Penelitian ini menjelaskan perselisihan

perkawinan, wacana ruang sidang hukum Islam dan strategi

Pengadilan dalam menegosiasikan perceraian.

41

Stijn Cornelis Van Huis,‚Islamic Courts and Women’s

Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and

Bulukumba,‛(Disertasi S3 Universitas Leiden, 2015), h. 264. 42

Mohammad Abdun Nasir, ‚Islamic Law and Social

change: The Religious Court and The Dissolution of Marriage

Among Muslim in Lombok, Indonesia,‛ (Graduate Division of

Religion West and South Asian Religions, 2013), h. 301.

Hak-Hak Perempuan

17

Penelitian Muchammad Hammad ‚Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Nafkah iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan Yordania‛menjelaskan bahwa nafkah iddah talak dalam

hukum keluargamuslim Indonesia, Malaysia, dan Yordania

secara umum tidak ada perbedaan dengan yang terdapat

dalam fikih konvensional. Sedangkan peraturan mengenai

nafkah iddah talak yang terdapat dalam Undang-undang

hukum keluarga terdapat perbedaan. Pertama, dalam

peraturan undang-undang Indonesia UU. No 1/1974 pasal 34

ayat 1, jika nafkah tidak diberikan, maka istri dapat

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama mengenai

kelalaian suami dalam memenuhi nafkah iddah. Kedua, dalam

peraturan undang-undang Malaysia pasal 69 ayat (1), apabila

nafkah tidak dibayar, maka menjadi hutang bagi suami

terhitung sejak kewajiban membayarnya. Ketiga, dalam UU.

Yordania No. 61/1976 jika suami tidak mampu membayar

nafkah, maka menjadi hutang dan juga memberi solusi,

jaminan kepada istri untuk mendapatkan haknya melalui harta

kekayaan suami ataupun dibayar oleh orang lain dengan

sewajarnya dan orang tersebut berhak menuntut bayar kepada

suaminya. Disini terlihat bahwa, hukum keluarga muslim

Malaysia dan Yordania lebih menjamin hak-hak perempuan

pasca perceraian dibandingkan dengan peraturan yang ada di

Indonesia.43

Penelitian ini hanya membahas masalah hak

nafkah ‘iddah talak sebagai salah satu hak-hak perempuan

pasca perceraian dalam perspektif fikih konvensional dan

perbandingan dengan hukum keluarga di Negara muslim.

Penelitian Azni ‚Analisis Gender Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia (Studi Terhadap Hak-hak Wanita

43

Muchammad Hammad,‚Hak-hak Perempuan Pasca

Perceraian: Nafkah iddah Talak dalam Hukum Keluarga Muslim

Indonesia, Malaysia dan Yordania,‛dalam Al-Ah}wa>l : Jurnal Hukum Keluarga Islam V 7 no. 1, 2014, h. 17-23.

Hak-Hak Perempuan

18

Pasca Perceraian)‛, melihat hak-hak wanita pasca cerai

dalam hukum keluarga Islam Indonesia dan berdasarkan

Feminist Legal Theory (FLT) serta hukum berkeadilan

gender. Pertama, hak-hak yang diperoleh wanita pasca cerai

telah dirumuskan dalam hukum keluarga Islam Indonesia

sebagai bentuk transformasi fiqih kedalam Undang-undang

mendapat legitimasi yang cukup kuat. Kedua, berdasarkan

Feminist Legal Theori (FLT) dan hukum berkeadilan gender

hak-hak yang diperoleh oleh wanita setelah perceraian seperti,

hak mut’ah, hak nafkah, hak menolak rujuk, hak hadhanah dan harta bersama tidak bias gender. Hal ini, tidak ditemukan

adanya unsur marjinalisasi (pemiskinan ekonomi), subordinasi

(anggapan tidak penting), beban kerja ganda (double burden),

pelabelan negatif (stereotype) dan kekerasan (violence)

terhadap wanita dalam hukum keluarga islam di

Indonesia.44

Penelitian ini melihat perlindungan wanita

terhadap hak-hak pasca perceraian lebih dominan ke analisis

Gender.

Dalam penelitian Iskandar Ritonga, ‚Hak-hak Wanita dalam Hukum Kekeluargaan Islam di Indonesia: Implementasinya dalam Putusan-putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995‛disimpulkan bahwa putusan-putusan

yang dihasilkan oleh hakim Pengadilan Agama telah

memberikan putusan yang memenuhi hak-hak wanita sesuai

dengan tujuan hukum keluarga Islam Indonesia yaitu menjaga

martabat wanita. Putusan Hakim dapat dikelompokkan

kedalam tiga kelompok. Pertama, putusan Hakim merujuk

kepada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang

ada, memainkan perannya sebagai cerobong undang-undang

(la bouche de la loi). Dalam kondisi seperti ini, Hakim

44

Azni,‚Analisis Gender Terhadap Hukum Keluarga Islam

Indonesia (Studi Terhadap Hak-hak Wanita Pasca

Perceraian),‛dalam Asy-Shir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum V

49 no. 1, Juni 2015, h. 47.

Hak-Hak Perempuan

19

hanyalah berperan sebagai makhluk tak bernyawa (Antre-Anenimes) dalam artian Hakim tidak boleh bergeser dari

bunyi undang-undang. Kedua, putusan hakim tidak mengikuti

ketentuan yang ada, dalam putusannya tidak mengikuti bunyi

pasal Undang-undang dan yurisprudensi Mahkamah Agung

Republik Indonesia yang berkaitan dengan perkara yang

sedang ditangani oleh Hakim yang ada,adapula putusan yang

berbeda antara satu Pengadilan Agama denga Pengadilan

Agama lainnya, padahal kasusnya sama. Ketiga, putusan

Hakim Pengadilan Agama telah mampu memberikan

terobosan dan penafsiran baru, dalam kategori ini Hakim

adalah orang yang aktif dan mampu mencari hukum yang

belum tersedia di depan matanya.45

Penelitian ini menjelaskan

putusan-putusan Peradilan Agama yang berkaitan dengan

perceraian dan akibatnya adalah Putusan Pengadilan Agama

tentang cerai talak, cerai gugat dan harta bersama.

Mesraini, ‚Hak-hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara (Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan Malaysia)‛penelitian ini menghasilkan temuan bahwa

hak-hak perempuan pasca cerai mendapatkan legitimasi yang

cukup kuat, baik dalam hukum keluarga di Indonesia maupun

di Malaysia. Hak-hak tersebut meliputi, hak mut’ah, hak

nafkah ‘iddah, penolakan rujuk, hadhanah dan harta bersama.

Pertama, hukum keluarga di Indonesia dan Malaysia

menentukan bahwa istri yang ditalak berhak mendapatkan

hak mut’ah, dalam hukum Nasional Indonesia hak mut’ah

terbagi manjadi wajib dan sunnah dan bentuknya boleh

berupa benda berharga atau uang sedangkan hukum nasional

Malaysia mut’ah tidak didasarkan atas kategorisasi wajib

45

Iskandar Ritonga, ‚Hak-hak wanita dalam Hukum

Kekeluargaan Islam di Indonesia: Implementasinya dalam Putusan-

putusan Peradilan Agama DKI Jakarta 1990-1995,‛ (Disertasi

S3Fakultas Shari’ah, Universitas Islam Negeri Jakarta 2002), h.

437.

Hak-Hak Perempuan

20

ataupun sunnah dan harus berbentuk uang. Kedua, hukum

keluarga Malaysia tidak membedakan istri yang ditalak itu

sedang hamil atau tidak, t}ala>q raj’i> atau ba’in, kedua-duanya

diberi nafkah secara penuh. Sementara hukum perkawinan di

Indonesia menegaskan bahwa, perempuan yang sedang hamil

baik t}ala>q raj’i> maupun ba’in harus diberikan nafkah penuh

sedangkan yang tidak hamil hanya diberikan nafkah tempa

tinggal saja. Ketiga, hukum keluarga Indonesia dan Malaysia,

keduanya memberikan hak kepada isteri untuk menerima atau

menolak ajakan rujuk sang suami berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan yang dibenarkan. Keempat, Indonesia dan

Malaysia memberikan hak untuk istri untuk mengasuh anak

(hadhanah). Kelima, terkait dengan harta bersama dalam

hukum keluarga Indonesia dibagi dua dengan sama banyak

terlepas dari siapa yang bekerja. Sedangkan di Malayasia,

pembagiannya pada siapa yang lebih banyak menghasilkan

harta tersebut.46

Penelitian ini lebih menjelaskan komparasi

perundang-undangan perkawinan Indonesia dan Malaysia

tentang hak-hak perempuan pasca cerai.

Penelitian-penelitian diatas berbeda dengan apa yang

akan diteliti dalam tulisan ini, penelitian ini lebih mengarah

kepada hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana

tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149

yaitu: hak mut’ah, ‘iddah, melunasi mahar yang masih

terhutang dan memberikan biaya h}ad}a>nah untuk anak-

anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan Peraturan

Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah

(PP) No.45 Tahun 1990 pasal 8 ayat 1-4 tentang hak

perempuan yang memiliki suami sebagai Pegawai Negeri

Sipil (PNS). Hak-hak perempuan pasca perceraian dalam

46

Mesraini, ‚Hak-hak Perempuan Pascacerai di Asia

Tenggara: Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia dan

Malaysia,‛ (Disertasi S3 Fakultas Shari’ah, Universitas Islam

Negeri Jakarta, 2008), h 259-260.

Hak-Hak Perempuan

21

KHI dan PP, akan dianalisis berdasarkan putusan-putusan

Pengadilan Agama baik dalam perkara cerai talak maupun

gugatan perceraian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini termasuk dalam ketegori

penelitian hukum normatif.47

Jenis penelitian ini adalah

kualitatif, karakteristiknya dilakukan langsung kepada sumber

data dalam bentuk kata-kata tertulis yang bersifat

deskriptif.48

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

kasus (case approach) yang dapat memberikan sudut pandang

analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum.

Pendekatan ini dipakai untuk mengkaji kasus-kasus yang

ditetapkan oleh Hakim Pengadilan yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap.49

2. Bahan Hukum

Sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian

ini yaitu, terdiri dari sumber primer dan sekunder yang

memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian, data-

datanya adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitin

ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 3

47

I Made Pasek Diantra, Metodologi Penelitian Hukum

Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Media

Group, 2017), h. 12 48

Menurut Lexi J. Meleong, penelitian kualitatif merupakan

wahana untuk menemukan kebenaran-kebenaran atau lebih kepada

membenarkan suatu kebenaran. Lexi J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja

Rosdakarya, 2014), h. 4. 49

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:

Kencana, 2010), 35.

Hak-Hak Perempuan

22

Tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang

perkawinan (UUP), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan

Pemerintah No. 10 tahun 1983 jo No. 45 tahun 1990 pasal 8

(PP) dan putusan-putusan perceraian baik cerai talak maupun

cerai gugat, dalam dua kategori perceraian tersebut peneliti

ingin menganalisis tentang hak-hak perempuan pasca

perceraian. Putusan yang diambil untuk dianalis sebanyak 17

putusan dalam kurun waktu 2014- 2016.

b. Sumber sekunder

Adapun bahan hukum sekunder adalah data

pendukung untuk melengkapi data-data primer yang berupa

buku-buku, kitab-kitab fiqih, hasil penelitian terdahulu yang

relevan dengan penelitian ini, jurnal-jurnal baik Nasional

maupun Internasional dan sumber data dari website yang

terkait dengan penelitian ini.

3.Subyek dan Obyek Penelitian

Hakim sebagai penentu untuk menghasilkan putusan

perkara berdasarkan hukum dan keadilan merupakan subyek

dalam penelitian ini, karena sangat penting untuk melihat

alasan atau pertimbangan Hakim yang digunakan dalam

memutuskan perkara. Sedangkan obyek dalam penelitian ini

adalah Pengadilan Agama Padangsidimpuan Provinsi

Sumatera Utara.50

4.Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua

cara, yaitu: Pertama, dengan penulusuran kepustakaan

50

Pengadilan Agama Padangsidimpuan terletak di Komplek

Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa

Tolang-Sipirok. Wilayah hukum (Yurisdiksi) meliputi tiga

Kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang

Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Hak-Hak Perempuan

23

(Library Research) yang dilakukan dengan cara mengoleksi

buku-buku, kitab-kitab fiqih, hasil penelitian terdahulu yang

relevan dengan penelitian ini, jurnal-jurnal baik Nasional

maupun Internasional, sumber data dari website yang terkait

dengan penelitian ini, peraturan perundang-undanga di

Indonesia Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Nomor 3

Tahun 2006 jo Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah

No. 10 tahun 1983 jo No. 45 tahun 1990 pasal 8 dan putusan-

putusan perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat.

Kedua, penulusuran lapangan (Field Reasearch) yang

dilakukan dengan cara observasi di Pengadilan Agama

Padangsidimpuan Sumatera Utara.

Untuk memperoleh informasi-infromasi yang

memadai, penelitian ini mengkombinasikan dengan dua cara

yaitu wawancara (In-depth Interview) 51

dan studi

dokumentasi.52

(1) wawancara yang peneliti arahkan kepada

tiga Hakim yang memutuskan perkara di Pengadilan Agama

Padangsidimpuan yaitu Bapak Bunyamin yang merangkap

sebagai ketua Pengadilan, Bapak Febrizal Lubis dan Bapak

Hasanuddin, cara ini akan digunakan untuk mengumpulkan

data yang bersifat khusus guna untuk menunjang validitas

data. (2) studi dokumentasi yang dimaksud adalah putusan

perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan tahun

2014-2016 tentang hak-hak perempuan pasca perceraian.

51

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak

terstuktur, wawancarasemacam ini digunakan untuk menemukan

informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.Meleong,

Metodologi Penelitian, h. 191. 52

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak

langsung ditujukan kepada subyek penelitian.Irwan Soehartono,

Metode Penelitian Sosial, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1999), h.

70.

Hak-Hak Perempuan

24

5. Metode Analisa Data

Dalam analisa data ini peneliti menggunakan metode

deskriptis-analisis,53

denga cara sebagai brikut:

a. Membaca data, kemudian memeriksanya untuk

dipetakan secara rapi

b. Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan

metode analisis isi (content analysis) untuk

menganalisis isi putusan hakim Pengadilan Agama

Padangsidimpuan

c. Hasil wawancara akan dirangkum secara mendalam

untuk menunjang validitas data

d. Memahami serta menyesuaikan data yang didapat

dengan permasalahan yang akan diteliti

e. Bagian terakhir adalah mengambil kesimpulan setelah

melewati langkah-langkah di atas.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika laporan penelitian tesis ini dirancang

terdiri lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang

membahas aspek epistimologi meliputi sub bahasan latar

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah

dan perumusan masalah, penelitian terdahulu yang relevan

(literature review), tujuan dan manfaat penelitian. Selain itu,

dalam bab ini juga dipaparkan tentang metodologi yang

digunakan terdiri dari; jenis penelitian, pendekatan penelitian,

sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan

diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai gambaran

umum penelitian ini.

53

Deskriptif-analitis adalah metode pengumpulan data

melalui interpretasi yang tepat atau makna aturan hukum yang

dijadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan

hukum. Dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini lebih kepada

pemecahan masalah. Zinuddin Ali, Metode Penelitian Hukum,

(Jakarta: Sinat Grafika, 2010), h. 107

Hak-Hak Perempuan

25

Bab kedua, membahas landasan teoritis tentang

diskursus hak-hak perempuan pasca perceraian dalam dimensi

hukum. Dimulai dengan sub bab pertama tentang hak-hak

perempuan pasca perceraian dalam perspektif fiqih. Sub bab

kedua tentang hak-hak perempuan pasca perceraian dalam

konteks peraturan peraturan perundang-undangan, (1) dalam

Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 41 dan

Kompilasi Hukum Islam pasal 149, (2) dalam Peraturan

Pemerintah No. 45 tahun 1990 pasal 8 ayat 1-4 . Sub bab

ketiga tentang hak-hak perempuan pasca perceraian dalam

peraturan perundang-undangan di Negara muslim.

Bab ketiga, membahas tentang penetapan hukum

perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Dimulai

dengan sub bab pertama tentang diskripsi Pengadilan Agama

Padangsidimpuan, Sub bab kedua tentang peran dan fungsi

Peradilan Agama Padangsidimpuan, sub bab ketiga tentang

mekanisme pengajuan perkara perceraian dan penetapan

hukumnya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan.

Bab keempat, membahas tentang implementasi hak-

hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama

Padangsidimpuan. Dimulai dengan sub bab pertama tentang

data statistik putusan perceraian dan alasan-alasan perceraian

tahun 2014-2016, sub bab kedua tentang analisis

pertimbangan Hakim terhadap hak-hak perempuan pasca

perceraian dalam perkara cerai talak, sub bab ketiga tentang

analisis pertimbangan Hakim terhadap hak-hak perempuan

pasca perceraian dalam perkara cerai gugat.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dari penelitian

ini di dalamnya berisi kesimpulan dan saran.

Hak-Hak Perempuan

26

Hak-Hak Perempuan

27

BAB II

DISKURSUS HAK-HAK PEREMPUAN PASCA

PERCERAIAN DALAM HUKUM

Perceraian merupakan sebuah fakta sosial yang terjadi

akibat masalah-masalah dalam hubungan perkawinan tidak

dapat diselesaikan dengan baik, implikasi dari perceraian

menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh

suami. Bab ini akan menguraikan kedudukan hak-hak

perempuan pasca perceraian dalam tiga hukum yaitu dalam

perspektif fiqih, konteks Peraturan Perundang-undangan

Indonesia dan konteks Peraturan Perundang-undangan di

Negara muslim.

A. Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Perspektif

Fiqih

Islam merupakan agama yang mengatur semua bidang

kehidupan manusia, termasuk kedudukan perempuan sebagai

istri dalam keluarga.1 Menurut Huzaimah Tahido Yanggo,

salah satu tanggung jawab sosial dalam Islam adalah

membentuk keluarga yang abadi, bahagia, sejahtera dan

1Allah menjadikan mereka sebagai kekuasaannya. Warsito,

‚Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam dan Barat,‛

dalam Jurnal Studi Islam Vo 14, no. 2, Desember 2013, h. 148-163.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri,

supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan

sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q. S. A; Ru>m

[30]: 21).

Hak-Hak Perempuan

28

melahirkan keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara

agama maupun keahlian duniawi.2Namun terkadang

hubungan keluarga tidak selalu sesuai dengan keinginan,

sehingga mengambil jalan untuk bercerai. Dalam Islam,

perceraian merupakan gejala sosial yang tidak diinginkan.

Sebagaimana yang jelaskan dalam Hadis Nabi berikut:

أب غض اللال إل الله الطلاق ‚Perkara h{ala>l yang sangat dibenci Allah adalah

t}ala>q‛.3

Sabda Nabi tersebut mengindikasikan perceraian merupakan

perbuatan yang tidak baik dan tidak dikehendaki karena tidak

disukai oleh Allah Swt, kata abghad}u al-h}alal dalam hadist

tersebut bermakna talak bisa mengakibatkan seseorang

terperosok pada perbuatan maksiat.4

Islam sangat menganjurkan suami istri untuk

mempertahankan rumah tangga walaupun rasa cinta dan kasih

sayang diantara keduanya sudah memudar, hal ini karena

boleh jadi terdapat hikmah tersembunyi bagi suami istri

dalam menjalani kehidupam rumah tangga. Islam

membolehkan perceraian jika ada sebab atau alasan tertentu

dimana ikatan pernikahan tidak mungkin untuk dipertahankan

lagi, Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa perceraian dapat

menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang

semestinya diberikan kepada mantan istri selama menjalani

masa ‘iddah.5

2Huzaimah T. Yanggo, Hukum Keluarga Dalam Islam,

(Jakarta: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia,(IKAPI), 2013), h. 127. 3Abu> Da>wud al-Sajista>ni>, Suna>n Abi> Da>wud, (Qa>hirah:

Mat}ba’ah Mus}t}afa> al-H{alibi>, t. th), juz 4, Nomor Hadis 1863, h. 622. 4Abi> al-T{ayyib Muhammad Shamsi al-H{aq al-‘Az{i>m

Aba>di>, ‘Awnu al-Ma’bu>di Sharah Sunan Abi> Da>wud (Beirut-

libana>n: Da>r al-Kitab), Juz 3,h. 968. 5Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta:

Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 141.

Hak-Hak Perempuan

29

a. Hak Nafkah ‘Iddah Menurut ahli fikih nafkah adalah biaya yang wajib

dikeluarkan oleh seorang suami terhadap sesuatu yang

menjadi tanggungannya baik itu biaya untuk kebutuhan

pangan, papan, dan sandang.6Sementara ‘iddah adalah masa

menunggu bagi seorang perempuan setelah terjadinya

perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai mati dengan

tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya istri ba’da al-dukhul. Sedangkan bagi istri qabla al-dukhul dan putusnya

perkawinan tersebut bukan karena kematian suami, maka

tidak berlaku ‘iddah atasnya.7

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa,

nafkah ‘iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh suami

kepada istri yang telah diceraikannya baik berupa pakain,

makanan maupun tempat tinggal. Pemberian nafkah ‘iddah

yang diterima istri berdasarkan bentuk perceraian yang terjadi

seperti, t}ala>q raj’i> ataupun t}ala>q ba>’in.

Perceraian yang terjadi dalam bentuk t}ala>q raj’i>,

suami wajib memberikan nafkah ‘iddah dengan berbagai

jenisnya yang terdiri dari makanan, pakaian dan tempat

tinggal karena perempuan yang menjalani masa ‘iddah t}ala>q raj’i> masih dianggap sebagai istri. Sedangkan perceraian

dalam bentuk t}ala>q ba>’in, jika perempuan yang menjalani

masa ‘iddah ini dalam keadaan hamil, maka suami juga wajib

memberikan nafkah secara utuh seperti hak ‘iddah t}ala>q raj’i>. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

‚Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)

itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka

6Abdurrahman al-Jaziriy, Al-Fiqh ‘ala Maz}a>hib al-Arba’ah,

jilid IV (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 260. 7Nuruddin dan Tarigan, Hukum Perdata Islam di

Indonesia…, h. 241.

Hak-Hak Perempuan

30

nafkahnya hingga mereka bersalin‛. (Q. S. A; T{ala>q

[65]: 6).

Nafkah masa ‘iddah dalam kondisi hamil dalam

kasus perceraian t}ala>q ba>’in tersebut berbeda dengan nafkah

dalam kondisi tidak hamil. Dalam hal terakhir ini, dikalangan

ulama terjadi perbedaan pendapat menurut Wahbah

Zuh}aili>.8Pertama, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa

perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkah secara utuh

seperti hak ‘iddah t}ala>q raj’i> dengan sebab tertahannya pada

masa ‘iddah demi hak suami. Kedua, Mazhab Maliki dan

Shafi’i berpendapat bahwa perempuan tersebut berhak

mendapatkan tempat tingal saja. Sebagaimana dijelaskan

dalam al-Qur’an berikut:

‚Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu

bertempat tinggal menurut kemampuanmu‛. (Q. S.

A; Tala>q [65]: 6).

Ketiga, Mazhab Hambali berpendapat bahwa perempuan

tersebut tidak berhak mendapatkan nafkah untuknya, karena

Fa>timah binti Qais yang dijatuhkan talak tiga oleh suaminya,

Rasulullah Saw tidak menetapkan nafkah dan tempat tinggal

untuknya. Hanya saja Rasulullah bersabda: كن للمراة إذا كان لزوجها عل ا الن فقة والس ها الرجعةإن ي

‚Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi istri

jika suaminya masih memiliki hak rujuk

kepadanya‛.9

8Wahbah Zuh}aili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu

(Damaskus: Da>r al-fikr), juz 9, h. 7203-7204 9Abi> Zakariya> an-Nawawiy, S{ah{i>h{ Muslim Bi sharh{i an-

Nawawiy (Beiru>t: Da>r al-Fikri, 1983), h. 95-94.

Hak-Hak Perempuan

31

b. Hak Mut’ah Pemberian mut’ah dapat dipahami sebagai pemberian

suami kepada istrinya yang ditalak (mut’ah at}-t>alaq) berupa

harta atau pakaian untuk menyenangkan hati sebagai imbalan

atas kesedihan akibat perceraian yang terjadi.10

Dasar hukum

pemberian mut’ah, di kalangan ulama terjadi perbedaan

pendapat menurut Wahbah Zuh{aili>.11Pertama, Ima>m Sha>fi’i

berpendapat bahwa pemberian mut’ah adalah wajib bagi

setiap perempuan yang dijatuhkan t{ala>q ba’da al-dukhul maupun qabla al-dukhul. Sebagaiman penjelasan dalam al-

Qur’an berikut:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah

diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf,

sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang

bertakwa‛. (Q. S. A; Baqarah {[2]: 241).

Kedua, Ima>m Hanafi berpendapat bahwa pemberian

mut’ah dibagi menjadi dua yaitu, mut’ah wajib dan sunnah.

Kewajiban memberikan mut’ah setiap perceraian yang terjadi

qabla al-dukhul dan belum ditetapkan mahar dalam akad

nikah. sebagaimana penjelasan dalam al-Qur’an berikut:

‚Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu,

jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu

bercampur dengan mereka dan sebelum kamu

menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan

10

Muhammad Rawa>sh Qal’aji> dan H{amid S{a>diq Qunaybi,

Mu’jam lughah al-Fuqaha>’ (Beirut: Da>r al-nafa>is, 2012), h. 401. 11

Wahbah Zuh{aili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, h.

6830-6833.

Hak-Hak Perempuan

32

suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka‛. (Q. S. A;

Baqarah {[2]: 236).

Sunnah memberikan mut’ah, jika perceraian yang terjadi

dalam kondisi ba’da al-dukhul dan qabla al-dukhul telah

ditetapkan mahar dalam akad nikah. Ketiga, ima>m Ma>liki dan

Hambali berpendapat bahwa pemberian mut’ah sunnah bagi

setiap perempuan yang dicerai. Sebagaimana penjelasan al-

Qur’an di penghujung ayat diatas:

‛Merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat

kebaikan‛. (Q. S. A; Baqarah {[2]: 236).

c. Mahar Menurut Wahbah Zuhaili perempuan memiliki

berbagai hak yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki, dasar

hak dan kewajiban merupakan tradisi yang bersandarkan

kepada kemampuan masing-masing. Dalam akad nikah hak

mutlak seorang perempuan yang harus diberikan oleh seorang

laki-laki adalah mahar,12

dari segi kedududukan mahar dapat

diartikan sebagai lambang kesediaan suami untuk memberikan

12

Wahbah Zuh }aili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, h. 6758. Dalam al-Qur’an, kata mahar terdapat istilah lain yang memiliki

konotasi yang sama seperti: shaduqa >t (صدقات) bentuk jama’ dari

yang memiliki arti ‚kebenaran‛, pemberian mahar merupakan (صدقة)

bukti dari kebenaran janji. Kemudian diperkuat dengan nama nih}lat

yang memiliki arti ‚pemberian yang tulus tanpa (نحلة)

mengharapkan imbalan (QS an-Nisa>’(4): 4). M. Quraish Shihab,

Tafsir al-mishba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta:

Lentera Hati, 2000) Volume 2, h. 329, ajr (أجر) yang artinya ‚upah‛

bahwa mahar haruslah sesuatu yang bersifat material (QS an-Nisa>’

(4): 24). Lihat Shihab, Tafsir al-mishba>h, h. 385. Dan fari>d}ah

yang artinya ‚kewajiban‛ mahar merupakan kewajiban yang (فريضة)

hendak diberikan dengan tulus oleh suami (QS al-Baqarah (2): 236).

Lihat Shihab, Tafsir al-mishba>h, volume 2 h. 480.

Hak-Hak Perempuan

33

sesuatu yang bernilai materi dan sebagai lambang kesetiaan,

boleh memberikan berupa pengajaran ayat-ayat al-Qur’an

sesuai dengan kemampuan seorang suami.13

Zaitunah Subhan

juga memiliki redaksi yang sama, mahar dalam hukum

perkawinan Islam merupakan pemberian wajib dari mempelai

laki-laki kepada mempelai perempuan, berupa uang atau

barang seperti emas, perhiasan dan lain-lain yang diucapkan

ketika akad nikah berlangsung.14

Perintah untuk memberikan mahar adalah hak

istimewa yang diberikan Tuhan kepada perempuan yang tidak

boleh diganggu gugat oleh orang lain, ini merupakan prinsip

bahwa perempuan mampu bertanggung jawab atas apa yang

menjadi haknya.15

Hakikat mahar menjadi hak mutlak

perempuan, baik dalam ikatan perkawinan maupun

perceraian.

Mahar yang diterima istri pasca perceraian terbagi

dengan dua macam yaitu, mahar musamma dan mahar mitsil. Pertama, mahar musamma adalah mahar yang sudah

disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Sayyid Sabiq

menegaskan bahwa istri berhak menerima mahar secara penuh

karena telah bercampur dan setengah saja jika belum

bercampur,16

pemberian mahar musamma bagi istri telah

bercampur, wajib mendapatkan secara keseluruhan.

Sebagaimana penjelasan dalam al-Qur’an berikut:

13

Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam

Kontemporer, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004), h. 437. 14

Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan

Perempuan, (Jakarta: el-Kahfi, 2008), 223. 15

Nasaruddin Umar, Fikih Wanita Untuk Semua, (Jakarta:

PT Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI, 2010), h. 78-79. 16

Sayyid Sa>biq, Fiqh as-Sunnah, (Beirut: Da>r Ibn Kathir)

juz, 2, h. 161.

Hak-Hak Perempuan

34

Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri

yang lain, sedangkan kamu telah memberikan

kepada seseorang di antara mereka harta yang

banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali

sedikit pun darinya. Apakah kamu akan

mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang

dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

(Q. S. A; Nisa>’ [4]: 20)

As-shayra>ziy juga berpendapat dalam kitab Al-

muhazab fi> Al-fiqh Al-sha>fi’i bahwa, suami memiliki

kewajiban untuk memberikan kadar mahar yang dijanjikan

secara penuh jika status istri ba’da al-dukhul dan telah pula

menetapkan kadar maharnya.17

Sedangkan bagi status istri

qabla al-dukhul, wajib mendapatkan setengah dari mahar

yang telah ditentukan. Sebagaimana yang telah dijelaskan

dalam al-Qur’an sebagai berikut:

Dan jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum

kamu sentuk, padahal sesungguhnya kamu sudah

menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari

mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika

istri-istrimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh

17

Abi > Ish}a>q Ibra>hi>m ibn ‘Ali> As-shayra>ziy Al-fayru>z

Aba>diy, ‚Al-muhazab fi> Al-fiqh Al-sha>fi’i> (Al-qa>hirah: Al-qudus,

2012), juz 3.

Hak-Hak Perempuan

35

orang yang memegang ikatan nikah. (Q. S. A;

Baqarah [2]: 237).

Redaksi ayat diatas menyimpulkan bahwa pemberian

mahar kepada istri dalam keadaan qabla al-dukhul merupakan

kewajiban seorang suami, kecuali seorang istri

membebaskannya secara tulus karena mereka telah dewasa

atau dibebaskan oleh walinya karena mereka belum memiliki

kemampuan untuk mengambil keputusan.18

Kedua, mahar

mitsil adalah mahar yang belum disebutkan ketika akad nikah

berlangsung.

Menurut Taqyuddi>n apabila seorang laki-laki menikah

dengan seorang perempuan tidak menentukan maharnya

ketika akad nikah berlangsung, maka wajib atas suami

memberikan mahar mitsil.19

Untuk mengukur mahar mitsil, dikalangan ulama

terjadi perbedaan pendapat menurut Wahbah

Zuh}aili>.20

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa, mahar mitsil seorang perempuan sebanding dengan mahar saudara

perempuan dari pihak bapak seperti, bibi dan sepupu. Jika

tidak ada yang dijadikan patokan, maka mahar harus

sebanding dengan keluarga bapaknya dalam kedudukan sosial.

Mazhab Hambali berpendapat bahwa, mahar mitsil seorang perempuan sebanding dengan mahar saudara

perempuan dari pihak bapak dan ibunya seperti bibi dan

sepupu. Mazhab Maliki dan Shafi’i berpendapat bahwa,

mahar mitsil seorang perempuan sebanding dengan mahar

kerabat perempuan yang paling dekat dengannya. Jika tidak

18

Shihab, Tafsir al-mishba>h, Volume 1, h.482. 19

Taqyuddi<n Abi Bakar ibn Muhammad ibn Mu’min al-

H{us}ni>, kifa>yah al-Akhya>r fi H{alli Ghayati al-Ikhtis}a>ri fi Fiqh

Sha>fi’i<, (Bairu>t: Da>r kitab ‘Ilmiyah, 2001) juz 2, h. 63. 20

Wahbah Zuh{aili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu, h.

6775-6779 .

Hak-Hak Perempuan

36

ada yang dijadikan patokan, maka mahar tersebut dilihar dari

perempuan yang sederajat dengannya.

Pemberian mahar mitsil yang telah disebutkan diatas,

berhak diberikan kepada istri yang statusnya ba’da al-dukhul dan kadar maharnya belum ditentukan dalam akad nikah.

Berbeda dengan status istri qabla al-dukhul dan maharnya

juga belum ditentukan dalam akad nikah, maka seorang suami

wajib memberikan mut’ah yang layak kepada mantan istrinya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an berikut ini:

‚Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu,

jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum

kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu

menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan

suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka‛.(Q. S. A;

Baqarah [2]: 236).

d. Hak H}ad}a>nah

Konsep pemeliharaan anak dalam Islam dikenal

dengan istilah h}ad}a>nah,21

salah satu hak anak yang wajib

dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan

sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang. Pemeliharaan

terhadap anak kecil (laki-laki atau perempuan), karena belum

mampu membedakan antara baik dan buruk, belum mampu

dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu

mengerjakan sesuatu untuk kebaikan.

21

Kata H{ad}a>nah diambil dari kata حضنا-يضن -حضن yang

memiliki arti mengasuh anak ataupun memeluk anak. Lihat

Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT Mahmud

Yunus Wadzurya, 1989), h. 104.

Hak-Hak Perempuan

37

Mendidik dan mengasuhnya baik fisik, mental dan

akal agar ia bisa berdiri sendiri. Hak mengasuh anak yang

belum dewasa di prioritaskan kepada ibunya setelah

perceraian, karena ibu lebih memiliki kasih sayang dan

kesabaran yang lebih dalam terhadap anak. Sebagaimana

redaksi hadist berikut:

سول الله إن ابن ىذا كان بطن لو وعاء عن عبد الله بن عمر أن امرأة قالت يا ر وثدي لو سقاء وحجرى لو حواء وإن أباه طلقن وأراد أن ي نتزعو من ف قال لا

أنت أحق بو ما ل ت نكحى –رسول الله صلى الله عليو وسلم Dari Abdullah bin ‘Umar r.a. Bahwa seorang

perempuan bertanya, ‚Wahai Rasulullah, sesungguhnya

anakku ini adalah perutku yang mengandungnya dan

susuku yang menjadi minumannya dan pangkuanku

yang menjadi pembaringannya. Sedangkan Bapaknya

telah menceraikan aku dan ia mengambilnya dariku‛.

Lalu Rasulullah Saw., bersabda kepadanya, ‚Engkau

yang lebih berhak dengan anak itu selama engkau

belum menikah.‛22

Menurut Huzaimah Tahido Yanggo hak nafkah anak

wajib diberikan untuk memenuhi kelangsungan hidupnya,

kewajiban ini dibebankan kepada ayah kandungnya sebagai

kepala keluarga. Namun tidak menutup kemungkinan seorang

ibu juga memikul tanggungjawab dalam hal pemenuhan

kebutuhan anak, orang tua dituntut untuk berbuat adil

diantara anak-anaknya dalam segala hal baik nafkah maupun

pemberian lainnya. Memperhatikan anak dengan penuh kasih

22

Ketentuan dalam redaksi hadist diatas menunjukkan

bahwa, sosok seorang ibu memiliki kedudukan yang tinggi karena

perannya dalam mengasuh dan memelihara anak dari sejak dalam

kandungan, melahirkan hingga pada saatnya ia dewasa. Lihat Al-

h}a>fiz} Abi> da>wuda Sulayma>n ibn Al-ash’at Al-sah}sata>ni>, Sunan Abi>

Da>wuda (Bayru>t-Libana>n: da>ru Al-kitab Al-‘alamiyah, 1996) no,

105, h. 230.

Hak-Hak Perempuan

38

sayang hanya dapat dilakukan oleh kedua orang tuanya, peran

seorang ayah dan status kewaliannya tidak terputus meski

berlaku pengasuhan yang dilakukan ibu atau neneknya, sebab

ayah yang berhak dan wajib menafkahi anak.23

Sebagaimana

yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an sebagai berikut:

‚Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian

kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya‛.

(Q. S. A; Baqarah [2]: 233).

Kewajiban memberi makan dan pakain adalah atas

dasar hubungan suami istri, sehingga bila istri menuntut

imbalan penyusuan anak, maka suami wajib memenuhinya

selama dalam tuntutan imbalan yang wajar. Menurut

Muhammad Quraish Shihab kewajiban ayah dalam

menanggung kebutuhan anak, karena nama ayah akan

disandang oleh anak (dinisbahkan kepada ayahnya) dan

kewajiban ini dilaksanakan dengan cara yang ma’ru>f .24

Walaupun tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami

sebagai kepala rumah tangga, tetapi tidak menutup

kemungkinan tanggung jawab tersebut bisa beralih ke pihak

istri apabila suami tidak mampu melaksanakan

kewajibannya.25

Menurut ketentuan hukum perkawinan

meskipun telah terjadi perceraian antara suami istri, mereka

masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-

anak mereka semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak.

23

Huzaimah Tahido Yanggo, Fiqih Anak: Metode Islam

dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak, (Jakarta: P.T al-Mawardi Prima,

2004), h. 108-109. 24

Shihab, Tafsir al-mishba>h, Volume 1, h. 471. 25

Vivi Kurniawati, Pengasuhan Anak, (Jakarta: Rumah

Fiqih Publishing, 2018), h. 9.

Hak-Hak Perempuan

39

Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya

dijalankan oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti

bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap

pemeliharaan anak.26

Islam mengajarkan untuk memandang

anak sebagai perhiasan dunia dan aset generasi di masa depan,

Allah memerintahkan kepada hambanya untuk tidak

meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah, karena

pada dasarnya mereka itu mempunyai hak-hak yang wajib

dipenuhi oleh orang tuanya.27

B. Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Peraturan

Perundang-undangan di Indonesia

1. Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI Pasal 149

Pembentukan undang-undang perkawinan sangat

diharapkan oleh kaum perempuan. Kongres perempuan

Indonesia pada tahun 1928 di Yogyakarta mengusulkan

supaya tiap-tiap perkawinan diadakan bentuk perjanjian

perkawinan. Kemudian, dalam kongres perempuan II di

Jakarta tahun 1935 dianjurkan kepada anggota-anggotanya

untuk menyelidiki kedudukan perempuan dalam hukum Islam.

Selain itu, mewajibkan semua anggota kongres untuk

memberikan bantuan yang semestinya kepada perempuan

yang mengalami ketidakadilan dalam perkawinan dan

membentuk biro konsultasi yang juga harus mempelajari

hukum perkawinan Islam. Pada Kongres perempuan Indonesia

III di Bandung tahun 1938, Komite Perlindungan Kaum

Perempuan dan Anak-anak Indonesia (KPKPAI) yang

dibentuk tahun 1937 dijadikan sebagai badan pelaksana

26

Nuruddin dan Tarigan, Hukum Perdata Islam di

Indonesia…, h. 296. 27

Mohammad Hifni, ‚Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,‛dalam Jurnal Hukum Keluarga, Volume 1 No 2, Desember 2016, h. 59.

Hak-Hak Perempuan

40

kongres perempuan yang bertugas membantu dan melindungi

kaum perempuan dalam masalah keluarga (perkawinan).28

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijelaskan

bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Penjelasan ini senada dengan pendapat Sayuthi Thalib yang

dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan

bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan

kokok untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-

laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang

kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan

bahagia.29

Namun, tidak semua bisa bertahan sesuai dengan

ketentuan yang diharapkan walaupun betapa kuatnya dan

istimewanya hubungan pernikahan masih tetap terbuka

kemungkinan untuk memutuskannya.30

Putusnya perkawinan adalah sebuah krisis hubungan

internal, problem ikatan utama yang tidak terpecahkan dalam

keluarga adalah problem identitas keluarga yang mulai

hancur. Bagi kebanyakan orang, perceraian atau berakhirnya

sebuah ikatan perkawinan merupakan keputusan yang paling

menggoncangkan jiwa dalam hidup. Seseorang dalam proses

perceraian sering bertindak atau menempuh cara yang tidak

28

Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Prenada Media Group Anggota Ikapi DKI,

2015), h. 4-5. 29

Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, dkk.,

Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 40.

30Ulin Na’mah, Talak Divorce: Its Meaning According to

The Actor of Matrilocal Residence in Muslim Society, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2015), h. 36.

Hak-Hak Perempuan

41

bisa dirasakan atau dipikirkan oleh orang di sekitarnya.

