fungsi patroli polisi trhdp tinkrim

M. Fadli Habibie : Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan (Studi Pada Poltabes Medan), 2008. USU Repository © 2009

1

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI

DALAM PENANGGULANGAN SUATU TINDAK KEJAHATAN

(STUDI PADA POLTABES MEDAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Dalam

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

M. Fadli Habibie

040 200 266

Departemen Pidana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2008


2

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI

DALAM PENANGGULANGAN SUATU TINDAK KEJAHATAN

(STUDI PADA POLTABES MEDAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Dalam

Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

M. Fadli Habibie

040 200 266

Departemen Pidana

Disetujui Oleh :

Ketua Departemen Hukum Pidana

(Abul Khair, SH.,M.Hum.) Nip. 131 842 854

Pembimbing I Pembimbing II

(Nurmalawaty, SH.,M.Hum) (Edy Yunara, SH.,M.Hum) Nip. 131 803 347 Nip. 131 639 812

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2008


3

ABSTRAKSI

Penulisan Skripsi dengan judul tinjauan kriminologi terhadap fungsi patroli polisi dalam penanggulangan tindak kejahatan (studi pada Poltabes Medan) dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kinerja kepolisian terutama unit patroli. Kota besar seperti Medan merupakan kota yang perkembangannya sangat pesaat, bahkan angka kriminalitaspun semakin tinggi, dengan cara-cra ayang dari tahun ketahun semakin beragam. Kejahatan merupakan ancaman bagi masyarakat, setiap hari selalau terdengar ada kejahatan dimana-manabaik berbentuk premanisme, judi, narkoba, crimestreet. Sementara itu dijalanan sering sekali terlihat banyak mobil patroli baik siang maupun malam hari. Hal ini menjadi pertanyaan bagi penulis, bagaimana sebenarnya bentuk patroli yang dilaksanakan oleh Poltabes Medan selaku pemegang wewenang kepolisian diwilayah hukum kota Medan, bagaimana peranan dan hambatan yang mereka alami dalam melaksanakan tugas. Sering sekali terdengar masyarakat selalu enggan bila berurusan dengan polisi, karena sebelum berurusan dengan organisasi yang sempat menjadi satu dengan ABRI ini masyarakat sudah memberikan pandangan dan pernyataan buruk terlebih dahulu, bahkan mengatakan jika melapor kepolisi kehilangan kambing maka kita harus siap-siap kehilangan lembu. Polisi sebagai institusi terpercaya dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, terus melakukan perkembangan pola sehingga diharapkan mampu menanggulangi kejahatan dan gangguan kamtibmas lainnya. Kejahatan senantiasa ada terus mengikuti perubahan dan akan ikut mengiringi dengan cara-cara yang berkembang pula. Maka benarlah apa yang dikatakan Emile Durkheim bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal didalam masyarakat yang bercirikan heterogenitas, sehingga sulit bila dikatakan akan melenyapkan kejahatan secara total, mencegah kejahatan adalah lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, karena bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, akan tetapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapatkan hasil yang memuaskan atau akan mencapai tujuan yang diharapkan. Kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial histories, sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal dan diberi cap dan ditanggapi sebagai kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya yang dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma dan menghukum pelanggarnya. Dalam hal mencegah kejahatan diperlukanlah suatu ilmu pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, sehingga akan diketahui tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya sehingga akan ditemukan kesimpulan tentang langkah yang tepat dalam menanggulanginya. Sesuai dengan Sasaran Prioritas Kapolda No. Pol : STR/20/I/206 dan Visi Misi Poltabes Medan, maka titik berat operasional diletakkan pada pemberantasan judi, Premanisme, Narkoba, dan Crime Street, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.


4

KATA PENGATAR

Puji Syukur penulis pajatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan

rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu sarat

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara Medan. Adapun judul dari skripsi ini adalah “TINJAUAN KRIMINOLOGI

TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN SUATU

TINDAK KEJAHATAN (STUDI PADA POLTABES MEDAN)”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai

pihak sehingga pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan rasa terima

kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara Medan.

2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH. MH, Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum


3. Bapak Syafrudin Hasibuan, SH.MH.DFM, Selaku Pembantu Dekan II

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

4. Bapak M. Husni, SH. MH, Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum


5. Bapak Abul Khair, SH.M.Hum, selaku Ketua Departemen Hukum Pidana.

6. Ibu Nurmalawaty, SH, M.Hum, selaku Sekertaris Departemen Hukum Pidana

dan sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah menyediakan waktu untuk


5

memberikan saran dan petunjuk serta bimbingan kepada penulis dalam

penulisan skripsi ini.

7. Bapak Edi Yunara, SH. M. Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah

menyediakan waktu untuk memberikan saran dan petunjuk serta bimbingan

kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

8. Bapak Muhammad Siddik, SH, M.Hum, selaku Dosen Wali Penulis selama

mengikuti perkuliahan.

9. Bapak dan Ibu dosen serta para pegawai Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara Medan yang turut mendukung segala urusan perkuliahan dan

administrasi penulis selama mengikuti perkuliahan.

10. Teristimewa untuk orangtuaku tersayang Ayahanda Drs. H.M. Subandi Bsc

dan Ibunda Dra. Hj. Nur Ramlah, yang telah memberikan segala Kasih

Sayang, perhatian, dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat

menyelesaikan skripsi ini.

11. Bapak Kasat Samapta, Kompol. Iwan Setiyawan SH.,SIK., Bapak Kasat

Lantas, Kompol. Sabibul Alif., SH., SIK., Bapak Kasat Pam Obsus, Kompol

Ikhwan beserta jajarannya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima

kasih atas kemudahan waktu dan perhatian keada penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

12. Buat Sahabat-sahabat yang terbaik, AKP Herwansyah SH, Suluh D SH, Yos

Arnold SH, Zulham, Aulia, Fuady. Para Saudaraku abang-kakak, bapak dan

ibu pengurus DPW PAN SUMUT, Immawan dan Immawati DPD IMM


6

SUMUT, Saudaramudaku pengurus DPC BM PAN MEDAN JOHOR, dan

pengurus DPD GNPI MEDAN.

13. Buat Sahabat terbaik seperjuangan di Fakultas Hukum USU, Yosua, Wessy ,

Banir, Rakutta, Melli, Maradona. Nino, Chandran, Cariny, dan anak-anak

grup A…

14. Buat teman-teman stambuk ’05, ’06, ’07 yang sangat tidak dapat penulis

sebutkan satu-persatu, terimakasih atas dukungan dan support kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dri kekurangan dan masih

jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan sran dan kritik yang

membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 2008

M. Fadli Habibie


7

DAFTAR ISI

ABSTRAKSI …………………………………………………………..….. i

KATA PENGANTAR …………………………………………………….. ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………. v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ………………………………………….. 1

B. Perumusan Masalah ……………………………………... 5

C. Keaslian Penulisan ………………………………………. 5

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan ………………………….. 5

E. Tinjauan Kepustakaan …………………………………… 7

1. Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia …..…. 7

2. Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik

Indonesia …………………………………………….. 19

3. Pengertian Patroli dan Fungsi Patroli ………………. 27

4. Pengertian Kejahatan dan Penjahat …………………. 31

5. Pengertian Korban ………………………………….. 34

F. Metode Penelitian …………………..…………………… 38

G. Sistematika Penulisan …………………………………… 40

BAB II MEKANISME DAN BENTUK PENANGGULANGAN

KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH POLISI REPUBLIK

INDONESIA

A. Penanggulangan Kejahatan Secara Umum ……..……… 42

B. Penanggulangan Kejahatan Secara Teori kriminologi … 46

C. Penanggulangan Kejahatan Oleh Polisi Republik

Indonesia ………………………………………………. 53

D. Tugas Polisi Republik Indonesia Ditinjaub dari


8

Sistem Penggunaan Kekuatan Satuan …………………. 59

E. Bentuk - bentuk Kegiatan Operasi Khusus Polisi

Republik Indonesia ……………………………………. 63

BAB III PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PATROLI

POLISI

DALAM MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN

A. Peranan Patroli Polisi dalam Menanggulangi Suatu

Tindak Kejahatan Diwilayah Hukum Poltabes Medan … 68

B. Tanggung Jawab Patroli Polisi dalam Menanggulangi

Tindak Kejahatan ……………………………………….. 75

BAB IV HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI PATROLI

POLISI DALAM MENANGGULANGI SUATU TINDAK

KEJAHATAN DIWILAYAH HUKUM POLTABES MEDAN

A. Bentuk – bentuk Patroli Polisi yang Dilaksanakan Oleh

Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Suatu

Tindak Kejahatan…………………………………...……… 82

B. Upaya Penanggulangan Kejahatan yang Telah

Dilaksanakan Oleh Poltabes Medan……………………… 88

C. Faktor - faktor Penghambat yang Dihadapi Poltabes

Medan dalam Melakukan Fungsi Patroli Terkait dalam

Menanggulangi Suatu Tindak Pidana .........……………. 93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan …………………………………………….. 97

B. Saran …………………………………………………… 98

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………….. 99

LAMPIRAN


9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi, aktivitas kehidupan manusia seakan tidak mengenal

batas ruang dan waktu dimana dengan didukung oleh derasnya arus informasi dan

pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, kualitas dan kuantitas

kejahatan semakin meningkat dengan modus operandi yang lebih bervariasi dan

canggih serta sulit pembuktiannya mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional,

kejahatan terorganisir, kejahatan kerah putih sampai pada kejahatan yang aktivitasnya

lintas negara (kejahatan transnasional).

Situasi dan kondisi tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi Polri sebagai

institusi yang dipercaya masyarakat dalam melindungi, mengayomi dan melayani

masyarakat, menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut berbagai pola perpolisian terus dikembangkan, hingga

diharapkan mampu menekan terjadinya setiap permasalahan kehidupan mayarakat

agar tidak terjadi kejahatan atau gangguan kamtibmas lainnya.1

Kepolisian Republik Indonesia mengemban dua tugas pokok antara lain

Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patroli-patroli

yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang

lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif,

1 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 7 Tahun 2006 Tentang

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal 1.


10

memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas represif

dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara

dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian,

melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak

akan meneruskannya ke Pengadilan.2

Setiap wilayah mempunyai keadaan sosial, budaya dan kultur yang berbeda,

hal itu menyebabkan kejahatan disatu tempat berbeda dengan tempat lainnya,

kejahatan dikota Medan belum tentu sama cara, dan penyebab yang melatarbelakangi

bila dibandingkan dengan kota Jakarta, Masyarakat senantiasa berproses, dan

kejahatan senantiasa mengiringi proses tersebut, sehingga diperlukan pengetahuan

Dari kesemua penjabaran tugas Kepolisian diatas, tugas Kepolisian yang

dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam

penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena

tugas yang luas hampir tanpa Batas; dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja

boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri.

Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan

patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena

berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi

gangguan Kamtibmas/pelanggaran Hukum dalam rangka upaya

memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat

guna mewujudkan/menjamin Kamtibmas.

2 Gerson W. Bawengan, Masalah kejahatan dengan sebab-akibat, Jakarta;Pradya Paramita,

1977, hal.124


11

untuk mempelajari kejahatan tersebut, mulai dari pengetahuan tentang pelaku, sebab-

sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan melakukan kejahatannya.

Pengetahuan itupun telah dipergunakan oleh P.Topinand (1879), seorang antropologi

Perancis. Sebelumnya ia menggunakan istilah antropologi kriminal dan kemudian

menggunakan istilah kriminologi. Kriminologi berasal dari kata Crimen yang berarti

kejahatan dan Logos berarti ilmu/pengetahuan. Jadi Kriminologi berarti

ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.3

3 Topo Santoso, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hal 9

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui

tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah

rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal

yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah

menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat

merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi

dirinya. Disamping itu kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat

juga harus turut berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman

ditengah-tengah masyarakat.

Pada daerah tertentu seperti daerah lampu merah, tempat hiburan dan tempat

rawan kejahatan lainnya merupakan sasaran utama bagi petugas patroli polisi

tersebut. Fungsi patroli di dalam kepolisian diemban oleh Satuan Samapta, Satuan

Lalu Lintas, dan Satuan Pam Obsus, satuan-satuan tersebut bertanggung jawab

terhadap pemeliharaan keamanan dan ketertiban baik dijalan, disekolah, kantor-

kantor, objek pemerintahan, dan tempat umum lainnya.


12

Patroli, pengaturan, penjagaan dan pengawalan serta pelayanan masyarakat

adalah tugas-tugas essensial dalam tindakan perventif, yang sasaran utamanya adalah

menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan

kesempatan terjadinya pelanggaran atau kejahatan. Satuan Samapta yang bertugas 24

jam merupakan divisi terbesar dalam kesatuannya baik diIndonesia maupun didunia,4

Dalam rangka pelaksanaan operasi rutin kepolisian maka tugas

patroli diarahkan dan digunakan untuk menekan jumlah terjadinya

kejahatan yang dikaitkan analisa anatomi kejahatan yang meliputi antara

lain jam rawan, tempat rawan, dan cara melakukan kejahatan yang

sangat efektif mampu mencegah kejahatan dan menghadirkan ketertiban

umum, yang merupakan syarat mutlak peningkatan kualitas hidup dan

ketentraman masyarakat.

Satuan Lalu Lintas yang bertugas dalam lingkup lalu lintas, dan Sat Pam Obsus yang

bertugas melindungi objek-objek khusus adalah merupakan satuan-satuan yang

dengan cara hampir sama dalam pelaksanaannya memiliki fungsi patroli. Ketiganya

mengemban tanggung jawab berat yaitu menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat.

5

Dari uraian fakta tersebut diatas mendorong penulis sebagai mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara untuk meneliti dan menulis skripsi

Kemudian bila nantinya dengan Keputusan Kepala

Satuan berdasarkan saran dan perkiraan staf maka diadakan operasi khusus.

4 www.polri.go.id, Samapta Bhayangkara, akses tanggal 15 September 2007 5 David H. Bayley, Police for The Future, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal, Jakarta,

1998, hal 2


13

perihal “Tinjauan Kriminologi Terhadap Fungsi Patroli Polisi Dalam

Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk patroli yang dilaksanakan oleh aparat kepolisian

sebagai salah satu usaha dalam penanggulangan tindak kejahatan

2. Sejauhmanakah peranan dan tanggung jawab POLRI dalam menanggulangi

suatu tindak kejahatan

3. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi POLRI dalam melakukan fungsi

patroli dimasyarakat.

C. Keaslian Penulisan

Berbagai penulisan perihal tugas dan tanggung jawab polisi pernah

dilaksanakan oleh penulisan terdahulu. Namun penulisan mengenai tinjauan

kriminologi terhadap fungsi patroli polisi dalam penanggulangan suatu tindak

kejahatan (Studi pada Poltabes Medan) sepanjang pengetahuan penulis belum

pernah dilakukan.

Dalam proses pembuatan skripsi ini penulis memulainya dengan

mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan tugas pihak kepolisian

terkhusus bidang tugas patroli kemudian penulis merangkai sendiri menjadi suatu

karya tulis ilmiah yang disebut dengan skripsi. Oleh karena itu penulis dapat

menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli penulis.


14

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

a. Untuk mengetahui bentuk-bentuk patroli yang dilaksanakan oleh aparat

kepolisian sebagai salah satu usaha dalam penanggulangan tindak kejahatan.

b. Untuk mengetahui peran dan tanggung jawab POLRI dalam menanggulangi

suatu tindak kejahatan.

c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi POLRI dalam

melakukan fungsi patroli dimasyarakat.

2. Manfaat Penulisan

Dari hasil penulisan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas

dan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoristis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada

bidang Hukum Pidana dalam hal penanggulangan suatu tindak pidana secara

preventif yaitu dengan Patroli polisi. Hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk

menambah bahan literature bagi dunia akademis.

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh

pengambil kebijakan dan para pelaksana dibidang hukum pidana, khususnya aparat

kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung dan pengayom

masyarakat.


15

E. Tinjauan Kepustakaan

1.

Polisi memiliki arti yang berbeda antara sekarang dan pada awal

ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Pertama kali istilah Polisi ditemukan

pada abad sebelum masehi di Yunani yaitu “Politea” yang berarti seluruh

pemerintahan negara kota. Lalu pengertiannya berkembang menjadi kota dan

juga dipakai untuk menyebut semua usaha kota . Karena pada masa itu kota-

kota merupakan negara-negara yang berdiri sendiri yang disebut juga dengan

polis, maka politeia atau polis berarti semua usaha yang tidak saja

menyangkut pemerintahan negara kota saja, tetapi juga termasuk urusan-

urusan keagamaan. Pada abad ke-14 dan 15 oleh karena perkembangan

zaman, urusan dan kegiatan keagamaan menjadi semakin banyak, sehingga

perlu diselenggarakan secara khusus. Akhirnya urusan agama dikeluarkan dari

usaha politeia, maka istilah politeia atau Polisi tinggal meliputi usaha dan

urusan keduniawian saja.

Sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia

6 Dari istilah politeia dan polis itulah kemudian

timbul istilah lapolice (Perancis), politeia (Belanda), police (Inggris), polzei

(Jerman) dan Polisi (Indonesia).7

Kini istilah polisi diartikan sebagai Badan pemerintah (sekelompok

pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum,

pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

8

6 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hal 5 7 Ibid, hal 9-11 8 Aditya Nagara, Kamus Bahasa Indonesia, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000, hal 453


16

Dalam perkembangannya di Indonesia, Kepolisian mengalami lima

Jaman, yaitu Jaman Hindia belanda, Jaman Jepang, Jaman Kemerdekaan,

Jaman Orde Baru, dan Jaman Reformasi.

