pertemuan i ; law and society

12
Law and Society HUKUM : GEJALA UNIVERSAL SETIAP GENERASI (Cicero : UBI SOCIETES, IBI IUS); TIADA MASYARAKAT TANPA HUKUM, TIADA HUKUM TANPA MASYARAKAT; HUKUM DIBENTUK MASYARAKAT DAN DIBERLAKUKAN UNTUK MASYARAKAT. MASYARAKAT – HUKUM – MASYARAKAT.

Upload: lucky-setia-widodo

Post on 13-Jul-2015

378 views

Category:

Documents


4 download

TRANSCRIPT

Page 1: Pertemuan i ; law and society

Law and Society

• HUKUM : GEJALA UNIVERSAL SETIAP GENERASI (Cicero : UBI SOCIETES, IBI IUS);

• TIADA MASYARAKAT TANPA HUKUM, TIADA HUKUM TANPA MASYARAKAT;

• HUKUM DIBENTUK MASYARAKAT DAN DIBERLAKUKAN UNTUK MASYARAKAT.

• MASYARAKAT – HUKUM – MASYARAKAT.

Page 2: Pertemuan i ; law and society

Konstruksi hubungan hukum-masyarakatKonstruksi hubungan hukum-masyarakat(Lili Rasjidi & I.B. Wiyasa Putra, 2003:146)(Lili Rasjidi & I.B. Wiyasa Putra, 2003:146)

Input Input

Masyarakat hukum

Proseshukum

Masyarakathukum

feedback

Page 3: Pertemuan i ; law and society

Hukum sebagai gejala sosialHukum sebagai gejala sosial

Skema hukum sebagai gejala sosialSkema hukum sebagai gejala sosial(Wahyu Sasongko, 2010:9)(Wahyu Sasongko, 2010:9)

Ubi Societes Ibi Ius

masyarakat Interaksi sosial Hubungan sosial Norma hukum

Ubi Societes Ibi Ius

Page 4: Pertemuan i ; law and society

TIPE MASYARAKAT(Fred W. Riggs: Prismatic Society)

Berfungsi untuk menjelaskan kelemahan-kelemahan penegakan hokum dan birokrasi pemerintahan di negara-negara berkembang;

TIPE MASYARAKAT :• Masyarakat fused (tradisional);• Masyarakat industri/maju;• Masyarakat prismatic (masyarakat nodern

tetapi di dalamnya terdapat/ memiliki unsur-unsur tradisional).

Page 5: Pertemuan i ; law and society

Karakteristik Prismatic Society Karakteristik Prismatic Society

1.1. Heteregonitas (Campuran unsure birokrasi Heteregonitas (Campuran unsure birokrasi pemerintah modern dan tradisional, seperti pemerintah modern dan tradisional, seperti BUpati, Camat, Kepala SUku, Ketua Adat dan BUpati, Camat, Kepala SUku, Ketua Adat dan agama);agama);

2.2. Formalisme (adanya kesenjangan perilaku Formalisme (adanya kesenjangan perilaku masyarakat dan norma hokum, lemahnya masyarakat dan norma hokum, lemahnya kekuatan social menekan birokrat);kekuatan social menekan birokrat);

3.3. Nepotisme (nepotisme dilarang hokum, Nepotisme (nepotisme dilarang hokum, prakteknya jalan terus);prakteknya jalan terus);

Page 6: Pertemuan i ; law and society

Karakteristik …Karakteristik …

– Tumpang TindihTumpang Tindih (antara struktur (antara struktur pemerintahan dengan struktur lain, seperti pemerintahan dengan struktur lain, seperti politik, ekonomi, spasar sekolah yang tidak politik, ekonomi, spasar sekolah yang tidak terlepas dari pengaruh organisasi keagamaan, terlepas dari pengaruh organisasi keagamaan, kasta dan kelompok komunal)kasta dan kelompok komunal)

– Poli Komunalisme dan Klik Poli Komunalisme dan Klik (aparatur tidak (aparatur tidak memberikan pelayanan sama bagi semua memberikan pelayanan sama bagi semua masyarakat, tetapi memberikan kemudahan dan masyarakat, tetapi memberikan kemudahan dan kesulitan bagi yang lain);kesulitan bagi yang lain);

– Perekenomian Bazaar Canteen Perekenomian Bazaar Canteen (harga/pelayanan diresmikan dengan hokum, (harga/pelayanan diresmikan dengan hokum, tetapi tidak dalam pengimplementasiannya);tetapi tidak dalam pengimplementasiannya);

Page 7: Pertemuan i ; law and society

Karakteristik …Karakteristik …

– Poli normativisme dan ketiadaan mufakat Poli normativisme dan ketiadaan mufakat (terdapat aneka norma hukum, masyarakat (terdapat aneka norma hukum, masyarakat dan aparatur tidak konsisten menerapkan dan aparatur tidak konsisten menerapkan aturan, tergantung kepentingan dan aturan, tergantung kepentingan dan keuntungan bagi individu/kelompok tertentu);keuntungan bagi individu/kelompok tertentu);

– Distribusi kekuasan : Kewenangan vs Distribusi kekuasan : Kewenangan vs control (control (kecenderungan pada kecenderungan pada oversentralisme, aparatur tidak mampu oversentralisme, aparatur tidak mampu mengontrol masyarakat supaya sesuai mengontrol masyarakat supaya sesuai dengan hukum, dan masyarakat lebih tunduk dengan hukum, dan masyarakat lebih tunduk kepada aturan/kekuatan-kekuatan lain di luar kepada aturan/kekuatan-kekuatan lain di luar hukum).hukum).

Page 8: Pertemuan i ; law and society

Hukum sebagai gejala sosialHukum sebagai gejala sosial

Ide, gagasan dan pemikiran tentang Ide, gagasan dan pemikiran tentang hukum;hukum;

Peraturan perundang-undangan;Peraturan perundang-undangan; Personifikasi hukum :Personifikasi hukum :

Rambu-rambu lalu lintas;Rambu-rambu lalu lintas; Perbuatan penegak hukum dalam Perbuatan penegak hukum dalam

mempraktekkan hukum;mempraktekkan hukum; Perbuatan masyarakat yang menimbulkan Perbuatan masyarakat yang menimbulkan

peristiwa hukum;peristiwa hukum;

Page 9: Pertemuan i ; law and society

Urgensi hukum bagi masyarakat

Hukum sebagai sarana penyelesaian sengketa (law as a tool of disfute settlement);

Hukum sebagai sarana pemersatu keanekaragaman masyarakat;

Page 10: Pertemuan i ; law and society

Ciri hukum sebagai institusi sosialCiri hukum sebagai institusi sosial(Sajtipto Rahardjo, 2000:118-120)(Sajtipto Rahardjo, 2000:118-120)

• Stabilitas <hukum sebagai kebutuhan tetap setiap kesempatan dan tempat>;

• Kerangka sosial <sebagai kebutuhan sosial yang wajib terpenuhi>;

• Norma-norma <sebagai kaidah sosial pemenuhan kebutahan>;

• Jalinan antarinstitusi <Kaidah penegas jejaring antar lembaga>.

Page 11: Pertemuan i ; law and society

Norma-norma dalam masyarakatNorma-norma dalam masyarakat(Wahyu Sasongko, 2010:12)(Wahyu Sasongko, 2010:12)

Skema Skema Norma

Pribadi(Personal)

Norma Kesusilaan

Norma A g a m a

Antarpribadi(Transpersonal)

Norma H u k u m

NormaSopan santun

Page 12: Pertemuan i ; law and society

S E K I A N