Menurut Abigail Trafford, perceraian adalah fase atau masa

membingungkan.31

Menurut Amir Syarifuddin, keretakan dan kemelut

rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang

ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak

dan kewajiban yang semestinya harus dipenuhi kedua belah

pihak, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya

perceraian serta menempatkan perceraian itu sebagai

alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.32

Dalam substansi Undang-undang perkawinan No. 1

Tahun 1974 pasal 41 huruf (c) ditegaskan bahwa akibat

putusnya perkawinan karena perceraian, menimbulkan hukum

tentang kedudukan hak istri. Karena itu, Pengadilan dapat

memerintahkan kepada mantan suami untuk memberikan

biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi

mantan istri. Ketentuan normatif dalam UUP No. 1 Tahun

1974 pasal 4 huruf (c) mempunyai kaitan dengan pasal 11 UU

No. 1 Tahun 1974, dimana seorang perempuan yang putus

perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Jangka waktu

tunggu tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah dan

Kompilasi Hukum Islam. 33

Kompilasi Hukum Islam merupakan penjabaran dan

penegasan dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam

31

Constance R. Ahrons, Divorce an Unscheduled Family Transition‛ dalam Betty Carter and Monica McGoldrick (Ed), The Expanded Family Life Cycle: Individual, Family, and Social Perspectives, (Boston: Allyn & Bacon A Pearson Education

Company, 2005), h. 385. 32

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2007), h.190.

33Muhammad Syaifuddin, dkk.,Hukum Perceraian,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 400.

Hak-Hak Perempuan

42

Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974.34

Dalam pasal

149 dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena

talak maka mantan suami bertanggung jawab atas kebutuhan

mantan istri dan anak. Pertama, memberikan mut’ah yang

layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda,

kecuali bekas istri tersebut qabla al-dukhul. Kedua,

memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri

selama dalam ‘iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nushu>z dan dalam keadaan tidak hamil. Ketiga,

melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh

apabila qabla al-dukhul. Keempat, memberikan biaya h}ad}a>nah kepada anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

35

a. Hak Nafkah ‘Iddah

Dalam ikatan perkawinan, nafkah adalah belanja atau

pendapatan suami yang diberikan kepada istri untuk

memenuhi kebutuhan hidup baik berupa makanan, minuman,

pakaian, dan segala kebutuhan rumah tangga. Sedangkan

‘iddah adalah masa menunggu bagi istri untuk melakukan

perkawinan setelah terjadinya perceraian, baik cerai hidup

maupun cera mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan

rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.36

Bagi perkawinan

yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu

dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap dan waktu tunggu bagi yang masih

datang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-

kurangnya sembilan puluh hari (90 hari). Sedangkan bagi

yang tidak datang bulan ditetapkan Sembilan puluh hari (90

34

Abdul Wahab dan Abd. Muhaimin, dkk.,Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gaung Persada,

2010). 35

Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 36

Nuruddin dan Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia..., h. 240.

Hak-Hak Perempuan

43

hari). Jika perkawinan putus karena kematian, maka tenggang

waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Sedangkan

waktu tunggu ditetapkan seratus tiga puluh hari (130 hari).37

Hak normatif istri yang diberikan oleh suami selama

masa ‘iddah berupa maskan (tempat tinggal) dan kiswah

(pakaian), tetapi hak tersebut tidak sempurna sebagaimana

yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk

hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa ‘iddah

yang dijalaninya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian

yang dialaminya.38

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian dapat

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.39

Hak istri yang dicerai dalam bentuk t}ala>q raj’i> berlaku penuh,

baik dalam keadaan hamil atau tidak hamil. Menurut Amir

Syarifuddin istri yang dicerai dalam bentuk t}ala>q ba>’in, baik ba>’in s}ughra> ataupun ba>’in kubra dalam keadaan tidak hamil,

berhak atas tempat tinggal. Jika istri dalam keadaan hamil,

selain mendapatkan tempat tinggal juga mendapatkan nafkah

37

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta:

Prenada Media Group, 2016), h. 174.

ketentuan masa tunggu bagi istri yang putus perkawinannya, baik

karena perceraian maupun karena kematian suaminya tidak ada

perbedaan dalam Undang-undang pasal 11, peraturan pemerintah

pasal 39 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 153, 154. 38

Syarifuddin, Garis-garis Besar, h. 144. 39

Dalam KHI Pasal 118: talak raj’i adalah talak satu atau

dua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa ‘iddah.

Pasal 119: t}ala>q ba>’in s}ughra> adalah t}ala>q yang tidak boleh dirujuk

tapi boleh dinikah baru dengan suaminya meskipun dalam ‘iddah.

Pasal 120: t}ala>q ba>’in kubra adalah t}ala>q yang terjadi untuk ketiga

kalinya, talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi

kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri

menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba’da al-dukhul dan habis masa ‘iddahnya.

Hak-Hak Perempuan

44

selama masa kehamilan.40

Hak tersebut gugur, jika istri

melakukan pelanggaran seperti murtad dan menodai

kehormatan suami maupun anggota keluarganya.41

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149

huruf b menentukan bahwa istri yang dijatuhkan t}ala>q ba>’in s}ughra> tidak berhak mendapatkan hak nafkah, maskan, dan

kiswah. Namun dalam pasal 152 menentukan bahwa istri yang

dijatuhkan t}ala>q ba>’in s}ughra> berhak atas nafkah saja dengan

syarat tidak nushu>z. Dalam hasil penelitian Zakiyyah,

menyatakan bahwa istri yang dijatuhkan t}ala>q ba>’in s}ughra> berhak mendapatkan nafkah, maskan, dan kiswah selama

masa iddah sesuai dengan kemampuan ekonomi suami dengan

syarat tidak nushu>z.42

Indonesia secara tegas mencantumkan

dan mengkaitkan nushu>z sebagai kondisi yang menghalangi

perolehan nafkah ‘iddah.43

b. Hak Mut’ah

Mut’ah merupakan suatu pemberian wajib yang harus

diberikan oleh suami kepada istri sebagai akibat dari diajukan

perkara cerai. Setiap adanya perceraian terdapat pembebanan

mut’ah atas suami terhadap istri yang disesuaikan dengan

kemampuan dan penghasilan suami.44

Dalam kamus besar

40

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, h. 322. 41

Titin Titawati, ‚Pemberian Nafkah Iddah Ditinjau dari

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam:

Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IA Kota Mataram,‛dalam

Ganec Swara V11, No. 1, Maret 2017, h. 156. 42

Zakiyyah, ‚Status Nafkah, Maskan, dan Kiswah bagi Istri

yang Ditalak Ba’in Sugra,‛ (Tesis S2Fakultas Syari’ah, Univerisitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), h. 76. 43

Nurasiah, ‚Hak Nafkah, Mut’ah dan Nushu>z Istri (Studi

Kmparatif Undang-undang Hukum Keluarga di Berbagai Negara

Muslim,‛dalam Jurnal Al-Ah}wa>l: Jurnal Hukum Keluarga IslamVol

4, no. 1, 2011, h. 108. 44

Fatimah,‚Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat

Putusnya Perkawinan Karena Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan

Hak-Hak Perempuan

45

bahasa Indonesia disebutkan bahwa mut’ah adalah sesuatu

barang atau uang yang diberikan suami kepada istri yang

diceraikannya sebagai bekal hidup .45

Aturan mut’ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

telah dijelaskan dalam Pasal 1, 149, 158, 159, 160. Pasal 1

dijelaskan bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami

kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda, uang atau

lainnya dan pasal 149 menyebutkan bahwa mut’ah merupakan

salah satu hak yang diterima oleh istri setelah terjadinya

perceraian. Dalam peraturan hukum Indonesia mut’ah dibagi

kedalam 2 bentuk yaitu mut’ah wajib dan mut’ah sunnah,

seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal

158 Suami wajib memberikan mut’ah kepada istri yang

dicerai dengan syarat: (a) mahar belum ditetapkan, (b) istri

yang dijatuhkan t}ala>q ba’da al-dukhul, (c) perceraian terjadi

atas inisiatif suami dan pasal 159 suami disunnahkan

memberikan mut’ah kepada istri yang ditalak apabila tiga

syarat dalam pasal 158 tidak terpenuhi.46

Suami yang telah menceraikan istrinya sebelum

bersetubuh, tidak berkewajiban membayar sesuatu, namun

demikian sungguh bijaksana jika para suami memberikan

sesuatu kepadanya. Karena perceraian tersebut telah

menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati istri dan

keluarganya, pemberian tersebut sebagaimana ganti rugi atau

lambang hubungan persahabatan dengan mantan istri dan

Agama Banjarmasin,‛dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan V4, no. 7, Mei 2014, h. 558.

45Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar

Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 768. 46

Soesilo dan Pramudji, dkk.,Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, (Rhedbook

Publisher, 2008), h. 536.

Hak-Hak Perempuan

46

keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan.47

Jenis dan

kadar mut’ah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

ditentukan baerdasarkan kepatutan dan kemampuan suami.

c. Mahar

Perintah pemberian mahar kepada istri pada saat

akad nikah merupakan hak eksklusif perempuan yang

diberikan Tuhan. Menurut Khairuddin Nasution, status dari

pemberian dalam perkawinan adalah suatu pemberian

sukarela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang

dari calon suami kepada calon istrinya, bukan sebagai uang

pengganti untuk memiliki perempuan dan bukan untuk

mendapatkan layanan. Pada prinsipnya pasangan suami istri

adalah pasangan yang saling melayani dan dilayani, sehingga

dengan adanya status mahar dapat menjadi tujuan utama

sebuah keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.48

Pemberian mahar bernilai tinggi yang dapat memberikan

perlindungan sosio-ekonomi dan kemulian kepada calon istri.

Demi meningkatkan derajat kaum perempuan dan

melindungi mereka dari diskriminasi serta dinafikan haknya,

Islam mengatur sistem hukum yang berasaskan prinsip

keadilan dan kemaslahatan.49

Mahar yang telah diberikan

kepada istri pada saat akad nikah berlangsung menjadi hak

milik istri sepenuhnya, ketentuan tersebut terdapat dalam

pasal 32 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya: ‚mahar yan

47

Halimah B, ‚Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir

Kontemporer,‛dalam Jurnal Al-Risalah V15,no. 2, November 2015,

h. 10. 48

Khairuddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Academia &Tazzata,

2004), h 168. 49

Hasbi Muhammad Ali dan Raihanah,‚The Sharia

Objective of Giving Mahr,‛dalam Journal Fiqih no. 10, 2013, h. 74.

Hak-Hak Perempuan

47

diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan saat

itu menjadi hak pribadinya‛.

Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur

mengenai ketentuan mahar untuk melindungi hak-hak istri,

meskipun terjadi perceraian istri masih memiliki hak atas

mahar yang telah diterimanya. Hal tersebut sesuai dengan

pasal 35 ayat (1) ‚suami yang mentalak istrinya qabla al-dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah

ditentukan dalam akad nikah‛.

Menurut Quraish Shihab, apabila perceraian

dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan seks tetapi telah

disepakati kadar mahar sebelum perceraian, maka yang wajib

diserahkan oleh suami adalah seperdua (1/2) jumlah yang

ditetapkan. Jika telah bercampur sebagai layaknya suami istri,

tetapi belum ditentukan kadar mahar sebelum

menceraikannya, maka wajib dibayarkan oleh suami sejumlah

yang pantas bagi mantan istri yang status sosialnya sama

dengan status sosial istri yang diceraikan. Kewajiban itu tetap

berlaku kecuali jika mantan istri memaafkan secara tulus

untuk tidak menerimanya atau dimaafkan oleh orang yang

memegang hak nikah.50

d. Hak H{ad}a>nah

Dalam hukum Indonesia, pemeliharaan anak

diserahkan kepada ibu yang melahirkannya jika terjadi

perceraian.51

Menurut Baqir al-Habsi, ibu lebih memiliki

kemampuan untuk mendidik dan memperhatikan keperluan

anak yang masih dibawah umur. Jika pihak ibu tidak sanggup,

maka hak h}ad}a>nah beralih kepada kerabat yang lebih dekat

dengan ibu, apabila kerabat dari pihak ibu tidak ada atau

50

Halimah, ‚Konsep Mahar (mas kawin) Dalam Tafsir...,

h.170. lihat juga M. Quraish Shihab,Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Volume 2.

51Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 105.

Hak-Hak Perempuan

48

tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh, maka kesempatan

jatuh kepada pihak ayah dengan skala prioritas.52

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai

salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan

penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peranan

strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus, juga

memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka

menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan

sosial, serasi, selaras dan seimbang.53

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum

menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak R.I No. 15 Tahun 2010, menjadi penting

untuk diprioritaskan.54

Berdasarkan hukum yang berlaku di

Indonesia, usia kedewasaan seorang anak berbeda-beda antara

dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi

Hukum Islam (KHI). Dalam UUP No. 1 Tahun 1974 pasal 47

ayat (1) dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada

dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut

dari kekuasaannya. Sedangkan dalam KHI mengatur secara

rinci mengenai h}ad}a>nah sebagaimana telah dijelaskan dalam

pasal 98 dan 105. Redaksi pasal 98 ayat (1) adalah batas usia

anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21

tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun

mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.55

52

Nuryanto, ‚Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga

Islam,‛dalam jurnal Tapis V14, no. 02,2014, h. 225. 53

Mohammad Taufik Makarao, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta:

Reneka cipta, 2013), h. 1. 54

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak R.I

Nomor 15 Tahun 2010. 55

Nuruddin dan Tarigan, Hukum Perdata Islam..., h. 306.

Hak-Hak Perempuan

49

Redaksi pasal 105 menjelaskan bahwa ibu mendapat

prioritas utama dalam pengasuhan anak selama anak tersebut

belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun. Setelah

mumayyiz anak diberikan kebebasan memilih ayah atau

ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Dalam pasal

34 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974, dijelaskan bahwa suami

mempunyai kewajiban untuk memenuhi dan memberikan

segala kepentingan biaya yang diperlukan dalam kehidupan

rumah tangga. Apabila mantan suami ingkar terhadap

tanggungjawab, maka Pengadilan Agama setempat

menghukum bekas suami untuk membayar biaya h}ad}a>nah

sebanyak yang dianggap patut jumlahnya oleh Pengadilan.

Jadi, pembayaran itu dapat dipaksakan melalui hukum

berdasarkan putusan Pengadilan.56

Moh Idris Ramulyo

menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan

menjadi tanggungjawab ayah sepenuhnya dan jumlah nominal

biaya disesuaikan dengan kemampuan finansial atau besarnya

penghasilan sehari-hari. Apabila ayah tidak dapat mencukupi

sepenuhnya semua biaya tersebut, maka Pengadilan dapat

menetapkan ibu ikut memikulnya.57

Dalam substansi Undan-undang perkawinan Nomor. 1

Tahun 1974 pasal 41 ditegaskan bahwa kewajiban suami dan

istri kepada anak tidak pernah putus dengan adanya

perceraian. Pada dasarnya kewajiban orang tua terbagi kepada

dua bagian, pemeliharaan dan pendidikan. Hak untuk

dipelihara lebih mengacu kepada pemenuhan kebutuhan

secara lahiriah berupa, pemenuhan kebutuhan sandang,

pangan dan papan. Sedangkan hak untuk mendapatkan

pendidikan lebih mengacu kepada pembinaan kejiwaan atau

56

Muhammad Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional: Pembebasan Berdasatkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975, (Medan: Zahir

Trading, 1975), h. 214. 57

Syaifuddin, Hukum Perceraian..., h. 378.

Hak-Hak Perempuan

50

rohaniah anak berupa, memberikan pendidikan atau

pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang

Sekolah.58

2. Dalam PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990

pasal 8

Ketentuan-ketentuan dalam UUP dan KHI, terdapat

satu perangkat hukum dalam hukum positif Indonesia tentang

perkawinan bersifat khusus. Permasalahan kewajiban Pegawai

Negeri Sipil untuk memberikan sebagian gajinya kepada

mantan istrinya setelah perceraian.

Dalam PP No. 10 Tahun 1983 yang telah diubah

dengan PP No. 45 Tahun 1990 pasal 8 menyebutkan: (1)

apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil

saja, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk

kehidupan mantan istri dan anak-anaknya, (2) pembagian gaji

yang dimaksud dalam ayat 1 ialah 1/3 untuk Pegawai Negeri

Sipil 1/3 untuk mantan istri dan 1/3 untuk anak, (3) apabila

dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka sebagian gaji

yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada

mantan istri 1/2 dari gajinya, (4) Pembagian gaji kepada bekas

istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan

karena istri berzina, atau istri melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat lahir maupun bathin terhadap suami, atau

istri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar

disembuhkan atau istri telah meninggalkan suami selama dua

tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang

sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (5) apabila

perceraian terjadi atas kehendak sendiri, maka ia tidak berhak

atas bagian penghasilan dari bekas suaminya, (6) ketentuan

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5), tidak berlaku

apabila istri meminta cerai karena dimadu atau suami berzina

atau suami melakukukan kekejaman atau penganiayaan berat

58

Syaifuddin, Hukum Perceraian..., h. 373-374.

Hak-Hak Perempuan

51

baik lahir maupun bathin terhadap istri atau suami menjadi

pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan atau

suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut

tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain

di luar kemampuannya. Dalam PP No. 10 Tahun 1983 ayat

(5) dan (6) diatas dicantumkan dalam ayat (4) dan (5) tetapi

penjelasanya belum terlalu sempurna, isi dari ayatnya sebagai

berikut: (4) pabila perceraian terjadi atas inisiatif istri, maka ia

tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya dan

(5) ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4)

tidak berlaku, apabila istri meminta cerai karena dimadu.59

Pertimbangan hukum khusus bagi Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dalam peraturan pemerintah adalah penjabaran

dari UU No. 1 tahun 1974 dan sinkronisasi hukum terhadap

PP No. 9 tahun 1975 yang didasarkan atas asas-asas hukum

perceraian, yaitu asas mempersukar proses hukum perceraian

dan asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan

setelah proses hukum perceraaian.60

Proses perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil lebih

dipersulit, karena salah satu akibat yang ditimbulkan dari

perceraian tersebut adalah pengalihan sebagian gaji Pegawai

Negeri Sipil ke pihak istri sebagai kewajiban pemberian

nafkah pasca perceraian. Pembagian gaji tersebut sebagai

bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak

diharapkan dapat lebih menjamin keadilan bagi kedua belah

pihak. Pihak suami akibatnya tidak semena-mena untuk

melakukan talak dan memikirkan secara matang mengenai

keputusannya untuk mengakhiri perkawinan.61

Menurut PP

59

Nuruddin dan Tarigan, Hukum Perdata Islam...,h. 256-

257. 60

Syaifuddin, Hukum Perceraian..., h.. 434. 61

Tri Wahyuni Herawati, ‚Perlindungan Hak Atas

Pembagian Gaji Akibat Perceraian yang Dilakukan Oleh Pegawai

Negeri Sipil,‛dalam LawJournal V6, no. 2,2017, h. 6.

Hak-Hak Perempuan

52

No. 30 Tahun 1980 jo PP No. 53 Tahun 2010, apabila

menolak melaksanakan pembagian gaji atau tidak mau

menandatangi daftar gajinya sebagai akibat dari perceraian

maka akan dijatuhi hukuman disiplin.62

Menurut Rachmadi

Usman, setelah terjadi perceraian bendahara gaji wajib

menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak

mantan istri dan anak-anaknya tanpa lebih dahulu menunggu

pengambilan gaji dari Pegawai Negeri Sipil mantan suami

yang telah menceraikannya. Bahkan mantan istri dapat

mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung

dari bendaharawan gaji, melalui surat kuasa, dan dapat

meminta untuk dikirimkan kepadanya. Ketetapan dalam PP

No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 pasal 8 untuk

melindungi istri dari kesewenangan kekerasan yang dilakukan

oleh suami dan untuk meminimalisir angka perceraian yang

terjadi dalam ruang lingkup Pegawai Negeri Sipil.

Terdapat perbedaan dalam penelitian Atho’

Urrohman bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tidak diterapkan

dilingkungan Peradilan karena dua hal, Pertama, Peraturan

tersebut tidak termasuk hukum acara Peradilan yang harus

62

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan

terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil karena melanggar peratutan

disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP No. 30 Tahun 1980 kini telah

diperbaharui dengan PP No. 53 Tahun 2010, tingkat dan jenis

hukuman disiplin adalah:(1)Jenis hukuman disiplin ringan adalah

teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara

tertulis. (2)Jenis hukuman disiplin sedang adalah penundaan

kenaikan gaji berskala selama satu tahun, penundaan kenaikan

pangkat selama satu tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih

rendah selama satu tahun.(3)Jenis hukuman disiplin berat adalah

penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun,

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih

rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentiaan dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil, dan

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.

Hak-Hak Perempuan

53

dipatuhi oleh Hakim. Kedua, bertentangan dengan hukum

Islam karena akan memberatkan suami dalam hal pembagian

gaji kepada mantan istri yang tidak ada lagi hubungan

perkawinan.63

Penulis setuju dengan hal pertama bahwa

Peraturan tersebut tidak terikat dengan hukum acara

Peradilan, melainkan tugas kewenangan admistrasi

kepegawaian. Sedangkan hal kedua, tidak bertentangan

karena peraturan Pemerintah termasuk aturan hukum dan

dapat melindungi istri dan anak.

C. Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Negara-Negara

Muslim

Di Yordania, ketentuan hak nafkah ‘iddah istri wajib

dibayar senilai dengan nafkah selama dalam ikatan

perkawinan, adapun besar kecilnya nafkah disesuaikan dengan

kondisi suami. Apabila suami menolak atau tidak mampu

membayar nafkah istri, dalam hal ini terdapat beberapa

penjelasan, (a) apabila suami tidak mau membayar nafkah dan

istri menuntut bayar, maka Hakim menetapkan hutang bagi

suami terhadap istri sejak adanya penolakan pembayaran (b)

apabila suami tidak mau membayar nafkah dan istri

menuntutnya, maka Hakim harus memberi izin kepada istri

untuk menagih kepada suami dengan kemampuanya (c)

apabila suami tidak ada ditempat sejak adanya tuntutan, maka

Hakim harus menuntut bayar nafkah yang diambil dari harta

kekayaan suami baik lewat piutang yang ada pada orang lain

atau semacamnya (d) nafkah istri dibayar oleh orang lain

63

Atho’ Urrohman, ‚Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil: Studi di Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kota Malang dan

Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ‛(Tesis S2 Fakultas al-

Ahwal al-Syakhshiyyah, Univeristas Islam Negeri Malang, 2017), h.

xv.

Hak-Hak Perempuan

54

menurut kemampuannya dan orang tersebut berhak menuntut

bayar kepada suami.64

Ketentuan hak ‘iddah istri dalam Perundang-

undangan Perkawinan Muslim Malaysia terdapat beberapa

penjelasan, (a) Peradilan dapat memerintahkan suami untuk

membayar hak ‘iddah kecuali istri nushuz (b) istri berhak

tinggal dirumah mantan suami sebelum suami menyediakan

rumah tempat tinggal dengan ketentuan hak akomodasi

tersebut akan hilang jika ‘iddah habis atau mantan istri nikah

dengan orang lain (c) jumlah besarnya nafkah adalah

ketetapan Pengadilan berdasarkan kemampuan suami dan

kebutuhan para pihak, menariknya dalam undang-undang

Malaysia istri diberi nafkah sementara sebelum ada ketetapan

tetap (d) Nafkah juga menjadi hutang bagi suami jika tidak

dibayar terhitung sejak kewajiban membayarnya.65

Hak ‘iddah istri dalam peraturan Perundang-undangan

di dua Negara diatas dapat disimpulkan bahwa, di Yordania

disamping menjadikan hutang juga memberikan solusi dan

jaminan kepada istri untuk mendapatkan haknya. Sedangkan

di Malaysia, disamping menjadikan hutang juga diberikan

nafkah sementara sebelum ada ketetapan tetap. Hal ini lebih

menjamin hak nafkah istri pasca cerai.

Dalam Undang-undang hukum keluarga di Turki

menerapkan metode kebijakan Peradilan, melalui hukum

acara Peradilan suami istri dapat mengajukan permasalahan

yang timbul dalam keluarga untuk diselesaikan di depan

64

Muchammad Hammad, ‚Hak-hak Perempuan Pasca

Perceraian: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim

Indonesia, Malaysia dan Yordania,‛dalam Al-Ah}wa>l: Jurnal hukum keluarga Islam V7, no. 1,2014/ 1435 H, h. 23.

65Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata (Keluarga) Islam

Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode, Materi, dan Status Perempuan Dalam Perundang-undangan Muslim‛, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa,

2009), h. 99.

Hak-Hak Perempuan

55

persidangan. Dalam pasal 38 ayat (1) tahun 1951 telah

dijelaskan bahwa, bila reputasi salah satu pasangan terancam

rusak karena hidup bersama, maka suami istri dapat tinggal

terpisah dengan pasangannya. Sedangkan ayat (2) apabila

ancaman cukup bukti yang melegitimasi satu pasangan untuk

hidup terpisah, maka Peradilan dapat menetapkan pihak

suami untuk membayar nafkah dan mut’ah kepada pihak istri

yang dirugikan.

Dalam Pasal 32 huruf (b) belanja yang wajib

diberikan harus dibayar dalam jangka waktu tidak lebih dari

satu tahun sejak terjadinya perceraian. Namun, kewajiban

belanja tersebut dapat dihentikan bila istri kawin lagi atau

bila suami dapat menunjukkan bukti kepada Peradilan bahwa

istri yang dicerai tidak melarat lagi. Dalam pasal 40

menjelaskan bahwa suami yang tidak mau memenuhi

kewajiban nafkah kepada istri dan anak baik disengaja atapun

tidak, padahal ia sanggup untuk memenuhinya, maka

Pengadilan dapat menetapkan nafkah terebut sebagai hutang

yang harus dibayar oleh suami.66

Aturan hukum pemberian

mut’ah dalam peraturan Perundang-undangan di Negara ini

dapat menjamin hak istri dalam mendapatkannya, karena

Peradilan menyatakan hutang yang harus dibayar.

Dalam Peraturan Perundang-undangan Tunisia,

membuka kesempatan bagi istri yang mengajukan tuntutan

cerai dengan alasan bahwa kesalahan datang dari pihak suami.

Dalam hal ini suami harus membayar hak mut’ah istri sebagai

hak ganti rugi atas perbuatan suami, hak ganti rugi tersebut

diberikan selama istri belum menikah lagi atau selama

keadaan ekonomi istri tersebut belum pulih. Peraturan ini

dijelaskan dalam Undang-undang Hukum keluarga Tunisia

amandemen 1981 pasal 31 ayat (1) bahwa pihak yang

dirugikan secara materil dan moril akibat perceraian atas

66

Tahir Mahmood, Family Law Reform in The Muslim World,

(New Delhi: The Indian Law Institute, 1972), h. 18

Hak-Hak Perempuan

56

tuntutan suami atau istri dengan alasan penderitaan yang

diterimanya maupun akibat perceraian atas kehendak sepihak

suami atau istri dengan tanpa alasan, maka pihak tersebut

akan mendapatkan ganti atas kerugian dan penderitaannya.67

Dalam peraturan Perundang-undangan keluarga Islam

Kelantan No. 6 Tahun 2002 tentang mahar telah dijelaskan

bahwa seorang istri mempunyai hak penuh terhadap mahar

yang diberikan oleh suaminya dan hak ini tidak gugur

walaupun dengan berlakunya perceraian. peraturan dalam

Undang-undang ini menyatakan bahwa mahar yang tidak

dibayar menjadi hutang yang harus dibayar oleh suami secara

penuh, kecuali perceraian terjadi qabla al-dukhul maka istri

berhak mendapatkan setengah dari jumlah mahar yang

ditentukan dalam akad nikah.

Penjelasan diatas berdasarkan pasal 21 ayat (1) bahwa

mas kawin hendaklah biasanya dibayar oleh pihak lelaki atau

wakilnya kepada pihak perempuan atau wakilnya di hadapan

orang yang mengakadnikahkan perkawinan tersebut dan

sekurang-kurangnya dua orang saksi dan dalam pasal 59

berkaitan tentang hak istri terhadap mas kawin menjelaskan

bahwa tiada apa-apa jua yang terkandung dalam enakmen ini

boleh menyentuh apa-apa hak yang mungkin ada pada

seorang istri dibawah hukum syari’at terhadap mas kawinnya

dan pemberian kepadanya atau apa-apa bahagian daripada

apabila perkawinannya dibubarkan.68

67

Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries, History,

Text and Comparative Analysis, (New Delhi: Academy of Law and

Religion, 1987), h. 157. 68

Mohd Khairul Anuar bin Ismail, ‚Kefahaman Wanita

Terhadap Peruntukan Hak Selepas Bercerai Menurut Enakmen

Undang-undang Keluarga Islam Negeri Kelantan No. 6 Tahun 2002:

Kajian di Kota Baru,‛ (Disertasi S3 Fakultas Syari’ah, Universitas

Malaya Kuala Lumpur, 2014), h. 85.

Hak-Hak Perempuan

57

Dalam hukum kelurga Kelantan juga mengatur hak

asuh anak yang belum mumayyiz akibat perceraian yang

terjadi diantara kedua orang tuanya, dalam pasal 82 ayat (1)

dijelaskan bahwa ibu adalah orang yang paling berhak untuk

menjaga anak kecilnya, selagi ibu tersebut masih dalam

perkawinan dan juga selepas perkawinan dibubarkan.69

Sama

halnya dalam hukum keluarga di Mesir bahwa istri memiliki

hak untuk mengasuh anak, jika anak laki-laki sampai umur 10

tahun dan anak perempuan sampai 12 tahun. Setelah habis

masa pengasuhan, Hakim dapat memerintahkan bahwa anak

yang dalam pengasuhan tetap pada ibu tanpa adanya upah

hingga berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan setelah

menikah bagi anak perempuan.70

Dalam hukum keluarga Tunisia juga menyebutkan

bahwa selama perkawinan anak dirawat kedua orang tuanya,

jika terjadi perceraian atau meninggal dunia, maka hak

pemeliharaan anak diberikan kepada istri sebagai ibu

kandungnya.71

Berdasarkan penjelasan dalam tiga Negara

diatas, jelas mengatakan bahwa ibu adalah orang yang paling

berhak untuk mengasuh anaknya.

69

Anuar, ‚Kefahaman Wanita Terhadap Peruntukan Hak…,‛ h.

96. 70

Pasal 20 Undang-undang Nomor 100 Tahun 1885 71

Tunisian Code of Personal Status Tahun 1958 pasal 57.

Hak-Hak Perempuan

58

Hak-Hak Perempuan

59

BAB III

PENETAPAN HUKUM PERCERAIAN DI PENGADILAN

AGAMA PADANGSIDIMPUAN

Bab tiga ini mendeskripsikan kelembagaan

Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Selain itu, dibahas pula

bagaimana sistim penetapan hukum perceraian di Pengadilan

Agama Padangsidimpuan. Gagasan utama bab tiga ini adalah

bahwa penetapan hukum di Pengadilan Agama

Padangsidimpuan mengacu pada norma yang telah diatur

dalam Undang-Undang. Guna memperjelas tesis utama ini,

ada beberapa topik yang akan dibahas sebagai sub bab yaitu

mengungkap deskripsi Pengadilan Agama Padangsidimpuan,

peran PengadilanAgama Padangsidimpuan, dan norma-norma

penetapan hukum perceraian.

A. Deskripsi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

Pengadilan Agama Padangsidimpuan (selanjutnya

disingkat Pengadilan Agama PSP),1 merupakan salah satu

pilar lembaga peradilan di Indonesia.2Secara spesifik

Pengadilan Agama PSP termasuk lembaga peradilan khusus

seperti halnya Pengadilan Agama daerah lain, karena

ditujukan untuk umat Islam dengan lingkup kewenangan yang

khusus.3 Kewenangan khusus yang dimaksud adalah

1Nama Padangsidimpuan diambil dari kata ‚Padang na

dimpu‛ Padang artinya hamparan luas, na artinya di, dan dimpu

artinya tinggi, jika digabungkan maka akan memiliki arti ‚hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi‛.

http://penataanruangsumut.net/sites/default/files/Microsoft%20Wor

d%20%20KOTA%20PADANG%20SIDIMPUAN.pdf 2Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-

pokok kekuasan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan

kehakiman 3http://pa-padangsidempuan.net/v3/index.php/informasi-

umum/profil/sejarah

Hak-Hak Perempuan

60

menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan

menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah,

wakaf, shodaqah dan menyelesaikan sengketa ekonomi

shari’ah. 4

Pengadilan Agama PSP memiliki visi mewujudkan

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang Agung. Sementara

misinya adalah menjaga kemandirian, memberi pelayanan

hukum yang berkeadilan, meningkatkan kwalitas sumber daya

aparatur Pengadilan, dan meningkatkan kredibilitas serta

transparansi Pengadilan Agama Padangsidimpuan.5Secara

geografis, Pengadilan Agama PSP termasuk dalam wilayah

administratif Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera

Utara. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan

sendiri meliputi tiga Kabupaten yaitu Kabupaten Tapanuli

Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang

Lawas Utara. Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 14

(empat belas) kecamatan yaitu Kecamatan Arse, Aek Bilah,

Angkola Tano Tombangan, Angkola Barat, Angkola Selatan,

Angkola Timur, Angkola Sangkunur, Muara Batang Toru,

Batang Angkola, Batangtoru, Marancar, Saipar Dolok Hole,

Sayur Matinggi, dan Kecamatan Sipirok. Sementara

Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 9 (sembilan) kecamatan

yaitu Kecamatan Barumun, Barumun Tengah, Batang Lubu

Sutam, Huristak, Huta Rasa Tinggi, Lubuk Barumun, Sosa,

Sosopan dan kecamatan Ulu Barumun. Dan Kabupaten

Padang Lawas Utara terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan

yaitu Kecamatan Batang Onang, Dolok, Dolok Sigompulon,

Halongonan, Padang Bolak, Padang Bolak Julu, Portibi,

4Lihat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama. 5http://pa-padangsidempuan.net/v3/index.php/informasi-

umum/profil/sejarah

Hak-Hak Perempuan

61

Simangambat, Hulu sihapas, Ujung Batu, Padang Bolak

Tenggara, dan kecamatan Halongonan Timur.

Pengadilan Agama PSP yang awalnya disebut

Mahkamah Syari’ah berdiri sejak tanggal 1 Juli 1958

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957.

Namun, setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974,

Mahkamah Syariah Padangsidimpuan dirubah menjadi

Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan wilayah hukum

Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam sejarahnya, Mahkamah

Syariah Padangsidimpuan terbentuk setelah Mahkamah

Syariah Sibolga dibentuk. Dalam hal ini, Keresidenan

Tapanuli setelah tahun 1950 dibagi menjadi tiga daerah

wilayah yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan tapanuli

Selatan. Masing-masing daerah wilayah ini kemudian

dibentuk Mahkamah Syariah Sibolga untuk Kabupaten

Tapanuli Tengah, Mahkamah Syariah Padangsidimpuan untuk

Tapanuli Selatan, dan Mahkamah Syariah Balige untuk

Tapanuli Utara.

Dahulu Pengadilan Agama Padangsidimpuan

beralamat di Jalan Williem Iskandar IV Kelurahan Sadabuan

Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah memiliki gedung

baru yang terletak di Jalan H. T. Rizal Nurdin KM. 07

Salambue, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, Kota

Padangsidimpuan. Pengadilan Agama Padangsidimpuan

dibangun diatas tanah seluas + 5600 M2 dan luas Bangunan

943 M2 dengan dua lantai, dan dibangun pada tahun 2008 dari

DIPA Pengadilan Agama Padangsidimpuan Tahun 2008 dan

diresmikan pada hari hari kamis tanggal 25 Maret 2010 oleh

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Dr H.

Harifin Tumpa, SH.

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama

Padangsidimpuan pindah ke Jalan Lingkar luar, Komplek

Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan,

Desa Tolang-Sipirok. Berdasarkan surat edaran Mahkamah

Hak-Hak Perempuan

62

Agung Nomor 9 tahun 2018 tentang publikasi peresmian

Pengadilan Agama Padangsidimpuan menyaksikan secara

bersama-sama peresmian gedung baru Pengadilan Agama

melalui layanan youtube live streaming yang diresmikan oleh

Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Hatta Ali, SH. M.

Peresmian gedung baru Pengadilan Agama Padangsidimpuan

dapat menjadi penyemangat untuk memberikan pelayanan

yang terbaik, bentuk perhatian pemerintah (eksekutif) dan

Mahkamah Agung (yudikatif) ini untuk memaksimalkan

pelayanan masyarakat.6

Secara struktural, pada saat penelitian tesis ini

dilakukan yakni hingga tahun 2019, Pengadilan Agama PSP

dipimpin oleh Buniyamin sebagai ketua dan Eldi Harponi

sebagai wakil ketua. Berikut di bawah ini adalah bagan

struktur organisasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

1. 1 Gambar: Bagan Struktur Pengadilan Agama PSP

Sumber: Website Resmi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

6http://www.pa-padangsidimpuan.net

Hak-Hak Perempuan

63

B. Peran dan Fungsi Peradilan Agama Padangsidimpuan

Peradilan Agama secara umum memiliki landasan

kedudukan yang sangat kuat. Pertama, Pengadilan Agama

dibangun untuk melengkapi tuntutan hukum yang hidup di

masyarakat. Kedua, Pengadilan Agama mengacu pada

peranan susunan Perundang-undangan. Ketiga, Pengadilan

Agama merupakan salah satu mata rantai Peradilan Islam

yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah. Keempat, Pengadilan Agama dijunjung dan diminati oleh masyarakat

Islam Indonesia.7Karena itu, Pengadilan Agama

Padangsidimpuan memiliki kedudukan dan peran yang sangat

besar dalam tatanan sistem penegakan hukum di Indonesia.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa Pengadilan

Agama adalah salah satu lembaga kekuasaan kehakiman

sebagai subsistem dari sistem Peradilan Nasional yang

berpuncak pada Mahkamah Agung. Atas dasar Undang-

undang ini, Pengadilan Agama diakui sederajat dengan badan-

badan peradilan lainnya. Undang-undang tersebut menurut

Ahmad R akan membentuk disiplin, kepastian hukum, dan

meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat.8Sejalan

dengan penyataan ini, keberadaan lembaga peradilan menurut

Jaenal Aripin merupakan sesuatu yang mutlak bagi umat

Islam (conditio sine quanon). Posisinya berbanding lurus

dengan adanya Islam dan muslim. Dengan demikian, fungsi

Pengadilan Agama Padangsidimpuan adalah sebagai lembaga

yang menyelesaikan sengketa di antara pemeluk Islam.

Peran dan fungsi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

antara lain dapat dilihat dari tugas pokoknya. Tugas pokok

7Cik Hasan Bisri, Peradilan Islam Dalam Tatanan

Masyarakat Indonesia, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h.

143. 8Ahmad R, ‚Peradilan Agama di Indonesia‛, dalam Jurnal

Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA V6, no. 2,2015.

Hak-Hak Perempuan

64

Pengadilan Agama Padangsidimpuan seperti yang telah

disebutkan di awal adalah memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang

beragama Islam.9 Lebih lanjut peran dan fungsi Pengadilan

Agama Padangsidimpuan adalah mengadili (judicial power),10

pembinaan, pengawasan11

, nasehat12

, administratif13

,

koordinasi14

, dan pelayanan penyuluhan hukum. Fungsi

pembinaan misalnya, Pengadilan Agama Padangsidimpuan

berperan memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk

kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya,

baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,

maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan,

9Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agamahttp://pa-

padangsidempuan.net/v3/index.php/informasi-umum/profil/sejarah 10

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima,

memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang

menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (

vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006). 11

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan

melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera,

Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di

bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama

dan sewajarnya. 12

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan

nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah

hukumnya, apabila diminta. 13

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi

peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum

(kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) 14

Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas dengan

instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan

lain-lain

Hak-Hak Perempuan

65

kepegawaian, dan pembangunan.15

Begitu juga fungsi

pelayanan penyuluhan hukum, dimana Pengadilan Agama

Padangsidimpuan memberi pelayanan riset/penelitian dan

sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi

masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi

peradilan.16

Melihat pada tugas pokok dan fungsi normatif tersebut,

terlihat bahwa Pengadilan Agama Padangsidimpuan memiliki

peran dan fungsi yang sangat penting sebagai bagian dari

tatanan Hukum dan Peradilan Indonesia. Dalam konteks

kehidupan beragama dan bernegara, kedudukan kelembagaan

Peradilan Agama mengalami perkembangan yang signifikan

dalam memenuhi harapan masyarakat.17

Sebagaimana

dijelaskan oleh Hasanuddin ‚Kasus-kasus yang meningkat

dari tahun ke tahun mulai dari bidang perkawinan seperti

15

Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006

jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006). 16

Lihat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di

Pengadilan. 17

A. Mukti Arto, ‚Peradilan Agama Dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis, Filosofis, Ideologis,

Yuridis, Futuristis, Pragmatis,‛(Disertasi S3 Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2011), h. 5. Peradilan

Agama memiliki beberapa komponen untuk mencapai sebuah tujuan

demi tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Pertama,

aturan hukum (formal dan materiil) sebagai petunjuk bagi aparat

peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kedua Hakim

yang bertugas untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan

perkara yang diajukan kepadanya. Ketiga, panitera bertugas untuk

mencatat jalannya persidangan dan menjalankan putusan

pengadilan/eksekusi. Keempat, juru sita bertugas untuk

menjalankan perintah ketua sidang dan manjalankan sita atas

perintah ketua pengadilan. Lihat Domiri, ‚Analisis Tentang Sistem

Peradilan Agama di Indonesia,‛ dalamJurnal Hukum dan Pembangunan V47, no. 3, Juli-September 2016, h. 149-195.