A. Jaman Hindia Belanda

Pada Jaman Hindia Belanda, terdapat dua organ Polisi yaitu

organ Polisi yang dibentuk oleh masyarakat adat dengan dipimpin oleh

kepala adat dengan tugas menegakkan hukum adat yang berlaku dalam

masyarakat adat. Sedangkan organ Polisi yang kedua adalah yang

dibentuk oleh pemerintah, yaitu polisi yang mempunyai tujuan untuk

mengusahakan ketaatan penduduk terhadap peraturan-peraturan

pemerintah Hindia Belanda sehingga roda pemerintahan di tanah

jajahan dapat berjalan dengan lancar. Namun yang melakukan tugas

Kepolisian sebenarnya adalah Pamong Praja dibawah Residen. Belum

adanya pengaturan mengenai Kepolisian menyebabkan status, tugas

organisasi, dan wewenang Polisi tidak berketentuan, pengaturan

mengenai kepolisian dikhususkan dan hanya diletakkan dalam

sejumlah peraturan-peraturan yang insidentil yang dikeluarkan oleh

Kepala-Kepala Daerah dan Pamong Praja. Hal tersebut juga

menyebabkan Kepolisian menjadi instansi yang penting, karena Polisi

dengan mudah memaksa penduduk melakukan yang diperintahkan

Procerur General (Jaksa Agung) yang memegang pimpinan represif

dan preventif Polisi. Dalam hal ini ketertiban untuk kepentingan


17

semata-mata dan bukan ketertiban untuk kesejahteraan, sehingga bagi

pihak yang memerintah terdapat kemungkinan untuk berbuat secara

sewenang-wenang terhadap kepentingan yang diperintah.9

1. Sumatera, Jawa, Madura dikuasai oleh Angkatan Darat

Jepang.

B. Jaman Jepang

Pada Jaman Jepang, Indonesia dibagi dalam 2(dua) lingkungan

kekuasaan pemerintah pendudukan jepang yaitu:

2. Indonesia bagian timur dan Kalimantan dikuasai oleh

Angkatan Laut Tentara Jepang.

Pusat Polisi untuk Sumatera terdapat di Bukit Tinggi, untuk Jawa

dan Madura terdapat di Jakarta, Indonesia Timur terdapat di Makassar,

sedangkan untuk Kalimantan terdapat di Banjarmasin. Struktur

organisasi Kepolisian tidak berubah, Kepolisian hanya melanjutkan dan

berpegang pada sistem sebelumnya dengan sedikit penyesuaian untuk

kebutuhan kepentingan mereka. Polisi mempunyai tujuan

penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum. Akan tetapi

keamanan dan ketertiban umum adalah semata-mata untuk keamanan

dan ketertiban saja, tidak dikaitkan dengan kesejahteraan. Polisi dapat

sering melakukan tindakan diluar perundang-undangan, jauh melebihi

jaman Hindia Belanda, dan bahkan juga tindakan sewenang-wenang

9 Warsito Hadi Utomo, Op.Cit,, hal 109


18

dengan dalih untuk ketertiban. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah

militer Jepang agar dapat dengan leluasa lancar dalam mengangkut dan

menimbun segala sesuatu yang berguna bagi peperangannya, juga untuk

pemberantasan gerakan-gerakan yang menentang pemerintahan militer

Jepang. Di daerah setingkat keresidenan (SYU) dipimpin oleh seorang

SYUTKAN yang juga menjadi Kepala Kepolisian Keresidenan dan

pelaksana hariannya dijalankan oleh Kepala Bagian Kepolisian yang

disebut KAISATSUBUTYO, yang kemudian disebut sebagai Kepala

Bagian Keamanan (CHIANG BUTYO) yang sekaligus merangkap

Kepala Kejaksaan Keresidenan.

Menjelang proklamasi, Kesatuan KEIBODAN (hansip) dan

Kesatuan SEINENDAN (pasukan pemuda) dibentuk dimana-mana,

untuk setiap kabupaten dibentuk PETA (Pembela Tanah Air) dengan

persenjataan lengkap sebagai satuan tempur. Disamping itu Jepang juga

membuka kesempatan bagi para pemuda untuk didik menjadi Polisi, dan

banyak militan masuk memperkuat Polisi Umum dan Pasukan Polisi

Istimewa. Akhirnya dikarenakan Jepang ingkar janji untuk

memerdekakan Indonesia maka para militan yang masuk polisi turut

melakukan perlawanan dalam kelompok Polisis Pejoeang.

C. Jaman Kemerdekaan

Setelah diproklamasikan Kemerdekaan Indonesia, secara

serentak rakyat mengambil kekuasaan pemerintahan baik di pusat


19

maupun di daerah-daerah, yang pada waktu itu masih dikuasai oleh

pemerintahan pendudukan jepang. Pengambilalihan kekuasaan rakyat

dari tentara Jepang memerlukan kekuatan pasukan yang bersenjata.

Satu-satunya kekuatan rakyat Indonesia yang oleh Jepang masih

diizinkan untuk memegang senjata adalah kesatuan polisi. Sedangkan

kesatuan PETA sudah dibubarkan sebelum proklamasi kemerdekaan.

Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan Kepolisian dibawah

Departemen Dalam Negeri sebagai Jawatan Kepolisian Negara

dipercayakan dibawah Departemen Kehakiman. Setelah dua bulan

proklamasi Kepolisian Negara dinyatakan tetap berada dalam

lingkungan Departemen Dalam Negeri dan berada dibawah Jaksa Agung

dan Pemerintah Daerah dengan dikeluarkannya Maklumat pada tanggal

1 Oktober 1945. Kepala Kepolisian Negara dipercayakan kepada Raden

Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dan diangkat pada tanggal 29

September 1945 . dengan demikian posisi POLRI pada saat itu sama

dengan Dinas Polisi umum dari Pemerintahan Hindia Belanda.

Sebenarnya pada saat itu juga POLRI telah resmi sebagai Polisi

Nasional yang meliputi seluruh Indonesia .

Pada tahun pertama setelah Indonesia merdeka, peraturan

mengenai Kepolisian masih melanjutkan sistem yang ada pada jaman

Hindia belanda. Dan dibuat secara bertahap pada tahun berikutnya

karena Polisi merupakan instansi yang penting sehingga diperlukan


20

suatu pegangan dalam melaksanakan tugas. Tujuan kepolisian adalah

sejalan dengan tujuan masyarakat dan negara, yaitu untuk kepentingan

ketertiban pribadi pada rakyat Indonesia seluruhnya. Polisi diharuskan

untuk bertidak hati-hati jangan sampai melanggar hak asasi manusia.

Setelah kemerdekaan Kepolisian di Indonesia telah berkali-kali

mengalami perubahan status, hal ini bertujuan agar sedikit demi sedikit

melepaskan diri dari pengaruh sistem kolonial dan kemudian

mencarikan tempat agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya

sesuai dengan tujuan kepolisian yang dianut oleh Republik Indonesia.

Tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah Kepolisian Negara

menjadi jawatan tersendiri bernama “Jawatan Kepolisian Negara”

dibawah pimpinan Perdana Menteri. Penetapan ini juga merupakan titik

terang perkembangan Kepolisian di Indonesia, yang selanjutnya 1 Juli

1946 diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Banyak yang mengira

tanggal 1 Juli 1946 ini merupakan hari lahirnya Kepolisian Republik

Indonesia, padahal Kepolisian Republik Indonesia telah lahir bersamaan

dengan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, dan setelah itu polisi di

seluruh tanah air menyatakan dirinya sebagai kepolisian RI.10

Akan tetapi penyusunan organisasi belum sempat dilakukan

berhubung Agresi Militer Belanda, dipusat pimpinan Kepolisian dijabat

oleh Kepala Kepolisian Negara yang bertanggung jawab kepada Perdana

10 Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap POLRI, Buku I, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996, hal

48


21

Menteri, daerah kekuasaan dibagi dalam keresidenan sesuai dengan

pembagian administrasi pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Polisi

Kota atau Kepala Datasemen berdasarkan perintah tekhnis dan taktis

dari kepala Kepolisian Negara. Dengan pergantian kabinet tahun 1948

dengan penetapan pemerintah nomor: 1 tahun 1948 Jawatan Kepolisian

yang semula statusnya dibawah Perdana Menteri untuk sementara

dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan Presiden R.I.S.

Nomor 22 tahun 1950 menjadikan Kepolisian Negara disesuaikan

dengan bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi

jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat dan dipimpin oleh

Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan dalam

pimpinan harian dalam pengawasan administrative-organisatoris

dipertanggung jawabkan kepada Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan

Penetapan Perdana Menteri nomor : 3/PM/tahun 1950 Pimpinan

Kepolisian Negara diserahkan kepada Menteri Pertahanan dengan

maksud pimpinan Polisi dan Tentara dalam satu tangan untuk

kemudahan mengatasi kekacauan situasi akibat gangguan pada saat itu

dan hal ini hanya berlaku 9 bulan. Tahun 1950 juga dibentuk Komisi

Kepolisian yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Republik Indonesia

nomor :154/1950, nomor : 1/pm/1950 dengan tugasnya yaitu menyusun

dalam waktu singkat suatu rencana Undang-undang Kepolisian. Namun


22

komisi itu gagal dalam usahanya dan bubar dengan sendirinya setelah

pembentukan negara kesatuan.

Pada tahun 1959 merupakan tonggak baru karena telah

mempunyai status sebagai Kementerian Kepolisian, Proses Integrasi

Angkatan Kepolisian yang dimulai dengan Militerisasi Polisi Negara

nomor: 112 tahun 1947, kemudian peraturan pemerintah nomor

10/1958, menjadi kenyataan dengan dicantumkannya persoalan tersebut

dalam ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Sementara nomor: 1

dan 2/MPR/1960 dan kemudian dalam Undang-undang Pokok

Kepolisian Negara nomor : 13 tahun 1961, pasal 3 dinyatakan :

“Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata”

Penyempurnaan organisasi dalam rangka integrasi ABRI ini

diadakan lagi dengan dikeluarkannya Keputusan

menteri/Hankam/Pangab No; Kep/A/385/VIII/1970 yang menetapkan

tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara

Republik Indonesia, dan ditambah lagi Intruksi Menhankam/Pangab

nomor : Ins/A/43/XI/1973, tentang penyusunan kembali Organisasi

Angkatan dan Polri melalui keputusan Menhankam/Pangab nomor :

Kep/15/IV/1976 tentang pokok-pokok Organisasi dan Prosedur

kepolisian Negara Republik Indonesia.11

D. Masa Orde Baru

11 Warsito Hadi Utomo, Op.Cit, hal125


23

Masa ORBA adalah masa pembangunan berencana yang

diletakkan dalam setiap tahapan PELITA. Sehingga gejolak-gejolak

keorganisasian relatif kecil. Semua terarah pada pembangunan

berencana - sistematis dan konsepsional. Pada awal-awal ORBA semua

terarah pada konsolidasi dan refungsionalisasi, untuk kemudian setelah

relatif stabil, beranjak kepada upaya yang mengarah pada

profesionalisasi, efektifitas, efisiensi dan modernisasi (PEEM). Dalam

perjuangan untuk kembali kepada pelaksanaan UUD 1945 secara murni

dan konsekwen maka pada tanggal 1 Juli 1969 dikeluarkan Kepres No.

52/1969 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pokok

Kepolisian Indonesia dalam rangka normalisasi keadaan dan

fungsionalisasi semua aparatur pemerintah dan angkatan-angkatan unsur

ABRI. Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia bukan lagi disebut

Panglima Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (Pangak) akan tetapi

disebut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

mengandung arti adanya tugas dan wewenang pimpinan teknis dan

komando Kepolisian seluruh Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik

Indonesia yang bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada

Menteri Pertahanan Keamanan Panglima Angkatan Bersenjata.12

Usaha-usaha ke arah peningkatan pelaksanaan tugas terus

dilaksanakan dengan dikeluarkannya Kepres No. 80 tahun 1969 tentang

12 Ibid, hal 128


24

ABRI sebagai bagian organik Dephankam beserta tugas dan tanggung

jawabnya yang diikuti oleh Keppres 79/1969 tentang ditetapkannya

struktur berbentuk staf umum bawah Kepala Staf. Kemudian diubah

dengan Keputusan Menhankam Pangab No.Kep/A/385/VIII/1970 yang

menetapkan tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian

Negara Republik Indonesia dengan type staf umum dengan seorang

Deputy dan 3 DANJEN.13

Apa yang digambarkan itu adalah pokok-pokok atau hal-hal

yang bersifat mendasar. Pelaksanaan dari ketentuan itu memang lalu

menggerakkan kegiatan-kegiatan perubahan yang luar biasa. Sebagai

contoh; KOMDAK (yang kemudian kita sebut POLDA) yang namanya

setiap propinsi ada-lalu dijadikan 17 saja, untuk kemudian menjadi 27

kembali. BRIMOB dimekarkan, pokok-pokok organisasi dan prosedur

harus disesuaikan, Pembentukan DITLANTAS yang mulanya tidak ada,

juga LEMDIKLAT POLRI, penggunaan tongkat komando, selempang

POLRI digunakan lagi, Serse pakai beret merah dan lain-lain. Semua itu

hasil akhirnya adalah merubah secara sadar perilaku organisasi POLRI.

Sebagai langkah lanjut dalam rangka

penyempurnaan pelaksanaan tugas, maka pada tahun 1974, tentang

penyempurnaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79

tahun 1969.

13 Ibid, hal 125


25

Dan ini sangat diperlukan karena diamanatkan oleh Pimpinan Negara;

agar dalam penanganan-penanganan keamanan, Polisi dikedepankan.14

14 Soejoed Bin wahyu dan Wik Djatmika, Sejarah POLRI Menggali kembali Nilai Juang 45,

ISIK, Jakarta , 1997, hal. 106


26

E.Masa Reformasi

Selama puluhan tahun POLRI dinyatakan sebagai bagian dari

ABRI, Dan integrasi ABRI telah dijadikan wahana sistematik untuk

melemahkan POLRI, dimana POLRI berada dalam lingkungan

pertanggung jawaban tumpang tindih (overlapping responsibility) dalam

alam dua doktrin yang berbeda. Ketidakjelasan pertanggung jawaban

sebagai ABRI sesuai dengan “doktrin pertahanan keamanan” atau

sebagai Polisi dalam melaksanakan Law enforcement sesuai dengan

“doktrin ketertiban masyarakat” (public order). Akibat dari tumpang

tindih tanggung jawab tersebut terjadi upaya bercorak duplikasi (a

duplication of effort). Masa Reformasi menuntut introspeksi dan

evaluasi yang obyektif serta jujur dalam keadaan dewasa. Artinya

Kepolisian pada saat ini merupakan koreksi dari masa lalu dan harus

dapat menciptakan langkah strategis guna menghadapi masalah dan

tantangan yang semakin berat. Organisasi Polri tidak hanya sekedar

merubah aspek instrumental, struktural dan kultural guna menghadapi

tantangan masa depan dengan dinamika perubahan jaman yang

menyertainya. Ketetapan MPR nomor: X/MPR/1998 tentang pokok-

pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan

memelihara kehidupan nasional sebagai haluan negara adalah

merupakan acuan dikeluarkannya instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun


27

1999 tentang langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dan

ABRI yang selanjutnya menjadi landasan formal bagi reformasi Polri.15

Ketidakjelasan tanggung jawab POLRI tersebut di akhiri pada

tahun 1999 dengan terpisahnya POLRI dari ABRI (TNI) dimana POLRI

ditempatkan dalam posisi “Independen” sebagai alat yang mewujudkan

keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta

terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi

manusia. Dalam rangka menuju Polri yang mandiri dan otonomi maka

organisasi Polri diletakkan dibawah Departemen Pertahanan dan

Keamanan pada masa transisinya pada tanggal 1 April 1999. Dengan

keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 tahun

2000 tanggal 1 Juli 2000 kompetensi Polri dalam kedudukan langsung

dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Hal tersebut

juga mengakibatkan perpindahan peradilan bagi polisi, hal ini

dikemukakan oleh IPTU TONY SIMANJUNTAK, SH pada wawancara

tanggal 03 Maret 2008 bahwa semenjak pisahnya TNI dan POLRI

kedudukan polisi sudah berada dibawah peradilan umum jika pidananya,

namun disiplinnya diproses oleh Provost.

16

15 Warsito Hadi Utomo, Op.Cit, hal 140. 16 Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta, IPTU TONY SIMANJUNTAK,SH pada

tanggal 03 Maret 2008


28

Keuntungan bila Polri dibawah langsung oleh Presiden Republik

Indonesia adalah :

a. Komitmen dan Konsisten Polri dalam melaksanakan kompetensi

yang ditetapkan oleh Undang-undang serta misi arah kebijakan

hukum yang ditetapkan dalam GBHN akan lebih mandiri tanpa

adanya intervensi dari manapun.

b. Polri akan semakin professional dalam melaksanakan kompetensi

baik proses penyidikan tindak pidana secara hukum maupun

berdasarkan atas kewajiban.

Upaya melaksanakan kemandirian Polri dengan mengadakan

perubahan-perubahan melalui tiga aspek yaitu:

a. Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian

dalam Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.

b. Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan),

Doktrin, kewenangan,kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.

c. Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan

instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas

pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan


29

manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material

fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional.17

2.

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam

lingkup Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari

Organisasi Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat

atau badan yang melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat

tersebut dapat terkoodinir, dan mencapai sasaran yang diinginkan

maka diberikan pembagian pekerjaan dan ditampung dalam suatu

wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian maka keberadaannya,

tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya ditentukan oleh

visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas Polisinya.

Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang membawah

pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada Departemen

Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil Presiden,

dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan Departemen

yang berdiri sendiri.

Struktur Organisasi Kepolisian di Indonesia

18

Kedudukan Organisasi Polisi dalam satu negarapun dapat berubah-

ubah, sesuai dengan perubahan visi suatu pemerintah periode tertentu pada

Polisinya. Belanda misalnya, perubahan dari negara monarkhi merdeka,

17 www.polri.go.id, Akses tanggal 05 Januari 2008 18 Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hal 100


30

berubah sama sekali sewaktu dijajah Napoleon, berubah sebentar saat mereka

merdeka, lalu ditindas oleh Jerman NAZI dengan GESTAPO-nya, lalu

merdeka lagi setelah Perang Dunia ke II, bentuk, tugas, perilaku

organisasi Polisinya berubah dan sangat berbeda.

Di Indonesia kedudukan organisasi polisi juga mengalami

rangkaian perubahan setelah kemerdekaan. Pada tangal 1 Juli 1946

kepolisian menjadi jawatan tersendiri bernama “ Jawatan Kepolisian”

dibawah pimpinan Perdana Menteri, pada tahun 1948 jawatan tersebut untuk

sementara dipimpin Presiden dan wakil Presiden, Kemudian Keputusan

Presiden R.I.S. Nomor 22 tahun 1950 menjadikan Kepolisian Negara

disesuaikan dengan bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi

jawatan Kepolisian Republik Indonesia Serikat dan dipimpin oleh Perdana

Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung, sedangkan dalam pimpinan harian

dalam pengawasan administrative-organisatoris dipertanggung jawabkan

kepada Menteri Dalam Negeri.

