hak asasi manusia dan rule of law

NOVITA AYUNINGTYASNIM 08.5745

SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK (STIS)2010

HAK ASASI MANUSIA DAN RULE OF LAW

A. Pendahuluan

Mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi Hak Asasi manusiaIndikator pencapaian hasil belajar :

1. Pengertian dan ruang lingkup Hak Asasi Manusia2. HAM pada tatanan global3. HAM di Indonesia4. Rule of Law

1. Pengertian HAM

HAM adalah hak- hak yang melekat pada diri manusia, dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut diperoleh bersama kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan bermasyarakat. (Tilaar, 2001).Seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaaan manusia sebagai mahkluk Tuhan YME (UU No. 39/1999).HAM bersifat umum karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, atau jenis kelamin.

Ruang lingkup HAM

1. Hak pribadi : hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dsb.

2. Hak milik pribadi dan kelompok sosial dimana ia ikut serta.3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam

pemerintahan.4. Hak-hak yang berkenaan dengan masalah ekonomi dan

sosial.

2. Perkembangan HAM

HAM baru disadari dan diperjuangkan sejak munculnya falsafah individualisme, pemerintahan yang berkuasa penuh sehingga jaminan perseorangan dirasa perlu, dan juga bahwa semua manusia sama dan sederajat selaku ciptaan Tuhan.

Manusia sadar sesungguhnya sejak masih di dalam kandungan setiap manusia punya hak asasi yang harus diakui semua pihak karena merupakan pemberian Tuhan secara langsung.

Perkembangan HAM

Tuhan membekali manusia tiga peralatan hidup yaitu nyawa, rohaniah, dan jasmaniah yang dikenal sebagai hak pribadi.

Dalam kehidupan bermasyarakat ada nilai dan norma yang secara otomatis mengurangi HAM pribadi yang disebut HAM masyarakat.

Karena nilai dan norma kemasyarakatan tidak selalu sama dalam berbagai bangsa, maka HAM masyarakat pun berbeda untuk setiap bangsa.

Dokumen Penting Cetusan Tuntunan HAM

1. Magna Charta

Tanggal 15 Juni 1225 Stepen Thames membacakan tuntutan kepada Raja John di Inggris tentang :

a. Pernyataan kemerdekaan bagi gereja inggris.b. Pernyataan kemerdekaan bagi rakyat Inggris.c. Pernyataan bahwa polisi serta kejaksaan tidak boleh

mengambil gandum atau hewan ternak tanpa seijin si pemilik.

d. Pernyataan bahwa tidak ada seorang pun dapat ditahan, ditangkap, dibuang, dibunuh tanpa alasan hukum.


2. Petition of Rights

Tahun 1628 dalam Badan Perwakilan Rakyat Inggris diajukan berbagai pertanyaan pada Raja mengenai hak- hak rakyat beserta jaminannya. Semua jawaban yang diberikan Raja dianggap sebagai suatu ketegasan hukum terutama mengenai hal- hal yang belum diatur.


3. Habeas Corpus Act

Tahun 1670 diberlakukan Habeas Corpus Act yaitu Undang-undang Penegasan Penahanan, berupa surat perintah raja atau atas nama kerajaan kepada petugas yang menangkap seseorang secara tidak adil atau tidak manusiawi. Orang yang akan ditangkap harus diperiksa, sehingga ada ketegasan alasan penangkapannya menurut hukum. Dengan ini, maka HAM mengenai kemerdekaan pribadi jadi lebih nyata.


4. Bill of Rights

Tahun 1689 diumumkan The Bill of Rights, yakni Undang- undang HAM Amerika Serikat. Merupakan amandemen tambahan terhadap konstitusi USA yang termuat dalam Declaration of Independence mereka.


5. Declaration Des Droits de L’home et du Citoyen

Tahun 1789 diberlakukan pernyataan HAM dan hak warga negara Perancis. Dinyatakan bahwa manusia dilahirkan merdeka, lalu dimuat daftar yang berisi hak-hak manusia dan warga negara perancis.