Hak-Hak Perempuan

66

perkawinan tidak tercatat (isbath nikah), izin poligami,

bidang perceraian seperti cerai talak, cerai gugat (khulu’) dan

hak-hak yang timbul pasca perceraian, bidang warisan seperti

gugatan hak waris.18

Masyarakat memilih Pengadilan Agama sebagai

institusi hukum dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan diatas, hal ini membuktikan bahwa kepercayaan

masyarakat terhadap Pengadilan Agama mendapatkan

kepuasan (consumersatisfaction) dalam penyelesaian perkara

perdata.19

Sejalan dengan Hasil informasi dari peninjauan yang

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, menemukan bukti

tingginya taraf kepuasan dengan pernyataan responden 63,3%

mengakui bahwa prosedur persidangan tidak menyebabkan

kekhawatiran, 64, 4% tidak ada pengunduran tempo, 81,1%

bersifat secara terang-terangan, 79,1% menangani perkara

dengan adil dan 75% pokok perkara persidangan dapat

dipahami.

Data-data di atas menunjukkan bahwa masyarakat

memandang Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan

fungsi kehakiman di Indonesia yang dapat diandalkan. Proses

administrasi dan persidangan yang diputuskan dapat

memberikan rasa keadilan. Lahirnya putusan yang akurat

memperlihatkan, bahwa nilai-nilai hukum yang digunakan

adalah hukum pembuktian selama proses pemeriksaan perkara

berlangsung. Menurut Lawrence Meir Friedman dalam teori

Three Element Law System, Peradilan Agama merupakan

bagian dari struktur hukum (Legal Structure) harus benar-

benar unggul, independen, dan teruji.20

M. Scheltema

18

Wawancara pribadi dengan Hasanuddin, Padangsidimpuan

24 Juli 2018. 19

Wawancara pribadi dengan Hasanuddin, Padangsidimpuan

24 Juli 2018. 20

Jaenal Aripin, Reformasi Hukum di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Peradilan Agama(Analisis Terhadap

Hak-Hak Perempuan

67

menyebutkan bahwa asas pemerintah dibentuk untuk

melakukan pelayanan terhadap masyarakat (The Beginsel van de diende overhead, government for the people). Setiap orang

akan mendapatkan jaminan hukum, karena proses

penyelesaian perkara bertindak sesuai dengan hukum yang

berlaku di Indonesia.21

Abdul Gani Abdullah (2015), dalam

penelitiannya tentang Peradilan Agama Dalam Pemerintahan

Islam di Kesultanan Bima (1947-1957) menunjukkan

keberadaan Agama/ Mahkamah Syariah di Bima sangat

ditentukan oleh kesadaran masyarakat muslim setempat akan

kebutuhan penegak hukum. Abdul gani menyimpulkan,

kualitas sebuah Pengadilan tidaklah terletak pada derajat

peraturan perundang-undangan yang membutuhkan, akan

tetapi terletak pada kemampuan menyelenggarakan tugas

peradilan dengan prosedur dan tatacara yang sejalan dengan

ketentuan yang dipandang berlaku atau yang dapat

diberlakukan.22

Dalam penelitian Stijn Cornelis Van Huis di

Pengadilan Agama Cinjur dan Bulukumba telah

membuktikan bahwa fungsi Pengadilan Agama mampu

memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang

berperkara.23

Mahkamah syari’ah aceh membenarkan hasil

Eksistensi Peradilan Agama di Era Reformasi Tahun 1998-2008),h.

11-12. 21

Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi

Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

2008), h. 107. 22

Abdul Gani Abdullah, Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Kesultana Bima 1974-1957, (Jakarta: GENTA

Publising, 2015), h. 251. 23

Stijn Cornelis Van Huis ‚Islamic Courts and Women’s

Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur and Bulukumba,‛

(Disertasi S3 Universitas Leiden, 2015). Lihat juga Stijn Cornelis

Van Huis, ‚Rethinking TheImplementation of Child Support

Dicisions Post-Divorce Rights and Acces to The Islamic Court in

Hak-Hak Perempuan

68

temuan Van Huis, dalam memberikan perlindungan hukum

dilakukan berbagai cara termasuk mamanfaatkan

kewenangan melakukan ex aequo etbono, yaitu

mengembangkan putusan demi mengejawantahkan rasa

keadilan.24

Menurut John R bowen (2003), Pengadilan Agama

telah berupaya memberikan efek positif berdasarkan keadilan

substantif terhadap putusan-putusan dalam perkara

perkawinan, perceraian dan waris. Dari hasil penelitiannya di

Pengadilan Agama (Mahkamah Syari’ah) Aceh Tengah,

Takengon yang terletak di dataran tinggi sumatera.

Berdasarkan pendekatan antropologi, pengadilan agama aceh

tengah telah berupaya memberikan pelayanan hukum

terhadap masyarakat.25

C. Mekanisme Pengajuan Perkara Perceraian dan Penetapan

Hukumnya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

1. Mekanisme Pengajuan Perkara Perceraian di Pengadilan

Agama Padangsidimpuan

Tata cara dan prosedur perceraian dapat dibedakan ke

dalam dua macam sebagai berikut:

Cianjur, Indonesia‛, dalam Law, Sosial Justice & Global Development: An Electronic Law Journal(2011), h. 1

24Lies Marcoes Fadillan Dwianti Putri, Memastikan

Terpenuhinya Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Studi Kasus Gugat Cerai di Wilayah PA-PTA Sulawesi selatan,(Penelitian

Kebijakan: Rumah Kita Bersama, 2015), h.13. 25

John R Bowen,‚Fairness and Law in an Indonesia Court‛Pengadilan Islam di Aceh Tengah (Takengon) berkembang

dari institusi Hukum Islam yang sudah tua. Pada tahun 1945-1965)

Pengadilan Agama Takengon hanya dikelola oleh laki-laki pribumi

yang beberapa diantaranya tidak mengikuti pelatihan hukum formal

yang diajak untuk sering bertukar pikiran dalam meningkatkan

perkembangan hukum dalam ruang lingkup Pengadilan Agama.

Hak-Hak Perempuan

69

a. Perceraian atas inisiatif suami (cerai talak)

Dalam pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, seorang suami

yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya

mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk

mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.26

Menurut analisa penulis, dalam putusan perkara cerai

talak suami telah mengajukan format permohonan yang

mengandung tiga hal penting. Pertama, identitas yang

memuat nama, umur, pekerjaan, agama, status, tempat tinggal

dan alamat. Kedua, posita yang merupakan alasan yang

konkret tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah

tangga sehingga suami mengajukan permohonan cerai kepada

Pengadilan Agama. Alasan tersebut berupa, (1) istri

meninggalkan tempat kediaman bersama selama dua tahun

berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa ada alasan yang

jelas. (2) antara keduanya telah terjadi perselisihan dan

pertengkaran dalam rumah tangga. Ketiga, petitum yang

merupakan tuntutan cerai yang diajukan suami dapat

dikabulkan oleh Hakim dengan melihat alasan perceraian

dalam posita dan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan.

Dalam perkara cerai talak, suami disebut sebagai pemohon

dan istri sebagai termohon.27

Peraturan dalam hukum acara perdata, termohon

memiliki hak untuk mengajukan gugatan balik atau disebut

dengan rekonvensi. Gugatan rekonvensi merupakan hal-hal

26

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2013), h. 233. 27

Isi dari tiga format diatas terdapat dalam putusan cerai

talak pada

putusan97/Pdt.G/2014/PA.Psp,154/Pdt.G/2015/PA.Psp,341/Pdt.G/2

016/PA.Psp,155/Pdt.G/2014/PA.Psp,131/Pdt.G/2016/PA.Psp,66/Pdt.

G/2016/PA.Psp,181/Pdt.G/2014/PA.Psp,164/Pdt.G/2015/PA.Psp,16

4/Pdt.G/2016/PA.Psp,168/Pdt.G/2016/PA.Psp dan Nomor

144/Pdt.G/2016/PA.Psp

Hak-Hak Perempuan

70

yang berhubungan dengan hukum kebendaan, seperti hak-hak

istri yang timbul pasca perceraian. Dalam hal ini, ada gugatan

yang saling berlawanan yaitu gugatan konvensi (suami

sebagai pemohon) dan rekonvensi ( istri sebagai termohon).

Pada umumnya diselesaikan secara sekaligus dalam satu

putusan untuk mempermudah prosedur pemeriksaan,

memudahkan acara pembuktian dan menghemat biaya.

b. Perceraian atas inisiatif istri( cerai gugat)

Dalam pasal 73 Undang-undang Nomor 73 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa, gugatan

perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin

tergugat.28

Formulasi surat gugatan sama dengan dengan format

surat permohonan dalam cerai talak, sama-sama

mencantumkan identitas, posita dan petitum. Namun isi

posita dan petitum dalam cerai gugat ada perbedaan dengan

isi posita dan petitum dalam cerai talak, dalam posita cerai

gugat alasan yang diajukan istri berupa (1) suami

meninggalkan tempat kediaman bersama selama dua tahun

berturut-turut tanpa ada alasan yang jelas. (2) antara

keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam

rumah tangga. (3) suami melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat yang membahayakan istri atau disebut

dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan (4)

karena suami telang melanggar sighat taklik talak. Sedangkan

dalam petitum istri mengajukan lebih dari satu gugatan

(bersifat komulatif), seperti gugatan cerai yang diajukan istri

28

M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan

Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesia, (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2013), h. 20.

Hak-Hak Perempuan

71

dapat dikabulkan oleh Hakim dengan melihat alasan

perceraian dalam posita dan berdasarkan alat-alat bukti yang

diajukan. Gugatan berikutnya seperti, mengajukan gugatan

pelunasan mahar dan hak asuh anak beserta nafkah sampai ia

dewasa. Dalam perkara cerai gugat, istri disebut sebagai

penggugat dan suami sebagai tergugat.29

Dalam menetapkan perkara perceraian, baik dalam

putusan cerai talak maupun dalam putusan cerai gugat.

Majelis hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan

menggunakan noma hukum yang ada dalam Undang-undang

berikut ini:

2. Penetapan Hukum Perceraian di Pengadilan Agama

Padangsidimpuan

a. Undang-undang No. 1Tahun 1974 dan Kompilasi

Hukum Islam Sebagai Hukum Materiil

Perbincangan seputar Undang-undang perkawinan

cenderung dianggap sebagai wilayah privat, tidak lepas dari

hukum keluarga dan memiliki peran penting dalam

melakukan sosialisasi nilai-nilai agama. Ikatan Sarjana

Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya pada tanggal

29 Januari 1972, badan musyawarah organisasi-organisasi

islam wanita Indonesia dalam keputusaannya pada tanggal 22

Februari 1972 mendesak pemerintah untuk mengajukan

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perkawinan. Pada

tanggal 31 Juli 1973, pemerintah dapat menyiapkan sebuah

RUU perkawinan dengan tujuan: Pertama, memberikan

kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab

sebelum adanya Undang-undang perkawinan hanya bersifat

29

Isi dari tiga format diatas terdapat dalam putusan cerai

gugat pada

putusan152/Pdt.G/2015/PA.Psp,264/Pdt.G/2015/PA.Psp,54/Pdt.G/2

016/PA.Psp,33/ Pdt.G/2014/PA.Psp,197/ Pdt.G/2014/PA.Psp,13/

Pdt.G/2015/PA.Psp,07/ Pdt.G/2015/PA.Psp,128/ Pdt.G/2016/PA.Psp

Hak-Hak Perempuan

72

judge made law. Kedua, melindungi hak-hak kaum wanita,

memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga,

menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan

zaman.

Pada tanggal 2 Januari 1974 RUU disahkan sebagai

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan

berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, langkah-

langkah dan serangkaian pelaksanaan Undang-undang ini

dapat berjalan dengan lancar. Lahirnya undang-undang No 1

Tahun 1974 untuk mengadakan unifikasi dalam bidang

hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang

masih harus dipertahankan, karena masih berlakunya

ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam

masyarakat Indonesia dan penerapan Undang-undang tersebut

dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi

Presiden No. 1 Tahun 1991 dan ditindaklanjuti dengan SK

Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.30

Perumusan Kompilasi Hukum Islam berawal dari

adanya surat keputusan bersama ketua Mahkmah Agung dan

Menteri Agama RI tentang pelaksanaan proyek

pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi No.

7/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985. Kemudian

melakukan penelitian dan pengkajian terhadap kitab-kitab

fikih dan yurisprudensi Pengadilan Agama, melakukan

wawancara dan juga studi banding ke beberapa Negara

muslim.31

30

Nafi’ Mubarok, “Sejarah Hukum Perkawinan Islam di

Indonesia,”dalam AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic

Family Law V02, no. 02, Desember 2012, h. 140. 31

Moh . Asya’ri ‚Kompilasi Hukum Islam Sebagi Fiqih

Lintas Mazhab di Indonesia,‛dalam al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial V7 no. 2, Desember 2012, h. 239. Lihat juga Marzuki

Wahid dan Rumadi, Fiqih Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 2011), h. 158.

Hak-Hak Perempuan

73

Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan

peraturan yang bersumber dari 13 kitab fikih yang bermazhab

syafi’i,32

Menurut Sudirman Tebba penggunaan kitab-kitab

fiqih tersebut dalam memutuskan perkara di Pengadilan

Agama dianggap terlalu banyak dan penggunaannya terasa

tidak praktis, dari argumentasi ini merupakan motivasi untuk

merancang Kompilasi Hukum Islam semakin dibutuhkan

untuk menghasilkan buku rujukan Hakim dalam memutuskan

perkara dan keseragaman putusan hukum di Pengadilan

Agama.33

Legislasi hukum Islam ke dalam hukum Nasional

merupakan bagian dari Taqnin al-Ahkam,34yang memiliki

kekuatan hukum bersifat mengikat dan berlaku secara umum,

formalisasi hukum Islam menjadi penting sebagai panduan

32

Yulkarnaini Harahap dan omara, ‚Kompilasi Hukum Islam

Dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan,‛dalam Mimbar Hukum V22, no. 3, Oktober 2010, h. 627.

33Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Adopsi Hukum islam Dalam

Sistem Hukum Nasional: Studi Tentang UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Bukum 1 Tentang Perkawinan,

(Jakarta:Gaung Persada, 2010). 34

Ujang Ruhyat Syamsoni, ‚Taqnin al-Ahkam: Legislasi

Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional,‛dalam Journal of Indonesian Islam Nur El-IslamV2,no. 2, Oktober 2015, h.169.

Tujuan taqnin atau legislasi hukum Islam oleh penguasa Negara

adalah untuk mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu

masyarakat, agar menjadi lebih baik, aman, tertib dan penuh

keharmonisan. Jiwa, harta, kehormatan dan hak-hak asasi setiap

warga masyarakat dapat dilindungi oleh peraturan atau Undang-

undang yang berlaku. Lihat Mujar Ibnu Syarif, ‚ide taqnin ibn al-

Muqaffa dan Relevansinya dengan Penerapan Syariat Islam di

Indonesia,‛ dalam bukunya Masykuri Abdillah, Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas,

(Jakarta: RENAISAN, 2005), h. 82.

Hak-Hak Perempuan

74

bagi para Hakim dalam menghasilkan kepastian

hukum.35

Menurut Febrizal Lubis:

Kompilasi Hukum Islam bukan sekedar sebagai buku

biasa, tetapi sudah termasuk dalam kategori fiqih

Indonesia yang sudah diformilkan oleh Negara.

Sebagaimana diketahui bahwa referensi yang diambil

dari berbagai sumber keislaman dan sudut pandang

keilmuan, sehingga layak dijadikan sebagai buku

pedoman Hakim.36

Dikuatkan oleh pendapat Qadri Azizi bahwa, ada beberapa

efek positif yang dapat diperoleh dari menjadikan nilai-nilai

fikih dalam peraturan Undang-undang: Pertama, substansi

hukum gampang dipahami karena susunannya lebih

sistematis. Kedua, penggabungan kedua sisi hukum dibuat

umtuk umum tanpa dibatasi oleh kalangan atau kelompok

tertentu. Ketiga, efek negatif bagi praktisi hukum lebih

rendah daripada harus mencari hukum yang tidak tercatat.37

Pendapat Febrizal Lubis, telah terbukti dalam putusan

Pengadilan Agama Padangsidimpuan terkait tentang hukum

keluarga. Salah satunya tentang putusan perceraian dan hak-

hak istri yang timbul pasca perceraian bahwa, majelis hakim

mampu memberikan kepastian hukum (aspek yuridis) bagi

para pihak yang berperkara.

Berbeda dengan hasil penelitian Wardah Noroniyah

(2016) bahwa, Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang

perkawinan yang sudah bertahan selama 42 Tahun dan

35

Sumarni, ‚Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara

Republik Indonesia,‛dalam Jurnal Al-‘adalah VX, no. 4, Juli 2012,

h. 452. 36

Wawancara pribadi dengan Febrizal Lubis,

Padangsidimpuan, 24 Juli 2018. 37

Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologi, Legalisasi dan Yurisprudensi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), h. 296-297.

Hak-Hak Perempuan

75

kompilasi hukum Islam (KHI) 25 Tahun, tampaknya rumit

mengatasi kasus hukum yang muncul sekarang ini. Menurut

Wardah, perlu dilakukan revisi supaya lebih sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Secara

metodologis, perlu bersifat moderat dengan menempatkan

antara nas}s}, maq>as}id (mas}lah}ah) dan ‘urf dalam posisi yang

sejajar dan dialektis.

1. 2 Gambar Bangunan Metodologi Pembaruan KHI

Nas}s}

Maqa>s}id ‘Urf

Sumber: Wardah Nuroniyah,‚Konstruksi ushul Fikih

Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia‛(Disertasi S3 Fakultas

Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016), h. 222.

Dari gambar di atas, tiga hal saling terkait satu sama

lain dan berdialektika secara simultan dalam proses penetapan

hukum. Pemikiran hukum yang lebih mendahulukan nas}s}, maka pemikiran hukumnya akan cenderung tekstual.

Sementara yang lebih mendahulukan maslahah, maka akan

cenderung rasional dan yang lebih mendahulukan ‘Urf akan

lebih cenderung empiris-sosiologis. Pembaruan dengan

kerangka metodologi dialektis tersebut perlu dilakukan secara

kolektif, sehingga tidak saja melibatkan ulama, pemerintah

dan DPR, tetapi juga melibatkan para peneliti dan ahli dalam

bidang terkait, misalnya antropologi, sosiologi dan psikologi

Hukum

Islam

Hak-Hak Perempuan

76

keluarga serta ahli hukum adat.38

Namun dalam penelitian

Muhammad Silahuddin, Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih

menghasilkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

dalam putusan-putusan Pengadilan Agama.39

Menurut laporan

penelitian Jainal Aripin jika dilihat dari perspektif khazanah,

susunan, dan budaya hukum. Pengadilan Agama lebih

dipengaruhi oleh budaya, karena memperbaharui suatu tradisi

yang telah melekat bukan hal yang gampang.40

Usaha untuk merevisi Undang-undangPerkawinan

(UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menemukan jalan

buntu dan selalu saja menuai kontroversi yang luas, jika

terjadi kekosongan hukum di peradilan agama, disinilah posisi

signifikansi hakim dalam memperaharui hukum keluarga di

Indonesia melalui metode penemuan hukum, inovasi hukum

dan penafsiran hukum.41

Sama halnya dalam pandangan

Febrizal Lubis mengatakan

‚Bahwa ketika terjadi benturan hukum, Hakim sangat

berpengaruh dalam memecahkan suatu kasus demi

kebaikan para pihak yang berperkara. Salah satu

38

Wardah Nuroniyah, ‚Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi

Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan

Islam di Indonesia,‛ (Disertasi S3 Fakultas Hukum, Universitas

Islam Negeri Jakarta, 2016), h. 266. 39

Muhammad Silahuddin, ‚Efektifitas Kompilasi Hukum

Islam Sebagai Sumber Hukum: Studi Atas Hasil Putusan Perkara

Perceraian dan Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik

Tahun 2007-2008,‛ (Tesis S2 Fakultas Shari’ah, Universitas Islam

Negeri Jakarta, 2008), h. 176. 40

Jainal Aripin, ‚Reformasi Hukum di Indonesia dan

Implikasinya Terhadap Peradilan Agama: Analisa Terhadap

Eksistensi Peradilan Agama di Era Reformasi 1998-2008,‛(Disertasi

S3 Fakultas Shari’ah, Universitas IslamNegeri Jakarta, 2008), h

405. 41

Majalah Peradilan Agama, Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia, Edisi ke-7, Oktober 2015, h. 3.

Hak-Hak Perempuan

77

rujukan yang sangat relevan adalah kaidah

yurisprudensi yang telah memiliki kekuatan

hukum‛.42

b. Hak Ex Officio Hakim

Ex officio adalah kewenangan dan tanggung jawab

yang diberikan oleh Undang-undang kepada Hakim pemeriksa

perkara karena jabatannya untuk melakukan tindakan hukum

secara konkret di persidangan guna memberikan perlindungan

hukum dan keadilan kepada pencari keadilan maupun pihak

ketiga dalam perkara yang menurut hukum harus dilindungi

demi terwujudnya keadilan berdasakan ketuhanan yang Maha

Esa secara nyata.43

Dengan hak Ex Officioini, Hakim memiliki

wewenang untuk memutus perkara yang tidak ada dalam

tuntutan atau dapat memutus suatu perkara lebih dari yang

dituntut sekalipun tidak ada dalam tuntutan. Atas dasar hak

yang dimiliki tersebut, Hakim sepenuhnya memiliki

wewenang memutus perkara dengan tujuan agar kepastian

hukum, keadilandan dan kemanfaatan hukum dapat

diwujudkan dan dirasakan oleh pihak yang terlibat dalam

perkara perdata.44

Menurut analisa penulis, majelis hakim di Pengadilan

Agama Padangsidimpuan menggunakan hak ex officio dalam

perkara cerai talak dalam empat hal. Pertama, dalam

penetapan nominal biaya yang harus ditanggung suami

42

Wawancara pribadi dengan Febrizal Lubis,

Padangsidimpuan, 24 Juli 2018. 43

Mukti Arto, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan

Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra Petita dan Ex Officio Hakim Secara Proporsional (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h.

216. 44

J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, ( Jakarta: Sinar Grafika,

2007), hlm. 46. Lihat juga Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Cet. Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011),hlm. 357.

Hak-Hak Perempuan

78

sebagai Pemohon kepada istri sebagai Termohon, karena

tidak ada kesepakatan bersama antara keduanya. Seperti

dalam putusan Nomor 97/Pdt.G/2014/PA.Psp, istri menuntut

hak nafkah ‘iddah sebesar Rp 4. 500.000. Sedangkan suami

menyanggupi sebesar Rp 500.000, maka majelis Hakim

menetapkan sesuai dengan keputusannya sebesar Rp

3.000.000 setiap bulannya. Begitu juga dalam putusan Nomor

154/Pdt.G/2015/PA.Psp, istri menuntut nafkah ‘iddah sebesar

Rp 3.000.000 dan mut’ah berupa cincin emas seberat 2 ame.

Sedangkan suami menyanggupi nafkah ‘iddah sebesar Rp

900.000 dan mut’ah seberat 1ame, maka Hakim menetapkan

sebesar Rp 2.000.000 dan cincin emas seberat 1ame sudah

mencukupi untuk mut’ah istri.

Kedua, dalam gugatan rekonvensi istri menuntut hak

pasca cerai yang harus dibayar oleh suami, namun suami tidak

bersedia untuk memenuhi tuntutan istri. Seperti dalam

putusan 97/Pdt.G/2014/PA.Psp, istri menuntut hak maskan

sebesar Rp 3.000.000, kiswah sebesar Rp 3.000.000 dan

mut’ah sebesar Rp 10.000.000. Sedangkan suami tidak

bersedia untuk memenuhi hak-hak tersebut tanpa ada alasan

yang pasti, maka majelis Hakim memberikan hak-hak istri

dalam gugatan rekonvensi yang disesuaikan dengan

kemampuan suami hak maskan Rp 1.500.00, kiswah Rp

1.500.000 dan mut’ah Rp 5.000.000.45

45

Norma atau argument hukum yang membenarkan hakim

menggunakan hak ex officio adalah pasal 41 huruf c Undang-undang

No. 1 Tahun 1974 yang bunyinya ‚Pengadilan dapat mewajibkan

kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau

menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri‛ dan Kompilasi

Hukum Islam pasal 229 yang bunyinya ‚Hakim dalam

menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib

memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang

hidup dalam masyaraka, sehingga putusan sesuai dengan keadilan.

Dua pasal ini memberikan kewenangan kepada hakim dalam

mengadili perkara perceraian. Lihat dalam Mukti Arto, Penemuan

Hak-Hak Perempuan

79

Ketiga, istri terbukti tidak berbuat nushu>z. Seperti

dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Psp, istri

mengajukan gugatan rekonvensi dengan tuntutan nafkah

‘iddah sebesar Rp 3.000.000 dan mut’ah Rp 1.000.000.

Sedangkan suami tidak bersedia untuk memenuhinya karena

dianggap istri telah berbuat nushu>z, namun mejelias Hakim

tetap memberikan hak ‘iddah dan mut’ah istri karena

berdasarkan alat bukti istri tidak terbukti berbuat nushu>z,

majelis Hakim menetapkan hak ‘iddah sesuai dengan tuntutan

istri Rp 3.000.000 dan mut’ah dalam bentuk emas seberat 5

gram. Begitu juga dalam putusan Nomor

169/Pdt.G/2016/PA.Psp dan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Psp,

istri mengajukan rekonvensi dengan tuntutan pembagian gaji

suami sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan suami

tidak bersedia memenuhinya karena dianggap istri telah

berbuat nushu>z, namun majelis Hakim tetap mengabulkan

tuntutan rekonvensi karena setelah Hakim menelusuri

berdasarkan alat bukti istri tidak terbukti berbuat nushu>z,

tetapi dalam hal ini majelis Hakim menyerahkan kepada

institusi tempat suami bekerja karena pembagian gaji

merupakan hak Kewenangan Administrasi Kepegawaian.46

Keempat, dalam penetapan hak hadhanah dan nafkah

sampai ia dewasa. Seperti dalam putusan Nomor

Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra & Ex Officio Hakim Secara Proporsional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2018), h. 229-231.

46Norma atau argument hukum yang membenarkan hakim

menggunakan hak ex officio adalah Keputusan Mahkamah Agung

RI No.KMA/032/SK/IV/2006, ‚Pengadilan agama/Mahkamah

syari’ah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah

‘iddah atas suami kepada istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti

berbuat nushu>z. Lihat dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Administrasi Peradilan Agama Buku II (Edisi Revisi 2010),

Mahkamah Agung RI: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama,

2010, h. 153.

Hak-Hak Perempuan

80

164/Pdt.G/2015/PA.Psp, istri mengajukan tuntutan

rekonvensi tentang nafkah anak sebesar Rp 2.000.000. Dalam

hal ini majelis Hakim menambahkan jumlah nominal nafkah

anak dari Rp 2.000.000 yang tertera dalam gugatan

rekonvensi menjadi Rp 2.200.000 dengan alasan mengingat

ada perubahan nilai yang akan datang. Begitu juga dalam

putusan Nomor 164/Pdt.G/2016/PA.Psp, istri mengajukan

tuntutan rekonvensi tentang hak asuh anak dan nafkah

sebesar Rp 6.000.000 untuk tiga orang anak.Sedangkan suami

juga menuntut hak asuh anak berada dibawah kekuasaannya,

namun majelis hakim memberikan hak asuh anak tetap berada

dibawah asuhan ibu kandungnya karena menurut alat bukti

suami bukanlah ayah yang baik bagi anak-anaknya dan

menetapkan hak nafkah yang harus ditanggung oleh ayah

kandungnya sebesar Rp 1.500.000 untuk tiga orang anak.47

Dalam perkara cerai gugat, majelis Hakim di

Pengadilan Agama Padangsidimpuan menggunakan hak ex officio hanya dalam menentukan nominal hak nafkah anak

yang harus ditanggung oleh ayah kandungnya. Seperti dalam

putusan Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Psp, istri menuntut hak

nafkah anak sebesar Rp 2.000.000 setiap bulannya sampai

anak umur 21 tahun. Sedangkan Hakim memutuskan hak

nafkah anak yang harus ditanggung ayahnya sebesar Rp

1.000.000, bertimbangan Hakim berdasarkan bahwa ibu juga

mampu memenuhi kebutuhan anak karena juga memiliki

47

Norma atau argument hukum yang membenarkan Hakim

menggunakan hak ex officio adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pasal 156 huruf (f) ‚Pengadilan dapat pula dengan mengingatkan

kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan

dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya‛. Hal ini demi

member perlindungan kepada anak. Lihat dalam Mukti Arto,

Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Penerapan Penemuan Hukum, Ultra & Ex Officio Hakim Secara Proporsional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajara, 2018), h. 231.

Hak-Hak Perempuan

81

penghasilan dari hasil pekerjaannya sebagai perawat di

Rumah Sakit Umum Daerah Sipirok.48

Meskipun Hakim secara normatif dapat menggunakan

hak ex officio, namun dalam konteks Pengadilan Agama

Padangsidimpuan hanya 8 putusan dari 17 sampel putusan

yang dikaji menggunakan hak ex officio.

Menurut Buniyamin Hasibuan ‚Hakim tidak bisa

memberikan lebih dari apa yang dituntut, melainkan

memfasilitasi mediator untuk mediasi tentang hak-hak yang

timbul akibat perceraian seperti: hak ‘iddah, mut’ah, hak

h}ad}a>nah dan biayanya sampai ia dewasa.‛49

Sebagaimana

tertulis dalam gambar dibawah ini:

1. 3 Gambar Tentang Hak-hak yang Bersangkutan Berperkara

Sumber: Dokumentasi Pengadilan Agama Padangsidimpuan

48

Argument Hakim berdasarkan pasal 45 ayat (1) ‚kedua

orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

sebaik-baiknya‛ dan ayat (2) ‚kewajiban orang tua yang dimaksud

dalam (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara

kedua orang tua putus‛ . Lihat Undang-undang Perkawinan Nomor

1 Tahun 1974pasal 45 ayat (1) dan (2) 49

Wawancara pribadi dengan Buniyamin Hasibuan,

Padangsidimpuan, 24 Juli 2018

Hak-Hak Perempuan

82

Pendapat Buniyamin Hasibuan sesuai dengan apa

yang dikemukan oleh Yahya Harahap bahwa dalam proses

pemeriksaan perkara, Hakim tidak boleh mengabulkan

melebihi dari tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan.

Argumen hukum berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR ‚Hakim dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang dituntut atau memberikan lebih dari yang dituntut‛ dan pasal 189 ayat

(3) Rbg ‚Hakim dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon‛.

50

Menurut hemat penulis, Hakim harus lebih mendalam

melihat isi petitum dalam duduk perkara dengan

memperhatikan faktor penyebab perceraian. Dalam putusan-

putusan perceraian, banyak hak-hak perempuan pasca

perceraian terabaikan karena tidak mengajukan tuntutan

rekonvensi. Dalam hal ini, Hakim dapat menerapkan hak ex officio sebagai kekuatannya untuk menetapkan hak-hak yang

timbul pasca perceraian selama mantan istri tidak terbukti

berbuat nushu>z. Sebagaimana penjelasan dalam Kompilasi

Hukum Islam pasal 152 ‚mantan istri berhak mendapatkan

hak nafkah ‘iddah dari mantan suaminya, kecuali ia nushu>z

dan keputusan Mahkamah Agung RI No.

KMA/032/SK/IV/2006 ‚Pengadilan Agama/Mahkamah

Shari’ah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban

nafkah ‘iddah atas suami kepada istrinya, sepanjang istrinya

tidak terbukti berbuat nushu>z‛

Pengadilan menjadi pegangan bagi ummat Islam

untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam

ruang lingkup hukum keluarga, sedangkan Hakim sebagai

aktor utama dalam Institusi Peradilan menjadi penentu untuk

menghasilkan putusan berdasarkan hukum dan keadilan.

50

Yahya Harahap,Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan,

Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan,

(Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Hak-Hak Perempuan

83

BAB IV

IMPLEMENTASI HAK-HAK PEREMPUAN PASCA

PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

PADANGSIDIMPUAN

Implikasi dari adanya perceraian menimbulkan hak

dan kewajiban yang semestinya ditanggung oleh suami

terhadap mantan istri. Bab ini akan menganalisa

pertimbangan Hakim tentang hak-hak perempuan pasca

perceraian dalam perkara cerai talak maupun dalam perkara

cerai gugat.

A. Data Statistik Perceraian di Pengadilan Agama

Padangsidimpuan Tahun 2014-2016

Putusan tahun 2014-2016 menjadi putusan yang

peneliti analisis, sebagaimana dalam grafik berikut ini:

1.1 Grafik Perkara Tahun 2014-20161

1Data Perceraian di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

tahun 2014-2016, kemudian diolah secara rinci. Dari hasil

Wawancara Pribadi dengan Buniyamin Hasibuan, Padangsidimpuan,

24 Juli 2018. Mengungkapkan bahwa, penyebab terjadinya

perceraian dengan berbagai faktor seperti faktor ekonomi, tidak ada

tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, dan lain-lain.

0

100

200

300

400

500

2014 2015 2016

Series 1

Series 2

Series 3

Hak-Hak Perempuan

84

Tabel 1. 1 Perkara yang Diterima Tahun 2014-2016

No Perkara yang

Diterima

2014 2015 2016 Total

Perkara

yang

Diterima

1 Isbath Nikah 2 4 3 9

2 Gugatan Waris 1 1 6 8

3 Gugatan Harta

Bersama

2 5 1 8

4 Izin Poligami 1 1 - 2

5 Cerai Talak 66 68 104 238

6 Cerai Gugat 168 175 180 523

7 Pembatalan

Pernikahan

2 2

8 Gugatan Mahar 1 1

Putusan yang diterima dan diputusakan pada tahun

2014-2016 dengan bermacam-macam perkara yaitu isbath

nikah sebanyak 9 perkara, gugatan waris sebanyak 8, gugatan

harta bersama (gono-gini) sebanyak 8, izin poligami sebanyak

2, pembatalan pernikahan sebanyak 2, gugatan mahar hanya

1, perkara perceraian lebih dominan dengan angka 238 cerai

talak dan cerai gugat mencapai angka lebih tingggi sebanyak

532 putusan.

Tabel 1. 2 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Talak

Tahun 2014-2016

No Faktor-faktor

Penyebab cerai

talak

2014 2015 2016 Total

1 Tidak Harmonis 44 56 72 172

2 Gangguan Pihak

Ketiga

9 13 17 39

3 Ekonomi 4 5 10 19

4 Tidak Ada 3 2 - 5

Hak-Hak Perempuan

85

Keturunan

6 Kekerasan fisik 1 - - 1

7 Cemburu 1 3 7 11

8 Salah Paham - 2 1 3

Setelah melakukan analisa, faktor penyebab

terjadinya cerai talak di Pengadilan Agama Padangsidimpuan

tahun 2014-2016 adalah adanya ketidak harmonisan,

gangguan pihak ketiga, ekonomi, tidak ada keturunan,

kekerasan fisik, cemburu dan kesalah pahaman antara suami

istri. Dari data tabel di atas faktor penyebab terjadinya

perceraian atas inisiatif suami/cerai talak di dominasi dengan

ketidak harmonisan dalam keluarga, penyebab

ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga tentunya

dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Keterikatan yang kompleks antar anggota keluarga

yang relatif banyak dan terdiri dari beberapa unsur juga

memungkinkan dapat memperbesar peluang terjadinya

konflik, karena setiap individu tidak selalu mempunyai cara

pandang yang sama. Di sisi yang lain rasa saling perngertian

terkadang tidak selalu diciptakan, sehingga membuka peluang

terjadinya gesekan antara satu dengan yang lainnya dan

masalah sederhana dapat berkembang menjadi masalah yang

serius. Perceraian pada dasarnya sangat erat kaitannya dengan

tanggung jawab dan menegeman rumah tangga yang antara

lain berfungsi agar potensi permasalahan yang rumit tidak

terwujud menjadi bentuk yang aktual.2Dalam kondisi riilnya

masih banyak pasangan suami istri tidak mengindahkan

prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang diajarkan agama dalam

menjalankan hubungan keluarga.3

2M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misba>h: Pesan, Kesan dan

Keserasian al-Qur’an, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 404. 3M. Syaifuddin dan Tri Turatmiyah, ‚Perlindungan Hukum

Terhadap Poses Gugat Cerai (khulu’) di Pengadilan Agama

Hak-Hak Perempuan

86

Tabel 1. 3 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat

Tahun 2014-2016

No Faktor-faktor

Penyebab cerai

gugat

2014 2015 2016 Total

1 Tidak ada tanggung

jawab (ekonomi)

90

92 118 300

2 Kekerasan fisik 17 18 20 55

3 Cemburu 12 11 10 33

4 Gangguan pihak

ketiga

18 18 26 62

5 Tidak ada keturunan 2 5 6 13

6 Nikah dibawah

tangan

1 2 - 3

7 Poligami tanpa izin

istri

1 4 1 6

8 Penyakit impotensi 1 - - 1

9 Marah tanpa alasan 12 10 18 40

10 Gangguan jiwa - - 2 -

Faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan

Agama Padangsidimpuan tahun 2014-2016 adalah adanya

tidak ada tanggung jawab, kekerasa fisik, cemburu, gangguan

pihak ketiga, tidak ada keturunan, nikah dibawah tangan,

poligami tanpa izin istri, penyakit impotensi, marah-marah

tanpa alasan dan gangguan kejiwaan. Dari data tabel diatas

faktor penyebab terjadinya perceraian atas inisiatif istri/cerai

gugat didominasi dengan tidak ada tanggung jawab, meskipun

dalam Undang-undang perkawinan telah diatur hak dan

kewajiban suami istri. Sebagai kepala rumah tangga, seorang

suami dibebankan tanggung jawab untuk menjamin

Palembang‛, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, No. 2, Mei

2000, h. 249.

Hak-Hak Perempuan

87

kebutuhan-kebutuhan rumah tangganya, sebagaimana yang

dijelaskan dalam al-Qur’an:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri),

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-

laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena

mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari

hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh

adalah mereka yang ta’at kepada Allah dan manjaga

dari ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah

manjaga mereka (perempuan-perempuan) yang kamu

khawatirkan akan nushu>z, hendaklah kamu beri nasehat

kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur

(pisah ranjang) dan kalau perlu pukul mereka. Tetapi

jika mereka mena’atimu, maka janganlah kamu

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh,

Allah maha tinggi, maha besar. (Q. S. A; Nisa>’ [4]: 34).

Ketika suami sering lalai dan tidak bertanggung jawab akibat

minimnya ekonomi yang dia miliki serta suami tidak segenap

jiwa memberikan perhatian dan kasih sayangnya terhadap

istri, bahkan tidak sedikit yang memperlakukan istrinya

dengan kasar. Maka tidak jarang istri akhirnya memilih untuk

memutuskan dengan memilih sebagai janda dari pada

berstatus sebagai istri dari suami yang tidak bertanggung

jawab sepenuhnya. Menurut Buniyamin, faktor ekonomi yang

tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari akan menjadi

sebab hilangnya kebahagian dalam keluarga, karena

kekurangan dalam masalah ekonomi seringkali istri

mengambil keputusan sendiri untuk keluar rumah serta

mencari nafkah tanpa ada bantuan dari pihak lain.4

Dalam hasil penelitian Kementrian Agama RI Badan

Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan di

beberapa kota di Indonesia seperti Banda Aceh, Padang,

4Wawancara Pribadi dengan Bunyamin Hasibuan,

Padangsidimpuan, 24 Juli 2018.

Hak-Hak Perempuan

88

Cilegon, Indramayu, Pekalongan, Banyuwangi dan Ambon.

Angka perceraian setiap tahunnya didominasi oleh cerai gugat

dan mayoritas yang menjadi penyebab perceraian adalah

faktor ekonomi, menurut sejumlah tokoh masyarakat di

masing-masing tempat bahwa perkara cerai gugat terkait erat

dengan kesadaran masyarakat dalam memahami nilai

perkawinan yang masih rendah. Pada dasarnya merefleksikan

adanya realitas kehidupan rumah tangga yang tidak sejalan

dengan harapan yang diimajinasikan oleh perempuan sebagai

istri, terkadang istri masih mengedepankan pola relasi yang

ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan dimana laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan

perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dengan demikian,

peran kepala rumah tangga menjadi suatu tuntutan yang harus

dipenuhi laki-laki sebagai suami.5Sama halnya dengan

persepsi Hasanuddin ‚rendahnya kepedulian terhadap

keluarga‛.6

Perubahan nilai-nilai sosial yang sedang terjadi di

tengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan di

Padangsidimpuan (Sumatera Utara) khususnya

mengakibatkan perubahan drastis terhadap kondisi perempuan

baik dibidang ekonomi yang semakin meningkat, maupun

pendidikan yang tinggi di kalangan kaum perempuan pun ikut

mempengaruhi tingginya gugat cerai yang diajukan istri

terhadap suami.7Pernyataan ini juga dibenarkan oleh seorang

5Iklilah Muzayyanah, dkk., Ketika Perempuan Bersikap:

Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim, (Jakarta: Kementrian Agama

RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan,

2016), h. 64. 6Wawancara Pribadi dengan Hasanuddin,

Padangsidimpuan, 24 Juli 2018. 7M. Syaifuddin dan Tri Turatmiyah, ‚Perlindungan Hukum

Terhadap Poses Gugat Cerai (khulu’) di Pengadilan Agama

Palembang‛, dalam Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12, No. 2, Mei

2000, h. 252.

