problematika yuridis penggunaan blanko akta ppat … · 2020. 1. 24. · kembali penggunaan blanko...

of 12/12
i PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister Program Magister Kenotariatan OLEH : Nama : MUSRIFAH ROSITA DEWI NIM : S351402020 PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016

Post on 18-Mar-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • i

    PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT

    OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

    Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

    Program Magister Kenotariatan

    OLEH :

    Nama : MUSRIFAH ROSITA DEWI

    NIM : S351402020

    PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

    FAKULTAS HUKUM

    UNIVERSITAS SEBELAS MARET

    SURAKARTA

    2016

  • ii

    PROBLEMATIKA YURIDIS PENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT

    OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

    OLEH :

    MUSRIFAH ROSITA DEWI

    NIM. S351402020

    Pembimbing

    Dr. MUHAMMAD IRNAWAN DARORI, SH.,MM

    Mengetahui :

    Kepala Program Magister Kenotariatan

    BURHANUDDIN H, SH., MH., Msi., Ph.D

    NIP. 19600716 198503 1 004

  • iii

    PROBLEMATIKA YURIDISPENGGUNAAN BLANKO AKTA PPAT

    OLEHPEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

    DISUSUN OLEH

    MUSRIFAH ROSITA DEWI

    NIM. S351402020

    Telah disetujui oleh Tim Penguji :

    Dewan Penguji

    Jabatan Nama Tanda Tangan/Tanggal

    Ketua Burhanuddin H, SH.,MH.,Msi.,Ph.D .......................

    NIP. 19600716 198503 1004

    Sekretaris Dr. M. Irnawan Darori SH., MM ........................

    Penguji Prof. Dr. Adi Sulistyono. SH., MH ........................

    Pembanding NIP. 19630209198803 1003

    Internal

    Penguji Dr. Hari Purwadi SH., M.Hum ........................

    Pembanding NIP. 19641201200501 1001

    Ekternal

    Mengetahui

    Direktur Program Kepala Program MagisterKenotariatan

    Burhanudin H,SH.,MH.,Msi,.Ph.D

    Prof.Dr.M.Furqon Hidayatulloh,M.Pd Burhanuddin H, SH., MH., Msi., Ph.D

    NIP. 19600727 119870 2 1001 NIP. 19600716 198503 1004

  • iv

    PERNYATAAN

    Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa :

    NAMA : MUSRIFAH ROSITA DEWI

    NIM :S351402020

    Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul

    “PROBLEMATIKA YURIDISPENGGUNAAN BLANKO AKTAPPAT

    OLEHPEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH”, adalah benar-benar karya saya

    sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tanda citasi dan

    ditunjukkan dalam daftar pustaka.

    Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak

    benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan

    tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

    Surakarta, Juni 2016

    Yang membuat pernyataan

    MUSRIFAH ROSITA DEWI

  • v

    MOTTO

    Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup atas takdirmu telah kau

    jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan

    bersabar dalam menjalani kehidupan ini, semoga keberhasilan ini menjadi

    satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Kubersujud

    dihadapanMu Ya RobbEngkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai

    dipenghujung awal perjuanganku, Segala puji bagi Mu ya Alloh.

    Alhamdulillah.....Alhamdulillah.....Alhamdulillahirobbil’alamin.

    “Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan

    kesanggupannya.” (Qs. Al-Baqarah(2):286)

    Tesis ini kupersembahkan untuk :

    - Kedua orang tua penulis, Ibu Peny

    Sujantie dan Alm Bp Muntandir

    Asyarif

    - Keluargaku : Mas Rofik, Mb Ibit, Dek

    Agus, Novi, Ernis, Wuri, Wahyu,

    Puput, Naya, puta, safa, cika, Ica,

    Rara

    - Untuk seseorang yang telah

    memberikan dorongan, semangat dan

    cinta

    - Almamaterku

  • vi

    KATA PENGANTAR

    Segala puji syukur kepada Alloh SWT yang senantiasa mencurahkan

    berkat-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaiakan tesis yang

    berjudul “PROBLEMATIKA YURIDISPENGGUNAAN BLANKO AKTA

    PPAT OLEHPEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH” dengan tepat pada

    waktunya guna memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Magister

    Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

    Tesisi ini membahas tentang pembuatan blanko akta PPAT yang

    dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam menjalankan tugasnya

    dalam pelaksanaan peralihan hak berdasarkan Surat Edaran Nomor :

    543/5.31/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015 Tentang Pemanfaatan Blanko Akta

    PPAT.

    Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan baik moril maupun

    materiil serta doa dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis

    mengucapkan terimakasih kepada:

    1. Bapak Prof. Dr.Ravik Karsidi M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas

    Maret Surakarta;

    2. Bapak Prof. Dr. Moh.Furqon Hidayutulloh, M.P.d., selaku Direktur

    Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta;

    3. Bapak Prof. Dr. Supanto S.H,. M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum

    Universitas Sebelas Maret Surakarta;

    4. Bapak Burhanuddin Harahap, S.H.,MH.,M.Si.,Ph.D., selaku Kepala

    Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta;

    5. Bapak Dr. Muhammad Irnawan Darori, SH., MM., selaku Dosen

    Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan

    masukan bagikesempurnaan penulisan tesis ini.

    6. Bapak Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H selaku Dosen Universitas

    Sebelas Maret Surakarta.

  • vii

    7. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Sebelas

    Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada

    penulis selama masa perkuliahan.

    8. Bapak dan Ibu Staf Sekertariat Program Magister Kenotariatan Universitas

    Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak membantu kelancaran

    administrasi, memberikan pelayanan, selama masa perkuliahan.

    9. Orang tua penulis, Ibu Peny Sujantie dan Alm Bapak Muntandir Asyarif

    yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk kelancaran study

    bagi penulis.

    10. Untuk Keluarga penulis : Mas Rofek, Mbak Ibit, Dek Agus, Novi, Wuri,

    Wahyu, Ernis, Puput, Naya, Puta, Safa, Cika, Ica, Rara.

    11. Sahabat dan teman seperjuangan Magister Kenotariatan Universitas

    Sebelas Maret Surakarta Angkatan Ke 4 kelas A dan Kelas B, yang telah

    memberikan bantuan, semangat, dan dukungan kepada penulis serta

    kebersamaan dalam berjuang sehingga penyusunan tesis ini bisa selesai,

    Mbak Wanti, Mbak Peny, Bu ince,Mbak Rahmani, Mas Widar, dan

    teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih

    juga atas kebersamaannya dan kerjasamanya.

    Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih atas segala

    dukungan morilnya, penulis menyadari bahwa dalam tesis ini masih

    banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis

    mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga tesis ini dapat

    memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk akademik, praktisi,

    maupun masyarakat umum.

    Surakarta, Juni 2016

    Penulis

    Musrifah Rosita Dewi

  • viii

    DAFTAR ISI

    HALAMAN JUDUL ............................................................................................i

    HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING....................................................ii

    HALAMAN PENGESAHAN TESIS..................................................................iii

    HALAMAN PERNYATAAN...............................................................................iv

    MOTTO..................................................................................................................v

    KATA PENGANTAR............................................................................/..............vi

    DAFTAR ISI.......................................................................................................viii

    ABSTRAK.............................................................................................................xi

    ABSTRACK .....................................................................................................xii

    BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................1

    A. Latar Belakang Masalah.............................................................1

    B. Rumusan Masalah .................................................................13

    C. Batasan Masalah.......................................................................13

    D. Tujuan Penelitian.....................................................................13

    E. Manfaat Penelitian...................................................................14

    F. Sistematika Penulisan...............................................................15

    BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI ............17

    A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Agraria.........................17

    B. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Tanah....................19

    1. Pengertian Pendaftaran Tanah...............................19

    2. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah..........................23

    3. Tujuan Pendaftaran Tanah.....................................23

    4. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak

    Atas Tanah............................................................25

    C. Tinjauan Umum Pejabat Pembuat Akta Tanah..................30

    1. Pengertian Pejabat ...............................................30

    2. Pengertian PPAT....................................................31

  • ix

    3. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban PPAT...........33

    D. Tinjauan Umum Tentang Akta Pejabat Pembuat

    Akta Tanah .................................................................... 35

    1. Pengertian Dan Dasar Hukum Akta Pejabat

    Pembuat Akta Tanah ................................................ 35

    2. Akta PPAT sebagai Akta Otentik............................... 36

    3. Keabsahan Akta PPAT Sebagai Akta Otentik ............37

    E. Tinjauan Umum Tentang Badan Pertanahan Nasional......42

    1. Sejarah Terbentuknya BPN....................................42

    2. Visi dan Misi BPN.................................................47

    3. Tujuan Terbentuknya BPN....................................49

    F. Teori yang digunakan dalam Penelitian.............................52

    G. Penelitian yang relevan.....................................................60

    H. Kerangka Berpikir..............................................................65

    BAB III METODE PENELITIAN............................................................67

    A. Jenis Penelitian.........................................................................67

    B. Metode Pendekatan.................................................................68

    C. Sumber Bahan Hukum.............................................................69

    D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.......................................70

    E. Teknik Analisis Bahan Hukum................................................71

    F. Teknik Penafsiran Bahan Hukum............................................71

    BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..........................72

    A. Tanggung Jawab PPAT Dalam Penggunaan Blanko

    AktaPPAT Berdasarkan Surat Edaran Nomor:

    543/5.31/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015 perihal

    Pemanfaatan Blanko Akta PPAT ...........................................72

    B. Bagaimanakah akibat hukum penggunaan blanko

    akta PPAT berdasarkan Surat Edaran Nomor :

    543/5.31/II/2015, Tanggal 05 Februari2015 perihal

    Pemanfaatan Blanko Akta PPAT ..........................................82

  • x

    BAB V PENUTUP.....................................................................................89

    A. Kesimpulan..............................................................................89

    B. Implikasi...................................................................................90

    C. Saran.........................................................................................91

    DAFTAR PUSTAKA...........................................................................................92

  • xi

    ABSTRAK

    Musrifah Rosita Dewi, S 351402020, Problematika Yuridis Penggunaan

    Blanko Akta PPAT oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah

    Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui diberlakukannya

    kembali penggunaan blanko akta PPAT oeh Pejabat Pembuat akta Tanah yang

    telah dicabut berdasarkan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 dan diberlakukan

    kembali berdasarkan Surat Edaran Nomor : 543/5.31/II/2015 Tanggal 05 Februari

    2015 Tentang Pemanfaatan Blanko Akta PPAT.

    Metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif. Jenis data dalam

    penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan

    dengan study kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik

    analisis data dengan teknik analisis kualitatif.

    Dari hasil pembahasandisimpulkan bahwa tanggung jawab PPAT terhadap

    penggunaan blanko akta PPAT dalam menjalankan tugasnya berdasarkan pada

    Surat Edaran Nomor : 543/5.31/II/2015 Tanggal 05 Februari 2015 Tentang

    Pemanfaatan Blanko Akta PPAT maka PPAT bertanggung gugat terhadap pihak

    ketiga terhadap produk yang digunakan, karena tidak sesuai dengan peraturan

    yang berlaku dan kerugianterhadappihakketigadibebankankepadapejabat yang

    karenatindakannyaitutelahmenimbulkankerugian, dan berakibat hukum terhadap

    blankoakta PPAT yang dibuatbukanlah sebagaiaktayang otentik.

    Sementaraitukewenangan PPAT dalammembuataktadapatmerujukpadaketentuan

    yang diaturdalamPeraturanKepalaBadanPertanahanNasionalRepublik Indonesia

    Nomor 8 Tahun 2012, karena didalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012

    menyatakan bahwa penyiapan dan pembuatan blanko akta PPAT dibuat sendiri

    oleh PPAT yang bersangkutan.Kebijakan Kepala BPN dengan mengeluarkan

    Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor

    543/5.31/II/2015, tertanggal 05 Februari 2015 perihal pemanfaatan blanko akta

    PPAT yang ditujukan kepada seluruh kanwil BPN dan kantor Pertanahan seluruh

    Indonesia sangatlah bertentangan dengan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 karena

    surat edaran tidak bisa mengesampingkan peraturan menteri. Dan peraturan

    menteri mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada surat edaran.

    Kata Kunci : pendaftaran tanah, blanko akta , PPAT

  • xii

    ABSTRACT

    MusrifahRosita Dewi, S 351402020, Juridical Problems Using Blanko PPAT deed

    by the Land Deed Official

    The purpose of this study was to determine the reintroduction use blank

    deed PPAT oeh Officer deed of land that have been revoked by Perkaban No. 8 of

    2012 and reinstated by Circular No. 543 / 5:31 / II / 2015 On February 5, 2015

    About the Use of Form Deed PPAT.

    Methods used are normative. The type of data in this study are primary

    and secondary data. The data collection is done with the study of literature. Data

    analysis technique used is the technique of data analysis with qualitative analysis

    techniques.

    From the discussion concluded that the responsibility PPAT to use blank

    certificate PPAT in carrying out its duties based on Circular Letter No. 543 / 5:31

    / II / 2015 On February 5, 2015 About the Use of Form Deed PPAT then PPAT is

    accountable to a third party against the products used, because it does not comply

    with applicable regulations and damages against third parties are charged to an

    authority for his action has caused damages, and legal consequences of the blank

    PPAT deed made not as an authentic deed. Meanwhile the authority of PPAT in a

    deed can refer to the provisions stipulated in the Regulation of the National Land

    Agency of the Republic of Indonesia Number 8 Year 2012, because in Perkaban

    No. 8 of 2012 states that the preparation and manufacture of blank deed made by

    PPAT PPAT concerned. Policy Head of BPN to issue a Circular Letter of the

    National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 543 / 5:31 / II / 2015,

    dated February 5, 2015, concerning the use of blank certificates PPAT addressed

    to all regional offices BPN and the office of the Land throughout Indonesia is

    contrary to Perkaban No. 8 of 2012 because the circular could not rule out a

    ministerial regulation. And the ministerial regulations to have a higher position

    than the circular.

    Keywords: land registration, blank certificates, PPAT