Universal Declaration of Human Rights

Diresmikan oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 yaitu pernyataan seluruh dunia tentang Hak Asasi Manusia.Tujuannya :Hendak menyelamatkan keturunan manusia yang ada dan akan datang dari bencana perang.Hendak meneguhkan sikap dan keyakinan tentang hak asasi manusia yang asasi, tentang harkat dan martabat manusia, dan tentang persamaan kedudukan antara laki-laki yang perempuan.

Universal Declaration of Human Rights

Tujuannya (lanjutan):

Menimbulkan suasana, dimana keadilan dan penghargaan atas berbagai kewajiban yang muncul dari segala perjanjian dan sumber hukum internasional menjadi dapat dipelihara.Hendak memajukan masyarakat dan tingkat hidup yang lebih baik dalam suasana kebebasan yang lebih leluasa.

Lima Kebebasan Dasar Manusia

Termuat dalam pidato kenegaraan Franklin D. Roosevelt yang ditujukan kepada semua manusia di dunia pada bulan Juli 1940.

a.Freedom from fear (bebas dari rasa takut)b.Freedom from religion (bebas memeluk agama)c.Freedom of expression (bebas menyatakan pendapat)d.Freedom of information (bebas pemberitaan)e.Freedom from want (bebas dari kemelaratan)

HAM Menurut Sifatnya

a. Personal rightsYaitu hak pribadi yang meliputi kemerdekaan bersikap, bertindak/

bergerak, berpendapat, memeluk agama/ idealisme, hebengan sex, dsb.

b. Political rightsYaitu hak politik pemerintahan yang meliputi turut memilih dan dipilih,

mendirikan partai politik, mengadakan petisi, demonstrasi, berkumpul, berpartisipasi dalam politik, dsb.

a. Property RightsYaitu hak asasi ekonomi yang meliputi hak milik benda, membeli dan

menjual, mengadakan janji dagang tanpa campur tangan pemerintah secara berlebihan, kecuali bea cukai, pajak pengaturan dagang pemerintahan.

HAM Menurut Sifatnya

a. Social and cultural rightsYaitu hak masyarakat dan budaya yang meliputi hak memilih

pendidikan /pengajaran dan mengembangkan kebudayaan yang disukai serta mengamalkannya dalam masyarakat.

a. Rights of legal equalityYaitu hak mendapat perlakuan yang sama menurut hukum dan

kedudukan sederajat di hadapan hukum dan pemerintahan.a. Procedural rightsYaitu hak tata cara peradilan dan jaminan perlindungan yang meliputi

proses dan prosedur tata cara peradilan menurut peraturan yang sah dan legal sebegai bukti pelaksanaan HAM, misalnya penahanan, penggeledahan, peradilan, dan vonis.

Sifat Konvensi

PBB telah merumuskan beberapa konvensi tentang HAM ke dalam empat kelompok, yaitu: a.Konvensi yang bersifat universal, misalnya hak pribadi untuk hidup dan berusahab.Konvensi yang bersifat khusus, misalnya kejahatan perang atau pemusnahan kemanusiaanc.Konvensi yang bersifat perlindungan, misalnya perlindungan hak minoritas, orang asing, stateless, pelarian, dan pencari suakad.Konvensi yang bersifat diskriminasi, misalnya perbedaan kelas, ras, kelompok, dsb.

HAM pada Tataran Global

a. HAM menurut konsep negara barat Ingin meninggalkan konsep negara yang mutlak Ingin mendirikan federasi rakyat yang bebas Filosofi dasar : hak asasi tertanam pada diri individu manusia hak asasi terlebih dahulu daripada tatanan negara

b. Ham menurut konsep sosialisHak asasi hilang dari individu dan terintegrasi dalam masyarakatHak asasi manusia tidak ada sebelum negara adaNegara berhak membatasi HAM bila situasi menghendaki


c. HAM menurut konsep bangsa Asia-AfrikaTidak boleh bertentangan dengan ajaran agama/ sesuai dengan kodratnyaMasyarakat sebagai keluarga besar artinya penghormatan utama untuk kepala keluargaIndividu tunduk kepada kepala adat yang menyangkut tugas dan kewajiban


d. HAM menurut konsep PBBKonsep HAM ini dibidani oleh Eleanor Roosevelt pada 10

Desember 1948 dan secara resmi disebut “Universal Declaration of Human Rights”. Bahwa setiap orang mempunyai :Hak untuk hidupKemerdekaan dan keamanan badanHak diakui kepribadiannya menurut hukumHak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hukumUntuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana


seperti diperiksa di muka umum, dianggap tidak bersalah kecuali bila ada bukti yang sah