Hak-Hak Perempuan

89

praktisi hukum (advokat) di Palembang (Sumatera Selatan)

bahwa, tingginya gugat cerai yang dilakukan oleh para istri di

antaranya karena pola pikir perempuan mengalami perubahan

akibat adanya peningkatan pendidikan, terbukanya

komunikasi dan informasi melalui media massa sehingga

mereka tahu akan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri.

Pada saat merasa sudah tidak nyaman dengan kehidupan

dalam rumah tangganya karena tidak mendapatkan

perlindungan dan kebutuhan ekonomi dari suami, maka ia

mengambil keputusan untuk mengakhiri perkawinannya.8

Dalam hasil penelitian Ummu Shofiyah dijelaskan

bahwa, tingkat pendidikan perempuan berpengaruh terhadap

gugat cerai. Perempuan yang memiliki tingkat pendidikan

setingkat SLTA/sederarajat keatas memiliki peluang lebih

besar untuk bercerai dibandingkan dengan perempuan yang

mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah yaitu setingkat

SLTP ke bawah, hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil analisis

frekuensi item yang menunjukkan bahwa responden yang

mengajukan gugat cerai sebanyak 78% berpendidikan

setingkat SMA ke atas. Sedangkan perempuan yang bekerja

dan mempunyai pendapatan memiliki peluang tinggi untuk

gugat cerai dibandingkan dengan perempuan yang tidak

bekerja, hal ini dibuktikan dengan hasil frekuensi item yang

menunjukkan sebanyak 80% responden yang mengajukan

gugat cerai memiliki pendapatan tetap sendiri.9

8Hasil wawancara Wahyu Ernaningsih dkk dengan Titis

Rahmawaty dalam ‚Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang‛ Laporan Penelitian Hibah Kompetitif Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya dan Dipa UNSRI Nomor: 0200.0/23-042/VI

2009 Tanggal 9 November 2009. 9Ummu Shofiyah, ‚Pengaruh Pendidikan dan Kemandirian

Ekonomi Perempuan TerhadapGugat Cerai: Studi Kasus Gugat

Cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan‛, (Tesis S2 Fakultas

Shari’ah,Universitas Islam Negeri Jakarta, 2016), h. 111.

Hak-Hak Perempuan

90

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Hak-hak

Perempuan Pasca Perceraian Dalam Perkara Cerai Talak

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) jo

ayat (2) nomor (8) penjelasan dari Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama dan juga berdasarkan

ketentuan pasal 66 dari Undang-Undang tersebut, maka

perkara cerai talak dalam bidang perkawinan menjadi

kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama untuk

mengadilinya dan mempertimbangkan lebih lanjut. Hakim

hanya mengizinkan kepada pihak suami untuk menjatuhkan

t}ala>q raj’i> terhadap istri di depan sidang Pengadilan, dalam

hukum keluarga Islam talak merupakan kesempatan kedua

yang diberikan kepada suami untuk kembali membina

keluarga selama istri masih dalam keadaan masa ‘iddah.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

‚T{ala>q (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh

rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan

dengan cara yang baik‛. (Q. S. A; Baqarah [2]: 229).

Tujuan Hakim mengabulkan permohonan cerai talak adalah

untuk menutupi peluang-peluang atau kesempatan-

kesempatan melakukan tindakan kejahatan dari efek negatif

akibat pertengkaran dan perselisihan yang terjadi, unsur

bathin/rohani dalam hubungan suami istri yang terkandung

dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak bisa lagi

dibendung dan harapan membentuk keluarga sakinah,

sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

‚Dan jika kamu sudah sudah berketetapan hati untuk

bercerai, maka sesungguhnya Allah maha mendengar

lagi maha me‛getahui” (Q. S. A; Ru>m [30]: 227).

Mempertahan rumah tangga dalam kondisi tidak sehat,

dikhawatirkan bisa menjadikan kerusakan yang lebih rumit

daripada mengharapkan kebaikan. Sebagaimana yang

terkandung dalam kaidah fikih:

Hak-Hak Perempuan

91

المصالح ول من جلب درئ المفاسد أ ‚Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil

kebaikan‛10

Majelis Hakim memutuskan jalan terbaik bagi

Pemohon dan Termohon adalah bercerai supaya terlepas dari

ketegangan dan penderitaan batin yang berlarut-larut.

Tindakan Hakim dalam pengambilan keputusan sesuai dengan

dengan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan yang bunyinya: ‚antara

suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga”.11Prinsip ini pertama kali diterapkan

dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38

K/AG/1990, bahwa perkara perceraian dengan alasan

perselisihan dan pertengkaran suami istri yang terus menerus

dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam keluarga

tidak perlu lagi dicari siapa yang menimbulkan penyebab

perselisihan.12

Selanjutnya muncul dalam yurisprudensi

Nomor 226/K/AG/1993, yurisprudensi Nomor 90/K/AG/1993,

yurisprudensi Nomor 534/K/AG/1996, yurisprudensi Nomor

10

Jala>luddin Abdurrahman ibn Abu Bakar al-Shuyu>t}i, al-

Ashba>h wa al-Naz}a>ir fi Qawa>’id wa Furu>’ Fiqh al-Shafi’i (Beirut:

Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015), h. 235. 11

Pasal ini bertujuan untuk menolak sesuatu bahaya yang

lebih besar daripada mewujudkan kemaslahatan yang diperolehnya

untuk menggapai beberapa kemanfaatan bagi pencari keadilan.

Ahmad Syahrur Sikti, ‚Daf’u al-Darar Dalam Putusan Hakim

Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama

se-Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010-2014‛, (Disertasi S3 Fakultas

Sahari’ah Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015), h. 82. 12

Edi Riadi, ‚Dinamika Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam‛(Jakarta: Gramata

Publising Anggota IKAPI, 2011), h. 168.

Hak-Hak Perempuan

92

273/K/AG/1 dan yurisprudensi Nomor 44/K/AG/1998. Kaidah

Yurisprudensi adalah putusan-putusan yang memiliki

kekuatan hukum tetap yang sama dengan Undang-undang

serta dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan

tingkat kasasi.13

Sebagai alternatif referensi Hakim di

bawahnya dalam memutuskan perkara perdata, yurisprudensi

dapat dijadikan sebagai ijtihad untuk menjawab kekosongan

hukum yang tidak sepenuhnya dijelaskan dalam hukum

materiil Pengadilan.14

Dalam hasil penelitian Nurul Hikmah di

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yurisprudensi juga menjadi

bahan rujukan hakim dalam memutuskan perkara perceraian.15

Implikasi dari adanya perceraian menimbulkan hak-hak

dan kewajiban-kewajiban yang harus di penuhi oleh suami.

Apabila perceraian terjadi karena talak, maka mantan suami

wajib memberikan hak nafkah selama dalam ‘iddah, hak

mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, melunasi mahar

yang masih terhutang dan memberikan biaya h}ad}a>nah untuk

anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun.16

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas

permohonan Pemohon dan Termohon, Pengadilan dapat

menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan

13

Rahmah Ningsih, ‚Yurisprudensi Sebagai Alternatif

Refrensial Hakim Dalam Memahami Konstitusi‛Staatsrecht :Indonesian Constitutional Law Journal V1, no 1, January 2017.

Lihat Nora Eka Putri ‚Hak Hadanah pada Ayah: Analisis

Yurisprudensi Mahkamah Agung,‛ (Tesis S2 Fakultas Shari’ah

Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017). 14

Wawancara Pribadi dengan Febrizal Lubis,

Padangsidimpuan, 24 Juli 2018. 15

Nurul Hikmah ‚Penerapan Nushu>z di Pengadilan Agama

Jakarta Selatan: Analisis Putusan Perceraian Tahun 2014-2015,‛

(Tesis S2 Fakultas Shari’ah, Universitas Islam NegeriJakarta,

2017), h. 117 16

Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (a), (b), (c)

dan (d)

Hak-Hak Perempuan

93

menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan

dan pendidikan anak.17

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam

Uundang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

terdapat satu perangkat hukum tentang perkawinan bersifat

khusus mengenai permasalahan kewajiban Pegawai Negeri

Sipil (PNS) untuk memberikan sebagian gajinya kepada

mantan istri dan anak-anaknya setelah perceraian.18

Untuk melihat pertimbangan Hakim dalam

memutuskan perkara hak-hak istri pasca cerai talak, peneliti

menganalisis sebagai berikut:

1. Hak Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah a. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2014/PA.Psp

Deskripsi kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Pemohon bernama Subriadi Hasibuan bin Mahad

Hasibuan, umur 33 tahun, pekerjaan sebagai Pegawai Negeri

Sipil (PNS), tempat tinggal Gang Salman Hasibuan kelurahan

Bonan Dolok, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota

Padangsidimpuan. Termohon bernama Sari Hafni S. Ag binti

Muhammad Amin Harahap, umur 35 tahun, pekerjaan sebagai

guru honor. Pemohon dengan suratnya pada tanggal 10 April

2014 mengajukan permohonan dengan dalil bahwa Pemohon

telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada

tanggal 13 Agustus 2006 di Kecamatan Siais. Pada awal

pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis

dalam membina rumah tangga, namun pertengahan tahun

2013 terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon

tidak bisa memberikan keturunan dan sejak saat itu keduanya

telah pisah tempat tinggal. Berdasarkan dalil diatas, Pemohon

17

Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan pasal 24 ayat 2 huruf (a) dan (b). 18

Lihat Peratutan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 yang

telah diubah dengan PP No. 45 Tahun 1990 pasal 8 huruf (a) sampai

dengan (f)

Hak-Hak Perempuan

94

bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidimpuan

agar memberikan keputusan menerima dan mengabulkan

permohonan Pemohon seluruhnya serta mengizinkan kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap

Termohon.

Berdasarkan permohonan Pemohon diatas, Termohon

menyangkal keras alasan Pemohon kecuali yang diakuinya

adalah bahwa benar Termohon adalah istri dari Pemohon.

Tidak benar adanya bahwa Pemohon dan Termohon

bertengkar karena belum memiliki keturunan, puncak

pertengkaran yang sebenarnya adalah Pemohon pergi

meninggalkan Termohon, kemudian abang kandung dari

Pemohon datang kerumah orang tua Termohon dengan

memberikan penjelasan bahwa Pemohon dan Termohon harus

bercerai. Pada intinya Termohon tidak menginginkan

perceraian dengan Pemohon, karena Termohon masih

berkeinginan untuk menjalankan bahtera rumah tangga

dengan baik dan usaha untuk mendapatkan keturunan telah

Termohon jalankan baik secara medis maupaun tradisional.

Apabila Pemohon tetap menginginkan perceraian, maka

Termohon menuntut agar Majelis Hakim berkenan

menetapkan Pemohon untuk memberikan hak pasca cerai

sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu, hak nafkah ‘iddah

sebesar Rp 4. 500.000, maskan sebesar Rp 3.000.000, kiswah

sebesar Rp 3.000.000 dan mut’ah sebesar Rp 10.000.000.

Dalam deskripsi kasus diatas dapat ditarik dua

permasalahan. Pertama, tentang permohonan Pemohon untuk

mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dapat dikabulkan

dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i

kepada Termohon.

Majelis Hakim mengabulkan karena menemukan

fakta dari tiga orang saksi yang diajukan Pemohon

mengatakan bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan

yang terjadi karena belum dikarunia keturunan sehingga

mengambil jalan untuk pisah tempat tinggal. Tindakan

Hak-Hak Perempuan

95

Pemohon dan Termohon dianggap telah keluar dari rumusan

Kompilasi Hukum Islam ayat 3, sehingga dapat dipastikan

tidak mampu lagi berbagi rasa dalam melestarikan rumah

tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagai tujuan dari

perkawinan. Kedua, tentang hak Termohon sebagai istri pasca

cerai menjadi fokus dalam pembahasan ini. Majelis Hakim

mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Termohon berupa

hak nafkah ‘iddah, maskan, kiswah dan mut’ah.

Hak-hak sebagaimana yang disebutkan diatas adalah,

(1) Termohon menuntut hak nafkah ‘iddah sebesar Rp

4.500.000, namun Pemohon hanya menyanggupi sebesar Rp

500.000. Karena tidak ada kesepakatan bersama, maka

Majelis Hakim menetapkan kepada Pemohon untuk

membayar nafkah ‘iddah sebesar Rp 3.000.000. (2) Maskan

sebesar Rp 3.000.000 dan kiswah Rp 3.000.000, namun

Pemohon tidak menyanggupi untuk membayar dan tidak

menyebutkan alasanya. Majelis Hakim menetapkan untuk

membayar maskan sebesar Rp 1.500.000 dan kiswah Rp

1.500.000. sesuai dengan penjelasan pasal 149 huruf (b)

‚mantan suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah

kepada istri selama dalam ‘iddah, kecuali mantan istri telah

diajatuhi t}ala>q ba’in atau nusyu>z dan dalam keadaan

hamil‛.Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

‚Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian

mereka (para ibu) dengan cara yang patut. Seseorang

tidak dibebani melainkan menurut kadar

kesanggupannya‛. (Q. S. A; Baqarah [2]: 233). Dalam kitab Iqna>’ karya Shamsuddi>n Muh}ammad ibn

al-Sharbi>niy juga dijelaskan sebagai berikut:

كن والن فقة و ة الرجعية الس الكسوة وللمعتد

Hak-Hak Perempuan

96

‚Bagi perempuan yang menjalani masa ‘iddah raj’i

mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan

pakaian‛.19

(3) Mut’ah sebesar Rp 10.000.000, namun Pemohon tidak

menyanggupi untuk membayar dan tidak menyebutkan

alasannnya. Majelis Hakim menetapkan besarnya mut’ah

sebesar Rp 5.000.000, sesuai dengan penjelasan pasal 149

huruf (a) ‚mantan suami wajib memberikan mut’ah yang

layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda,

kecuali mantan istri tersebut qabla al-dukhul‛, pasal 158

‚mut’ah wajb diberikan oleh mantan suami dengan syarat: (a)

belum ditetapkan mahar bagi istri ba’da al-dukhul, (b)

perceraian itu atas kehendak suami dan 159 ‚mut’ah sunnat

diberikan oleh mantan suami tanpa syarat tersebut pada pasal

158‛. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

‚Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah

diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf,

sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang

bertakwa‛.( Q. S. A;Baqarah [2] 241).

Menurut Ibn Umar dan Ibn Syihab dalam kitabnya al-Hawalik

Syarh ‘Ala Muwaththo Malik bab mut’ah talak halaman 94

sebagai berikut

عة كل مطلقة م ت ‚Setiap istri yang ditalak ada mut’ahnya‛

Majelis hakim menetapkan nafkah maskan dan

kiswah, berdasarkan hak ex officio karena Pemohon tidak

bersedia membayarnya, dengan pertimbangan bahwa

Pemohon telah menjatuhkan talak satu raj’i dan Hakim tidak

19

Shamsuddi>n Muh}ammad ibn Ah}mad al-Sharbi>niy, al-

Iqna>’ fi H{alli al-Fa>z{I Abi> Shuja>’ (Beirut-Libana>n: Da>r al-Kutub al-

Ilmiyyah, 2004), juz 4.

Hak-Hak Perempuan

97

melihat adanya nusyu>z istri dalam perkara ini, karena

pertengkaran yang terjadi bukan sepenuhnya kesalahan dari

Termohon.20

Selain nafkah ‘iddah, perempuan yang dicerai

juga mendapatkan mut’ah. Dalam perkara ini Pemohon tidak

bersedia memberikan hak mu’ah kepada Termohon tanpa ada

alasan yang jelas, secara ex officio Hakim menetapkan hak

mut’ah dengan pertimbangan bahwa keduanya telah membina

rumah tangga selama 7 tahun dan sudah berhubungan

layaknya suami istri (ba’da al-dukhul) dan perceraian terjadi

atas inisiatif Termohon.

Menurut penulis, dengan Hakim mempergunakan hak

ex officio dalam memeriksa perkara ini sangat membantu

pihak Termohon dalam mendapatkan hak pasca cerai,

sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang

Perkawinan No1 Tahun 1974 huruf (c) ‚bahwa Pengadilan

dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan

biaya atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan

istrinya.

Pertimbangan Hakim dalam putusan ini mampu

memberikan maslahah bagi istri, suami yang tidak mau

memberikan hak nafkah ‘iddah (maskan dan kiswah) dan

mut’ah setelah ikrar talak dapat menimbulkan mudarat bagi

istri, keaadan sulit ini dikhawatirkan dapat membuka ruang

kesensaraan bagi istri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh

berikut ini:

رر يدفع بقدر المكان الض ‚Kerusakan harus ditolak sebisa mungkin‛.

21

20

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Istri dapat

dianggap nushu>z jika tidak bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 83 ayat 1. 21

Taqiyuddin Abu al-Baqa>’ Muhammad ibn Ahmad ibn

Abdul Azi>z ibn Ali al-Futu>h{iy, Sharh al-Kaukab al-Muni>r

(Maktabah al-Ubaika>n, 1997), vol. 4, h. 443

Hak-Hak Perempuan

98

Kaidah ini berlaku dalam setiap persoalan dimana sisi

d{ararnya akan terjadi, titik terangnnya berdasarkan konsep

maslahah mursalah, yaitu upaya pencegahan yang dinilai lebih

baik dalam pandangan syari’at.22

Secara substansial kaidah ini

menandakan bahwa, segala macam bahaya jika

memungkinkan harus segera dihilangkan secara keseluruhan.

Hal inilah yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam

menyelesaikan masalah penetapan hak nafkah ‘iddah dan

mut’ah. Hakim berusaha menghilangkan mudarat bagi istri

karena akibat dari perceraian, putusan Hakim dalam

menetapkan hak nafkah ‘iddah dan mut’ah jika ditinjau dalam

hukum Islam sudah sesuai dengan tujuan hukum syara’ yaitu

menarik manfaat dan menolak mudarat.

b. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Psp

Deskripsi kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Pemohon bernama Sunarto bin Suparlan, umur 28

tahun, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di

Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli

Selatan. Termohon bernama Sri Wahyuni binti Paimin, umur

28 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pendidikan

SMA. Pada tanggal 19 Mei 2011, Pemohon telah mengajukan

permohonan dengan dalil bahwa Pemohon telah

melangsungkan pernikahan dengan Termohon di Kecamatan

Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada awalnya

rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan

harmonis, namun setelah enam bulan pernikahan terjadi

pertengkaran dan perselisihan karena Termohon sering

menolak berhubungan layaknya suami istri. Pemohon tidak

memiliki harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali

bersama dengan Termohon, dengan demikian Pemohon

22

Muhammad S{idqi al-Burnu, al-Wajiz fi Idlah Qawaid al-

Fiqh al-Kulliyah (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1983), h. 80

Hak-Hak Perempuan

99

bermohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon

sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan dalil permohonan Pemohon diatas,

Termohon menyangkal keras terhadap alasan Pemohon

kecuali yang diakuinya adalah bahwa benar Termohon adalah

istri dari Pemohon. Tidak benar bahwa Termohon menolak

untuk berhubungan layaknya suami istri, keaadan yang

sebenarnya adalah Termohon tidak mampu melayani

kebutuhan biologis Pemohon diluar dari batas normal. Intinya

Termohon merasa keberatan atas permohonan cerai yang

diajukan oleh Pemohon, jika Pemohon tetap menginginkan

perceraian, maka Termohon menuntut hak-hak sebagai akibat

dari permohonan cerai Pemohon yaitu hak nafkah ‘iddah

sebesar Rp 3.000.000 dan mut’ah berupa cincin emas seberat

2 ame (5 gram).

Dalam deskripsi kasus diatas dapat ditarik dua

permasalahan. Pertama, tentang permohonan Pemohon untuk

mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dapat dikabulkan

dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i

kepada Termohon. Kedua, tentang hak Termohon sebagai

istri pasca cerai menjadi fokus dalam pembahasan ini. Majelis

Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Termohon

berupa hak nafkah ‘iddah dan mut’ah.

Hak-hak sebagaimana yang disebutkan diatas adalah,

(1) hak ‘iddah sebesar Rp 3.000.000, namun Pemohon hanya

menyanggupi sebesar Rp 900.000. Majelis Hakim menetapkan

kepastian hukum dengan memperhatikan kesanggupan

Pemohon untuk membayar nafkah ‘iddah sebesar Rp

2.000.000. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an

bahwa, istri yang ditalak raj’i berhak mendapatkan nafkah

dari suaminya.

Hak-Hak Perempuan

100

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

‛Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu

bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

menyempitkan (hati) mereka‛.(Q.S.A;T{alaq[65]: 6).

(2) Mut’ah berupa cincin emas seberat 2 ame (5 gram), namun

Pemohon menyanggupi dalam bentuk uang sebesar Rp

400.000. Majelis Hakim mempertimbang besarnya mut’ah 1

ame (2,5 gram) dipandang cukup pantas. Sebagaimana yang

telah dijelaskan dalam pasal 158 huruf (b) ‚mut’ah wajib

diberikan oleh mantan suami bila perceraian itu atas kehendak

suami‛, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an

berikut:

‚Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka

itu dengan cara yang sebaik- baiknya‛. (Q. S. A; Ah}zab

[33]: 49).

Menurut penulis, seharusnya hakim juga menetapkan

hak maskan dan kiswah walaupun Termohon tidak menuntut,

landasan hukam adalah pertama, Hakim memiliki wewenang

untuk menetapkan hukum diluar tuntutan. Sebagaimana

keputusan Mahkamah Agung RI No.KMA/032/SK/IV/2006

bahwa ‚Pengadilan agama/Mahkamah syari’ah secara ex officio dapat menetapkan kewajiban nafkah’iddah atas suami

kepada istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat

nushuz. Kedua, Termohon tidak terbukti istri yang nushuz,

karena berdasarkan alasan perceraian yang diajukan Pemohon

bahwa istri yang tidak patuh dan sering menolak berhubungan

layaknya suami istri telah dibantah oleh Termohon. Hak

Hak-Hak Perempuan

101

‘iddah, maskan dan kiswah merupakan hak sepaket yang

harus diterima istri, sebagaimana penjelasan dalam Kompilasi

Hukum Islam pasal 149 huruf (b) ‚mantan suami wajib

memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama

dalam ‘iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba’in

atau nusyu>z‛

Hakim telah mewajibkan Pemohon untuk

memberikan mut’ah berupa cincin seberat 1 ame karena

selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon telah

melakukan hubungan layaknya suami istri(ba’da al-dukhul), sebagaimana penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal

149 huruf (a) ‚mantan suami wajib memberikan mut’ah yang

layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda,

kecuali mantan istri tersebut qabla al-dukhul‛.

Dalam perkara ini, tidak ada kesepakatan antara

Pemohon dan Termohon terhadap nominal hak ‘iddah dan

mut’ah, karena Termohon menuntut sesuai dengan

kebutuhannya dan Pemohon menyanggupi sesuai dengan

kesanggupannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim menetapkan

nominal hak ‘iddah dan mut’ah Termohon lebih dari

kesanggupan Pemohon, karena kebutuhan Termohon lebih di

utamakan. Sebagaimana kaidah fikih berikut ini:

م ها إذا ت زاحت المصالح قد العلى من ‚Jika ada beberapa maslahah saling bertabrakan,

maka diutamakan yang paling besar maslahahnya‛.23

c. Putusan 341/Pdt.G/2016/PA.Psp

Deskripsi Kasus dalam putusan ini menyatakan bahwa,

Pemohon bernama Dogoran Sori Muda Hasibuan bin

Parmohonan, umur 38 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan

berjualan bubuk kopi, tempat tinggal Desa Siundol Dolok,

23

Abdul Muh{sin ibn Abdillah, Sharh al-Qawa>id al-Sa’diyah

(Riyadh: Da>r At{las li> al-Nashr wa al-Tauzi’, 2001), h. 204

Hak-Hak Perempuan

102

Kecatamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas. Termohon

bernama Nelly Hayati Siregar binti Kasanuddin Siregar, umur

35 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga.

Pemohon telah mengajukan permohonan dengan dalil bahwa

pada tanggal 15 Mei 1999, Pemohon telah melangsungkan

pernikahan dengan Termohon di rumah orang tau Termohon

Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Pada masa

awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon

berjalan harmonis, namun pada bulan Oktober tahun 2016

telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon

melakukan perselingkuhan (nushu>z).

Termohon memberikan jawaban melalui kuasa

hukumnya bernama Adnan Buyung Lubis berdasarkan surat

kuasa khusus No 5/SKK.KH-ABL/II/2017, Termohon

menyangkal keras alasan yang diajukan Pemohon kecuali

yang diakuinya adalah bahwa benar Termohon adalah istri

Pemohon. Keadaan yang sebenarnya adalah antara Pemohon

dan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak awal tahun

2015, kemudian memutuskan untuk berpisah tempat tinggal

semenjak pertengahan tahun 2016 tanpa ada alasan yang jelas

dan Termohon telah melaporkan Rahmat Hasibuan ke Polsek

Sosopan dengan Nomor laporan SLTP/01/V/2016/SPK atas

tuduhan perselingkuhan yang sampai ke telinga Pemohon.

Termohon keberatan atas permohonan cerai, akan tetapi

sebagai akibat hukum dari perceraian Termohon mengajukan

gugatan balik (rekonvensi) dengan memohon kepada Majelis

Hakim agar menghukum Pemohon untuk membayar hak

‘iddah sebesar Rp 3.000.000/bulan selama masa ‘iddah dan

mut’ah sebesar Rp 1.000.000.

Dalam deskripsi kasus diatas dapat ditarik dua

permasalahan. Pertama, tentang permohonan Pemohon untuk

mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dapat dikabulkan

dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i

kepada Termohon. Kedua, tentang hak Termohon sebagai

istri pasca cerai menjadi fokus dalam pembahasan ini. Majelis

Hak-Hak Perempuan

103

Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Termohon

berupa hak nafkah ‘iddah dan mut’ah sesuai dengan

kemampuan suami sebagai karyawan tidak tetap di tempat

penjualan bubuk kopi milik orang tuanya, namun tidak

diketahui jumlah nominal penghasilan setiap bulannya.

Hak-hak sebagaimana yang disebutkan diatas adalah,

(1) hak ‘iddah sebesar Rp 3.000.000, namun Pemohon tidak

bersedia untuk membayar karena Termohon melakukan

perselingkuhan (nushu>z). Majelis Hakim tetap

mempertimbangkan karena perselingkuhan hanya tuduhan

semata, berdasarkan kemampuan Pemohon yang bekerja

sebagai karyawan tidak tetap di tempat penjualan bubuk kopi

milik orang tuanya, dengan kepatutan dan keadilan hak ‘iddah dalam rekonvensi sebesar Rp 3.000.000.00 dinilai sangat

wajar. Sebagaimana yang diatur didalam pasal 149 huruf (b)

Kompilasi Hukum Islam yaitu‛ memberikan nafkah, maskan

dan kiswah kepada mantan istri selama dalam ‘iddah, kecuali

bekas istri telah di jatuh talak ba’in atau nusyu>z dan dalam

keadaan tidak hamil‛. Sebagimana yang dijelaskan dalam al-

Qur’an berikut:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu

Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu

mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan

hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada

Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari

rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar

Hak-Hak Perempuan

104

kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang

terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka

Sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya

sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah

Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Q. S.

A; T{alaq [65]: 1).

(2) Mut’ah sebesar Rp 1.000.000, namun Pemohon tidak

bersedia untuk membayar dengan alasan yang sama seperti

diatas. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami

yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal

149 huruf (a) yaitu ‚Bilamana perkawinan putus karena

talak, maka mantan suami wajib: a, memberikan mut’ah yang

layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang atau benda,

kecuali mantan istri tersebut qabla al-dukhul dan pasal 158

huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu ‚mut’ah wajib

diberikan oleh mantan suami dengan syarat : a, belum

ditetapkan mahar bagi istri ba’da al-dukhul dan (b) perceraian

itu atas kehendak suami. Menimbang bahwa sesuai dengan

kemampuan Pemohon dan kepatutan hidup masyarakat di

desa siundol julu, kecamatan sosopan, Kabupaten Padang

Lawas, maka majelis hakim menetapkan mut’ah dalam

bentuk emas murni seberat 5 gram. sebagaimana yang

dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

‚Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah

diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf,

sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang

bertakwa‛ (Q. S. A; Baqarah [2]: 241)

Menurut penulis, Hakim telah berhasil membuktikan

bahwa Termohon bukan termasuk istri yang nushu>z, karena

perselisihan yang terjadi bukan karena Termohon tidak

Hak-Hak Perempuan

105

patuh.24

Secara ex officio Hakim dapat menetapkan hak

nafkah ‘iddah istri berupa uang sebesar Rp 3.000.000 sesuai

dengan tuntutan Termohon, karena tidak ada perdebatan

tentang perselisihan jumlah dan juga Pemohon tidak

menyebutkan jumlah penghasilannya dalam sebulan. Dalam

perkara ini, Hakim seharusnya juga menetapkan hak maskan

dan kiswah walaupun Termohon tidak mencantumkan dalam

gugatan, sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam

putusan Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Psp diatas. Sedangkan

mut’ah dalam bentuk emas murni, hakikatnya tujuan

pemberian mut’ah adalah untuk menghibur hati sang istri

yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat

perceraian.

Dapat disimpulkan bahwa, nushu>z merupakan

pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak perempuan

pasca perceraian, karena jika dilihat dalam aturan Kompilasi

Hukum Islam telah diatur secara bijak agar dapat menjamin

hak-hak istri pasca cerai. Dalam pasal 84 ayat (1) istri dapat

dianggap nushu>z jika tidak mau melaksanakan kewajiban-

24

Istri dapat dianggap nushu>z, jika ia tidak mau

melaksanakan kewajiban utama yaitu berbakti lahir dan bathin

kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum

Islam. Lihat Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) dan pasal 84

ayat (1). Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat an-Nisa’

ayat 34 yang artinya ‚Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan pukulkanlah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya, sesungguhnya Allah adalah Maha tinggi lagi Maha besar‛. Ayat ini menjelaskan tiga tahapam yang harus

dilakukan suami ketika menghadapi istri yang sedang nushuz, (1)

memberikan peringatan dan pengajaran kepada istri, (2) pisah

ranjang dalam artian tidak melakukan hubungan seksual, (3) melalui

pukulan yang tidak membahayakan.

Hak-Hak Perempuan

106

kewajiban sebagaiman yang dimaksud dalam pasal 83 ayat (1)

kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan

batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan

oleh hukum Islam, ayat (2) selama istri dalam keadaan nushu>z

kewajiban suami pada istrinya tersebut pada 80 ayat 4 huruf

(a) nafkah, kiswah dan tempat tinggal kediaman bagi istri dan

(b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya

pengobatan bagi istri dan anak, ayat (3) kewajiban suami

tersebut kembali berlaku sesudah istri tidak nushu>z dan ayat

(4) ketentuan tentang ada atau tidaknya nushu>z dari istri

harus didasarkan atas bukti yang sah.

Pertimbangan Hakim dalam putusan ini mampu

memberikan maslahah bagi istri, suami yang tidak mau

memberikan hak nafkah ‘iddah dan mut’ah karena istri

nushu>z dapat menimbulkan mudarat bagi istri, karena sifat

istri yang selingkuh hanyalah tuduhan semata. Kehilangan

akan haknya dikhawatirkan dapat membuka ruang

kesensaraan bagi istri. hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh

berikut ini:

مكان رر يدفع بقدر ال الض‚Kerusakan harus ditolak sebisa mungkin‛.

25

Dalam tiga putusan tentang hak nafkah ‘iddah dan

mut’ah dalam perkara cerai talak yang telah penulis uraikan

diatas, pertimbangan Hakim Pengadilan Agama

Padangsidimpuan memilki tiga nilai utama yaitu dari segi

aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Pertama, dari segi aspek yuridis Majelis Hakim telah

menggunakan penjelasan dalam al-Qur’an dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga konsistensi

suatu hukum. (a) Kewajiban suami memberikan hak nafkah

25

Taqiyuddin Abu al-Baqa>’ Muhammad ibn Ahmad ibn

Abdul Azi>z ibn Ali al-Futu>h{iy, Sharh al-Kaukab al-Muni>r, h. 443

Hak-Hak Perempuan

107

i’ddah dan mut’ah telah dijelaskan dalam al-Qur’an s}u>rah al-

Baqarah ayat 233 dan ayat 241, s}u>rah at-T{alaq ayat 1 dan

ayat 6, s}u>rah al-Ah{zab ayat 49. (b) Perceraian yang terjadi

atas inisiatif Pemohon sebagai suami, maka Hakim

menetapkan hak-hak istri pasca perceraian berdasarkan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 huruf (j), 149,

158,159, 160.

Kedua, dari segi aspek filosofis Majelis Hakim

mampu menetapkan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah

fiqih. (a) Pemohon yang tidak bersedia memberikan hak

‘iddah dan mut’ah kepada Termohon tanpa ada alasan yang

jelas, hal ini dapat menimbulkan mudarat bagi Termohon.

Sesuai dengn kaidah fiqih

مكان yang mengandung arti ‚Kerusakan harus ,الضرر يدفع بقدر ال

ditolak sebisa mungkin‛. (b) Termohon menuntut hak ‘iddah

dan mut’ah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan Pemohon

menyanggupi sesuai dengan kesanggupannya. Dalam hal ini

tidak ada kesepakatan bersama antara keduanya, namun

kebutuhan Termohon lebih diutamakan. Sesuai dengan

kaidah fiqih م ها إذا ت زاحت المصالح قد العلى من , yang mengandung

arti ‚Jika ada beberapa maslahah saling bertabrakan, maka

diutamakan yang paling besar maslahahnya‛. (c) Gugurnya

hak ‘iddah dan mut’ah Termohon karena tuduhan

perselingkuhan, dikhawatirkan dapat membuka kesensaraan

bagi Termohon. Sesuai dengan kaidah fiqih

مكان yang mengandung arti ‚Kerusakan harus ,الضرر يدفع بقدر ال

ditolak sebisa mungkin‛.

Ketiga, dari segi aspek sosiologis Majelis Hakim

telah berusaha mewujudkan hak nafkah ‘iddah dan mut’ah

istri untuk kebutuhan hidupnya, karena perceraian yang

terjadi dapat menyebabkan istri tidak memiliki penghasilan.

Hak-Hak Perempuan

108

2. Mahar yang Masih Terhutang

a. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2014/PA.Psp

Deskripsi kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Pemohon bernama Indra Saputra bin Miswar Piliang,

umur 30 tahun, pekerjaan sebagai karyawan PT. Ulam,

pendidikan SMA, tempat tinggal Lingkungan IV, Kelurahan

Timbangan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara. Termohon

bernama Risky Murlan Harahap binti Baginda Partaonan

Harahap, umur 24 tahun, pekerjaan jualan, pendidikan SMA.

Pada tanggal 20 Agustus 2013, Pemohon mengajukan

permohonan dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon

adalah suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Angkola Barat. Rumah tangga Pemohon

dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun

pada tahun 2011 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan

karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki

lain.

Termohon memberikan jawaban terhadap

permohonan Pemohon secara tertulis bahwa, tidak benar

Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain melainkan

Pemohon sendiri yang menjalin hubungan dengan perempuan

lain bahkan telah menikah dan pada tahun yang sama.

Keretakan rumah tangga sebenarnya timbul dari tingkah laku

Pemohon karena melakukan penganiayaan dan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan jawaban

bantahan tersebut, Termohon merasa keberatan atas

permohonan cerai yang diajukan Pemohon, sehingga

mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang tuntutan

pengembalian mahar berupa cincin emas seberat 1 ame (2,5

gram) yang pernah dipinjam oleh Pemohon.

Dalam deskripsi kasus diatas dapat ditarik dua

permasalahan. Pertama, tentang permohonan Pemohon untuk

mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dapat dikabulkan

dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i

kepada Termohon. Kedua, tentang pengambalian mahar yang

Hak-Hak Perempuan

109

dipinjam oleh Pemohon menjadi fokus dalam pembahasan ini.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh

Termohon tentang pengembalian mahar yang pernah dipinjam

oleh Pemohon berupa cincin emas seberat 1 ame, namun

Pemohon hanya bersedia membayar ½ ame dalam bentuk

uang sebesar Rp 525.000 dengan alasan bahwa uang hasil jual

cincin 1 ame dipergunakan untuk makan sehari-hari.

Dalam perkara ini, telah terjadi perselisihan antara

keduanya terkait jumlah yang harus dikembalikan oleh

Pemohon. Sebagaima dijelaskan dalam Kompilasi Hukum

Islam pasal 32 ‚Mahar diberikan langsung kepada calon

mempelai wanita, sejak saat itu menjadi hak pribadinya‛ dan

pasal 37 ‚apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan

nilai mahar yang ditetapkan penyelesaiannya diajukan ke

Pengadilan Agama‛. Pertimbangan Hakim menetapkan

jumlah mahar sesuai dengan tuntutan Termohon sebesar 1

ame (2,5 gram), karena setelah menikah Pemohon dan

Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba’da al-dukhul).26

Hal ini telah sesuai dengan penjelasan dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (c) ‚melunasi mahar

yang masih terhutang seluruhnya dan setengah apabila qabla al-dukhul‛.

Menurut penulis, Hakim juga harus

mempertimbangkan alasan Pemohon menggunakan uang hasil

jual cincin untuk makan bersama. Sebagai kepala rumah

tangga, seharusnya suami berkewajiban mencari nafkah bagi

anak-anak dan istrinya serta memberikan segala keperluan

hidup rumah tangga lahir bathin sesuai dengan

kamampuannya.

26

Abi> Ish{a>q Ibra>him ibn ‘Ali> as-Shayra>ziy al-Fayru>z

Aba>diy, al-Mahazab fi al-Fiqh al-Sha>fi’i> (al-Qa>hirah: al-Qudus,

2012), juz 3.

Hak-Hak Perempuan

110

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

‚Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah

menurut kemampuannya‛. (Q. S. A; T{alaq [65]: 7).

Dalam hadist Nabi barikut:

وعن جابر بن عبدالله رضى الله عنو عن النب صلى الله عليو وسلم ف ذكر النساء: ولن عليكم رزق هن وكسوت هن بالمعروف

‚Dari Jabir r.a dari Nabi Saw, beliau bersabda dengan

menyebutkan wanita: ‚kalian wajib memberikan

nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan

cara yang baik‛27

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menegaskan

kapada Pemohon untuk membayar secara keseluruhan atas

mahar yang pernah dipinjam ketika masih dalam ikatan

perkawinan, karena mahar merupakan sebuah penghargaan

bagi istri. Hal ini mampu memberikan maslahah bagi istri

sebagaimana tujuan dalam maqa>s}id al-shari>’ah yaitu

mengembalikan hak mutlak istri yang merupakan harta benda

dan kehormatannya (hifz al-ma>l). Sebagaimana kaidah fiqh

berikut:

رر ي زال الض‚Kerusakan harus dihilangkan‛.

28

b. Putusan Nomor 131/Pdt. G/2016/PA.Psp

Deskripsi kasus: Pemohon bernama dr. Martua Raja

bin Ahmad, umur 31 tahun, pekerjaan sebagai dr. Umum di

27

al-H {a>fiz{ Ah{mad ibn ‘Ali> ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Bulu>ghul

Mara>m, (Maktabah: at-Tijarah al-Kubra), h. 250. 28

Jala>luddin Abdurrahman ibn Abu Bakr al-Shuyu>t}i, al-

Ashba>h wa al-Naz}air fi Qawa>id wa Furu>’ Fiqh al-Shafi’i> (Beirut:

Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015), h. 135

Hak-Hak Perempuan

111

Rumah sakit Umum Lubuk Sikaping, pendidikan S1

Kesehatan, tempat tinggal di Desa Muaratais I, kecamatan

Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan. Termohon

bernama Surya Nengsi Ritonga binti Mianto Ritonga, umur

26 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pendidikan D.

III Kebidanan. Pada tanggal 19 April 2016, Pemohon

mengajukan permohonan cerai secara tertulis dengan dalil

bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan

pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Sayurmatinggi. Pada awal pernikahan keduanya rukun dan

harmonis dalam membina rumah tangga, namun pada bulan

April 2016 terjadi pertengkaran dan peselisihan karena

Termohon menjalin komunikasi via telpon dengan mantan

pacarnya.

Termohon memberikan jawaban secara tertulis

terhadap Permohonan cerai yang diajukan Pemohon bahwa,

alasan tersebut benar Termohon berkomunikasi via telpon

tapi itu terjadi sebulan setelah pernikahan dan tidak ada

maksud untuk berselingkuh. Termohon pada pada dasarnya

tidak menginginkan perceraian, karena sudah memiliki satu

orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang dari kedua

orang tuanya, Termohon menambahkan dalam gugatan

(rekonvensi) untuk menghukum Pemohon membayar mahar

yang pernah dipinjam berupa emas seberat 16 gram (6,5 ame).