Pada tahun 1950 Berdasarkan Penetapan Perdana Menteri

nomor : 3/PM/tahun 1950 Pimpinan Kepolisian Negara diserahkan

kepada Menteri Pertahanan dengan maksud pimpinan Polisi dan Tentara

dalam satu tangan untuk kemudahan mengatasi kekacauan situasi akibat

gangguan pada saat itu dan hal ini hanya berlaku 9 bulan. Tahun 1950 juga

dibentuk Komisi Kepolisian yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Republik

Indonesia nomor :154/1950, nomor : 1/pm/1950 dengan tugasnya yaitu


31

menyusun dalam waktu singkat suatu rencana Undang-undang Kepolisian.

Namun komisi itu gagal dalam usahanya dan bubar dengan sendirinya setelah

pembentukan negara kesatuan. Tahun 1959 merupakan tonggak baru karena

telah mempunyai status sebagai Kementerian Kepolisian, Proses Integrasi

Angkatan Kepolisian yang dimulai dengan Militerisasi Polisi Negara nomor:

112 tahun 1947, kemudian peraturan pemerintah nomor 10/1958, menjadi

kenyataan dengan dicantumkannya persoalan tersebut dalam ketetapan

Majelis permusyawaratan Rakyat Sementara nomor: 1 dan 2/MPR/1960 dan

kemudian dalam Undang-undang Pokok Kepolisian Negara nomor : 13 tahun

1961, pasal 3 dinyatakan :

“Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata”

Penyempurnaan organisasi dalam rangka integrasi ABRI ini diadakan

lagi dengan dikeluarkannya Keputusan menteri / Hankam / Pangab

No: Kep/A/385/VIII/1970 yang menetapkan tentang pokok-pokok Organisasi

dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan ditambah lagi

Intruksi Menhankam/Pangab nomor : Ins/A/43/XI/1973, tentang penyusunan

kembali Organisasi Angkatan dan Polri melalui keputusan

Menhankam/Pangab nomor : Kep/15/IV/1976 tentang pokok-pokok

Organisasi dan Prosedur kepolisian Negara Republik Indonesia.19

Rangkaian perubahan terus menyusul hingga kepolisian menjadi

mandiri dan langsung dibawah Presiden berdasarkan Pasal 8 UU No 2 Tahun

19 Warsito Hadi Utomo,Op. Cit, hal 125


32

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam proses negara

yang semakin demokratis, menunjukkan arah Perilaku Organisasi Kepolisian

yang semakin modern, semakin menghormati dan menegakkan HAM. Polri

harus menyadari bahwa dalam setiap kegiatannya tidak boleh sembarangan

karena masyarakat melakukan kontrol.20 Modernisasi Kepolisian dan

demokratisasi negara merupakan condition sine quanon, keduanya saling

berpengaruh bahkan saling membutuhkan. Karenanya modernisasi kepolisian

dan pemuliaan HAM serta demokratisasi dapat digambarkan sebagai tolok

ukur kemajuan dan/atau keberhasilan pembangunan suatu negara/bangsa.

Artinya perubahan perilaku organisasi Polisi yang semakin demokratis dan

semakin berbudaya HAM merupakan gambaran semakin majunya peradaban

dan keberhasilan pembangunannya.21

Organisasi sendiri sebenarnya hanyalah merupakan sarana atau

wahana kegiatan untuk mencapai tujuan. Karenanya eksistensi organisasi

Bentuk organisasi yang diwujudkan dengan ketentuan-ketentuan

tentang struktur organisasi dan prosedurnya, selalu dimaksudkan sebagai arah

dan aturan permainan (rules of the game) dari upaya-upaya untuk mencapai

tujuan organisasi. Demikian juga organisasi POLRI yang terus dan selalu

mengalami perubahan. Perubahan-perubahan itu memang bertujuan untuk

mencapai efektifitas dan efisiensi optimal dalam melandasi pelaksanaan tugas

POLRI.

20 Kunarto, Op.Cit, hal 82 21 Warsito Hadi Utomo, Op. Cit, hal 100.


33

sangat dipengaruhi bahkan ditentukan oleh kondisi lingkungan, baik yang

berlingkup ruang, waktu, tantangan dan situasi. Organisasi yang baik berarti

harus memenuhi persyaratan, serasi dan sesuai dengan kondisi

lingkungannya. Berubahnya pola pikir masyarakat tradisional menjadi pola

pikir masyarakat industri, akan mendorong dan mengharuskan perubahan

organisasi.

Tetapi perubahan itu memang harus dikaji dengan seksama teliti dan

sungguh-sungguh, sehingga perubahannya memang benar-benar pas dengan

tuntutan lingkungan. Karena perubahan lingkungan itu dalam keadaan normal

bersifat evolutif, maka periodesasinya akan relatif lama. Dengan demikian

perubahan organisasipun dalam keadaan normal akan mendorong dan

mengharuskan perubahan organisasinya.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik

Indonesia

KAPOLRI

WAKAPOLRI

ITWASUM SAHLI

SDERENBANG SDEOPS SDE SDM SDELOG

KORSPRIPIM SETUM DENMA

SET NCB PUS DOKKES PUS KU


34

DIV HUMAS DIV BINKUM DIV PROPAM TELEMATIKA PTIK SESPIMPOL AKPOL

LEMDIKLAT

BAINTELKAM BARESKRIM BABINKAM KORBRIMOB

POLDA

POLTABES

SUMBER : www.polri.go.id, Akses tanggal 05 Januari 2008

Dengan pendekatan dari segi kedudukan organisasi, sejarah, pelaksanaan

tugas dan keberhasilannya, maka pengorganisasian POLRI itu memang lalu harus

ditegakkan atas dasar prinsip yang khas Polisi Indonesia yang antara lain seperti

dibahas dibawah ini.

a. Refungsionalisasi

Menonjolkan kekhasan berarti harus melakukan refungsionalisasi yang berciri

khas mitra Kamtibmas. Sedang fungsi-fungsi yang bersifat politis dan strategis

dipusatkan disatu tangan ditingkat Presiden. Fungsi-fungsi yang bersifat umum diatur

dan dibina dengan sistem pembinaan terpusat oleh Kapolri. Sedang fungsi khas

angkatan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing kesatuan.

b. Asas Organisasi

Pengorganisasian harus didasari prinsip-prinsip (1) sederhana dalam arti

berkemampuan cukup untuk mencapai tujuan. (2) Lebih efektif sehingga dapat

dicapai keseimbangan antara tugas dan kemampuan anggaran (3) Lebih efisien

dalam arti pencapaian tujuan dan sasaran dengan biaya yang sama dapat terlaksana

secara lebih cepat dan lebih baik. Dengan cara ini maka perubahan-perubahan yang

http://www.polri.go.id/�


35

sangat mendasar dan dapat menjadi tidak sederhana, tidak efektif apalagi efisien.

Untuk itu kalau tidak ada hal yang memaksa, tidak dilakukan perubahan dan cukup

dengan penyesuaian-penyesuaian yang bertujuan peningkatan efektifitas dan

efisiensi.

c. Bentuk Organisasi Type Staf

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penentuan organisasi dipakai prinsip-

prinsip

1) Bentuk organisasi digunakan ; Line and Staff

2) Type staf yang dipakai adalah staf umum

3) Penyusun satuan besar dibagi 2 tingkat;

a) Tingkat Mabes POLRI

b) Tingkat Kotama

4) Garis besar pengelompokan badan-badan dibedakan dengan eselon

a) Eselon Pimpinan

b) Eselon staf

c) Eselon pembinaan

d) Eselon pelaksana pusat

d. Penyempurnaan Organisasi

Penyempurnaan organisasi dan prosedur kerja dapat dilakukan dengan

didasarkan pada tuntutan yang obyektif dan diperlukan, dan harus tidak dipengaruhi

atau terlepas dari rasa senang atau tidak senang. Ketentuan ini sebenarnya menggaris

bawahi bahwa penyempurnaan itu hanya bisa dilakukan karena tuntutan obyektif


36

yang urgent dan tidak oleh sebab-sebab yang lain. Dahulu pengorganisasian ini juga

menentukan jumlah PATI (Jenderal), sehingga digunakan juga sebagai sarana

pengendalian Jendela yang hanya terdiri dari orang-orang yang benar-benar terpilih.

Dengan berubah-ubahnya struktur organisasi biasanya lalu timbul berbagai

kegelisahan dan keragu-raguan di kalangan Pejabat yang apabila tidak cepat diatasi

akan dapat menjadi penghalang yang serius. Di lingkungan POLRI, selama ini

kegelisahan semacam itu relatif cepat diatasi. Mereka cepat menyesuaikan diri dan

cepat bekerja biasa seperti selayaknya. Mungkin karena telah sering mengalami

reorganisasi, mungkin juga karena dinamika organisasi yang berkembang sebenarnya

relatif tidak berubah.22

3.

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan

Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan

kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga

tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa

citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan dinamakan

“negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu negara

“Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana kekuasaan

pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan tugas tangan

besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk kepentingan pemerasan

tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk bagi kepolisian itu sendiri. Di

Pengertian Patroli dan Fungsi Patroli

22 Ibid,hal 107


37

Indonesia, Sebenarnya tujuan dari Organisasi POLRI adalah mewujudkan keamanan

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi

yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang

mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang

adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang

memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan

dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi :

“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. menegakkan hukum ; dan

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat”23

23 Surayin, Tanya Jawab UU No2 tahun 2002, Yrama Widya, Bandung, 2004, hal 28


38

Sedangkan mengenai penjabaran tugas tersebut diatur pada Pasal 14 ayat (1)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

“(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas : a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan ; b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas dijalan ; c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan ;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional ; e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ; f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa ;

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensikdan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda,masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ;

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditanganioleh instansi dan/atau pihak yang berwenang ;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian ; serta

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Gerson W. Bawengan, tugas Polisi dapat dibagi menjadi 2 (dua) antara lain

sebagai berikut :

1. Tugas Preventif : Berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan

teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha

pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara

ketertiban dan menjamin keamanan umum.


39

2. Tugas Represif : menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan

pengusutan perkara dan bahkan berusha untuk menemukan kembali

barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian

diserahkan ke tangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke

Pengadilan.24

Dari kesemua penjabaran tugas Kepolisian diatas, tugas Kepolisian yang

dinilai paling efektif untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam

penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak pidana adalah tugas preventif karena

tugas yang luas hampir tanpa Batas; dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja

boleh asal keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Dengan

begitu pada tugas ini yang digunakan adalah asas oportunitas, utilitas dan asas

kewajiban. Preventif itu dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga,

mengawal dan patroli (TURJAWALI). Patroli merupakan kegiatan yang dominan

dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan

agar tidak terjadi gangguan Kamtibmas/pelanggaran Hukum dalam rangka upaya

memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat

guna mewujudkan/menjamin Kamtibmas. Tentunya dalam pencegahan suatu tindak

kejahatan diperlukan pengetahuan tentang bagaimana kejahatan tersebut terjadi,

bagaimana keadaan lingkungan yang dipengaruhi oleh keadaan sosial, budaya dan

kultur sehingga dalam penanggulangan dan pengungkapan suatu tindak kejahatan

24 Gerson W. Bawengan, Op. Cit, hal.124


40

diperlukan personel yang mempelajari hal itu dan selanjutnya mendapatkan cara yang

tepat dalam penanggulangannya.

Fungsi patroli polisi sangat diharapkan sebagai salah satu ujung tombak dari

POLRI yang bergerak dibidang refresif yustisiil yakni penyidikan yang diharapkan

dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya untuk mengantisipasi segala tipu

daya dan kemampuan penjahat yang semakin hari juga semakin meningkat.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu

perondaan;25 dan berdasarkan Surat Keputusan Kapolri dengan No:

SKEP/608/VI/1997, Patroli adalah Salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan

oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan

kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi,

memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala

bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan

tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

masyarakat.26

25 Aditya Nagara, Op. Cit, hal 435

26 Mabes Polri, Bahan Ajaran Fungsi tehnis Sabhara, 1997, hal 18

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan

sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu

tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan

daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan

diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa lebih aman dan

merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu

kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut berperan


41

serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-tengah

masyarakat.

4.

f. Pengawasan Orang asing (untuk mengawasi penyelewengan dalam lintas orang-

orang asing di Indonesia).

Pengertian Kejahatan dan Penjahat

Gelombang kejahatan sangat menyita perhatian bagi Indonesia sejak tahun

1971, pada tahun tersebut sangat banyak kriminalitas yang terjadi bahkan sangat

serius sehingga dikeluarkanlah Instruksi Presiden no. 6 Tahun 1971 yang berlanjut

dengan dibentuknya Badan Koordinasi Pelaksana (BAKOLAK) INPRES 1971 yang

dibentuk di tingkat pusat dan di daerah-daerah, dengan sasaran tugas penanggulangan

masalah-masalah nasional seperti :

a. Kenakalan remaja

b. Penyalahgunaan narkotika

c. Uang palsu

d. Penyelundupan

e. Subversi

27

Dewasa ini seiring dengan perkembangan peradaban dan pertumbuhan

masyarakat yang pesat, kejahatan ikut mengiringi dengan cara-cara yang telah

berkembang pula. kejahatan senantiasa ada dan terus mengikuti perubahan, pengaruh

modernisasi tidak dapat dielakkan disebabkan ilmu pengetahuan yang telah

27 Ninik Widiyanti, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya,Pradya Paramita Jakarta,

1987. hal.1


42

mengubah cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi

jumlah kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka

sulit kalau dikatakan negara akan melenyapkan kejahatan secara total. Emile

Durkheim menyatakan bahwa Kejahatan adalah suatu gejala normal di dalam setiap

masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial, dan karena itu

tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas28. Radcliff Brown telah

mendefenisikan kejahatan sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu kebiasaan yang

mendorong dilaksanakannya sanksi pidana.29

1. Kejahatan menurut hukum (yuridis)

Dalam buku berjudul Kriminologi terbitan Restu Agung, Abdussalam

membagi kejahatan dalam dua sudut pandang antara lain:

Sutherland, kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara

sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.

Dalam buku referensi dari Anglo Saxon, kejahatan menurut hukum

dikelompokkan dalam istilah Conventional Crime yaitu kejahatan (tindak

pidana) yang dicantumkan dalam KUHP, istilah Victimless Crime (kejahatan

tanpa korban, meliputi pelacuran, perjudian pornografi, pemabukan dan

penyalahgunaan narkoba) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

tersendiri, istilah White Collar Crime (kejahatan kerah putih meliputi tindak

pidana korupsi, pelanggaran pajak, penyalahgunaan wewenang), istilah

28 Ibid. hal 2 29 Ninik widiyanti dan Yulius W, Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya, Bina

Aksara, Jakarta, 1987, hal 85.


43

Coorporate Crime (kejahatan badan-badan usaha), kemudian istilah New

Dimention Crime dan Mass Crime (kejahatan massa).

2. Kejahatan menurut non hukum (kejahatan menurut sosiologis)

Kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan masyarakat.

Walaupun masyarakat memliki berbagai macam perilaku berbeda-beda akan

tetapi memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses

interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai

kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan

kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan.

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya

kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih

dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi kelompoknya, sehingga

perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik

kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan

manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.30

Berbicara kejahatan tentunya tidak telepas dari pelaku kejahatan itu, pelaku

kejahatan atau biasa disebut penjahat. seseorang belum dapat dikatakan sebagai

penjahat walaupun ia telah mengaku melakukan suatu kejahatan, ia dipandang

sebagai seorang penjahat apabila kejahatannya telah dibuktikan menurut proses

peradilan yang sudah ditetapkan. Di dalam hukum pidana pun tidak ditentukan

sampai kapan waktunya seorang penjahat dikatakan sebagai penjahat, apakah

30 Abdussalam, Kriminologi, Restu Agung, 2007, hal 15


44

berakhir setelah melakukan kejahatan dan dipenjara, atau terus menerus. Begitupula

para kriminologi tidak dapat secara benar-benar dapat dipertanggung jawabkan

menetapkan sebagai penjahat kepada orang-orang yang bertingkah laku secara anti

sosial tetapi tidak melanggar suatu undang-undang pidana.31

31 Momon Martosaputra, Asas-asas Kriminologi, Alumni, Bandung, 1973, hal 34,35

Kata “penjahat” pada

beberapa kriminolog dibatasi pada kepada orang yang cocok dengan sejenis

kelompok masyarakat yang dianggap oleh mereka(para ahli kriminologi) oleh

masyarakat umumnya sebagai penjahat. Istilah itu menunjukkan kepada sipelanggar

undang-undang yang mempunyai sejumlah keahlian, sikap dan hubungan pergaulan

yang menandakan kematangan beradat kebiasaan jahat.


45

Situasi dan kondisi pihak korban dapat merangsang pelaku untuk melakukan

suatu kejahatan kepadanya. Pihak korban sendiri sebenarnya tidak melakukan suatu

usaha untuk berkemauan atau rela menjadi korban, dalam kondisi ini kesempatanlah

yang selalu ditunggu, Pelaku mengamati hingga situasi yang menguntungkan datang.

Daerah rawan tersebut banyak dijumpai disekitar, umumnya adalah tempat-tempat

yang ramai berdesakan, namun ada juga pelaku spesialis daerah yang sedikit bahkan

tidak ada penjagaan dan bila malam hari adalah tempat yang sunyi dan minim

penerangan. Polri harus senantiasa menekan angka korban yang berjatuhan.

