problematika yuridis penggunaan blanko akta ppat … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko...

12
i PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Magister Kenotariatan OLEH : Nama : MUSRIFAH ROSITA DEWI NIM : S351402020 PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016

Upload: others

Post on 18-Mar-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang telah dicabut berdasarkan Perkaban

i

PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT

OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Magister Kenotariatan

OLEH :

Nama : MUSRIFAH ROSITA DEWI

NIM : S351402020

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2016

Page 2: PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang telah dicabut berdasarkan Perkaban

ii

PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT

OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

OLEH :

MUSRIFAH ROSITA DEWI

NIM. S351402020

Pembimbing

Dr. MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, SH.,MM

Mengetahui :

Kepala Program Magister Kenotariatan

BURHANUDDIN H, SH., MH., Msi., Ph.D

NIP. 19600716 198503 1 004

Page 3: PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang telah dicabut berdasarkan Perkaban

iii

PROBLEMATIKA YURIDISPENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT

OLEHPEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

DISUSUN OLEH

MUSRIFAH ROSITA DEWI

NIM. S351402020

Telah disetujui oleh Tim Penguji :

Dewan Penguji

Jabatan Nama Tanda Tangan/Tanggal

Ketua Burhanuddin H, SH.,MH.,Msi.,Ph.D .......................

NIP. 19600716 198503 1004

Sekretaris Dr. M. Irnawan Darori SH., MM ........................

Penguji Prof. Dr. Adi Sulistyono. SH., MH ........................

Pembanding NIP. 19630209198803 1003

Internal

Penguji Dr. Hari Purwadi SH., M.Hum ........................

Pembanding NIP. 19641201200501 1001

Ekternal

Mengetahui

Direktur Program Kepala Program MagisterKenotariatan

Burhanudin H,SH.,MH.,Msi,.Ph.D

Prof.Dr.M.Furqon Hidayatulloh,M.Pd Burhanuddin H, SH., MH., Msi., Ph.D

NIP. 19600727 119870 2 1001 NIP. 19600716 198503 1004

Page 4: PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang telah dicabut berdasarkan Perkaban

iv

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa :

NAMA : MUSRIFAH ROSITA DEWI

NIM :S351402020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul

“PROBLEMATIKA YURIDISPENGGUNAAN BLANKO AKTAPPAT

OLEHPEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH”, adalah benar-benar karya saya

sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tanda citasi dan

ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak

benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan

tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Surakarta, Juni 2016

Yang membuat pernyataan

MUSRIFAH ROSITA DEWI

Page 5: PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang telah dicabut berdasarkan Perkaban

v

MOTTO

Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup atas takdirmu telah kau

jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan

bersabar dalam menjalani kehidupan ini, semoga keberhasilan ini menjadi

satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Kubersujud

dihadapanMu Ya RobbEngkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai

dipenghujung awal perjuanganku, Segala puji bagi Mu ya Alloh.

Alhamdulillah.....Alhamdulillah.....Alhamdulillahirobbil’alamin.

“Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

kesanggupannya.” (Qs. Al-Baqarah(2):286)

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tua penulis, Ibu Peny

Sujantie dan Alm Bp Muntandir

Asyarif

- Keluargaku : Mas Rofik, Mb Ibit, Dek

Agus, Novi, Ernis, Wuri, Wahyu,

Puput, Naya, puta, safa, cika, Ica,

Rara

- Untuk seseorang yang telah

memberikan dorongan, semangat dan

cinta

- Almamaterku

Page 6: PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang telah dicabut berdasarkan Perkaban

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Alloh SWT yang senantiasa mencurahkan

berkat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaiakan tesis yang

berjudul “PROBLEMATIKA YURIDISPENGGUNAAN BLANKO AKTA

PPAT OLEHPEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH” dengan tepat pada

waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister

Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Tesisi ini membahas tentang pembuatan blanko akta PPAT yang

dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugasnya

dalam pelaksanaan peralihan hak berdasarkan Surat Edaran Nomor :

543/5.31/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015 Tentang Pemanfaatan Blanko Akta

PPAT.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun

materiil serta doa dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis

mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ravik Karsidi M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas

Maret Surakarta;

2. Bapak Prof. Dr. Moh.Furqon Hidayutulloh, M.P.d., selaku Direktur

Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta;

3. Bapak Prof. Dr. Supanto S.H,. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta;

4. Bapak Burhanuddin Harahap, S.H.,MH.,M.Si.,Ph.D., selaku Kepala

Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta;

5. Bapak Dr. Muhammad Irnawan Darori, SH., MM., selaku Dosen

Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan

masukan bagikesempurnaan penulisan tesis ini.

6. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H selaku Dosen Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

Page 7: PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang telah dicabut berdasarkan Perkaban

vii

7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas

Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada

penulis selama masa perkuliahan.

8. Bapak dan Ibu Staf Sekertariat Program Magister Kenotariatan Universitas

Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak membantu kelancaran

administrasi, memberikan pelayanan, selama masa perkuliahan.

9. Orang tua penulis, Ibu Peny Sujantie dan Alm Bapak Muntandir Asyarif

yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk kelancaran study

bagi penulis.

10. Untuk Keluarga penulis : Mas Rofek, Mbak Ibit, Dek Agus, Novi, Wuri,

Wahyu, Ernis, Puput, Naya, Puta, Safa, Cika, Ica, Rara.

11. Sahabat dan teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas

Sebelas Maret Surakarta Angkatan Ke 4 kelas A dan Kelas B, yang telah

memberikan bantuan, semangat, dan dukungan kepada penulis serta

kebersamaan dalam berjuang sehingga penyusunan tesis ini bisa selesai,

Mbak Wanti, Mbak Peny, Bu ince,Mbak Rahmani, Mas Widar, dan

teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih

juga atas kebersamaannya dan kerjasamanya.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih atas segala

dukungan morilnya, penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih

banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini dapat

memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk akademik, praktisi,

maupun masyarakat umum.

Surakarta, Juni 2016

Penulis

Musrifah Rosita Dewi

Page 8: PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang telah dicabut berdasarkan Perkaban

viii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................i

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING....................................................ii

HALAMAN PENGESAHAN TESIS..................................................................iii

HALAMAN PERNYATAAN...............................................................................iv

MOTTO..................................................................................................................v

KATA PENGANTAR............................................................................/..............vi

DAFTAR ISI.......................................................................................................viii

ABSTRAK.............................................................................................................xi

ABSTRACK .....................................................................................................xii

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................1

A. Latar Belakang Masalah.............................................................1

B. Rumusan Masalah .................................................................13

C. Batasan Masalah.......................................................................13

D. Tujuan Penelitian.....................................................................13

E. Manfaat Penelitian...................................................................14

F. Sistematika Penulisan...............................................................15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ............17

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Agraria.........................17

B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah....................19

1. Pengertian Pendaftaran Tanah...............................19

2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah..........................23

3. Tujuan Pendaftaran Tanah.....................................23

4. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak

Atas Tanah............................................................25

C. Tinjauan Umum Pejabat Pembuat Akta Tanah..................30

1. Pengertian Pejabat ...............................................30

2. Pengertian PPAT....................................................31

Page 9: PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang telah dicabut berdasarkan Perkaban

ix

3. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban PPAT...........33

D. Tinjauan Umum Tentang Akta Pejabat Pembuat

Akta Tanah .................................................................... 35

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akta Pejabat

Pembuat Akta Tanah ................................................ 35

2. Akta PPAT sebagai Akta Otentik............................... 36

3. Keabsahan Akta PPAT Sebagai Akta Otentik ............37

E. Tinjauan Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional......42

1. Sejarah Terbentuknya BPN....................................42

2. Visi dan Misi BPN.................................................47

3. Tujuan Terbentuknya BPN....................................49

F. Teori yang digunakan dalam Penelitian.............................52

G. Penelitian yang relevan.....................................................60

H. Kerangka Berpikir..............................................................65

BAB III METODE PENELITIAN............................................................67

A. Jenis Penelitian.........................................................................67

B. Metode Pendekatan.................................................................68

C. Sumber Bahan Hukum.............................................................69

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.......................................70

E. Teknik Analisis Bahan Hukum................................................71

F. Teknik Penafsiran Bahan Hukum............................................71

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..........................72

A. Tanggung Jawab PPAT Dalam Penggunaan Blanko

AktaPPAT Berdasarkan Surat Edaran Nomor:

543/5.31/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015 perihal

Pemanfaatan Blanko Akta PPAT ...........................................72

B. Bagaimanakah akibat hukum penggunaan blanko

akta PPAT berdasarkan Surat Edaran Nomor :