Dalam deskripsi kasus diatas dapat ditarik dua

permasalahan. Pertama, tentang permohonan Pemohon untuk

mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dapat dikabulkan

dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i

kepada Termohon. Kedua, tentang pengambalian mahar yang

dipinjam oleh Pemohon menjadi fokus dalam pembahasan ini.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi yang

diajukan oleh Termohon tentang pengembalian mahar yang

pernah dipinjam Pemohon sebesar 16 gram (6,5 ame) untuk

membayar hutang belanja obat di Apotik, namun Pemohon

hanya bersedia membayar 12, 5 gram (5 ame) dengan syarat

Hak-Hak Perempuan

112

mengembalikan gelang emas milik putri mereka secara utuh.

Pemohon merincikannya, (a) Termohon yang pernah

diucapkan pada saat akad nikah sebesar 75 gram (30 ame),

namun mahar tersebut dipinjam oleh Pemohon sebesar Rp 16

gram (6,5 ame) untuk membayar hutang belanja obat di

Apotik. (b) Termohon telah membawa dua buah cincin,

ukuran sebesar 3,75 gram (1,5 ame) dan 2,5 gram (1 ame). (c)

Termohon telah membawa dua buah gelang, ukuran sebesar

25 gram (10 ame) dan 12,5 gram (5 ame). (d) Termohon telah

membawa dua buah gelang putri mereka, ukuran masing-

masing seberat 5 gram (2 ame). (e) Termohon telah

membayar hutang 3,75 gram (1,5 ame). (f) Termohon telah

memberikan kepada ibunya sebesar 3,75 gram (1,5 ame).

Total semua yang ada pada poin b s/d f, Termohon memiliki

mahar sebesar 61,5 gram (24,5 ame) dan Pemohon akan

menggantikan kekurangan sebesar 12,5 gram (5 ame).

Dalam perkara ini, Hakim menetapkan mahar yang

harus dikembalikan oleh Pemohon sebesar 12,5 gram (5 ame)

sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Pemohon. Menurut

penulis terdapat kerancuan dalam rincian yang disebutkan

oleh Pemohon diatas, Pemohon menggabungkan seluruh

mahar Termohon dengan gelang emas milik putri mereka

sebesar 10 gram (4 ame). Jika emas anak tidak digabungkan,

maka total yang sebenarnya adalah sebesar 50,5 gram (20,5

ame). Apabila dirincikan ulang maka, (a) Total jumlah mahar

dari rincian diatas adalah 50,5 gram (20,5 ame). (b) Pemohon

meminjam sebesar 16 gram (6,5 ame). (c) jika digabungkan

jumlah mahar dalam poin (a) dan (b) adalah sebesar 67,5 gram

(27 ame). (d) jumlah mahar Termohon saat akad nikah

berlangsung sebesar 75 gram (30 ame). (e) kekurangan 7,5

gram (3 ame) tidak diketahui. (f) Pemohon bersedia

membayar kekurangan sebesar 12,5 gram (5 ame). Apabila

digabungkan jumlah mahar pada poin (a) dan (f), maka total

jumlahnya sebesar 63 gram (25,5 ame). Kekurangan Pemohon

dalam hal ini sebesar 1,5 ame.

Hak-Hak Perempuan

113

Kekurangan seharusnya, Hakim mempertimbangkan

jumlah yang harus dibayar oleh Pemohon adalah sesuai

dengan jumlah yang dituntut oleh Termohon yaitu, sebesar 16

gram (6,5 ame). Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi

Hukum Islam pasal 32 ‚Mahar yang diberikan langsung

kepada calon mempelai wanita, dan sejak saat itu menjadi hak

pribadinya‛. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an

berikut:

‚Bagaimana kamu akan mengambil kembali, padahal

sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang

lain sebagai suami istri dan mereka (istri-istrimu) telah

mengambil dari kamu perjanjian yang kuat‛. (Q. S. A;

Nisa>’ [4]: 21).

Dalam putusan ini, jumlah mahar yang dikembalikan

oleh Pemohon masih kurang (tidak sesuai dengan tuntutan

Termohon), namun kekurangan tersebut lebih kecil jumlahnya

daripada yang dikembalikan. Dapat ditarik kesimpulan

bahwa, mudarat yang didapatkan istri ketika ada kekurangan

dalam jumlah mahar masih lebih ringan daripada istri tidak

mendapatkannya. Hal ini telah sesuai dengan kaidah fiqih

berikut:

رر الخف رر الشد ي زال بالض الض‚Kerusakan yang lebih berat dihilangkan dengan

kerusakan yang lebih ringan‛.29

29

Muhammad Mustafa al-Zuhaili>, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah

wa Tat}bi>qa>tuha> fi al-Maza>hib al-Arba’ah (Damaskus: Da>r al-Fikr,

2006), h. 219

Hak-Hak Perempuan

114

c. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Psp

Deskripsi kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Pemohon bernama Muhammad Imran Lubis bin

Malaon Lubis, umur 40 tahun, pekerjaan sebagai Kepala Desa

Perkebunan Hapesong, pendidikan SMA, tempat tinggal Desa

Perkebunan Hapesong, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten

Tapanuli Selatan. Termohon bernama Syarifah Batubara binti

Abdus Salam bin Batubara, umur 47 tahun, pekerjaan jualan,

pendidikan SMP. Pada tanggal 11 Februari 2016 Pemohon

mengajukan permohonan cerai dengan dalil bahwa, Pemohon

telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di Medan

Tembung Sumatera Utara tahun 2002. Pernikahan telah

berlangsung selama 14 tahun, keduanya telah bergaul secara

baik sebagaimana layaknya suami istri (ba’da al-dukhul) dan

sudah dikarunia seorang anak laki-laki. Pada awal pernikahan

Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dalam membina

rumah tangga, namun pada awal tahun 2016 terjadi

pertengkaran dan perselisihan karena Termohon pergi dari

tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan

merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon.

Termohon memberikan jawaban secara tertulis

bahwa, alasan pertama dibantah oleh Termohon dengan

mengatakan bahwa pergi dari tempat kediaman justru atas

persetujuan Pemohon untuk mengurus anak yang sedang

melanjutkan sekolah di Padangsidimpuan dan alasan kedua

Termohon mengatakan merasa kurang terhadap nafkah yang

diberikan. Apabila Termohon tetap menginginkan perceraian,

Termohon mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon

untuk mengembalikan mahar yang pernah dipinjam dalam

bentuk cincin emas seberat 5 gram (2 ame).

Dalam deskripsi kasus diatas dapat ditarik dua

permasalahan. Pertama, tentang permohonan Pemohon untuk

mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dapat dikabulkan

dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i

kepada Termohon. Kedua, tentang pengambalian mahar yang

Hak-Hak Perempuan

115

dipinjam oleh Pemohon menjadi fokus dalam pembahasan ini.

Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi yang

diajukan oleh Termohon berupa pengembalian mahar yang

pernah dipinjam oleh Pemohon dalam bentuk cincin emas

seberat 5 gram (2 ame).

Dalam perkara ini, tidak ada terjadi perselihan antara

Pemohon dan Termohon tentang jumlah mahar yang harus

dikembalikan. Hakim mempertimbangkan dari masa

perkawinan keduanya telah melakukan hubungan suami istri

(ba’da al-dukhul), perempuan yang dijatuhkan talak satu raj’i

oleh suamianya dalam keadaan ba’da al-dukhul berhak

mendapatkan maharnya kembali karena sudah menjadi hak

pribadinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum

Islam pasal 32 ‚mahar diberikan langsung kepada calon

mempelai wanita, sejak saat itu menjadi hak pribadinya‛ dan

pasal 149 huruf (c) ‚melunasi mahar yang masih terhutang

seluruhnya dan setengah apabila qabla al-dukhul‛. Dalam

kitab Tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa, perempuan yang

dicerai ba’da al-dukhul tetap mendapatkan mahar yang sudah

ditentukan.30

Perempuan inilah yang dimaksud dalam al-

Qur’an:

‚Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu

boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau

menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi

kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah

kamu berikan kepada mereka‛. (Q. S. A; Baqarah

[2]: 229).

30

Ahmad Mustafa, Tafsir al-Maraghi, (Semarang: CV.

Toha Putra, 1984) juz II, h. 380.

Hak-Hak Perempuan

116

Dalam putusan ini, Majelis Hakim menegaskan

kapada Pemohon untuk membayar secara keseluruhan atas

mahar yang pernah dipinjam ketika masih dalam ikatan

perkawinan, karena mahar merupakan sebuah penghargaan

bagi istri. Hal ini mampu memberikan maslahah bagi istri

sebagaimana tujuan dalam maqa>s}id al-shari>’ah yaitu

mengembalikan hak mutlak istri yang merupakan harta benda

dan kehormatannya (hifz al-ma>l). Sebagaimana kaidah fiqh

berikut:

رر ي زال الض‚Kerusakan harus dihilangkan‛.

31

Dalam tiga putusan tentang mahar yang masih

terhutang dalam perkara cerai talak yang telah penulis uraikan

diatas, pertimbangan hakim Pengadilan Agama

Padangsidimpuan memilki tiga nilai utama yaitu dari segi

aspek yuridis, filosofis dan sosiologis.

Pertama, dari segi aspek yuridis Majelis Hakim telah

menggunakan penjelasan dalam al-Qur’an dan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga konsistensi

suatu hukum. (a) Kewajiban suami mengembalikan mahar

yang pernah dipinjam telah dijelaskan dalam al-Qur’an s{u>rah

al-Baqarah ayat 229. (b) Majelis Hakim menggunakan

Kompilasi Hukum Islam pasal 37 “apabila terjadi selisih

pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan,

penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama” dan pasal 32

“mahar yang diberikan langsung kepada calon wanita dan

sejak saat itu menjadi hak pribadinya”.

Kedua, dari segi aspek filosofis Majelis Hakim

mampu menetapkan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih.

(a) Termohon menuntut hak mahar yang dipinjam oleh

31

Jala>luddin Abdurrahman ibn Abu Bakr al-Shuyu>t}i, al-

Ashba>h wa al-Naz}a>ir fi> Qawa>id wa Furu>’ Fiqh al-Shafi’i>, h. 135.

Hak-Hak Perempuan

117

Pemohon secara keseluruhan, namun Pemohon tidak bersedia

membayar semuanya. Dalam hal ini, dapat menimbulkan

mudarat bagi Termohon karena mahar merupakan harta benda

dan kehormatannya. Sebagaimana kaidah fiqih الضرر ي زال, yang

mengandung arti ‚Kerusakan harus dihilangkan‛. (b) Jumlah

mahar yang dikembalikan oleh Pemohon masih kurang,

namun kekurangan tersebut lebih kecil jumlahnya daripada

yang dikembalikan. Dalam hal ini, mudarat yang didapatkan

Termohon ketika ada kekurangan dalam jumlah mahar masih

lebih ringan daripada Termohon tidak

mendapatkannya.Sebagaimana kaidah fiqih الضرر الشد ي زال بالضرر yang mengandung arti ‚Kerusakan yang lebih berat ,الخف

dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan‛.

(c) Pemohon diwajibkan untuk membayar mahar secara

keseluruhan atas mahar yang pernah dipinjam ketika masih

dalam ikatan perkawinan, karena mahar merupakan sebuah

penghargaan bagi Termohon. Dalam hal ini, mampu

memberikan maslahah bagi Termohon sebagaimana tujuan

maqa>sid al-shari>’ah yaitu mengembalikan hak mutlak

Termohon yang merupakan harta benda dan kehormatannya

(hifz al-ma>l). Sebagaimana kaidah fiqih ي زال الضرر , yang

mengandung arti ‚Kerusakan harus dihilangkan‛. Ketiga, dari segi aspek sosiologis Majelis Hakim

mampu menetapkan Pemohon sebagai suami untuk

mengembalikan mahar yang pernah dipinjam katika masih

dalam ikatan perkawinan, karena pinjaman mahar tersebut

termasuk hutang yang harus dibayar.

3. Hak dan Nafkah H}ad}a>nah Sampai Ia Dewasa

a. Putusan Nomor 181/Pdt. G/2014/PA. Psp

Deskripsi kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Pemohon bernama Muhammad Yusuf Siregar bin

Jumin Siregar, umur 34 tahun, pendidikan SMA, Pekerjaan

Hak-Hak Perempuan

118

Supir Truk, tempat tinggal Desa Panguraban, Kecamatan

Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Termohon bernama

Vita Afrina Piliang binti Reno Sutan Piliang, umur 28 tahun,

pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada. Pada tanggal 9

September 2013 Pemohon mengajukan Permohonan cerai

dengan mendalihkan bahwa telah melangsungkan pernikahan

yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Sipirok, sebagaimana buku

Kutipan Akta Nikah Nomor 057/05/II/2008. Selama

menjalankan bahtera rumah tangga, keduanya telah

melakukan hubungan suami istri (ba’da al-dukhul) dan telah

memilki tiga orang anak perempuan yang bernama Laura

Syhasanah Siregar umur 5 tahun, Wenni Paramita Siregar

umur 3 tahun dan Aina Siregar umur 3 bulan. Pada awal

pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

berjalan rukun dan baik, namun pertengahan tahun 2013

sudah pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke

rumah orang tuanya tanpa ada izin dari Pemohon dan sejak

saat itu tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing

sebagai suami istri.

Berdasarkan permohon Pemohon diatas, Termohon

memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan

bahwa Termohon menyangkal dalil-dalil yang dikemukan

oleh Pemohon kecuali tentang benar adanya bahwa Termohon

telah menikah dengan Pemohon. Penyebab yang sebenarnya

adalah Pemohon selingkuh dan hal ini diakui benar adanya

oleh Pemohon sendiri dalam repliknya di depan sidang

Pengadilan Agama Padangsidimpuan. Berkaitan dengan

pengasuhan anak, ketiga anak Termohon dan Pemohon belum

mencapai umur 12 tahun, maka Termohon memohon kepada

Majelis Hakim supaya ditetapkan sebagai pemegang hak

h}ad}a>nah atas ketiga anak tersebut dan nafkah tiga orang anak

diberikan tanggung jawab kepada Pemohon sebagai ayah

kandungnya sebesar Rp 4.000.000

Hak-Hak Perempuan

119

Perkara ini berkaitan dengan hak pengasuhan anak

dan nafkahnya, Hakim telah memutuskan perkara ini

berdasarkan penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

pasal 156 huruf (a) apabila perkawinan putus karena

perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak

mendapatkan pengasuhan dari ibunya, kecuali bila ibunya

telah meninggal dunia, (d) nafkah anak menjadi tanggungan

ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya

sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri

(21 Tahun).

Dalam hal biaya pengasuhan dan pendidikan yang

diperlukan anak, Pemohon dalam hal ini menyanggupi secara

keseluruhan sebagaimana tercantung dalam tuntutan

rekonvensi. Pemohon sebagai seorang ayah yang memiliki

pekerjaan dan penghasilan tetap, menurut majelis Hakim

cukup memenuhi kewajiban tersebut tanpa melibatkan

Termohon untuk ikut memikulnya. Penulis setuju dengan

pertimbangan Hakim, sungguh sangat memberatkan jika

Termohon juga dilibatkan dalam pemenuhan biaya

pemeliharan dan pendidikan anak. Pertama, karena Termohon

tidak memiliki penghasilan tetap. Kedua, perceraian terjadi

karena Pemohon selingkuh membuat Termohon menjalani

masa –masa sedih. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-

Qur’an sebagai berikut:

‚Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian

kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak

dibebani melainkan menurut kadar

kesanggupannya‛. (Q. S. A; Baqarah [2]: 233).

Dalam putusan ini, Majelis Hakim memberikan hak

pengasuhan anak seutuhnya kepada Termohon sebagai ibu.

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 41 ayat (1) dilaskan

bahwa seorang ayah juga memiliki peran penting dalam

memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun Hakim tidak

Hak-Hak Perempuan

120

menegaskan hal tersebut kepada Pemohon karena melihat

sifat buruk Pemohon yang melakukan perselingkuhan, hal ini

sudah cukup memberi gambaran kepribadian seorang ayah

yang dapat mempengaruhi kepribadian dan masa depan anak.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa maslahah anak akan

lebih baik jika berada dibawah asuhan ibunya secara utuh,

sebagaimana kaidah fiqih berikut ini:

ها م العلى من إذا ت زاحت المصالح قد‚Jika ada beberapa maslahah saling bertabrakan,

maka diutamakan yang paling besar maslahahnya‛.32

Dalam hal nafkah anak, Hakim memberikan hak

nafkah secara utuh ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah,

karena jika dilihat dalam surat permohonan tertulis bahwa

Pemohon sebagai supir truk yang sudah jelas memiliki

penghasilan tetap daripada Termohon yang hanya sebagai ibu

Rumah Tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Pertimbangan Hakim menetapkan hak nafkah anak seutuhnya

kepada Pemohon adalah untuk menghindari terjadinya

kekurangan keuangan anak dalam hal makanan, pakaian dan

pendidikan. Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa keuangan

anak tertata dengan baik. Sebagaimana kaidah fiqih berikut

ini:

مكان رر يدفع بقدر ال الض ‚Kerusakan harus ditolak sebisa mungkin‛.

33

b. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2015/PA.Psps

Deskripsi kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Pemohon bernama Muhammad Juangga Dalimunthe

bin H. Mara Naek Dalimunthe, umur 38 tahun, pendidikan

32

Abdul Muh{sin ibn Abdillah, Sharh al-Qawa>’id al-

Sa’diyah, h. 204 33

Taqiyuddin Abu al-Baqa>’ Muhammad ibn Ahmad ibn

Abdul Azi>z ibn Ali al-Futu>h{iy, Sharh al-Kaukab al-Muni>r, h. 443.

Hak-Hak Perempuan

121

STM, pekerjaan Petani, tempat tinggal Pasar Gunung Tua,

Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Termohon bernama Adap Riana Harahap binti Mara Saksi

Harahap, umur 32 tahun, pendidikan Strata 1 (S1) Ekonomi,

pekerjaan sebagai karyawan Honorer di Kantor Dinas

Pendapatan Padang Lawas. Pada tanggal 30 Juni 2015

Pemohon mengajukan permohonan cerai melalui kuasa

hukumnya bernama Romi Iskandar Rambe yang telah

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Padangsidimpuan dengan Nomor

W2.A9/18HK.05/VII/2015/PA.Psp berdalih bahwa Pemohon

telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon di Kantor

Urusan Agama Kecamatan Padang Bolak, selama hidup

bersama telah dikarunia 5 orang anak, empat diantaranya

berada dalam asuhan Pemohon yaitu Nur Azizah Dalimunthe

(12 tahun), Yusna Dewi Dalimunthe (9 tahun), Roito

Dalimunthe (7 tahun), Ahmad Fauzan Dalimunthe (6 tahun)

dan anak terakhir bernama Jepri Dalimunthe (2 tahun) berada

dibawah asuhan Termohon. Rumah tangga Pemohon dan

Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada

akhir tahun 2014 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

dalam rumah tangga karena Termohon pergi meninggalkan

tempat kediaman bersama, Termohon termasuk dalam

kategori istri yang nushu>z.

Berdasarkan dalil diatas, Termohon menyangkal

secara tegas melalui kuasa hukumnya bernama Tris Widodo

dan Bendaharo Saifuddin yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Padangsidimpuan dibawah Nomor

W2.A9/14HK.05/VII/2015/PA.Psp. Kebenaran tentang

pernikahan benar adanya bahwa Termohon telah menikah

pada tanggal 31 Oktober 2002 dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor 250/22/8/2003 dan telah memiliki 5 orang anak.

Alasan yang dibantah oleh Termohon bahwa kronologi yang

sebenarnya adalah Termohon pulang ke rumah orang tua

karena sakit dan butuh perawatan,Termohon mengajukan

Hak-Hak Perempuan

122

tuntutan rekonvensi supaya ditetapkan sebagai pemegang

h}ad}a>nah terhadap satu orang anak yang bernama Jepri

Dalimunthe (2 tahun), menetapkan Pemohon untuk

memenuhi hak anak dan biaya pendidikan anak mulai dari

SD-tamat sebesar Rp 2.000.000, SMP-tamat sebesar Rp

3.000.000, SMA-tamat sebesar Rp 4.000.000, jenjang

Sarjana-tamat sebesar Rp 6.000.000.

Berdasarkan deskripsi diatas, Pemohon

mengungkapkan bahwa Termohon istri yang nushu>z, namun

hal ini dapat dibantah oleh Termohon dengan menghadirkan

tiga orang saksi.34Saksi pertama, mengatakan bahwa

Termohon pernah berobat ditempat praktek saksi dengan

keluhan sering buang air kecil, namun saksi menyarankan

untuk berobat langsung ke dokter. Saksi kedua, mengatakan

bahwa Termohon pernah dibawa ke rumah sakit Inanta

Padangsidimpuan untuk dirawat selama tiga malam dan

menurut Dokter Termohon terkena penyakit lambung, pada

saat itu Pemohon tidak pernah datang menjenguk Termohon.

Saksi ketiga, mengatakan bahwa saksi pernah mengantar

Termohon ke rumah orang tua Termohon karena di rumah

tempat kediaman Termohon dan Pemohon tidak ada yang

merawat. Berdasarkan pengakuan tiga orang saksi, dapat

disimpulkan bahwa Termohon bukan termasuk istri yang

nushu>z. Hal ini dapat tergambar bahwa karakter Termohon

34

Dasar hukum pembuktian dan bukti saksi dalam hukum

perdata Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an

berikut:

‚Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara

kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah‛ (Q.

S. A; T{ala>q [65]: 2).

Hak-Hak Perempuan

123

termasuk ibu yang baik, mampu untuk memelihara dan

mendidik anak-anaknya. Majelis Hakim menetapkan

Termohon sebagai pemegang hak h}ad}a>nah satu orang anak

bernama Jepri Dalimunthe umur 2 tahun, telah sesuai dengan

Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) apabila

perkawinan putus karena perceraian, maka anak yang belum

mumayyiz berhak mendapatkan pengasuhan dari ibunya,

kecuali bila ibunya telah meninggal dunia.

Dalam perkara ini, Termohon juga mencantumkan

bukti berupa surat Perusahanan Perorangan (PO) Usaha

perdagangan eceran hasil sawit yang telah dinazegelen oleh

Kantor Pos dan diberi Materai secukupnya. Berdasarkan alat

bukti ini, Majelis Hakim mengabulkan tuntutan Termohon

terhadap nafkah satu orang anak yang masih berumur dua

tahun sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan

sampai ia dewasa (21 tahun). Menariknya, Majelis Hakim

memberikan perlindungan lebih terhadap hak anak dengan

menambahkan 10 % setiap tahunnya karena mengingat

perubahan nilai uang yang akan datang. Jika dianalisa lebih

dalam, Pemohon harus menanggung nafkah anak dalam

setahun sebesar Rp 2.200.000 selama 20 tahun, maka total

semuanya sebesar Rp 44.000.000. Penetapan Hakim telah

sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (d)

dan pasal 149 huruf (d)

Majelis Hakim lebih mengutamakan kesejahteraan

ekonomi anak dengan mewajibkan Pemohon untuk

memenuhinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an

berikut:

‚Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah

menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan

Hak-Hak Perempuan

124

rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang

diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan

beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang

Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan

kelapangan sesudah kesempitan‛. (Q. S. A; T{alaq [65]:

7).

Dalam perkara ini, terungkap satu permasalahan lagi

bahwa anak kedua Pemohon dan Termohon yang bernama

Yusna Dewi Dalimunthe (9 tahun) memilih untuk tinggal

bersama Termohon. Keputusan anak memilih hak asuhnya

merupakan hak asasi anak sebagai manusia, Majelis Hakim

sebagai penentu dalam perkara ini memberikan jalan terbaik

bagi anak untuk dapat hidup dan berkembang dibawah asuhan

ibunya. Keputusan Hakim telah memenuhi prinsip utama

yang terkandung di dalam Undang-undang Perlindungan anak

No 23 tahun 2002.35

Menurut penulis, selain anak tersebut mendapatkan hak

asuh ibunya, majelis Hakim juga mempertimbangkan hak

nafkah anak berdasarkan hak ex officio. Sebagaimana yang

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 pasal

24 ayat 2 huruf (b) ‚selama berlangsungnya gugatan

perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat,

Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk

menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. Majelis Hakim

35

Lihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak pasal 4 dinyatakan bahwa ‚setiap anak berhak

untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara

wajar sesuai denga harkat dan martabat kemanusiaan serta

mendapar perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi‛, pasal 8

dinyatakan bahwa ‚setiap anak berhak memperoleh pelayanan

kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental,

spiritual dan sosial‛, dan pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa ‚setiap

anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan

minat dan bakatnya‛.

Hak-Hak Perempuan

125

bisa mengembangkan makna pasal dalam peraturan

pemerintah untuk tujuan penyelesaian kasus yang sedang

dihadapi, namun kewenangan ini harus tetap berada didalam

kerangka hukum serta bertujuan untuk penegakkan keadilan

dan kebenaran secara sempurna.

Anak pertama, ketiga dan keempat masih tinggal

bersama Pemohon sebagai ayahnya. Menurut tiga orang saksi

yang dihadirkan oleh Termohon, mengungkapkan bahwa

Pemohon bukanlah suami yang mau merawat istri yang

sedang sakit dan selama Termohon berbaring di rumah sakit

tiga malam, Pemohon tidak pernah menjenguk dengan alasan

sibuk. Menurut penulis, majelis Hakim dapat memindahkan

hak ketiga anak tersebut kepada kerabat lain yang mempunyai

hak asuh selain Pemohon dan Termohon. Seperti perempuan-

perempuan dalam garis lurus ke atas, jika tidak maka

dilimpahkan kepada kerabat laki-laki dalam garis lurus ke

bawah. Sedangkan nafkah dalam pemeliharaan dan

pendidikan anak tetap dibawah tanggung jawab Pemohon

sepenuhnya.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim memberikan hak

pengasuhan anak seutuhnya kepada Termohon sebagai ibu.

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 41 ayat (1) dilaskan

bahwa seorang ayah juga memiliki peran penting dalam

memelihara dan mendidik anak-anaknya, namun Hakim tidak

menegaskan hal tersebut kepada Pemohon karena melihat

sifat buruk pemohon yang tidak mau merawat istrinya ketika

sakit, hal ini sudah cukup memberi gambaran kepribadian

seorang ayah yang dikhawatirkan tidak dapat mengasuh anak-

anaknya dengan baik.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa maslahah anak

akan lebih baik jika berada dibawah asuhan ibunya secara

utuh, sebagaimana kaidah fiqih berikut ini:

ها م العلى من إذا ت زاحت المصالح قد

Hak-Hak Perempuan

126

‚Jika ada beberapa maslahah saling bertabrakan,

maka diutamakan yang paling besar maslahahnya‛.36

Dalam hal nafkah anak, Hakim memberikan hak

nafkah secara utuh ditanggung oleh Pemohon sebagai ayah,

karena jika dilihat dalam surat permohonan tertulis bahwa

Pemohon sebagai petani yang sudah jelas memiliki

penghasilan tetap daripada Termohon yang hanya sebagai

karyawan yang masih honor. Pertimbangan Hakim

menetapkan hak nafkah anak seutuhnya kepada Pemohon

adalah untuk menghindari terjadinya kekurangan keuangan

anak dalam hal makanan, pakaian dan pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa keuangan anak tertata

dengan baik, sebagaimana kaidah fiqih berikut ini: مكان رر يدفع بقدر ال الض

‚Kerusakan harus ditolak sebisa mungkin‛.37

c. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2016/PA.Psp

Deskripsi kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Pemohon bernama Yassir Rambe bin Tamrin, umur 34

tahun, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Pasar

Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

Termohon bernama Nelli Suriati binti Muhammad Nur, umur

34 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Pada

tanggal 23 Mei 2016 Pemohon telah mengajukan surat

permohonan cerai melalui kuasa hukumnya bernama Yusuf

Nasution dari Kantor Hukum Yusuf Nasution & Associates

Riau dengan dalil bahwa pada Tahun 2002 Pemohon dan

Termohon telah melangsungkan pernikahan di rumah orang

tua Termohon Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa,

36

Abdul Muh}sin ibn Abdillah, Sharh al-Qawa>’id al-

Sa’diyah, h. 204. 37

Taqiyuddin Abu al-Baqa>’ Muhammad ibn Ahmad ibn

Abdul Azi>z ibn Ali al-Futu>h{iy, Sharh al-Kaukab al-Muni>r, h. 443.

Hak-Hak Perempuan

127

Kabupaten Padang Lawas. Selama tinggal bersama layaknya

suami istri (ba’da al-dukhul) Pemohon dan Termohon telah

dikarunia tiga orang anak bernama Yasmini Harjani Rambe

(12 tahun), Farhat Azhari Rambe (9 tahun) dan Isma

Marwiyah Rambe (7 tahun), ketiganya dibawah asuhan

Pemohon. Pada awal masa pernikahan Pemohon dan

Termohon dalam keaadaan damai dan harmonis, namun pada

awal tahun 2012 kedamaian dan ketentraman rumah tangga

mulai terganggu karena Termohon selalu curiga dengan

penghasilan Pemohon sebagai petani di kebun sawit dan

Termohon memiliki sifat emosional tinggi. Akibat dari

perselisihan, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat

tinggal kurang lebih satu tahun. Berdasarkan dalil-dalil diatas,

Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama

Padangsidimpuan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu

raj’i terhadap Termohon.

Dua bulan setelah Pemohon mengajukan surat

permohonan cerai talak, pada tanggal 19 Juli 2016 Pemohon

mengajukan permohonan kedua melalui kuasa hukumnya

Yusuf Nasution, SH., MH atas perubahan posita surat

permohonan bahwa Pemohon menambahkan isi posita

dengan menuntut hak h}ad}a>nah ketiga anaknya berada

dibawah asuhan Pemohon sebagai ayah yang memiliki

penghasilan tetap.

Permohonan Pemohon diatas telah dijawab secara

lisan oleh Termohon dalam pokok perkara, mengungkapkan

bahwa Pemohon memiliki penghasilan tetap dari hasil panen

sawit, karet dan padi untuk kebutuhan rumah tangga dan

pendidikan anak. Dengan berjalannya waktu, Pemohon mulai

tidak bertanggung jawab sebagai suami dan ayah bagi anak-

anak karena hasil dari panen tersebut dipergunakan untuk

menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Dalam hal ini

Termohon mengajukan rekonvensi agar pengasuhan terhadap

tiga orang anak ditetapkan di bawah pengasuhan Termohon

Hak-Hak Perempuan

128

sebagai ibu dan menetapkan Pemohon sebagai ayah untuk

memberikan hak nafkah anak melalui Termohon.

Dalam deskripsi diatas, tergambar bahwa Pemohon

dan Termohon saling memperebutkan hak asuh anak.38

Majelis Hakim mempunyai peran penting dalam hal ini,

karena yang akan menilai argumentasi mana yang lebih kokoh

sehingga dapat dinyatakan berhak untuk melakukan hak

h}ad}a>nah dan argumentasi mana yang rapuh singga dianggap

tidak berhak.

Dalam perubahan posita, Pemohon mengungkapkan

bahwa dirinya lebih berhak mengasuh ketiga anaknya.

Apabila dianalisa lebih dalam tentang surat Permohonan yang

diajukan pada tanggal 23 Mei 2016 secara in person hanya

tertulis Surat Permohonan cerai talak, bukan perubahan

posita. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Nomor 226 K/Sip/1973/tanggal 17 Desember 1975, perubahan

posita surat permohonan Pemohon harus ditolak karena tidak

sesuai dengan ketentuan pasal 127 Rv (rechtsvordering) huruf

(a) tidak merubah alasan permohonan, (b) tidak merubah

tuntutan pokok dan (c) perubahan tidak merugikan termohon.

Permohonan Pemohon dalam perubahan posita harus ditolak

atau dikesampingkan, hal ini jelas merugikan Termohon

sebagai ibu yang memiliki kewajiban mengasuh anak yang

masih dibawah umur (mumayiz). Sebagaimana dijelaskan

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (a).

Dalam eksepsi, Termohon mengungkapkan bahwa

Pemohon melalaikan tanggung jawab terhadap keluarga

karena menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.

Dalam hal ini, Majelis Hakim memutuskan ibu lebih berhak

mengasuh ketiga anak mereka.

38

Dalam Undang-undang Perkawinan (UUP) pasal 41 ayat

(1)‚Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak

Pengadilan memberikan keputusannya.

Hak-Hak Perempuan

129

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist berikut:

عن عبدالله بن عمر وأن امرأة قالت يا رسول الله إن ابن ىذا كان بطن لو وعاء ، ف قال لا وثدي لو سقاء وحجرى لو حواء ان أباه طلقن وأراد أن ي نتزعو من

رسول الله صلى الله عليو وسلم أنت أحق بو مال ت نكحيDari Abdullah Ibn ‘Umar r.a. Bahwa sesungguhnya

seseorang perempuan bertanya, ‚Wahai Rasulullah,

sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang

mengandungnya dan susuku yang menjadi minumannya

dan pangkuanku yang menjadi pembaringannya.

Sedangkan Bapaknya telah menceraikan aku dan ia

mengambilnya dariku.‛ Lalu Rasulullah Saw.,

‚bersabda kepadanya, ‚Engkau yang lebih berhak

dengan anak itu selama engkau belum menikah.‛39

Dalam hal nafkah anak, tidak ada kesepakatan bersama

antara Pemohon dan Termohon mengenai nominal biaya yang

harus ditanggung Pemohon sebagai ayah kandungnya. Majelis

Hakim menetapkan sesuai dengan kemampuan Pemohon

sebesar Rp 1.500.000, menurut penulis penetapan hukum oleh

Hakim dalam menetapkan nominal biaya anak sampai ia

dewasa telah memenuhi kebutuhan anak-anak mereka.

Penetapan Hakim telah sesuai dengan Kompilasi Hukum

Islam pasal 156 huruf (d) ‚semua biaya h}ad}anah dan nafkah

anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya,

sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat

mengurus sendiri (21 tahun)‛ dan pasal 149 huruf (d).

Dalam putusan ini, Majelis Hakim memberikan hak

pengasuhan anak kepada Termohon sebagai ibu. Sifat buruk

pemohon yang menjalin asmara dengan perempuan lain, sudah

cukup memberi gambaran kepribadian seorang ayah yang

39

Ah{mad Muhammad Ibn H{anbal, al-Musnad Ima>m Ah{mad

ibn H{anbal (Beirut: Liba>non: al-Mu’asasah al-Risa>lah, 1999) Vol.

11, Nomor Hadist. 6707, h. 310.

Hak-Hak Perempuan

130

dapat mempengaruhi kepribadian dan masa depan anak.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa maslahah anak akan

lebih baik jika berada dibawah asuhan ibunya secara utuh,

sebagaimana kaidah fiqih berikut ini:

ها م العلى من إذا ت زاحت المصالح قد‚Jika ada beberapa maslahah saling bertabrakan,

maka diutamakan yang paling besar maslahahnya‛.40

Dalam hal nafkah anak, Hakim memberikan hak

nafkah anak ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon sebagai

ayah, karena jika dilihat dalam surat permohonan tertulis

bahwa Pemohon sebagai petani yang memiliki penghasilan

tetap. Pertimbangan Hakim menetapkan hak nafkah anak

seutuhnya kepada Pemohon adalah untuk menghindari

terjadinya kekurangan keuangan anak dalam hal makanan,

pakaian dan pendidikan. Berdasarkan penjelasn diatas, bahwa

keuangan anak tertata dengan baik, sebagaimana kaidah fiqih

berikut ini: مكان رر يدفع بقدر ال الض

‚Kerusakan harus ditolak sebisa mungkin‛.41

Dalam tiga putusan tentang hak dan nafkah h}ad}a>nah

dalam perkara cerai talak yang telah penulis uraikan diatas,

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan

memilki tiga nilai utama yaitu dari segi aspek yuridis,

filosofis dan sosiologis.

Pertama, dari segi aspek yuridis Majelis Hakim telah

menggunakan penjelasan dalam al-Qur’an, Hadis Nabi Saw

dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk

40

Abdul Muh}sin ibn Abdillah, Sharh al-Qawa>’id al-

Sa’diyah, h. 204. 41

Taqiyuddin Abu al-Baqa>’ Muhammad ibn Ahmad ibn

Abdul Azi>z ibn Ali al-Futu>h{iy, Sharh al-Kaukab al-Muni>r, h.

443.

Hak-Hak Perempuan

131

menjaga konsistensi suatu hukum. (a) Ibu lebih berhak

memelihara dan mengasuh anak yang masih dibawah umur,

sebagaimana penjelasan dalam Hadist Nabi Nomor 6707

dalam kitab Musnad Ima>m Ah{mad ibn H{anbal dan Kompilasi

Hukum Islam Pasal 156 huruf (a). (b) Ayah lebih berhak

bertanggung jawab dalam nafkah anak, sebagaimana

penjelasan dalam al-Qur’an s}u>rah al-Baqarah ayat 233 dan al-

T{alaq ayat 7 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf (d),

pasal 156 huruf (d). (c) Demi kepentingan anak, sebagaimana

penjelasan dalam Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun

1974 pasal 41 ayat (1).

Kedua, dari segi aspek filosofis Majelis Hakim telah

menetapkan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah fiqih. (a)

Seorang ayah juga memiliki peran penting dalam mendidik

anak-anak, tetapi perslingkuhan yang dilakukannya dapat

mempengaruhi kepribadian dan masa depan anak, maka

maslahah anak akan lebih baik jika berada dibawah asuhan

ibunya. Sebagaimana kaidah fiqih م هاإذا ت زاحت المصالح قد العلى من , yang mengandung arti ‚Jika ada beberapa maslahah saling

bertabrakan, maka diutamakan yang paling besar

maslahahnya‛. Sedangkan hak nafkah anak ditetapkan kepada

ayah seutuhnya untuk menghindari terjadinya kekurangan

keuangan anak, مكان yang mengandung arti الضرر يدفع بقدر ال

‚Kerusakan harus ditolak sebisa mungkin‛. (b) Seorang ayah

juga memiliki peran penting dalam mendidik ank-anaknya,

tetapi sifat yang tidak mau merawat istrinya ketika sakit

dikhawatirkan tidak dapat mengasuh anak dengan baik, maka

maslahah anak akan lebih baik jika berada dibawah asuhan

ibunya. Sebagaimana kaidah fiqih ها م العلى من , إذا ت زاحت المصالح قدyang mengandung arti ‚Jika ada beberapa maslahah saling

bertabrakan, maka diutamakan yang paling besar

maslahahnya‛. Sedangkan hak nafkah anak ditetapkan kepada

ayah seutuhnya untuk menghindari terjadinya kekurangan

keuangan anak,

Hak-Hak Perempuan

132

مكان yang mengandung arti ‚Kerusakan harus الضرر يدفع بقدر ال

ditolak sebisa mungkin‛. (c) Seorang ayah juga memiliki

peran penting dalam mendidik anak-anaknya, tetapi menjanin

asmara dengan perempuan lain dapat mempengaruhi

kepribadian dan masa depan anak, maka maslahah anak akan

lebih baik jika berada dibawah asuhan ibunya. Sebagaimana

kaidah fiqih ها م العلى من yang mengandung , إذا ت زاحت المصالح قد

arti ‚Jika ada beberapa maslahah saling bertabrakan, maka

diutamakan yang paling besar maslahahnya‛. Sedangkan hak

nafkah ank ditetapkan kepada ayah seutuhnya untuk

menghindari terjadinya kekurangan keuangan anak,

مكان yang mengandung arti ‚Kerusakan harus الضرر يدفع بقدر ال

ditolak sebisa mungkin‛.

Ketiga, dari segi aspek sosiologis Majelis Hakim

menetapkan Termohon sebagai ibu yang berhak mendidik dan

memelihara anak-anaknya, karena seorang ibu lebih

mengayomi dan status anak lebih bermanfaat ketika berada

dibawah asuhan ibunya. Sedangkan hak nafkah anak sampai

ia dewasa merupakan tanggung jawab seorang ayah, karena

ayah lebih berhak dalam membiayai anak-anaknya.

4. Hak Terhadap Gaji Suami Sebagai Pegawai Negeri Sipil

a. Putusan Nomor 169/Pdt.G/2016/PA.Psp

Deskripsi kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Pemohon bernama Abdul Siregar bin Karim Siregar,

umur 34 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) di Rumah Sakit Umum DaerahTapanuli

Selatan, tempat tinggal di Bagas Nagodang kecematan

Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Termohon bernama

Ratna Togu Harahap binti Berlin Harahap, umur 34 tahun,

pendidikan Strata satu (S1 Pendidikan), pekerjaan sebagai

guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMK No.1 Sipirok. Pada

tanggal 6 Mei 2016 Pemohon mengajukan permohonan cerai,

dalam surat permohonan Pemohon mendalilkan bahwa

Hak-Hak Perempuan

133

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di

tempat kediaman orang tua Termohon Desa Muara Siregar

Sipirok tahun 2007. Selama pernikahan, keduanya telah

melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da al-dukhul) dan telah dikarunia dua anak laki-laki yang diberi nama

Wahyu Alfarizki Siregar (umur 7 tahun) dan Azizah Nadia

Rizki (umur 5 tahun). Pada masa awal pernikahan, rumah

tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis,

namun Pada tahun 2015 terjadi perselisihan karena

Termohon menjalin hubungan asmara dengan Wildan Halik

Batubara, menurut Pemohon hal ini sudah termasuk istri yang

nushu>z.