5. Pengertian Korban

Dalam setiap kejahatan terdapat pihak yang dirugikan baik secara materil

maupun immaterill, dikatakan mengalami kerugian materil apabila di dalam peristiwa

kejahatan tersebut ada pihak yang hartanya berkurang ataupun hilang sama sekali,

dan dikatakan immateril apabila di dalam peristiwa itu ada pihak yang mengalami

shock karena telah mengalami peristiwa diluar dugaanya dengan kata lain kerugian

tidak berbentuk benda. Dalam hal tersebut penderita kerugian biasa disebut sebagai

korban. Selain korban, keluarga korban juga termasuk pihak yang ikut merasakan

kerugian, terlebih-lebih lagi apabila korban mengalami penganiayaan yang berujung

kematian. Sebagai pihak yang mengalami kerugian seharusnyalah ada perhatian

terhadap korban, dan menjaga agar semua masyarakat terutama korban agar lebih

mendapatkan perlindungan, karena tidak jarang kita mendengar beberapa orang

disekitar kita yang mengalami pencurian ataupun penjambretan dan lainya mengalami

untuk kedua kalinya hal yang serupa.


46

Kejahatan memang merupakan hal yang harus ada dan tidak bisa dihilangkan, tetapi

usaha pencegahan dalam rangka penanggulangan harus tetap dilakukan agar

terciptanya ketentraman dalam masyarakat.

Mengenai pengertian korban, Arif Gosita berpendapat bahwa yang dimaksud

dengan koban ialah mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai

akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita,32 di

dalam UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Korban

dinyatakan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental serta

kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan pengertian

keluarga korban dalam UU ini adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah

dalam garis lurus, atau mempunyai hubungan darah dalam garis menyamping sampai

derajat ketiga, atau mempunyai hubungan perkawinan dengan korban dan atau yang

menjadi tanggungan saksi dan/atau korban. Keluarga korban hanya disebutkan

tentang orang-orang yang menjadi keluarga korban dan yang menjadi tanggungan

korban, seharusnya juga mencakup orang-orang yang mengalami kerugian karena

mencegah terjadinya kejahatan. Di dalam UU No 23 Tahun 2004 Tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban diartikan sebagai orang yang

mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.33

32 Syafruddin, Peranan Korban Kejahatan (Victim) Dalam Terjadinya Suatu Tindak Pidana

Kejahatan Ditinjau Dari Segi Victimologi, USU digital Library, Medan, 2002

33 http://www.kontras.org/UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akses tanggal 06 Maret 2008


47

Pengertian korban diatas sangat sempit jika dibandingkan dengan pengertian

korban menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 adalah orang

orang, baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat

perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu

negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Dalam bagian

lain dikemukakan khususnya sewaktu menjelaskan “Victims of Power”, bahwa

termasuk juga dalam pengertian “korban” orang-orang yang menjadi Korban dari

perbuatan-perbuatan atau tidak berbuat yang walaupun belum merupakan

pelanggaran terhadap hukum pidana nasional, tetapi sudah merupakan pelanggaran

menurut norma HAM yang diakui secara internasional. Pengertian kerugian (harm)

menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985, meliputi kerugian fisik

maupun mental (physical or mental injury), penderitaan emosional (emotional

suffering), kerugian ekonomi (economic loss), atau perusakan substansial dari hak-

hak asasi para Korban (substansial impairment of their fundamental rights).

Selanjutnya disebutkan, bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban

tanpa melihat apakah si pelaku kejahatan itu sudah diketahui, ditahan, dituntut, atau

dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara si pelaku dan korban.

Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi

tanggungan korban, dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha

mencegah terjadinya korban.34

34 www.elsam.or.id,Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Analisis terhadap RUU

Perlindungan saksi dan Korban Versi Badan Legislatif DPR, Akses tanggal 07 Februari 2008


48

Pengertian tentang korban juga dapat dilihat dalam PP No. 2 Tahun 2002

tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Kepada Saksi dan Korban Pelanggaran

HAM Berat yaitu menyatakan bahwa korban adalah orang perseorangan atau

kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi

manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman,

gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.35

Pengertian tentang korban menurut resolusi Majelis Umum dan Peraturan

Pemerintah diatas menjadi rujukan yang komprehensif untuk menjelaskan tentang

siapa korban dan apa yang menjadi kerugian bagi korban Dari pengertian istilah

korban diatas tidak hanya mengacu pada perseorangan, tetapi mencakup juga

kelompok dan masyarakat. Selain itu, pengertian diatas merangkum hampir semua

jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh korban. Berkenaan dengan

penyebabnya, dalam pengertian itu, ditujukan bukan hanya terbatas pada perbuatan

yang sengaja dilakukan (by act) tetapi meliputi pula kelalaian atau kegagalan

mencegah suatu pelanggaran berat HAM yang terjadi atau dikenal dengan istilah by

omission.

36

35

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

www.elsam.or.id, Ibid

36 www.elsam.or.id, Ibid

http://www.elsam.or.id/�

http://www.elsam.or.id/�


49

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

kepustakaan (library Research) yaitu mengumpulkan data informasi dengan bantuan

buku dan juga perundang-undangan serta wawancara dengan pihak yang berwenang

di Poltabes Medan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Satuan Samapta, Satuan Lalu Lintas, dan Satuan Pam

Obsus Poltabes Medan. Topik penelitian ini adalah Tinjauan Kriminologi Terhadap

Fungsi Patroli Polisi Dalam Penanggulangan Suatu Tindak Kejahatan, dengan

demikian fokus utama adalah melihat bagaimana satuan-satuan yang memiliki fungsi

patroli di Kepolisian Kota Besar Medan dalam melakukan fungsi patrolinya dalam

menanggulangi suatu tindak kejahatan.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan

data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang berwenang

melakukan fungsi patroli di Kepolisian Kota Besar Medan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari:


50

bahan hukum primer yaitu Peraturan perundang-undangan, petunjuk

pelaksanaan yang ada pada kepolisian dan KUHAP. Dan bahan hukum tertier

seperti kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah

dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan

dengan skripsi ini. Setelah itu dilakukan studi lapangan dengan melakukan

wawancara dan daftar pertanyaan kepada responden dari lembaga-lembaga yang

berkaitan dengan penelitian ini yaitu Satuan Samapta, Satuan Lantas, dan Satuan

Pam Obsus Poltabes Medan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara

selanjutnya dilakukan analisis secara kuantitatif dan kualitatif, sehingga akan

diperoleh kesimpulan yang menjawab atas permasalahan yang diajukan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini, dijelaskan tentang latar belakang,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan

kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan juga diuraikan dalam bab

ini.

Bab II, menjelaskan dan menguraikan bagaimana mekanisme dan bentuk

penanggulangan kejahatan secara umum, secara teori kriminologi, dan yang


51

dilakukan oleh polisi, tugas Polisi bila ditinjau dari sistem penggunaan kekuatan

satuan dan bentuk-bentuk kegiatan operasi khusus Polisi.

Bab III, menjelaskan dan menguraikan bagaimana peranan dan tanggung

jawab patroli polisi dalam menanggulangi tindak kejahatan.

Bab IV, menjelaskan dan menguraikan hambatan-hambatan yang dihadapi

patroli polisi dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan di wilayah hukum

Poltabes Medan.


52

BAB II

MEKANISME PENANGGULANGAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN

OLEH POLISI REPUBLIK INDONESIA

Pengaruh modernisasi tidak dapat dielakkan disebabkan perkembangan ilmu

pengetahuan yang telah mengubah cara hidup manusia. Apalagi dalam tahapan

pembangunan Nasional disegala bidang dewasa ini yang merangsang pula timbulnya

perubahan nilai sosial budaya, masing-masing individu terus berusaha agar dirinya

tidak tertinggal bahkan tergilas jaman dengan penuh linangan penderitaan.

Wilayah hukum Poltabes Medan memiliki luas wilayah 156.649,48 Ha,

dengan batas-batas antara lain sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Selat Malaka

- Timur berbatasan dengan Polres Deli Serdang

- Selatan berbatasan dengan Polres Tanah Karo

- Barat berbatasan dengan Polres Langkat37

Hal tersebut tentunya menjadikan Wilayah hukum Poltabes Medan adalah

titik lintas yang strategis, juga tempat yang menjanjikan bagi para pencari kerja

daerah. Sehingga Medan semakin pesat peningkatan jumlah penduduknya, bagi para

pencari kerja dari daerah, mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan merupakan

impian yang dibangun ketika akan berangkat dari kampung halaman. Namun

kurangnya bekal mengakibatkan kondisi berubah, impian pekerjaan yang menjanjikan

37 Paparan Kapoltabes MS, Penanganan Aparat Kepolisian terhadap pemberantasan

Premanisme dan masalah yang timbul di Masyarakat. Tanggal 21 Mei 2007 di DPRD TK II Medan


53

berubah menjadi bekerja apa saja demi bertahan hidup. Masing-masing individu

memiliki caranya masing-masing, ada yang berjuang keras dengan penuh keyakinan

tetapi dengan cara yang diperbolehkan dalam hukum, juga ada yang berjuang keras

dengan penuh kebingungan sehingga lebih memilih tidak mengindahkan peraturan

yang berlaku. Semula masyarakat yang penuh kesopanan menjadi masyarakat yang

tidak peduli dengan penderitaan sesama akibat tindakannya.

A. Penanggulangan Kejahatan Secara Umum

Dalam sejarah kehidupan penjahat akan didapatkan seluruh proses yang

terjadi dalam kehidupan sosial (hubungan antara penjahat dengan masyarakat dan

hubungan di antara sesame penjahat). Salah satu proses yang penting dalam

kehidupan manusia yang juga dialami oleh penjahat adalah proses

kedewasaan/kematangan pribadi/maturation.

Adanya pengasingan, pertentangan dan perkembangan teknik melakukan

kejahatan serta perlindungan terhadap kejahatan adalah merupakan proses yang

terjadi dalam hubungan antara penjahat dan masyarakat; sedangkan penampilan,

organisasi, dan profesionalisme adalah merupakan proses yang terjadi antara penjahat

dan penjahat.38

38 Ninik Widiyanti, Yulius W, Op. Cit, hal 148

Kedewasaan ini dapat terjadi dalam diri penjahat yang telah cukup

berpengalaman. Hal ini berarti bahwa kejahatan pada orang-orang tertentu

berkembang dalam suatu pendidikan tertentu. Hal ini tidaklah berarti bahwa

seseorang yang mulai pendidikan ini harus mengikutinya sampai selesai, atau ia tidak

diperkenankan memulai dari cara berbeda.


54

Seorang anak laki-laki yang sering berkecimpung dalam suatu daerah dimana

banyak terjadi kejahatan, bergaul dan menghabiskan waktu menjelang dewasanya, ia

akan mencapai kematangan pribadi/kedewasaan tersebut dengan peluang besar

menjadi penjahat. Karena kejahatan tersebut telah merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari kepribadiannya. Ia dapat merencanakan suatu kejahatan, dapat

mengetahui cara-cara meloloskan diri dari penangkapan, dan telah dapat meyakini

bahwa dirinya sebagai seorang penjahat. Ia pun telah menganggap bahwa

pemenjaraan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya.

Perkembangan metode-metode seorang penjahat sehubungan dengan usia kronologis

tersebut berbeda-beda dalam tiap-tiap kejahatan. Sejarah kehidupan seseorang yang

semasa mudanya mejadi pencuri dan perampok, menunjukkan bahwa proses

kejahatan terjadi dalam dirinya dimulai dari yang ringan kepada yang berat, dari yang

jarang kepada yang sering, dari suatu hobi menjadi suatu pekerjaan, dari kejahatan

yang dilakukan oleh kelompok yang kurang terorganisir menjadi kelompok yang

terorganisir.39

1. Tindakan pencegahan adalah lebih baik dari pada tindakan represif dan

koreksi. Usaha pencegahan tidak selalu memerlukan suatu organisasi yang

rumit dan birokratis, yang dapat menjurus kearah birokratisme yang

Dalam penanggulangan kejahatan diperlukan perhatian lebih besar pada

pencegahan yakni sebelum kejahatan itu terjadi. Adapun alasannya antara lain

sebagai berikut :

39 Momon Martasaputra, Op.Cit, hal 324.


55

menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Usaha pencegahan

adalah lebih ekonomis bila dibandingkan dengan usaha represif dan

rehabilitasi. Untuk melayani jumlah orang yang lebih besar jumlahnya tidak

diperlukan banyak tenaga seperti pada usaha represif dan rehabilitasi menurut

perbandingan. Usaha pencegahan yang dimaksudkan adalah usaha yang

dilakukan secara perorangan dan tidak selalu memerlukan keahlian seperti

pada usaha represif dan rehabilitasi. Misalnya menjaga diri jangan sampai

menjadi korban kriminalitas, tidak lalai mengunci rumah/kendaraan,

memasang lampu ditempat gelap dan lain-lain.

2. Usaha pencegahan tidak perlu menimbulkan akibat yang negative antara lain :

stigmasi (pemberian cap pada yang dihukum/dibina), pengasingan,

penderitaan-penderitaan dalam berbagai bentuk, pelanggaran hak asasi,

permusuhan/kebencian antara satu sama lain yang dapat menjurus kearah

residivisme. Viktimisasi structural (penimbulan korban struktur tertentu dapat

dikurangi dengan adanya usaha pencegahan tersebut) misalnya korban suatu

sistem penghukuman, peraturan tertentu sehingga dapat mengalami

penderitaan mental fisik dan sosial.

3. Usaha pencegahan dapat pula mempererat persatuan, kerukunan dan

meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap sesama anggota masyarakat.

Dengan demikian usaha pencegahan dapat membantu orang mengembangkan

orang bernegara dan bermasyarakat lebih baik lagi. Oleh karena

mengamankan dan mengusahakan stabilitas dalam masyarakat, yang


56

diperlukan demi pelaksanaan pembangunan nasional untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur. Usaha pencegahan kriminalitas dan

penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan mental, fisik

dan sosial seseorang.40

Dalam usaha pencegahan untuk menanggulangi kejahatan dapat berarti

mengadakan perubahan positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam

rangka mengubah perilaku kriminal, kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan

konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal. Pencegahan

adalah lebih baik daripada tindakan represif dan koreksi, usaha pencegahan tidak

memerlukan suatu organisasi yang rumit dan birokratis.

Arif Gosita dalam kata sambutannya pada seminar perlindungan anak,

mengemukakan cara-cara pencegahan dalam penanggulangan tindak kejahatan dan

membaginya menjadi dua yaitu bersifat langsung dan tidak langsung, antara lain :

a. Bersifat langsung.

Kegiatan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan

dan dapat dirasakan juga diamati yaitu meliputi :

1. Pengamanan objek kriminalitas dengan sarana fisik/konkret.

2. Pemberian penjaga pada objek kriminalitas.

3. Mengurangi/menghilangkan kesempatan berbuat kriminal melalui

perbaikan lingkungan; menambah penerangan jalan.

4. Perbaikan lingkungan melalui perbaikan struktur sosial

40 Ninik Widiyanti, Yulius W, Op.Cit, hal 154-155


57

5. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan

kriminalitas misalnya: mencegah si penipu dan korban.

b. Bersifat tidak langsung.

Kegiatan pencegahan tersebut meliputi :

1. Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama terhadap

kriminalitas.

2. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas

yang mengandung ancaman hukuman.

3. Pendidikan latihan untuk memberikan kemampuan seseorang

memenuhi keperluan fisik, mental, dan sosialnya.

4. Penimbulan kesan akan adanya pengawasan/penjagaan pada

kriminalitas yang akan dilakukan pada obyek.41

B. Penanggulangan Kejahatan Secara Teori Kriminologi.

Kejahatan senantiasa ada, terus mengikuti perubahan, dan akan ikut

mengiringi dengan cara-cara yang telah berkembang pula. Pengaruh modernisasi

tersebut tidak dapat dielakkan disebabkan ilmu pengetahuan yang telah mengubah

cara hidup manusia dan akhirnya hanya dapat untuk berusaha mengurangi jumlah

kejahatan serta membina penjahat tersebut secara efektif dan intensif. Maka benarlah

apa yang dikatakan Emile Durkheim menyatakan bahwa Kejahatan adalah suatu

gejala normal di dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan

41 Ninik Widiyanti, Yulius W, Ibid, yang mengutip kata sambutan dari Arif Gosita pada

seminar Perlindungan Anak Pra Yuwana Pusat di Jakarta, tanggal 30 Mei-4 Juni 1977, hal 156-157


58

perkembangan sosial, dan karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai

tuntas42

Pengetahuan itupun dipergunakan oleh P.Topinand (1879), seorang

antropologi Prancis. Sebelumnya ia menggunakan istilah antropologi kriminal dan

kemudian menggunakan istilah kriminologi. Kriminologi berasal dari kata Crimen

yang berarti kejahatan dan Logos berarti ilmu/pengetahuan. Jadi Kriminologi berarti

ilmu/pengetahuan tentang kejahatan.

.

Sulit bila dikatakan akan melenyapkan kejahatan secara total, Mencegah

kejahatan adalah lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, karena

bukan saja diperhitungkan dari segi biaya, akan tetapi usaha ini lebih mudah dan akan

mendapatkan hasil yang memuaskan atau akan mencapai tujuan yang diharapkan.

Kejahatan bukan merupakan fenomena alamiah, melainkan fenomena sosial histories,

sebab tindakan menjadi kejahatan haruslah dikenal, diberi cap dan ditanggapi sebagai

kejahatan, disana harus ada masyarakat yang normanya, aturannya dan hukumnya

yang dilanggar, disamping adanya lembaga yang tugasnya menegakkan norma-norma

dan menghukum pelanggarnya. Dalam hal mencegah kejahatan diperlukanlah suatu

ilmu pengetahuan untuk mempelajari kejahatan tersebut, sehingga akan diketahui

tentang pelaku, sebab-sebab pelaku tersebut melakukan kejahatan, sampai dengan

melakukan kejahatannya sehingga nantinya akan ditemukan kesimpulan tentang

langkah yang tepat dalam menanggulanginya.

43

42 Ninik Widiyanti, Op.Cit, hal.2

43 Topo Santoso, Log. Cit, hal 9

Menurut E. H. Sutherland, Kriminologi adalah

seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial,


59

termasuk didalamnya proses pembuatan Undang-undang-pelanggaran Undang-

undang bahkan aliran modern yang diorganisasikan.44 Von List menghendaki

kriminologi bergabung dengan hukum pidana sebagai ilmu bantuannya, agar

bersama-sama menangani hasil penelitian “kebijakan kriminal” sehingga

memungkinkan memberikan petunjuk tepat terhadap penanganan hukum pidana dan

pelaksanaanya, yang semuanya ditujukan untuk melindungi warga negara yang baik

dari penjahat.45

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut

kejiwaan. Apakah kejiwaannya yang melahirkan kejahatan atau karena

Menurut Bonger, ruang lingkup kriminologi dibedakan antara kriminologi

murni dan terapan.

