TUGAS POKOK PPATPsl. 2PPAT bertugas pokok laks. sebag. kegiatan P.Tnh. dg membuat akta sbg bukti telah dilakukannya perbuatan perb.hkm. ttt mengenai h.a.t. .dst

Psl. 3Akta PPAT merupakan akta OTENTIK .. dst

PP 37/1998 Psl. 1PPAT adl. Pejabat umum yg diberi kewenangan utk membuat akta OTENTIK . dst

PP 24/1997 Psl. 37

Peralihan h.a.t. melalui jual beli, Tukar menukar, hibah , kecuali lelang, hanya dpt didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yg dibuat oleh PPAT yg berwenang mnrt Ket. Perat. Perundang undangan yg berlaku.

Psl. 11 12

Syarat : Usia > 30 Thn Lulus Ujian PPAT S1 & Program Pendidikan Khusus PPAT Spesialisasi Notaris / Magister Notaris Syarat Umum Psl 14 dan 15 Pembekalan Teknis Sblm melaksanakan Tugas ( Ps. 17 ) Syarat Umum Lainnya

PPATS : Pembekalan Teknis Pertanahan SK. Pengangkatan Sbg Camat Daerah ybs. Blm Cukup Terdapat PPAT Syarat-syarat Umum lainnya

Psl. 18

Ps. 12 (3)

HKM Pertanahan Org. & Kelembagaan BPN Pendaftaran Tanah Peraturan Jabatan PPAT Pembutan Akta PPAT dan Etika Profesi

Psl. 7 (1) (2)

Ditetapkan K. BPN RI, dengan mempertimbangkan : Jml. Kecamatan Tingkat Perb. Hukum ttt mengenai HAT Tingkat Perkemb. Ekonomi Jml. Permoh Utk diangkat sbg PPAT Jml PPAT yg sdh ada Lain-lain faktor Dua Klasifikasi : Kep KBPN 103 Diktum Ketiga Daerah. Tertutup(Ibukota Provinsi & Kota Adm Provinsi DKI Jakarta) Daerah terbuka

Ps. 25 (1) (2) Meninggal Dunia, atau

Telah berusia 65 Thn, atau Diangkat dan Mengangkat Sumpah Jabatan atau Melaksanakan Tugas sbg Notaris berkedudukan di Kab/Kota lain dari Daerah kerjanya sbg PPAT, atau Diberhentikan oleh Kepala BPN PPAT S, tdk lagi Memegang Jabatan di Wilayah Kerjanya Pemberhentian PPAT oleh K BPN RI atas Usul Kepala Kantor Pertanahan Melalui Kep. Kantor Wilayah (Ps. 29)6

PEMBERHENTIAN DGN HORMAT Permintaan Sendiri

Psl. 28 (1)

Tdk Lagi Mampu Menjalankan Tugas kantor, Kesehatan Badan & Jiwanya Mlkkn Pelanggaran Ringan Thd Larangan / Kewajiban Sbg PPAT Rangkap Jabatan Sebagaimana Ps. 30 Ayat (1) : Advocad, PNS atau TNI /POLRI

Psl. 28 (2) PEMBERHENTIAN TDK DGN HORMAT Mlkkn Pelanggaran Berat Thd Larangan / Kewajiban Sbg PPAT Dijatuhi Hukuman Pidana Yg Ancaman Hukumannya Paling Lama 5 (lima) Tahun atau Lebih Berat, Berdasarkan Putusan Peradilan Yg Tlh Memp. Kek. Hukum Tetap Melanggar Kode Etik Profesi (KEP)

PELANGGARAN RINGAN

Psl. 28 (3)

Memungut Uang Jasa Melebihi Ketentuan Setelah 2 Bln Cuti, Tdk Melaksanakan Tugas (Ps. 42) Tdk Menyampaikan Laporan Bulanan (Ps. 62) Rangkap Jabatan; Advocad, PNS, dll. (Ps. 30) Lain-lain Yg Ditetapkan oleh Ka. BPN

PELANGGARAN BERAT

Psl. 28 (4)

Membantu mlkkn Tindak Pidana Akta Yg dibuat Mengakibatkan Sengketa/Konflik Membuat Akta diluar Daerah Kerja (kecuali Ps. 4 dan Ps. 6 ayat 3) Membuat Keterangan Yang Tidak Benar, Mengakibatkan Sengketa/Konflik Membuka Kantor Cabang/Perwakilan atau Bentuk Lainnya Yg Terletak diluar dan atau Didalam Daerah Kerjanya Para Pihak Tidak Hadir Dihadapannya, Saat Pembuatan Akta Pembuatan Akta PPAT Thd. Tanah Yg Diketahuinya Masih Dalam Sengketa Pembuatan Akta PPAT Bukan Oleh Orang Yg Berhak Akta PPAT Tidak Dibacakan Akta PPAT Dibuat Oleh Pihak Yg atau Tidak Berwenang Melakukan Perbuatan Hukum Akta PPAT Dibuat Dlm Keadaan PPAT Dikenakan Sanksi atau Sedang Cuti Lain-lain Yg Ditetapkan BPN

Psl. 36

HAK :

Cuti Memperoleh Uang Jasa (Honor) Psl. 32 ayat (1) PP. 37/1998 Memperoleh Informasi Peraturan Pertanahan Membela Diri Atas Kptsn Pemberhentian Sbg PPAT