Hak untuk masuk dan keluar wilayah suatu negaraHak untuk mendapatkan hak milik atas bendaHak untuk bebas mengutarakan pikiran dan perasaanHak untuk bebas memeluk agama serta mempunyai dan

mengeluarkan pendapatHak untuk berserikat dan berkumpulHak untuk mendapatkan jaminan sosialHak untuk mendapatkan pekerjaan


Hak untuk berdagangHak untuk mendapatkan pendidikanHak untuk turut serta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakatHak untuk menikmati kesenian dan turut serta dalam kemajuan keilmuan

4. HAM di Indonesia dan Permasalahannya

Ham di Indonesia didasarkan pada konstitusi NKRI, yaitu pembukaan UUD 1945 (alinea 1), Pancasila sila ke-4, Batang Tubuh UUD 1945 (pasal 27, 29, dan 30). UU No.39/1999 tentang HAM dan UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM. HAM di Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, dll.

Kegiatan Pokok Penegakan Hukum dan HAM (PP No. 7 tahun 2005)

a. Penguatan upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2009-2004.

b. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

c. Peningkatan penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dan penyalahgunaan narkotika serta obat berbahaya lainnya.

d. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya mencegah dan memberantas korupsi.

Kegiatan pokok penegakan Hukum dan Ham (PP No. 7 tahun 2005)

e. Peningkatan efektivitas dan penguatan lembaga hukum maupun lembaga yang fungsi dan tugasnya menegakkan hak asasi manusia.

f. Peningkatan upaya penghormatan persamaan terhadap setiap warga negara di depan hukum melalui keteladanan kepala negara dan pimpinan lainnya untuk mematuhi dan mentaati hukum dan hak asasi manusia secara konsisten dan konsekuen.

g. Penyelenggaraan audit reguler atas seluruh kekayaan pejabat pemerintah dan pejabat negara.


h. Peninjauan serta penyempurnaan berbagai konsep dasar dalam rangka mewujudkan proses hukum yang lebih sederhana, cepat, tepat, dan dengan biaya yang terjangkau oleh semua lapisan masyarakat

i. Peningkatan berbagai kegiatan operasional penegakan hukum dan hak asasi manusia dalam rangka menyelenggaraan ketertiban sosial agar dinamika masyarakat dapat berjalan sewajarnya

j. Pembenahan sistem manajemen penanganan perkara yang menjamin akses publik, pengembangan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel

k. Pengembangan sistem manajemen kelembagaan hukum yang transparan

l. Penyelamatan barang bukti akuntabilitas kinerja yang berupa dokumen/ arsip lembaga negara


m. Peningkatan koordinasi dan kerjasama yang menjamin efektivitas penegakan hukum dan HAM

n. Pembaharuan materi hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi

o. Peningkatan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang melakukan perjalanan baik keluar maupun masuk ke wilayah Indonesia

p. Peningkatan fungsi intelijen agar aktifitas terorisme dapat dicegah pada tahap yang sangat dini serta meningkatkan berbagai operasi keamanan dan ketertiban.

C. Rule of Law

Rule of law merupakan konsep coomon law dimana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun diatas prinsip keadilan dan egalitarian.

Rule of Law adalah rule by the law bukan rule by the man.