Ruang lingkup kriminologi murni meliputi:

a. Antropologi kriminal

Ilmu yang mempelajari dan meneliti mengenai manusia yang jahat dari

tingkah laku, karakter dari sifat dan ciri tubuhnya seperti apa, juga meneliti

apa ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan sebagai

suatu gejala masyarakat untuk mengetahui sampai dimana sebab-sebab

kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminil

44 Abdussalam, Op.Cit, hal 4 45 Abdussalam, Op.Cit, hal 4


60

lingkungan atau sikap masyarakat yang mempengaruhi kejiwaan sehingga

menimbulkan kejahatan.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan dan

penjahat yang sakit jiwa.

e. Penologi

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti kejahatan dari

penjahat yang telah dijatuhi hukuman.

Ruang lingkup kriminologi terapan meliputi:

a. Higiene Kriminil

Tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatan, maka usaha-usaha

pemerintah yaitu menerapkan undang-undang secara konsisten, menerapkan

sistem jaminan hidup dan mencegah timbulnya kejahatan.

b. Politik Kriminil

Pencegahan kejahatan dengan cara mengatasi masalah yang berkaitan

dengan terjadinya kejahatan

c. Kriminalistik

Untuk mengungkap kejahatan menerapkan tekhnik pengusutan dan

penyidikan secara scientific.46

46 Ibid, hal 9-11

Sedangkan menurut beberapa sarjana lainnya berpendapat, ruang lingkup

kriminologi meliputi :


61

1. Etiologi kriminil atau kriminologi dalam arti sempit.

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti sebab-sebab atau sebab

musabab timbulnya suatu kejahatan.

2. Politik kriminil.

Menurut Sudarto, politik kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam hal ini segala hal yang

dapat mempermudah terjadinya kejahatan harus semakin dipersempit

geraknya, sehingga peluang pelaku untuk melaksanakana niatnya menjadi

kecil.47

a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik

sosial.

Berkaitan dengan itu Barda Nawawi berpendapat bahwa upaya

penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan

dalam arti :

b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan

dengan penal dan non penal.

Politik kriminal merupakan kebijakan rasional yang mempelajari,

meneliti, membahas cara-cara pemberantasan kejahatan, melalui:

a. Pencegahan kejahatan, dalam pelaksanaannya pencegahan ditujukan

terhadap :

1. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran,

pencegahan kriminil sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena

47 Ibid, hal 12-13


62

tekanan sosial), pencegahan kriminil ilmu penyakit jiwa

(kecenderungan jahat timbul karena ada kelalaian jiwa). Pencegahan

dengan bantuan ahli penyakit jiwa.

2. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dapat

dilakukan dengan cara: bantuan masing-masing penduduk misalnya

ronda malam, kegiatan polisi misalnya dengan patroli.

b. Diagnosa kejahatan, yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah

terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar

berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku (KUHAP, KUHP).

Di dalam menetukan diagnosa harus melalui empat tingkatan :

1. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki dulu apakah peristiwa tersebut

termasuk pidana atau bukan.

2. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pasal

KUHP yang telah dilanggar serta diperhatikan unsur-unsurya.

3. Kemudian cari modus operandinya dengan melakukan penyidikan.

4. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta

menangkap para pelakunya.

Dalam melakukan diagnosa kejahatan ini, polisi harus menggunakan cara-cara

ilmiah yaitu ilmu kedokteran kehakiman (forensic medicine), ilmu racun

kehakiman (forensic toxicology), ilmu penyakit jiwa kehakiman (forensic

psychiatry) dan kriminalistik.48

48 Ibid, hal 13-15


63

Sehubungan dengan yang telah dijelaskan diatas, upaya atau kebijakan untuk

melakukan pencegahan dalam penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan

kriminal” (criminal policy). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan

yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (social policy) yang terdiri dari

“kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (social welfare policy) dan

“kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (social defence policy).

Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal)

dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka “kebijakan

hukum pidana” (penal policy) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif

harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu,

berupa social welfare dan social defence.49

Social Welfare Policy

Social Policy Goal SWP/SDP

Social Defence Policy

Penal - Formulasi - Aplikasi

Criminal Policy - Eksekusi

Non Penal

49 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan

Kejahatan, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2001, hal 74


64

Sumber : Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti,2001

Pencegahan dalam penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan (goal),

social welfare dan social defence. Aspek social welfare dan social defence yang

sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat

immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan. Pencegahan

dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral; ada

keseimbangan antara sarana penal dan non penal. Dan bila dilihat dari sudut politik

kriminal, kebijakan paling strategis untuk dilaksanakan agar tujuan (goal) tercapai

adalah melalui saran non-penal karena lebih bersifat preventif dan arena kebijakan

penal mempunyai keterbatasan/kelemahan dan harus didukung dengan infrastruktur

yang berbiaya tinggi.

C. Penanggulangan kejahatan oleh Polisi Republik Indonesia

Kepolisian Kota Besar Medan memiliki 15 Polisi Sektor antara lain : Polsekta

Hamparan Perak, Polsekta Medan Barat, Polsekta Helvetia, Polsekta sunggal,

Polsekta Medan Baru, Polsekta Kutalimbaru, Polsekta Pancur Batu, Polsekta Deli

Tua, Polsekta Patumbak, Polsekta Medan Kota, Polsekta Medan Area, Polsekta

Medan Timur, Polsekta Percut Sei Tuan, Polsekta Medan Labuhan dan Polsekta

Belawan. Medan juga memiliki penduduk 2.840.125 Jiwa dengan pembagian WNI

2.823.082 Jiwa dan WNA 17.043 Jiwa, yang terbagi lagi kebeberapa suku bangsa

antara lain: Melayu 13,19%, Batak 31,98%, Minang 8,46%, Jawa 25,59%, Aceh


65

3,31%, dan Cina 17,47%.50


Dengan keberagaman berarti beragam pula sifat individu

maupun ciri khas sukunya, namun Polisi sesuai Lingkup tugas pokok Kepolisian

Negara sebagai alat negara penegak hukum terdapat dalam Tugas Pokok Kepolisian

Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

yang berbunyi :



c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”51

Hal itu menunjukkan bahwa polisi diharuskan melindungi, mengayomi, dan

memberikan pelayanan terbaiknya tanpa memandang suku, dan bukan karena suatu

suku adalah suku yang cenderung berbuat jahat lantas suku tersebut secara

keseluruhan tidak dilindungi, diayomi, dan dilayani.

Sedangkan mengenai penjabaran tugas tersebut diatur pada pasal 14 ayat (1)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

“(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan ;

50 Paparan Kapoltabes MS, Op.cit 51 Warsito Hadi Utomo, Op. Cit, hal 186


66

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban,

dan kelancaran lalu lintas dijalan ;

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan

peraturan perundang-undangan ;

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional ;

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum ;

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa ;

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya ;

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian,

laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas

kepolisian;

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan

bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia ;

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani

oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang ;

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam

lingkup tugas kepolisian ; serta


67

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”52

Polisi dengan organisasi Kepolisian dalam tugasnya sebagai penyidik, polisi

juga bertugas untuk menanggulangi pelanggaran ketentuan peraturan pidana baik

yang tercantum di dalam KUHP maupun diluar KUHP. Inilah antara lain tugas polisi

sebagai alat negara penegak hukum. Penanggulangan itu salah satunya adalah

dengan preventif yaitu pencegahan. Preventif Kepolisian adalah tugas yang luas

hampir tanpa Batas; dirumuskan dengan kata-kata berbuat apa saja boleh asal

keamanan terpelihara dan asal tidak melanggar hukum itu sendiri. Dengan begitu

pada tugas ini yang digunakan adalah asas oportunitas, utilitas dan asas kewajiban.

Berkaitan dengan Bimmas Kepolisian sebenarnya memiliki fungsi preventif

kepolisian hanya saja dalam Bimmas difokuskan kepada pendekatan masyarakat serta

pencegahan yang bersifat pembinaan, yang dilakukan dengan kegiatan penyuluhan,

bimbingan, arahan, untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta

memiliki daya cegah tangkal atas kejahatan. Seperti adanya Polisi Masyarakat yang

ada pada setiap kantor kelurahan yang anggotanya masyarakat kelurahan itu sendiri

dengan bimbingan Polisi.

Umumnya tugas-tugas polisi lebih ditekankan kepada preventif, karena

bidang tugas preventif memerlukan penanganan yang melibatkan banyak personel.

bahkan boleh dikatakan semua polisi mempunyai tugas preventif, yang melekat

dalam tubuh polisi itu sendiri sebagai contoh: apabila seorang polisi yang sedang

52 Ibid, hal 186-187


68

dalam perjalanan ke kantor menemukan suatu kejadian yang mencurigakan atau

melihat usaha penjambretan maka polisi tersebut apapun jabatan dan kedudukannya

di Organisasi kepolisian baik yang berkaitan maupun yang tidak berkaitan dengan

tugas tersebut wajib melakukan tindak lanjut Sesungguhnya adanya pembedaan tugas

antara preventif dan represif tidak mutlak terutama bagi petugas-petugas polisi

dilapangan karena sebenarnya yang membedakan hanyalah struktur di kepolisian

saja.

Selanjutnya tahapan tugas dalam organisasi Kepolisian diatur dengan Sistem

operasional Kepolisian yang disusun berdasarkan manajemen operasional yaitu

melalui urutan-urutan tindakan yang harus dilaksanakan oleh para Kepala Kepolisian

Kewilayahan dalam rangka pelaksanaan operasional Kepolisian, baik Service Type

Operation (STO) maupun Mission Type Operation (MTO).

Program Kerja Polri

Pelaksanaan sistem operasional Kepolisian dituangkan dalam program kerja sebagai

berikut :53

1. Pada setiap akhir tahun anggaran, Mabes Polri, Polda Polwitabes, Poltabes

Polresta, Polres harus mengadakan tinjauan dan analisa terhadap pelaksanaan

program kerja tahun yang telah berjalan.

2. Melalui deteksi atau identifikasi dan assesmen, Intelpol menetapkan hakekat

dan perkiraan ancaman pada tahun anggaran yang akan dihadapi dan

dinyatakan dalam perkiraan Intelijen.

53 Soerdjono Soekanto,Penanggulangan pencurian kendaraan bermotor,Bina Aksara,1987,

hal 29


69

3. Seluruh ancaman Kamtibmas dimasukkan dalam program kerja bidang

operasional sebagai ancaman yang harus ditanggulangi, dan kriminalitas yang

selektif dengan skala prioritas ditanggulangi dengan operasi khusus

kepolisian.

4. Seleksi terhadap ancaman yang diperkirakan menjadi sasaran operasional,

dipilih berdasar pada jenis kemungkinan (probabilitas) dan bobot serta

rangkingnya.

5. Kapolri dan Kepala Kepolisian Kewilayahan menetapkan konsep umum

operasi.

6. Penanggulangan terhadap selektif, merupakan operasi Khusus Kepolisian dan

Kapolri dan setiap Kepala Kepolisian Kewilayahan dan menyiapkan rencana

operasi untuk setiap sasaran selektif tersebut.

7. Cara bertindak terhadap sasaran rutin dilakukan secara operasi rutin

Kepolisian yang dilaksanakan sepanjang tahun.

8. Untuk menjaga arah dan dinamika operasi Kepolisian serta menjamin

terlaksananya keterpaduan maka Kapolri dan setiap Kepala Kepolisian

Kewilayahan wajib melaksanakan gelar Operasional.

Adapun cara yang ditempuh untuk menentukan sasaran selektif dengan skala

prioritas adalah sebagai berikut :

1. Dari semua jenis gangguan Kamtibmas dibagi menjadi gangguan yang

bersifat Politis, gangguan kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat.


70

2. Dari semua jenis kriminalitas diprioritaskan beberapa yang penting, yang

mempunyai dampak keresahan dalam frekuensi tinggi dengan jalan

dipadukan dengan bobot dan kemungkinan terjadinya.

3. Sasaran operasi diklasifikasikan menjadi :

a. Sasaran selektif dengan skala prioritas

b. Sasaran selektif non prioritas

c. Sasaran rutin.

4. Sasaran selektif dengan skala prioritas ditanggulangi dengan operasi khusus

Kepolisian.

D. Tugas Polisi Republik Indonesia ditinjau dari sistem penggunaan kekuatan

satuan.

Dalam melakukan tugasnya sebagai pengayom dan pelindung masyarakat,

maka polisi harus senantiasa berperang dengan kejahatan yang semakin tinggi

intensitasnya, agar pelaksanaan tersebut dapat terarah dan tidak tumpang tindih maka

organisasi kepolisian membuat suatu struktur kepolisian dimana dalam struktur

tersebut terbagi satuan-satuan tugas yang memiliki fungsi berbeda sehingga sasaran

dan cara kerjanya juga sesuai dengan fungsi penugasan tersebut. walaupun

sebenarnya dalam fungsi penugasan itu ada kesamaan yaitu setiap satuan mempunyai

fungsi preventif namun tidak tercantum.

Struktur organisasi Kepolisian wilayah hukum Poltabes Medan terdiri dari

1.388 personil yakni :

1. Pimpinan : 2 Personil


71

2. Taud (Tata Urusan dalam) : 16 Personil

3. Bag Min (Bagian Administrasi) : 40 Personil

4. Bag Ops (Bagian Operasional) : 37 Personil

5. Telematika (Telekomunikasi dan Informatika) : 6 Personil

6. Sat Intelkam (Satuan Intelijen dan keamanan) : 91 Personil

7. Satuan Samapta : 368 Personil

8. Bina Mitra : 12 Personil

9. Sat Pam Obsus (Satuan Pengamanan Obyek Khusus) : 128 Personil

10. Sat Narkoba : 59 Personil

11. Sat Reskrim ( Reserse Kriminal ) : 260 Personil

12. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas) : 300 Personil

13. Unit P3D (Unit Profesi Pengamanan : 50 Personil

Penegak disiplin)

14. Ur Dokkes (Urusan Kedokteran dan Kesehatan) : 14 Personil

15. Juru Bayar : 5 Personil.54

Sumber : Paparan Kapoltabes MS

Berdasarkan hasil studi pada Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas), Sat Samapta

(Satuan Samapta), dan Sat Pam Obsus (Satuan Pengamanan Objek Khusus)

ditemukan beberapa personil yang pindah kesatuan, hal ini mengakibatkan data

tersebut berubah yakni :

Satuan Lantas : 312 personil

54 Paparan Kapoltabes MS, Op.cit.


72

Satuan Samapta : 320 personil

Satuan Pam Obsus : 140 personil

Sumber : Hasil wawancara pada Sat Lantas, Sat Samapta, Sat Pam Obsus

Adapun Penggunaan kekuatan dari masing-masing kesatuan dalam jajaran

Polri, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Tugas Intelijen dan Pengaman Kepolisian sebagai salah satu pengemban fungsi

teknis Kepolisian/harus menghasilkan produk intel yang berupa perkiraan

keadaan intelijen (KIRKA INTEL).

Dengan perkiraan keadaan tersebut, dapat tergambar adanya konfigurasi

ancaman yang sekaligus secara eksplisit menentukan rangking gangguan

kamtibmas maupun rangkaian kerawanan daerah.

Dalam keadaan darurat (pendadakan gangguan kamtibmas) yang belum

terjangkau oleh perkiraan keadaan, maka intel harus mampu mengadakan

perkiraan cepat. Dalam rangka pengaman Polisi, baik berupa Pengaman

Kegiatan, Pengaman Material, Pengaman Personil, selalu memberikan

informasi-informasi tentang hambatan dan ancaman yang mungkin dihadapi

kepada pelaksana fungsi operasional lainnya, serta membantu reserse dalam

penyelidikan lanjutan atas kasus kriminalias yang sedang ditangani, terutama

kasus yang memerlukan pendalaman dalam penyelidikan.

2. Tugas Pembinaan Masyarakat : adalah memberikan bimbingan pada masyarakat

untuk turut berpartisipasi dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan,


73

baik melalui program Pemerintah ataupun kegiatan yang diprakarsai oleh warga

masyarakat sendiri.

3. Tugas Kesamaptaan : Memberikan pelayanan pada masyarakat, dengan

menerima, menanggapi pidana memberikan bantuan atau perlindungan serta

bimbingan pada masyarakat atas segala laporan dan pengaduan yang

disampaikan. Serta mengatur agar masyarakat mentaati dan peraturan serta

norma-norma yang ada dalam masyarakat. Selain itu juga melakukan penjagaan

di tempat-tempat penting dengan tujuan memelihara kamtibmas, melaksanakan

patroli dalam usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan terjadinya

kejahatan serta melaksanakan penyelidikan dan pengumpulan data. Juga

melakukan pengawalan untuk melindungi orang, benda serta kepentingan orang

dalam perpindahan orang ke tempat lain, agar tidak terjadi gangguan,

pelaksanaan ini dapat bersifat rutin atau insidentil, juga melakukan tindakan

pertama di tempat kejadian serta mengambil tindakan Kepolisian sesuai dengan

perundang-undangan.

4. Tugas Represif Reserse Kepolisian : Melakukan penyelidikan dari laporan,

pengaduan, diketahui langsung tertangkap tangan maupun peringatan dini dari

fungsi operasional lain. Dari hasil penyelidikan ini dapat ditentukan :

a. Tersangka

b. Bukti awal

c. Saksi

Tindakan lanjut dari usaha ini adalah :


74

1. Pemanggilan

2. Penahanan

3. Penangkapan

4. Penggeledahan

5. Penyitaan

6. Pemeriksaan dan penyerahan perkara

Bila ternyata kemudian tidak diperoleh cukup bukti, segera

dilakukan pemberhentian penyidikan, sebaliknya terhadap kasus yang

dapat diungkap dapat segera dikirim ke Kejaksaan.55

Penanggulangan kejahatan yang dilaksanakan secara rutin akan membuat

pihak kepolisian mengerti betul apa yang terjadi dalam suatu wilayah, dalam

melakukan penanggulangan kejahatan tentunya tidak sama disetiap daerah, harus

diketahui keadaan sosial, budaya dan culturalnya sehingga penanggulangan kejahatan

akan lebih efektif. setiap hari petugas samapta, lantas dan pam obsus bergerak

melakukan patroli dan mencatat hal-hal yang berkembang, dan dilaporkan perharinya

Tugas keempat kesatuan di atas, saling mendukung satu sama lain, sehingga

ujung tombak pelaksanaan ditentukan melalui sasaran kegiatan, methode pelaksanaan

serta susunan kekuatan sesuai dengan rencana kebutuhan.