Alasan tersebut dibantah oleh Termohon bahwa,

Wildan Halik Batubara adalah teman semasa kuliah dulu dan

memang pernah mengutarakan rasa suka tetapi Termohon

menolaknya. Beberapa minggu kemudian, Pemohon datang

melamar Termohon dan sejak saat itu resmi menjadi suami

sitri. Pada tahun 2015 Termohon bertemu kembali dengan

Wildan dan berbincang-bincang layaknya teman lama yang

baru ketemu lagi, di tengah-tengah perbincangan tiba-tiba

Wildan menyodorkan uang kepada Termohon dan

mengatakan ‚ini saya bayar hutang yang saya pinjam waktu

kuliah dulu‛. Karena hal tersebut, Pemohon menuduh

Termohon menjalin asmara dengan Wildan Halik Batubara.

Pada intinya Termohon tidak menginginkan perceraian

dengan sebab pertama, karena Termohon sangat mencintai

Pemohon. Kedua, telah memiliki dua orang anak yang masih

membutuhkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Pemohon

adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah

memiliki kehidupan yang mapan (gaji tetap), maka wajib

memberikan gaji Pemohon sepertiga untuk Termohon dan

sepertiga untuk kedua anaknya.

Dalam perkara ini, Termohon dianggap istri yang

nushu>z karena perbuatan perselingkuhan yang dilakukan

memberikan ketidaknyamanan terhadap suami. Namun hal ini

Hak-Hak Perempuan

134

dapat dibantah oleh Termohon dengan mengajukan bukti

sebagai berikut:

Keterangan ketiga orang saksi Termohon

mengarahkan sebagai berikut: Saksi pertama, mengatakan

pada awalnya hubungan keluarga Pemohon dan Termohon

rukun dan damai dalam membina rumah tangga, namun

seiring berjalannya waktu telah terjadi pertengkaran dan

perselisihan antara keduanya karena tuduhan perselingkuhan

yang dilontarkan oleh Pemohon. Saksi kedua, keluarga pernah

berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan

Pemohon pernah mengajukan permintaan supaya

dipertemukan dengan laki-laki yang dituduh selingkuhan

Termohon, namun setelah saksi menemukan laki-laki

tersebut, Pemohon justru tidak mau bertemu dengannya.

Saksi ketiga, mengatakan bahwa pernah melihat Pemohon

melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Termohon.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan telah

sesuai dengan aturan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam

pasal 84 ayat (4) bahwa, ketentuan tentang ada atau tidak

adanya nushu>z dari istri harus didasarkan atas bukti yang

sah.42

Azas dalam hukum acara perdata menjelaskan,

barangsiapa yang mendalihkan sesuatu maka ia harus

membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Dalam pembuktian

diperlukan alat bukti yang kuat sebagai upaya untuk

meyakinkan Hakim dimuka persidangan, alat-alat bukti yang

digunakan dalam pembuktian adalah sebagaimana yang diatur

42

Nushu>z merupakan pertimbangan Hakim dalam

memutuskan hak istri pasca perceraian, apabila istri terbukti tidak

berbuat nushu>z maka Majelis Hakim dapat menghukum suami

untuk memberikan hak nafkah pasca cerai. Lihat Kompilasi Hukum

Islam (KHI) pasal 84 ayat (1), (2), (3) dan (4). Lihat juga Peraturan

Pemerintah (PP) No 10 Tahun 1993 jo Peraturan Pemerintah (PP)

No 45/1990 pasal 8 ayat (1), (2), (3), (4), (5),(6) dan (7).

Hak-Hak Perempuan

135

dalam pasal 1866 kitab Undang-undang hukum perdata (KUH

Perdata) jo pasal 164 HIR/284 Rbg. Dasar Hukum

pembuktian dan bukti saksi dalam hukum perdata Islam,

sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

‚Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di

antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu

karena Allah‛ (Q. S. A; T{ala>q [65]: 2).

Menurut analisa penulis, pasal 8 ayat (4) Peraturan

Pemerintah (PP) N0. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah

(PP) No, 45 tahun 1990 yang isinya ‚Pembagian gaji kepada

mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian

disebabkan karena istri berzina, melakukan penganiayaan

berat lahir maupun bathin kepada suami, pemabuk, pemadat,

penjudi yang sukar disembuhkan, telah meninggalkan suami

selama dua tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang sah

atau karena hal lain diluar kemampuannya‛ tidak berlaku bagi

Termohon dalam perkara ini.

Penentuan kewajiban untuk memberikan biaya

penghidupan kepada mantan istri dan anak-anak sebagaimana

yang tertuang dalam aturan Peraturan Pemerintah No 10/1983

jo No 45/1990 pasal 8 patut diberikan, dalam ayat (1)

disebutkan bahwa ‚apabila perceraian terjadi atas kehendak

Pegawai Negeri Sipil saja, maka ia wajib menyerahkan

sebagian gajinya untuk kehidupan mantan istri dan anak-

anaknya‛, dalam ayat (2) ‚pembagian gaji yang dimaksud

dalam ayat (1) ialah 1/3 untuk Pegawai Negeri Spil, 1/3 untuk

mantan istri dna 1/3 untuk anak-anaknya.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan

Termohon terhadap hak pembagian gaji suami sebagai

Pegawai Negeri Sipil diserahkan kepada atasan Instansi

tempat Pemohon bekerja untuk menyelesaikannya, karena

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 terkait

pembagian gaji merupakan hak Kewenangan Administrasi

Hak-Hak Perempuan

136

Kepegawaian.43

Pertimbangan Hakim menggunakan kaidah

yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11K/AG/2001

merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara, bahwa

pemotongan gaji diserahkan kepada Instansi tempat Pemohon

bekerja.

Dalam putusan ini terbukti bahwa Termohon

bukanlah istri yang nushu>z, mengeluarkan Termohon dari

tuduhan perselingkuhan merupakan maslahah yang diberikan

hakim untuk mendapatkan haknya kembali. Pertimbangan

Hakim telah sesuai dengan kaidah fikih berikut:

مكان رر يدفع بقدر ال الض‚Kerusakan harus ditolak sebisa mungkin‛.

44

b. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Psp

Deskripsi kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Pemohon bernama Abdullatif bin H. Abdul Karim

Siregar, umur 40 tahun, pendidikan D-III Keperawatan,

pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Puskesmas

Poken Jior Padangsidimpuan Utara. Termohon bernama

Habiba Nasution binti Muslim Nasution, Umur 41 tahun,

pendidikan D-III Kebidanan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS) di Puskesmas Hutabalang sibolga Tapanuli Selatan.

Pada tanggal 26 April 2016, Pemohon mengajukan

permohonan perceraian dengan dalil bahwa Pemohon dan

Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2006

dan telah memiliki satu orang anak bernama Azdra Salsabila

(8 tahun) berada bersama Termohon. Pada awal pernikahan

keduanya rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga,

akan tetapi akhir tahun 2007 terjadi perselisihan dan

43

Wawancara Pribadi dengan Buniyamin Hasibuan,

Padangsidimpuan 24 Juli 2018. 44

Taqiyuudin Abu al-Baqa>’ Muhammad ibn Ahmad ibn

Abdul Azi>z ibn Ali al-Futu>h}iy, Sharh al-Kaukab al-Muni>r, h. 443

Hak-Hak Perempuan

137

pertengkaran karena Termohon sering pulang kerumah

orangtuanya tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon

sering meminta cerai, hal ini dianggap nuzhu>z oleh Pemohon

karena melakukan hal-hal yang tidak patuh terhadap suami.

Alasan tersebut dibantah oleh Termohon dengan

mengungkapkan yang sebenarnya, antara Pemohon dan

Termohon sudah memiliki kesepakatan bersama bahwa

pulang ke rumah orang tua karena Termohon memiliki usaha

sampingan dengan berdagang di hari pekan rabu dan sabtu

dan ini terjadi kurang lebih satu tahun disaat Termohon

sedang hamil sampai melahirkan. Pada intinya Termohon

tidak sering meminta cerai, bahkan bersedia bersumpah

dihadapan Pemohon dan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Padangsidimpuan. Apabila Pemohon tetap menginginkan

perceraian, maka Termohon mengajukan gugatan

Rekonvensi.Termohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil

(PNS) telah memiliki kehidupan yang mapan (gaji tetap),

maka wajib memberikan gaji Pemohon 1/3 untuk Termohon

dan 1/3 untuk anak kandungnya yang berumur 8 tahun.

Nushu>z istri dapat menggugurkan hak nafkah pasca

perceraian, kecuali hal-hal untuk kepentingan

anaknya.45

Apabila dilihat kembali dalam diskrpsi kasus,

Termohon tidak termasuk istri yang nushu>z karena sudah ada

kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon dalam

menjalani bisnis sampingan demi bisa membantu kebutuhan

rumah tangga.Istri dapat dikatakan nushu>z, apabila

berperilaku durhaka kepada suami seperti tidak mentaati atau

enggan melayani di tempat tidur dan keluar rumah tanpa izin

45

Lihat Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 84 ayat (2)

“selama istri dalam nushu>z, kewajiban suami terhadap istrinya

tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a ‚nafkah, kiswah dan tempat

tinggal ‚ dan b ‚biaya rumah tangga,biaya perawatan dan biaya

pengobatan bagi istri dan anak‛ tidak berlaku, kecuali hal-hal untuk

kepentingan anaknya.

Hak-Hak Perempuan

138

suaminya.46

Keterangan dua orang saksi Termohon juga

mengarahkan sebagai berikut: Saksi pertama, mengatakan

bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

awalnya rukun dan damai, namun seiring berjalannya waktu

terjadi tidak harmonis dalam rumah tangga disebabkan

Termohon meminta pindah dari rumah kediaman orangtua

Pemohon untuk bisa manjae (mandiri) tetapi Pemohon tidak

mau dan benar adanya Termohon sering pulang ke rumah

orang tuanya karena ada kerja sampingan. Saksi kedua,

Termohon pernah mengajak Pemohon untuk tinggal di rumah

kontrakan tetapi tidak berhasil juga karena Pemohon lebih

memilih tinggal di rumah orang tuanya.

Pembuktian diatas sangat diperlukan karena karena

barangsiapa yang mengajukan perkara untu menuntut haknya,

maka orang tersebut harus mampu membuktikan dengan

menyertakan alat-alat bukti yang mampu mendukung isi

gugatannya. Sebagaimana isi dari hadist Nabi berikut:

لو ي عطى الناس بدعواىم، لادعى رجال :ال صلى الله عليو وسلم ق الله ل و س ر ن أ عي واليمي على من أنكر أموال ق وم ودماءىم نة على المد ولكن الب ي

‚Nabi Muhammad Saw pernah bersabda ‚Jika semua

orang diberikan (apa yang mereka dakwakan) hanya

dengan dakwaan mereka, maka akan banyak orang

yang mendakwakan harta dan jiwa orang lain. Tapi

yang mendakwa harus mendatangkan bukti dan

terdakwa yang mengingkari harus bersumpah‛.47

Redaksi hadist diatas menjelaskan bahwa, untuk

mendapatkan hukum yang sesuai dengan dengan petitum

perkara, maka Termohon mampu mengemukakan bukti-bukti

46

Sayid Sabiq, “Fiqih Sunnah” juz 2 47

al-Baihaqi>, Sunan al-Baihaqi> al-Kubra> (Maktabah al-

Mukarramah: Maktabah Da>r al-Ba>z, 1994), Vol. 10, No. 20990, h.

252.

Hak-Hak Perempuan

139

yang membenarkan dalil gugatannya supaya Hakim bisa

menghukum sesuai dengan dalil yang dikemukakan.48

Menurut analisa penulis, pasal 8 ayat (4) Peraturan

Pemerintah (PP) N0. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah

(PP) No, 45 tahun 1990 yang isinya ‚Pembagian gaji kepada

mantan istri tidak diberikan apabila alasan perceraian

disebabkan karena istri berzina, melakukan penganiayaan

berat lahir maupun bathin kepada suami, pemabuk,pemadat,

penjudi yang sukar disembuhkan, telah meninggalkan suami

selama dua tahun berturut-turut tanpa ada alasan yang sah

atau karena hal lain diluar kemampuannya‛ tidak berlaku bagi

Termohon dalam perkara ini.

Dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon telah

memiliki satu orang anak perempuan berumur 8 tahun,

majelis memutuskan sesuai dengan kaidah hukum bahwa anak

yang belum mumayyiz berada dibawah asuhan ibu

kandungnya. Berdasarkan PP pasal 8 ayat (2) pembagian gaji

sebagaimana dalam ayat (1) ‚apabila perceraian putus karena

Pegawai Negeri Sipil, maka ia wajib menyerahkan sebagian

gajinya untuk istri dan anak-anaknya‛ sepertiga untuk

dirinya, sepertiga untuk mantan istrinya dan sepertiga untuk

anaknya.49

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan

Termohon terhadap hak pembagian gaji suami sebagai

Pegawai Negeri Sipil diserahkan kepada atasan Puskesman

tempat penggugat bekerja untuk menyelesaikannya, karena

menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 terkait

pembagian gaji merupakan hak kewenangan administrasi

48

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, al-T{uruq al-H{ukmiyyah fi> al-

Siya>sah al-Shar’iyyah, vol. 1, h. 26. 49

Lihat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983

jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Hak-Hak Perempuan

140

kepegawaian.50

Pertimbangan Hakim menggunakan kaidah

yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 11K/AG/2001

merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara, bahwa

pemotongan gaji diserahkan kepada Instansi tempat

penggugat bekerja.

Dalam putusan ini terbukti bahwa Termohon

bukanlah istri yang nushu>z, mengeluarkan Termohon dari

tuduhan pembangkangan merupakan maslahah yang diberikan

Hakim untuk mendapatkan haknya kembali. Pertimbangan

Hakim telah sesuai dengan kaidah fikih berikut:

مكان رر يدفع بقدر ال الض‚Kerusakan harus ditolak sebisa mungkin‛.

51

Dalam dua putusan tentang hak istri terhadap gaji

suami sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam perkara

cerai talak yang telah penulis uraikan diatas, pertimbangan

Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan memilki tiga

nilai utama yaitu dari segi aspek yuridis, filosofis dan

sosiologis.

Pertama, dari segi aspek yuridis Majelis Hakim telah

menggunakan penjelasan dalam Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku untuk menjaga konsistensi suatu

hukum. (a) Peraturan Pemerintah (PP) No 10 Tahun 1983 jo

Peraturan Pemerintah (PP) No 45 Tahun 1990 pasal 8 ayat (1)

dan (2). (b) Peraturan Pemerintah (PP) No 45 Tahun 1990

terkait pembagian gaji merupakan hak kewenangan

administrasi kepegawaian. (c) Yurisprudensi Mahkamah

Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 11K/AG/2001.

50

Wawancara Pribadi dengan Buniyamin Hasibuan,

Padangsidimpuan 24 Juli 2018. 51

Taqiyuudin Abu al-Baqa>’ Muhammad ibn Ahmad ibn

Abdul Azi>z ibn Ali al-Futu>h}iy, Sharh al-Kaukab al-Muni>r, h. 443

Hak-Hak Perempuan

141

Kedua, dari segi aspek filosofis Majelis Hakim telah

menetapkan hukum sesuai dengan kaidah fiqih. (a)

Mengeluarkan Termohon dari tuduhan perselingkuhan,

merupakan maslahah yang diberikan Hakim untuk

mendapatkan haknya kembali. Sebagaimana kaidah fiqih

مكان الضرر يدف ع بقدر ال , yang mengandung arti ‚Kerusakan harus

ditolak sebisa mungkin‛. (b) Mengeluarkan Termohon dari

tuduhan tidak patuh terhadap suami, merupakan mashlahah

yang diberikan Hakim untuk mendapatkan haknya kembali.

Sebagaimana kaidah fiqih مكان yang ,الضرر يدفع بقدر ال

mengandung arti ‚Kerusakan harus ditolak sebisa mungkin‛. Ketiga, dari segi aspek sosiologis Majelis Hakim

berusaha mewujudkan hak istri terhadap gaji suami sebagai

Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk kebutuhan dirinya dan

anak, karena perceraian yang terjadi dapat menyebabkan istri

tidak memiliki penghasilan.

C.Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Hak-hak

Perempuan Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat

Berdasarkan aturan hukum dalam Kompilasi Hukum

Islam pasal 114 bahwa, putusnya perkawinan yang

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau

berdasarkan gugatan perceraian. Perempuan diberikan hak

yang sama untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan

mengajukan permohonan kepada lembaga Peradilan yang

menjadi para pihak yang menjatuhkan talak atau dengan

menebus dirinya dengan jalan khulu’, pada prinsipnya cerai

gugat dan khulu’ memiliki persamaan karena perceraian jenis

ini sama-sama diajukan oleh pihak istri.52

52

Dalam Islam, istri juga diberikan hak dalam mengakhiri

perkawinan. sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

Hak-Hak Perempuan

142

Hakim di Pengadilan Agama Pasangsidimpuan

menjatuhkan t}alaq ba>’in s}ughra dan t}alaq khul’i dalam

perkara cerai gugat berdasarkan alasan-asalan sebagaimana

dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975

tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan pasal 19, bahwa perceraian dapat terjadi

karena: (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi

pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar

disembuhkan; (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain

selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa

alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

(c) salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima

tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah perkawinan

berlansung; (d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau

penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; (e) salah

satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan

‚jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak

dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada

dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh

isteri untuk menebus dirinya‛. Sementara dalam hadist‛.( Q.

S. A; Baqarah [2]: 229).

ب عليو ف خلق ولا دين ولكن أكراه الكفر يا رسول الله ثابتب بن ق يس ما أعت ف السلام, قال رسول الله صلى الله عليو وسلم: أت ردين عليو حدي قتو؟ قالت:

قة. )رواه ن عم, قال رسول الله صلى الله عليو وسلم: اق بل حدي قتو، طلقها تطلي البخاري(

Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit bin Qais dalam

hal akhlak dan agama, namun aku tidak suka durhaka

(kepada suami) setelah masuk Islam. Lalu Rasulullah saw

bersabda, ‚Apakah engkau mau mengembalikan kebun

kepadanya? Ia menjawab ‚iya‛. Maka Rasulullah bersabda

kepada Tsabit bin Qais, ‚terimalah kebun itu dan ceraikanlah

ia‛ (HR. al-Bughari)

Hak-Hak Perempuan

143

akibat tidak dapat menjalanka kewajibannya sebagai suami

atau istri; (f) antara suami dan istri terus menerus terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi akan

hidup rukun dalam rumah tangga. Dalam redaksi yang sama,

alasan-alasan tersebur juga diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam pasal 116, namun ada penambahan huruf (g) suami

melanggar takhlik talak.

Taklik talak merupakan perjanjian perkawinan yang

tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan dinilai

sebagai salah satu sarana yang efektif untuk memberikan

perlindungan kepada istri dari tindakan sewenang-wenang

suami.53

Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 51

dijelaskan bahwa, pelanggaran atas perjanjian perkawinan

memberikan hak kepada istri untuk meminta gugatan

perceraian di Pengadilan Agama sebagai ganti atas

ketidakrelaan istri terhadap perbuatan suami.54

53

Lihat pasal 29 UUP/1974 tentang perjanjian perkawinan:

(1) pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah

pihak atas tujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis

yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan, setelah mana

istrinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga

tersebut tersangkut. (2) perjanjian tersebut tidak bisa disahkan

bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dari kesulitan. (3)

perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4)

selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat

diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk

mengubah atau pengubahan tersebut tidaklah merugikan pihak

ketiga. 54

Gugatan cerai yang diajukan oleh istri atas tindakan

suami melanggar takhlik talak, menebus dirinya dengan membayar

‘iwad dan dengan alasan-alasan lain seperti suami tidak

bertanggung jawab dan mengabaikan istri tanpa ada dasar

penyebabnya.Tindakan suami meninggalkan istri sering dianggap

ringan oleh sebagian laki-laki yang tidak mengerti hukum Islam,

dalam aturan hukum Islam melarang keras hal tersebut. Seorang

suami meninggalkan rumah tanpa alasan yang tidak jelas tidak akan

Hak-Hak Perempuan

144

Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

‚Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti

diminta pertanggungan jawabnya‛. (Q. S. A; Isra>’ [17]:

34).

dalam dalil berikut ini juga dijelaskan bahwa:

لا م ا ع ى د و ج و ب ع ق و ة ف ص ا ب ق لا ط ق ل ع ن م ى ل ى ع او ق ر )الش ظ ف الل ى ض ت ق (ير ر ح الت

Barang siapa (suami) yang menggantungkan talaknya

dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut akan jatuh

apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan apa yang

diucapkan.55

Tujuan Hakim mengabulkan gugat cerai dari pihak istri

kepada suami untuk membebaskan istri dari perlakuan suami

yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dalam

hal ini Hakim tetap menggunakan kaidah fiqih sebagaimana

digunakan dalam putusan cerai talak yaitu:

ح ال ص م ال ب ل ج ن م ل و أ د اس ف م ال ئ ر د

menyelesaikan masalah, justru akan memperlebar masalah dan istri

akan mempunyai kesan suami lari dari tanggung jawab sebagai

kepala rumah tangga. Upaya atau kebijakan untuk melakukan

pencegahan dan penanggulangan kejahatan kekerasan dalam rumah

tangga termasuk dalam bidang kebijakan kriminal. Ahmad Syahrus

Sikti, Daf’u al-Darar Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama:

Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama se-Wilayah DKI

Jakarta Tahun 2010-2014,(Disertasi S3 Fakultas Shari’ah,

Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015). 55

‘Abdullah ibn H{ija>z ibn Ibra>hi>m al-Sharqa>wiy, Ha>shiyah

al-Sharqa>wiy ‘ala Sharah{ al-Tah{ri>r.

Hak-Hak Perempuan

145

‚Menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil

kebaikan ‛56

Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam pasal 149

huruf (b) menentukan bahwa istri yang dijatuhkan t}ala>q ba>’in tidak berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah dari

mantan suaminya salama masa ‘iddah. Namun ketentuan

dalam pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Peradilan Agama menyebutkan bahwa, Hakim secara ex officio dapat menetapkan hak nafkah ‘iddah istri dalam

perkara cerai gugat dengan adanya alasan dan bukti bahwa

suami melakukan kekejaman atau kekerasan selama

menjalankan hubungan perkawinan.57

Aturan diatas telah di implimentasikan oleh Hakim

Mahkamah Agung dalam yurisprudensi: Pertama,

yurisprudensi Nomor 137K/AG/2007 dengan menetapkan

adanya hak nafkah ‘iddah istri sebagai penggugat dalam

perkara cerai gugat yang dalam proses persidangan tidak ada

keterangan jika ia berbuat nushu>z, hak nafkah ‘iddah istri

yang ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam

yurisprudensi tersebut merupakan sesuatu yang ditetapkan

diluar dari apa yang diminta karena Penggugat tidaklah

memuat petitum yang menghukumi suami untuk memberikan

hak nafkah kepada istri. Kedua, yurisprudensi Nomor

276/K/AG/2010 menetapkan bahwa istri berhak mandapatkan

hak nafkah ‘iddah, karena kemelut rumah tangga disebabkan

oleh Tergugat yang menikah lagi tanpa sepengetahuan istri

pertama.

Menurut majelis Hakim status tergugat menikah lagi

tanpa sepengetahuan istri adalah sikap yang tidak terhormat

56

Jala>luddin Abdurrahman ibn Abu Bakar al-Shuyu>t}i, al-

Ashbah wa al-Naz}a>ir fi Qawa>’id wa Furu>’ Fiqh al-Shafi’i>, h. 235. 57

Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama Buku II (Edisi Revisi 2010), Mahkamah Agung RI:

Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010, h. 153.

Hak-Hak Perempuan

146

dan sangat mengguncangkan hati bagi istri yang patuh, dalam

aturan Undang-undang perkawinan telah dijelaskan bahwa

seorang suami yang beristri lebih dari seorang harus ada

persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan terutama

istri.58

Kemudian diikuti oleh Pengadilan Agama Jakarta

selatan dalam Putusan Nomor 1445/Pdt. G/2010/PA.Js dan

Nomor 1394/Pdt. G/2012/PA. Js, dalam putusan tersebut

mencantumkan walaupun istri yang mengajukan gugat cerai

tetap berlaku masa ‘iddah, sebagaimana tercantum dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 155 bahwa wantu ‘iddah bagi

istri yang putus perkawinannya karena khulu’, fasakh dan

li’an tetap berlaku ‘iddah talak. Berdasarkan aturan hukum

dalam pasal 41 huruf (c) UUP jo pasal 149 huruf (b) KHI istri

wajib diberikan nafkah selama masa ‘iddah. Hak nafkah

‘iddah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan

cerai gugat merupakan pertimbangan dari tuntutan istri dalam

gugatan rekonvensi.59

Dalam Undang-undang perkawinan pasal 41 huruf (c)

menyebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian,

Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk

memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu

kewajiban bagi mantan istri. Secara tekstual definisi

perceraian dalam pasal diatas menyimpan nilai perceraian

secara universal (cerai talak dan cerai gugat), hal ini

menandakan bahwa Hakim Pengadilan Agama sebagai

pemegang kendali dapat menentukan anggaran keperluan

58

Yurisprudensi Nomor 137/K/AG/2007 dan Nomor

276/K/AG/2010 59

Putusan Nomor 1445/Pdt.G/2010/PA.Js dan Nomor

1394/Pdt.G/2012/PA.Js. Hakim bisa bersandar pada Yurisprudensi

sebagai pembentukan hukum dalam pengambilan putusan di

Pengadilan Agama untuk menghasilkan kepastian, kemanfaatan dan

keadilan hukum. Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Febrizal

Lubis, Padangsidimpuan, 24 Juli 2018.

Hak-Hak Perempuan

147

sehari-hari bagi mantan istri selama masa tunggu.60

Untuk

mengetahui hak-hak perempuan dalam perkara cerai gugat di

Pengadilan Agama Padangsidimpuan, peneliti akan

menganalisis beberapa putusan terkait dengan hak nafkah

pasca cerai gugat.

1. Mahar yang Masih Terhutang

a. Putusan Nomor 152/Pdt.G/2015/PA.Psp

Deskripsi Kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Penggugat bernama Supiayati Harahap binti Rustam

Harahap, umur 34 tahun, pendidikan Sekolah Menengah Atas

(SMA), pekerjaan berdagang, tempat tinggal Desa Gunung

Tua Tonga, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padang

Lawas Utara. Tergugat bernama H. Damean Parapat bin H.

Apdollah Parapat, umur 41 tahun, pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA), pekerjaan berjualan. Pada tanggal 8

Juni 2015, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada

Tergugat dengan dalil bahwa Keduanya telah melangsungkan

pernikahan pada tanggal 31 Desember 2014 di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kota Medan, sebagaimana bukti kutipan akta

nikah Nomor 17/7/I/2015 yang telah dikeluarkan oleh KUA

Kota Medan, Kecamatan Labuhan Medan, Provinsi Sumatera

Utara.

Dalam Perkara ini, Majelis Hakim menyarankan atau

menasehati Penggugat berpikir ulang dan kembali kepada

Tergugat untuk memperbaiki kembali rumah tangga yang

pernah retak. Atas saran tersebut, Penggugat menyatakan

bahwa gugatannya dicabut. Menimbang bahwa pencabutan

perkara ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat,

maka pencabutan perkara ini dapat dibenarkan berdasarkan

271-272 Rv. 271 Rv‚ pencabutan mutlak hak Penggugat

selama pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat dapat

mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan

60

Nuruddin dan Tarigan, Hukum Perdata Islam…, h. 219.

Hak-Hak Perempuan

148

sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. 272 Rv‚

Penggugat berhak melakukan pencabutan sendiri gugatannya

karena secara hukum Penggugat sendiri yang paling

mengetahui hak dan kepentingan dalam kasus perkara yang

bersangkutan. Pasal ini dikuatkan dengan salah satu putusan

Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang

menegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di

persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut

gugatan tanpa persetujuan Tergugat setelah proses

pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan

dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat.61

b. Putusan Nomor 264/Pdt. G/2015/PA.Psp

Deskripsi Kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Pada tanggal 8 Oktober 2015, Penggugat kembali

mengajukan cerai kepada Tergugat dengan alasan telah

melanggar taklik talak. Keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat pada awalnya rukun dan damai, namun pada

pertengahan Februari 2015 Tergugat pergi meninggalkan

tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas,

sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali dan

memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih 8 bulan

lamanya. Penggugat belum menyerahkan mahar pernikahan

sebagaimana yang termuat dalam kutipan akta nikah nomor

17/7/1/2015, dengan alasan ini Penggugat tidak ridha

sehingga mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim

untuk mengadili perkara ini secara hukum yang berlaku.

Dalam masalah ini tidak memutuskan masalah mahar, karena

Penggugat telah mencabut gugatan mahar. Sedangkan

gugatan cerai tetap dipertahankan, sehingga Majelis Hakim

menjatuhkan t}ala>q khul’i dengan syarat Penggugat membayar

iwad sebesar Rp 10.000 kepada Tergugat.

61

Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia,

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 27.

Hak-Hak Perempuan

149

Dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun

1990 taklik talak diatur secara rinci, bunyinya sebagai

berikut: ‚sesudah akad nikah saya...bin...berjanji dengan

sesungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya

sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya

bernama...binti...dengan baik menurut ajaran syari’at Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas istri saya

sebagai berikut: sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri

saya dua tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi

nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, (3) atau saya

menyakiti badan/jasmani istri saya itu, (4) atau saya

membiarkan (tidak memedulikan) istri saya itu enam bulan

lamanya‛. Kemudian istri saya itu tidak rela dan mengadukan

halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang

memberinya hak untuk mengurus pengaduan itu dan

pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau

petugas tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp

10.000 sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah

talak saya satu kepanya. Kepada Pengadilan atau petugas

tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang iwad itu

dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan

Masjid (BKM) pusat untuk keperluan ibadah sosial.62

Berdasarkan deskripsi diatas, dalam waktu 5 bulan

setelah pencabutan gugatan cerai, Penggugat mengajukan

kembali dengan mengubah dalil dalam petitum memohon

kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan t}ala>q khul’i atas

pelanggaran taklik talak yang pernah diucapkan Tergugat

ketika akad nikah berlangsung.63

62

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di

Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2016), h, 416-417. 63

Perubahan atau penambahan gugatan tidak diatur secara

rinci dalam HIR/Rbg, namun dalam yurisprudensi Nomor 454

K/Sip/1970, Nomor 1042 K/Sip/1971 dan Nomor 823 K/Sip/1973

Hak-Hak Perempuan

150

c. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Psp

Deskripsi Kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Pada tanggal 2 Februari 2016 Penggugat mengajukan

kembali gugatan mahar yang pernah dinyatakan dicabut dalam

putusan Nomor 264/Pdt. G/2015/PA.Psp. Pada saat akad

nikah berlangsung tanggal 31 Desember 2014 di Medan,

Tergugat memberikan mahar berupa rumah permanen seluas

175 M2

diatas tanah seluas 900 M2. Penggugat dan Tergugat

tinggal bersama di rumah yang dijadikan sebagai mahar oleh

Tergugat, pada pertengahan bulan januari 2015 keluarga dari

pihak Penggugat dan Tergugat mengadakan acara adat

(mebat) sebagai kunjungan kedua keluarga, dalam acara adat

tersebut keluarga Tergugat telah membenarkan bahwa rumah

yang Penggugat dan Tergugat tempati adalah hak milik

Penggugat yang diberikan Tergugat sebagai mahar

pernikahan. Selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama,

rumah tersebut sudah pernah direnovasi oleh Penggugat

dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp 130.000.000 (seratus

tiga puluh juta rupiah). Setelah terjadinya perceraian antara

Penggugat dan Tergugat pada bulan November 2015, rumah

yang dijadikan mahar oleh Tergugat diambil kembali dengan

memasang pagar dan menggati kunci pintu rumah.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada

Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini dan memutuskan

sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Penggugat memberikan kuasa hukum kepada H. Erwin

Hamonangan Pane SH. MH., Rafidah SH., dan Ismail

Marzuki Hasibuan SH sebagai advokat (Konsultan Hukum)

dijelaskan bahwa prubahan atau penambahan gugatan

diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak

merugikan tergugat dalam pembelaan kepentingannya.

ZainalAsikin, Hukum Acara Perdata, h.30.

Hak-Hak Perempuan

151

dikantor Hukum Erpi J. Samudra Dalimunthe SH., MH.

Sedangkan Tergugat juga memberikan kuasa hukum kepada

Romi Iskandar Rambe SH sebagai advokat di kantor Advokat

R.I Rambe SH& Assosiates Padangsidimpuan Jln. Sutan

Soripada Mulia Gang Serasi 9 Link III Kelurahan Tano Bato

Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan deskripsi diatas, Penggugat mengajukan

gugatan pengembalian mahar yang masih terhutang. Untuk

menyelesaikan perkara ini Penggugat dan Tergugat

mengutuskan advokat sebagai kuasa hukum. Berdasarkan

Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

menentukan bahwa, Advokat sebagai salah satu unsur sistem

peradilan dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi

manusia. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat

menjalankan tugas demi kepentingan masyarakat pencari

keadilan dan memberdayakan masyarakat dalam mencari hak-

hak fundamental mereka di depan hukum.64

Melalui kuasa hukum, Tergugat membantah dalil

gugatan Penggugat. kejadian yang sebenarnya adalah benar

adanya bahwa waktu akad nikah ada penyebutan mahar

seperti yang disampaikan oleh Penggugat dan menandatangi

surat persyataan pada saat akad nikah berlangsung, namun hal

tersebut Tergugat lakukan untuk memenuhi persyaratan yang

ditetapkan oleh Penggugat agar mau dinikahi. Mahar berupa

sebuah rumah permanen seluas 175 M2

diatas tanah seluas 90

M2

bukanlah milik Tergugat, melainkan masih hak milik ibu

kandungnya bernama Malian Siregar.

Berdasarkan bantahan diatas, Penggugat

menyampaikan replik secara tertulis melalui kuasa hukumnya

pada tanggal 10 Mei 2016. Menyampaikan bahwa, mahar

berupa rumah yang sedang Penggugat dan Tergugat tempati

bukanlah milik orang tuanya. Dalam hal ini Penggugat juga

64

Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam

Kerangka Fiqih al-Qadha, (Jakarta: Rajawali Pers,2013), h. 113.

Hak-Hak Perempuan

152

mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatan,

seperti alat bukti tulisan yang dikemukakan oleh Penggugat.

Pertama, kutipan akta nikah dengan No 17/17/1/2015 yang

telah di nazagelen dan ditandatangani oleh ketua Majelis

Hakim. Kedua, kutipan akta cerai dengan No

221/AC/2015/PA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

Padangsidimpuan pada tanggal 19 Nopember 2015. Ketiga,

sertifikat penasehat Pembina dan pelestarian perkawinan

dengan No 5K/BP-4/2015 yang dikeluarkan oleh Badan

Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4)

Kecamatan Medan Labuhan pada tanggal 31 Desember 2014.

Keempat, Kartu Keluarga (KK) dengan No

1203082607070006, Kelima, Foto Copy tanda terima

(kwitansi) pembayaran rehab rumah dan bangunan lesehan

yang ditandatangani oleh Kombang Pardede pada tanggal 25

januari 2015. Keenam Foto copy surat Keterangan pembagian

Harta Gono Gini antara Damean Parapat dengan Binah

Sitorus pada tanggal 15 juni 2014. Sedangkan alat bukti saksi

Penggugat menghadirkan tiga orang saksi yang masing-

masing masih dalam ikatan keluarga, berdasarkan keterangan

dari tiga orang saksi bahwa Tergugat pernah mengucapkan

mahar berupa tanah dan bangunan rumah senilai Rp

200.000.000 dan Tergugat pernah menyerahkan surat-surat

tanah dan rumah yang telah ditandatangani diatas materai

kepada Penggugat sebagai mahar perkawinan.

Pihak Tergugat juga mengajukan bukti-bukti tertulis

dan alat bukti saksi sebanyak dua orang saksi yang

merupakan abang kandung Tergugat, bukti tertulis yang

diajukan oleh Tergugat berupa sertifikat hak milik dengan No

74 atas nama ibu kandung Tergugat yang dikeluarkan oleh

kepala kantor badan Pertahanan Nasional Kabupaten

Tapanuli Selatan. Sedangkan keterangan dari alat bukti saksi

mengungkapkan bahwa, saksi tidak mengetahui kalau mahar

perkawinan yang diberikan tergugat berupa tanah dan rumah,

karena rumah tersebut masih sebagai warisan ibu kandung

Hak-Hak Perempuan

153

Tergugat dan harga tanah tersebut kalau dijual sebesar Rp

100.000.00. Selama mereka tempati, ada dilakukan perbaikan

seperti pengecetan, menggantikan lantai dengan keramik yang

jumlahnya lebih kurang Rp 10.000.000.

Urgensi pembuktian dalam pemeriksaan perkara

perdata memegang peranan penting, karena Hakim akan

mendapatkan gambaran yang jelas terhadap peristiwa yang

sedang menjadi sengketa di Pengadilan Agama.65

Berdasarkan

fakta-fakta dan alat-alat bukti di persidangan Tergugat

terbukti bahwa saat akad nikah berlangsung dengan sengaja

mengucapkan sebuah rumah diatas tanah seluas 25x36 M2=

900 M2

sebagai mahar pernikahan Penggugat, namun obyek

yang menjadi mahar tersebut belum sempurna menjadi hak

milik Tergugat seutuhnya karena masih merupakan bundel

warisan keluarga Tergugat yang belum dibagikan ke ahli

waris yang bersangkutan. Majelis Hakim mengambil

kesimpulan bahwa Tergugat belum ada menyerahkan

maharnya berupa rumah dan tanah kepada Penggugat, sesuai

dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islan pasal 33

ayat (2) ‚apabila calon mempelai wanita menyetujui,

penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya

atau sebahagian dan mahar yang belum ditunaikan

penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria‛.

Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan

Penggugat dengan menetapkan mahar Penggugat berupa

sebuah rumah diatas tanah seluas 25x36 M2= 900 M

2 yang

terletak di daerah domisili Penggugat dan Tergugat atau

menggantikannya ditempat lain yang sebanding dan

kuantitasnya atas kesepakatan oleh kedua belah pihak atau

dalam bentuk uang yang setara dengan itu. Ketentuan ini

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 36 menjelaskan

65

Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di

Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada Media

Group, 2016), h. 242.

Hak-Hak Perempuan

154

bahwa ‚apabila mahar hilang sebelum diserahkan maka itu

dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan

jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau

dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang

hilang‛.

Dalam Islam mahar merupakan pemberian yang

penuh kerelaan, sebagaimana penjelasan dalam al-Qur’an

berikut:

‚Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang

kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh

kerelaan‛. (Q. S. A; Nisa>’[4]: 4)

Kata nih{lah pada ayat diatas dapat dipahami bahwa,

status pemberian dalam perkawinan merupakan pemberian

sukarela tanpa pamrih sebagai simbol cinta dan kasih sayang

dari calon suami kepada calon istrinya dan bukan sebagai

uang pengganti untuk mendapatkan kehalalan sebuah

hubungan karena pada prinsipnya suami istri adalah pasangan

yang saling melayani dan dilayani. Dengan adanya status

mahar, diharapkan dapat membentuk tujuan utama dari

pernikahan sakinah mawaddah warahmah.66

Persepsi mahar tidak hanya dapat dipahami dalam

bentuk uang, tetapi dapat dipahami dalam beberapa alternatif. Pertama, benda-benda tertentu seperti cincin, kalung permata,

berlian, mutiara dan jenis pehiasannya lainnya cenderung

dijadikan mahar sebagai simbol penampilan, kesucian,

ketulusan antara laki-laki dan perempuan. Kedua, seperangkat

alat shalat, al-Qur’an, paket umrah/haji dan pengajaran baca

66

Khairuddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: ACADEMIA &

TAZZATA, 2004), h. 168. Lihat juga Halimah B, ‚Konsep Mahar

(Mas Kawin) Dalam Tafsir Kontemporer‛Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan V6, no 2, Desember 2017, h. 164.

Hak-Hak Perempuan

155

tulis al-Qur’an kepada calon mempelai perempuan. Ketiga,

properti berupa rumah dan tanah. Jenis obyek mahar tersebut

dipahami sebagai simbol religius dengan harapan dapat

melanggengkan pernikahan.67

Dalam ayat yang lain juga

dijelaskan, seperti tidak boleh mengambil kembali apa yang

sudah diberikan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an

berikut:

‚Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri

yang lain, sedangkan kamu telah memberikan

kepada seseorang diantara mereka harta yang

banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali

dari padanya barang sedikitpun‛. (Q. S. A; Nisa>’ [4]:

2).

Penggunaan lafaz qinta>r pada ayat diatas dapat

dipahami dengan harta yang banyak,68

bukan hanya

menunjukkan pemberian mahar dalam kadar yang tinggi

melainkan pembuktian bahwa mahar pada dasarnya

merupakan pemberian yang berharga dan bernilai tinggi yang

dapat memberikan manfaat dan kebaikan kepada perempuan.

Tujuan hukum shari’ah adalah memberi manfaat dan menolak

keburukan, diantara hikmah mahar dalam syari’at Islam

adalah memberikan hak kepemilikan harta sebagai tanda

kemuliaan kepada perempuan dan perlindungan sosio-

67

Noryamin Aini, ‚Tradisi mahar di Ranah Lokalitas

Ummat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim

Indonesia,”dalam Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah V14, no. 1, Januari

2014, h. 17. 68

Li Abi> Ja’far Muhammad bin Jari>ru al-T{abari>, Jami’ al-

Baya>n ‘an Ta’wi>lu Ayyu al-Qur’an Tafsir At-T{abari> (Bayrut-

Libana>n, Da>r al-Kitab al-‘Alamiyah, 2004), h. 123.