543/5.31/II/2015, Tanggal 05 Februari2015 perihal

Pemanfaatan Blanko Akta PPAT ..........................................82

Page 10: PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang telah dicabut berdasarkan Perkaban

x

BAB V PENUTUP.....................................................................................89

A. Kesimpulan..............................................................................89

B. Implikasi...................................................................................90

C. Saran.........................................................................................91

DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................92

Page 11: PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang telah dicabut berdasarkan Perkaban

xi

ABSTRAK

Musrifah Rosita Dewi, S 351402020, Problematika Yuridis Penggunaan

Blanko Akta PPAT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui diberlakukannya

kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang

telah dicabut berdasarkan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 dan diberlakukan

kembali berdasarkan Surat Edaran Nomor : 543/5.31/II/2015 Tanggal 05 Februari

2015 Tentang Pemanfaatan Blanko Akta PPAT.

Metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif. Jenis data dalam

penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan

dengan study kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik

analisis data dengan teknik analisis kualitatif.

Dari hasil pembahasandisimpulkan bahwa tanggung jawab PPAT terhadap

penggunaan blanko akta PPAT dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada

Surat Edaran Nomor : 543/5.31/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015 Tentang

Pemanfaatan Blanko Akta PPAT maka PPAT bertanggung gugat terhadap pihak

ketiga terhadap produk yang digunakan, karena tidak sesuai dengan peraturan

yang berlaku dan kerugianterhadappihakketigadibebankankepadapejabat yang

karenatindakannyaitutelahmenimbulkankerugian, dan berakibat hukum terhadap

blankoakta PPAT yang dibuatbukanlah sebagaiaktayang otentik.

Sementaraitukewenangan PPAT dalammembuataktadapatmerujukpadaketentuan

yang diaturdalamPeraturanKepalaBadanPertanahanNasionalRepublik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2012, karena didalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012

menyatakan bahwa penyiapan dan pembuatan blanko akta PPAT dibuat sendiri

oleh PPAT yang bersangkutan.Kebijakan Kepala BPN dengan mengeluarkan

Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

543/5.31/II/2015, tertanggal 05 Februari 2015 perihal pemanfaatan blanko akta

PPAT yang ditujukan kepada seluruh kanwil BPN dan kantor Pertanahan seluruh

Indonesia sangatlah bertentangan dengan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 karena

surat edaran tidak bisa mengesampingkan peraturan menteri. Dan peraturan

menteri mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada surat edaran.

Kata Kunci : pendaftaran tanah, blanko akta , PPAT

Page 12: PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang telah dicabut berdasarkan Perkaban

xii

ABSTRACT

MusrifahRosita Dewi, S 351402020, Juridical Problems Using Blanko PPAT deed

by the Land Deed Official

The purpose of this study was to determine the reintroduction use blank

deed PPAT oeh Officer deed of land that have been revoked by Perkaban No. 8 of

2012 and reinstated by Circular No. 543 / 5:31 / II / 2015 On February 5, 2015

About the Use of Form Deed PPAT.

Methods used are normative. The type of data in this study are primary

and secondary data. The data collection is done with the study of literature. Data

analysis technique used is the technique of data analysis with qualitative analysis

techniques.

From the discussion concluded that the responsibility PPAT to use blank

certificate PPAT in carrying out its duties based on Circular Letter No. 543 / 5:31

/ II / 2015 On February 5, 2015 About the Use of Form Deed PPAT then PPAT is

accountable to a third party against the products used, because it does not comply

with applicable regulations and damages against third parties are charged to an

authority for his action has caused damages, and legal consequences of the blank

PPAT deed made not as an authentic deed. Meanwhile the authority of PPAT in a

deed can refer to the provisions stipulated in the Regulation of the National Land

Agency of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2012, because in Perkaban

No. 8 of 2012 states that the preparation and manufacture of blank deed made by

PPAT PPAT concerned. Policy Head of BPN to issue a Circular Letter of the

National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 543 / 5:31 / II / 2015,

dated February 5, 2015, concerning the use of blank certificates PPAT addressed

to all regional offices BPN and the office of the Land throughout Indonesia is

contrary to Perkaban No. 8 of 2012 because the circular could not rule out a

ministerial regulation. And the ministerial regulations to have a higher position

than the circular.

Keywords: land registration, blank certificates, PPAT