E. Bentuk-bentuk Kegiatan Operasi Khusus Polisi Republik Indonesia.

55 Soerjono Soekanto, Op.Cit, hal 31-33


75

sehingga dapat diketahui kejahatan yang timbul dalam daerah yang kondisi sosial,

budaya dan kultural daerah tersebut, dan setelah itu dapat dibuatlah suatu

penanggulangan yang tepat. Penanggulangan tersebut bisa dalam bentuk lebih

memusatkan personel pada masalah yang terjadi bisa pula dengan melakukan operasi

khusus. Operasi khusus dilaksanakan dijajaran Poltabes MS dilakukan sesuai

pertimbangan kadar kerawanan kejahatan serta lokasi dimana kejahatan sering terjadi.

Lain halnya dengan Sat Pam Obsus ketika ditanyakan tentang operasi khusus kepada

Kanit Patroli PAM-OBVIT, IPTU SUBENO SH ia mengemukakan bahwa

“Mengenai operasi khusus, tidak ada operasi khusus yang diadakan oleh Sat Pam

Obsus, dan Pam Obsus hanya bersifat memback-up satuan sejajarannya di Poltabes

Medan dan dibawahnya.”56

Operasi khusus dilaksanakan dijajaran Poltabes MS dilakukan sesuai

pertimbangan kadar kerawanan kejahatan serta lokasi dimana kejahatan sering terjadi.

Dengan menimbang, mengingat sampai sejauh mana tingkat kerawanan dijenis

kejahatan yang meresahkan masyarakat dalam laporan dan pengaduan yang diterima

oleh polisi.

57

Berdasarkan hasil wawancara kepada IPTU TONY SIMANJUNTAK ,SH,

beliau mengatakan sebelum mengadakan operasi khusus maka ada evaluasi kerja tiap

56 Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Pam Obvit, IPTU SUBENO, SH, Tanggal 26

Februari 2008. 57 Hasil wawancara dengan Anggota Min Ops Lantas Poltabes Medan, BRIPKA M.

GINTING, tanggal 26 Februari 2008


76

minggu melalui Anev (analisa dan Evaluasi), jika dilihat ada perkembangan yang

terjadi maka diadakan operasi khusus.58

Opsus pekat (Operasi khusus penyakit masyarakat)

Bentuk-bentuk operasi khusus yang pernah dilakukan :

Opsus Curat (Operasi khusus pencurian dengan pemberatan),

Opsus Curanmor (Operasi khusus pencurian kendaraan bermotor)

Opsus narkoba (Operasi khusus narkoba)

59

1. Dari semua jenis gangguan Kamtibmas dibagi menjadi gangguan yang bersifat

poltis, gangguan kriminalitas dan gangguan ketertiban masyarakat.

Operasi Khusus yang dilaksanakan harus berdasarkan skala prioritasnya dalam

penentuan itu, hal yang menjadi pertimbangan tersebut antara lain:

2. Dari gangguan semua jenis kriminalitas diprioritaskan bebrapa yang penting,

yang mempunyai dampak keresahan dalam frekwensi tinggi dengan jalan

dipadukan dengan bobot dan kemungkinan yang terjadinya.

3. Sasaran operasi diklasifikasikan menjadi:

a. sasaran selektif dengan skala prioritas.

b. sasaran selektif non-prioritas.

c. sasaran rutin.

58 Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta Poltabes Medan, IPTU TONY

SIMANJUNTAK, SH, tanggal 03 Maret 2008 59 Hasil wawancara dengan Anggota Min Ops Lantas Poltabes Medan, BRIPKA M.

GINTING tanggal 26 Februari 2008


77

4. sasaran selektif dengan skala prioritas ditanggulangi dengan operasi khusus

kepolisian. 60

Operasi khusus pada dasarnya merupakan perluasan Keputusan Kepala

Kesatuan tentang cara bertindak yang dipilih setelah mendengar dan

mempertimbangkan saran serta perkiraan staf. Keputusan ini yang nantinya

merupakan pola penanggulangan.

1. Operasi Terpadu : melibatkan unsur intelejen dalam menggambarkan keadaan

kriminalitas pada unit penindakan yang dimaksud merupakan upaya paksa

terhadap sasaran penindakan tersangka atau barang bukti yang telah diselidiki

oleh unit intelejen, yang dilampirkan dengan pemeriksaan terhadap tersangka

atau barang bukti serta upaya paksa lainnya dalam rangka penyidikan perkara

serta mengajukan ke Kejaksaan. Kegiatan represif ini didukung oleh fungsi

preventif yang lain, serta dilaksanakan pula kegiatan rehabilitasi wilayah dan

prevensi lanjutan yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pengemban

fungsi binmas dan fungsi preventif.

2. Razia Selektif : Upaya penanggulangan dengan penghadangan dan

pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan di jalan-jalan umum (operasi

terbuka).

3. Peningkatan Penjagaan (strongpoint) dan observasi : Biasanya dilakukan

dengan berpakaian preman, dapat juga dilaksanakan dengan berpakaian dinas

terhadap daerah-daerah yang merupakan daerah rawan kejahatan. Adapun

60 Soerdjono Soekanto, Op.cit, hal 30


78

upaya preventif lain yang dilaksanakan adalah patroli-patroli kepolisian yang

dilaksanakan secara terarah dengan daerah operasi yang telah ditentukan.

4. Macam-macam Patroli Kepolisian; dalam prakteknya yang termasuk kegiatan

patroli adalah semua bentuk kegiatan yang mempunyai tujuan utama

pencegahan kejahatan, baik dilakukan dengan jalan kaki serta kendaraan.

Bentuk kegiatan ini dikembangkan dalam :

a. Patroli rutin, yaitu patroli yang dilaksanakan pada waktu-waktu

tertentu dengan melalui daerah-daerah, tempat-tempat atau jalur-jalur

tertentu secara rutin.

b. Patroli Selektif, yaitu patroli yang dilaksanakan melalui pemilihan

waktu dan tempat secara selektif untuk menngamankan tempat-tempat

yang dianggap rawan.

c. Patroli insidental, patroli yang dilaksanakan apabila terjadi peristiwa

atau patroli yang dapat menimbulkan deterrence effect (efek jera)

terhadap suatu gangguan.61

61 Walter. C. Reckles, diterjemahkan oleh Soedjono D.Penanggulangan Kejahatan. Alumni.

Bandung, 1983, hal 68


79

BAB III

PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB PATROLI POLISI DALAM

MENANGGULANGI TINDAK KEJAHATAN

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan

Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan

kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga

tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Pada masa

Reformasi ini menuntut introspeksi dan evaluasi yang obyektif serta jujur dalam

keadaan dewasa. Artinya Kepolisian pada saat ini merupakan koreksi dari masa lalu

dan harus dapat menciptakan langkah strategis guna menghadapi masalah dan

tantangan yang semakin berat. Organisasi Polri tidak hanya sekedar merubah aspek

instrumental, struktural dan kultural guna menghadapi tantangan masa depan dengan

dinamika perubahan jaman yang menyertainya. Ketetapan MPR nomor: X/MPR/1998

tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan

memelihara kehidupan nasional sebagai haluan negara adalah merupakan acuan

dikeluarkannya instruksi Presiden RI Nomor 2 tahun 1999 tentang langkah kebijakan

dalam rangka pemisahan Polri dan ABRI yang selanjutnya menjadi landasan formal

bagi reformasi Polri.


80

A. Peranan Patroli Polisi dalam menanggulangi suatu tindak kejahatan di

wilayah hukum Poltabes Medan.

Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam menanggulangi

kejahatan terutama di kota-kota besar, namun terlepas dari fungsi-fungsi lain yang

sangat penting mendapat perhatian yakni fungsi patroli. Setiap hari jalanan Kota

Medan sudah tidak asing lagi diramaikan oleh kendaraan patroli polisi baik yang

menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua. Patroli tersebut dilakukan

pada siang maupun malam hari. Cara polisi mengendarai kendaraan patroli terkesan

lebih simpatik, dengan kecepatan lambat dan lampu rotator yang menyala sehingga

masyarakat memiliki rasa aman, nyaman dan merasa terindungi. Berdasarkan Hasil

wawancara dengan Kanit Patroli PAM-OBVIT, IPTU SUBENO SH. Patroli sangat

efektif sebagai tindakan pencegahan dalam upaya penanggulangan kejahatan,

kejahatan merupakan pertemuan antara niat dengan kesempatan, jika kesempatan

tersebut dihilangkan maka kejahatan tidak terjadi, begitu juga sebaliknya jika niat

sudah ada dan kesempatan datang maka kejahatan akan terjadi, bila ada pelaku yang

ingin melakukan kejahatan lantas ia melihat unit patroli dengan dengan kecepatan

lambat dan lampu rotator menyala maka ia akan mengurungkan niatnya sehingga

kejahatan tersebut belum sempat terjadi. jadi pada dasarnya pencegahan pertemuan

niat dan kesempatan itulah tugas dari patroli polisi.62

62 Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Pam Obvit, IPTU SUBENO SH, Tanggal 26

Februari 2008.


81

Sebelum lebih jauh membahas tentang patroli, ada baiknya diketahui terlebih

dahulu dimana sebenarnya letak unit patroli itu berada di Poltabes Medan. Adapun

susunan ataupun struktur di Poltabes Medan sebagai berikut:

KAPOLTABES

STRUKTUR POLTABES MEDAN

WAKAPOLTABES

BAG OPS BAG BINAMITRA BAG MIN

UR TELEMATIKA UNIT P3D UR DOKKES TAUD

SPK SAT SAT SAT SAT SAT SAT

INTELKAM RESKRIM NARKOBA SAMAPTA PAM OBSUS LANTAS

UNIT PATROLI UNIT PATROLI UNIT PATROLI

SAT SAMAPTA PAM OBSUS SAT LANTAS

POLSEK

Sumber : Poltabes MS

Unit patroli terletak dalam satuan Samapta, Pam obsus dan Sat lantas.

Masing-masing satuan tersebut mempunyai fungsi patroli namun agar tidak terjadi

tumpang tindih dibedakan sasaran tugasnya.

1. Unit Satuan Samapta : memiliki unit patroli berjenis minibus Toyota

kijang berwarna keabu-abuan, lengkap dengan

rotator biru, Pada satuan samapta ditujukan kepada

pengamanan pada titik-titik rawan kejahatan seperti


82

daerah pasar, daerah sekolah, daerah tempat

perbelanjaan dan lainnya.

2. Unit Satuan Pam Obsus : memiliki unit patroli berjenis sedan ford focus

berwarna orange cerah, lengkap dengan rotator

biru. Pada satuan Pam Obsus (Pengamanan Objek

Khusus) diarahkan kepada titik-titik khusus seperti

daerah wisata, kantor-kantor kedutaan dan objek

vital lainnya.

3. Unit Satuan Lantas : memiliki unit patroli berjenis sedan, minibus pick-

up, dominasi warna putih biru bertuliskan PJR, juga

lengkap dengan rotator biru, unit patroli ini

ditambah lagi dengan unit patroli motor yang terdiri

dari motor besar, dan motor jenis TS, unit ini

diarahkan kepada titk-titik lampu merah yang sering

terjadi kemacetan.

Dalam wawancara pada Satuan lalu lintas, yang diwakili oleh Bripka M.

Ginting diungkapkan “bahwa patroli polisi setiap harinya memberi laporan informasi

tentang kerawanan kriminalitas dalam hal tindak kejahatan tertangkap tangan Sat-

lantas menyerahkan TSK dan barang bukti ke Polsek dimana terjadi tindak kejahatan.

Sebagai contoh : apabila dalam suatu Razia ditemukan seorang pengendara sepeda

motor membawa narkoba maka itu akan ditahan untuk ditindak lanjuti dengan


83

melakukan koordinasi dengan polsekta setempat diwilayah hukum tempat kejadian

perkara itu. “63

Dalam menjalankan tugasnya, apabila menemukan tindak pidana tertangkap

tangan maka akan ditangkap dan dibawa ke Reserse atau Polsek yang lebih dekat.

Tetapi biasanya akan dibawa ke Samapta terlebih dahulu berikut tersangka dan

barang bukti untuk dibuat laporan kejadian dan dibuat surat perintah tugas.

Kesemuanya itu dapat fleksibel sesuai situasi lapangan yang artinya apabila ada

kejadian besar contohnya: kerusuhan di Nomensen, jika diperlukan unit-unit patroli

sekitar tempat kejadian dikoordinasikan untuk memback-up kekuatan di tempat

kejadian tersebut walaupun unit tersebut sebenarnya tidak memiliki tugas di tempat

kejadian.

64

Patroli polisi merupakan salah satu cara dalam upaya menanggulangi

kejahatan, unit patroli baik yang stasioner maupun yang mobile sama-sama dapat

memperkecil kesempatan, karena dalam suatu tindak kejahatan para penjahat sangat

tergantung kepada situasi atau kesempatan itu. sehingga jika ada niat namun

kesempatan tersebut dihilangkan maka kejahatan tidak terjadi, begitu juga sebaliknya

jika niat sudah ada dan kesempatan datang maka kejahatan akan terjadi, bila ada

pelaku yang ingin melakukan kejahatan lantas ia melihat unit patroli dengan dengan

kecepatan lambat dan lampu rotator menyala maka ia akan mengurungkan niatnya

63 Hasil wawancara dengan Anggota Min Ops Lantas Poltabes Medan, BRIPKA M.

GINTING, tanggal 26 Februari 2008 64 Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta Poltabes Medan, IPTU TONY

SIMANJUNTAK,SH tanggal 03 Maret 2008


84

sehingga kejahatan tersebut belum sempat terjadi. jadi pada dasarnya pencegahan

pertemuan niat dan kesempatan itulah tugas dari patroli polisi.65

SATUAN

Kegiatan patroli polisi harusnya terus dipertahankan dan ditingkatkan

intensitasnya didaerah rawan terutama malam hari, dan yang menjadi harapan seluruh

masyarakat tentunya patroli polisi benar-benar dari niat personil lapangannya untuk

mengayomi dan melayani masyarakat Medan, bukan untuk sekedar mencari-cari

kesalahan pengguna lalu lintas juga pungutan liar. Peradaban manusia yang semakin

maju ternyata diikuti oleh tindak kejahatan yang semakin meresahkan, masalah

kejahatan bukan lagi dalam kelompok skala kecil, bahkan tidak sedikit kasus

kejahatan sudah antarprovinsi dan juga antarnegara. Semua ini menuntut tugas dan

tanggung jawab polisi semakin berat, butuh profesionalisme agar semua dapat

berjalan sehingga polisi dapat dicintai masyarakat.

Adapun jumlah personil kepolisian di Polisi Kota Besar Wilayah Medan

terbagi dalam beberapa satuan antara lain :

Tabel 1 : Jumlah personil

JUMLAH PERSONIL SAT INTELKAM 91 PERS SAT SAMAPTA 325 PERS SAT PAM OBSUS 140 PERS SAT NARKOBA 59 PERS SAT RESKRIM 260 PERS SAT LANTAS 300 PERS

SUMBER : Paparan Kapoltabes MS, Penanganan Aparat Kepolisian terhadap pemberantasan

Premanisme dan masalah yang timbul di Masyarakat. Tanggal 21 Mei 2007

65 Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Pam Obvit, IPTU SUBENO SH, Tanggal 26

Februari 2008.


85

Tabel 2 : Jenis gangguan kamtibmas

No Jenis Kasus

Tahun 2005

Jumlah Penyelesaian Tind Pid Tind Pid

Tahun 2006

Jumlah Penyelesaian Tind pid Tind Pid

Tahun 2007 (Jan –Apr)

Jumlah Penyelesaian Tind Pid Tind Pid

1 Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara

- - 3 1 - -

2 Tindak Pidana Terhadap Kepala Negara - - 2 - - -

3 Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum - - 4 - - 1

4 Melawan Aparat Pemerintah

- - 1 - - -

5 Pembakaran 29 7 22 8 4 2 6 Kebakaran 33 2 22 2 10 3 7 Penyuapan - - - - - - 8 Korupsi - - - - - - 9 Kejahatan mata

uang 5 15 3 4 3 5

10 Palsu merek 10 3 8 3 1 1 11 Palsu surat 71 24 81 14 19 5 12 Perkosaan 52 22 52 25 14 11 13 Kejahatan susila 229 175 276 192 74 85 14 Perjudian 135 157 218 210 65 52 16 Pembunuhan 40 38 190 197 11 14 17 Anirat 1622 1179 1691 1144 689 580 18 Aniring 249 182 271 197 11 14 19 Curas 432 226 544 295 141 98 20 Curat 1636 873 1575 1013 681 441 21 Curi Biasa 712 479 956 435 248 205 22 Curanmor 1544 97 1492 124 559 77 23 Peras/ancam 218 173 291 257 154 176 24 Penghinaan 39 61 83 83 21 27 25 Penculikan 11 5 71 35 7 - 26 Penggelapan 718 343 690 360 183 141 27 Penipuan 700 309 739 305 208 126 28 Pengerusakan 271 118 254 119 54 36 29 Penadahan - 4 2 29 - 20 30 Narkoba 1055 1054 1617 1798 510 550 31 Penyeludupan - - 2 1 - - 32 Illegal loging - - 2 2 4 3 33 Penyalahgunaan senpi - - 8 9 - - 34 Sengketa tanah - - 55 17 13 2 35 Lain-lain 470 419 335 331 110 120

JUMLAH 10.359 6.008 11.646 7.249 3.879 2.843 SUMBER : Paparan Kapoltabes MS, Penanganan Aparat Kepolisian terhadap pemberantasan

Premanisme dan masalah yang timbul di Masyarakat. Tanggal 21 Mei 2007


86

Dari data diatas dapat dilihat bahwa kejahatan yang terjadi dari tahun ketahun

relatif meningkat. Kejahatan tidak terbendung, kegiatan patroli yang dilaksanakan

oleh unit patroli yang ada tidak cukup mengimbangi laju kejahatan terjadi frekuensi

pertemuan niat dan kesempatan yang terlalu tinggi sehingga banyak yang menjadi

korban. Kepolisian seharusnya lebih mengintensifkan patroli polisi yang merupakan

salah satu tindakan preventif.