Hak-Hak Perempuan

156

ekonomi.69

Dalam ayat yang lain juga disebutkan,

sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

‚Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali,

Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur)

dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka

(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu

Perjanjian yang kuat‛. (Q. S. A; Nisa>’ [4]: 21).

Dalam putusan ini, Majelis Hakim memberikan

kemudahan bagi Penggugat untuk mendapatkan kembali

maharnya senilai dengan bentuk mahar yang pernah

diucapkan oleh Tergugat saat akad nikah berlangsung.

Maslahah dalam pertimbangan Hakim adalah menghindari

kerugian yang dialami Penggugat ketika mengetahui bahwa

mahar berupa rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati

masih dalam bentuk bundelan warisan orang tua Tergugat.

Kerugian yang dialami Penggugat merupakan kerusakan yang

harus ditolak, sesuai dengan kaidah fiqih berikut:

ال ز ي ر ر الض ‚Kerusakan harus dihilangkan‛.

70

69

Ghada G. Qaisi, ‛A Student Note: Religious Marriage

Contracts, Judicial Enforcement of Mahr Agreements in Amarican

Court‛ dalam Journal of Law and Religious15 (2000), h. 70. 70

Jala>luddin Abdurrahman ibn Abu Bakr al-Shuyu>t}i, al-

Ashba>h wa al-Naz}a>ir fi> Qawa>id wa Furu>’ Fiqh al-Shafi’i>, h.

135.Kaidah diatas berasal dari Hadist Nabi لاضرر ولاضرار, artinya

‚tidak memudharatkan diri sendiri dan tidak memudharatkan orang

lain‛. Dalam kaidah ini terdapat penjelasan bahwa tidak boleh

seseorang memberikan mudharat kepada orang lain baik terhadap

jiwanya maupun hartanya karena hal tersebut merupakan kezaliman

yang dilarang oleh setiap agama. Lihat dalam ‘Ali> H{aydar, D{urar al-

Hak-Hak Perempuan

157

Dalam putusan tentang mahar yang masih terhutang

dalam perkara cerai gugat yang telah penulis uraikan diatas,

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan

memilki tiga nilai utama yaitu dari segi aspek yuridis, filosofis

dan sosiologis. Pertama, dari segi aspek yuridis Majelis

Hakim telah menggunakan penjelasan dalam al-Qur’an dan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga

konsistensi suatu hukum. (a) Kewajiban pengembalian mahar

yang masih terhutang dijelaskan dalam al-Qur’an s}u>rah an-

Nisa>’ ayat 4, 20 dan 21. (b) Dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) pasal 33, 36 dan 37. (c) Yurisprudensi Nomor 454

K/Sip/1970, Nomor 1042 K/Sip/1971 dan Nomor

823K/Sip/1973 bahwa perubahan atau penambahan gugatan

diperbolehkan selama tidak merugikan pihak Tergugat.

Kedua, dari segi aspek filosofis Majelis Hakim telah

menetapkan hukum sesuai dengan kaidah fiqih. Mahar yang

diucapkan Tergugat saat akad nikah berlangsung masih dalam

bentuk bundelan warisan orang tuanya, dalam hal ini

Tergugat harus mengganti mahar tersebut senilai dengan yang

diucapkan ketika akad nikah. kerugian yang dialami

Penggugat merupakan kerusakan yang harus ditolak.

Sebagaimana dalam kaidah fiqih: ال ز ي ر ر الض , yang mengandung

arti ‚Kerusakan harus dihilangkan‛.

Ketiga, dari aspek Sosiologis Majelis Hakim

menetapkan Tergugat sebagai suami untuk mengembalikan

mahar senilai dengan mahar yang pernah diucapkan ketika

akad nikah, karena jumlah mahar yang belum terbayar

termasuk hutang yang harus dilunasin.

H{ukka>m Sharh{ Majallah al-Ah{ka>m, (Riya>d{: Da>r ‘Ilmu al-Kutub,

2003), jilid 1, h. 36.

Hak-Hak Perempuan

158

2. Hak dan Nafkah H}ad}a>nah sampai Ia Dewasa

a. Putusan Nomor 33/Pdt.G/2014/PA.Psp

Deskripsi kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Penggugat bernama Masniari Sibarani binti Baginda

Hasahatan, umur 23 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan tidak

ada, tempat tinggal di Desa Aek Jakka, Kecamatan Padang

Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara. Tergugat bernama

Rahmat Taufik Harahap bin Bahrin Harahap, umur 22 tahun,

pendidikan SMA, pekerjaan sebagai karyawan PT. Tapian

Nauli. Pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai

pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Padang Lawas

Utara, sebagaimana bukti berupa kutipan Akta Nikah Nomor

39/10/11/2012. Selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat

dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri

(ba’da al-dukhul) dan telah dikarunia satu orang anak

perempuan bernama Ifrah Harahap, umur 1 tahun. Pada awal

pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

berjalan rukun dan baik, namun awal tahun 2014 telah terjadi

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kejadian ini

Penggugat telah melaporkan Tergugat ke POLSEK Gunung

Tua. Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat memohon

kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan

untuk memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan

talak satu ba’in shughra dan menetapkan Penggugat sebagai

pemegang hak h}ad}a>nah serta menghukum Tergugat untuk

memberikan nafkah anak sampai ia dewasa sebesar Rp

500.000 setiap bulan.

Perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan

alasan telah terjadi Kekerasan dalam Rumah Tangga yang

dikomulasikan dengan hak h}ad}a>nah dan nafkah yang harus

ditangung oleh ayahnya. Kekerasan yang dilakukan Tergugat

terhadap Penggugat adalah kekerasan fisik seperti memukul

dan menendang, dalam Islam perlakuan tersebut bukan bagian

Hak-Hak Perempuan

159

dari cara melindungi istri.71

Allah menciptakan laki-laki

(suami) sebagai pemimpin bagi perempuan (istri),

sebagaimana penjelasan dalam al-Qur’an berikut:

‚Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum

wanita‛. (Q. S. A; Nisa>’[4]: 34}).

Kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat merupakan

tindakan kriminal karena dapat menimbulkan luka pada tubuh

Penggugat, dalam hukum keluarga Islam menjelaskan bahwa

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat terjadi karena salah

satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat

yang membahayakan pihak lain.72

.

Perilaku buruk yang dimiliki Tergugat sebagai ayah

dapat berdampak tidak baik bagi anak yang masih berumur 1

tahun, Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak kepada

Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai dengan norma

hukum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a)

‚pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

berumur 21 tahun adalah hak ibunya‛ dan tetap

71

Essra Osama, Review of Domestic Violence and the

Islamic Tradition, by Ayesha S. Chaudhry, Journal of International Women’s Studies, Vol. 17, No. 1, January 2016, h. 220.

72Lihat KHI Pasal 116 huruf (d). Dalam Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga

menyebutkan bahwa bentuk kekerasan yang dilarang adalah

kekerasan fisik, psikis, seksual dan pelantaran rumah tangga. Lihat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 5 tentang

penghapusan kekerasan dalam rumah tanggadan pasal 1 ayat (1)

‚Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga‛

Hak-Hak Perempuan

160

membebankan biaya kebutuhan anak kepada Tergugat sebagai

ayah yang memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai

Karyawan PT. Tapian Nauli sesuai dengan pasal 105 huruf (c)

‚biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya‛.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim memberikan hak

asuh anak seutuhnya kepada ibunya demi kemashlahatan,

karena anak yang baru berumur satu tahun masih sangat

membutuhkan kasih sayang ibunya. Jika dilihat kembali

penjelasan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 41 ayat

(1) bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, baik

ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

anaknya. Namun dalam hal ini, Hakim tidak menegaskan

bahwa ayah juga berperan penting dalam mengasuh anak,

karena sifat yang tidak baik pada ayah dikhawirkan merusak

tumbuh kembang anak. Putusan Hakim telah sesuai dengan

kaidah Fiqih berikut:

م على د اس ف م ال ئ ر د ح ال ص م ال ب ل ج مقد ‚Menolak kerusakan harus didahulukan daripada

mengambil kebaikan‛.73

Dalam hal nafkah anak, Majelis Hakim membebankan

sepenuhnya kepada ayahnya, karena jika dilihat dari deskripsi

diatas Tergugat memiliki penghasilan tetap dari pekerjaanya

sebagai karyawan PT. Tapian Nauli. Pertimbangan tersebut

dilakukan Hakim demi menghindari kekurangan ekonomi

anak. Putusan Hakim telah telah sesuai dengan kaidah fiqih

berikut:

مكان ر د ق ب ع ف د ي ر ر الض ال ‚Kerusakan harus ditolak sebisa mungkin‛.

74

73

Muhammad Mustafa al-Zuhaili>, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah

wa Tat}bi>qa>tuha> fi al-Maza>hib al-Arba’ah, h. 776. 74

Taqiyuddin Abu al-Baqa>’ Muhammad ibn Ahmad ibn

Azi>z ibn Ali al-Futu>h}iy, Sharh al-Kaukab al-Muni>r, h. 443.

Hak-Hak Perempuan

161

b. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2014/PA.Psp

Deskripsi Kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Penggugat bernama Masdalima Lubis binti Marwan

Lubis, umur 26 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada,

tempat tinggal di Desa Padang Kahombu, Kecamatan Batang

Angkola, Kabupaten Selatan. Sedangkan Tergugat bernama

Mara Iddin Pulungan bin Basir Pulungan, umur 38 tahun,

pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada. Pada tahun 2009

Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan

yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan

Agama (KUA) Batang Angkola, sebagaimana bukti berupa

kutipan akta nikah Nomor 60/20/II/2009. Selama dalam

ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan

hubungan layaknya suami istri (ba’da al-dukhul) dan telah

dikarunia 2 orang anak bernama Hafizah Pulungan (umur 5

tahun) dan Ikhsan Hanafi Pulungan (umur 2 tahun 1 bulan),

kedua anak tersebut berada dibawah asuhan orang tua

Tergugat. Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun

akhir tahun 2012 Tergugat telah melanggar taklik-talak.

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat memohon kepada

majelis hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk

memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan t}alaq khul’i dan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak

h}ad}a>nah. Perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan

alasan Tergugat telah melanggar taklik-talak yang

dikomulasikan dengan hak h}ad}a>nah. Dalam perkara ini,

Tergugat sebagai suami telah memeninggalkan rumah

kediaman bersama selama 1 tahun 8 bulan tanpa alasan yang

jelas dan sejak saat itu tidak lagi memberikan nafkah wajib

bagi Penggugat berserta anak. Berdasarkan alasan tersebut,

Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah No. 2 tahun

1990 tentang rumusan taklik-talak pada point (1)

meninggalkan istri dua tahun berturut-turut, (2) tidak

Hak-Hak Perempuan

162

memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan

(4) membiarkan (tidak memedulikan) istri selama enam bulan.

Fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam,

sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an berikut:

‚Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti

diminta pertanggungan jawabnya‛.(Q.S. A; Isra>’ [17]:

34)

Dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang masih

dibawah umur berada dibawah asuhan neneknya (ibu dari

ayah), dalam urutan pemeliharaan anak setelah terjadinya

perceraian adalah kelompok kerabat perempuan garis lurus ke

atas seperti dalam urutan berikut ini: (1) ibu anak tersebut, (2)

nenek dari pihak ibu, (3) nenek dari pihak ayah, (4) saudara

kandung perempuan, (5) saudara perempuan se-ibu, (6)

saudara perempuan se-ayah, (7) anak perempuan dari saudara

perempuan se-kandung, (8) anak perempuan dari saudara

saudara perempuan se-ayah, (9) saudara perempuan ibu yang

se-kandung dengannya, (10) bibi dari ibu, (11) bibi dari ayah,

(12) anak perempuan dari saudara perempuan se-ayah, (13)

anak perempuan dari saudara laki-laki se-kandung, (14) anak

perempuan dari saudara laki-laki se-ibu, (15) anak perempuan

dari saudara laki-laki se-ayah, (16) saudara perempuan ayah

yang se-kandung dengannya, (17) saudara perempuan ayah

yang se-ibu, (18) saudara perempuan ayah yang se-ayah, (19)

bibinya ibu dari pihak ibunya, (20) bibinya ayah dari pihak

ibunya, (21) bibinya ibu dari pihak ayahnya, (22) bibinya ayah

dari pihak ayahnya. Jika anak tersebut tidak memupunyai

kerabat perempuan dari kalangan diatas, maka pengasuhan

anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki seperti dalam

urutan berikut ini: (1) ayah anak tersbut, (2) kakek dari ayah,

(3) saudara laki-laki se-kandung, (4) saudara laki-laki se-ayah,

(5) anak laki-laki dari saudara laki-laki se-kandung, (6) anak

Hak-Hak Perempuan

163

laki-laki dari saudara laki-laki se-ayah, (7) paman yang se-

kandung dengan ayah, (8) pamannya ayah yang se-kandung.75

Dalam perkara ini, ibu dari dua orang anak Penggugat

dan Tergugat masih mampu mengasuh dan mendidiknya

walaupun tanpa kahadiran Tergugat sebagai ayak

kandungnya. Berdasarkan pengakuan dua orang saksi, bahwa

Tergugat bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya.

Dalam hal ini, Majelis Hakim memberikan hak asuh kedua

anaknya yang masih berumur 5 tahun dan 2 tahun 1 bulan

berada dibawah asuhan ibunya.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim mampu

mengembalikan hak asuh anak yang awalnya berada dibawah

asuhan neneknya (orang tua dari Tergugat) menjadi hak asuh

Penggugat sebagai ibunya. Walaupun kedua anak tersebut

mendapatkan asuhan yang baik dari neneknya, namun asuhan

seorang ibu lebih diutamakan bagi anak yang masih dibawah

umur. Putusan Hakim telah sesuai dengan kaidah fiqih

berikut:

ها م العلى من إذا ت زاحت المصالح قد‚Jika ada beberapa maslahah saling bertabrakan,

maka diutamakan yang paling besar maslahahnya‛.76

c. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2015/PA.Psp

Deskripsi Kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Penggugat bernama Endang Hartati binti Ali Mangsur

Harahap, umur 31 tahun, pendidikan D III Perpajakan,

pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas

Pendapatan Padang Lawas Utara, tempat tinggal Jl.

Diponegoro, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Gunung Tua,

75

Zainal Arifin dan Muh. Anshori, Fiqih Munakahat,

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 154-155. 76

Abdul Muh}sin ibn Abdillah, Sharh al-Qawa>id al-

Sa’diyah, h. 204.

Hak-Hak Perempuan

164

Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Sedangkan Tergugat bernama Afrizal Syahrin Rambe bin Drs.

Ishak Rambe, umur 29 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lapas Gunung Tua. Pada

tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak,

sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:

516/24/VIII/2012. Selama dalam ikatan pernikahan,

Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya

suami istri (ba’da al-dukhul) dan telah dikarunia satu orang

anak perempuan bernama Nadira Azzahra Rambe, umur 1

tahun 2 bulan. Pada awal pernikahan keadaan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun

pada pertengahan Juni 2014 terjadi pertengkaran dan

perselisihan karena Tergugat kurang bertanggung jawab

dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat

sering meminta uang kepada Penggugat yang dipergunakan

untuk bermain judi. Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat

memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Padangsidimpuan untuk memeriksa perkara ini dengan

menjatuhkan putusan talak satu ba’in shughra dan

menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak h}ad}a>nah serta

menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sebesar

Rp 1.000.000 setiap bulan sampai ia dewasa.

Perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan

alasan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi

kebutuhan ekonomi keluarga yang dikomulasikan dengan hak

h}ad}a>nah beserta nafkah anak yang wajib ditanggung oleh

Tergugat sebagai ayah kandungnya, namun pada tahap

pembacaan gugatan, Penggugat mengajukan pencabutan

Hak-Hak Perempuan

165

gugatan secara lisan di muka sidang tentang petitum nafkah

anak yang harus ditanggung oleh ayah kandungnya.77

Berdasarkan deskripsi kasus diatas, Tergugat adalah

seorang penjudi yang sukar disembuhkan.78

Ini merupakan

tabiat buruk yang dapat berdampak kepada dirinya dan

keluarga, Seyogyanya seorang suami sebagai pemimpin

rumah tangga mencontohkan hal-hal positif terhadap istri dan

anaknya, namun dalam kasus ini sebaliknya justru

mencontohkan hal-hak negatif. Sifat dan tabiat buruk ini

merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama karena

dapat merusak diri sendiri, merugikan harta benda dan

merusak sistem sosial masyarakat, kondisi Tergugat dapat

dikategorikan kepada d{arar. Menurut Wahbah al-Zuhayli>, d{arar adalah suatu kondisi sangat sulit yang menimpa

seseorang sehingga merusak anggota badan, merusak jiwa,

merusak akal, merusak harta.79

Kesalahan Tergugat yang tidak bertanggung jawab

dan pemabuk menjadi gugur dalam mengasuh anak, Majelis

Hakim menetapkan hak h}ad}a>nah kepada Penggugat sebagai

ibu kandungnya sesuai dengan norma hukum dalam

Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (a) ‚pemeliharaan

77

Gugatan dapat dicabut secara pihak jika perkara belum

diperiksa, gugatan tersebut dapat dicabut dengan surat, dapat pula

dilakukan secara lisan di muka sidang dan dicatat di berita acara

persidangan. Lihat Zulkarnaen dan Mayaningsih ,Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017),

h. 265. 78

Alasan ini merupakan bentuk dari alasan penggugat

mengajukan perceraian, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (a) ‚perceraian dapat terjadi

karena salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk,

pemadat, penjudi dalan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 79

Wahbah al-Zuh{ayli>, Naz{ariyyah al-D}aru>rah al-Shar’iyyah

(Beirut: a-Risa>lah, 1985), h. 67.

Hak-Hak Perempuan

166

anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun

adalah hak ibunya‚.

Dalam putusan ini, pencabutan hak nafkah anak yang

diajukan oleh Penggugat karena jika dilihat dari segi

perlakuan Tergugat sebagai penjudi yang hanya

menghabiskan uang tidak mampu membiayai nafkah anak.

Majelis Hakim menilai bahwa anak lebih mendapatkan

maslahah dalam pengasuhan ibunya baik secara fisik maupun

materi, secara fisik anak mendapatkan kasih sayang dari

ibunya karena Penggugat termasuk ibu yang baik dan secara

materi anak mendapatkan biaya hidup yang layak karena

Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki

penghasilan tetap setiap bulannya. Keputusan Hakim mampu

mengeluarkan istri dari perlakuan suami yang membahayakan

dan hak pengasuhan anak beserta nafkah anak berada dalam

tanggung jawab Penggugat seutuhnya.

Dalam hal ini Hakim mempertimbangkan bukan dari

segi siapa yang paling berhak dalam membiayai nafkah anak,

akan tetapi dari segi fakta siapa yang labih tidak

mendatangkan mudarat bagi anak. Hal ini telah sesuai dengan

kaidah fiqih berikut:

ال ز ي ر ر الض ‚Kerusakan harus dihilangkan‛.

80

Kaidah diatas, berasal dari Hadist Nabi Saw ار ر ض لا و ر ر ض لا yang memiliki arti ‚Tidak merusakkan diri sendiri dan tidak

merusakkan orang lain‛.81

80

Jala>luddin Abdurrahman ibn Abu Bakr al-Shuyu>t}i, al-

Asba>h wa al-Naz}a>ir fi> Qawa>id wa Furu>’ Fiqh al-Shafi’i, h. 135. 81

Ibnu Nujaim, al-Asba>h wa al-Naz{a>ir (Kairo: Dar al-Fikr,

1983), h. 95.

Hak-Hak Perempuan

167

d. Putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Psp

Deskripsi Kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Penggugat bernama Dermasani Siregar binti

Zulkarnain Siregar, umur 26 tahun, pendidikan D. III

Kebidanan, pekerjaan Bidan Desa, tempat tinggal Desa Saba

Sitahul-tahul, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang

Lawas Utara. Sedangkan Tergugat bernama Maraudin Daulay

bin Haji Parmato Daulay, umur 29 tahun, pendidikan SMA,

Pekerjaan tidak ada. Pada tahun 2006 Penggugat dan

Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang telah dicatat

oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama dengan

Nomor 291/15/VIII/2006, selama ikatan pernikahan keduanya

telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba’da al-dukhul) dan telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama

Kholil Ansory Daulay, umur 7 tahun. Keaadan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, namun

akhir tahun 2012 Tergugat telah melanggar taklik-talak,

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat memohon kepada

Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk

memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan talak satu khul’i dan menetapkan Penggugat sebagai pemagang hak h}ad}a>nah

terhadap satu orang anak yang masih dibawah umur.

Perkara ini termasuk perkara cerai gugat dengan

alasan tergugat telah melanggar taklik-talak yang

dikomulasikan dengan hak h}ad}a>nah. Dalam perkara ini,

Tergugat sebagai suami telah memeninggalkan rumah tanpa

alasan yang jelas. Keadaan rumah tangga seperti ini tidak

akan menyelesaikan masalah justru akan memperbesar

masalah dan istri akan memiliki kesan suami lari dari

tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Hal ini

dikuatkan oleh dua orang saksi yang dihadirkan oleh

Penggugat dengan mengungkapkan bahwa Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat selama dua tahun lebih tanpa ada

alasan yang jelas dan tidak diketahui keberadaannya,

Penggugat tidak pernah menerima nafkah selama Tergugat

Hak-Hak Perempuan

168

pergi meninggalkan rumah dan Penggugat sebagai ibu yang

baik mampu dalam mendidik dan mengasuh anaknya.82

Fakta dalam perkara ini bahwa, Tergugat bukanlah

suami dan ayah yang bertanggung jawab terhadap istri dan

anaknya. Majelis Hakim memberikan hak asuh anak

seutuhnya kepada ibunya demi kemashlahatan, karena anak

yang masih dibawah umur sangat membutuhkan kasih sayang

ibunya. jika dilihat kembali penjelasan dalam Undang-undang

Perkawinan pasal 41 ayat (1) bahwa apabila perkawinan putus

karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban

memelihara dan mendidik anaknya. Namun dalam hal ini,

Hakim tidak menegaskan bahwa ayah juga berperan penting

dalam mengasuh anak, karena sifat seorang ayah yang suka

meninggalkan keluarganya dikhawirkan dapat berdampak

buruk bagi anak. Putusan Hakim telah sesuai dengan kaidah

Fiqih berikut:

م على د اس ف م ال ئ ر د ح ال ص م ال ب ل ج مقد ‛Menolak kerusakan harus didahulukan daripada

mengambil kebaikan‛.83

e. Putusan Nomor 07/Pdt. G/2015/PA.Psp

Deskripasi Kasus dalam putusan ini menyatakan

bahwa, Penggugat bernama Anita Carolina Pardede binti

Saruddin, umur 30 tahun, pendidikan D. III, pekerjaan sebagai

perawat di rumah sakit umum Sipirok, tempat tinggal

Simangambat Lingkungan III Kelurahan pasar Sipirok,

Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel).

82

Dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat untuk

menguatkan Permohonannya telah sesuai dengan penjelasan dalam

al-Qur’an s}u>rah at-T{alaq ayat 2 yang mengandung arti “Dan

persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan

hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah” 83

Muhammad Mustafa al-Zuhaili>, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah

wa Tat}bi>qa>tuha> fi al-Maza>hib al-Arba’ah, h. 776.

Hak-Hak Perempuan

169

Tergugat bernama Sahrir Ramadhan Harahap bin Sakirin

Harahap, umur 32 tahun, pendidikan Madrasah Aliyah,

pekerjaan TNI AD. Pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat

telah melangsungkan pernikahan, sebagaimana bukti berupa

akta nikah nomor 142/17/V/2008 yang dikeluarkan oleh KUA

Sipirok. Rumah tangga keduanya pada awalnya berjalan baik

dan rukun, namun pada akhir tahun 2011 telah pisah tempat

tinggal disebabkan oleh Tergugat memukul Penggugat

sehingga Penggugat pulang kerumah orang tuanya.

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat memohon kepada

Majeis Hakim untuk menjatuhkan t}alaq ba’in shugra.

Pada tahun 2016, Penggugat mengajukan kembali

gugatan kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan

Nomor 128/Pdt.G/2016/PA.Psp tentang hak h}ad}a>nah dan

nafkah anak yang harus ditanggung oleh ayah kandungnya.

Dari deskripsi kasus yang telah penulis uraikan, sebab

perceraian yang diajukan oleh istri karena adanya pemukulan.

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tindakan

pemukulan terhadap istri termasuk kekerasan fisik, karena

dapat mengakibatkan rasa sakit,jatuh sakit atau luka berat.84

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak

kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya hubungan

kekuasaan yang tidak seimbang antara suami istri, hal ini

menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan bersikap

sewenang-wenang terhadap istrinya. Penghambat untuk

84

Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan

kekerasan fisik adalah menampar, memukul, meludahi, menarik

rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok,

memukul/melukai dengan senjata dan sebagainya. Biasanya

perlakukan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi

patah atau bekas luka lainnya. Lihat Undang-undang No 23 tahun

2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan terhadap

istri dalam undang-undang ini dibedakan kedalam 4 macam:

kekerasan fisik, kekerasan psikologis/emosional, kekerasan seksual

dan kekerasan ekonomi.

Hak-Hak Perempuan

170

menanggulangi tindakan kekerasan dalam rumah tangga

adalah Pertama, menerapkan sikap saling terbuka terhadap

pasangan dan jangan menyembunyikan apapun karena jika

sikap tersebut buruk maka lambat laun akan terungkap.

Kedua, memahami kedudukan satu sama lain, hal ini perlu

agar ada keharmonisan apalagi jika suami istri sama-sama

memiliki pekerjaan.

Perilaku tidak baik yang dimiliki Tergugat,

dikhawatirkan berdampak buruk terhadap anak yang masih

memerlukan kasih sayang penuh dari kedua orang tuanya.

Walaupun dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun

1974 pasal 45 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa kedua orang

tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka

sebaik-baiknya meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Namun dalam hal ini Majelis Hakim tetap menentukan hak

hadhanah sepenuhnya diberikan kepada Penggugat sebagai

ibu kandungnya, sesuai dengan pasal 105 huruf (a)

‚pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum

berumur 12 tahun adalah hak ibunya‛

Menurut kedua orang saksi yang disampaikan secara

lisan di depan persidangan, Penggugat mampu mengasuh dan

mendidik anak secara baik karena tidak memiliki sifat tercela

yang dapat mempengaruhi anak tersebut.85

Dalam posita dan

petitum Penggugat telah mengajukan bahwa nafkah satu

orang anak ditanggung oleh Tergugat sebagai ayah

kandungnya sebesar Rp 2.000.000 setiap bulan sampai anak

dewasa, berdasarkan alat bukti surat berupa slip gaji atas

85

Keterangan saksi ahli diatur dalam pasal 154 HIR dan

pasal 181 RBg, dalam Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa

Pengadilan dapat mengangkat saksi ahli untuk didengar

keterangannya dalam perkara yang sedang diperiksa. Keterangan

tersebut dapat diberikan secara lisan di dalam persidangan atau

secara tertulis. Lihat Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara, h.

284.

Hak-Hak Perempuan

171

nama Tergugat Sahrir Ramadhan Harahap yang dikeluarkan

oleh juru bayar Komando Distrik Militer 0212 Tapanuli

Selatan bahwa Tergugat merupkan anggota Tentara Negara

Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dengan pangkat Serda

yang memiliki penghasilan setiap bulannya sebesar Rp

3.000.000. Bukti surat ini telah dinazageling sesuai dengan

bea materai yang berlaku dan telah dicocokkan dengan surat

aslinya di persidangan.86

Pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan

hukumnya menggunakan norma hukum dalam Undang-

undang Perkawinan pasal 41 ayat (2) menjelaskan bahwa

‚jika perkawinan putus karena perceraian, Bapak yang

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak, bilama bapak dalam

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut,

Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya

tersebut‛.

Pada prinsipnya Tergugat yang memiliki tanggung

jawab penuh atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan

terhadap anak mereka, namun tanggung jawab tersebut bukan

semata-mata kewajiban Tergugat, Penggugat sebagai ibu

kandung juga berkewajiban memikulnya. Dalam hal ini

Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penggugat

tentang biaya pemeliharaan yang wajib ditanggung Tergugat

setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000, namun hakim

menetapkan sendiri bahwa biaya pemeliharaan anak yang

86

Alat Bukti surat merupakan akta autentik, sebagaimana

yang dijelaskan dalam pasal 165 HIR/285 RBg yaitu suatu surat

yang dibuat menurut ketentuan Undang-undang oleh yang berkuasa

membuat surat tersebut dan memberikan bukti yang cukup bagi

kedua belah pihak, tentang segal hal yang tertulis dalam surat itu

sebagai pemberitahuan saja, tetapi langsung berhubungan dengan

pokok yang disebutkan dalam akta tersebut. Lihat M. Fauzan,

Pokok-pokok Hukum Acara, h. 42.

Hak-Hak Perempuan

172

wajib ditanggung Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 setiap

bulan sampai anak dewasa.

Menurut analisa penulis, pertimbangan Hakim diatas

menunjukkan bahwa nafkah anak yang ditanggung oleh

Tergugat adalah 1/3 dari gaji yang ia terima sebagai TNI-AD

(Pegawai Negeri Sipil).87

Hal ini telah Sesuai dengan norma

hukum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c),

149 huruf (d) dan 156 huruf (d) bahwa Terguta sebagai ayah

berhak menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak

sepenuhnya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri

(21 tahun).

Dalam putusan ini, Majelis Hakim memberikan hak

asuh anak seutuhnya kepada ibunya demi kemaslahatan,

karena anak yang masih dibawah umur sangat membutuhkan

kasih sayang ibunya. jika dilihat kembali penjelasan dalam

Undang-undang Perkawinan pasal 41 ayat (1) bahwa apabila

perkawinan putus karena perceraian, baik ibu atau bapak

tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya.

Namun dalam hal ini, Hakim tidak menegaskan bahwa ayah

juga berperan penting dalam mengasuh anak, karena sifat

yang tidak baik pada ayah dikhawirkan merusak tumbuh

kembang anak. Putusan Hakim telah sesuai dengan kaidah

Fiqih berikut:

م على د اس ف م ال ئ ر د ح ال ص م ال ب ل ج مقد ‚Menolak kerusakan harus didahulukan daripada

mengambil kebaikan‛.88

Dalam hal nafkah anak, Majelis Hakim membebankan

sepenuhnya kepada ayahnya, karena jika dilihat dari deskripsi

diatas Tergugat memiliki penghasilan tetap dari pekerjaanya

87

Lihat Peraturan Pemerintah No. 10 Tahu 1983 yang telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 pasal 8

ayat (1) – (6). 88

Muhammad Mustafa al-Zuhaili>, al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah

wa Tat}bi>qa>tuha> fi al-Maza>hib al-Arba’ah, h. 776.

Hak-Hak Perempuan

173

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI-AD. Pertimbangan

tersebut dilakukan Hakim demi menghindari kekurangan

ekonomi anak. Putusan Hakim telah telah sesuai dengan

kaidah fiqih berikut:

مكان ر د ق ب ع ف د ي ر ر الض ال ‚Kerusakan harus ditolak sebisa mungkin‛.

89

Dalam lima putusan tentang hak dan nafkah hadhanah

dalam perkara cerai gugat yang telah penulis uraikan diatas,

pertimbangan hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan

memilki tiga nilai utama yaitu dari segi aspek yuridis, filosofis

dan sosiologis.

Pertama, dari segi aspek yuridis Majelis Hakim telah

menggunakan penjelasan dalam Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku untuk menjaga konsistensi suatu

hukum. (a) Seorang ibu lebih berhak mengasuh anaknya yang

masih dibawah umur dan nafkah wajib ditanggung oleh

ayahnya. Sebagaimana penjelasan dalam kompilasi hukum

Islam pasal 105 huruf (a) dan (c), pasal 156 huruf (a) dan (d),

pasal 149 huruf (d). (b) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun

1983 jo Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 pasal 8 ayat

1dan 2.

Kedua, dari segi aspek filosofis Majelis Hakim telah

menetapkan hukum sesuai dengan kaidah fiqih. (a) Seorang

ayah juga memiliki peran penting dalam mendidik anak-

anaknya, namun hal tersebut gugur karena ayah telah

melakukan Kekerasan terhadap istrinya, hal ini dikhawatirkan

dapat mempengaruhi kepribadian dan masa depan anak. Maka

maslahah anak akan lebih baik jika berada dibawah asuhan

ibunya.Sebagaimana kaidah fiqih م درئ المفاسد على جلب المصالح مقد ,

yang mengandung arti ‚Menolak kerusakan harus didahulukan

89

Taqiyuddin Abu al-Baqa>’ Muhammad ibn Ahmad ibn

Azi>z ibn Ali al-Futu>h}iy, Sharh al-Kaukab al-Muni>r, h. 443.

Hak-Hak Perempuan

174

daripada mengambil kebaikan‛. Sedangkan tanggung jawab

dalam memberikan hak nafkah anak tetap diberikan kepada

ayah, hal ini ditetapkan untuk menghindari terjadinya

kekurangan keuangan anak dalam hal makanan, pakaian dan

pendidikan. Sebagaimana kaidah fiqih مكان ر د ق ب ع ف د ي ر ر الض ال

yang mengandung arti ‚Kerusakan harus ditolak sebisa

mugkin‛. (b) Anak yang awalnya berada dalam asuhan

neneknya neneknya (orang tua dari Tergugat), menjadi hak

asuh Penggugat sebagai ibunya. Walaupun anak tersebut

mendapatkan hak asuh yang baik dari neneknya, namun

asuhan seorang ibu lebih diutamakan. Sebagaimana kaidah

fiqih ها م العلى من yang mengandung arti ‚Jika , إذا ت زاحت المصالح قد

ada beberapa maslahah saling bertabrakan, maka diutamakan

yang paling besar maslahahnya‛. (c) Hak asuh anak dan

tanggung jawab untuk nafkah anak diberikan kepada

Penggugat sebagai ibu, pertimbangan ini bukan dilihat dari

siapa yang paling berhak terhadap hak asuh dan nafkah anak,

tetapi lebih melihat fakta siapa yang tidak mendatangkan

mudarat bagi anak. Sebagaimana kaidah fiqih ال ز ي ر ر الض , yang

mengandung arti ‘‘Kerusakan harus dihilangkan‚. (d) Seorang

ayah juga memiliki peran penting dalam mendidik anak-

anaknya, namun hal tersebut gugur karena ayah yang suka

meninggalkan keluarganya dikhawatirkan dapat berdampak

buruk bagi masa depan anak. Maka maslahah anak akan lebih

baik jika berada dibawah asuhan ibunya,

ح ال ص م ال ب ل ى ج ل ع م د ق م د اس ف م ال ئ ر د yang mengandung arti ‚Menolak

kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kebaikan‚.

(e) Seorang ayah juga memiliki peran penting dalam mendidik

anak-anaknya, namun hal tersebut gugur karena ayah yang

memiliki sifat buruk dikhawatirkan dapat berdampak buruk

bagi masa depan anak, maka maslahht anak akan lebih baik

jika berada dibawah asuhan ibunya. Sebagaimana kaidah fiqih

Hak-Hak Perempuan

175

ح ال ص م ال ب ل ى ج ل ع م د ق م د اس ف م ال ئ ر د , yang mengandung arti

‚Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil

kebaikan‛. Sedangkan tanggung jawab ayah dalam

memberikan nafkah anak, hal ini ditetapkan untuk

menghindari terjadinya kekurangan keuangan anak dalam hal

makanan, pakaian dan pendidikan. Sebagaimana kaidah fiqih

مكان yang mengandung arti ‚Kerusakan harus ,الضرر يدفع بقدر ال

ditolak sebisa mungkin‛.

Ketiga, dari aspek sosiologis Majelis Hakim menetapkan Termohon sebagai ibu yang berhak mendidik dan

memelihara anak-anaknya, karena seorang ibu lebih

mengayomi dan status anak lebih bermanfaat.

Hak-Hak Perempuan

176

Hak-Hak Perempuan

177

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam negara hukum Republik Indonesia, Pengadilan

Agama adalah sebagai lembaga pelaku kekuasaan kehakiman

yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa,

mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Eksistensi Paradilan dapat menjadi pegangan bagi ummat

Islam dalam menyelesaikan problematika yang muncul dalam

hubungan suami istri. Hakim adalah penentu untuk

menghasilkan putusan berdasarkan hukum dan keadilan.

Peneliti telah berusaha mempelajari dan menganalisis

argumentasi pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam

menetapkan hak-hak perempuan pasca perceraian baik dalam

perkara cerai talak maupun cerai gugat. Hal ini ingin

menjawab dari rumusan permasalahan tentang bagaimana

bentuk pertimbangan Hakim dalam melindungi hak-hak

perempuan pasca perceraian, baik itu dalam cerai talak

maupun cerai gugat. Peneliti menemukan kesimpulan sebagai

berikut:

Implementasi hak-hak perempuan pasca perceraian

dalam 17 putusan Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang

dianalisis terbagi dalam dua kategori. Pertama, 11 putusan

dalam perkara cerai talak, majelis Hakim menetapkan hak-hak

perempuan pasca perceraian dengan mewajibkan kepada

mantan suami untuk memberikan hak nafkah ‘iddah, mut’ah,

melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan

sebagian apabila dalam ikatan perkawinan belum terjadi

hubungan suami istri, dan hak h}ad}a>nah beserta biaya sampai

ia dewasa. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

penentuan kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan

(pembagian gaji) oleh suami kepada mantan istri sebagaimana

yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah sepertiga untuk

Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sepertiga untuk

Hak-Hak Perempuan

178

mantan istri dan sepertiga untuk anak-anaknya, jika dalam

perkawinan tersebut tidak ada keturunan maka bagian yang

wajib diserahkan oleh suami kepada mantan istri setengah

dari gajinya. Kedua, 6 putusan dalam cerai gugat, mejelis

Hakim hanya menetapkan kewajiban suami dalam melunasi

mahar yang masih terhutang dan menetapkan hak h}ad}a>nah

jatuh pada istri, sedangkan biaya tetap ditanggung oleh ayah

kandungnya.

Dalam dua kategori diatas, terlihat bahwa dalam

perkara cerai talak Hakim cenderung menetapkan hak-hak

perempuan pasca perceraian secara keseluruhan, seperti

‘iddah, Mut’ah, mahar, hak h}ad}a>nah beserta nafkahnya dan

pembagian gaji suami sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat, Hakim hanya

menetapkan hak h}ad}a>nah beserta nafkahnya dan mahar.

Dalam konteks ini, Hakim memutuskan berdasarkan adanya

tuntutan rekonvensi dari pihak perempuan sebagai Termohon

dalam perkara cerai talak dan tuntutan komulatif dari pihak

perempuan sebagai Penggugat dalam perkara cerai gugat.

Dalam hal ini tergambar bahwa, Hakim hanya memutuskan

apa yang dituntut dalam petitum perkara.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak-hak

perempuan pasca cerai dalam perkara cerai talak, terbagi

menjadi empat kategori. Pertama, pertimbangan Hakim dalam

menetapkan hak nafkah ‘iddah dan mut’ah mengandung tiga

aspek. (1) Aspek yuridis, berdasarkan ayat al-qur’an s}u>rah al-

Baqarah ayat 233 dan 241, s}u>rah at-T{alaq ayat 1 dan 6, s}u>rah

al-Ah{zab ayat 49 dan peraturan perundang-undangan seperti

Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (j), 149, 158, 159,160

dan juga Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 huruf

(c). (2) Aspek filosofis, berdasarkan kaidah fiqih demi

mewujudkan maslahah kebutuhan Termohon sebagai istri

lebih diutamanakan. (3) Aspek sosiologis, perceraian yang

terjadi dapat menyebabkan istri tidak memiliki penghasilan.

Hak-Hak Perempuan

179

Kedua, pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak

mahar yang masih terhutang mengandung tiga aspek. (1)

Aspek yuridis, berdasarkan ayat al-Qur’an s}u>rah at-T{alaq ayat

, s}u>rah an-Nisa>’ ayat 21 dan s}u>rah al-Baqarah ayat 229 dan

Kompilasi Hukum Islam pasal 32 dan 37. (2) Aspek filosofis,

berdasarkan kaidah fiqih demi mewujudkan maslahah harta

benda dan kehormatan Termohon sebagai istri patut

diutamakan. (3) Aspek sosiologis, mahar yang dipinjam

ketika masih dalam ikatan perkawinan harus dikembalikan

karena pinjaman tersebut termasuk hutang.

Ketiga, pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak

dan nafkah hadhanah mengandung tiga aspek. (1) Aspek

yuridis, berdasarkan ayat al-Qur’an s}u>rah al-Baqarah ayat 233

dan s}u>rah at-T{alaq ayat 7, Hadis Nabi nomor 6707 dalam

kitab Musnad Ima>m Ah{mad ibn H{anbal, Kompilasi Hukum

Islam pasal 149 huruf (d), pasal 156 huruf (a) dan (d),

Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 41 ayat 1

dan Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

anak pasal 4, 8, 9 ayat 1. (2) Aspek filosofis, berdasarkan

kaidah fiqih demi mewujudkan maslahah anak dan ibu. (3)

Aspek sosiologis, ketika terjadi perceraian, hak pemeliharaan

anak diberikan kepada ibu karena naluri seorang ibu lebih bisa

mengayomi. Sedangkan hak nafkah anak diberikan kepada

ayah karena status ayah lebih berhak memberikan nafkah.