Psl. 45, 46, 47

KEWAJIBAN

Menjunjung Tinggi Pancasila, UUD45, NKRI Mengucapkan, Sumpah Jabatan Menyampaikan Laporan Bulanan, Paling Lambat tgl. 10 Bulan Berikutnya Menyerahkan Protokol Dalam Hal Berhenti Sbg PPAT Membebaskan Uang Jasa Kepada Yg Tidak Mampu Membuka Kantor Tiap Hari Kerja = Jam Kerja Kantor Pertanhan Setempat Hanya mempunyai 1 (satu) Kantor Dlm Daerah Kerja Menyampaikan Alamat Kantor, Contoh Tanda tangan/Paraf/Teraan Cap/Jabatan Melaksanakan Jabatan Secara Nyata Setelah Sumpah Pasang Papan Nama & Menggenakan Stampel Bentuk dan Ukuran ttt Lain-lain Sesuai Perat. Perundang-Undangan

BLANKO AKTA Psl. 51 53 Dibuat & Diterbitkan Oleh BPN RI

Hanya Boleh Dibeli Oleh PPAT, PPATS, PPAT Pengganti, PPAT Khusus Dibuat Dengan Mengisi Secara Lengkap- Sesuai Kejadian, Status & Data Yg Benar - Didukung Dengan Dokumen Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

PEMBUATAN AKTA PPAT Psl. 54 Pencocokan sertipikat pada kantor Pertanahan Tolak pembuatan akta, bila tdk didasari data formil Tidak boleh dibuat Aktanya sebelum Tanahnya diukur oleh Kantor Pertanahan & diberi NIB, bila obyek perjanjiannya tanah blm terdaftar atau tanah milik Adat Dlm Akta wajib cantumkan : NIB / No. hak atas tanah Nomor SPT-PBB Penggunaan Tanah sesuai keadaan lapangan Tidak boleh memuat kata-kata : sesuai atau menurut keterangan para pihak kecuali didukung oleh data formil PPAT bertanggung jawab pribadi atas pelaksanaan tugas jabatannya

Psl. 53 ayat (3) Bersaksi Mengenai : - Identitas Penghadap - Kehadiran Para Pihak/Kuasanya - Kebenaran Data Fisik/Data Yuridis (Utk Tnh Belum Terdaftar) - Keberadaan Dokumen Yg Ditunjukkan Dlm Akta - Tlh Dilaksanakan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak Saksi; Orang Yang Memenuhi Syarat

BUKU DAFTAR AKTA Psl. 56 1 (Satu) bulan daftar, lamp. IX Diisi tiap hari kerja PPAT, ditutup setiap hari kerja Pd akhir hari kerja tiap bulan, daftar akta ditutup garis merah, tt & nama jelas PPAT, diberi catatan berbunyi Pada hari initgldaftar akta ini ditutup oleh saya, dgn catatan bahwa dalam bulan ini telah dibuat()buah akta Bila PPAT cuti, diberhentikan sementara atau berhenti dari jabatannya, catatan diatas berbunyi: Pada hari initgldaftar akta ini ditutup oleh saya, krn menjalankan cuti/berhenti untuk sementara/berhentiBaca Psl. 57

PENJILIDAN AKTA DAN WARKAH PENDUKUNG Psl. 58 Akta otentik/kuasa dari yg berwenang Surat persetujuan Akta/surat pemberian kewenangan lain Surat/petaDILEKATKAN/DIJAHIT PD. AKTA YG DISIMPAN PPAT

DIJILID TIAP 50 AKTA / BULAN

Psl. 60 WARKAH PENDUKUNG SELAIN Psl. 58 DIJILID TERSENDIRI TIAP 25 WARKAH / BULAN DISAMPUL, TULIS NOMOR AKTA

LAPORAN BULANAN PPATPsl. 62

LAP. BLN. Disampaikan tiap tgl 10 bln berikutnya LAP. BLN. Kepada : Kantor Pertanahan Kanwil BPN. Prop. KP. PBB KP. Pajak Penyampaian LAP. BLN dikirim melalui Jasa pengiriman atau diantar langsung kealamat Terlambat lapor denda Rp. 250.000, (Psl. 26 ayat 2 UU 20/2000)

Oleh

: - K.BPN, Kakanwil BPN, Ka. Kan. Pertanahan

BPN : Regulasi Arahan Bin Was Org. Prof. PPAT Bin Was PPAT dalam rangka Laks. Kode Etik

Kanwil : Jelaskan Kebijakan Regulasi BPN Sosialisasi, diseminasi kebijakan, Perat & Juknis Was. Periodik

Kantor Pertanahan : Membantu sampaikan & jelaskan Regulasi kebijakan,juknis lak Tugas PPAT Riksa akta PPAT & beritahu tertulis akta-akta yg tdk penuhi syarat Periksa laks. Kwjb. Operasional PPAT

MEKANISME SAMPAIKAN PERMASALAHANPs. 68

PPAT langsung Kakan Pertanahan Bila tdk bisa diatasi : PPAT melalui org. Profesi sampaikan permasalahan ke KANWIL ke K.BPN

ORG. PROFESI Psl. 69

Wajib ada Wajib susun 1 (satu) Kode Etik Profesi berlaku Nasional Kode Etik Profesi disusun oleh Org. Prof. disahkan Ka.Bpn RI PPAT & PPAT.S wajib taat K.E.P.

KET. PERALIHAN / PENUTUP Kep. BPN Tgl. 22 6 2001 No. 15 IX 2001 ttg Formasi PPAT, DIUBAH - PMNA / K.BPN. 4/1996 ttg Laks. PP.37/1998 dan - Ket lain yg bertentangan dg Perat 1/2006 dinyatakan TDK BERLAKU