B. Tanggung Jawab Patroli Polisi dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan

Dalam pelaksanaannya telah diketahui bahwa patroli polisi memiliki unit-unit

yang tugasnya telah dibagi-bagi kedalam beberapa satuan, diatur sedemikian rupa

sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Namun kesemua unit tersebut tetap

mempunyai kesamaan yaitu sama-sama mempunyai fungsi preventif atau pencegahan

dalam menanggulangi tindak kejahatan. Hal tersebut sesuai dengan tugas pokok polri

dalam Pasal 13 Undang-undang No 2 tahun 2002




c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat”66

Tugas Pokok Kepolisian diatas menggambarkan dalam perlindungan terhadap

seluruh rakyat, yang dengan kata lain adalah calon korban kejahatan bila tidak dalam

66 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia


87

keadaan waspada. Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula

mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan

tindakannya. Dalam hal ini pihak korban dapat saja mengenal pelaku ataupun tidak

mengenal pelaku, dan perlu diketahui bahwa setiap kejahatan baik terencana maupun

tidak semua bergantung kepada kesempatan, bila kesempatan itu ada maka kejahatan

akan terjadi. Tanggung jawab patroli polisi adalah memperkecil kesempatan tersebut

dengan melakukan pengawasan rutin berdasarkan pada pembagian tugas dimasing-

masing satuan. Polisi diberikan kewenangan yang besar dimana setiap tindakannya

dianggap sah kendati tidak disebutkan dalam pasal perundang-undangan, sepanjang

tidak melampaui batas-batas wewenangnya dan melanggar hak asasi manusia serta

dalam ukuran untuk kepentingan umum.

Memang sulit sekali diadakan pembatasan oleh karena penilaian masing-

masing polisi tentang yang ia lakukan tidak selalu sama dengan orang lain, akan

tetapi masih dapat diadakan ukuran bagi tindakan polisi yang didasarkan pada

plichmatigheid tersebut yakni :

1. Noodzakelijk artinya secara objektif menurut pendapat umum betul-betul

perlu dan tindakan tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Contohnya

pemasangan papan nama reklame dipinggir jalan harus dilakukan

sedemikian rupa sehingga tidak menghalangi pemandangan dari pengendara

kenderaan. Kalau mengahalangi pandangan maka polisi bisa memerintahkan

memindahkan ketempat lain walaupun penempatannya ditempat itu sudah

mendapat izin.


88

2. Zakelijk artinya secara pribadi tidak terikat kepada kepentingan perorangan

yang dianggap zakelijk adalah tindakan yang benar-benar diharapkan untuk

kepentingan tugas kepolisian, sehingga wewenang kepolisian itu bisa

dipergunakan untuk kepentingan pribadi.

3. Doelmatig artinya tindakan yang sesuai atau yang bisa mencapai sasaran,

yang dianggap tindakan doelmatig ialah bahwa tindakan/jalan/cara yang

paling tepat agar kerugian bagi perorangan itu dapat diperkecil atau juga

segala tindakan yang sesuai dengan kepentingan umum tidak berlebih-

lebihan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan usul orang yang

bersangkutan.

4. Evenredig artinya harus ada keseimbangan antara tindakan polisi dengan

berat ringannya kesalahan artinya dlam mengambil tindakan dengan alat-

alat itu tidak terlalu berlebih-lebihan sehingga menghambur-hamburkan

tenaga atau sampai melanggar hak-hak asasi contoh : terhadap

seorangpengendara sepeda yang telah salah jalan maka polisi tidak perlu

menyita sepedanya tetapi cukup dengan memberikan peringatan bahwa jalan

itu terlarang dan tidak bisa dilalui.67

Selain itu dalam sistem peradilan pidana (Criminal Justice) terdapat beberapa

komponen fungsi yaitu terdiri dari Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai

penuntut umum, Pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan yang terakhir

Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si

67 Momo Kelana, Hukum Kepolisian, PTIK, PT Gramedia Widiya Sarana Indonesia, Jakarta,

1994 hal 99


89

terhukum. Kesemua komponen ini bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam

usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu menanggulangi kejahatan.68

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

Sebagai

penyelidik, polisi juga mempunyai wewenang sebagai penyelidik, hal itu dapat dilihat

dalam Pasal 4-7 KUHAP.

Pasal 4 Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia Pasal 5 (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksa tanda pengenal diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan

penyitaan; 2. pemerikasaan dan penyitaan surat; 3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; 4. membawa dan menghadapkan serang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 6 (1) Penyidik adalah:

a. pejabat polisi negara Republik Indonesia b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh

undang-undang Pasal 7 (1) Penyidik sebagimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena

kewajibannya mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana ; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

68 M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradya Paramita,

Jakarta, 1991, hal 24


90

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

(3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku69

Dari setiap tindakan kepolisian tersebut hendaknya juga dapat dipertanggung

jawabkan dari berbagai segi hukum maupun dari segi moral dan etika kepolisian. Jadi

jika suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan dilakukan oleh kepolisian yang dapat

merugikan orang lain, maka petugas atau polisi tersebut harus mempertanggung

jawabkan dan dikenakan hukuman sesuai dengan sistem hukum atau norma yang

dilanggar itu.

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, polisi memperoleh wewenang untuk

melakukan tindakan seperti memanggil, memeriksa, merazia, mengeledah,

menangkap dengan cara-cara dan tindakan-tindakan lain yang diizinkan oleh undang-

undang, tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada polisi untuk menentukan batasan-

batasan tertentu.

70

d. Hukum administrasi

Dengan demikian, pertanggung jawaban itu dapat dilihat dari segi :

69 M. Karjadi, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,Politeia, Bogor,1997, hal 13-17 70 Roeslan Saleh, Pikiran-pikiran tentang pertangung jawaban Pidana. Ghalia Indonesia,

Jakarta, 1984, Hal 34


91

e. Hukum pidana militer, disiplin militer

f. Hukum perdata

g. Moral dan etika kepolisian

Pada Hukum administrasi adalah hukum atau peraturan-peraturan yang

bersifat istimewa. Istimewa karena memungkinkan para pejabat melakukan tugas-

tugas dengan kewenangan yang istimewa yang dapat bersifat memaksa, tidak dimiliki

orang atau badan hukum privat71

71 M. Faal, Op.Cit, hal 122

, pada hukum perdata dimungkinkan korban

menuntut secara hukum melalui peradilan yang ditunjuk untuk menuntut

pertanggungjawaban atas kerugian yang ia derita. Sedangkan hukum pidana militer

dan moral etika kepolisian lebih kepada hukuman melalui sidang kode etik profesi

dan melalui Polisi Militer.


92

BAB IV

HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI PATROLI POLISI DALAM

MENANGGULANGI SUATU TINDAK KEJAHATAN DI WILAYAH

HUKUM POLTABES MEDAN

Pemaknaan akan pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat bisa

beragam dari berbagai tinjauan, namun utk kesamaan persepsi bagi kita dan langkah

bagi pemaknaan itu dapat dirumuskan :

Pelindung : anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan

perlindungan bagi warga negara masyarakat sehingga

terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya

serta merasa tentram dan damai.

Pengayom : anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan

bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan

nasihat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat

guna terciptanya rasa aman dan tentram.

Pelayan : anggota polri yang setiap langkah pengabdiannya dilakukan

secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.

Pemaknaan dari peran pelindung, pengayom dan pelayan seyogianya sesuai

dengan tampilan perilaku kehidupannya sehari-hari. Tampilan perilaku dimaksud

akan sangat terantung pula kepada integritas pribadi masing-masing anggota polri


93

untuk bisa dilaksanakan secara sadar, baik dan tulus pada intinya perilaku yang

ditampilkan dapat berwujud :

1. Sebagai pelindung dengan memberikan bantuan kepada warga masyarakat

yang merasa terancam dari gangguan fisik dan psikis tanpa membeda-

bedakan

2. Sebagai pengayom dalam setiap kiprahnya mengutamakan tindakan yang

bersifat persuasif.

3. Sebagai pelayanan dengan melayani masyarakat dengan kemudahan cepat,

simpatik, ramah, sopan serta tanpa pembebanan biaya yang tidak

semestinya.

A. Bentuk-bentuk Patroli yang dilaksanakan oleh aparat Kepolisian dalam

menanggulangi suatu tindak pidana.

Sebagai unit yang sering bersinggungan langsung dengan masyarakat, Patroli

polisi harus bisa menempatkan diri sebagai sosok yang dekat dengan masyarakat

namun juga harus tegas serta berwibawa. Dalam melaksanakan fungsi patroli, hal-hal

yang harus dipersiapkan antara lain melakukan persiapan sesuai dengan pengarahan

Kasat Wil, memahami Administrasi Patroli, dan juga harus membawa dan mencatat

kejadian penting dalam buku kegiatan Patroli.

Patroli dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan yang diberikan secara internal

kepolisian berlaku secara menyeluruh baik patroli yang dilaksanakan oleh Kesatuan


94

Lalu Lintas, Kesatuan Samapta, maupun Kesatuan Obsus pada dasarnya adalah sama

yaitu secara stasioner (menetap) dan mobile (bergerak), letak perbedaannya adalah

sasaran geraknya, berikut ini adalah penjabarannya antara lain :

Sat-Lantas

KASAT LANTAS

WAKASAT LANTAS

KA UR BIN OPS

PAUR MIN PAUR TILANG PAUR TAHTI

KANIT PATROLI KANIT LAKA KANIT DIKMAS KANIT REGIDENT

Kanit patroli berada dibawah Kasat lantas dan wakasat lantas,. Kanit

patroli membawahi 5 kasubnit, sebelum dilaksanakan patroli kasubnit

membuat sprint tugas dari kasat lantas melalui kanit patroli. Sat lantas

memiliki 2 jenis kenderaan operasional yaitu roda 4, dan roda 2, dengan

jumlah unit Roda 4(empat) 6 unit dan Roda 2 (dua) 80 unit, bentuk

patrolinya adalah stasioner dan mobile, untuk stasioner ditempatkan

kepada prioritas jalan padat berpotensi kemacetan. patroli dilaksanakan

secara rutin sesuai dengan situasi kerawanan kamtibmas, kamtibcar

lantas. Unit-unit yang bertugas dibawah Kanit Patroli senantiasa

mengkoordinasikan tingkat kadar kerawanan Kamtibmas/kerawanan

kadar kriminalitas dengan Polsek jajarannya. Polsek dapat meminta

bantuan tenaga personil kepada Poltabes sesuai dengan tingkat

kebutuhan demikian juga kebalikannya, segala sesuatu laporan dari


95

masyarakat yang datang ke Poltabes diarahkan ke Polsek wilayah tempat

kejadian perkara.72

Sat-Samapta

KASAT SAMAPTA

WAKASAT LANTAS

Kepala Urusan Biro Operasionil

Perwira Urusan

Tindak Pidana Ringan LOGISTIK

KANIT PATROLI KOMPI I KOMPI II KOMPI III PENGENDALIAN PENGENDALIAN PENDALIAN MASSA MASSA MASSA

POLSEK

Kasat Samapta (Kepala Satuan Samapta) adalah Pembina fungsi patroli

samapta pada polsek-polsek.

Kanit Patroli (Kepala Unit Patroli) menerima perintah dari Kasat

Samapta, kemudian Kanit Patroli meneruskan perintah kepada Kasubnit-

kasubnit (Kepala Sub Unit). Tiap Kasubnit memiliki fungsi yang relatif

sama namun ada perbedaan sedikit yaitu : Kasubnit I, II, III masing-

masing memiliki anggota 20 personil, tugasnya adalah patroli

menggunakan mobil minibus, dan jenis jip, jumlah unit patroli 24 unit,

berpatroli mengelilingi wilayah hukum Potabes Medan sesuai dengan

pembagian tugas masing-masing .

Kasubnit IV terdiri dari personil polwan. Jumlah 25 Personil,

menggunakan kenderaan jenis Buggy sejumlah 3 (tiga) buah. Tugasnya

72 Hasil wawancara dengan Anggota Min Ops Lantas Poltabes Medan, BRIPKA M.



96

adalah patroli didaerah Plaza, contoh Sun Plaza, dan juga standby di

Komando.

Kasubnit V terdiri dari 48 personil, tugasnya untuk menjaga rumah

kapoltabes, wakapoltabes, Rumah sakit, dan Komando.

Dalam menjalankan tugasnya, apabila menemukan tindak pidana

tertangkap tangan maka akan ditangkap dan dibawa ke Reserse atau

Polsek yang lebih dekat. Tetapi biasanya akan dibawa ke Samapta

terlebih dahulu berikut tersangka dan barang bukti untuk dibuat laporan

kejadian dan dibuat surat perintah tugas. Kesemuanya itu dapat fleksibel

sesuai situasi lapangan.73

Sat- Pam Obsus KASAT OBSUS

KA UR BIN OPS

PAUR MIN PAUR ANEV

KANIT PAM OBVIT KANIT PAM VIP/VVIP KANIT PAM WISATA

Jumlah unit Patroli ada 6 buah mobil patroli dengan 12 personil. unit

patroli yang turun kelapangan dibagi menjadi 3 regu dan 2 bagian.

Artinya pembagian tugas adalah 12 jam/regu dan 1 regu lagi sebagai

cadangan. Bentuk patroli yang dilakukan adalah kegiatan secara

stasioner dan mobile. Stasioner dilakukan dengan cara menetap disuatu

73 Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta Poltabes Medan, IPTU TONY

SIANJUNTAK,SH tanggal 03 Maret 2008


97

objek vital, mengamati, mengawasi dan memperhatikan situasi dan

kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan

kamtibmas. Mobile dilakukan dengan cara melakukan pengunjungan

dalam rangka pengecekan dan pengontrolan guna memastikan

terkendalinya situasi, tempat-tempat tersebiut seperti Plaza, Pasar, serta

tempat hiburan.74

a. mendukung kegiatan operasional dengan memanfaatkan kemampuan

mobilitas tinggi dan sarana komunikasi yang dimiliki.

Berdasarkan wilayah, Patroli Polisi mempunyai tiga bentuk antara lain:

1. Patroli dalam kota

Titik berat penugasan patroli dalam kota yaitu:

b. Memberikan pertolongan kepada masyarakat serta melakukan penindakan

tahap pertama di TKP yang letak jauh dari markas.

c. Melakukan pengejaran terhadap pelaku kejahatan dan pelanggaran yang

menggunakan sarana mobilitas tinggi.

Patroli dalam kota diselenggarakan oleh kesatuan Kepolisian tingkat Resort,

Kota Besar dan Polda Metropolitan.

2. Patroli luar kota dalam bentuk Patroli persambungan.

Titik berat penugasan kepada:

74 Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Pam Obvit IPTU SUBENO SH, Tanggal 26

Februari 2008.


98

a. Bintibmas dalam arti tindakan preventif secara tidak langsung meniadakan

gejala yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas.

b. Lebih mengutamakan preventif daripada represif.

3. Patroli medan berat.

Meliputi antara lain:

1. Medan Datar ; tidak dapat dipatroli dengan alat sepeda motor, namun

hanya dapat menggunakan kuda atau jalan kaki.

2. Medan perairan ; menggunakan alat angkut air seperti kapal, speed boat,

perahu dll, pelaksanaanya berpedoman pada juklak Patroli air dari Sub

Dit Samapta Patroli.

3. Medan pegunungan ; alat angkut motor trail, kuda, bila menggunakan

kuda agar berpedoman pada juklak Patroli dari Sub Dit Samapta Patroli.

4. Medan tertutup dan terputus-putus ; alat angkut Helikopter, dan

pelaksanaanya berpedoman pada juklak Patroli udara dari Sub Dit

Samapta Patroli.75

Arus kejahatan yang terjadi di kota Medan sangat mengganggu keamanan dan

ketertiban masyarakat sehingga menimbulkan kekhawatiran dimasyarakat,

kejahatanpun tidak pandang bulu, semua kalangan pernah merasakannya mulai dari

kalangan masyarakat biasa, pendidikan seperti guru, dosen dan lainnya, pengusaha,

bahkan dari kalangan aparat penegak hukum sendiri seperti aparat TNI dan POLRI.

Kejahatan tidak hanya terjadi pada malam hari seperti yang sering kita dengar pada

75 Mabes Polri, Op. Cit, hal 27


99

tahun 90-an, kejahatan justru terjadi pada siang hari bahkan didaerah yang sangat

ramai lalu lalang kenderaan bermotor.

Kapolda Sumatera Utara dalam STR KAPOLDA NO POL : STR/20/I/2006

TGL 20 JAN 2006 dan STR/10/I/2007 TGL 9 JAN 2007 terdapat Sasaran Prioritas

dari Poltabes Medan dalam antara lain : Judi, Premanisme, Narkoba, dan Crime

Street. Berkaitan dengan hal itu salah satu upaya yang sangat efektif dalam

menanggulangi kejahatan tersebut adalah dengan patroli, karena patroli melakukan

penanggulangan dengan cara pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. 76

B. Upaya penanggulangan kejahatan yang telah dilaksanakan oleh Poltabes

Medan

Permasalahan kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi

modern seperti saat ini, meskipun manusia sudah demikian pesat maju dalam ilmu

pengetahuan dan teknologi, bahkan telah dilakukan banyak penerobosan dan

penemuan baru dalam pelbagai bidang ilmu dan teknologi, terutama dalam bidang

ilmu eksakta, permasalahan kejahatan masih tetap merupakan “duri dalam daging dan

pasir dalam mata”. Kejahatan dapat dilihat akibatnya, dirasakan, atau dialami,

masalah kejahatan selalu merupakan suatu masalah yang sangat menarik, baik

sebelum maupun sesudah kriminologi mengalami pertumbuhan dan perkembangan

seperti dewasa ini, dan perlu ditekankan kembali bahwa permasalahan kejahatan akan

selalu ada dan tetap akan ada sampai dunia berakhir.