Keempat, pertimbangan Hakim dalam menetapkan

hak istri terhadap gaji suami sebagai Pegawai Negeri Sipil

(PNS) mengandung tiga aspek. (1) Aspek yuridis,

berdasarkan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 jo No 45

tahun 1990 pasal 8 ayat 1 dan 2. Peraturan Pemerintah terkait

dengan administrasi kepegawaian, Yurisprudensi Mahkamah

Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/2001. (2)

Aspek filosofis, berdasarkan kaidah fiqih demi mewujudkan

maslahah kebutuhan Termohon tetap diberikan karena

tuduhan perselingkuhan dan pembangkangan tidak dapat

menghalangi hak Termohon sebagai istri. (3) Aspek

Hak-Hak Perempuan

180

sosiologis, perceraian yang terjadi dapat menyebabkan istri

tidak memiliki penghasilan.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak-hak

perempuan pasca cerai dalam perkara cerai gugat, terbagi

menjadi dua kategori. Pertama, pertimbangan Hakim dalam

menetapkan hak mahar yang masih terhutang mengandung

tiga aspek. (1) Aspek yuridis, berdasarkan ayat al-Qur’an

s}u>rah an-Nisa>’ ayat 4, 20, 21 dan Kompilasi Hukum Islam

pasal 32, 33, 36 dan 37. (2) Aspek filosofis, berdasarkan

kaidah fiqih demi mewujudkan maslahah harta benda dan

kehormatan Termohon sebagai istri patut diutamakan. (3)

Aspek sosilogis, mahar harus dibayar senilai dengan yang

diucapkan ketika akad nikah, karena jumlah mahar yang

belum terbayar termasuk hutang yang harus linunasin.

Kedua, pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak

dan nafkah hadhanah mengandung tiga aspek. (1) Aspek

yuridis, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf

(d), pasal 156 huruf (a) dan (d), Undang-undang Perkawinan

No 1 Tahun 1974 pasal 41 ayat 1 dan Undang-undang No 23

Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 4, 8, 9 ayat 1.

(2) Aspek filosofis, berdasarkan kaidah fiqih demi

mewujudkan maslahah anak dan ibu. (3) Aspek sosiologis,

ketika terjadi perceraian, hak pemeliharaan anak diberikan

kepada ibu karena naluri seorang ibu lebih bisa mengayomi.

Sedangkan hak nafkah anak diberikan kepada ayah karena

status ayah lebih berhak memberikan nafkah.

Dalam pertimbangan-pertimbangan diatas tergambar,

bahwa Hakim cenderung memberikan hak-hak perempuan

pasca perceraian demi menciptakan maslahah karena hak

yang timbul pasca perceraian merupakan suatu hal yang harus

diutamakan.

Hak-Hak Perempuan

181

B. Saran

1. Pemerintah dapat mensosialisasikan hak-hak

perempuan pasca perceraian dengan menyiapkan

fasilitas pos bantuan hukum, melalui sarana ini

perempuan dapat berkonsultasi dan mengakses

informasi secara maksimal.

2. Pengadilan Agama dapat mengedepankan spirit

sensivitas gender, sehingga Hakim dapat memahami

kesetaraan dan keadilan gender dalam setiap putusan

perceraian. Upaya tersebut, agar hak-hak yang

didapatkan perempuan pasca cerai tidak terabaikan.

3. Kesadaran dari pihak perempuan sendiri bahwa ada

hak-hak yang timbul pasca perceraian, hal ini dapat

membantu untuk mendapatkan hak-haknya melalui

putusan Pengadilan Agama.

Hak-Hak Perempuan

182

Hak-Hak Perempuan

183

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Abdullah,Abdul Gani.Peradilan Agama Dalam Pemerintahan Kesultanan Bima 1974-1957, (Jakarta: Genta

Publising, 2015).

Abdillah,Masykuri.Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas,

(Jakarta: RENAISAN, 2005).

Abdul Muh{sin ibn Abdillah, Sharh al-Qawa>id al-Sa’diyah

(Riyadh: Da>r At{las li> al-Nashr wa al-Tauzi’, 2001).

Abd. Muhaimin, Abdul Wahab.Adopsi Hukum islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Tentang UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Bukum 1 Tentang Perkawinan, (Jakarta:Gaung Persada,

2010).

Abi> al-T{ayyib Muhammad Shamsi al-H{aq al-‘Az{i>m Aba>di>,

‘Awnu al-Ma’bu>di Sharah Sunan Abi> Da>wud

(Bayrut-libana>n: Da>r al-Kitab).

‘Ali>H{aydar. D{urar al-H{ukka>m Sharh{ Majallah al-Ah{ka>m,

(Riya>d{: Da>r ‘Ilmu al-Kutub, 2003).

Ali,Zinuddin.Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinat

Grafika, 2010).

Al-‘Asqala>ni>, al-H{a>fidz{Ah{mad ibn ‘Ali>Ibn Hajar.Bulu>ghul Mara>m, (Maktabah: at-Tijarah al-Kubra).

Al-Burnu, Muhammad S{idqi. al-Wajiz fi Idlah Qawaid al-

Fiqh al-Kulliyah (Beirut: Muassasah al-Risa>lah,

1983).

Al-fayru>z Aba>diy, Abi> Ish}a>q Ibra>hi>m ibn ‘Ali> As-shayra>ziy.

Al-mahazab fi> Al-fiqh Al-sha>fi’i> (Al-qa>hirah: Al-

qudus, 2012).

Al-Futu>h{iy, Taqiyuddin Abu al-Baqa>’ Muhammad ibn Ahmad

ibn Abdul Azi>z ibn Ali. Sharh al-Kaukab al-Muni>r

(Maktabah al-Ubaika>n, 1997).

Hak-Hak Perempuan

184

Al-H{us}ni>,Taqyuddi<n Abi Bakar ibn Muhammad ibn

Mu’min.kifa>yah al-Akhya>r fi H{alli Ghayati al-

Ikhtis}a>ri fi Fiqh Sha>fi’i<, (Bairu>t: Da>r kitab ‘Ilmiyah,

2001).

Al-Jaziriy, Abdurrahman. Al-Fiqh ‘ala Maz}a>hib al-Arba’ah,

jilid IV (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2003).

Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. al-T{uruq al-H{ukmiyyah fi> al-

Siya>sah al Shar’iyyah.

Al-Qurt}ubi>, Ibn Rushd. Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-

Muqtas}id, (al-Qa>hirah: Maktabah al-Kuliya>t al-

Azhariyah, 1969).

Al-Sajista>ni>, Abu> Da>wud. Suna>n Abi> Da>wud, (Qa>hirah:

Mat}ba’ah Mus}t}afa> al-H{alibi>, t. th).

Al-Sah}sata>ni>, Al-h}a>fiz} Abi> da>wuda Sulayma>n ibn Al-

ash’at.Sunan Abi> Da>wuda (Bayru>t-Libana>n: da>ru

Al-kitab Al-‘alamiyah, 1996).

Al-Sharqa>wiy, Abdullah ibn H{ija>z ibn Ibra>hi>m. Ha>shiyah al-

Sharqa>wiy ‘ala Sharah{ al-Tah{ri>r.

Al-Sharbi>niy, Shamsuddi>n Muh}ammad ibn Ah}mad. al-Iqna>’ fi

H{alli al-Fa>z{i Abi> Shuja>’ (Beirut-Libana>n: Da>r al-

Kutub al-Ilmiyyah, 2004).

Al-Shuyu>t}i, Jala>luddin Abdurrahman ibn Abu Bakar. al-

Ashba>h wa al-Naz}a>ir fi Qawa>’id wa Furu>’ Fiqh al-

Shafi’i (Beirut: Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 2015).

Al-T{abari>, Li Abi> Ja’far Muhammad bin Jari>ru. Jami’ al-

Baya>n ‘an Ta’wi>lu Ayyu al-Qur’an Tafsir At-T{abari>

(Bayrut-Libana>n, Da>r al-Kitab al-‘Alamiyah, 2004).

Al-Zuhaili>, Muhammad Mustafa.al-Qawa>’id al-Fiqhiyyah wa

Tat}bi>qa>tuha> fi al-Maza>hib al-Arba’ah (Damaskus:

Da>r al-Fikr, 2006).

Ah{mad Muhammad Ibn H{anbal, al-Musnad Ima>m Ah{mad ibn

H{anbal (Beirut: Liba>non: al-Mu’asasah al-Risa>lah,

1999).

An-Nawawiy, Abi> Zakariya.>S{ah{i>h{ Muslim Bi sharh{i an-

Nawawiy (Beiru>t: Da>r al-Fikri, 1983).

Hak-Hak Perempuan

185

Aripin,Jaenal.Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2008).

-----------.Reformasi Hukum di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Peradilan Agama(Analisis Terhadap Eksistensi Peradilan Agama di Era Reformasi Tahun 1998-2008).

Arifin, Zainal dan Muh.Anshori.Fiqih Munakahat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

Asikin,Zainal. Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2016).

Bintania,Aris.Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha, (Jakarta: PT Raja Grafindo

Persada, 2013).

Bisri,Cik Hasan.Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2000).

Dwianti Putri, Lies Marcoes Fadillan.Memastikan Terpenuhinya Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian: Studi Kasus Gugat Cerai di Wilayah PA-PTA Sulawesi selatan, (Penelitian kebijakan: Rumah Kita

Bersama, 2015).

Fauzan, M. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari’ah di Indonesia,( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

Harahap, Yahya Muhammad.Hukum Perkawinan Nasional: Pembebasan Berdasatkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975, (Medan: Zahir Trading, 1975).

------------.Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Ibnu Nujaim, al-Asba>h wa al-Naz{a>ir (Kairo: Dar al-Fikr,

1983).

Kurniawati, Vivi.Pengasuhan Anak, (Jakarta: Rumah Fiqih

Publishing, 2018).

Hak-Hak Perempuan

186

Mahmood, Tahir.Family Law Reform in The Muslim World,

(New Delhi: The Indian Law Institute, 1972).

-------------. Personal Law in Islamic Countries, History, Text and Comparative Analysis, (New Delhi: Academy of

Law and Religion, 1987).

Manan,Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di

Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2016).

----------.Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologi, Legalisasi dan Yurisprudensi, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007).

Mappiasee,Syarif.Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).

Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta:

Prenada Media Group, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, (Jakarta:

Kencana, 2010).

Meleong,Lexi J. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

Md, Mahfud.Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 2018).

Muhammad,Abdul Kadir.Hukum Perdata Indonesia, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 2010).

Mustafa,Ahmad.Tafsir al-Maraghi, (Semarang: CV. Toha

Putra, 1984).

Muzayyanah,Iklilah dkk.Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim, (Jakarta:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016).

Na’mah, Ulin.Talak Divorce: Its Meaning According to The Actor of Matrilocal Residence in Muslim Society, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

Nasution,Khoiruddin.Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang –undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta:

INIS, 2002).

Hak-Hak Perempuan

187

------------.Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode, Materi, dan Status Perempuan Dalam Perundang-undangan Muslim‛,

(Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009).

------------.Islam Tentang Relasi Suami dan Istri: Hukum Perkawinan I, (Yogyakarta: Academia&Tazzata,

2004).

Nurlaelawati, Euis.Islamic Justice in Indonesia:Family Law Reform and Legal Practicein the Religious Courts, (Amsterdam: University Press, 2010).

-------------.Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice the Indonesian Religious Courts(Amsterdam:

Amsterdam University Press, 2010).

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, dkk.Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih UU No1/1974 Sampai KHI, (Jakarta: Prenada Media,

2004).

Pasek Diantra, I Made.Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta:

Prenada Media Group, 2017).

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan

Agama Buku II (Mahkamah Agung RI:Direktorat

Jenderal Badan Peradilan Agama, 2010).

Qal’aji>, Muhammad Rawa>sh dan H{amid S{a>diq Qunaybi.

Mu’jam lughah al-Fuqaha>’ (Beirut: Da>r al-nafa>is,

2012).

Rofiq,Ahmad.Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:

Raja Grafindo Persada, 2013).

R. Ahrons, Constance.Divorce an Unscheduled Family Transition‛ dalam Betty Carter and Monica

McGoldrick (Ed), The Expanded Family Life Cycle: Individual, Family, and Social Perspectives,

Hak-Hak Perempuan

188

(Boston: Allyn & Bacon A Pearson Education

Company, 2005).

Sa>biq, Sayyid. Fiqh as-Sunnah, (Beirut: Da>r Ibn Kathir).

Salim, Arskal dkk.Demi Keadilan dan Kesetaraan: Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama Di Indonesia, (Jakarta: Puskumham UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

Shahrur,Muhammad.Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2004).

Shihab, M. Quraish.Tafsir al-mishba>h: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).

Soehartono,Irwan.Metode Penelitian Sosial, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1999).

Soesilo dan Pramudji, dkk.Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria, (Rhedbook Publisher, 2008).

Sosroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi,dkk.Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang,

1978)

Subhan, Zaitunah.Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: el-Kahfi, 2008).

Suma,Muhammad Amin.Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

Syahuri,Taufiqurrohman.Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Prenada Media Group

Anggota Ikapi DKI, 2015).

-----------.Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, (Jakarta:

Kencana, 2011).

Syaifuddin, Muhammad dkk.Hukum Perceraian, (Jakarta:

Sinar Grafika, 2014).

Syarifuddin, Amir.Garis-garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group, 2013), h. 141.

Hak-Hak Perempuan

189

--------------. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2007).

Tahido Yanggo, Huzaimah.Konsep Wanita Menurut al-Qura>n, Sunnah dan Fikih‛dalam Wanita Islam

Indonesia dalam Kajian Tektual dan Kontektual,

(Jakarta: INIS, 1993).

-----------.Hukum Keluarga Dalam Islam, (Jakarta: Anggota Ikatan Penerbit Indonesia, (IKAPI), 2013).

-----------.Huzaimah.Fiqih Anak: Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak, (Jakarta:

P.T al-Mawardi Prima, 2004).

Taufik Makarao, Mohammad.Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Reneka cipta, 2013).

Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan, (Bandung:

Fokusmedia, 2005).

Umar,Nasaruddin.Fikih Wanita Untuk Semua, (Jakarta: PT

Serambi Ilmu Semesta Anggota IKAPI, 2010).

Wahab, Abdul dan Abd. Muhaimin, dkk.,Adopsi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta:

Gaung Persada, 2010).

Wahid, Marzuki dan Rumadi.Fiqih Mazhab Negara, Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia,

(Yogyakarta: LKiS, 2011).

Yatha Dimyathi, Abu Bakar bin Sayyid Muhammad. I’a>nah

at}-T}a>libi>n, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr 1990).

Zuh{ayli>, Wahbah. Naz{ariyyah al-D}aru>rah al-Shar’iyyah

(Beirut: a-Risa>lah, 1985).

---------.al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuhu (Damaskus: Da>r al-

fikr).

Zulkarnaen dan Mayaningsih.Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).

Hak-Hak Perempuan

190

ARTIKEL:

Abdullah,Abdul Gani. ‚Penemuan Hukum (Rechtsvinding)

dan penciptaan hukum (Rechtsschepping) Bagi Para

Hakim,‛dalam Ahkam: Jurnal Ilmu-ilmu Syariah dan Hukum V 8, no. 2, 2006.

Aini,Noryamin. ‚Tradisi mahar di Ranah Lokalitas Ummat

Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat

Muslim Indonesia,‛dalam Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah V14, no. 1, Januari 2014.

Ali. ‚A Contextual Approach to The Views of Muslim

Feminist Interpretation of The Qur’an Regarding

Women and Their Right,‛ dalam International Journal of Arts and Science 3 2010.

Asya’ri, Moh . ‚Kompilasi Hukum Islam Sebagi Fiqih Lintas

Mazhab di Indonesia,‛dalam al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial V7 no. 2, Desember

2012.

Azni.‚Analisis Gender Terhadap Hukum Keluarga Islam

Indonesia (Studi Terhadap Hak-hak Wanita Pasca

Perceraian),‛dalam Asy-Shir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum V 49 no. 1, Juni 2015.

B. Davidson, Charles.‚ Procedural Justice Preserves

Fundamental Fairness‛ Law Now, Article, Legal

Studies Program, Faculty of Extention University of

Alberta 2006.

B,Halimah. ‚Konsep Mahar (Mas Kawin) dalam Tafsir

Kontemporer,‛dalam Jurnal Al-Risalah V15,no. 2,

November 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

Domiri.‚Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di

Indonesia,‛ dalamJurnal Hukum dan Pembangunan V47, no. 3, Juli-September 2016.

Fatimah.‚Pemenuhan Hak Istri dan Anak Akibat Putusnya

Perkawinan Karena Perceraian: Studi Kasus di

Hak-Hak Perempuan

191

Pengadilan Agama Banjarmasin,‛dalam Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan V4, no. 7, Mei 2014.

G. Qaisi, Ghada. A Student Note: Religious Marriage

Contracts, Judicial Enforcement of Mahr

Agreements in Amarican Court‛ dalam Journal of Law and Religious15 (2000).

Hammad,Muchammad. ‚Hak-hak Perempuan Pasca

Perceraian: Nafkah iddah Talak dalam Hukum

Keluarga Muslim Indonesia, Malaysia dan

Yordania,‛dalam Al-Ah}wa>l : Jurnal Hukum Keluarga Islam V 7 no. 1, 2014.

Harahap, Yulkarnaini dan omara.‚Kompilasi Hukum Islam

Dalam Perspektif Hukum Perundang-undangan,‛

dalam Mimbar Hukum V22, no. 3, Oktober 2010.

Herawati,Tri Wahyuni. ‚Perlindungan Hak Atas Pembagian

Gaji Akibat Perceraian yang Dilakukan Oleh

Pegawai Negeri Sipil,‛dalam LawJournal V6, no.

2,2017.

Hifni,Mohammad. ‚Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami

Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,‛dalam Jurnal Hukum Keluarga, Volume 1 No 2, Desember 2016.

Huis, Stijn CornelisVan.‚Rethinking TheImplementation of

Child Support Dicisions Post-Divorce Rights and

Acces to The Islamic Court in Cianjur, Indonesia‛,

dalam Law, Sosial Justice & Global Development: An Electronic Law Journal (2011)

Idri. ‚Religious Court in Indonesia: History and

Prospect,‛dalam Journal Of Indonesia Islam V 03,

no. 02, December 2009.

J.C.T. Simorangkir, Kamus Hukum, ( Jakarta: Sinar Grafika,

2007)

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet.

Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011).

M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah.‚Perlindungan Hukum

Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai

Hak-Hak Perempuan

192

(Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang,‛dalam

Jurnal Dinamika HukumV12, no. 2, Mei 2012.

Maarzuki,Angga.‚Fenomena Perceraian dan Penyebabnya:

Studi Kasus Kota Cilegon,‛ dalamJurnal Bimas IslamV. 9, no.IV, 2016.

Majalah Peradilan Agama, Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia, Edisi 7/Oktober 2015.

Mubarok, Nafi’.‚Sejarah Hukum Perkawinan Islam di

Indonesia,‛dalam AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law V02, no. 02,

Desember 2012.

Muhammad Ali, Hasbi dan Raihanah. ‚The Sharia Objective

of Giving Mahr,‛dalam Journal Fiqih no. 10, 2013.

Ningsih,Rahmah. ‚Yurisprudensi Sebagai Alternatif

Refrensial Hakim Dalam Memahami

Konstitusi‛Staatsrecht :Indonesian Constitutional Law Journal V1, no 1, January 2017.

Nurasiah.‚Hak Nafkah, Mut’ah dan Nushuz Istri:Studi

Komparatif Undang-undang Hukum Keluarga di

Berbagai Negara Muslim,‛dalam Al-Ah}wa>l: Jurnal Hukum Keluarga IslamVol 4, no. 1, 2011.

Nurhaini Butarbutar,Elisabeth. ‚Konsep Keadilan dalam

Sistem Peradilan Perdata,‛dalam Mimbar Hukum

V21, no. 2, Juni 2009.

Nuryanto. ‚Hadhanah Dalam Perspektif Hukum Keluarga

Islam,‛dalam jurnal Tapis V14, no. 02,2014.

Osama,Essra. Review of Domestic Violence and the Islamic

Tradition, by Ayesha S. Chaudhry, Journal of International Women’s Studies, Vol. 17, No. 1,

January 2016.

Rachel M. Scott, ‚A Contextual Approach to Women’s Rights in the Quran‛,

Rahmawaty, Titis.dalam‚Tinjauan Yuridis Penyebab Perceraian di Kota Palembang‛ Laporan Penelitian

Hibah Kompetitif Fakultas Hukum Universitas

Hak-Hak Perempuan

193

Sriwijaya dan Dipa UNSRI Nomor: 0200.0/23-

042/VI 2009 Tanggal 9 November 2009.

R. Hasan, Mohammad.‚Kajian Prinsip Perkawinan Menurut

UU No 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum

Islam,‛ dalam Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Maret/2016.

R, Ahmad. ‚Peradilan Agama di Indonesia‛, dalam Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam YUDISIA V6,

no. 2,2015.

Rt. Hon. The Lord Judge, ‚Lord Chief Justice of England and

Wales‚ dalamJudiciary of England and Wales: Guide to Judicial conduct 2013.

Sudibyo, ‚Kasus Perceraian Meningkat, 70% Diajukan Istri,‛

dalam Kompas, 30 Juni 2015.

Sumarni.‚Kedudukan Hukum Islam Dalam Negara Republik

Indonesia,‛ dalam Jurnal Al-‘adalah VX, no. 4, Juli

2012.

Syamsoni,Ujang Ruhyat.‚Taqnin al-Ahkam: Legislasi Hukum

Islam ke Dalam Hukum Nasional,‛ dalam Journal of Indonesian Islam Nur El-IslamV2,no. 2, Oktober

2015.

Thoha,Muhammad.‚Paradigma Baru Fiqih Perempuan (Studi

Analisis atas Gender Mainstreaming Omid Safi

Dalam Agenda Muslim Progresif)‛ , dalam Jurnal Al-Ihkam V8, no. 2, Desember 2013.

Titawati,Titin.‚Pemberian Nafkah Iddah Ditinjau dari

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam: Studi Kasus di Pengadilan

Agama Kelas IA Kota Mataram,‛dalam Ganec Swara V11, No. 1, Maret 2017.

Warsito. ‚Perempuan dalam Keluarga Menurut Konsep Islam

dan Barat,‛ dalam Jurnal Studi Islam Vo 14, no. 2,

Desember 2013.

Hak-Hak Perempuan

194

TESIS DAN DISERTASI:

Aripin,Jainal. ‚Reformasi Hukum di Indonesia dan

Implikasinya Terhadap Peradilan Agama: Analisa

Terhadap Eksistensi Peradilan Agama di Era

Reformasi 1998-2008,‛(Disertasi S3 Fakultas

Shari’ah, Universitas IslamNegeri Jakarta, 2008).

Arto,A. Mukti. ‚Peradilan Agama Dalam Sistem

Ketatanegaraan Indonesia, Kajian Historis,

Filosofis, Ideologis, Yuridis, Futuristis,

Pragmatis,‛(Disertasi S3Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2011).

Baharuddin, Nurbaiti. ‚‘Urf dalam Putusan Pengadilan

Agama: Analisis Pertimbangan Hakim dalam

Putusan Harta Bersama: Direktori Putusan

Mahkamah Agung Republik Indonesia,‛ (Tesis S2

Fakultas Shari’ah,Universitas Islam Negeri Jakarta,

2017).

Fatima. ‚Wanita Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia:

Studi atas Kedudukan Wanita Sebagai Ibu, Istri dan

anak,‛ (Tesis S2 Fakultas Shari’ah, Universitas

Islam Negeri Jakarta, 2013).

Hikmah, Nurul. ‚Penerapan Nushu>z di Pengadilan

AgamaJakarta Selatan: Analisis Putusan Perceraian

Tahun 2014-2015,‛ (Tesis S2 Fakultas Shari’ah,

Universitas Islam NegeriJakarta, 2017).

Huis,Stijn CornelisVan.‚Islamic Courts and Women’s

Divorce Rights in Indonesia: The Cases of Cianjur

and Bulukumba,‛(Disertasi S3 Universitas Leiden,

2015).

Khairul, Mohd Anuar bin Ismail.‚Kefahaman Wanita

Terhadap Peruntukan Hak Selepas Bercerai Menurut

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri

Kelantan No. 6 Tahun 2002: Kajian di Kota Baru,‛

(Disertasi S3 Fakultas Syari’ah, Universitas Malaya

Kuala Lumpur, 2014).

Hak-Hak Perempuan

195

Mesraini.‚Hak-hak Perempuan Pascacerai di Asia Tenggara:

Studi Perundang-undangan Perkawinan Indonesia

dan Malaysia,‛ (Disertasi S3 Fakultas Shari’ah,

Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008).

Nasir, Mohammad Abdun.‚Islamic Law and Social change:

The Religious Court and The Dissolution of

Marriage Among Muslim in Lombok, Indonesia,‛

(Graduate Division of Religion West and South

Asian Religions, 2013).

Ningsih, Rahmah. ‚Yurisprudensi Mahkamah Agung: Analisis

Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Wasiat

Wajibah,‛(Tesis S2 Fakultas Shari’ah, Universitas

Islam Negeri Jakarta 2015).

Nuroniyah,Wardah.‚Kontruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum

Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum

Perkawinan Islam di Indonesia,‛ (Disertasi S3

Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Jakarta,

2016).

Putri, Nora Eka.‚Hak Hadanah pada Ayah: Analisis

Yurisprudensi Mahkamah Agung,‛ (Tesis S2

Fakultas Shari’ah Universitas Islam Negeri Jakarta,

2017).

Riadi, Edi. ‚Dinamika Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Dalam Bidang Perdata Islam‛(Jakarta:

Gramata Publising Anggota IKAPI, 2011)

Ritonga, Iskandar. ‚Hak-hak wanita dalam Hukum

Kekeluargaan Islam di Indonesia: Implementasinya

dalam Putusan-putusan Peradilan Agama DKI

Jakarta 1990-1995,‛ (Disertasi S3Fakultas Shari’ah,

Universitas Islam Negeri Jakarta 2002).

Shofiyah, Ummu. ‚Pengaruh Pendidikan dan Kemandirian

Ekonomi Perempuan TerhadapGugat Cerai: Studi

Kasus Gugat Cerai di Pengadilan Agama Jakarta

Selatan‛, (Tesis S2 Fakultas Shari’ah,Universitas

Islam Negeri Jakarta, 2016).

Hak-Hak Perempuan

196

Sikti,Ahmad Syahrur. ‚Daf’u al-Darar Dalam Putusan Hakim

Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Hakim

Pengadilan Agama se-Wilayah DKI Jakarta Tahun

2010-2014‛, (Disertasi S3 Fakultas Sahari’ah

Universitas Islam Negeri Jakarta, 2015).

Silahuddin,Muhammad.‚Efektifitas Kompilasi Hukum Islam

Sebagai Sumber Hukum: Studi Atas Hasil Putusan

Perkara Perceraian dan Poligami di Pengadilan

Agama Kabupaten Gresik Tahun 2007-2008,‛ (Tesis

S2 Fakultas Shari’ah, Universitas Islam Negeri

Jakarta, 2008).

Urrohman,Atho’.‚Problematika Nafkah Istri Pasca Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil: Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, ‛(Tesis S2 Fakultas al-

Ahwal al-Syakhshiyyah, Univeristas Islam Negeri

Malang, 2017).

Zakiyyah.‚Status Nafkah, Maskan, dan Kiswah bagi Istri

yang Ditalak Ba’in Sugra,‛ (Tesis S2Fakultas

Syari’ah, Univerisitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,

2017).

WEBSITE:

http://penataanruangsumut.net/sites/default/files/Microsoft%

20Word%20%20KOTA%20PADANG%20SIDIMPUAN.pdf

http://pa-padangsidempuan.net/v3/index.php/informasi-

umum/profil/sejarah

http://pa-padangsidempuan.net/v3/index.php/informasi-

umum/profil/sejarah

http://www.pa-padangsidimpuan.net

http://pa-padangsidempuan.net/v3/index.php/informasi-

umum/profil/sejarah

Hak-Hak Perempuan

197

PUTUSAN:

1. Putusan Nomor 97/Pdt.G/2014/PA.Psp

2. Putusan Nomor 154/Pdt.G/2015/PA.Psp

3. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2016/PA.Psp

4. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2014/PA.Psp

5. Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Psp

6. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2016/PA.Psp

7. Putusan Nomor 181/Pdt.G/2014/PA.Psp

8. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2015/PA.Psp

9. Putusan Nomor 164/Pdt.G/2016/PA.Psp

10. Putusan Nomor 168/Pdt.G/2016/PA.Psp

11. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2016/PA.Psp

12. Putusan Nomor 54/Pdt.G/2016/PA.Psp

13. Putusan Nomor 33/ Pdt.G/2014/PA.Psp

14. Putusan Nomor 197/ Pdt.G/2014/PA.Psp

15. Putusan Nomor 13/ Pdt.G/2015/PA.Psp

16. Putusan Nomor 07/ Pdt.G/2015/PA.Psp

17. Putusan Nomor 128/ Pdt.G/2016/PA.Psp

Hak-Hak Perempuan

198

Hak-Hak Perempuan

199

GLOSSARIUM

Ex officio :Hak yang diberikan Undang-undang kepada

hakim untuk memutuskan sesuatu yang tidak

dituntut oleh penggugat

Gender :Suatu konsep cultural yang merujuk pada

karakteristik yang membedakan anatara laki-

laki dan perempuan baik secara biologis,

perilaku, mentalitas dan sosial budaya.

H{ad}a>nah :Pemeliharaan anak yang dilakukan oleh

suami atau istri setelah mereka bercerai atau

salah satu dari mereka meninggal dunia

‘Iddah :Masa menunggu untuk tidak melakukan

perkawinan lagi yang harus di jalani oleh

seorang perempuan setelah bercerai dari

suaminya atau setelah suaminya meninggal

dunia

Keluarga :Ruang sosial terkecil yang memiliki

beberapa anggota keluarga dan berhubungan

darah diantaranya

Mut’ah :Pemberian suami kepada istri yang dijatuhi

t}ala>q

Nafkah ‘iddah :Segala sesuatu yang diberikan oleh suami

kepada istri yang telah diceraikan baik berupa

pakaian, makanan dantempattinggal

Nushu>z :Pelanggaran yang dilakukan oleh istri atau

suami dalam rumah tangga

Hak-Hak Perempuan

200

Yurisprudensi :Putusan Hakim yang di ikuti oleh Hakim-

hakim di bawahnya dalam memutuskan

perkara

T{ala>q ba>’in

s}ughra> :T{ala>q yang tidak memberikan hak kepada

suami untuk rujuk kembali kepada istrinya,

kecuali dengan akad nikah yang baru

T}ala>q raj’i> :T{ala>q yang dijatuhkan oleh suami disertai

dengan hak untuk ruju’ kembali selama istri

dalam masa ‘iddah

T}ala>q khul’i :T{ala>q yang dijatuhkan suami atas

permintaan istri dengan bayaran sejumlah

uang atau barang berharga tertentu dari pihak

istri

Institusi : Di namakan dengan sebuah lembaga

Yurisdiksi :Wilayah atau daerah tempat berlakunya

Undang-undang yang berdasarkan hukum

Petitum :Sesuatu yang dituntut atau dimohonkan agar

diputuskan oleh Pengadilan dan jawaban

terdapat pada putusan Pengadilan

Verstek :Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa

hadirnya salah satu pihak

Hak-Hak Perempuan

201

INDEKS

‘

‘Iddah, 9, 17, 28, 29, 30, 42, 43,

45, 53, 54, 78, 79, 81, 82, 90,

92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101,

102, 103, 105, 106, 107, 145,

146, 177, 178

‘Iwad, 5, 143

A

Abdul Gani Abdullah, 10, 67

Abdul Kadir Muhammad, 4

Al-Qur’an, 6, 7, 27, 30, 31, 32,

33, 34, 36, 38, 85, 87, 90, 95,

96, 99, 100, 103, 104, 105,

106, 110, 113, 115, 116, 119,

122, 123, 130, 135, 141, 144,

154, 155, 156, 157, 159, 162,

168, 179, 180

Ayat, 3, 5, 6, 7, 8, 17, 20, 25

B

Baqir al-Habsi, 48

Bulukumba, 15, 16, 67

Buniyamin, 62, 81, 82, 83, 87,

136, 140

C

Cerai gugat, 1, 2, 4, 5, 8, 14, 15,

19, 22, 23, 25, 66, 70, 71, 80,

83, 84, 86, 88, 141, 142, 145,

146, 157, 158, 161, 164, 167,

173, 177, 178, 180

Cerai talak, 1, 2, 4, 5, 19, 21, 22,

23, 25, 29, 66, 69, 70, 71, 77,

83, 84, 85, 90, 93, 106, 116,

127, 128, 130, 140, 144, 146,

177, 178

D

Deskripsi, 59, 94, 99, 102, 108,

111, 114, 122, 128, 149, 151,

160, 165, 169, 172

E

Ekonomi, 1, 18, 38, 44, 47, 56,

60, 83, 85, 86, 87, 88, 123,

156, 160, 164, 169, 173

Euis Nurlaelawati, 11, 12

F

Faktor, 1, 82, 83, 84, 85, 86, 87,

88, 169

Febrizal Lubis, 23, 74, 76, 77,

92, 146

Hak-Hak Perempuan

202

Filosofis, 106, 107, 116, 130,

131, 140, 141, 157, 173, 178,

179, 180

G

Gaji, 6, 50, 51, 52, 53, 79, 133,

135, 137, 139, 140, 141, 170,

172, 177, 178, 179

Gambar, 62, 75, 81

Gender, 9, 11, 16, 18, 181

H

H{ad}a>nah, 5, 18, 19, 48, 49, 92,

177

Hak-hak perempuan, 6, 12, 13,

14, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 27,

39, 53, 54, 82, 83, 146, 177,

178, 180, 181

Hakim, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

18, 21, 22, 23, 25, 53, 57, 64,

65, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 78,

79, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 92,

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,

101, 102, 103, 104, 105, 106,

107, 109, 110, 111, 112, 113,

115, 116, 117, 118, 119, 120,

123, 124, 125, 126, 128, 129,

130, 131, 132, 134, 135, 136,

137, 139, 140, 141, 142, 144,

145, 146, 147, 148, 149, 150,

151, 152, 153, 156, 157, 158,

159, 160, 163, 164, 165, 166,

167, 168, 169, 170, 171, 172,

173, 175, 177, 178, 179, 180,

181

Hasanuddin, 23, 65, 66, 88

Hukum, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22,

24, 25, 27, 28, 31, 33, 38, 39,

41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,

50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59,

60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68,

69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,

78, 79, 80, 82, 89, 90, 92, 93,

94, 98, 99, 100, 102, 104,

105, 106, 107, 116, 122, 125,

129, 131, 134, 138, 139, 140,

141, 142, 143, 146, 147, 148,

150, 151, 155, 157, 159, 162,

165, 171, 172, 173, 177, 181

Huzaimah Tahido Yanggo, 7, 27,

38

I

Indonesia, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 20, 23, 27, 28, 29, 37, 39,

40, 41, 43, 44, 45, 48, 50, 54,

59, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69,

70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,

87, 88, 91, 140, 148, 151,

155, 165, 171, 177, 179

Islam, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23,

25, 27, 28, 29, 33, 36, 38, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

48, 49, 51, 53, 54, 56, 57, 59,

Hak-Hak Perempuan

203

63, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 72,

73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82,

89, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 98,

101, 103, 104, 105, 107, 109,

113, 115, 116, 119, 122, 123,

128, 129, 131, 134, 135, 137,

141, 142, 143, 145, 146, 149,

153, 154, 155, 157, 159, 162,

165, 172, 173, 177, 178, 179,

180

K

Keadilan, 8, 10, 11, 12, 22, 47,

52, 65, 66, 68, 76, 77, 78, 82,

91, 103, 125, 146, 151, 177,

181

Keluarga, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 14,

15, 17, 18, 19, 27, 36, 38, 40,

41, 43, 45, 46, 48, 54, 55, 56,

57, 71, 74, 76, 82, 85, 87, 88,

90, 91, 128, 134, 144, 150,

152, 153, 159, 164, 165

Khulu’, 4, 5, 12, 43, 66, 85, 88,

141, 146

Kompilasi Hukum Islam, 4, 14,

22, 25, 42, 44, 45, 46, 47, 48,

72, 73, 76, 92, 105, 109, 131,

143

M

Mahar, 5, 20, 32, 33, 34, 35, 36,

42, 45, 46, 47, 56, 71, 84, 92,

96, 104, 108, 109, 110, 111,

112, 113, 114, 115, 116, 117,

148, 150, 151, 152, 153, 154,

155, 156, 157, 177, 178, 179,

180

Mahkamah Agung, 9, 10, 19, 61,

63, 65, 66, 79, 82, 91, 92, 100,

128, 136, 140, 145, 148, 179

Masyarakat, 7, 10, 11, 62, 63,

65, 66, 67, 68, 72, 73, 75, 88,

104, 151, 165

Muslim, 11, 16, 17, 25, 27, 40,

45, 54, 63, 67, 72

Mut’ah, 5, 18, 19, 20, 31, 32, 36,

42, 45, 46, 55, 56, 78, 79, 81,

92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,

101, 102, 103, 104, 105, 106,

107, 177, 178

N

Negara, 7, 11, 16, 17, 25, 45, 53,

54, 72, 73, 74, 177

Nushu>z, 7, 8, 9, 42, 44, 79, 82,

87, 97, 102, 103, 104, 105,

106, 121, 122, 133, 134, 136,

137, 140, 145

P

Padangsidimpuan, 12, 13, 22, 23,

24, 25, 59, 60, 61, 62, 63, 65,

66, 68, 71, 74, 77, 80, 81, 83,

85, 86, 87, 88, 92, 93, 106,

108, 114, 116, 118, 121, 122,

127, 130, 136, 137, 140, 146,

Hak-Hak Perempuan

204

150, 152, 157, 158, 161, 164,

167, 169, 173, 177

Pegawai Negeri Sipil, 6, 20, 50,

51, 52, 53, 79, 93, 132, 133,

135, 136, 137, 139, 140, 141,

163, 166, 172, 173, 177, 179

Pengadilan Agama, 2, 4, 5, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

19, 21, 22, 23, 24, 25, 44, 45,

53, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,

66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74,

76, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86,

88, 89, 90, 91, 92, 94, 106,

109, 116, 118, 121, 127, 130,

137, 140, 142, 143, 144, 146,

149, 151, 153, 157, 158, 161,

164, 167, 169, 173, 177, 181

Peradilan Agama, 5, 8, 9, 10, 13,

16, 18, 19, 22, 23, 25, 60, 63,

64, 65, 66, 67, 69, 70, 76, 79,

90, 145, 149, 151, 153, 165

Perceraian, 1, 3, 5, 17, 18, 27, 29,

39, 42, 45, 49, 50, 51, 52, 53,

54, 68, 69, 70, 71, 76, 83, 85,

86, 89, 90, 92, 107, 141

Perkawinan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13,

15, 16, 20, 22, 23, 27, 29, 33,

39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50,

52, 53, 56, 57, 60, 65, 68, 71,

72, 74, 81, 86, 88, 90, 91, 93,

95, 104, 110, 115, 116, 117,

119, 123, 141, 142, 143, 145,

146, 152, 154, 160, 168, 170,

171, 172, 177, 179

Putusan, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 18,

19, 21, 22, 23, 24, 25, 43, 49,

65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74,

76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84,

92, 93, 97, 98, 101, 105, 106,

108, 110, 113, 114, 116, 117,

119, 120, 125, 126, 129, 130,

132, 136, 140, 144, 146, 147,

148, 150, 156, 157, 158, 160,

161, 163, 166, 167, 168, 172,

173, 177, 181

S

Sosiologis, 75, 106, 107, 116,

117, 130, 132, 140, 141, 157,

173, 175, 178, 179, 180

U

Undang-undang, 2, 3, 4, 5, 7, 9,

11, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 40,

41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49,

55, 56, 57, 63, 64, 65, 69, 70,

71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 81,

86, 88, 91, 93, 97, 99, 119,

124, 125, 128, 131, 135, 142,

145, 146, 151, 159, 160, 168,

169, 170, 171, 172,뒨178,

179, 180

Y

Yuridis, 74, 106, 116, 130, 140,

157, 173, 178, 179, 180

Yurisprudensi, 5, 9, 19, 72, 77,

92, 136, 140, 145, 149

Hak-Hak Perempuan

205

TENTANG PENULIS

Hariyanti Novita, lahir di Tanjong Beuridi Aceh

Utara, 7 Maret 1987, dari pasangan Harun dan Rusmiati.

Pendidikan penulis mulai dari pendidikan dasar yang

ditempuh di SD No. 01 Tanjong Beuridi, setelah lulus sekolah

dasar penulis melanjutkan pendidikan Tsanawiyah dan

‘Aliyah di YayasanTerpadu Ulumuddin Uteukot Cunda

Lhokseumawe Aceh Utara. Kemudian melanjutkan

pendidikan Strata satu di Sekolah Tinggi Agama Islam

Indonesia Jakarta Fakultas Shari’ah Jurusan Ahwal Al-

Syakhshiyah lulus padaTahun 2013, dan melanjutkan Strata

dua di Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

pada tahun 2014.