Rule of Law dalam PKn

Untuk membangun kesadaran tentang pentingnya rule by the law dan bukan rule by the man, maka dipandang perlu untuk memasukkan instruksional Rule of Law sebagai salah satu materi di dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

PKn merupakan desain baru kurikulum inti di PTU yang menunjang pencapaian Visi Indonesia 2020 (TAP MPR No. VII/MPR/2001) dan visi Pendidikan Tinggi 2010 (HELTS 2003-2010-DGHE)dan merupakan elemen pokok dalam kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian.

Konsepsi Rule of Law

Pengertian dan ruang lingkup Rule of LawIssue-issue yang terkait dengan Rule of LawPrinsip Rule of Law di Indonesia secara formalPrinsip Rule of Law secara hakiki (materiil) dalam penyelenggaraan pemerintahan di indonesiaStrategi pelaksanaan Rule of Law

Pengertian dan Ruang Lingkup Rule of Law

Friedman (1959) membedakan Rule of Law menjadi dua :a. Pengertian secara formalRule of Law diartikan sebagai kekuasaan umum yang terorganisasi

(organized public power), misalnya negara.b. Pengertian secara hakikiRule of Law terkait dengan penegakan Rule of law, karena

menyangkut ukuran hukum yang baik dan yang buruk (just and unjust law). Rule of Law terkait erat dengan keadilan, sehingga Rule of Law harus menjamin keadilan yang dirasakan oleh masyarakat/bangsa.

Issue-issue Rule of Law

1. Masih relevankah Rule of Law di Indonesia?2. Bagaimana seharusnya Rule of Law itu dilaksanakan?3. Sejauh mana komitmen pemerintah untuk

melaksanakan prinsip-prinsip Rule of Law?4. Apa yang harus dilakukan agar Rule of Law dapat

berjalan efektif?

Prinsip Rule of Law di Indonesia Secara Formal

Di Indonesia, prinsip Rule of Law secara formal tertera dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: (1) bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, ...karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, (2) ...kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur; (3) ...untuk memajukan kesejahteraan umum , ...dan keadilan sosial ; (4) ...disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia; (5) ...kemanusiaan yang adil dan beradap; dan (6) ...serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip Rule of Law di Indonesia Secara Formal

Prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia dan juga keadilan sosial, sehingga Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap dan instruktif bagi penyelenggaraan negara. Inti dari Rule of Law adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat, terutama keadilan soaial. Prinsip-prinsip diatas merupakan dasar hukum pengambilan kebijakan bagi penyelenggara negara/pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan terutama keadilan sosial.

Prinsip Rule of Law di Indonesia Secara Hakiki

Prinsip Rule of Law secara hakiki (materiil) sangat erat kaitannya dengan the enforcement of the rules of law dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal penegakan hukum dan implementasi prinsip Rule of Law.

Rule of law merupakan institusi sosial yang memiliki struktur sosiologis yang khas dan memiliki akar budaya yang khas pula juga.

Rule of law juga merupakan legalisme, suatu aliran pemikiran hukum yang di dalamnya terkandung wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antarmanusia, masyarakat dan negara, yang memuat nilai tertentu yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri.

Strategi pelaksanaan Rule of Law

Agar pelaksanaan Rule of law berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan, maka :a.Keberhasilan the enforcement of the rules of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional masing-masing bangsab.Rule of Law yang merupakan institusi sosial harus didasarkan pada akar budaya yang tumbuh dan berkembang pada bangsa.c.Rule of Law sebagai suatu legalisme yang memuat wawasan sosial, gagasan tentang hubungan antar manusia, masyarakat negara secara adil, dan memihak pada keadilan.

Beberapa Kasus di Indonesia dalam penegakan Rule of Law

1. Kasus korupsi KPU dan KPUD2. Kasus Illegal logging3. kasus perdagangan narkoba dan psikotropika4. Kasus perdagangan perempuan dan anak5. Kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR6. Kasus penyuapan institusi peradilan7. Dll.

Jl. Otto Iskandardinata No. 64 C, jakarta Timur 13330 Telp. (021) 8508812, 8191437, 8197577 Fax. (021) 8197577 e-mail : [email protected]

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291 Fax. (021) 3857064 mailbox : [email protected]

hak asasi manusia dan rule of law

Documents