76 Paparan Kapoltabes MS, Opcit


100

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pembentuk kebijakan negara kurang atau

belum memperhatikan pertimbangan untuk menempatkan politik kriminal dalam

kerangka pembangunan untuk menyejahterakan bangsa dan negara karena tidak

menyentuh sobural yang justru sebagai kendala utama. Aspek budaya dengan

subkultur tertentu sangat dominan dalam suatu wilayah yang lebih besar dan luas,

dipandang oleh kelompok tertentu dapat memberikan acuan dan rujukan untuk

memahami akar permasalahan kejahatan secara lebih objektif. Subkultur batak yang

lebih apa adanya bila dibandingkan dengan subkultur jawa yang katanya berusaha

menghindari konflik, agar ada suatu kehidupan yang harmonis, diharapkan dapat pula

dirumuskan untuk menyusun pola operasional bagi pihak kepolisian, tidak hanya

dalam kerangka represif juga preventif.77

“ Don’t walk in front of me, I may not follow, Don’t walk behind me, I may not lead.

Walk beside me and just be my friend”

Dilihat dari segi hukum yang menjadi beban kepolisian, pihak kepolisian

dalam konsep dan pendekatan sobural harus sadar bahwa orang tidak akan selalu

duduk dipuncak bayonet. Jika pihak kepolisian bisa menjadikan pemikiran sobural

dalam ungkapan Camus bahwa :

78

Maka sedikit banyak beban sosial untuk kepolisian dalam kerangka sobural

akan sedikit banyak teratasi. Polisi menjadi pelindung, pengayom masyarakat yang

sebenarnya, dan bukan sosok yang sebisa mungkin dihindari, karena banyak materi

yang akan berpindah apabila terlalu sering berhubungan dengannya. Polisi

77 J.E.Sahetapy, Pisau analisis Kriminologi, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2004 hal 75-76 78 Ibid, hal 77


101

membutuhkan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dan masyarakat

membutuhkan polisi untuk mendapatkan kenyamanan, namun hubungan tersebut

tidak terjadi apabila kebanyakan masyarakat enggan untuk berurusan dengan polisi,

sehingga polisipun akan sulit menanggulangi kejahatan. Mantan Kapolri Jenderal Pol.

Drs Kunarto mengatakan tuntutan masyarakat itu sebenarnya ada dua yakni

perlindungan dan pengayoman; serta pelayanan POLRI yang lebih baik, terhadap

kedua tuntutan tersebut sampai saat ini POLRI belum mampu memenuhinya. Hal itu

disebabkan karena tuntutan masyarakat terus berkembang sesuai dengan

perkembangan dinamika di dalam masyarakat itu sendiri, sedangkan perkembangan

POLRI belum seperti yang diharapkan. Masyarakat dan lembaga hukum sudah maju

dan transparan sedangkan polisi masih pungli, mekanisme yang dikembangkan sudah

maju tapi belum menjangkau yang dibutuhkan masyarakat.79

POLRI

> KOMITMEN/KONSISTEN PIMPINAN

VISI > KEPERCAYAAN PUBLIK > POLTABES POLWILTABES VISI DAN MISI POLTABES MS (2005-2009) > SASARAN PRIORITAS JUDI

STR KAPOLDA NO POL : STR PREMANISME / 20/I/2006 TGL 20 JAN 2006 & NARKOBA

MISI STR /10/I/2007 TGL 9 JAN 2007 CRIME STREET > PEMBENAHAN INTERNAL

KULTUR DAN PROFESIONALISME /PROPORSIONAL GAKKUM

> PILKADA > OPINI PUBLIK & KOSMOS

(SP2MP), SMS, POLMAS

79 Kunarto, Op. Cit, buku 2, hal 67


102

Sumber : Paparan Kapoltabes MS

Dalam menanggulangi kejahatan Poltabes Medan yang mempunyai

wewenang di wilayah hukum Kota Medan dan sekitarnya harus menaungi sekitar

2.840.125 Jiwa80

Penanggulangan kejahatan secara preventif merupakan pola penanggulangan

kejahatan yang dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi yaitu dengan mencegah

pertemuan niat dan kesempatan. Salah satu upaya itu adalah patroli, pada dasarnya

Sat Samapta, Sat Obsus dan Sat Lantas mempunyai kesamaan pelaksanaan patroli ini,

yaitu melaksanakan persiapan awal dengan pengarahan dari kanit lalu mencatat

memiliki tugas yang cukup berat, meskipun jajarannya terus maju

setiap detiknya tetapi kemajuan masyarakat jauh lebih cepat. Mengenai hal itu

kepolisian sudah mengembangkan cara baru dalam menjaga hubungan dan

meningkatkan kepercayaan publik itu seperti dengan pendirian Balai Kemitraan Polisi

Masyarakat (Perpolisian Masyarakat) disetiap kelurahan, dan pelaksanaan patroli

rutin yang diusahakan lebih simpatik.

Poltabes MS memiliki beberapa satuan-satuan yang mempunyai wilayah kerja

masing-masing dikoordinasikan dalam bentuk organisasi yang ditata sedemikian rupa

sehingga tidak adanya tumpang-tindih. Dalam menanggulangi tindak kejahatan

terdapat Sat Samapta, Sat Obsus dan Sat Lantas sebagai satuan yang mempunyai unit

patroli dalam tindakan preventif selain represifnya. Sedangkan dalam hal penindak

lanjuti suatu tindak kejahatan Poltabes MS memiliki Sat Intelkam, Sat Reskrim dan.

Sat Narkoba.

80 Paparan kapoltabes MS, Op.Cit


103

kejadian-kejadian penting yang terjadi didalam buku patroli, dan bila menemukan

suatu tindak kejahatan tertangkap tangan maka unit tersebut mempunyai kewajiban

melakukan pengejaran dan berkoordinasi dengan unit lainnya maupun polsek

setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta, beliau

mengatakan bahwa Poltabes MS menggiatkan patroli polisi sebagai wujud preventif,

Karena patroli sangat efektif dalam mencegah bertemunya niat dan kesempatan. Dan

akan diadakan analisa dan evaluasi (anev) perminggunya, dan apabila berdasarkan

pertimbangan yakni peningkatan jumlah kejahatan akan diadakannya operasi

khusus bentuknya seperti operasi pekat, menurunkan Tim Pemburu Preman dan razia

di tempat-tempat rawan. Beliau menambahkan bahwa dalam patroli rutin, unit patroli

senantiasa melakukan koordiansi dengan unit patroli lainnya ataupun polsek terdekat,

apabila ada tindak kejahatan tertangkap tangan maka akan ditangkap dan dibawa ke

Reserse atau Polsek yang lebih dekat. Tetapi biasanya akan dibawa ke Samapta

terlebih dahulu berikut tersangka dan barang bukti untuk dibuat laporan kejadian dan

dibuat surat perintah tugas. Kesemuanya itu dapat fleksibel sesuai situasi lapangan.81

Apabila dalam suatu razia Satuan lalu lintas ditemukan seorang pengendara

sepeda motor membawa narkoba maka itu akan ditahan untuk ditindak lanjuti dengan

melakukan koordinasi dengan polsekta setempat diwilayah hukum tempat kejadian

perkara itu.

82

81 Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Samapta Poltabes Medan IPTU TONY

SIMANJUNTAK, SH, tanggal 03 Maret 2008 82 Hasil wawancara dengan Anggota Min Ops Sat Lantas Poltabes Medan, BRIPKA M.


Sama halnya dengan Sat Pam Obsus, Kesemua unit patroli Sat Pam


104

Obsus dalam tugasnya selalu berorientasi terhadap hubungan tata cara kerja antar

fungsi-fungsi lainnya seperti Reskrim, satuan lalu lintas, intel bimas, dan samapta.

Sehingga apabila terjadi kejahatan/ tindak pidana disuatu tempat dan dilihat oleh unit

patroli Sat Pam Obsus maka unit tersebut langsung mengamankan pelaku dan

menyerahkan atau dikoordinasikan kepada reskrim maupun polsek yang

bersangkutan. Namun Sat Pam Obsus wilayah kerjanya hanya sebatas melindungi

objek-objek khusus saja. 83

C. Faktor-faktor penghambat yang dihadapi Poltabes Medan dalam

melakukan Fungsi Patroli terkait dalam menanggulangi suatu tindak

pidana.

Jika tugas tersebut dijalankan sebagaimana mestinya niscaya kejahatan dapat

berkurang. Sudah saatnya Polisi menjadi tokoh berseragam yang ramah, Polisi yang

memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang

mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat yang

adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi yang

memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak tergoyahkan

dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil keputusan.

Perkembangan kejahatan merupakan ancaman bagi kamtibmas, dan kejahatan akan

selalu mengiringi perkembangan peradaban manusia, hal ini menimbulkan pekerjaan

kepolisian menjadi sangat berat, menantang kepolisian untuk lebih mengembangkan

dan mengefektifkan satuan-satuan dan menggencarkan operasi-operasi khususnya.

83 Hasil wawancara dengan Kanit Patroli Pam Obvit IPTU SUBENO, SH, Tanggal 26

Februari 2008.


105

Selama puluhan tahun POLRI dinyatakan sebagai bagian dari ABRI, Dan

integrasi ABRI telah dijadikan wahana sistematik untuk melemahkan POLRI, dimana

POLRI berada dalam lingkungan pertanggung jawaban tumpang tindih (overlapping

responsibility) dalam alam dua doktrin yang berbeda. Ketidakjelasan pertanggung

jawaban sebagai ABRI sesuai dengan “doktrin pertahanan keamanan” atau sebagai

Polisi dalam melaksanakan Law enforcement sesuai dengan “doktrin ketertiban

masyarakat” (public order). Akibat dari tumpang tindih tanggung jawab tersebut

terjadi upaya bercorak duplikasi (a duplication of effort). Puluhan tahun dalam tubuh

ABRI juga membuat polisi sedikit terbawa gaya militernya, “menaklukkan musuh”

dan “menang perang”. Seharusnya bukankah polisi adalah pelindung dan pengayom

masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau

bereaksi. Motivasi itu disertai dengan keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas

secara efektif dan efisien. Ketatnya disiplin dan hirarki kadang-kadang

mengakibatkan orientasi pada tugas dilaksanakan berlebihan. Ajaran yang telah

melembaga terkadang ditafsirkan secara mutlak. Yang lebih berbahaya lagi apabila

orientasi kepada tugas terutama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah.

Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang (sah) untuk melakukan

kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Akhirnya timbul sikap

masyarakat yang menghindarkan diri sebanyak mungkin untuk berurusan dengan

polisi. Sehingga apabila menjadi korban tindak kejahatan dan mengalami sedikit

kerugian maka ia cenderung mengurungkan niatnya untuk melaporkan ke polisi.


106

Selain hal diatas banyak hambatan yang dirasakan Polisi dalam melaksanakan

fungsi patroli, ketiga satuan yaitu satuan lalu lintas, satuan samapta dan satuan pam

obsus memiliki kesamaan hambatan. berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik

kesimpulan bahwa Kendala-kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan

patroli menanggulangi kejahatan antara lain sebagai berikut:

1. Jumlah personil yang terbatas, satu polsek rata-rata membawahi 3

kecamatan perbandingan 7 polsek membawahi/mengamankan 32 kecamatan

diwilayah pemko Medan, bahkan ada juga polsekta yang berbagi dua

dengan wilayah hukum daerah lain seperti Polsekta Hamparan Perak,

Polsekta Kutalimbaru, Polsekta Pancur Batu, Polsekta Deli Tua, Polsekta

Patumbak, Polsekta Percut Sei Tuan.

2. Jumlah anggaran belum sesuai dengan standard kebutuhan patroli.

3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya keamanan.

Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan tugas kamtibmas kepada

kepolisian, tetapi masyarakat harus juga berperan dalam menjaga keamanan.

4. Banyak masyarakat yang enggan untuk melaporkan atau memberikan

informasi tentang akan atau sedang atau setelah terjadinya suatu tindak

pidana dan lebih menghindar sebisa mungkin untuk berurusan dengan

polisi, karena tindakan oknum polisi yang selalu menimbulkan citra negatif

ditengah-tengah masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan Poltabes Medan dalam menghadapi kendala-

kendala tersebut antara lain:


107

1. Mengikutsertakan masyarakat dalam polmas disetiap kelurahan yang

dibentuk oleh polisi untuk menjaga keamanan dimulai dari lingkungan

sendiri. Sehingga diharapkan masyarakat mempunyai peran penting dalam

menanggulangi tindak kejahatan, masyarakat diharapkan agar bertindak

seperti mempunyai jiwa polisi yang berarti setiap ada tindak kejahatan yang

dilihat baik yang akan, sedang, maupun setelah segera dilaporkan kepada

polsek terdekat.

2. Jika ada laporan dari masyarakat, maka Poltabes medan akan menindak

dengan tegas bahkan dapat berujung pemecatan. Oleh karena itu diharapkan

kepada masyarakat agar membantu dalam pengawasan kinerja tersebut.

Masa Reformasi menuntut introspeksi dan evaluasi yang obyektif serta jujur

dalam keadaan dewasa. Artinya Kepolisian pada saat ini merupakan koreksi dari

masa lalu dan harus dapat menciptakan langkah strategis guna menghadapi masalah

dan tantangan yang semakin berat. Polri juga mengupayakan kemandirian Polri

melalui perubahan di tiga aspek antara lain :

1. Aspek Struktural: Mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian

dalam Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan.

2. Aspek Instrumental: Mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan),

Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek.

3. Aspek kultural: Adalah muara dari perubahan aspek struktural dan

instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas

pelayanan Polri kepada masyarakat, perubahan meliputi perubahan


108

manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material

fasilitas dan jasa, sistem anggaran, sistem operasional.84

84 www.polri.go.id, Akses tanggal 05 Januari 2008


109

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepolisian Republik Indonesia adalah pelindung, pengayom, dan

pelayan masyarakat sesuai dengan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU

NO 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan banyaknya tindak kejahatan yang terjadi tentunya sudah

merupakan tugas kepolisian dalam melakukan penanggulangannya,

Patroli sebagai penanggulangan kejahatan secara preventif .bentuk-

bentuk patroli yang dilakukan oleh kepolisian. Bentuk-bentuk patroli

antara lain: Patroli rutin, Patroli Selektif, Patroli insidental,

kesemuanya dilakukan olh kepolisian guna memperkecil terjadinya

pertemuan niat dan kesempatan.

2. Peranan POLRI dalam menanggulangi kejahatan adalah sebagai

pengemban fungsi preventif yaitu mencegah agar peluang terjadinya

tindak kejahatan semakin sempit dan juga sebagai pengemban fungsi

represif yaitu mengungkap tindak kejahatan dan menindak pelaku

kejahatan. Sementara tanggung jawab POLRI adalah menciptakan

keamanan dan ketentraman bagi masyarakat memelihara keamanan

dan ketertiban masyarakat dengan menegakkan hukum memberikan

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat


110

3. Hambatan yang dihadapi oleh POLRI dalam melakukan fungsi patroli

adalah

a. Jumlah personil yang terbatas.

b. satu polsek rata-rata membawahi 3 kecamatan,

c. jumlah anggaran belum sesuai dengan standard kebutuhan

patroli dan

d. kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya

keamanan.

B. SARAN

1. Kepolisian hendaknya lebih professional lagi dalam menjalankan

tugasnya, menghilangkan jiwa-jiwa militer yang arogan dan

menggantinya dengan sikap sebagai pelindung, pengayom dan pelayan

masyarakat yang sesungguhnya.

2. Kejahatan tidak dapat dihilangkan secara total, oleh karena itu

pencegahan merupakan cara yang tepat dalam menanggulangi

kejahatan. Pencegahan juga dapat dilakukan mulai dari diri sendiri

dengan bersikap lebih waspada. mulai dari diri sendiri, keluarga,

lingkungan, wilayah, hingga negara.

3. Perlu adanya kerjasama antara instansi polisi, pemerintah dan

masyarakat dalam mengadakan penyuluhan tentang pentingnya

ketertiban dan keamanan untuk menanggulangi kejahatan.


111

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussalam, Kriminologi, Jakarta,Restu Agung, 2007

Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Penanggulangan

Kejahatan, Citra Aditya Bakti,2001

Bawengan, Gerson W.,Masalah kejahatan dengan sebab-akibat, Jakarta;Pradya

Paramita, 1977

Bayley, David H., Police for The Future, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal,

Jakarta, 1998

Faal, M, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradya

Paramita, Jakarta, 1991

Karjadi, M Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,Politeia, Bogor,1997,

Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001

_________Merenungi Kritik Terhadap Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 1996

Kelana, Momo, Hukum Kepolisian, PTIK, PT Gramedia Widiya Sarana Indonesia,

Jakarta, 1994

Martosaputra, Momon, Asas-asas Kriminologi, Alumni, Bandung, 1973

Nagara, Aditya, Kamus Bahasa Indonesia, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, 2000

Reckles,Walter. C., diterjemahkan oleh Soedjono D. Penanggulangan Kejahatan.

Alumni. Bandung, 1983

Sahetapy, J.E., Pisau analisis Kriminologi, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2004


112

Saleh, Roeslan, Pikiran-pikiran tentang pertangung jawaban Pidana. Ghalia

Indonesia, Jakarta, 1984

Soekanto, Soerdjono, Penanggulangan pencurian kendaraan bermotor,Bina

Aksara,1987

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan

Singkat ,Cetakan kedua, Radjawali, Jakarta, 1986

Utomo, Warsito Hadi, Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta,

2005

Widiyanti, Ninik, Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya,Pradya Paramita

Jakarta, 1987

Widiyanti, Ninik dan Yulius W, Kejahatan dalam Masyarakat dan pencegahannya,

Bina Aksara, Jakarta, 1987

UNDANG-UNDANG

Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga,

Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban

INTERNET


113

www.elsam.or.id,Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Analisis terhadap RUU

Perlindungan saksi dan Korban Versi Badan Legislatif DPR

www.polri.go.id

http://www.kontras.org/

fungsi patroli polisi trhdp tinkrim

Documents